Nama: SHERLY NELSA FITRI

NIM : E0012364

1. Di manakah letak hubungan antara hukum dan masyarakat itu?

Jawab :

Hubungan antara hukum dan masyarakat sangat erat dan tak mungkin dapat

diceraipisahkan antara satu sama lain, mengingat bahwa dasar hubungan tersebut

terletak dalam kenyataan berikut ini.

a. Hukum adalah pengatur kehidupan masyarakat. Kehidupan masyarakat tidak

mungkin teratur kalau tidak ada hukum.

b. Masyarakat merupakan wadah atau tempat bagi berlakunya suatu hukum. Tidak

mungkin ada atau berlakunya suatu hukum kalau masyaratnya tidak ada.

c. Di samping itu, tak dapat di sangkal adanya kenyataan bahwa hukum itu juga

merupakan salah satu hukum itu juga merupakan salah satu sarana utama bagi manuia

melalui masyarakat di mana ia menjadi warga atau anggotanya, untuk memenuhi

segala keperluan pokok hidupmnya dalam keadaan yang sebaik dan sewajar

mungkin, mengingat hukum itu pada hakikatnya:

a) Memberikan perlindungan (proteksi) atas hak-hak setiap orang secara wajar, di

samping itu juga menetapkan kewajiban- kewajiban yang harus di penuhinya

sehubungan dengan haknya tersebut.

b) Memberilan juga pembatasan (restriksi) atas hak-hak seseorang pada batas yang

maksimal agar tidak menggangu atau merugikan hak orang lain, di samping juga

menetapkan batas-batas minimall kewajiban yang harus di penuhinya demi hak

wajarnya orang lain.

c) Jadi ,jelaslah bahwa itu bukan hanya menjamin keamanan dan kebebasan, tetapi

juga ketertiban dan keadilan bagi setiap orang dalam berusaha untuk memenuhi

segala keperluan hidupnya dengan wajar dan layak.

2. Adakah devinisi hukum dalam arti pengertian tentang hukum yang berlaku umum ?

jelaskan!

Jawab :

Saya berpendapat bahwa pada dasarnya tidak ada definisi hukum dalam arti

pengertian hukum yang berlaku umum tersebut. Adapun pendapat kami ini

berdasarkan atas pendapat- pendapat para ahli hukum yang penting di ketahui berikut

ini diantaranya menurut Immanuel Kant :

Bahwa definisi hukum dalam arti pengertian yang berlaku tentang hukum itu samapai

sekarang ini masih belum juga ada. Dalam kenyataan sampai sekarang ini pun definisi

hukum dalam arti definisi yang sempurna itu masih berusaha untuk di cari-cari oleh

para ahli hukum, mengingat definisi hukum yang telah di buat sampai saat ini belum

juga di nilai sempurna.

3. Mengapa suatu norma selalu berpasangan dengan hal yang bernama sanksi ?

Jawab :

Sebab Norma atau kaidah adalah suatu ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman

dan panduan dalam bertingkah laku di kehidupan masyarakat. Norma berisi anjuran

untuk berbuat baik dan larangan untuk berbuat buruk dalam bertindak sehingga

kehidupan ini menjadi lebih baik. Norma adalah kaidah, ketentuan, aturan, kriteria,

atau syarat yang mengandung nilai tertentu yang harus dipatuhi oleh warga

masyarakat di dalam berbuat, dan bertingkah laku sehingga terbentuk masyarakat

yang tertib, teratur dan aman.

Disamping sebagai pedoman atau panduan berbuat atau bertingkah laku. Norma juga

dipakai sebagai tolak ukur di dalam mengevaluasi perbuatan seseorang. Norma selalu

berpasangan dengan sanksi, sebab sanksi merupakan suatu keadaan yang dikenakan

kepada si pelanggar norma. Si pelanggar norma harus menjalani sanksi sebagai akibat

atau tanggung jawabnya atas perbuatan itu. Adapun wujud, bentuk, atau jenis sanksi

itu harus sesuai atau selaras dengan wujud, bentuk, dan, jenis normanya.

