dewan perwakilan daerah republik indonesia ... · bapak ibu yang saya muliakan, bapak kepala badan...
TRANSCRIPT
Nomor: RISALAHDPD/KMT III-RDPU/II/2017
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA
-----------
RISALAH
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM KOMITE III DPD RI DENGAN BNN
MASA SIDANG III TAHUN SIDANG 2016-2017
I. KETERANGAN
1. Hari : Rabu
2. Tanggal : 1 Februari 2017
3. Waktu : 10.10 WIB - 14.10 WIB
4. Tempat : R.Sidang 2 C
5. Pimpinan Rapat :
1. Drs. Hardi Selamat Hood (Ketua Komite III)
2. Fahira Idris, SE, MH (Wakil Ketua Komite III);
3. Pdt. Carles Simaremare, S.Th. M.Si (Wakil Ketua Komite
III)
6. Acara : Membahas Program Kerja BNN Tahun 2017 dan Upaya
Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Narkotika di
Kalangan Generasi Muda.
7. Hadir : Orang
8. Tidak hadir : Orang
RDPU KOMITE III DPD RI DENGAN KEPALA BNN MS II TS 2016-2017
RABU, 1 FEBRUARI 2017
1
II. JALANNYA RAPAT:
PIMPINAN RAPAT: Drs. H. HARDI SELAMAT HOOD (KETUA KOMITE III DPD
RI)
Bapak Ibu yang saya muliakan, Bapak Kepala Badan Narkotika Nasional beserta
jajarannya yang berbahagia. Mari kita mulai bersama.
Bismillahirrohmanirrohim.
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi.
Salam sejahtera bagi kita semua.
Bapak-Ibu Anggota Komite III, Senator Indonesia yang saya muliakan, Bapak Kepala
Badan Narkotika Nasional beserta jajarannya yang terhormat. Mengawali Rapat Dengar
Pendapat Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dengan Badan Narkotika
Nasional pada pagi hari ini marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa puji dan syukur
kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan perkenan-Nya kita semua dapat hadir di
ruangan yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kami membuka Rapat Dengar
Pendapat Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia terlebih dahulu kami
mengajak seluruh hadirin yang hadir pada ruangan yang mulia ini untuk sama-sama kita
berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai.
Dengan mengucapkan bismilllahirohmanirohim Rapat Dengar Pendapat Komite III
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dengan Kepala Badan Narkotika Nasional
kami dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.
KETOK 1X
Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Kepala Badan Narkotika Nasional yang
berbahagia, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-
tingginya atas kehadiran Bapak beserta seluruh jajaran di tempat ini untuk memenuhi
undangan rapat dengar pendapat yang telah kami sampaikan. Rasa kebahagiaan kami tentu
kami sambut dengan sebuah pantun. Bukan bintang sembarang bintang, bintang bersinar
penuh cahaya, bukan datang sembarang datang, BNN datang berantas narkoba. Kalau yang
satu lagi ini pantun nasihat. Pohon selasih indah berbunga, batangnya indah hendak luruskan,
hilang kekasih hilang saudara, bila narkoba kita turutkan. Sebagaimana surat yang telah kami
sampaikan kepada Badan Narkotika Nasional bahwa agenda rapat dengar pendapat hari ini
adalah membahas program kerja Badan Nasional Narkotika pada tahun 2017 dan upaya
pencegahan dan penurunan penyebaran narkotika di kalangan generasi muda.
Para hadirin yang berbahagia, United Nations Office on Drugs and Crime
menyebutkan pada tahun 2014 bahwa 1 dari 20 orang dewasa atau seperempat miliar orang
antara usia 15 dan 64 tahun mengkonsumsi satu jenis narkoba. Disebutkan juga pula bahwa
lebih dari 29 juta orang menggunakan narkoba diperkirakan menderita gangguan penggunaan
narkoba, 12 juta orang mereka menyuntiknya dengan narkoba dan 14% nya hidup dengan
HIV. Eksalasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di tingkat global tersebut
mempengaruhi kondisi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia. Hasil
RAPAT DIBUKA PUKUL 10.10 WIB
RDPU KOMITE III DPD RI DENGAN KEPALA BNN MS II TS 2016-2017
RABU, 1 FEBRUARI 2017
2
survei dari penyalahgunaan narkoba pada tahun 2011 menunjukkan bahwa angka prolensi
penyalahgunaan narkoba di Indonesia sebesar 2,2% atau sekitar 4,2 juta orang, kelompok
rentan penyalahgunaan narkoba adalah pekerja 70% dan pelajar 22%. Namun tentu saja data
yang lebih valid ada di Badan Narkotika Nasional. Oleh karena itu pertemuan ini kami
anggap adalah pertemuan yang sangat tepat untuk kami sebagai Anggota Dewan Perwakilan
Daerah dari daerah setiap provinsi mengetahui lebih luas dan melihat fakta lebih jelas apa
yang telah dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional dan apa yang akan kita lakukan bersama
untuk membantu, bukan hanya tentu saja Badan Narkotika Nasional tapi adalah sebuah
penyelamatan kepada negara. Oleh karena itu sekali lagi rasa bahagia yang paling dalam
karena kami menganggap peristiwa ini adalah peristiwa penting karena baru pertama kalinya
BNN bersama DPD pada pagi hari ini. Tepuk tangan bagi kita semua.
Karena baru pertama kali tentu tidak kenal maka tak sayang. Izinkanlah kami
memperkenalkan dulu sahabat-sahabat kami kepada sahabat-sahabat di BNN untuk kita
saling menyapa dan dapat nanti akhirnya dapat saling silaturohim. Saya sendiri Hardi
Selamat Hood, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dari Kepulauan Riau
yang tentu saja Pak Buwas sangat hafal dengan kondisi Kepulauan Riau. Di sebelah kiri saya
Ibu Fahira Idris dari DKI Jakarta. Sebelah kanan yang terhormat Pendeta Charles Simaremare
dari Papua sebagai Wakil Ketua. Kami lanjutkan yang terhormat KH. Muslihuddin Abdul
Rasyid dari Kalimantan Timur. Kami lanjutkan kepada yang terhormat Ir. H. Abdul Jabbar
Toba dari Sulawesi Tenggara. Kami lanjutkan yang terhormat H. Habib Hamid Abdullah,
S.H., M.H dari Kalimantan Selatan. Kami lanjutkan yang terhormat Dedi Iskandar Batu Bara
dari Sumatera Utara. Kami lanjutkan yang terhormat H. Abdurahman Abubakar Bahmid, Lc.
dari Gorontalo. Oh iya silakan Bapak. Terima kasih atas kehadiran Pak.
Sebelum saya lanjutkan tentu saya ingin memperkenalkan walaupun saya yakin Pak
Buwas sangat terkenal. Beliau adalah Bapak Farouk Muhammad, Wakil Ketua DPD RI.
Tepuk tangan kepada Bapak Farouk. Terima kasih atas kehadirannya. Kami lanjutkan Bapak.
Saya lanjutkan memperkenalkan yang terhormat Ibu Novita Anakotta, S.H. dari Maluku.
Kami lanjutkan di sebelah kanan yang terhormat Hj. Suryati Armain dari Maluku Utara. Saya
lanjutkan Ibu GKR Ayu Koes Indriyah dari Jawa Tengah. Kami lanjutkan kepada Ibu Emma
Yohana Sumatera Barat dan tentu saja sudah dikenal Ibu Emilia Contessa Jawa Timur. Bapak
Stefanus dari Sulawesi Utara. Selanjutnya Bapak Bahar Buasan dari Bangka Belitung. Di
belakang ada Bapak Mervin Sadipun Komber dari Papua. Bapak Muhammad Rachman dari
Kalimantan Tengah. Bapak H. Ahmad Sadeli Karim dari Banten dan Ibu yang selfie tadi
adalah Ibu Baiq Diah Ratu Ganefi dari NTB. Tentu saja Komite III adalah dari masing-
masing provinsi satu orang karena kami terdiri dari 4 orang maka akan terdapat 4 komite.
Sebelum melanjutkan izinkanlah kami mempersilakan atas kehadiran hal yang istimewa
karena Bapak Wakil Ketua dapat bersama-sama dalam rapat kerja ini untuk memberikan
sepatah dua katanya dipersilakan.
PEMBICARA: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI)
Terima kasih.
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua.
Puji syukur kehadirat Allah SWT. Dengan Yang Maha Kuasa dan terima kasih
kebersamaan kita pada pagi hari ini khususnya Pak Buwas dengan tim yang cukup lengkap
ini. Wah 25 orang, luar biasa, tepuk tangan dulu. Luar biasa. Saya sangat apresiasi, saya
dihubungi, hanya saya coba sisihkan waktu saya segera ke sini. Selain menghargai Komite III
tentu kan saya harus menghargai tamu yang menghargai kita datang secara pribadi beliau
RDPU KOMITE III DPD RI DENGAN KEPALA BNN MS II TS 2016-2017
RABU, 1 FEBRUARI 2017
3
sendiri. Saya rasa tidak perlu saya perpanjang, saya sangat apresiasi. Apa yang telah
disampaikan dan diniatkan untuk kerjasama, buat MoU, kerjasama bukan hanya sekedar
MoU. Kalau MoU itu gampang lah tinggal teken, dia teken, selesai, habis itu. Bukan itu, tapi
ada komitmen bersama kita bahwa memang di sini terutama Pak Buwas kita ini sering
berhadapan dengan masyarakat. Saya benar-benar karena saya tidak punya kepentingan apa-
apa, saya berani jamin dimana-mana atau teman-teman saya senator ini walaupun suaranya
boleh dikata hampir tidak didengar oleh negara ini karena sistemnya begitu tapi penuh
perhatian bertemu dengan konstituennya kemana-mana pergi. Bahkan jauh-jauh yang naik
perahu, yang naik turun gunung ketemu konstituennya, karena mereka tidak punya pengurus
cabang apalagi pengurus ranting. Jadi mau tidak mau mereka harus berhadapan. Nah pada
waktu berhadapan itu tidak jarang tidak jarang berbicara keluhan masyarakat karena
masyarakat tidak bisa membedakan ini tugas DPD atau bukan. Karena ketidaktahuan
masyarakat itu mereka itu baru pernah kami melihat Pak ada orang pusat datang ke kampung
kami. Itu kata-kata yang sering kita dengar. Betul Pak? Iya. Jadi itu sehingga segala sesuatu
termasuk masalah narkoba.
Nah mudah-mudahan dengan ini kita semakin ini, saya harapkan kita sama sama
teman-teman kita senator mari kita bangun komitme, dari BNN, seluruh jajarannya mari kita
betul-betul memanfaatkan DPD. Ada beberapa peran pertama pada waktu bertemu dengan
konstituen kita tentu menyampaikan pesan kepada rakyat kita mari sama-sama, bersama-
sama menyerang, berperang melawan narkoba. Jangan hanya mengharap kepada polisi atau
BNN, ini kewajiban kita bersama. Apa saja yang dilihat ada mencurigakan segera merespon,
itu yang kita harus lakukan.
Kedua, kalau kita menemukan ada sesuatu yang mencurigakan rakyat mengadukan
sesuatu, mohon nanti dibuka peluang akses Pak Buwas dengan BNN maupun dengan polda
setempat agar anggota-anggota saya itu lebih mudah berkomunikasi menyampaikan
informasi dari masyarakat. Nah ini mudah-mudahan juga oleh jajaran BNN akan direspon
baik oleh BNN sendiri maupun dengan unsur kepolisian. Inilah hakikat dari suatu kerjasama.
Jadi kita berbuat untuk secara tidak langsung mendukung BNN tanpa menjauhkan
kepentingan kita bersama tapi BNN juga mendukung, memberi peluang langkah-langkah
yang akan dilakukan oleh teman-teman kami pada waktu berada di daerah.
Kemudian yang berikut, MoU sangat bagus sekali karena itu saya harus datang ke
sini. Saudara-saudaraku yang sama-sama saya cinta dan saya hormati, kondisi bangsa kita ini
sudah sangat berat, Insya Allah nanti siang untuk kedua kali kami sudah mengundang semua
ormas-ormas, lembaga-lembaga keagamaan. Lembaga-lembaga kita kumpulkan, iya kami
tahu DPD mungkin tidak didengar suaranya, tapi kami ingin tunjukkan kami berbuat, kami
mencoba mengambil langkah mengumpulkan semua tokoh-tokoh agama atau organisasi-
organisasi non afiliasi partai politik untuk membangun komitmen.
Insya Allah ada tiga. Satu, kita ingin menyerukan kepada semua komponen bangsa.
Mari kita akhiri dengan saling tuding menuding ini yang bikin rusak. Semakin gencar kita
mempersoalkan perbedaan semakin tajam pertentangan. Itu ada satu obat, ada satu siasat
yang dikemukakan nanti di situ bahwa untuk itu mari kita bersama-sama menghadapi,
menyingsingkan lengan baju, berjuang berperang melawan ancaman ya ancaman terhadap
negara terhadap bangsa. Salah satu ancaman itu kita harus sama-sama karena ini common
issue tidak ada perbedaan nanti kita, sama-sama kita berantas terorisme, radikalisme dan
narkoba ini. Tidak ada perbedaan antara siapapun golongannya, apapun agamanya, semua
kita punya musuh bersama narkoba.
Jadi, tepat sekali kalau hari ini Komite III mengambil satu tema ini dan ditingkatkan
menjadi MoU. Mudah-mudahan ini adalah jawaban DPD. Mari kita tunjukkan, hadapi musuh
bersama yang disebut narkoba ini. Harapan saya hanya itu. Mudah-mudahan ini berjalan dan
RDPU KOMITE III DPD RI DENGAN KEPALA BNN MS II TS 2016-2017
RABU, 1 FEBRUARI 2017
4
Insya Allah kita jadwalkan sesegera mungkin supaya kita bisa resmikan atau formalkan MoU
ini.
Terima kasih Pak Buwas, jenderal yang saya kagumi ya. Saya kagum sama dia dan
juga segenap perangkat BNN yang cukup banyak bergerak. Semakin banyak yang mereka
perbuat semakin banyak ditemukan. Itu adalah suatu tantangan dan Insya Allah semua itu
akan berakhir dengan keberhasilan yang sukses. Mudah-mudahan semua akan kita hadapkan
Insya Allah Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati dan memberi rahmat kepada perjuangan
kita.
Billahitaufik walhidayah.
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
PIMPINAN RAPAT: Drs. H. HARDI SELAMAT HOOD (KETUA KOMITE III DPD
RI)
Bapak-Ibu yang saya muliakan, telah kita dengar bersama tadi sambutan dari Wakil
Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagai bentuk penghargaan yang luar
biasa kepada BNN karena jarang pada rapat kerja sebuah komite dihadiri juga oleh Wakil
Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, dan sekaligus mengajak kepada BNN
kiranya kita sama-sama dapat melakukan perjanjian kerjasama DPD dan BNN dalam rangka
pemberantasan narkoba. Saya tidak berpanjang lagi Bapak Ibu karena Wakil Ketua DPD
sudah menyampaikan kata pengantarnya Oleh karena itu, izinkanlah kita lanjutkan dengan
mempersilakan kepada yang terhormat Kepala Badan Narkotika Nasional untuk
menyampaikan penjelasannya. Dipersilakan.
PEMBICARA: Drs. BUDI WASESO S.H (KEPALA BNN)
Bismillahirrohmanirrohim.
Yang kami hormati Pimpinan Komite III DPD RI. Yang kami hormati Anggota
Komite III DPD RI dan para hadirin sekalian.
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi.
Salam sejahtera bagi kita sekalian.
Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya kita semua pada
hari ini dapat melaksanakan rapat dengar pendapat dengan Pimpinan dan Anggota Komite III
DPD RI dalam keadaan sehat walafiat. Dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan data
dan informasi terkait beberapa pokok pembahasan sebagaimana yang disampaikan pada surat
dari Sekretariat Jenderal DPD RI Nomor DN 860.08/DPD/I/2017 tanggal 19 Januari 2017
tentang undangan rapat dengar pendapat yaitu yang pertama adalah arah kebijakan dan
sasaran serta target rencana kerja BNN 2017. Yang kedua, program dan kegiatan BNN
khususnya bidang pencegahan. Yang ketiga adalah bentuk kerjasama antara BNN dan
lembaga terkait dalam rangka perlindungan organisasi muda dan anak. Yang keempat
langkah internal dalam rangka penguatan kelembagaan BNN setingkat kementerian.
Pimpinan, Anggota Komite III DPD RI dan hadirin sekalian yang kami hormati,
secara kelembagaan BNN masih perlu upaya pengembangan khususnya percepatan
pembentukan BNN kabupaten/kota. Ini vertikal. Saat ini unit vertikal BNN di wilayah terdiri
dari 33 BNN provinsi dan 145 BNN kabupaten/kota dengan jumlah pegawai secara
keseluruhan sebanyak 4.605 orang dengan rincian sebagai berikut: untuk pegawai organik
BNN jumlahnya adalah 2.338 orang, PNS dengan status dipekerjakan adalah 1.301 orang dan
dari anggota TNI/POLRI banyak 966 orang.
RDPU KOMITE III DPD RI DENGAN KEPALA BNN MS II TS 2016-2017
RABU, 1 FEBRUARI 2017
5
Adapun mengenai ketersediaan sarana gedung kantor BNN masih sangat terbatas
bahkan untuk kantor BNN pusat sampai saat ini belum memiliki kantor yang mandiri karena
kami masih menggunakan kantor pinjaman dari POLRI. Di tingkat kewilayahan BNN
provinsi yang telah memiliki gedung kantor mandiri sebanyak 16 provinsi dari jumlah yang
tadi dan BNN kabupaten/kota yang telah memiliki gedung kantor sebanyak 54 kabupaten dan
kota.
Fasilitas rehabilitasi sebanyak 5 lokasi diantaranya adalah Lido, Badoka, Batam,
Tanah Merah Medan, Kalianda Lampung, dan fasilitas diklat sebanyak satu. Dalam rumusan
visi misi, organisasi BNN memiliki visi menjadi lembaga profesional, tangguh dan terpercaya
dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba,
sedangkan misinya adalah menyatukan dan menggerakkan segenap potensi masyarakat dalam
upaya pencegahan, rehabilitasi dan pemberatasan penyalahgunaan narkotika.
BNN merumuskan 4 yaitu yang pertama adalah peningkatan imunitas masyarakat
terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Sasaran strategis dari tujuan pertama
adalah meningkatkan daya tangkal masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan dan
peredaran gelap narkoba. Indikaor kinerjanya adalah laju angka penyalahgunaan narkoba
coba pakai dan yang kedua adalah peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksaan
P4GN.
Sasaran strategis dari tujuan kedua adalah meningkatnya kesadaran dan kepedulian
masyarakat dalam penanganan P4GN. Indikator kinerjanya adalah indeks kemandirian
partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan P4GN. Yang ketiga, peningkatan pemulihan
penyalahguna atau korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba dan berkurangnya angka
relaps. Sasaran strategis dari tujuan ketiga adalah meningkatnya upaya pemulihan pecandu
narkoba melalui layanan rehabilitasi yang komprehensif dan berkesinambungan.
Indikator kinerjanya adalah jumlah mantan penyalahguna atau korban
penyalahgunaan dan pecandu narkoba yang pulih. Yang keempat peningkatan pengungkapan
jaringan sindikat narkoba dan penyitaan aset terkait tindak kejahatan narkoba. Sasaran
strategisnya dari tujuan keempat adalah melemahnya aktivitas jaringan sindikat peredaran
gelap narkoba. Indikator kinerjanya adalah jumlah jaringan sindikat tindak pidana narkotika
yang diungkap dan persentase penyelesaian pendidikan atau aset di PPU tersangka tindak
pidana narkoba hasil tindak pidana narkoba.
Pimpinan, Anggota Komite III DPD RI dan hadirin sekalian yang kami hormati,
dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran strategis tersebut BNN menyelenggarakan
beberapa aktivitas yang berorientasi pada upaya pencegahan, pemberdayaan, pemberantasan
dan rehabilitasi. Upaya pencegahan dilaksanakan melalui beberapa kegiatan yaitu penyuluhan
penyuluhan bahaya narkoba di sekolah, masyarakat dan instansi, kampanye massa bahaya
narkoba, sosialisasi bahaya narkoba melalui media massa, asistensi penyusunan kebijakan
berwawasan antinarkoba.
Upaya pemberdayaan dilaksanakan melalui beberapa kegiatan yaitu pembinaan
lingkungan masyarakat bersih narkoba, pembinaan penggiat anti narkoba, screening test urine
instansi pemerintah dan swasta, sekolah, kampus, pelatihan life skill pembangunan alternatif
di daerah penghasil ganja dan kawasan rawan narkoba.
Upaya rehabilitasi dilaksanakan melalui beberapa kegiatan yaitu penguatan lembaga
rehabilitasi pecandu narkoba, pelatihan dan pembinaan tenaga rehabilitasi pecandu narkoba,
standarisasi layanan rehabilitasi pecandu narkoba, pelayanan rehabilitasi pecandu narkoba,
pengembangan metode layanan rehabilitasi pecandu narkoba.
Upaya pemberantasan dilaksanakan melalui beberapa kegiatan yaitu pemetaan
jaringan sindikat peredaran gelap narkotika dan prekusor narkotika berbasis IT. Penyelidikan
dan penyidikan tindak pidana narkotika interdiksi di pintu masuk bandara, pelabuhan dan
RDPU KOMITE III DPD RI DENGAN KEPALA BNN MS II TS 2016-2017
RABU, 1 FEBRUARI 2017
6
lintas batas negara. Pengelolaan tahanan tindak pidana narkotika, pengawasan importir dan
eksportir terdaftar serta end user prekusor. Pemusnahan lahan ganja dan pengungkapan TPPU
terkait tindak pidana narkotika.
Selama tahun 2012 beberapa capaian BNN diantaranya adalah terkait upaya
pemberantasan terkait upaya pemberantasan BNN telah mengungkap kasus narkotika
sebanyak 807 kasus dan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebanyak 21 kasus.
Tersangka yang berhasil diungkap terkait tindak pidana narkotika sebanyak 1.238 orang dan
tersangka tindak pidana pencucian uang sebanyak 30 orang. BNN juga telah melakukan
pemusnahan lahan ganja di 8 titik lokasi dengan jumlah ruas lahan sebesar 16 hektar. Aset
bandar yang berhasil diungkap BNN senilai 261.000,086 milyar.
Sementara jumlah barang bukti narkotika yang berhasil disita diantaranya adalah sabu
atau jenis sabu sebanyak 1,02 ton ganja, 2,68 ton, ini ganja kering dan ekstasi sebanyak
754.094 butir. Pada upaya pencegahan dan pemberdayaan BNN bersama seluruh jajaran di
wilayah telah menyelenggarakan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi atau kampanye bahaya
narkoba sebanyak 2.932 kegiatan. Penyelenggaraan screening bersih narkoba atau tes urine
kepada 180.858 orang dengan hasil sebanyak 844 orang terindikasi positif penyalahgunaan
narkoba.
Pembinaan lingkungan bersih narkoba di lingkungan pendidikan, lingkungan kerja
dan lingkungan masyarakat sebanyak 472 lingkungan sasaran intervensi. Sementara pada
upaya rehabilitasi BNN memfasilitasi sejumlah fasilitas rehabilitasi pada instansi pemerintah
telah merehabilitasi sebanyak 15.243 orang dan pada fasilitas rehabilitasi komponen
masyarakat sebanyak 942 orang dan orang yang mengikuti program paska rehabilitasi
sebagai layanan lanjutan rehabilitasi sebanyak 9.817 orang.
Pimpinan dan Anggota Komite III DPD RI dan hadirin sekalian yang saya hormati,
pada tahun 2017 ini BNN menerima anggaran sebesar Rp. 1.339.807.721.000 yang terbagi
dari 2 program yaitu yang pertama anggaran program dukungan manajemen pelaksanaan
teknis lainnya BNN yaitu sebesar Rp. 764.793.307.000. Anggaran tersebut untuk menunjang
fungsi kesekretariatan atau pembayaran gaji pegawai, tunjangan kinerja, pemeliharaan dan
perawatan barang kantor serta aset negara.
Kedua, anggaran program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan
peredaran gelap narkotika sebesar Rp. 575.014.414.000, Anggaran tersebut untuk menunjang
fungsi pencegahan penyalahgunaan narkoba, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi
penyalahgunaan narkoba dan pemberantasan tindak pidana narkoba, layanan hukum dan
kerjasama antar lembaga. Anggaran yang terima oleh BNN tersebut tersebar di seluruh unit
kerja BNN baik unit kerja pusat, 33 unit kerja provinsi dan 145 unit kerja kabupaten/kota.
Peta dan sebaran anggaran BNN tahun 2017 berdasarkan nomenklatur kegiatan BNN yaitu
terlampir.
Bapak-Ibu sekalian, target kinerja program teknis BNN 2017 yaitu yang pertama pada
fungsi pencegahan dengan sasaran strategis peningkatan daya tangkal masyarakat terhadap
bahaya penyalahgunaan narkoba dengan indikator capaian 65% dari populasi penduduk.
Yang kedua, pada fungsi pemberdayaan masyarakat dengan indeks kemandirian partisipasi
masyarakat dalam pelaksanaan P4GN, target yang ditetapkan sebesar tahun 2016 2.0
diharapkan untuk tahun 2017 adalah 2.5. Tiga, pada fungsi rehabilitasi dengan indikator
jumlah mantan penyalagunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba yang pulih
dengan target sebesar 10.000 orang. Yang keempat, pada fungsi pemberantasan dengan
indikator jumlah jaringan sindikat tindak pidana narkotika yang terungkap dengan target 24
jaringan dan indikatator persentase penyelesaian penyidikan aset atau TPPU tersangka tidak
pidana narkotika hasil tidak pidana narkoba dengan target sebesar 100%.
RDPU KOMITE III DPD RI DENGAN KEPALA BNN MS II TS 2016-2017
RABU, 1 FEBRUARI 2017
7
Pimpinan, Anggota Komite DPD RI yang saya hormati, mengenai upaya kerjasama
kelembagaan yang telah dilakukan BNN dengan sejumlah instansi dalam rangka
perlindungan generasi muda dan anak diantaranya dengan Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak, upaya yang telah dilakukan yaitu penyelenggaraan
sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba dan tes urine di internal KPPA dan
rencananya akan dikembangkan ke sasaran eksternal khususnya kalangan anak-anak.
Selain itu, dalam program lingkungan ramah anak yang diselenggarakan oleh KPPPA,
salah satu variabel indikatornya diantaranya bersih dari tindak penyalahgunaan narkoba.
Sementara hasil koordinasi dan kerjasama bersama Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, BNN telah menyepakati perihal materi pencegahan penyalahgunaan narkoba
sebagai muatan lokal yang dimulai dari tingkat PAUD. Adapun beberapa Kementerian
Kesehatan, ulangi, bersama Kementerian Kesehatan telah mendorong upaya pengembangan
fungsi dan peran puskesmas dalam rangka memberikan pelayanan sosialisasi pencegahan
penyalahgunaan narkoba menjadi Institusi Pemerintah Wajib Lapor atau IPWL dan menjadi
fasilitas rehabilitasi penyalaguna narkoba khususnya rawat jalan.
Terakhir, mengenai langkah-langkah yang telah dan sedang dilakukan BNN dalam
rangka penguatan kelembagaan BNN setingkat kementerian yaitu terus berkoordinasi dengan
pihak Kemenkopolhukam, Kemenpan RB dan Setneg serta Setkab terkait peningkatan
kelembagaan BNN telah menyusun naskah akademis tentang peningkatan kelembagaan BNN
setingkat kementerian, melakukan evaluasi organisasi dalam rangka pengembangan
organisasi, rancangan peraturan presiden sebagai pengganti Perpres 23 2010 tentang BNN
sedang dalam proses di Kementerian PAN dan RB dan Kementrian PAN dan RB juga telah
mengirimkan surat kepada Kementerian Keuangan tentang permohonan persetujuan hak
keuangan administrasi dan fasilitas setingkat menteri.
Sebelum kami mengakhiri, sesuai dengan tadi karena kami baru pertama kali datang
ke sini, perlu juga kami perkenalkan Pak di BNN ini dikuatkan dengan beberapa pejabat ya
diantaranya adalah di samping kanan saya adalah Sestama yaitu Pak Gatot, ini Irjenpol Pak
pangkatnya dan sebelah kiri kami ini Irtama Inspektorat, Pak, yang mengawasi jalannya
program kami nanti. Di sampingnya Pak Irtama ini ada Deputi Daya Mas, ini Irjenpol Sobri
Effendy. Dan, sebelahnya kami ini Deputi Berantas Irjen Pol Arman Depari, Pak. Sebelahnya
ini yang paling cantik sendiri deputi kami karena cuma satu-satunya, Ibu Diah ini yang
menangani proses rehabiltasi, Pak, yang selama ini memang tanggung jawab kita besar sekali
terhadap rehabilitasi karena tahun 2016 itu harapannya kita bisa, ulangi, 2015 itu kita bisa
merehabilitasi 100 ribu dari 5 juta lebih yang harus kita rehabilitasi. Dan, ada Deputi Kerja
Sama, di sini Irjen Pol Arief Wicaksono. Dan yang berikutnya, ada Deputi Cegah, Pak, ini
Irjen Pol Alijo karena Ali Johardi biasanya kita singkat dengan Pak Ali Jo.
Beliau memang punya tugas yang sangat berat, Pak Ibu sekalian, karena kita
domainnya sekarang adalah bagaimana kita mengutamakan pencegahan dengan diimbangi
dengan pemberantasan karena demand ini yang paling penting, Pak, karena bagaimana pun
kita lakukan penekanan terhadap suplai yang dilakukan oleh Pak Arman Depari ini tidak akan
berhasil manakala pangsa pasarnya terus berkembang yang sampai hari ini pangsa pasar itu
selalu berkembang.
Bahkan yang mengejutkan, sekarang ini berkembang kepada penyalahguna itu
korbannya adalah anak TK. Dan kemarin baru seminggu yang lalu, kita temukan sekarang
bayi sudah terkontaminasi narkoba, yaitu di Kalteng dengan di NTB, ini bayi sudah
terkontaminasi dengan narkoba. Ini masih dalam penelitian, apakah dari lingkungan karena
penggunaan asap dari sabu yang digunakan oleh orang tuanya atau terkoresi dengan air susu
karena ibunya juga addict menggunakan narkoba sehingga kemungkinan terkontaminasinya
RDPU KOMITE III DPD RI DENGAN KEPALA BNN MS II TS 2016-2017
RABU, 1 FEBRUARI 2017
8
itu dari air susu, ini juga dalam penelitian dari Menteri Kesehatan, ini yang sedang kita
lakukan penelitian.
Perlu kami tambahkan, Bapak Ibu sekalian, bahwa narkotika jenis baru di dunia ini
sejumlah 656 jenis baru, ini sudah berkembang di dunia. Dan, di indonesia ini sudah masuk
56 juga, 56 jenis baru, dan ini kita sudah bisa konsultasikan secara hukum dari yang baru ini
43, 44 ya, perkembangan sekarang menjadi 46 bisa. Jadi 10 belum, 10 ini kalau digunakan di
depannya Kepala BNN tidak bisa diapa-apakan karena secara hukum memang belum, seperti
kemarin waktu oknum pilot Citilink menggunakan tembakau gorila memang kita waktu itu
belum bisa melakukan tindakan hukum karena memang belum masuk dalam Undang-Undang
Kesehatan atau Undang-Undang Narkotika. Maka kemarin sudah alhamdulilah bisa, maka
kelanjutannya akan kita tindak lanjuti secara hukum.
Bapak Ibu sekalian, yang lainnya ini adalah para karo dan direktur. Ini ada Karo Ren
ada Karo Um, ini juga ada Kapus Lidatin yang menyangkut daripada data-data, dan
seterusnya ada beberapa staf kepala, ada Balai Leg, ada Keuangan, ada Kepegawaian (Karo
Kepegawaian), dan ada Humas.
Memang sebagai tambahan, Bapak Ibu sekalian, bahwa BNN ini memang dihadapkan
dengan permasalahan yang sangat luar biasa karena juga kejahatannya luar biasa dan ini
selalu berkembang, maka memang sebenarnya penanganan BNN ini harus penanganan yang
luar biasa dan tidak bisa dibatasi karena memang kami ini menghadapi sesuatu yang terus
berkembang dan tidak pernah ada waktunya, termasuk dukungan. Bahwa sarana prasarana
kita juga memang belum memadai bilamana kita hadapkan dengan ancaman. Evaluasi kami
dalam penanganan tugas-tugas ke depan memang masih banyak dalam struktur organisasi
kita yang harus dibenahi karena beberapa bidang ini masih belum ada yang mengawaki.
Karena itulah, kita sedang mengusulkan untuk perubahan struktur organisasi BNN dalam
rangka penguatan BNN. Kami tidak menuntut kesetaraan dalam arti kata kita ingin
disamakan dengan menteri, tidak. Ingin ditingkatkan seperti menteri juga tidak. Tetapi, yang
penting adalah dukungan sarana dan prasarana serta kewenangan.
Perlu kami sampaikan juga sebagai tambahan bahwa kami melakukan terobosan-
terobosan juga tentang bagaimana pendanaan operasional. Kami tidak ketergantungan dengan
dana dari negara yang diberikan setiap tahunnya. Kami tidak bisa menunggu. Oleh sebab itu,
kami menggunakan dan ini sudah kami dorong melalui Menteri Keuangan dan Jaksa Agung
bahwa hasil tindak pidana pencucian uang itu bisa segera bisa kita gunakan untuk
mendukung operasional dalam rangka P4GN. Dan ini alhamdulillah baru kali ini kita
berhasil, Pak, walaupun belum secara riil kita dapatkan karena baru tanggal 20 nanti baru
diserahkan ke kita oleh Pak Jaksa Agung sebagai eksekutornya. Nah ini yang akan, dana ini
akan kita gunakan untuk mendukung operasional kita dalam melakukan P4GN ini sehingga
ini kita ada keringanan, Pak, untuk bisa tetap eksis.
Kalau kita lihat dari jumlah personel memang Pak, untuk BNN idealnya ini dengan
ancaman yang kita hadapi, kita harus memulai kekuatan personel itu 74.000, ini baru minimal
ideal, Pak, secara hitungan. Walaupun sekarang secara riil baru 4.600 sekian atau 4605 orang.
Belum kita bicara sarana prasarana. Memang kami ini sudah komit bahwa BNN ini adalah
aparatur negara dan kita aparat negara dan kita juga merupakan abdi negara, maka tugas kita
memang betul-betul pengabdian, Pak. Maka, yang selalu saya suarakan kepada seluruh
jajaran adalah kita mengabdi kepada negara dan tidak boleh mengeluh walaupun memang
kita keterbatasan sarana prasarana dan anggaran ya karena memang kondisi negara kita,
Bapak Ibu sekalian.
Namun demikian, upaya-upaya kita salah satunya adalah kita bersinergi dengan
kekuatan komponen dengan lembaga lain. Salah satu contohnya ya kita bekerja sama dengan
kepolisian, kita kerja sama dengan PPATK, kita kerja sama dengan Bea Cukai dan yang lain-
RDPU KOMITE III DPD RI DENGAN KEPALA BNN MS II TS 2016-2017
RABU, 1 FEBRUARI 2017
9
lainnya termasuk nanti kerja sama dengan Bapak Ibu sekalian. Keberhasilan kita yang
sekarang kita telisik dalam TPPU adalah kita bisa mengungkap satu jaringan yang hasil
TPPU-nya dalam 1 tahun mencapai 3,6 triliun, dan sedangkan jaringan yang ada beroperasi
di negara kita ini adalah 72 jaringan internasional yang sekarang terus-menerus mereka
beroperasi. Maka, sebenarnya kalau kita hitung-hitung rata-rata 1 jaringan dalam 1 tahun bisa
menghasilkan 1 triliun, maka belanja narkoba di Indonesia ini tidak kurang dari 72 triliun,
dan ini belanja yang mematikan dan merusak menghacurkan negara.
Maka, benarlah adanya Bapak Presiden mengatakan bahwa negara darurat narkoba
karena sebenarnya korbannya ini lebih dari 5 juta, Pak, karena data yang ada bahwa setiap
harinya rentan kita 50 orang meninggal dunia karena penyalahgunaan narkoba setiap hari,
Pak. Jadi, dalam 1 tahun itu tidak kurang dari 15 ribu manusia kita atau generasi muda kita
mati sia-sia karena penyalahgunaan narkoba, Pak. Nah ini yang sebenarnya menjadi alasan
kenapa Bapak Presiden menyatakan perang, bahkan kita menjadi negara yang darurat karena
memang pangsa pasar kita terbesar, Pak, untuk ASEAN. Tadi karena operasi, Pak, kita bisa
mendapatkan ton-tonan jenis sabu dan sebagai informasi tambah juga bahwa sebenarnya
narkotik yang masuk ke Indonesia ini sudah ton-tonan, hanya keberadaannya kita yang tidak
tahu ada di mana karena memang kemampuan penelisiran atau penilisikan kita masih sangat
terbatas, yaitu peralatan-peralatan yang kita miliki ini sangat terbatas karena tidak seluruhnya
kita punya, Pak. Ke depan sebenarnya BNNP itu harus memiliki salah satunya alat untuk
mendeteksi jaringan yang selama ini kita tidak memiliki, belum lagi sarana prasarana lain.
Maka, kita kalah dengan masifnya serangan narkoba kepada negara kita.
Ini yang mungkin menjadi tambahan pemahaman Bapak Ibu sekalian dalam rangka
bagaimana kita mewujudkan ke depan penanganan narkotika di negara kita sehingga negara
kita ini betul-betul selamat dari kehancuran untuk generasi-generasi ke depan
Pimpinan, Anggota Komite III DPD RI, dan hadirin sekalian yang saya hormati,
demikian paparan kami. Semoga Pimpinan dan Anggota Komite III DPD RI berkenan
memberikan dukungan kepada BNN supaya dapat tumbuh dan berkembang dan menjadi
lembaga yang kuat dalam menjalankan tugas dan fungsi pencegahan dan pemberantasan
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Atas perhatian Bapak Ibu sekalian, kami
mengucapkan banyak terima kasih.
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
PIMPINAN RAPAT: Drs. H. HARDI SELAMAT HOOD (KETUA KOMITE III DPD
RI)
Terima kasih Bapak Kepala BNN dan Bapak Ibu sekalian. Sebelum sampai kepada
sesi dialog pertanyaan dan pandangan dari para senator yang kami muliakan, izinkanlah saya
melanjutkan untuk memperkenalkan sahabat-sahabat kami yang juga telah hadir pada saat ini.
Yang pertama, Senator H. Abdul Aziz, S.H. dari Sumatera Selatan. Kemudian Senator dr.
Delis Julkarson Hehi dari Sulawesi Tengah. Kemudian, Senator Abraham Liyanto dari NTT.
Dan, Senator Ahmad Jajuli dari Lampung. Posisi kami hanya 9 orang saja yang tidak hadir,
Bapak, pada pagi hari ini, ini luar biasa juga untuk menyambut BNN.
Bapak Ibu, sayangnya Kepala BNN tidak menunjukkan ranking masing-masing
provinsi yang terbanyak pengguna narkoba. Alhamdulillah karena salah satunya itu Kepuluan
Riau. Di BNN Provinsi menyatakan dalam suatu pertemuan dengan kami, 100 orang
Kepulauan Riau berkumpul, maka 6 adalah pengguna narkoba. Sampai hari ini saya tidak
tidak mau mengumpulkan 100 orang lagi. Jadi, saya harus mengumpulkan di bawah 100
orang supaya pengguna narkoba juga di bawah dari 6 orang.
RDPU KOMITE III DPD RI DENGAN KEPALA BNN MS II TS 2016-2017
RABU, 1 FEBRUARI 2017
10
Ya Bapak Ibu yang saya muliakan, sampai pada sesi yang penting untuk kita
melakukan dialog dengan Kepala BNN dan seluruh jajarannya untuk lebih mempertajam
persoalan-persoalan yang kita inginkan dan kepentingan kita daerah untuk sebagai
sumbangan terbesar bagi kita dalam mengabdi kepada bangsa negara ini. Kami persilakan
Bapak Ibu dan tentu saja kami mengingatkan untuk menyebutkan nama dan asal provinsi, dan
mohon pertanyaan dan tanggapan disampaikan dengan singkat, jelas, serta memanfaatkan
waktu secara arif dan bijaksana. 1, 2, 3, dan saya yakin kesemuanya insya Allah. Saya tadi
dikirim foto WA dari Senator Aziz berada bersama BNN dalam menghapuskan barang bukti
narkoba. Oleh karena itu, kami persilakan yang pertama Senator Abdul Aziz dari Sumatera
Selatan, dipersilakan.
PEMBICARA: ABDUL AZIZ, S.H. (SUMSEL)
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera buat kita semua.
Om swastiastu.
Terima kasih ini, Ketua, saya agak lebih cepat datang, bersemangat saya ini ketemu
Pak Buwas. Biasanya agak lebih telat lagi, Pak Buwas. Saya pertama mengapresiasi hasil
kerjanya Pak Buwas dan kawan-kawan BNN Pusat yang kinerjanya sudah sangat luar biasa
dan saya orang yang jarang memuji ini, Pak Buwas, dari hati saya. Sulit cari duanya ini
seperti Pak Buwas ini di Kepolisian. Beraninya, ide-ide cerdasnya, terobosan-terobosannya.
Yang pertama, kami dari Sumsel Pak Buwas tadi sudah dibicarakan oleh Pak Ketua,
saya reses baru beberapa hari yang lalu. Saya ikut memusnahkan barang bukti di Prabumulih.
33 kilogram dan itu cuma satu orang, satu orang yang mengedarkan. Bayangkan kalau satu
orang saja seperti itu.
Yang kedua, saya mungkin nanti dengan Komite III akan menurut saya ini,
memberikan dukungan penuh tentang penguatan kelembagaan BNN ini setingkat menteri.
Harapan saya kira-kira begitu, mungkin nanti Komite III bisa secara resmi dan DPD ya.