4. Dalam hal secara teori, filsafat hukum memiliki dua tugas penting yakni ?

Jawab :

1. Yurisprudensi analisis

Berkaitan dengan dimensi yang pertama, tugas filsuf hukum adalah melakukan

analisis tentang konsep dasar dalam hukum dan struktur hukum sebagaimana adanya.

Pertanyaan tentang apa itu hukum, tanggung jawab hukum, hak dan kewajiban

hukum, misalnya, adalah contoh pertanyaan-pertanyaan khas yang diajukan filsuf atau

pemikir hukum sebagai titik tolak dalam menganalisis dan mencoba memahami

konsep dasar tersebut.

2. Yurisprudensi normatif

Dalam buku yang sama dengan yang membahas yurisprudensi analisis dijelaskan

bahwa yurisprudensi normatif berusaha mengevaluasi atau mengkritik hukum dengan

berangkat dari konsep hukum sebagaimana seharusnya. Pertanyaan-pertanyaan pokok

uang diajukan antara lain mengapa hukum disebut hukum, mengapa kita wajib

manaati hukum, manakah batas validitas hukum, dan sebagainya. Dengan demikian,

dimensi yang kedua ini berurusan dengan dimensi ideal dari hukum.

5. Hukum dipahami secara arti komando, jelaskan secara detail !

Jawab :

Hukum komando itu bahwa hukum harus dipahami dalam arti komando karena

hukum seharusnya tidak memberi ruang untuk memilih: apakah mematuhi atau tidak

mematuhi. Hukum bersifat non-optional. Artinya, perintah yang keluarkan oleh

sovereign harus ditaati oleh semua warganya tanpa kecuali dan tanpa pilihan. Dengan

pemikiran seperti ini Austin mau menegaskan bahwa hukum bukanlah setumpuk

peraturan atau nasihat moral. Jika hukum hanyalah setumpuk peraturan atau nasihat

moral, maka hukum tidak memiliki implikasi hukuman apapun. Ketika hukum tidak

lagi dapat dipakasakan, yakni pelanggarannya dikenai hukuman atau sanksi hukum,

maka hukum tidak lagi dapat disebut hukum. Hukum kehilangan esensinya sebagai

komando. Maka, kepatuhan pada hukum adalah kewajiban yang tak dapat ditawar-

tawar.

Hal lain yang patut menjadi tekanan penting di sini adalah bahwa hukum tidak hanya

bersifat komando saja tetapi dibarengi dengan sanksi bagi yang tidak mentaatinya.

Komando dari sovereign diafirmasi dengan sanksi. dijelaskan bahwa ketika kita

menyebut perintah sebagai hukum tetapi dalam praktek tidak dapat ditegakkan

mealalui sanksi hukum adalah absurd. Hukum yang demikian tidak mampu

memenuhi fungsi sosialnya sebagai alat control terhadap tingkah laku masyarakat.

Padahal fungsi utama dari hukum adalah mengontrol perilaku masyarakat. Dengan

demikian hukum dalam arti komando mengungkapkan keinginan penguasa.

6. Bagaimana Konsep hukum dikaitkan dengan artinya pada abad 21 ini ?

Jawab :

Konsep hukum dan makanyanya yang luas sebagai law (untuk menggantikan istilah

latin ius) dan bukan diartikan sempit-sempit sebagai undang-undang (alias ius

constitutum, yaitu norma hukum yang telah memperoleh bentuknya yang khusus dan

dinyatakan secara positif konfirmatif sebagai hukum dengan backups kekuatan yang

formal) akan memungkinkan proses desakralisasi hukum. Hukum – sekalipun telah

dibentuk dalam wujudnya yang formal sebagai produk kebijakan suatu badan

pemerintahan negara ang terbilang tinggi – bukanlah suatu yang sacral dan berstatus

di atas segala-galanya (the supreme law-state, de hoogste rechtstaat). Alih-alih,