Karena, apa yang disampaikan Pak Buwas tadi kita sudah tidak bisa menangis lagi ini Pak
Buwas. Air mata kita sudah tidak ini, saya hati saya hancur melihat kampung saya itu tiap
lorong itu pasti ada pemakainya, dan itu ibu-ibu. Jadi, maka saya bilang ini kita betul-betul
perang terhadap narkoba ini. Maka waktu setiap saya turun, semua bupati, semua walikota,
saya bilang kita harus perang sama-sama, harus dikeroyok. Kalau tidak, tidak bisa saya
bilang. Dan, mumpung jadi pejabat kan, kalau tidak. Nah menurut saya juga bukan ini, bukan
negara dalam darurat, Pak, ini negara menuju hancur kalau sudah, kalau tidak bisa kita
tangkal sekarang. Anak cucu kita nanti bagaimana ceritanya. Sehingga, yang pertama mesti
secara kelembagaan BNN harus lebih setingkat menteri, kalau perlu lebih kan, itu.
Yang kedua, yang ketiga, Pak Buwas saya sangat concern dengan soal bagaimana
partisipasi masyarakat. Ini mungkin dalam konteks target ya dan sasaran strategis Pak Buwas
itu meningkatnya daya tangkal masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran
gelap narkoba. Karena apa? Kalau kita putus demand-nya iya kan, ini tidak laku barang ini.
Saya kira ini yang paling penting dan kami DPD saya kira ini bisa betul-betul langsung
berpartispasi sama-sama BNN di garda depan, Pak Buwas. Dan, saya usulkan ada
instrumennya, instrumen kelembagaan struktural yang membuat partisipasi masyarakat ini
menjadi hidup dan bergerak dan tadi itu day to day saya kira. Sehingga, jadi saya usulkan
berbasis RT ini, jadi sistem ya tangkal berbasis RT. Jadi, kalau instrumen ini, Pak Buwas dan
kita semua ya kan meng-operate ya kan, mengawasi ini, saya kira lama-lama demand-nya
juga bisa berhenti karena kan hari kan masyarakatnya itu pasif.
RDPU KOMITE III DPD RI DENGAN KEPALA BNN MS II TS 2016-2017
RABU, 1 FEBRUARI 2017
11
Nah, kalau masyarakat ini kita bikin aktif, saya kira target kita akan tercapai. Kalau
tidak, ya ini sibuk betul ini nanti Pak Deputi Pencegahan ini ya kan, tidak habis-habis.
Biayanya juga tidak mungkin mau bertriliun berapa pun masih juga karena kalah kita,
jaringan 72, jaringan internasional, ya kan dan mereka malah lebih canggih. Nah saya kira itu
Pak Buwas yang paling penting saya sampaikan tentang instrumen tadi.
Yang terakhir, ada aspirasi dari daerah, ya kalau bisa memang secara struktural itu
BNN ini ada di setiap kabupaten dan kota ya.
Terima kasih, Ketua ya.
PIMPINAN RAPAT: Drs. H. HARDI SELAMAT HOOD (KETUA KOMITE III DPD
RI)
Terima kasih Senator Abdul Aziz. Saya persilakan Senator Delis dan tetap dalam
konteks arif bijaksana menggunakan waktu.
PEMBICARA: dr. DELIS JULKARSON HEHI, MARS (SULTENG)
Siap. Terima kasih, Pimpinan. Saya selalu arif, Pimpinan.
Baik, Pimpinan, semua Anggota, Pak Buwas bersama seluruh jajaran BNN yang kami
hormati. Pertama, Pak, kami sangat apresiasi sepak terjang Bapak. Kami punya harapan besar
ketika Bapak di BNN, punya sepak terjang yang sama dengan tempat penugasan sebelumnya,
Pak. Itu harapan besar kami karena kita menyadari bahaya besar narkoba ini bagi bangsa kita.
Yang pertama, Pak, secara pribadi sebagai perwakilan Sulawesi Tengah, saya dan ini
mungkin jadi kita sepakati bersama juga nanti dalam kesimpulan kita, Pak Ketua, usul saya
mendukung penguatan kelembagaan BNN ini sehingga lebih powerful, Pak. Nanti mungkin
dalam kesepakatan kita bisa kita muat itu sebagai rekomendasi resmi dari DPD RI. Kita
butuh ini, Pak, karena untuk menangani yang extraordinary begini harus kekuatan powerful.
Yang kedua, Pak, kami mendorong untuk BNN terus melakukan MoU dengan
instansi-instansi, dalam hal ini Kemendagri dan pimpinan lembaga tinggi yang lain, Pak.
Kenapa? Karena, faktanya hari ini banyak pejabat negara menjadi pengguna, Pak, dan
mempengaruhi orang lain karena punya uang, punya kekuasaan, bisa memengaruhi para
gadis-gadis, para orang-orang. Iya benar ini karena faktanya seperti itu. Yang tadinya tidak
tahu, jadi tahu karena pejabat-pejabat ini pak, ini fakta di lapangan pak sehingga bisa
sewaktu-waktu lah dengan Kemendagri, ada MoU sewaktu-waktu bisa tes urine para bupati,
para anggota dewan gubernur seperti itu pak Itu yang kedua, Pak.
Yang ketiga, Pak, saya sangat mendukung apa yang dikatakan Pak Aziz tadi. Artinya
begini, dalam beberapa kesempatan kami melakukan sosialisasi narkoba ke komunitas
pemuda, komunitas perempuan, sekolah, kami beberapa kali melantik Duta Narkoba, Pak. Ini
tidak resmi, tetapi kami menggandeng BNN lokal. Nah saya sependapat, artinya begini bisa
tidak kita membentuk ini sampai ke tingkat desa, Pak? Misalnya, Garda Anti Narkoba, bisa
dengan DPD, Pak. Kalau ini bisa kita deklarasikan, ini sangat luar biasa dan sangat efeknya
pasti besar, Pak. Kenapa? Ini tidak perlu dana dari BNN. Kami punya anggaran sosialisasi 4
Pilar, Pak. Penanggulan narkoba ini bagian dari mempertahankan NKRI. Kalau kami
sosialisasi, itu pesertanya bisa 200 orang, Pak. Kalau satu desa saja kami undang dua, selesai
satu kabupaten, Pak, satu sosialisasi. Dana tidak usah dari BNN, BNN cukup menyediakan
tenaga melantik mereka, menjadikan mereka garda secara struktural di bawah pengawasan
BNN. Mereka menjadi informan sekaligus tenaga penyuluh. Itu yang ketiga.
Kemudian yang keempat, Pak, butuh pengawasan internal dari BNN sendiri. Di
tempat saya itu sudah rahasia umumlah ada juga oknum BNN yang malah menjadi pengguna,
RDPU KOMITE III DPD RI DENGAN KEPALA BNN MS II TS 2016-2017
RABU, 1 FEBRUARI 2017
12
Pak. Jadi, ini butuh pengawasan internal. Masyarakat bingung mau lapornya ke mana ini
karena ya itu tadi, Pak, karena dari informasi yang Bapak sempat sampaikan beberapa tahun
yang lalu bahwa uang yang beredar di narkotika ini 74 triliun, kalau rata-rata 74 jaringan
dengan nilai 1 triliun. Jadi, ini uang yang sangat besar dan sangat menggoda, Pak. Tentunya
pengawasan internal perlu diperkuat.
Yang berikut, Pak, yang kelima terakhir, bulan Mei yang lalu saya menyurat ke BNN
secara resmi, meminta bahan sosialisasi, tetapi saya malah tidak dapat, Pak. Jadi, kesulitan
kami juga mengakses itu karena secara medis saya tahu, secara farmakologi saya tahu, tetapi
update terkini, jenis-jenis narkoba terbaru, angka perkembangan narkotika di Indonesia, kita
tidak tahu, Pak. Kita butuh data BNN sehingga format sosialisasi kami ini terstandar, Pak.
Artinya, update informasinya, update datanya juga, Pak.
Mungkin itu saja dari saya, Pimpinan. Terima kasih, saya kembalikan.
PIMPINAN RAPAT: Drs. H. HARDI SELAMAT HOOD (KETUA KOMITE III DPD
RI)
Terima kasih, Senator Delis. Kami ke sebelah kanan. Iya Ibu Maria Goreti
dipersilakan.
PEMBICARA: MARIA GORETI, S.Sos., M.Si. (KALBAR)
Terima kasih, Pak Ketua.
Terima kasih, Pak Budi Waseso dan seluruh jajarannya.
Saya juga sepakat apabila Bapak menyampaikan bahwa di Indonesia sudah darurat
narkoba, extraordinary crime, dan saya teknis, agak teknis Pak karena kami baru pulang
reses. Di tempat kami itu ada kecamatan, namanya Balai Berkuak, masuk Kabupaten
Ketapang, dari Nanga Tayap sekitar 40 kilometer dari situ bisa masuk ke Provinsi kalimantan
Tengah. Jadi, di situ tanda-tandanya listrik di siang hari tidak menyala, provider apa pun itu
tidak lancar, tetapi disinyalir di tempat itulah saya kurang tahu apakah itu produksinya atau
penampungan.
Mohon teknis saja Bapak mungkin menugaskan orang untuk melihat ke sana karena
juga kami ini hanya bisa mengimbau dan melakukan sesuatu yang berupa sosial, gerakan
sosial dan moral karena kami tidak dilengkapi dengan alat-alat lain seperti yang dimiliki oleh
saudara-saudara kita di BNN dan kepolisian, begitu. Banyak tokoh-tokoh masyarakat dan
tokoh agama mengatakan kepada saya, dan ini sudah empat kali saya berada di sana, Pak, dan
konon Broto Suseno itu tertangkap di sana di Balai Berkuak ini. Jadi, anak-anak SMP pun itu
sudah ada yang di pojok-pojok, saya tidak tahu aktivitasnya.
Konon gurunya mengatakan mereka mengenal tadi yang Bapak barusan sampaikan,
tembakau jenis gorila itu. Tetapi, kok anaknya masih kecil banget ya, Pak. Kok bisa sampai
memakai, kalau memakai. Tetapi, sekali lagi gurunya saja takut untuk bertanya, apalagi saya
bukan aktivitas atau masyarakat akademik di situ atau bukan warga dari sekolah di situ. Jadi
mohon ditugaskan, Pak, untuk di Provinsi Kalimantan Barat.
Bapak tahu juga bahwa Kalimantan Barat itu memiliki lima titik perbatasan darat,
lima titik perbatasan Barat. Yang paling sering diliput itu Entikong dan Nanga Badau. Dan,
Bapak juga pasti tahu bahwa di sana itu boleh dikatakan grey area, area abu-abu, PLB-nya
belum jelas juga statusnya, terutama di Nanga Badau. Dan, di sanalah dua minggu yang lalu
masyarakat mengagalkan narkoba 30,56 kilogram di Nanga Badau tersebut. Jadi saya teknis
saja, Pak.
Terima kasih.
RDPU KOMITE III DPD RI DENGAN KEPALA BNN MS II TS 2016-2017
RABU, 1 FEBRUARI 2017
13
PIMPINAN RAPAT: Drs. H. HARDI SELAMAT HOOD (KETUA KOMITE III DPD
RI)
Terima kasih, Saudara Maria Goreti. Kalau tidak salah kami di depan sini ada Ibu
Suryati Armiyn, dipersilahkan.
PEMBICARA: Hj. SURIATI ARMAIYN (MALUKU UTARA)
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pimpinan yang kami hormati, Kepala BNN Pusat Pak Buwas beserta jajaran yang
kami hormati.
Kemarin saya reses ke Maluku Utara dan berkunjung ke BNN Provinsi Maluku Utara.
Bapak tahu bahwa Provinsi Maluku Utara terdiri dari pulau-pulau, tentunya ini pintu
masuknya banyak untuk narkoba. Sehingga, yang pertama butuh anggaran yang banyak bagi
BNN provinsi di sana karena mereka mau turun juga ya, pasti butuh anggaran karena
dijangkau dengan laut, darat, dan sebagainya sehingga kekurangan anggaran ini membuat
pengawasannya juga berkurang. Kantor BNN di Maluku Utara hanya tiga, sedangkan
seluruhnya ada kabupaten/kota itu ada sepuluh. Tiga berarti kekurangan tujuh kantor BNN di
Maluku Utara. Rumah rehabilitasi juga tidak ada, hanya pelayanan rawat jalan saja di rumah
sakit yang dilayani rumah sakit umum tentara, Polri, klinik, maupun swasta yang sudah ada
izinnya.
Satu hal lagi Pak, ada anjing, tetapi tidak ada kandangnya. Mohon ini perhatiannya.
Barangkali ini juga masalah anggarannya sehingga Kepala BNN di sana juga menyampaikan
ini ya, berarti diikat di rumah apa di mana di kantor. Salah-salah bisa gigit tuannya. Saya
pikir ini beberapa hal yang saya sampaikan. Mohon perhatiannya untuk bantuan bagi BNN
Provinsi Maluku Utara. Dan, tentunya saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pak
Buwas beserta jajarannya yang telah bekerja keras untuk memberantas narkoba di Indonesia
ini. Mudah-mudahan kita ketemu pada lain kesempatan dan mohon perhatiannya untuk
Maluku Utara.
Terima kasih.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
PIMPINAN RAPAT: Drs. H. HARDI SELAMAT HOOD (KETUA KOMITE III DPD
RI)
Terima kasih, Senator Suriati Armaiyn. Kita lanjutkan Senator Abdurrahman
Abubakar Bahmid, setelah itu Senator Dedi Iskandar Batubara. Bapak Abdurrahman? Oh, Ibu
Novita dulu. Silakan.
PEMBICARA: NOVITA ANAKOTTA, S.H., M.H. (MALUKU)
Terima kasih, Pimpinan.
Yang kami hormati Pak Ketua BNN Pak Buwas serta staf dan jajaran. Ini memang
pas setelah Maluku Utara, kami Maluku Pak karena kami memang punya segi geografis
sangat sama sekali tidak ada berbeda, yaitu provinsi kepulauan dan memang semua itu terkait
dengan anggaran serta sarana prasarana yang memang cukup minim di sana. Dan, langkah
Bapak untuk membuka BNN sampai di tingkat kabupaten saya sangat apresiasi karena
memang kami punya rentan kendali dan dari segi cuaca alam yang cukup sulit. Kemudian
Pak, memang di kami Maluku sudah ada Rumah Damping terkait dengan rehabilitasi, tetapi
RDPU KOMITE III DPD RI DENGAN KEPALA BNN MS II TS 2016-2017
RABU, 1 FEBRUARI 2017
14
memang itu dari pemerintah langsung. Tetapi, dari unsur masyarakat itu sama sekali tidak
ada dan kami memang siap untuk itu semua.
Kemudian, terkait dengan saya tidak tahu sistem penganggaran di BNN seperti apa,
apa setiap tahun sudah dianggarkan, misalnya BNN Maluku DIPA-nya sekian misalnya.
Tetapi, andaikan ada informasi bahwa ada ini sudah harus mengadakan penyelidikan yang
memang tidak ada di dalam DIPA tersebut kira-kira langkah apakah yang harus dilakukan,
apakah harus ada dana taktis yang harus disiapkan atau seperti apa kira-kira.
Kemudian, yang selanjutnya ingin saya tanyakan sudah adakah kerja sama antara
pihak BNN dengan pihak BPJS, khusus terkait dengan rehabilitasi di rumah sakit-rumah
sakit? Terus terang Pak, kami Maluku sangat minim sekali untuk SDM untuk terkait dengan
rehabilitasi ini. Kemarin hanya ada satu dokter di RSUD Halusi. Ternyata dia sudah ada
persetujuan untuk mengambil ahli, akhirnya sekarang kami kosong di sana.
Kemudian, ada permintaan juga dari pihak BNN provinsi langsung, sebaiknya kalau
memang anggaran itu ada, adanya BLK khusus untuk mantan pemakai narkoba ini.
Kemudian setelah dia selesai dari BLK, ada suatu sertifikasi yang diberikan kepada mereka
karena mereka pun menyatakan mantan-mantan pemakai ini cukup sulit untuk memperoleh
pekerjaan karena memang sudah ter-labeling untuk itu.
Mungkin yang lain tidak jauh dari Ibu Suriati Armaiyn dari Maluku Utara Pak.
Terima kasih.
PIMPINAN RAPAT: Drs. H. HARDI SELAMAT HOOD (KETUA KOMITE III DPD
RI)
Terima kasih, Ibu Novita. Kita lanjutkan Senator Dedi Iskandar Batubara, Sumatera
Utara.
Tidak, Bapak sudah delegasikan tadi, jadi diganti.
PEMBICARA: DEDI ISKANDAR BATUBARA, S.Sos., S.H., M.SP. (SUMUT)
Terima kasih.
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Buwas dan seluruh jajaran BNN yang saya hormati, Pimpinan dan Anggota yang
berbahagia, pertama saya mau minta informasi dulu dari Pak Buwas terkait peredaran
narkoba yang di lapas. Saya kira kasusnya terus-menerus ada dan sepertinya susah kita kalau
kemudian menolak persepsi publik bahwa penjara itu ternyata, rutan itu ternyata tempat yang
paling baik untuk transaksi dan mengendalikan narkoba. Apalagi, untuk konteks Sumatera
Utara saya kira label kita sebagai provinsi yang cukup terbukti dengan hasil yang di-publish
ini di peringkat nomor 2.
Kemudian yang kedua, Pak Buwas, juga saya kira perlu, saya paham bahwa tenaga
yang ada tidak berbanding lurus dengan program-program yang direncanakan untuk bisa
100% mulus terlaksana. Ini terkait pelabuhan tikus sebagai jalur masuk, Pak Buwas. Saya
kira di Sumatera Utara itu cukup banyak jalur-jalur tikus yang kemudian pelabuhan-
pelabuhan tikus istilahnya yang digunakan sebagai pintu masuk karena kita sangat berdekatan
dengan Malaysia dan Singapura. Jadi memang wilayah Tanjung Balai dan saya kira Pak
Buwas hapal betul itu. Saya kira perlu apa namanya kerja-kerja terintegrasi di antara semua
kementerian lembaga dan pemerintah daerah untuk hal hal yang berkaitan dengan pelabuhan-
pelabuhan tikus ini.
Lanjut lagi ini Pak Buas satu lagi, ini soal ini mindset juga di masyarakat kok
kayaknya kepolisian juga dalam tanda petik “oknum” ini cukup banyak ternyata yang terlibat
RDPU KOMITE III DPD RI DENGAN KEPALA BNN MS II TS 2016-2017
RABU, 1 FEBRUARI 2017
15
dalam proses ini, baik ya ini dibuktikan dengan banyaknya aparat kepolisian yang tertangkap
juga, baik sebagai pemakai atau bahkan pengedar itu.
Terakhir Pak Buwas, ini soal hukuman mati yang tahun kemarin disampaikan kepada
Pak presiden, ini eksekusinya macam mana ini? Kok sepertinya saya melihat, tidak tahu saya
apakah karena terberitakan dengan blow up begitu sehingga kita tidak tahu. Harusnya saya
sepakat kalau pengedar-pengedar narkoba itu ya hukumannya hukuman mati dan itu jadi
contoh sebagai efek jera bagi yang lain.
Terima kasih.
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
PIMPINAN RAPAT: Drs. H. HARDI SELAMAT HOOD (KETUA KOMITE III DPD
RI)
Walaikumsalam.
Terima kasih, Senator Dedi. Kita lanjutkan sebelah kanan Senator Mervin dan Senator
Baiq Diah nanti menyusul. Senator Mervin ini telah mengirim gambar whatsapp, beliau
adalah seorang senator yang rajin melakukan sosialisasi stop narkoba di Papua Barat.
Dipersilakan.
PEMBICARA: MERVIN SADIPUN KOMBER (PAPUA BARAT)
Terima kasih, Pimpinan. Pak Ketua BNN yang saya banggakan. Dulu 10 tahun yang
lalu kita tidak akan memperkirakan bahwa Papua akan ada narkoba yang masuk, tetapi
dengan adanya perkembangan membuat luar biasa narkoba. Banyak yang masuk melalui
perbatasan PNG dan, Papua Nugini dan Papua. Tetapi, sekarang juga Pak Ketua masuk juga
melalui wilayah perairan. Kita ketahui bersama antara Papua dan Papua Barat itu kan jalur
lintas internasional, jalur kapal-kapal, dan saya tidak tahu caranya bagaimana mereka bisa
masuk, tetapi gencar sekali sekarang masuk di Papua Barat. Yang pertama memang saya
meminta untuk mungkin ini digalakkan mulai dari yang tingkat bawah, saya sudah 118
sekolah saya datangi untuk sosialisasi ini ditambah dengan lem aibon itu, Ketua. Di Papua
Barat itu minta ampun sekarang itu soal lem aibon itu.
Jadi saya kurang tahu apakah lem aibon masuk dalam kategori narkoba atau tidak,
tapi bagi saya itu memang sudah sangat luar biasa untuk Papua Barat. Selain pencegahan
yang dimaksudkan tadi, saya juga berharap itu, penindakkan itu memang benar-benar harus
ditegakkan. Contoh kecil, salah satu bupati di Papua Barat, terkena narkoba, baru 2 hari yang
lalu kena lagi, jadi dia kena narkoba dia tidak dipecat dari jabatannya, hanya cuti sebentar,
wakil jalankan tugas, kembali lagi dia dan sekarang setelah dia jadi mantan, 2 hari lalu
ditangkap lagi gara-gara kasus narkoba.