menurut konsepnya yang mutakhir ini, hukum pada hakikatnya adalah produk

aktivitas politik rakayat yang berdaulat, yang digerakkan oleh kepentingan-

kepentingan ekonomi mereka yang lugas entah pula yang ikut diilhami oleh dan/atau

dirujukkan ke norma-norma sosial dan/atau nilai-nilai ideal kultur mereka.Dalam

konsep kaum realis ini, hukum perundang-undangan yang diakui berlaku namun tak

lagi disakralkan ini dapatlah dijadikan objek kritik sewaktu-waktu. Kritik-kritik boleh

dilancarkan tidak hanya atas dasar criteria kesahan sehubungan dengan prosedur

pembentukan serta prosedur pelaksanaannya yang formal semata melainkan juga atas

dasar kebenaran subtansi sosio-kulturalnya. Hukum perundang-undangan nasional,

berikut konkretisasinya dalam bentuk amar-amar putusan pengadilan, dicitakan akan

selalu terbuka untuk berbagi kajian dan berbagai kritik dekonstruktif yang dilakukan

lewat berbagai gerakan sosial peduli hukum, agar hukum nasional yang berfungsi

sebagai salah satu kekuatan penggalang responsive ke kekepentingan public menuju

ke kehidupan masyarakat Indonesia baru yang demokratis, pembaruan hukum nasoanl

mestilah bertolak dari konsep-konsep dan doktrin-doktrin yang baru dan diklaim lebih

reaslistis ini. Bukanlah dalam pengalaman hidup di peraliahan abad ke 21 ini telah

terbukti bahwa konsep dan doktrin hukum yang formal-positivitis – yang berbasiskan

ideology yang memucak di peraliahan abad 19 – itu telah usang dan nyatanya hanya

fungsional untuk melindungi kepentingan the ruling elite(s) beserta kaum mapan yang

telah menjadi kroni-kroninya.

7. Das sein dan Das Sollen tidak dapat dipisahkan, sebab ?

Jawab :

Peristiwa konkrit (das sein) memerlukan das sollen untuk menjadi peristiwa hukum.

Begitu pula sebaliknya, dunia norma (das sollen) juga memerlukan peristiwa konkrit

(das sein) untuk menjadi peristiwa hukum.

Contoh : terdapat aturan "barangsiapa membunuh harus dihukum..", maka bila tidak

terjadi pembunuhan maka tidak berlaku pula aturan ini. Sehingga dapat disimpulkan

secara umum bahwa das sollen dan das sein itu saling melengkapi satu sama lain.

8. Apa hubungan antara nilai dan norma ?

Jawab :

Nilai sesuatu yang paling dasar, bersifat hakiki, intisari atau makna yang terdalam.

Nilai adalah sesuatu yang abstrak, yang berkaitan dengan cita-cita, harapan,

keyakinan, dan hal-hal yang bersifat ideal.

Agar hal-hal yang bersifat abstrak itu menjadi konkret dan nyata, maka perlu

dirumuskan yang lebih konkret dalam wujud norma.

Sebab norma merupakan Aturan-aturan berupa perintah dan larangan yang terdapat

dalam norma itu didasarkan pada suatu nilai yang oleh masyarakat dianggap baik,

benar, bermanfaat, serta dijunjung tinggi. Jadi, hubungan antara nilai dengan norma

terletak pada dijadikannya nilai sebagai sumber dari aturan-aturan yang menuntun

tingkah laku manusia agar harapan-harapannya dapat menjadi kenyataan.