Saya minta ini jangan dikasih biar, Pak Ketua. Orang-orang seperti ini yang bisa
menjadi contoh, kan mereka kan pejabat publik harus jadi contoh itu. Jadi kalau mereka
hanya direhabilitasi balik, direhabilitasi balik, tidak bisa. Saya berharap itu Pak Ketua, kalau
mereka sudah terkena kasus ini oke, tapi ketika kedua kali kena jangan dikasih ampun ini,
kali kedua ini jangan lagi direhabilitasi tetapi masuk pada persoalan hukum yang lebih berat
itu. Karena tadi teman-teman mengatakan ini extraordinary crime tetapi yang buat
rehabilitasi balik, rehabilitasi terus-terus tidak akan selesai itu. Sekali kena rehabilitasi, sekali
dua jangan dikasih ampun karena bagi saya, pasti dia tahu jaringan itu karena tidak mungkin
dia akan menggunakan narkoba jilid 2 kalau dia tidak tahu itu peredaran dari mana dan
bagaimana cara dia mendapatkan lagi sehingga saran saya begitu Pak Ketua.
RDPU KOMITE III DPD RI DENGAN KEPALA BNN MS II TS 2016-2017
RABU, 1 FEBRUARI 2017
16
Yang terakhir, memang saya juga berharap harus ada penguatan dari sisi kelembagaan
karena memang beberapa kali juga saya diskusi dengan teman-teman BNN di kabupaten,
dianggap ya seperti bagaimana lah. Kadang bupati atau kepala daerah di sana juga tidak
terlalu welcome dengan kehadiran mereka dengan struktur yang ada selama ini sehingga
dibagian akhir, saya setuju itu ada penguatan dari sisi kelembagaan karena ini penting untuk
kerja-kerja BNN di wilayah-wilayah kabupaten, terutama di wilayah-wilayah kabupaten.
Bagaimana caranya? Saya pikir itu baik. Demikian Ketua, terima kasih.
PIMPINAN RAPAT: Drs. H. HARDI SELAMAT HOOD (KETUA KOMITE III DPD
RI)
Terima kasih Senator Mervin. Kita lanjutkan Senator Baiq Diyah Ratu Genefi, NTB
dipersilakan.
PEMBICARA: BAIQ DIYAH RATU GANEFI, S.H (NTB)
Terima kasih Pimpinan.
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat datang sekali lagi kepada Bapak Buwas, tadi saya bilang nge-fans, Pak
karena ketika melihat TV kemudian ada Bapak berbicara mengebu-ngebu saya bilang, aduh
Bapak ini adalah pimpinan masa depan republik ini. Karena apa Pak? Karena narkoba ini
kalau tidak Bapak keras, tidak Bapak kuat, ini jaringannya ini luar biasa selali Pak, apalagi
ketika idenya Bapak bilang mau buat buaya, saya bilang, aduh saya mau cariin buaya lah Pak
Buwas ini.
Iya Pak, karena saya lihat bahwa kita di televisi, baik di daerah saya Pak di NTB itu
saya sebagai perempuan, sebagai Ibu, sebagai nenek, saya berpikirnya begini Pak Buwas, ini
curhat ini, bagaimana kemudian 10-15 tahun lagi kita ini punya anak, punya cucu nantinya
bagaimana kemudian kita tidak bisa membohongi bahwa kita akan khawatir Pak Buwas. 15
tahun kemudian cucu saya mungkin sudah berumur 15-20 tahun, mereka kemudian akan
dengan situasi yang seperti kita lihat sekarang ini, ini luar biasa sekali. Jadi saya harapkan,
saya surprise juga bahwa ada irjen-irjen disini, ini kan pangkat yang luar biasa sekali untuk
mengatur narkoba ini kan Pak, bisa segera diselesaikan.
Yang kedua Pak Buwas, saya melihat bahwa sekarang ini kita melihat pemasok ini
adalah yang luar biasa sekali, saya lihat di tiang pancang, jadi sekarang saya ini Pak kalau
lihat tv ada narkoba, saya bilang ini aduh Pak Buwas dimana ya? Tahu tidak dia Pak Buwas
ada ini, begitu saya Pak saking apa ya, saking ingin agar narkoba ini segera diselesaikan. Jadi
saya berpikir bahwa kalau tidak ada pemakai tidak mungkin ada pasarnya jadi bagaimana kita
karena banyaknya kepulauan-kepulauan di Indonesia ini, tentu juga yang masuk dari laut ini
harus diperketat lagi.
Tadi juga dibicarakan bahwa kita lihat anak-anak sekolah, jadi saya, kalau ke daerah
Pak, khususnya di daerah Pulau Sumbawa, itu ada Bima Dompu, itu sudah di gang-gang
rumah itu Pak sudah tidak ada takutnya sama sekali. Jadi saya harapkan, mungkin BNN yang
ada di provinsi kabupaten saya Pak, Bapak lebih tegaskan lagi karena kita juga, saya melihat
itu, saya bilang kalau turun aduh bagaimana ini ya, tidak ada yang berani tegur Bu karena ini
orangnya banyak, pemasoknya ada, pemakainya ada, jaringannya kuat, nah itu. Jadi saya
mohon Pak dan saya mendoakan Pak Buwas dan seluruh jajarannya bisa mengendalikan
narkoba ini, bisa memberantas setuntas-tuntasnya dan saya juga mendoakan Pak karena saya
juga selalu mendoakan anak saya apa Pak dalam salah satu doa saya, dia jauhkan dari
RDPU KOMITE III DPD RI DENGAN KEPALA BNN MS II TS 2016-2017
RABU, 1 FEBRUARI 2017
17
narkoba. Jadi dalam doa saya itu hanya 1 satu saya tambahannya Pak, hanya narkoba itu yang
membuat saya sangat khawatir. Demikian, terima kasih.
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
PIMPINAN RAPAT: Drs. H. HARDI SELAMAT HOOD (KETUA KOMITE III DPD
RI)
Terima kasih. Kita ke sebelah kiri lagi, tadi ada hutang saya dengan Senator
Abdurrahman, setelah itu nanti Habib Hamid mungkin karena kemarin belum sempat.
Silakan Senator Abdurrahman.
PEMBICARA: H. ABDURRAHMAN ABUBAKAR BAHMID, Lc (GORONTALO)
Terima kasih.
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Budi Waseso yang saya hormati dan seluruh teman-teman dari BNN, seluruh
teman-teman anggota, pimpinan.
Yang pertama Pak Budi yang ingin saya sampaikan melihat permasalahan narkoba
dan apa yang telah Bapak lakukan selama ini dengan BNN-nya tidak ada yang ingin
disampaikan selain support total terhadap Bapak dan teman-teman. Kami juga prihatin
dengan keadaan bangsa ini dan juga merasa berempati dengan BNN yang begitu serius
menangani tetapi tantangannya luar biasa, sebagaimana yang telah Bapak sampaikan tadi,
tantangan dari luar, serangannya luar biasa. Ini permasalahan jaringan internasional kelas-
kelas pemain yang sangat luar biasa, dana yang sangat luar biasa dan yang namanya duit itu
ada pepatah yang cukup terkenal, ada fulus semuanya mulus. Ini akan memuluskan belum
lagi tantangan dari dalam yaitu fasilitas yang kurang. Belum lagi sebagaimana yang juga
minta komentar ada aparat-aparat yang terlibat sebagaimana dulu yang disampaikan oleh
Fredi Budiman, saya tidak tahu sejauh mana kebenarannya, kesahihannya dan sejauh mana,
bagaimana itu ditelusuri.
Kita tidak ingin Indonesia ini menjadi seperti negara Amerika Latin, perang antar
geng dan seterusnya, tapi memang perang antar mafia ini dan bagaimana pengaruhnya ke
dalam, kita tidak ingin ada di Indonesia tapi ini seperti isu-isu yang sulit untuk karena sangat
kuat isu-isunya. Ini minta mungkin, kami prihatin karena tantangan BNN sangat luar biasa,
minta komentar dari Bapak masalah ini.
Yang kedua saya sangat setuju dengan teman-teman yang lain karena ini perang besar
jadi harus ada pelibatan secara total masyarakat, civil society pada pendekatan-pendekatan
moral dari tokoh-tokoh agama, bagaimana juga ada pendekatan masyarakat, bagaimana
mereka yang terlibat narkoba itu merasa tidak nyaman ada di masyarakat sehingga seperti ada
hukum adat, ada hukum dari masyarakat, mereka merasa dipinggirkan, merasa terus diawasi
ini yang kami mengusulkan dan setuju dengan usulan dari beberapa senator sebelumnya.
Yang terakhir, Pak Budi yang saya kagumi beliau ini mantan kapolda saya,
alhamdulillah, Gorontalo, yang dari sisi penanganan hukum Pak Buwas, kami sangat setuju
ini harus ditindak dengan keras. Cuma memang sering di lapangan ada terjadi kebingungan
kerancuan yaitu bagaimana pasal yang diterapkan kepada bandar narkoba, pengedar,
pemakai, tentunya ini tidak bisa disamakan. Isu-isu juga dibawah sering ada jual beli pasal,
bagaimana yang pengedar bisa menjadi pengguna, yang pengguna bisa dinaikkan menjadi
pengedar, belum lagi walaupun ini tidak termasuk langsung dibawah penanganan BNN
karena yang sudah menjadi terpidana dimanfaatkan untuk menjadi pengedar, isu-isunya
seperti itu. Ada yang mengatakan juga orang yang dihukum mati itu tidak akan dieksekusi
RDPU KOMITE III DPD RI DENGAN KEPALA BNN MS II TS 2016-2017
RABU, 1 FEBRUARI 2017
18
katanya, ini juga meminta informasi balik, konfirmasi, tidak akan dieksekusi selama dia
masih bisa bermanfaat buat jaringan itu. Dieksekusi kalau dia sudah bertobat, ini isu yang
kami terima. Entah benar atau atau tidak walaupun ini tentu bukan langsung di BNN-nya ini
di Kemenkumham.
Itu saja dari saya Pak Budi. Salam dari masyarakat Gorontalo, salam cinta hangat dari
mereka semua.
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
PIMPINAN RAPAT: Drs. H. HARDI SELAMAT HOOD (KETUA KOMITE III DPD
RI)
Terima kasih Senator Abdurrahman Abubakar Bahmid, Gorontalo. Pak Budi selama
kita melakukan pertemuan ini saya baru dapat kabar jam 10 lewat tadi di Kampung Aceh,
Batam, BNN telah menggerebek pemilik sabu di Batam. Kami lanjutkan Senator Hamid
Abdullah dari Kalimantan Selatan, dipersilakan.
PEMBICARA: H. HABIB HAMID ABDULLAH, S.H., M.H.
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi menjelang siang.
Salam sejahtera untuk kita semua.
Pimpinan dan para senator yang saya hormati, Bapak Kepala BNN, Bapak Budi
Waseso beserta seluruh jajaran yang saya hormati dan saya banggakan. Apresiasi Pak
terhadap paparan Bapak tadi sangat lengkap, tugas pokok fungsi dan misi sehingga ini
menjadi bahan kami nanti untuk ke lapangan.
Pada reses yang lalu memang kami datang ke BNN-BNN di kabupaten kota yang
sudah ada terbentuk diantaranya Batola, Banjar Baru dan mereka memang fasilitas dan
sebagainya dari pemda syukur alhamdulillah bisa dibantu ini kan kantor mereka masih
menyewa Pak, pinjam mereka. Mereka malah berkata kalau ada anggaran dipusat Pak tolong
Pak dibangunkan kantor kami, itu pesan mereka Pak.
Kemudian yang kedua Pak, saya setuju sekali Bapak didalam statement dan pidato
Bapak mengatakan Undang-Undang tentang Narkotika ini harus direvisi karena bagaimana
pun juga yang namanya undang-undang apalagi sudah lama Undang-Undang Nomor 22
Tahun 1997 ada yang 2009 itu memang undang-undang, seolah-olah ketinggalan dengan
kemajuan masyarakat, baik menyangkut narkoba dan sebagainya. apalagi ada undang-undang
yang mengatakan bahwa seperti zenit, dextro itu sangat membahayakan Pak, anak-anak kecil
dan itu tidak ada undang-undang penindaknya, penjualnya itu pun tidak bisa ditindak itu tidak
ada payung hukumnya. Oleh karena itu, revisi undang-undang ini bagus sekali dan dari
sinilah nanti nyata untuk menindak narkoba ini secara lebih masif ke seluruh Indonesia.
Kemudian tentang teror narkoba Pak. Jadi di Kalimantan Selatan ini cukup banyak
Pak, yang saya sedih itu adalah bahwa ada judul di televisi kemarin, berebut napas dilapas
Banjarmasin. Ternyata itu yang paling banyak itu Pak pengedar, pamakai termasuk juga
bandarnya. Nah jadi mereka itu tidur seperti apalah, dia didepan WC itu ada menggelantung
dan gantung 2 atau 3 orang, jadi kalau orang mau ke toilet susah sekali. Jadi Banjarmasin ini
lapasnya yang ketiga terbesar yang terpadat di Indonesia. Saya pikir ini memang rehabilitasi
itu kuncinya disitu Pak. Bagi yang mereka baru memakai sekali, dua kali itu pantesan direhab
dan sayangnya BNN di kabupaten belum semua terbentuk dan ini rehab ini juga baru saya
lihat yang lengkap itu di Banjar Baru, itu pun baru rehat jalan bukan untuk ditampung.
RDPU KOMITE III DPD RI DENGAN KEPALA BNN MS II TS 2016-2017
RABU, 1 FEBRUARI 2017
19
Nah, jadi kami mendukung ada revisi undang-undang tadi, kemudian juga kami
mungkin nanti bisa berperan disitu Pak karena ini bidang kesehatan, bidang Komite III
termasuk, juga narkoba. Nah kemudian juga kami mendukung tadi, kawan-kawan tentang
menjadi setingkat kementerian. Mungkin itu dari kami.
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
PIMPINAN RAPAT: Drs. H. HARDI SELAMAT HOOD (KETUA KOMITE III DPD
RI)
Terima kasih Bapak Habib Hamid Abdullah. Sepuluh penanya sudah melalui tapi
saya lihat, kalau saya serahkan ke Pak Buwas nanti kawan-kawan yang sudah ngefans agak
merasa, oleh karena itu, kita teruskan saja nanti Pak Buwas terus mencatat sehingga dapat
menjadi perhatian. GKR Ayu terus di belakang Bapak Ahmad Jajuli nanti kita ke ini dulu
tetapi ya ke belakang sana boleh, ada dua, Ibu Emma dan Bapak Abraham. Sekarang Ibu
GKR Ayu nanti Ibu Emilia. Silakan Ibu GKR Ayu dari Jawa Tengah, bukan dari Solo ya.
PEMBICARA: G.K.R. AYU KOES INDRIYAH (JATENG)
Terimakasih Pak Ketua.
Ya selamat siang Pak Buwas beserta seluruh jajarannya.
Saya tadi mendengarkan paparan Bapak yang cukup bersemangat tetapi kemudian
saya juga melihat anggaran yang Bapak dapat cukup kecil, jadi saya sebetulnya tadi jadi tidak
ingin menanya karena bagaimana tugas yang begitu berat yang Bapak harus tanggung BNN
ini tetapi anggarannya sangat minim dan itu harus disebar ke seluruh Indonesia.
Saya kira kita mimpi saja bisa memberantas narkoba Pak kalau caranya begini. Jadi
dari Solo ini, jadi saya mendukung sekali bahwa bapak khususnya BNN mengajukan usul
kepada pemerintah untuk menambah anggaran yang begitu besar karena saya kira untuk
merehabilitasi saja anggaran itu sudah terserap sebegitu banyak, dari jumlah yang harus
direhab segitu banyak dan tentu sangat ideal jika ada penjara khusus untuk para pengguna
dan pengedar atau penjual atau apa di Indonesia ini sehingga tidak tercampur dengan
narapidana lain yang justru akan menularkan tidak kriminal yang lain jika mereka dicampur
tapi tentu juga, biaya lagi dan Kemenhumkam pun juga anggarannya tidak begitu besar untuk
bisa membangun lapas-lapas yang ada di Indonesia ini yang semuanya sudah dikeluhkan
terlalu banyak isinya.
Evaluasi rehabilitasi yang Bapak lakukan di BNN ini cenderung stagnan atau
meningkat Pak? Karena dibanding dengan jumlah baru pemakai narkoba dengan yang sudah
lulus istilahnya sepertinya kok lebih banyak pengguna baru daripada yang sudah lulus?
Artinya penjegahan ini memang harus dilakukan diseluruh lini. Tadi Bapak katakan bahwa
ada anak mulai dari TK, jadi tentu juga ini melibatkan departemen agama karena ini juga dari
sisi moral kita harus tekankan.
Kemudian Bapak kerjasama dengan kementrian KL-KL yang lain ini, Kementerian
Lembaga yang lain ini memang harus dikuatkan, sehingga Bapak minta ke yang lain-lain
untuk ikut menanggulangi di daerah-daerah dengan biaya mereka. Kalau ini dilakukan oleh
BNN sendiri dan harus oleh tenaga-tenaga yang tentunya minim dari itu peredaran yang
sudah menjadi ini internasional crime itu sangat masif di Indonesia ini pasti akan susah sekali
diberantas. Meskipun saya tahu kapasitas Pak Buwas yang begitu luar biasa, tapi kalau tidak
didukung dengan dana yang maksimal dan tenaga tenaga yang mumpuni tentu ini akan
menjadi sangat tidak ada gunanya.
RDPU KOMITE III DPD RI DENGAN KEPALA BNN MS II TS 2016-2017
RABU, 1 FEBRUARI 2017
20
Kemudian banyak sekali muncul varian-varian baru yang dimunculkan oleh tv-tv
seperti yang terakhir ini, tembakau gorela tetapi di tv itu hanya disebutkan ini akan
menyebabkan ini tetapi barangnya tidak pernah dikasih lihat, mungkin itu perlu diberi lihat,
seperti kalau kita keluar negeri khususnya, negara-negara lain itu kita ditunjukkan ganja itu
ini gambarnya itu ada. Di airport-airport itu bentuknya daunnya begini begitu di Indonesia
belum ada semua itu Pak. Jadi mungkin bisa diinikan terus tembakau gorela itu seperti apa ya
juga yang sekarang sedang ini itu ditunjukkan. Mudah-mudahan ini membantu apa yang saya
ini membantu tugas Bapak yang begitu berat dengan anggaran yang begitu minim, terima
kasih.
PIMPINAN RAPAT: Drs. H. HARDI SELAMAT HOOD (KETUA KOMITE III DPD
RI)
Terima kasih Senator GKR Ayu dari Solo.
Dipersilakan Senator Ahmad Jajuli dari Lampung.
PEMBICARA: HI. AHMAD JAJULI, S.IP (LAMPUNG)
Terima kasih Pimpinan.
Bapak dan Ibu Anggota yang saya hormati, Pak Budi dan seluruh jajarannya dari
BNN, langsung saja kebeberapa poin masalah.
Yang pertama saya dari Lampung Ahmad Jajuli mengucapkan terima kasih mewakili
Provinsi Lampung dan masyarakatnya telah menjadikan Lampung sebagai pintu dan
sekaligus serius di Bakauheni, seaport interdiction dan ini sudah menjadi, menjadi etalase
yang terbaik menurut saya selama ini.
Mohon dukungan, yang pertama bahwa memang di sana masih dilakukan secara
manual, manual dan beberapa anggota turun di lapangan kemudian meyetop mobil pribadi
maupun bus. Ada kontainer dan truk besar itu sulit dideteksi dan bahkan banyak yang lolos
mungkin kita sebut tontonan ya, ton maksudnya gitu besarannya itu masuk melalui apa ya,
barang yang sangat, pokoknya kalau di Lampung mengerikan sekali cara masuknya itu.
Apakah ada terpikir untuk membuat alat setengah kapsul atau apa begitu? Begitu alat mobil
masuk yang khusus tronton dan besar itu itu kelihatan dilayar kemudian tidak usah susah-
susah, itu yang pertama.
Yang kedua, minta ditambah lagi anjing pelacak yang menurut saya jalur masuk ke
pintu Bakauheni itu sampai ada 16 itu. Jadi kayanya kalau hanya didepan gerbang saja
sementara kalau kelamaan mobil dibelakang sudah sangat panjang, jadi secara sosial
mengganggu tetapi sebenarnya fungsi sangat penting, barangkali dengan tim solusinya dari
sana.
Satu lagi Pak Buwas, ada etalase negatif, kebalikannya yaitu di Tanah Miring
Kotabumi Lampung Utara dan ini sudah menjadi cerita nasional ini Kotabumi yang di Tanah
Miring. Dulu ketika Pak Santika, kalau tidak salah Pak Kapolresnya, itu sangat aktif
memberantas. Kami minta dukungan barangkali nanti dibeberapa tempat yang sangat apa
namanya sangat yang menjadi sumber sarang begitu, ada beberapa solusi yang sifatnya shock
teraphy begitu.
Nah, terakhir di Lampung sudah dilantik sekian ribu masyarakat dan setiap desa itu
dengan gubernur dan BNN kalau tidak salah, pelantikan sukarelawan, satgas sukarelawan.
Kami berharap ini bukan hanya diseremoni dilantik begitu tapi kelanjutannya seperti apa
karena ini sangat penting sekali di desa. Jika pola ini bisa dilakukan secara nasional saya kira
bisa akan membantu sangat baik.
RDPU KOMITE III DPD RI DENGAN KEPALA BNN MS II TS 2016-2017
RABU, 1 FEBRUARI 2017
21
Terima kasih Pak Ketua.
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
PIMPINAN RAPAT: Drs. H. HARDI SELAMAT HOOD (KETUA KOMITE III DPD
RI)
Terima kasih Senator Ahmad Jajuli.
Kita lanjutkan Senator Emma Yohana, dipersilakan.
PEMBICARA: Hj. EMMA YOHANNA (SUMBAR)
Bismillahirrahmanirrahiim.
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Ketua.
Bapak Ketua BNN beserta jajarannya, Pak Buwas, dari paparan yang kita sampaikan
tadi tentu harapan kita sangat banyak ya. Namun saya bukan tidak mengapresiasi, pasti
semua kita mengapresiasi apa yang dilakukan oleh BNN. Namun ada beberapa usul karena
kami seperti yang disampaikan oleh rekan-rekan tadi, baru dari daerah Pak, saya dari
Sumatera Barat.
Pertama ada usulan yaitu di Sumatera Barat itu BNP-nya hanya punya tenaga untuk
pemberantasan itu hanya 5 orang, sementara daerah yang akan diawasi itu ada 19 daerah
Kabupaten Kota dan baru 3 Kabupaten Kota yang terbentuk. Jadi ini sangat complang sekali
kalau kita bandingkan dengan persoalan narkoba yang saya lihat di list tadi itu Sumatera
Barat pada nomor ke-23.
Kemudian juga disamping tenaga, kita juga kekurangan tempat untuk rehab
rehabilitasi bukan rehabilitasi ya, untuk melayani mereka sebelum ke rehab. Itu kita hanya
punya tempat 20 tempat tidur, itu bed-nya hanya 20. Sementara hampir setiap hari, hampir
setiap hari ya itu korban narkoba itu ada di daerah Sumatera Barat. Jadi ternyata diseluruh
Indonesia itu kita tidak bisa membedakan Pak, hampir semua daerah itu menghadapi hal yang
sama. Saya melihat tidak ada beda sekarang antara kota besar dengan kota kecil jadi
persoalan ini menjadi persoalan kita bersama.
Kemudian juga ada tadi beberapa hal yang harus dilakukan untuk pemberantasan,
seperti salah satunya yang bapak sampaikan tes urine, saya melihat tes urine ini mungkin dari
1 sisi efektif tetapi dari sisi lainnya harus ada trik. Kalau kita umumkan untuk tes urine itu
biasanya mereka sudah siap karena katanya ada penangkal ya. Saya tidak tahu apa itu betul
atau tidak. Di Sumatera Barat beberapa waktu yang lalu juga dilakukan tes urine untuk para
pejabat tapi itu mendadak Pak, ternyata itu berhasil. Jadi ini mungkin kalau perlu juga
menjadi catatan kita.
Yang membingungkan ini Pak Buwas, saya titip, kebetulan disana itu juga ada adik
saya Pak Faisal, tentu dia sudah sangat paham sekali kalau saya berbicara tentang narkoba,
sebetulnya ini persoalan yang sudah dihadapi sejak tahun 90-an, mungkin tahun 2000 an ya.
Saya melihat ini perkembangan itu meningkat tajam, bukan menurun karena tahun 90-an itu
Pak, sebetulnya tanda-tanda itu sudah ada di Indonesia, katakan di DKI umpamanya. Kita
mengenal namanya Kampung Bali, itu hampir setiap rumah itu mulai dari yang muda, yang
tua, nenek-nenek, itu kan mereka enak saja, pegang lintingan mau jual, Bapak sudah pasti
tahu semua ya.
Jadi bagi saya kok sekarang ini bukannya menurun harusnya itu kan ada penurunan
karena kita sudah tahu yang akan terjadi. Kalau dulu kita melihat Malaysia, kalau
umpamanya kita mau rehab, katakanlah korban-korban itu anak-anak kita yang terkena
RDPU KOMITE III DPD RI DENGAN KEPALA BNN MS II TS 2016-2017
RABU, 1 FEBRUARI 2017
22
dampak itu kita harus keluar, kita harus ke Malaysia, kita harus ke lain-lain tempat kalaupun
ada di Jakarta itu hanya beberapa Pak. Belum ada yang pemerintah, ada pengasih, ada ya
semua-semua begitu tapi justru ini meningkat terus. Saya sebetulnya tadi tidak mau bicara
Pak tapi ini yang harus kita share karena kita tidak boleh menyimpan, kita harus terbuka
dalam persoalan narkoba kalau anak kena saya harus bercerita dengan tetangga, saya harus
bercerita dengan yang lain kalau tidak ini akan merebak dengan cepat.
Jadi di sini mungkin ada cara-cara yang kita pakai bagaimana lembaga-lembaga
kemudian yang paling penting itu saya lihat disini keterbukaan, keterbukaan. Saya kebetulan
sejak dari 2004 itu bergabung dengan rekan-rekan untuk pemberantasan ini, saya siap kalau
untuk diminta umpamanya sebagai narasumber umpamanya kan atau ingin bersama-sama
kita mengedukasi orang tua karena sering ini bertambah karena orang tua juga tidak terbuka.
Bukan hanya aparat tetapi orang tua. Jadi Pak Buwas dan bapak-bapak lain-lainnya, bapak-
bapak jajaran di BNN supaya edukasi kita, jangan hanya kita berpikir ini lapas. Saya melihat
lapas itu sangat tidak efektif dan tidak edukatif sama sekali. Justru didalam mereka tidak
sembuh, tidak berkurang tetapi mendapatkan pengetahuan baru. Jadi didalam rehabilitasi
harus ada pembekalan mereka, pendidikan mereka sehingga kesadaran itu yang harus ada,
tanpa ada kesadaran itu tidak bisa.
Terakhir Pak Ketua, saya melihat program dari BKKBN, BKKBN itu sangat bagus
beberapa programnya yang nanti kami mengusulkan supaya BNN itu bisa bekerja sama
karena apa? BKKBN dia punya uang yang lebih sementara BNN punya program yang lebih
disini kita bisa sinergikan dan kami DPD dari 33 Provinsi siap untuk bekerja sama dengan
BNN. Terima kasih.
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
PIMPINAN RAPAT: Drs. H. HARDI SELAMAT HOOD (KETUA KOMITE III DPD
RI)
Terima kasih Senator Emma Yohana. Tadi mohon maaf ada orang tua kita Pak Jabbar
Toba dari tadi saya lupa karena kalau lihat orang tua memang suka lupa saya. Silakan Senator
Jabbar Toba, ya tenang saja semua dapat. Namun Pak Buwas ini agak harus bersabar karena
politisi bicara itu seperti narkoba juga Pak, susah berhentinya. Silakan.
PEMBICARA: Ir. H. ABDUL JABBAR TOBA (SULSEL)
Terima kasih.
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pimpinan Komite III dan Anggota Komite III dan bapak kepala BNN Republik
Indonesia yang saya hormati.
Disini pada kesempatan ini hanya menyampaikan saran dari pertemuan kami di
daerah Pak. Pada saat itu beberapa teman-teman mengusulkan dari BNN yang pertama perlu
ada Perda untuk memperkuat dia ya tapi nyatanya uangnya tidak ada jadi agak sulit Pak.
Yang kedua pengawasan terhadap seluruh wilayah darat, laut, udara, tidak punya uang ini
masalahnya, Pak. Yang ketiga, disediakan detector pada semua wilayah, itu juga tidak punya
uang kemudian kerjasama atau rapat antara bea cukai, imigrasi, perhubungan dan pol air dan
berikutnya adalah penyuluhan tentang bahayanya narkoba. Semuanya ini sangat kurang
sehingga dengan demikian barangkali tahun 2018 kan masih bisa ditingkatkan anggarannya
Pak untuk turun ke daerah itu sangat bagus sekali.
Kemudian saran berikutnya masalah hukum Pak. Apa yang telah ditangkap oleh
BNN, masuk di pengadilan, biasa ada yang lolos. Jadi minta teman-teman disana coba
RDPU KOMITE III DPD RI DENGAN KEPALA BNN MS II TS 2016-2017
RABU, 1 FEBRUARI 2017
23
diperketat saja hukumannya, kalau dia petugas dihukum seumur hidup atau kalau perlu
dihukum mati, kalau dia petugas tapi kalau masyarakat biasa barangkali memang perlu ada
apa namanya pemiskinan dan sebagainya.
Saran berikutnya adalah adanya revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang beberapa pasal yang perlu diperbaiki. Kemudian perlu adanya regulasi tentang bahan
dan zat yang berbahaya, termasuk yang beredar sekarang rokok gorela nah ini yang perlu ya,
tembakau ya, tembakau. Perlu dianu Pak, perlu dipertegas semua sehingga dengan demikian
perlu ketegasan yang dilaksanakan oleh BNN.
Berikutnya terakhir adalah status BNN itu perlu ditingkatkan. Terima kasih.
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
PIMPINAN RAPAT: Drs. H. HARDI SELAMAT HOOD (KETUA KOMITE III DPD
RI)
Terima kasih Senator Jabbar Toba.
Kita lanjutkan, Senator Muslihuddin Abdurassyid.
PEMBICARA: KH. MUSLIHUDDIN ABDURRASYID, Lc., M.Pdi (KALTIM)
Bismillahirrahmanirrahiim.
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya mungkin langsung saja. Kita ketahui bahwa narkoba dan jenis-jenis narkoba ini
kan ada yang dari dalam dan ada yang dari luar ya. Kalau dari luar mungkin tadi kami dari
daerah-daerah kepulauan ya. Di Kalimantan Timur kebetulan ada beberapa daerah ya, baik
Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, ya saya sudah kesana mungkin dari kemarin baik
yang provinsi. Nah terlihat nampaknya di Kalimantan Utara belum ada Pak ya yang BNNP,
sedangkan BNNK-nya itu kalau di Kalimantan Timur ada 2, Samarinda dengan Balikpapan
kemudian di utara itu ada Tarakan dan Nunukan tapi BNNP-nya tidak ada gitu.
Saya coba kemarin kemarin ke Kutai Barat juga BNK namanya, oleh karena itu kalau
di perbatasan mungkin sama dengan yang tadi memang banyak ruang-ruang tikus gitu baik di
laut, di darat, tembus ke lokasi-lokasi tersebut gitu. Nah oleh karena itu, saya melihat yang
pertama masalah penyuluhan ya, nampaknya belum merebak ke seluruh masyarakat yang ada
di daerah gitu. Terutama sekolah ya karena hampir hampir tidak ada sekolah itu yang tidak
tersentuh narkoba atau mungkin kalau di sekolah banyak double L-nya gitu, hampir
semuanya ada karena melalui polres ya saya hampir tidak ada katanya yang tidak ada, hampir
sekali sedikit, jadi sedikit sekali yang tidak ada.
Oleh karena itu nampaknya perlu ada gerakan juga untuk sekolah ya. Mungkin tadi
ada, sudah ada upaya untuk melaksanakan MoU dengan Menteri Pendidikan, saya kira perlu
mungkin setiap Kabupaten itu ada ini. Saya juga sudah menggagasnya kemarin Kutai Barat
ingin, saya datang sudah ada gerakan anti narkoba di sekolah, sebagai contoh dulu gitu nanti
baru disebarkan.
Nah, kemudian masalah rehabilitasi. Tadi kita melihat juga bahwa sebagaimana
disampaikan Ibu Ayu tadi bahwa kalau tahanan-tahanan narkoba itu di LP itu kalau dicampur
itu efeknya luar biasa. Ketika ada pejabat, disana pejabat itu akan tertular itu, dia jadi orang
yang aktif juga kedepan dan itu sudah banyak terjadi. Usulan BNK disana juga seperti itu
bagaimana supaya ada tempat sendiri itu karena kalau terkumpul itu akan terpengaruh
semakin kokoh dan semakin menyebar gitu. Ada pejabat, ada mungkin ini sebagainya itu
akan tertular gitu, ini ada gitu. Oleh karena itu ini perlu ini.
RDPU KOMITE III DPD RI DENGAN KEPALA BNN MS II TS 2016-2017
RABU, 1 FEBRUARI 2017
24
Kemudian yang berikutnya mungkin masalah ini yang masalah anggaran tadi. Saya
kasihan juga Pak ya kalau narkoba di daerah itu, 1 kasus hanya 40.000 Pak, jadi rendah sekali
gitu. Saya tidak tahu jalannya bagaimana jalan keluarnya gitu karena tidak memadai ketika
korupsi mungkin 200 juta tapi ketika narkoba hanya 40.000 gitu, kasihan sekali oleh karena
itu ini kayanya perlu pemikiran-pemikiran bagaimana supaya meningkatkan ini supaya
diantaranya kerjasama barangkali dengan lembaga yang lain.
Barangkali itu, terima kasih.
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
PIMPINAN RAPAT: Drs. H. HARDI SELAMAT HOOD (KETUA KOMITE III DPD
RI)
Perlu kami sampaikan karena mengapa kami dapat memahami keadaan BNN provinsi
ataupun kota karena pada masa reses lalu, teman-teman mengunjungi dan melakukan
mendapatkan aspirasi dari daerah-daerah ke BNNP maupun K. Senator Abraham Liyanto
dipersilakan, NTT.
PEMBICARA: Ir. ABRAHAM LIYANTO (NTT)
Terima kasih Pimpinan.
Pak Ketua BNN, Pak Buwas dan rekan-rekan yang saya hormati.
Yang pertama melihat respon dari rekan-rekan senator yang begitu mengapresiasi
Bapak, saya kira DPD ini mendukung BNN, baik dari segi kelembagaan maupun anggaran
nanti supaya setingkat dengan kementerian.
Yang kedua, bicara soal narkoba, saya kira ini bisnis mafia dan antar negara. Jadi
mendunia ini, sudah menyangkut bisnis karena disitu ada beredar banyak uang dan pasti ada
kerjasama antara oknum. Yang paling sulit adalah bagaimana bisa mendeteksi oknum-oknum
ini diseluruh lembaga ya. Pertanyaan saya yang pertama apakah sudah ada kerjasama BNN
ini dengan luar negeri ya, negara mana saja kira-kira? Karena tidak mungkin Indonesia
sendiri ya baik mau sebagai produksi maupun juga pengedarannya karena Indonesia
penduduknya begitu banyak menjadi sasaran kan gitu ya. Jadi mungkin hal yang paling
utama bagaimana kerjasama dengan negara-negara yang memang support supaya narkoba di
dunia ini bisa hilang karena ini mafia bisnis ya.
Yang berikut, saya kebetulan dari NTT, NTT juga ini pintu masuk sekarang ya dari
RDTL untuk ke anu dan yang kedua NTT ini juga terkenal dengan trafficking TKI-nya.
Banyak ini TKI-nya juga tidak cari kerja saja tapi sudah dimanfaatkan untuk bawa narkoba.
Apa yang sudah Bapak lakukan di daerah ini? Itu kebetulan juga berbatasan dengan RDTL
dan RDTL itu mempunyai kedutaan yang belasan hampir 17-18 dan berpotensi untuk
memasukkannya dari sana lebih mudah ya kedutaannya dan penduduknya juga miskin. Kalau
kita bicara bisnis pasti itu mafia-mafia ini pasti mencari tempat yang seperti itu kira-kira
bagaimana supaya kami diberitahu untuk bisa menyempatkan kepada masyarakat di dalam
fungsi pencegahan tadi.
Kemudian yang berikut juga soal rehabilitasi, ini kalau kita lihat di televisi terakhir itu
yang di Riau ya pak ya yang disiksa apa namanya panti rehabilitasi Sumut ya yang disiksa ini
apakah dibawa kontrol dari BNN juga bagaimana sampai bisa terjadi demikian.
Dikhawatirkan justru orang beralih dari tempat-tempat rehabilitasi ini seperti tadi penjara
juga begitukan dan dimanfaatkan itu bisnisnya karena bagaimana pun juga mafia itu dia
mencari partner yang lemah tadi jangan sampai tempat-tempat rehabilitasi ini juga
RDPU KOMITE III DPD RI DENGAN KEPALA BNN MS II TS 2016-2017
RABU, 1 FEBRUARI 2017
25
dimanfaatkan untuk tempat bisnis narkoba ke depan. Bagaimana BNN mengatasi ini atau
punya program untuk mengatasi ini?
Iya yang terakhir, saya kira saya juga mendukung tadi banyak teman secara
kelembagaan ini kita harus mendukung kerjasama kapan BNN bisa melakukan tes urinee itu
tadi ada senator beberapa yang mengusulkan bisa tes urinee juga di DPD kali Pak Ketua ya
tapi jangan dikasih tahu dulu pak, supaya jangan ketahuan itu.
Iya terima kasih Pak Buwas ya. Ini kerjasama antar lembaga kan penting juga kalau
kita mendukung kalau boleh jangan dikasih tahu tanggalnya, Pak.
PIMPINAN RAPAT: Drs. H. HARDI SELAMAT HOOD (KETUA KOMITE III DPD
RI)
Ibu Emilia Contessa dipersilakan.
PEMBICARA: Hj. EMILIA CONTESSA (JAWA TIMUR)
Terima kasih.
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Buwas yang saya kagumi beserta seluruh jajarannya.
Jadi ya betul. Jadi saya rasa di Komite III ini hampir semuanya mengidolakan Pak
Buwas termasuk saya, sampai saya kejar tadi bapak keruangan tamu karena hanya ingin
ketemu dengan bapak. Saya sangat mengapresiasi dan berterima kasih dan sangat bersyukur
BNN itu dipimpin oleh bapak yang sangat serius dan komit dengan pemberantasan narkotika.
Saya dari Banyuwangi Jawa Timur di Banyuwangi itu kalau saya tidak salah kedua tertinggi
atau ketiga tertinggi di Jawa Timur peredaran narkotikanya mungkin ini karena dekat dengan
Bali.
Jadi memang kita banyak juga yang tertolong warga Banyuwangi itu bekerja di Bali
tapi sampahnya pun itu mampir ke Banyuwangi sehingga sekarang ini dari pejabat yang lalu,
yang sudah meninggal itu mereka pakai sampai ke orang yang sebetulnya tidak mampu untuk
beli tapi mereka memaksakan dan itu mengkhawatirkan sekali karena saya masih punya anak
remaja di sana pak dan saya masalah narkoba ini memang agak berliku dari mulai adik saya,
Pak Didik tahu siapa adik saya di Banyuwangi itu kambuhan pak, pakai dari mulai SMP
sampai dipenjara di Amerika karena nembak orang, waktu di high itu dia nembak orang dan
dia di penjara selama 9,5 tahun di Amerika, di LA kemudian dia pulang dia masih ditahan 3
kali lagi karena narkoba begitu sekarang ini pun dia masih ada di tahanan dan hampir 6 bulan
lagi dia keluar dan sampai sekarang saya belum pernah menjenguk karena saya begitu
kecewa karena sudah tua sudah banyak umurnya. Iya saya dan sampai sekarang setelah
setahun lebih ya begitu dan saya belum menjenguk. Kemudian padahal saya wanti-wanti di
dalam sepanjang hidup saya, saya memanfaatkan anak saya Denada untuk bisa
mengkampanyekan supaya tidak pakai narkoba.
Jadi sejak Denada itu umur kelas 1 SMA tidak pakai narkoba sampai sepanjang
hidupnya itu dia selalu berusaha untuk mengkampanyekan anti narkoba melalui lagu-
lagunya, melalui shownya segala macam bukan hanya itu saja Undang-Undang Narkotika
2009 Ketua Panja dari pembentukan undang undang itu adalah suami saya itu, wakilnya
adalah Ibu Ribka pada waktu itu jadi sebetulnya kami sekeluarga di luar adik saya yang satu
yang sedang ditahan itu kami sangat komit dengan pemberantasan atau anti narkoba.
Bermula dari situ memang tidak banyak yang saya bisa lakukan kecuali saya mungkin
bisa memberikan anak saya untuk bisa berkampanye anti narkoba tapi kemarin bulan lalu
kebetulan kan kita semua reses dan saya ketemu dengan Polres di Banyuwangi dan
RDPU KOMITE III DPD RI DENGAN KEPALA BNN MS II TS 2016-2017
RABU, 1 FEBRUARI 2017
26
menyambung tadi apa yang diutarakan oleh Ibu Novi masalah rumah rehabilitasi di
Banyuwangi tidak ada pak dan sudah saya sampaikan kepada Polres Insya Allah saya akan
menghibahkan sebidang tanah saya untuk rumah di Banyuwangi begitu. Mudah-mudahan itu
bermanfaat ya terutama bagi generasi muda kita di Banyuwangi.
Terima kasih.
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
PIMPINAN RAPAT: Drs. H. HARDI SELAMAT HOOD (KETUA KOMITE III DPD
RI)
Terima kasih Ibu Emilia Contesa. Kadang-kadang Pak Buwas saya jadi kecewa juga
hampir 3 tahun memimpin di sini tak ada yang mengidolakan saya ini, Pak. Kyai Ahmad
Sadeli Karim dipersilakan.
PEMBICARA: KH. AHMAD SADELI KARIM, LC (BANTEN)
Bismillahirahmanirohim.
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pimpinan dan para senator.
Yang saya hormati Pak Buwas beserta jajaran dari BNN.
Saya apresiasi betul terhadap Pimpinan BNN Pak Buwas karena baru dalam jaman
beliau lah lapas-lapas bisa di obrak-abrik begitu istilahnya, sebelumnya tidak pernah itu susah
ini apresiasi betul begitu ya karena memang disitu jaringan-jaringannya luar biasa terbuka
semua termasuk Nusa Kambangan. Yang kedua, Banten termasuk 6 besar dalam
penyalahgunaan narkoba. Banten ini bahkan sudah pernah di grebeg beberapa pabriknya
begitu ya. Ini saya rasa memang Banten ini daerah penyangga Jakarta yang juga bukan hanya
positif, negatifnya luar biasa karena banyak pendatang ya misalnya itu Tangerang sama
perbatasan Tangerang itu memang daerah itu yang lebih rawan termasuk kepolisian itu yang
paling rawan itu kejahatan terorisme, kejahatan narkoba itu di daerah itu.