9. Bagaimana perikatan hukum dan dinamika sosial ?

Jawab :

Dapat dikatakan bahwa hukum dan dinamika sosial adalah dua hal yang saling

melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Masyarakat memberi hidup hukum

sedangkan hukum mengarahkan masyarakat menuju tujunannya. Sebagaimana

pandangan sosiological jurisprudence hukum yang baik adalah hukum yang sesuai

dengan hukum yang hidup didalam masyarakat. Lebih jauh aliran ini berpandangan

bahwa kaitannya dengan hukum yang positif,dia hanya akan bisa efektif apabila

senyatanya selaras dengan hukum yang hidup di masyarakat dan pusat perkembangan

dari hukum bukanlah terletak pada badan-badan legislatif,keputusan-keputusan badan

yudikatif atau ilmu hukum, tetapi senyatanya adalah justeru terletak di dalam

masyrakat itu sendiri. Hal yang senada di ungkapkan oleh Awaludin Marwan yang

berpendapat bahwa hukum tidak bisa lepas dari masyarakat secara sosial , hukum

dilaksanakan dibuat dan diterapkan atas mandat masyarakat. Sehingga mempelajari

hukum pertama-tama hendaknya mempelajari masyarakatnya. Tidak ada hukum

tampa ada masyarakat.Lebih lanjut Awaludin Marwan berpendapat bahwa hukum

yang baik adalah hukum yang memiliki legitimasi moral dan politik dari masyarakat,

yang berisikan keinginan, harapan, kebutuhan dan kebudayaan masyarakat. Hukum

yang tidak mengandung hati nurani rakyat, maka ia bukanlah hukum yang baik dan

hukum yang terkhir inilah yang harus dikritik dan dirobohkan.

10. Sebutkan pandangan- pandangan hukum menurut masyarakat !

Jawab :

Pandangan yang pertama biasanya kita temui pada golongan masyarakat yang

orientasi hidupnya pada bidang perniagaan. Hukum dalam hal ini dipandang sebagai

salah satu alat yang dapat menjadi pelindung terhadap usahanya. Segala bentuk usaha

yang dia lakukan haruslah memiliki ikatan hukum yang jelas. Hal ini merupakan

sebuah fenomena yang wajar menurut kelompok ini. Interaksi yang dibangun dengan

individu yang lain pun tidak lebih dari negosiasi dan tawar-menawar. Model interaksi

dengan paradigma seperti inilah yang kemudian menempatkan hukum sebagai alat

pelegitimasi interaksi. Kepercayaan dengan individu lain mustahil akan muncul dalam

model interaksi seperti ini apabila tidak ada ikatan hukum yang jelas.

Pada kelompok masyarakat ini kita dapati bahwa hukum tidak dijadikan sebagai satu-

satunya sandaran hidup. Bukan berarti ketika dikatakan bahwa setiap interaksi dalam

setiap usahanya haruslah ada hukum sebagai pelegitimasi maka dia pun akan

menjadikan hukum sebagai sandaran hidupnya. Akan tetapi hukum dijadikan sebagai

alat pelengkap. Tujuan utamanya bukan menyandarkan hidupnya pada hukum akan

tetapi bagaimana hukum itu digunakan untuk mencapai tujuan- tujuan usahanya.

Dalam pandangan kelompok ini, panggunaan hukum bersifat relatif. Sangat

bergantung pada untung tidaknya apabila ia berurusan dengan hukum. Karena hukum

bukanlah tujuan utama dan sandaran kehidupannya.

Pandangan kedua adalah pandangan yang menjadikan hukum sebagai sandaran

kehidupannya. Pandangan ini biasa atau bahakan sangat banyak kita temukan pada

kelompok orang yang berprofesi sebagai penegak hukum. Sangat banyak yang saya

katakan bukanlah sebuah penghukuman terhadap keseluruhan. Dalam arti bahwa ada

juga orang- orang yang berprofesi sebagai penegak hukum yang tidak berpandangan

seperti ini. Akan tetapi kita sangat sulit menemukannya. Sangat sedikit dan pastilah

merupakan kelompok yang teralienasi dalam profesinya. Saya berani memastikan hal

ini karena realitasnya seperti itu. Tapi, untuk pembahasan ini akan dibahas pada bab

yang lain dalam buku ini. Yang kita fokuskan pada pembahasan kali ini hanyalah

sebatas paradigma orang yang menjadikan hukum sebagai sandaran hidupnya saja.