Ini saya rasa harus diperhatikan sekali jadi Tangerang pinggiran sama Serang karena
kepolisiannya dua Metro Jaya dengan Banten ini yang susah kadangkala saling apa saling
lempar itu saya rasa saya rasa disini daerah yang memang rawan untuk dari Jakarta ataupun
dari karena Banten itu merupakan 3 jalur narkoba udara, darat dan laut. Lautnya sepanjang
dari semenjak Kepulauan Seribu sampai ke Sawarna sampai ke Pelabuhan Ratu kemudian
daratnya juga sangat dekat dari Lampung mungkin Pak Jajuli ya ke Banten juga artinya,
belum lautnya yang begitu luas, belum udaranya.
Jadi ini masalah yang Banten ini merupakan ya luar biasa jadi saya apresiasi bahwa
beberapa tempat sudah terbongkar tetapi saya sering keliling-keliling itu banyak pabrik yang
tidak jelas begitu jelas itu karena kita melihat pabrik itu apa? Kita mau nanya juga karena
tertutup begitu ya. Ini saya rasa ini perlu terus diperhatikan di daerah-daerah itu begitu daerah
perbatasan lahan pabrik yang jelas di Serang Timur dan perbatasan daripada Tangerang.
Nah ini hal yang apa namanya alhamdulilah ya kalau di Banten itu kan syukurnya
kalau di barat itu banyak pondok pesantren jadi kita juga ya artinya kalau yang pemakai itu
kebanyakan di Tangerang begitu ya walaupun juga yang ada di daerah Serang, Cilegon yang
kota-kota besar ya tapi ini apanamanya mudah-mudahan saya juga walaupun saya keras di
Bidakara saya ketua umum ormas juga walaupun hadir Sekjen saya tapi insya Allah kita di
Bandung tanggal 11 dengan Pak Aher kita akan deklarasi disana, mudah-mudahan nanti ke
RDPU KOMITE III DPD RI DENGAN KEPALA BNN MS II TS 2016-2017
RABU, 1 FEBRUARI 2017
27
Banten karena ini Jawa Barat termasuk terbesar pemakai di Indonesia. Itu mungkin terima
kasih.
PIMPINAN RAPAT: Drs. H. HARDI SELAMAT HOOD (KETUA KOMITE III DPD
RI)
Terima kasih Kyai Ahmad Sadeli Karim. Kita lanjutkan ke Bapak Stefanus, beliau ini
juga adalah penggiat Pak dan selalu berkampanye di daerah anti narkoba. Silakan Pak
Stefanus.
PEMBICARA: Ir. STEFANUS BAN LIOW (SULUT)
Terima kasih Pak Ketua yang baik hati dan menjadi idola bagi kami anggota Komite
III. Pak Budi Waseso yang terbilang tenar di negeri ini mulai ketika menjadi Bareskrim
kalaupun data yang diperoleh ini provinsinya Pak Ketua Kepulauan Riau urutan 4, saya
Sulawesi Utara urutan 5 tetapi kita jangan khawatir ini penelitian tahun 2015, mudah-
mudahan ketika 2017 sudah berubah, sudah menurun seluruh provinsi apalagi tanggal 2 Mei
di Kota Tomohon Pak Buwas menjadi pembina upacara hari Pendidikan Nasional sekaligus
juga ada launching keterlibatan partisipasi pelajar dalam upaya penanggulangan, pencegahan
narkotika waktu buat di Tomohon se-provinsi Sulawesi Utara.
Lagi pula memang sepanjang tahun 2016 ini kami sering mengajak dan luar biasa
ketika itu Pak Sumirat sering menjadi narasumber dan kami pun karena memang ada perintah
institusi ada biaya publikasi kami mencetak stiker yang bertuliskan selamatkan generasi
muda dari bahaya narkoba stop narkoba tetapi logonya kami minta izin sama Pak Sumirat dan
mudah-mudahan itu berlanjut di 2017. Memang tidak seberapa Pak Budi karena memang
hanya sekitar 10.000 dan setiap kami terjun kunker, reses kami membagikan kepada
masyarakat. Ketika reses tanggal 1 sampai dengan 22 Januari kami menjumpai Kepala BNNP
Bapak Brigjen Polisi Charles dan sejumlah aparat kepolisian bahkan SKPD dan kelompok
masyarakat termasuk pers sebagaimana juga dengan provinsi lainnya menjadi kendala ini
dengan adanya OPD (Organisasi dan Perangkat Daerah) sehingga tidak ada lagi badan
narkotika kabupaten kota yang ditangani oleh pemerintah daerah sehingga ada beberapa
kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Utara termasuk di Tomohon telah menyampaikan
proposal kepada BNN bahkan walikota dan Pimpinan DPRD sudah menemui langsung
Pimpinan BNN dan itu akan diteruskan kepada Kementrian Reformasi Birokrasi dan
Pendayagunaan Aparatur Negara.
Memang secara operasional BNNP di Provinsi Sulawesi Utara memang masih pinjam
kantor, ruangan, belum ada ruangan tahanan bahkan ada dikeluhkan pak dan itu mungkin kita
DPD perlu mendorong adanya revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
narkotika terutama pada pra penahanan yang terlalu singkat, itu menjadi keluhan aparat di
daerah hanya 3x24 jam dan dapat diperpanjang 3x24 jam sehingga jumlahnya 6x24 jam atau
6 hari sehingga waktu yang tidak cukup, hanya maksimal 6 jam. Demikian pun juga memang
harus diatur 1 regulasi tentang standardisasi kriteria klien mana yang harus menjalani
rehabilitasi dan yang mana yang harus diproses hukum atau bersama antara rehabilitasi
sambil proses hukum tetap berjalan.
Ada juga usulan di lapangan pak, perlu dimasukkan dan disosialisasikan kepada
masyarakat jenis-jenis. Pembagian jenis narkotika mana yang untuk penelitian mana yang
untuk pengobatan dan sehingga penyalahgunanan pengawasan distribusi itu harus diperketat
oleh BPOM (Badan Penelitian Obat dan Makanan). Dijumpai juga di lapangan ada jenis-jenis
yang boleh dikata sudah masuk bahan aditif di kalangan pemuda pelajar sebagai mana Papua
RDPU KOMITE III DPD RI DENGAN KEPALA BNN MS II TS 2016-2017
RABU, 1 FEBRUARI 2017
28
Barat tadi lem aebon, obat batuk Komix dan di Tomohon ada bunga yang namanya bunga
kecubung dan itu tidak masuk dalam aturan bahkan mereka menyatakan ada data
menunjukkan ada sekitar 111 orang yang menyalahgunakan yang disebut-sebutkan tadi
sehingga memang perlu dimasukkan di dalam aturan-aturan yang ada, yang saya sebut-
sebutkan tadi.
Demikian Pak Ketua, terima kasih atas kesempatan.
PIMPINAN RAPAT: Drs. H. HARDI SELAMAT HOOD (KETUA KOMITE III DPD
RI)
Terima kasih Senator Stefanus. Senator Muhammad Rahman. Nanti terakhir Bapak
Bahar, silakan.
PEMBICARA: H. MUHAMMAD RAKHMAN S.E., S.T. (KALTENG)
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati ketua dan wakil ketua serta seluruh anggota DPD yang saya
hormati.
Bapak Kepala BNN beserta seluruh jajarannya.
Pertama, memang perlu kami sampaikan bahwa di Palangkaraya dalam bulan ini ada
1 bayi yang terjangkit narkoba karena orangtuanya sebagai pemakai di Kota Palangkaraya
dan bapak serta temannya sudah ditangkap. Ibunya sekarang masih dalam proses rawat jalan
bersama anaknya. Saya juga ada komunikasi dengan dengan kawan-kawan dokter di Doris
Salvanus, BNN masih juga melakukan pemantauan terhadap rawat jalan anak tersebut dan
alhamdulilah keadaan sudah mulai membaik, seperti itu.
Yang kedua, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yakni Bapak Gubernur dan
Wakil Gubernur mungkin Pak Jendral Budi Waseso juga pernah kesana bahwa mereka
berkomitmen bahkan Pak Gubernur dan Wakil Gubernur memberikan hadiah kepada
penembak daripada pengedar narkoba yakni kalau tembaknya 1 kaki dapat 25 juta kalau
tembaknya 2 kaki 50 juta dan itu sudah terealisasi di Polres Barito Timur dan Kotawaringin
Timur bapak, ibu sekalian.
Yang ketiga, saya seperti kawan-kawan lainnya juga ingin mengingatkan kepada
BNN bahwa Provinsi Kalimantan Tengah ini sampai hari ini juga rentan apanamanya tempat
distribusi, pangkal distribusi karena satu lewat darat kita dapat kiriman obat-obat ini dari
Provinsi Kalimantan Barat. Dari laut banyak apa namanya tanker, kapal laut setelah itu fuso
yang mengangkut barang dari Jawa, Semarang dan Surabaya masuk tanpa pengawasan
kenapa bayangkan fuso yang dimuat 20 ton itu ditumpuk sedemikian hingga barangnya
dikirim dari Jawa tidak tahu isinya apa.
Sampai hari ini saya belum pernah mendengar ada penangkapan atau apapun terkait
adanya peredaran narkoba di pelabuhan baik Sampit maupun di Pelabuhan Kumai di
Kotawaringin Barat. Kalau dari Banjarmasin alhamdulilah sudah beberapa kali jadi memang
dicegat di jalan, dilakukan razia dari BNN dan apa namanya kepolisian dan sudah banyak
yang dari Banjarmasin sudah mulai berkurang. Jadi sekarang alurnya itu bapak, saya ingin
mengingatkan bahwa dari Kalimantan Barat dan dari Surabaya dan Semarang.
Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
RDPU KOMITE III DPD RI DENGAN KEPALA BNN MS II TS 2016-2017
RABU, 1 FEBRUARI 2017
29
PIMPINAN RAPAT: Drs. H. HARDI SELAMAT HOOD (KETUA KOMITE III DPD
RI)
Terima kasih Senator Muhammad Rahman kami persilahkan senator Bahar Buasan
Bangka Belitung.
PEMBICARA: BAHAR BUASAN, ST., M.S.M, M.Sc (KEP. BABEL)
Terima kasih Pak Pimpinan.
Yang saya hormati anggota DPD RI dan yang saya hormati Ketua BNN Pak Buwas
beserta jajarannya.
Kita ini mempunyai hubungan nama pak kalau bapak namanya Pak Buwas kami
bapak kami namanya Buwas. Iya jadi makanya hari ini saya bisa bernama Bahar Buasan pak.
Ini BNN sangat menarik kebetulan di daerah kami provinsi yang kecil tapi pengguna
narkobanya cukup tinggi. Saya kira Pak Gatot sangat mengerti sesama BNN karena beliau
mantan Kapolda kami oleh sebab itu hari ini kami sangat berharap bantuan dari BNN untuk
bagaimana mengatasi narkoba di provinsi yang kecil ini supaya bisa menjadi contoh biasanya
kalau kecil ini lebih mudah pak daripada provinsi yang besar. Jadi kalau bisa Bangka
Belitung dijadikan contoh untuk mempercepat mengatasi narkoba karena ada pakarnya juga
disini Pak Gatot.
Yang kedua, kalau di BNPT ada dikenal dengan hard approach dan soft approach.
Jadi kami juga pengen tahu juga soft approach apa yang dilakukan oleh BNN untuk masalah
narkoba. Sekian, terima kasih.
PIMPINAN RAPAT: Drs. H. HARDI SELAMAT HOOD (KETUA KOMITE III DPD
RI)
Terima kasih Bapak Bahar Buasan. Kami persilakan seluruh anggota telah selesai
kami persilakan Ibu Fahira untuk menyampaikan berbagai pandangannya. Dipersilakan.
PEMBICARA: FAHIRA IDRIS, S.E, M.H. (DKI JAKARTA)
Bismillahirahmanhirohim.
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih pimpinan yang terhormat dan yang membanggakan Bapak Buwas ya
yang kebetulan kita sama-sama punya hobi menembak ya pak.
Saya kebetulan punya organisasi pak, gerakan nasional anti miras untuk remaja
dibawah 21 tahun. Jadi kalau ada remaja yang mabuk atau orang tua yang mabuk di atas 21
tahun sudah tidak saya urus lagi pak. Saya biasanya ke sekolah-sekolah dan saya tahu
walaupun miras bukan tupoksinya BNN tapi mungkinkah satu saat nanti miras juga akan
menjadi salah satu tupoksi karena menurut saya saat ini kan tidak mungkin untuk membuat
badan khusus untuk miras itu, badan anti miras benar begitu ya karena apa saya lihat di data
prevelensi penyalahgunaan narkoba ini kan DKI juga sudah yang paling pertama pak dan
miras adalah betul apa kata tadi kata bapak di ruang VIP bahwa merupakan pintu gerbangnya
narkoba.
Saya merasakan sekali betapa sulitnya apalagi saat ini tidak ada keberpihakan dari
Petahana untuk mengeluarkan Pergub, dulu waktu Petahana masih wakil dia menjadikan
Pergub ada miras untuk di DKI. Jadi saya mudah-mudahan itu impian saya mudah-mudahan
miras saya merasakan sekali betapa sulitnya apalagi saat ini tidak ada keberpihakan dari
RDPU KOMITE III DPD RI DENGAN KEPALA BNN MS II TS 2016-2017
RABU, 1 FEBRUARI 2017
30
Petahana untuk mengeluarkan Pergub, dulu waktu Petahana masih wakil dia menjadikan
Pergub ada miras untuk di DKI. Jadi saya mudah-mudahan itu impian saya mudah-mudahan
miras tetapi sangat disayangkan masih segelintir paslon yang menjadikan pemberantasan
narkoba sebagai program utamanya.
Kalau kita perhatikan berbagai debat juga soal narkoba juga sangat jarang disinggung
berbeda sekali dengan pemberantasan korupsi yang selalu pasti hampir ada pak jadi saya
sangat berharap ada debat publik Pilkada yang khusus membahas soal pemberantasan
narkoba dan mungkin ini juga bisa difasilitasi BNN-BNN yang ada di daerah ini sangat
penting sekali karena tanpa komitmen kepala daerah mustahil narkoba bisa diberantas.
Apalagi ada contoh tadi di Papua Barat ya kakak Mervin ya apa kepala daerahnya juga ini
miras.
Terus kemudian juga saya juga ingin menanyakan kira-kira kapan realisasinya BNN
bekerja dengan parlemen masuknya tembakau Gorila jenis narkotika terbaru ini ke dalam
Undang-Undang Narkotika.
Terima kasih.
PIMPINAN RAPAT: Drs. H. HARDI SELAMAT HOOD (KETUA KOMITE III DPD
RI)
Terima Senator Fahira. Kami persilakan Senator Simaremare.
PEMBICARA: Pdt. CARLES SIMAREMARE, S.Th. M.Si (PAPUA)
Terima kasih Pak Ketua dan Bapak, Ibu Anggota.
Yang kami hormati Pak Kepala BNN, Pak Buwas.
Ada 3 poin yang pertama tidak perlu ditanggapi mungkin bahwa hampir bisa
dipastikan 132 anggota DPD tidak ada yang pengguna narkoba karena itu sudah pasti waktu
melamar waktu jadi calon kan semua di tes dulu, saya yakin dia tidak lolos kalau dia
pengguna jadi itu lain hal kalau mungkin ada yang menggunakan lain-lain.
Yang berikut mungkin permintaan saja kalau bisa ada nomor kontak BNN di daerah
supaya kami bisa komunikasi ketika ada program kami sosialisasi itu bukan hanya sosialisasi
4 pilar tapi kami bisa menggandengkan dari BNN untuk sosialisasi narkoba ini.
Yang terakhir. Terakhir mungkin Pak Buas yang kami hormati dan seluruh tim yang
komplit hadir kalau bisa juga kami berharap karena saya latar belakang pendeta dari gerej,
mungkin program sosialisasi dan pencegahan ini bisa juga masuk ke lingkungan keagamaan
termasuk di gereja supaya karena dari semua sisi marilah kita bersama-sama ini menjadi
beban tanggung jawab bersama. Mungkin seperti itu pak jadi suatu waktu dalam skala yang
agak besar kami mungkin merancangkan sebuah acaralah untuk menghadirkan bapak di
kegiatan seperti itu. Mungkin itu terima kasih, saya kembalikan.
PIMPINAN RAPAT: Drs. H. HARDI SELAMAT HOOD (KETUA KOMITE III DPD
RI)
Terima kasih Bapak pendeta.
Bapak, Ibu yang saya hormati dan ini untuk pertama kalinya seluruh anggota Komite
III bertanya kepada seorang narasumber yang bernama Pak Buwas. Ini suatu peristiwa yang
saya kira luar biasa cuma ketuanya saja yang tidak bertanya pak karena saya terlalu ngefans
ke bapak jadi tidak ada kata-kata yang bisa saya sebutkan lagi. Oleh karena itu dengan
segenap pertanyaan tadi yang luar biasa dan tidak dapat saya hitung berapa jumlah
RDPU KOMITE III DPD RI DENGAN KEPALA BNN MS II TS 2016-2017
RABU, 1 FEBRUARI 2017
31
pertanyaannya, saya mempersilakan sebanyak-banyak waktu pada Pak Buwas dan jajarannya
untuk menyampaikan tanggapannya, dipersilakan.
PEMBICARA: Drs. BUDI WASESO S.H (KEPALA BNN)
Terima kasih pak. Saya akan mencoba menjawab secara keseluruhannya karena
memang pertanyaan itu adalah keseluruhannya adalah bagian tugas kami.
Yang pertama saya terima kasih Pak atas seluruh dukungan bapak, ibu sekalian
terhadap peningkatan BNN khususnya karena memang tadi saya sampaikan kepada Pak ketua
dan beberapa anggota disampaikan bahwa BNN dihadapkan dengan ancaman tugasnya
memang tidak imbang bilamana kita tidak ditingkatkan kemampuannya baik itu sarana
prasarana termasuk anggaran dan kewenangan yang selama ini memang tidak mungkin kita
bisa lakukan ini hanya bisa terbangun karena kami semua yang di BNN ini membuat suatu
komitmen bahwa kita harus bertanggungjawab atas amanah yang diberikan negara dan kita
harus berbuat semaksimal mungkin dengan memperdayakan kekuatan yang ada di sekitaran
kita yaitu baik itu bersama dengan TNI, Polri terus dengan beacukai PPATK dan lain-lainnya
komponen masyarakat maka sebenarnya kalau kami ditanya apa yang sudah kami lakukan
selama ini dan menangani, menyikapi masalah narkotika kita sudah bangun pak bahkan kalau
relawan itu sudah hampir beberapa wilayah kita datangi bahkan saya sendiri melantik
beberapa wilayah termasuk di kabupaten.
Bapak, Ibu sekalian memang kalau kita bicara masalah peningkatan itu memang
bukan hal yang mudah pak karena juga kita merubah undang-undang ternyata tidak mudah
juga pak belum lagi dengan kondisi anggaran negara yang sangat terbatas. Itu sebabnya maka
sulit kita mencapai kemampuan yang ideal untuk menangani masalah narkoba walaupun kita
paham semua bahwa narkoba ini sudah menjadi ancaman negara bukan hanya ancaman biasa
dan tadi sampaikan beberapa juga bahwa kemungkinan ancaman ini bahkan kehancuran
negara saja tetapi lost generasi itu pasti.
Saya pernah sampaikan di sidang kabinet pada saat itu Bapak Presiden bahwa pada
saat pertama-pertama saya menjadi kepala BNN, 3 bulan saya menjadi kelapa BNN kami
mengevaluasinya dan disitulah saya melihat bahwa sebenarnya tidak sederhana masalah
narkoba bahkan saya sampaikan pada saat itu bahwa Pak Presiden kalau saya diberi panjang
umur sampai 20 tahun ke depan dari saat ini kalau ditangani narkoba seperti sekarang ini dan
tidak ada keseriusan maka saya menjamin 20 tahun ke depan Indonesia ini lost generasi. Saya
sampaikan itu karena berdasarkan data. Itu yang waktu itu Pak Presiden menanyakan kembali
apakah benar itu datanya?
Saya katakan benar, Pak. Karena yang 5,000,000 lebih yang dilaporkan pak yang
tidak dilaporkan ini lebih banyak tiap hari itu meninggal dunia karena penyalahgunaan obat
itu 50 itu saja atau 40, 50 itu yang dilaporkan melalui BNNK dan BNP yang tidak dilapor
banyak pak karena malu tadi takut, malu dan macam sebagainya. Inilah yang menjadi
permasalahan besar sebenarnya bagaimana kita melakukan langkah-langkah supaya
masyarakat kita ini paham sadar dan akhirnya punya daya tangkal dini terhadap permasalahan
narkoba maka pemahaman yang paling penting pak.