Dalam pandangan ini, hukum dijadikan sebagai sandaran hidup. Dalam arti bahwa

hukum dilihat sebagai faktor utama penentu kehidupan. Dari hukum-lah kemudian ia

bisa mendapatkan kebutuhannya akan hidup. Baik itu berupa kebutuhan pokok

sampai pada kebutuhan tersiernya. Mereka adalah orang yang kemudian menafsirkan

bahasa hukum sesuai dengan kebutuhannya. Keadilan-pun yang merupakan asas

utama lahirnya hukum dapat ditafsirkan sesuai dengan kebutuhan mereka. Sangat

tergantung apakah ia kemudian mendapatkan kebutuhannya dari keadilan itu atau

tidak. Kalau ia mendapatkannya ia akan memperjuangkannya, dan kalau tidak maka

sebaliknya. Hukum dalam pandangan ini sangat bergantung dari subjektifitas pelaku.

Apakah pelaku melihat hukum itu dapat memberikannya kehidupan atau tidak. Dalam

pandangan ini pula, hukum menjadi tidak independen. Karena hukum harus ikut pada

penafsiran kebutuhan sang pelaku.

Pandangan ketiga adalah pandangan trauma terhadap hukum. Kita akan banyak

menemui pandangan yang seperti ini pada masyarakat kelas bawah. Masyarakat grass

root, atau masyarakat mayoritas yang kemudian harus berada pada struktur paling

bawah karena adanya dominasi dari kelompok minoritas. Masyarakat dalam posisi ini

berpandangan bahwa hukum itu merupakan sebua mimpi buruk dikarenakan

persengketaan yang meilbatkan dia dengan hukum harus mempertemukannya dengan

orang dari kelompok pertama dan kedua. Karena dia tidak memiliki sesuatu yang bisa

dijadikan alat tukar dalam proses tawar menawar yang diciptakan oleh orang dari

kedua pandangan tersebut, maka ia pun harus menerima kenyataan sebagai pihak

yang salah. Yang harus diambil miliknya, yang harus membayar ganti rugi, denda dan

bahkan pidana kurungan. Sangat tragis memang mengingat bahwa kelompok inilah

yang harus menanggung semua itu. Sedangkan mereka adalah pihak yang secara

ekonomi termarjinalkan.

Ketiga pandangan di atas bukanlah perwakilan dari keseluruhan pandangan tentang

hukum. Akan tetapi saya mengambil ketiga bentuk pandangan diatas hanya sebagai

pengantar pembahasan ini. Saya hanya ingin mengatakan bahwa hal yang seperti ini

merupakan hal yang paling sering kita dapati ketika kita mencoba membuka mata

terhadap realitas hukum hari ini. Bukan berarti bahwa saya tidak mengambil pendapat

para ahli, akan tetapi pendapat para ahli akan digunakan dalam bab lain untuk

mencoba mencari mengapa hal ini bisa terjadi.

Pandangan kedua dalam penjelasan diatas memang sangat dekat dengan pandangan

yang pertama. Karena sebagian besar orang dari kedua pandangan ini saling

bekerjasama untuk memenuhi kebutuhan mereka masing- masing. Jika ada sebuah

persengketaan yang terjadi pada orang dari kelompok yang pertama, ia cenderung

untuk meminta bantuan pada penegak hukum dari kelompok yang kedua. Prosesnya

pun lebih banyak berupa negosiasi dan tawar-menawar. Hal ini bukanlah sebuah hal

yang kita harus perdebatkan apakah hal ini pantas menjadi salah satu fenomena dunia

hukum atau tidak. Sangat bergantung pada bagaimana kita mempersepsikan hukum.

Untuk membahas fenomena ini yang harus kita lakukan adalah mencari akar masalah

mengapa hal ini harus terjadi, bukan membicarakan apakah itu merupkan sebuah hal

yang pantas atau tidak. Karena, kita pasti mengetahui bahwa dalam sebuah diskursus

tentang keadilan kita tidak mungkin akan mengatakan bahwa keadilan merupakan

sebuah hal yang bisa diperoleh melalui sebuah proses negosiasi dan tawar menawar.

Setiap orang bahkan mengatakan akan menjadi orang yang membela keadilan yang

menmpatkan hak orang pada tempatnya masing- masing. Karena keadilan merupakan

ranah das sollen. Ranah yang ideal, dan idealnya keadilan adalah menempatkan

sesuatu sesuai dengan tempatnya.

Akan tetapi kita belum tentu menemukan hal itu pada ranah das sein. Karena pada

ranah praktis hukum bukanlah sesuatu yang independen lagi. Ketika hukum mulai

memasuki ranah praktis ia harus berbenturan dengan ranah lain dalam kehidupan

social. Entah itu ekonomi atau politik, sangat bergantung pada bagaimana hukum itu

kemudian diterapkan, pada kondisi yang seperti apa, dan siapa yang menerapkannya.

Oleh karena itu pandangan ahli sosiologi hukum menyatakan bahwa dalam

penerapannya hukum tidak independen. Dia haruslah berinteraksi dengan diskursus

lain yang juga hidup dan tumbuh dalam kehidupan sosial.

11. Bagaimana Sifat – sifat negara antara das sein dan das sollen?

Jawab :

Sifat-sifat negara antara Das Sein dan Das Sollen dilatarbelakangi oleh ajaran

Immanuel Kant [seorang filsuf dan guru besar filsafat yang sangat terkemuka dari

Universitas Koningsberg, Prussia Timur]. Beliau memberikan ajaran yang

membedakan keduanya dan membawa pengaruh besar dalam lapangan kenegaraan,

yaitu menimbulkan dua mazhab, yang kelak dikemudian hari sesudah wafatnya

disebut Neo-Kantian, yaitu:

1. Mazhab Marburg, yang dianut oleh Hermann Cohen (1842-1918), Paul Gerhard

Natorp (1854-1924), Ernst Cassirer (1874-1945), dan yang terpenting dalam lapangan

Ilmu Negara adalah Prof. Hans Kelsen. Kelsen dalam karyanya berjudul Reine

Rechtslehre telah mempertajam perbedaan antara Sein dan Sollen.

2. Mazhab Baden, yang dianut oleh Wilhelm Windelband (1848-1915), Heinrich John

Rickert (1863-1936), Wilhelm Dilthey (1833-1911), dan yang terpenting dalam

lapangan ilmu negara ialah Prof. Hermann Heller. Heller dalam karyanya berjudul

Staatslehre telah menghubungkan antara Sein dan Sollen.

Bila yuris menganut paham Kelsen, maka selalu merunut kesenjangan antara Das Sein

dan Das Sollen [kebanyakan sarjana hukum begitu, mungkin guru/dosen Anda juga

begitu]. Namun bagi yang menganut paham Heller [contohnya di Indonesia adalah

Prof. Mr. Raden Djokosutono (almarhum)], tidak demikian coz keduanya bertemu

dalam natuur und cultuur bedingungen atau yang dalam istilah Dr. Karl Mannheim,

terdapat Situationsgebundenheit.

12. Fungsi utama ahli hukum sesuai dengan norma dan nilai hukum adalah ?

Jawab :

a. Ia senantiasa harus mampu menyesuaikan kaidah-kaidah hukum yang konkrit

(perundang-undangan) terhadap tuntutan nyata yang ada di dalam masyarakat, dengan

selalu memperhatikan kebiasaan, pandangan-pandangan yang berlaku, cita-cita yang

hidup didalam masyarakat, serta perasaan keadilannya sendiri. Hal ini perlu dilakukan

oleh seorang ahli hukum karena peraturan perundang-undangan pada dasarnya tidak

selalu dapat ditetapkan untuk mengatur semua kejadian yang ada didalam masyarakat.

Perundang-undangan hanya dibuat untuk mengatur hal-hal tertentu secara umum saja.

b. Seorang ahli hukum senantiasa harus dapat memberikan penjelasan, penambahan,

atau melengkapi peraturan perundang-undangan yang ada, dikaitkan dengan

perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat. Hal ini perlu dijalankan sebab

adakalanya pembuat Undang-undang (wetgever) tertinggal oleh perkembangan

perkembangan didalam masyarakat.