Kami mengevaluasi beberapa kasus ternyata banyaknya penyalahgunaan ini karena
yang pertama kali ketidaktahuan pak terus penghancuran pemahaman dari melalui
kebudayaan pemahaman, modernisasi di kalangan pemuda, masuknya situs-situs yang di
akses dengan mudah mengakibatkan pemahaman yang sangat rentan terhadap
penyalahgunaan narkoba di lingkungan remaja kita. Apalagi yang lalu bahwa penyalahguna,
pengguna dan penyalahguna pengguna nah itu merupakan korban narkoba dan itu wajib di
rehabilitasi sehingga timbul penafsiran yang yang menyimpang dari para remaja di kita
RDPU KOMITE III DPD RI DENGAN KEPALA BNN MS II TS 2016-2017
RABU, 1 FEBRUARI 2017
32
bahwa kita tidak usah takut menggunkan narkoba karena kita ini adalah korban, maka korban
ini jangan takut nanti akan direhabilitasi dan diobati oleh negara.
Jadi gratis pak, ini yang merebak di seluruh kalangan remaja di Indonesia di kala
waktu itu didengungkan dan ada permasalahan besar pada saat itu bahwa program Presiden
yang lalu yaitu Pak SBY sudah bagus Pak 2015 beliau mencanangkan harus Indonesia bebas
dari narkoba tapi tidak disikapi dengan serius oleh pembantu-pembantu Presiden pada saat itu
karena dianggap narkoba ini tidak penting. Sehingga betul betul pak 2015 ini Indonesia bebas
sebebas-bebasnya narkoba pak untuk dipakai dan digunakan.
Nah ini yang terjadi, Pak, jadi bukan bebas dari penyalahgunaan malah sebebas-
bebasnya pak. Nah ini yang memang kita sehingga program kami pak pada saat itu akhirnya
kami evaluasi dan ada 2 sisi yang penting pak dalam masalah narkoba itu yaitu masalah
demand dan suplay ini harus kita tangani. Terutama demant pak karena saya selalu berpikir
bagaimana ya seperti saudara-saudara kita di Bali dengan kepercayaannya bahwa daging sapi
atau itu sapi karena disakralkan maka tidak boleh dikonsumsi.
Saudara-saudara yang di Bali ini dengan keyakinannya maka biar dimana saja dia
tidak akan mengkonsumsi daging. Sama dengan saudara-saudara kita yang beragama Islam
daging babi diharapkan maka biar ada di mana pun tidak akan mengkonsumsi. Ini yang
pemahaman pemikiran kami bagaimana penanaman ini terjalin pada seluruh masyarakat
Indonesia bahwa dari sisi agama apapun diharamkan, dilarang maka ini menjadi satu
kepercayaan keyakinannya yang padanya diikuti oleh seluruh umat yang ada di Indonesia,
masyarakat Indonesia sehingga walaupun diberi gratis narkoba ini tidak akan digunakan.
Ini masalah besar Bapak, Ibu sekalian karena memang jaringan ini bekerja sangat luar
biasa. Bahkan sekarang mereka memang memanfaatkan untuk pengedar itu adalah dari
grassroots masyarakat kita yang tidak punya kemampuan apa-apa. Membeli tidak mungkin,
hidup saja di susah tapi dia bisa dicokoki atau diracuni dengan dengan gratis narkoba setelah
dia terkontaminasi dan ketergantungan maka dia dijadikan alat untuk mengedarkan narkoba
dengan upah, dikala dia bisa berikan 10, 1 untuk dia ini yang pertama kali yang dilakukan
sehingga makin lama, makin banyak dia justru-justru di grassroots yang terjadi ini di
kampung-kampung, di perkebunan sampai di ini desa itu memang masifnya akan demikian
karena pemahamannya yang memang tidak paham.
Kemarin kami evalusai salah satunya ketidakpahaman orang tentang masalah narkoba
sehingga ke depan saya dengan Deputi Cegah saya ini akan mensosialisasikan. Tadi ada yang
pertanyaan bagaimana disosialisasikan betul ini akan kami sosialisasikan pada jenis narkoba
secara keseluruhan tapi yang sudah masuk dalam undang-undang kalau yang belum pak kami
sosialisasikan nanti dipakai di depan saya, Pak Buwas tolong tangkap saya ini saya pakai
narkoba tidak bisa kita apa-apakan.
Ini karena kemarin termasuk tadi bagaimana tembakau gorila yang kita sampaikan
tadi bapak, ibu sekalian. Bahwa tembakau gorila itu memang itu sebenarnya adalah ganja
sintetis. Tembakaunya tembakau biasa tapi disemprot dengan apa bahan kimia yaitu ganja
sintesis yang dibuat dari China dimasukan berupa bubuk dan cairan ke Indonesia terus
disemprotkan ke tembakau maka tembakau itu sudah mengandung ganja yang kekuatannya
10 kali lipat dari ganja tanaman.
Jadi orang yang menggunakan tembakau gorila itu langsung addict dia langsung
ketagihan dan besok pasti dia sudah mencari kembali dan perilaku salah satunya seperti
gorila. Maka pilot yang waktu itu kan kaya gorila dia, itulah sebabnya dinamakan tembakau
gorila karena pengguna itu pengaruhnya seperti binatang gorilla ini. Jadi bahkan waktu
dilarang dia terbang tetap dia bilang saya mau terbang, terbang, begitu saja terus kaya begitu.
Nah ini seperti binatang gorilla maka tenarnya dengan tembakau Gorilla bukan cap
gorilla bukan bu tapi pengaruhnya itu berdampak kepada sifat seperti binatang gorilla. Nah
RDPU KOMITE III DPD RI DENGAN KEPALA BNN MS II TS 2016-2017
RABU, 1 FEBRUARI 2017
33
ini bahayanya memang ini sangat luar biasa bapak, ibu sekalian dengan jenis-jenis yang baru
karena orang menggunakan jenis ini akan berhalusinasi ya. Tanaman ganja ini berdampak
kepada halusinasi maka orang akan berdampak kepada khayalan.
Ini lama sekali maka tadi yang seperti di Amerika Ibu Emilia Contessa sampaikan tadi
adiknya yaitu akibatnya narkoba itu pikirannya sudah terganggu pak sudah tidak mungkin dia
berpikir normal. Maka Pak Panglima TNI juga sudah komit bahwa prajurit TNI yang terlibat
atau terkontaminasi dengan narkoba tidak direhabilitasi tapi langsung dipecat karena pasti
tidak normal lagi. Tentara kalau tidak normal maka berbahaya, temannya ditembak,
komandannya pun ditembak bahkan mungkin masyarakat biasa akan ditembak juga karena
dia bersenjata. Ini memang permasalahan bu maka memang penanaman daya tangkal ini
penting kepada seluruh generasi melalui seluruh cara.
Kami sudah banyak pak membuat pamflet bahkan website yang bisa di akses oleh
siapa saja untuk bisa memahami, melihat bahkan bisa berkomunikasi. Jadi karena
keterbatasan kami, kami membuat cara-cara yang sangat sederhana supaya masyarakat
dengan mudah mengakses bahkan tadi yang dipertanyakan bagaimana nomor-nomor di
kewilayahan sebenarnya sudah ada sudah kita edarkan semua dimana BNP, BNK yang ada
nomor itunya bisa dihubungi nanti akan kami bagikan, dan ini kami edarkan secara
keseluruhannya sebenarnya. Bahkan program tingkat pencegahan ini tingkat RT, RW ini
sudah ada Pak. Jadi Menteri Dalam Negeri itu sudah menginstruksikan dan sudah ada dana
anggaran di RT, RW untuk P4GN. Hanya persoalannya tidak ada menjalankan itu karena
keterbatasannya. Itulah yang kemarin saya sampaikan kepada beberapa Sekjen dari partai.
Saya bilang partai itu kan punya kader sampai di RT, RW, kenapa tidak itu dimanfaati kalau
kita memang concern terhadap masalah narkoba. Itu yang menjalankan program P4GN di
RT, RW bahkan termasuk kita juga menjadi sasaran kita sekarang adalah PKK-PKK di RT,
RW, para ibu-ibu, karena ibu-ibu ini yang menjadi kunci.
Nah ini yang sedang kita galakan maka saya juga membangun, melantik tadi kader-
kader sampai di tingkat-tingkat desa. Termasuk juga kemarin di provinsi secara serentak
Kalimantan Timur juga Pak Gubernurnya begitu, Pak Gubernur Jateng juga begitu, Ibu
Gubernur Kalteng sendiri juga sudah semua, hampir semuanya Pak, Medan, Sumut semua
sudah, Bali pun demikian. Hanya memang persoalannya merealisasikan ini tidak mudah. Kita
sudah siap dengan program, program yang akan dibawa oleh relawan ini atau Satgas ini
namun kebanyakan kalau kita berikan ya sudah dia berikan mungkin disimpan saja tidak
dilaksanakan kalau kita minta apa sih yang digiatkan, dilaporkan tidak berjalan ini
permasalahan memang kalau keinginan kita sih sudah, sudah kita laksanakan apa tugas-tugas
kita dengan keterbatasan BNN ya secara keseluruhannya BNK, BNP ini memang sudah kita
upayakan.
Tentang masalah BNP, BNK, BNP sudah semua Pak. BNP kota dan kabupaten itu
tadi, memang kita tidak mudah mewujudkan itu. Keinginan ada, kebutuhan pasti tapi
keterbatasan negara untuk anggaran itu yang menjadi permasalahan karena tadi kalau saya
hitung Pak, ideal, minimal ideal, itu harus diwakili oleh 74 ribu. Kami ini hanya 4605 orang
untuk seluruh Indonesia dengan keterbatasannya ditambah dengan kondisi wilayah yang kita
tidak bisa ada di seluruh wilayah. Ini memang sangat sulit bahkan kita bisa membangun
jaringan-jaringan atau satgas-satgas atau relawan untuk kepanjangan tangan BNN, ini yang
sekarang kita lakukan Pak.
Memang tidak belum bisa maksimal tapi itu yang sekarang kita lakukan. Ya ini Pak
data-data yang kita usulkan semua. Kami sudah secara bertahap secara menyurat sudah kami
sampaikan kepada pemerintah, kepada Menpan juga sudah dan kami kembali baru
direalisasikan 7 dari yang kita ajukan untuk direalisasikan BNNK atau kabupaten atau kota,
ini baru diajukan karena bertahap atau kabupaten atau kota bertahap apalagi kalau kita bicara
RDPU KOMITE III DPD RI DENGAN KEPALA BNN MS II TS 2016-2017
RABU, 1 FEBRUARI 2017
34
bangunan Pak, beberapa itu bangunan kita memang masih pinjam bahkan ada yang sudah
diusir sekarang. BNN pusat saja sudah 2 kali mendapat surat dari Polri untuk diminta karena
waktu itu saya sudah lapor Presiden, Pak kami sudah diminta Polri maka kami butuh Pak
dimana saja kami tidak memilih tempat pokoknya Bapak berikan dimana akan kami tempati
karena ini Polri juga membutuhkan dan sampai saat ini memang belum karena keterbatasan
anggaran negara dan tempat mungkin ya.
Nah ini yang juga memang menjadi kendala kami bahkan kemarin itu juga saya
sampai berkelakar sama Presiden, Pak, kalau nanti sampai karena lagu itu tidak boleh sampai
3 kali ya Ibu Emilia Contesa ya ya cukup 2 kali jangan sampai 3 kali kalau 3 kali surat maka
kami mau tidak mau harus keluar. Saya bilang kalau sampai suratnya 3 kali dari Polri maka
mohon izin Pak Presiden saya akan membuka tenda di istana karena anak buahnya Pak
Presiden jadi wajar.
Nah, ini keadaan kondisi BNN apalagi kalau saya gambarkan dengan sarana prasarana
memang sangat minim. Kita berupaya maksimal seperti tadi penelusuran, penelisikan dari
NTB maupun NTT kita memang tidak punya kemampuan Pak secara teknologi mengejar
kemampuan teknologi Sekarang tadi yang dari Lampung juga Pak. Mohon izin kita ini
sekarang lagi ngajukan anak X-ray. X-Ray yang mumpuni untuk mendeteksi narkoba jenis
apapun. Nah ini juga belum disetujui Pak karena keterbatasan anggaran kita karena kita tidak
perlu menghambat mobil itu tidak perlu diperiksa dengan cara kita menghentikan. Dia lewat
saja sudah terdeteksi, ini teknologi sudah ada bu teknologinya, alatnya ada, duitnya yang
tidak ada bu.
Jadi sementara kita baru bermimpi dulu begitu memang itu kondisinya, Bu, jadi kita
juga tidak bisa memaksakan tapi kami sudah laporkan kepada presiden, Pak ini ada alat yang
harus kita miliki. Kemarin saya juga bicara dengan Ibu Menteri Keuangan bahwa alat ini luar
biasa karena bisa 3 dimensi. Jadi disembunyikan di ban pun terdeteksi. Di dalam tabung pun
di tangki pasti terdeteksi. Nah ini alat yang kita gunakan. Kalau yang kemarin Bu mohon
maaf Bu kita manual semua hanya berdasarkan keyakinan dan batin. Anggota saya bekerja
dengan kebatinan maka yang saya dalami adalah ilmu kebatinan iya kan ya nanti kalau
Banyuwangi kita belajar lagi pendalaman Ibu Emilia karena apa ini hanya anggota perasaan
tidak mungkin tabung ini dikirim kok harus impor karena ini di Indonesia banyak.
Ada apa, Anggota cuma berpikir begitu, itu bergerak 7 kali. 7 kali pergerakan yang
diikuti oleh Anggota dan setiap tempat itu memakan waktu 2-3 hari dia berhenti, kita belum
sentuh karena tidak ada hubungannya dengan tempat itu, ada apa dia juga mancing kita ini
sebenarnya Disergap tidak nih aman, dia geser lagi tempat berikutnya, dia diamkan 2-3 hari,
aman. Dia bergerak lagi sampai yang akhirnya kita curiga kenapa harus di pabrik mie, tidak
ada hubungannya barang ini dengan pabrik mie akhirnya kita dalami pelan-pelan di situ
dengan undercover Anggota. Akhirnya baru ketahuan kalau di situ dipotong. Di situ ada
suara gerinda katanya kalau malam dari tetangga-tetangga masyarakat situ. Akhirnya kita
curiga kita potong kita sobek berhasil kita ciumkan anjing tercium bau itu narkotika. Kalau
tidak, tidak akan sanggup. Ini salah satu karena X-ray kita setelah itu tidak mampu, tidak
mampu. Yang ada di sekarang itu X-ray kita sangat-sangat rendah, baik yang di bea cukai
maupun di bandara. Nah ini juga masuk kerawanan kita bahwa sekarang kenapa banyak
masuk, belum lagi kita bicara pelabuhan tikus yang dibicarakan Bapak, Ibu sekalian tadi.
Luar biasa kita ini diserang dengan segala penjuru maka tadi kalau Bapak tanya
rangking berapa, saya sekarang ini tidak berani bicara Pak walaupun ada data baru karena
hampir menyeluruh sama pak. Berubahnya itu hari Pak bukan lagi minggu. Hari ini bisa
Jakarta besok, bisa pindah Surabaya, besok bisa pindah lagi yang terbesar karena jaringan ini
bekerja dia melihat situasinya. Mana yang aman menurut dia itu yang disuplai. Mana yang itu
bisa punya kelemahan itu yang disuplai.
RDPU KOMITE III DPD RI DENGAN KEPALA BNN MS II TS 2016-2017
RABU, 1 FEBRUARI 2017
35
Ah, ini yang sekarang ini bekerja berat ini Deputi brantas dengan stafnya menelusuri
terus itu jaringan, yang 72 jaringan ini kita ikuti terus dan kita ini kan nangkap harus ada
barang bukti Pak. Ya tadi kalau tidak ada barang buktinya maka mereka lolos dan sekarang
berkembang soal di lapas itu. Penggunaan Lapas itu dulu yang lalu masih 22 Lapas yang dia
beroperasi untuk mengedarkan jaringan atau mengedarkan narkoba. Sekarang sudah 39
meningkat. 39 lapas yang digunakan untuk mengedarkan narkoba. Jadi semakin aman mereka
ada di lapas.
Seperti almarhum Freddy Budiman kalau ditanya-tanyakan, bagaimana
perkembangan penelusurannya. Memang Bapak, Ibu sekalian waktu itu disuarakan bahwa
BNN menerima 450 miliar dana dari Fredy Budiman. Polri 90 miliar bahkan ada oknum TNI
bintang 2 yang mengawal Fredy Budiman dari Medan sampai Jakarta. Ini kan kurang kerjaan
begitu kan. Saya bilang hal yang tidak mungkin maka sekarang itu saya waktu itu sama
Saudara Aris, tolong Saudara Aris itu sarjana hukum dan praktisi hukum mengerti akan
aturan maka sekarang tolong dibuktikan ucapan itu karena anda sudah publish, ini
pencemaran nama baik ini institusi lagi negara saya bilang gitu dan tidak boleh main-main
dan ini harusnya anda ngomong sebelum dilakukan eksekusi terhadap Freddy Budiman
sehingga bisa diungkap dan ini memang pekerjaan jaringan caranya demikian. Kalau Ibu,
Bapak, tadi menanyakan bagaimana oknum yang terlibat hampir seluruhnya Bu ada
oknumnya.
Kemarin Gorontalo, Pak, kepala BNP saya malah Anggotanya sendiri, dihantem
sendiri kan gitu oknum anggota saya yang terlibat sebagai pengedar bandar ditangkap sendiri
sama kepala BNP-nya nah ini memang jaringan ini bercara bekerjanya begitu seluruh lini
harus dia masuki supaya mempermudah nah ini yang agak sulit kita membangun walaupun
saya sudah membangun komitmen kepada Anggota saya tapi oknum itu kan selalu terbentuk
karena itulah jaringan maka saya tadi sampaikan kepada Pak Ketua, Bu sekalian sekarang
saya pernah sampaikan Bapak Presiden, Pak kalau saya dianggarkan seperti kementrian dan
lembaga lain maka tidak menutup kemungkinan Anggota-Anggota saya cepat atau lambat
bisa terkontaminasi karena menangani masalah narkoba ini, uang besar anggota saya ada
yang ditawari pada saat itu 5 miliar, untuk melepaskan tersangka itu kalau dilakukan Anggota
saya, nggak ada yang ketauan karena belum di-publish, belum dilaporkan bahkan setelah kita
melakukan beberapa kali penangkapan tidak jarang ada lego-lego dari dia, melalui pihak-
pihak tertentu ya bahkan saya sendiri dulu mau dikasih 9 miliar waktu di Medan ya padahal
itu oknum yang mengatasnamakan saya tapi itulah kondisinya maka tidak mungkin kita ini
kalau tidak didukung dengan sarana dan anggaran yang kuat dan kita setiap detik itu selalu
bergerak jaringan narkoba ini, setiap detik Pak. Jadi tidak bisa kita menunggu karena jaringan
narkoba tidak pernah menunggu, menunggu kapan dia akan lakukan, dia hanya kapan
waktunya tepat dia pasti akan bergerak.
Nah, ini yang ada tadi yang kita temukan berupa macam-macam, ada yang kursi, ada
yang makanan, ada yang minuman, sekarang ini sudah terkontaminasi makanan-makanan di
lingkungan anak-anak TK. Bahkan anak TK ini sudah tercemari oleh narkotika dengan jenis-
jenis yang baru, model-model yang baru. Sekarang ekstasi sudah bentuknya kertas tisu seperti
itu ya. Jadi kalau Anggota tidak paham itu akan lolos dalam pemeriksaan karena yang dilihat
tisu padahal itu setelah selesai dicelupkan air larut jadilah narkoba. Memang ini model-model
baru, modus-modus baru bagaimana mereka bisa tetap eksis dalam mengedarkan narkoba.
Bapak, Ibu sekalian memang kalau penggiat sudah kita bangun ya dan saya kira kalau
soal oknum ya itu tadi saya kira tetap kita komit. Kepolisian, BNN kita semua sedang
membuat fakta integritas menandatangani termasuk saya bahkan kalau kita melakukan
pelanggaran tidak melalui proses hukum langsung dipecat. Prosedurnya belakangan
RDPU KOMITE III DPD RI DENGAN KEPALA BNN MS II TS 2016-2017
RABU, 1 FEBRUARI 2017
36
pokoknya pecat duluan karena ini komitmen kita jadi kalau kita melanggar di BNN ini tidak
perlu proses hukum dulu tapi perlu dipecat dulu. Nah ini sudah komitmen kita
Dari Kalbar ini Bu, mohon maaf tadi memang Kalbar ini luar biasa Bu. Saya menaruh
kekuatan di sana juga tidak mudah karena memang pintu-pintu gerbangnya itu banyak sekali
Bu. Saya berusaha bekerja sama dengan TNI, Polri, Bea Cukai, tetap bisa jebol karena
kemampuan kita yang terbatas. Anjing juga kita akan berikan dan sekarang kita tambah
termasuk Q9 ini menjadi kebijakan Pak Presiden di kala saya memaparkan itu Pak Presiden
mengatakan Pak Buwas kalau gitu perlu Q9 (anjing). Terus saya waktu itu diperintahkan
Presiden untuk membuat pasukan anjing itu paling tidak 50 ekor tapi anjingnya ternyata
harus impor Bu karena dilatihnya di sana. Rupanya mendapatkan anjing itu tidak mudah.
Ada panselnya Pak, iya rupanya di sana, istilahnya ada panselnya dikala 2 bulan tidak
dapat apa-apa presiden tanya sama saya Pak Buwas kenapa ko anjingnya tidak datang-datang.