13. Jelaskan perbedaan antara kaidah agama, kesusilaan, sopan santun dan hukum ?

Jawab :

Kaidah agama atau kepercayaan

- Ditujukan kepada kehidupan manusia yang beriman,yaitu kewajiban

manusia kpd tuhan dan kepada dirinya sendiri.

- Sumber ajaran agama sebagai perintah tuhan

- Ditujukan penyempurnaan manusia

- Melarang manusia melakukan perbuatan jahat

- Membebani manusia denga kewajiban-kewaiban

- Sanksinya di kemudian hari

Kaidah kesusilaan :

Peraturan hidup yang benar dari hati nurani manusia.kaidah ini menentukan

perbuatan mana yang baik dan yang buruk dan bersifat otonom,dan hatilah yang

mengancam dan menjatuhkan hukuman.

Fungsi : melarang manusia berbuat jahat.

Kaidah tata karma :

Didasarkan kepada kebiasaan,kepatutan yang berlaku di dalam

masyarakat,ketentuan-ketentuan hidup yang timbul dari pergaulan dalam masyarakat

di tujukan kepada sikap lahiriah atau tingkah laku demi ketertiban bermasyarakat.

Sanksinya berupa celaan dari masyarakat,dapat menimbulkan rasa malu rasa hina

dan rasa kehilangan.

Tujuannya adalah : menciptakan perdamaian atau tata tertib agar manusia dapat

hidup saling berdampingan.

Kaidah hukum :

Melindungi lebih lanjut kepentingan-keptingan manusia,yang telah

mendapatkan perlindungan dari kaidah-kaidah sebelumnya.

Melindungi lebih lanjut seecara umum.

Melindungi apa yg belum di lindungi oleh ke-3 kaidah sebelumnya

Ditujukan kepada pelaku yang kongkrit

Ditujukan kuntuk ketertiban masyarakat.

Kaidah hokum: bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia

dalam pergaulan hidup bermasyarakat.

14. Bagaimana pandangan filsafat mengenai manusia ?

Jawab :

Bagi filsafat, manusia bukan sekedar sebuah fakta atau realitas bendawi yang jelas

pada dirinya, tetapi manusia itu sekaligus adalah masalah, sekurang-kurangnya, bagi

dirinya sendiri. Manusia bukan hanya menemukan dirinya sebagai “apa adanya”.

Justru, setiap saat, manusia menghadapi dirinya sebagai sebuah “tanda tanya” atau

persoalan aktual “mengapa”, dan “bagaimana adanya”. Manusia adalah sebuah

dinamika personal dan daya misteri bagi dirinya sendiri. Manusia, bagi dirinya, adalah

dekat tetapi sekaligus jauh, jelas dimengerti tetapi sekaligus sukar dan kabur untuk

diselami atau didalami aneka keluasannya. Manusia, karena itu, mengahadapi dirinya

sebagai sebuah tugas kemanusiaan, yang bukan hanya diselesaikan dengan

pendekatan fisik material (fisik, jasmani), atau sosio-religi saja, juga bukan sekedar

pendekatan psikologi atau ekonomi semata. Sebagai persona dinamis, persoalan

kemanusiaan itu tidak hanya harus dihadapi dan disiasasti secara personal-individual

semata terlepas dari aspek sosial kemasyarakatannya. Persoalan kemanusiaan tersebut

tidak mungkin hanya diselesaikan secara logika matematis semata (misalnya; 1+ 1 =

2), tetapi juga dengan pendekatan logika kebatinan, logika cinta, kasih sayang,

pengorbanan, dan saling pengertian (misalnya; 1+1 = 1). Pendekatan-pendekatan yang

bersifat partikular-primordial tersebut, justru akan saling menafikkan dan

merelatifkan, dan tidak membawa hasil positif apa pun bagi sebuah tugas

kemanusiaan. Jelasnya, manusia adalah sebuah medan atau sebuah “dunia’ yang luas

dan penuh rahasia. Dunia manusia itu harus didekati secara utuh dan terpadu, bukan

secara primordial-partikular.

Manusia, karena menghadapi dirinya sebagai masalah, bukan sekedar sebagai fakta

atau benda apa adanya, yang selesai pada dirinya maka manusia itu dipaksa untuk

harus dapat memecahkan masalah-masalah kemanusiaannya dimaksud secara arif dan

bijaksana. Caranya, manusia harus dilatih untuk berpikir keras, manusia harus

membangun atau mengembangkan pengetahuannya secara terus menerus, dan

berbudaya. Melalui itu, manusia akan terus belajar memecahkan atau mengatasi

permasalahan-permasalahan kemanusiaannya itu secara utuh dan paripurna. Justru

itulah, manusia harus belajar hukum, psikhologi, matematika, biologi, sosiologi,

antropologi, kosmologi, Ilmu pemerintahan, politik, agama, ekonomi, ilmu mendidik,

pertanian, kehutanan, kelautan, agama, dan sebagainya. Manusia harus mendirikan

lembaga-lembaga hukum, lembaga ekonomi atau perbankan, lembaga agama,

lembaga pendidikan, lembaga sosial kemasyarakatan, menciptakan teknologi, bahasa,

komunikasi, dan bahkan, belajar seumur hidup untuk mengatasi masalah kemanusiaan

dan tugas kemanusiaannya itu sendiri. Segala realitas itulah yang dalam filsafat,

disebut sebagai ada atau bahan (obyek material) bagi pemikiran filsafat.

15. Bagaimana pandangan filosofis Filsafat dalam kajian material objeknya yaitu manusia

?

Jawab :

Pandangan filosofis mengenai obyek material filsafat dimaksud, hendak menunjukkan

bahwa segala sesuatu yang ada bagi dunia (eksistensi) manusia, terbuka menjadi

bahan, masalah, atau obyek bagi filsafat. Hakikat ada sebagai obyek filsafat, bersifat

utuh atau menyeluruh (universal). Maksudnya, ada dalam arti seluruh alam semesta,

jadi bukanlah ada yang bersifat khusus (partikular). Konsekuensinya, aspirasi

kefilsafatan tentang obyek material bagi pemikiran filsafat ialah mengutuhkan

(mengunifikaskan) semua obyek dalam satu keutuhan yang majemuk bukan

keterpilahan. Misalnya, manusia sebagai obyek dan subyek hukum harus dapat dilihat

di dalam keutuhannya, bukan dalam realitas yang terpilah-pilah. Manusia sebagai

obyek material filsafat atau pengetahuan, dan ilmu, memiliki ciri dan sifat yang khas,

karena manusia itulah yang menghadapi dirinya sendiri, baik dalam filsafat,

pengetahuan, atau ilmu.

Manusia, dalam hal ini, menghadapi dirinya seolah-olah sebagai makhluk yang belum

selesai pada dirinya sendiri seperti batu, meja, atau kursi. Manusia, kerananya, selalu

mengahadapi dirinya bukan sebagai fakta tetapi sebagai masalah. Manusia dalam hal

ini, seolah-olah menghadapi dirinya begitu dekat tetapi sekaligus jauh, jelas tetapi

sekaligus samar dan kabur, senang tetapi sekaligus cemas, dan sebaginya. Ia adalah

makhluk multi dimensi yang bersifat mono dualis (makluk dua dimensi), tetapi juga

bersifat mono-pluralis (makhluk berdimensi majemuk). Jadi, manusia adalah sebuah

obyek material baik bagi filsafat, pengetahuan, maupun ilmu, yang tidak pernah

selesai. Justru itu, ilmu-ilmu harus menghampiri manusia dengan rendah hati dan

penuh kesabaran, bukan dengan keangkuhan dan egoisme sempit. Ilmu mata tidak

akan menyelesaikan manusia hanya dengan mata, demikian juga jantung, kulit, dan

sebagainya. Justru, diperlukan adalah bagaimana membangun suasana saling kerja

sama.