Saya tanya Anggota saya di Belanda pada waktu itu Pak memang masih seleksi, waduh
seleksi rupanya tidak mudah Pak, jenis anjing yang sama itu waktu itu didatangkan ada 112
ekor yang terseleksi itu 9 ekor, itu belum terlatih baru lulus seleksi saja Pak lebih sulit cari
anjing pak rupanya kan saya bilang begitu pendek cerita untuk mendapatkan 50 ekor itu perlu
waktu 6 bulan sekarang sudah ada di tempat kami tapi setelah saya evaluasi memang tidak
efisien kenapa tidak efisien, efektif tapi tidak efisien karena makanannya lebih mahal
daripada makanannya kepala BNN.
Kalau Kepala BNN, supermie masih mau kalau anjing ini tidak mau Pak, malah sakit
perut kalo dikasih supermie maka ini menjadi pertimbangan kami, pada waktu itu
melaporkan kepada pak presiden maka ke depan Pak, kami tidak bisa ketergantungan dengan
anjing impor kita harus mengendali lokal maka waktu itu, dengan pemahaman dan pemikiran
saya kita perlu bikin tempat breeding anjing impor dan kita melatih anjing lokal. Setuju
beliau maka kita sedang bangun pakuntuk sarana breeding anjing dan latihan anjing di Lido.
Nah, ini sudah berjalan ke depan kita akan bangun itu dan kita akan penuhi itu, Insya
Allah karena yang dibutuhkan untuk jajaran kita BNN itu kurang lebih 2,500 ekor anjing
untuk mengatasi pelabuhan-pelabuhan yang ada, termasuk mengawasi semuanya. 2500 Pak,
50 aja kita 6 bulan, bagaimana untuk ini kan nah iya termasuk Manado karena Manado ini
sekarang kerawanannya Pak, penerbangan dari China langsung ke Manado hahahaha, dan
harganya mahal Pak, Anjing itu rupanya sampai sampai di atas 100 juta, 1 ekor. Makanannya
mahal, belinya mahal, perawatannya mahal Pak, sekarang pun hari ini saya kena sakit sedikit,
kita yang bingung karena dokternya harus khusus kepala BNN kalo sakit kepala anjing ini
nggak, sampai ke dokter, ke beberapa kali dokter kemarin 1 mati, karena kena kutu, kena
kutu aja mati dan dia membawa ke lapangan harus menggunakan kendaraan AC, kalau kepala
BNN ngga usah pake AC pun tidak apa-apa. Kalau anjing ini kalo tidak pake AC Pak, sampai
di TKP lemes udah ya stress.
Memang itulah anjing impor Bu, karena memang dia terbiasa dengan, maka saya
ingin breeding dan ingin membuat anjing ini sudah dari kecil sudah sudah terbiasa dalam
iklim di Indonesia, ini untuk, ke depan lebih murah dan dia, dikasih makan, makan apa aja,
mungkin jagung mau, tempe, tahu mau ya tapi kalau sekarang gak mau Bu dikasih makanan
yang aneh, sakit perut langsung, anjingnya, langsung lemes. Nah ke depan, kita akan ubah
Bapak Ibu sekalian. Memang Kalbar menjadi target saya Bu sekarang saya sedang berpikir
bagaimana untuk menangani kasusnya, pintu menuju masuk Medan, Aceh, Kalbar, Kaltim,
perbatasan NTT Pak, ini juga jadi anu, saya termasuk Papua.
Papua yang sekarang sudah sangat luar biasa kami sudah ke sana sendiri Pak. Dari
hok hotel kami tuh, sendiri sudah menjadi pintu gerbang keluar masuknya narkoba Pak. Saya
juga luar biasa karena saya pernah di Papua 5 tahun perkembangannya luar biasa Pak, tentang
narkoba. Waduh ini nggak bisa dibiarkan ini sekarang dianggep biasa dan produknya itu, Pak,
RDPU KOMITE III DPD RI DENGAN KEPALA BNN MS II TS 2016-2017
RABU, 1 FEBRUARI 2017
37
semuanya impor, kecuali satu, ganja ganja ini, produksi dalam negeri yaitu di Aceh dan
beberapa termasuk Sumut dan beberapa di wilayah nah ini kami juga sedang buat program,
alternatif development bagaimana kita merubah tanaman kebiasaan masyarakat Aceh
menanam ganja, untuk ditanam tanaman lain, yang, yang punya nilai-nilai ekonomis sehingga
masyarakat di Aceh tidak menanam lagi ganja tapi ini perlu kerja sama dengan kementerian
lembaga, harus semua berbuat, ini sedang kami buat Pak, Bu, yang akan kami paparkan,
kepada presiden dan Insya Allah, harapan kami itu, ada keputusan atau Impres maupun
Perpres yang menjadi program nasional sehingga ganja ini bisa hilang dari karena indonesia
ini yang harus kita lakukan dan ini sedang dalam proses.
Memang Bu, termasuk Maluku Utara segala itu, BNP memang belum memenuhi
standar. Biaya kita sudah dibagi-bagi Bu sudah kita diskusikan ke, BNP BNK tapi ya
dapetnya itu bu, karena memang kecil, begitu dibagi-bagi ya segitu. Termasuk masalah
rehabilitasi. Nah rehabilitasi ini tidak semuanya ada Pak, dan bisa maka kemarin yang di
Sumut pun, kita ibaratnya, istilahnya, help help dengan Pak Gubernur karena anggaran untuk
mengoperasionalkan balai rehab ini kita tidak punya sehingga kita tidak mungkin
mengoperasionalkan balai rehabilitasi yang ada.
Beda waktu kami bicara di Lampung. Di Lampung itu, langsung respon Pak
Gubernurnya. Sudah Pak, nanti kita udah siapkan, bahkan DPRnya juga mau merespon pak,
kita anggarkan khusus rehabilitasi, ya saya terima kasih karena kalau kami dibebankan kami
tidak punya kemampuan. Belum lagi tenaganya. Dananya nggak ada Pak, untuk itu yang lalu
memang presiden pernah memberikan kepada kami 500 miliar, untuk 100,000 pecandu, yang
harus direhabilitasi tapi sebenarnya kita belum siap. Oleh sebab itu tahun 2016 kemarin kami,
membenahi program rehabilitasi secara keseluruhannya.
Programnya, terus materinya, sistemnya, kita lakukan evaluasi dan kita benahi Pak
sehingga ada standar nasional nanti, direhab dimana saja sama tidak sekarang 100 bale rehab,
100 macam Pak. Hasilnya 100 macam juga tidak ada jaminan bahwa habis hasil rehabilitasi
ini orang itu kembali. Bahkan di bale rehab saya yang di lido, ada yang 3 kali kembali 3 kali
kembali bukan makin sembuh, makin parah setelah kembalinya maka di rehabilitasi itu ada 3
ada 3 permasalahan pokok yaitu memang yang pertama ada masalah psikologis yang harus
selesaikan dalam penyalahgunaan narkoba.
Setelah itu baru rehabilisasi medis, baru rehabilitasi sosial. Setelah itu mereka
dikembalikan dengan program pasca rehab sehingga dia masih bermanfaat berguna di dalam
lingkungan masyarakatnya. Nah sekarang ini nggak, belum terjadi Pak maka kita asal-asalan
rehab, gitu dipaksakan untuk bisa rehab, orang mendirikan semua bale rehab pokoknya
seolah-olah dia, bisa merehab, padahal buntutnya dipake untuk bisnis. Nah ini terjadi maka
saya tidak mau ini karena masalah kemanusiaan maka saya benahi betul masalah rehabilitasi
dan saya bekerja sama dengan seluruh kepala daerah bagaimana kita menganggarkan itu,
melaksanakan itu secara serentak baik di kecamatan kalau perlu di kabupaten, dan saya malah
berpikir kalau perlu disekolahan jadi tidak mengganggu pelajaran anak yang terkontaminasi
di sekolah, di rehabilitasi di sekolahan kita memfasilitasinya, ini yang, yang sekarang
menjadi program kami dalam rehabilitasi karena, terus terang Bapak Ibu sekalian rehabilitasi
kalau tidak ditanamkan dari dasar kesadaran maka tidak akan berhasil.
Tadi, sudah ibu Emilia Contessa sudah menyampaikan, adiknya sendiri udah bolak-
balik bolak-balik, karena dia belum sadar untuk kembali. Contoh yang itu adalah Slank-Slank
itu dulu terkontaminasi dan bahkan hancur tapi peran seorang ibu yang mengembalikan
putranya dari ketergantungan itu dan ada niat keras dari putra-putranya ini untuk lepas dari
masalah narkoba, berhasil. Demikian juga Mas Roy Martin karena kekuatannya kurang, balik
lagi. Kurang, balik lagi.
RDPU KOMITE III DPD RI DENGAN KEPALA BNN MS II TS 2016-2017
RABU, 1 FEBRUARI 2017
38
Nah ini memang sulit bilamana orang sudah menggunakan narkoba Pak, kembalinya
sulit dan sudah pasti dia terjadi kerusakan permanen pada saraf otak, itu pasti dan maka tidak
mungkin, penyalahgunaan narkoba itu bisa kembali sempurna seperti sebelum dia
menggunakan narkoba. Nah ini memang langkah-langkah kita yang harus masif bersama-
sama dengan lembaga dan kementerian yang lain nah ini memang langkah-langkah, kalau
nggak sahabta yang lain. kita yang harus masif bersama-sama dengan lembaga dan
kementerian yang lain kalau ngga mungkin termasuk juga pemberantasan pak pembatasan ini
tidak bisa juga hanya dilakukan BNN atau kepolisian karena keterbatasan kita maka kerja
sama kami dengan bea cukai termasuk PPATK, yang sekarang kita terus jalin koordinasi dan
kerjasama itu sehingga kami bisa menelusuri TPPU-nya yang tadi saya sampaikan salah
satunya, 3,6 triliun dan ini melibatkan 11 negara dari uang 3,6 triliun ini. Ini sekarang sedang
terus dikerjakan oleh Deputi Brantas ditelusuri terus. Jadi memang uang besar, narkoba ini
uang besar maka juga harus kita penanganannya dengan luar biasa.
Saya sudah sampaikan kepada Bapak Presiden tentang ide-ide saya dulu yang Ibu
sampaikan Pak Buwas, sampai bikin penanganan dengan buaya ya karena Pak Buwas ini
termasuk golongan buaya. Nah saya punya ide itu karena memang Bapak Ibu sekalian
penanganan narkoba ini bilamana ditangani oleh manusia yang tidak punya komitmen besar
maka tidak mungkin di tahanan itu karena uang besar Pak. Kami membuktikan oknum dari
sipil itu dibayar setiap bulan, yang gajinya 3,8 juta perbulan. Dia dibayar oleh jaringan itu 50
juta perbulan.
Ya dia milih bandar ditambah dia dikasih mobil, diberikan mobil, dan rumah pribadi.
Jelas dia akan tunduk dan itu bukan apa-apa bagi jaringan. Nah, maka sekarang ini, Bapak
Ibu sekalian kejadiannya terus menerus di lapas ini maka kemarin saya bilang Pak Presiden,
Pak tidak bisa apa tahanan, dicampur, seperti Bapak sampaikan tadi, nggak mungkin
dicampur dan Presiden sudah menyetujui ini dan kemarin beliau sudah dalam rapat terbatas
sudah menyampaikan bahwa Pak Menkumham segera merealisasikan tahanan narkoba di
pulau terluar sesuai dengan pemikirannya Pak Buwas itu. Terus beliau menanyakan
anggaran, Pak Menham, eh, Kemenkumham. Presiden menanyakan, menyampaikan anggaran
rislah dari tangan tangan atau lembaga-lembaga masyarakat yang dikotak, kata presiden
begitu dan saya sudah sampaikan juga, tidak perlu pagar bangunan pak, kalau diluar di luar
pulau terluar itu tidak usah ada bangunan. Bangunan sederhana saja, yang penting untuk dia
bernaung tidak perlu dia diberikan makanan seperti sekarang, atau dijadiin dimasakin
keenakan, diajar survival saya bilang gitu.
Jadi diajari bagaimana hidup, bagaimana memasak ini yang baik, setelah itu tinggal,
di drop aja makanan mentah sehingga otaknya berpikir bagaimana dia berpikir untuk hidup,
tidak berpikir narkoba. Belum tahu nih, yang dipilih mana. Mudah-mudahan Pak, yang jelas
pulau terluar, yang tidak bisa didarati, harus laut lepas karena dia kalau melarikan diri pasti
dia dimakan ikan hiu, atau tenggelam karena dia tidak mampu berenang.
Nah ini sudah menjadi perintah presiden kemarin. Saya agak bangga juga karena
pemikiran saya ternyata direalisasikan oleh presiden. Hanya penggunaan buaya belum karena
kata presiden, kalo buayanya buaya darat, masih bisa disuap maka ini belum direalisasikan
tapi ini sudah akan direalisasikan tahanan khusus Pak terhadap penanganan tadi, bagaimana
bandar-bandar narkoba yang sudah menjalankan hukuman ini supaya dia tidak menulari
karena Fredy Budiman itu dulu asalnya dari copet, Pak pelaku pencopetan. Setelah masuk di
tahanan itu, di Jawa Timur dia berhubungan dengan bandar narkoba maka begitu dia lepas 3
bulan hukuman, dia jadi pengedar ikut jaringan. Setelah itu dia merasakan, enaknya jual
narkoba, maka dia jadi bandar ya sehingga makin besar nah ini jaringan-jaringan besarnya,
awalnya dari itu nah ini, pengalaman ini yang kita akan tindak lanjuti ke depan, jangan
RDPU KOMITE III DPD RI DENGAN KEPALA BNN MS II TS 2016-2017
RABU, 1 FEBRUARI 2017
39
sampai dicampur masalah tenant-tenant ini yah dari, dari termasuk dari Papua Barat Pak,
saya terima kasih ya memang itu menjadi atensi kami di Papua Barat.
Kami juga akan lakukan termasuk kemarin kami dateng sendiri membangun relawan-
relawan di Papua dari mahasiswa-mahasiswa Unchen yang kemarin sudah kami bangun juga,
termasuk pemuda-pemuda Papua. Ya kami juga mengenal betul di Papua karena kami hampir
6 tahun Pak, dinas di Papua jadi kami mengenal betul Papua dan upaya-upaya itu juga sudah
kami lakukan bahkan sekarang Papua ini bukan daerah masuk saja Pak, sudah menanam
ganja Pak, ganjanya itu, datangnya dari Papua Nugini sekarang kalo di Taman-taman Imbi itu
Pak, kalau kita lewat malam itu sudah bau, bau, ganja. Jadi sudah merokok dengan
tenangnya, ganja. Ini di Papua yang jauh nan tapi ternyata peredarannya juga luar biasa
masif. Nah ini hampir seluruhnya Pak maka perkembangan-perkembangan narkotika ini
dengan cepat Pak kemarin NTB juga Bu, mohon maaf itu memang juga luar biasa termasuk
NTT.
Jadi kalau saya bicara seluruh wilayah itu hampir sama sebenarnya Pak. Ranking kita
sementara setelah itu kita ikuti lagi beda lagi Pak. Nah ini memang menjadi atensi kita
bersama harus kita tangani secara masif bersama. Bagaimana masuk kita mengawasi soal
rokok salahnya peremaja karena rokok itu juga, pintu masuk pengguna narkoba, terutama
ganja sabu. Minuman keras juga sama aja, ini juga ekstasi dari mulai minuman keras. Nah ini
juga menjadi pintu masuknya maka kita juga perlu kerjasama dalam mengatasi itu. Pintu
awalnya yang harus kita tangani, jangan sudah besar, baru kita semua bingung bagaimana
kita mengatasinya ini udah terlalu besar.
Sekarang ini Bapak Ibu sekalian masalah transaksi narkoba sudah memakai elektronik
bahkan distribusinya juga sudah menggunakan ojek ya atau gojek jadi sekarang aman ya.
Kalau yang lalu mereka menggunakan ambulans, ambulans di Puskesmas itu dimanfaatkan
untuk mengirim barang narkoba. Jadi polisi nggak akan razia karena dia, dia, rotator dia
nyalakan tuit, tuit, ya sudah, polisi lanjut, gitu ngga tau di dalamnya itu adalah narkoba
sekarang, karena udah ketangkep sama kita, berubah, pengirimannya menggunakan gojek.
Jadi saya selalu berubah Bapak Ibu sekalian maka sekarang pengirimannya juga
sekarang dengan menggunakan pengiriman-pengiriman yang resmi tidak seperti kemarin
kompresor apa peralatan meibuler, alat-alat kosmetik, bahkan makanan, itu dikirim resmi tapi
dalamnya, isinya, dicampur dengan narkoba. Jadi memang, memang kita berkembang terus
Bu, berkembang terus dalam modusnya itu. Jadi kami ini harus kreatif bu, mengikuti
perkembangan-perkembangan itu terutama Pak Deputi Berantas ini, termasuk Deputi Cegah
ya Bu, termasuk hoax itu. Jadi kita itu terus mengikuti perkembangan-perkembangan modus
operandi yang dilakukan oleh jaringan ini.
Nah, ini pencegahan juga begitu perkembangan para narkotik itu harus kita
sosialisasikan bahkan tahun ini kita mencetak Bapak Ibu sekalian, gambar yang akan kita
sebarkan ke seluruh sekolahan dari tingkat SD sampai SMA bahkan mahasiswa di sekolah-
sekolahan perguruan tinggi, tentang jenis dan macam barang narkoba. Ini sudah kita buat
sekarang dengan anggaran 2017 ini akan kita sebarkan ke seluruh Indonesia. Kalau dengan
tadi Pak, dengan jalur keagamaan Pak, kami itu sudah membuat buku Pak, buku dakwah baik
itu dari agama Islam, Kristen, Protestan, Budha, Hindu, Budha, itu sudah kita bikin Pak
karena selama ini kan kami liat efektif bilamana itu disampaikan dalam ceramah-ceramah
agama. Ini sudah kita lakukan pak, dan kita sebarkan, termasuk tadi yang kami sampaikan
buku-buku, pelajaran tentang narkoba yang dimasukkan dalam kurikulum tadinya
pemahaman kami sekarang masuk kedalam muatan lokal sehingga pemahaman dari tingkat
SD, SMP, SMA sudah tahu Pak bahaya narkoba sehingga pemahaman ini melekat terhadap
setiap individual manusia Indonesia.
RDPU KOMITE III DPD RI DENGAN KEPALA BNN MS II TS 2016-2017
RABU, 1 FEBRUARI 2017
40
Kedepan ini yang kita pikirkan karena kalau tidak Pak sekarang dengan alasan,
ketidaktahuan, memang seperti yang di pesantren itu masuknya juga karena anak-anak
pesantren itu tidak mengerti santri-santri itu tidak mengerti bahwa itu narkoba. Begitu
dimasukin ini ada vitamin yang kita kuat melek kalo kita pakai ini, kita bisa zikir sampai
seharian. Dipakai, dipakai benar adanya gitu loh hanya pembuktian yang ada. Terus langsung
bilang, disampaikan kepada Pak Kiainya, Pak Kyai, ini ada vitamin, vitamin, Pak kalau pakai
ini kita bisa kuat melek Pak, zikir, dipakai juga sama Pak Kiainya.
Nah ini kerawanan Pak. Memang sebegitu jaringan ini cara bekerja semua bekerja
secara massif. TNI dicemarin oknumnya, Polri dicemari, semua Pak, aparatur negara ini
berusaha dimasuki supaya kehancuran secara secara ini keseluruhan Indonesia ini betul saya
pernah sampaikan ini di depan presiden bahwa narkotika adalah salah satu bentuk proksuer
dan sudah ditelaah oleh panglima TNI, Kepala BIN, bahwa memang ya karena memang cara
penghancuran negara itu melalui generasinya dan sekarang berhasil penghancuran generasi
melalui narkoba.
Ini memang harus kita tangani bersama bahkan kemarin kami mendatangi 1 tempat
desa di Bali Pak. Saya kaget begitu dateng ke kampung itu karena 62% masyarakatnya
pengguna narkoba dan itu ngaku Pak kepada saya. Pengakuan, bukan katanya. Mereka yang
ngaku, kepala desanya ngaku, dan pemakainya pada itu hadir bicara sama saya, Pak sekarang
hidup kami tidak lepas dari narkoba. Saya pengguna Pak, hari ini pun saya pengguna, wah
mati kita. Saya diam saja, waduh, saya bilang kepada staf saya ada Kapolsek, ada Danramil,
ada waktu Sekda yang dateng, saya bilang, Pak, ini tamparan buat kita semua ini masyarakat
berani ngaku dia bilang kami tidak tahu. Pak, bagaimana kami bisa keluar dari narkoba ini.
Dia tanya begitu karena, dikala kami mau keluar, pasti kami diperas sama oknum. Kami udah
ngaku Pak, ngaku pake. Kami ingin keluar begitu caranya, malah ditangkap diperas, kami
harus bayar. Maka lebih baik, kami tidak ngaku.
Nah ini permasalahan besar. Itulah pak tadi, kenapa saya ingin Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2009 itu direvisi secara total, karena banyak celah abu-abunya Pak, yang
dimanfaatin oleh oleh anggota, anggota oknum, anggota di lapangan, sehingga ini ajang
untuk mencari uang bahkan nanti assessment bisa diatur, kamu mau saya assessment masuk
rehab atau pidana ini. Ini terjadi Pak ya, di lapangan ini anggota oknumnya, tangkap langsung
bilang, kamu mau saya kenakan rehab atau pidana, ini barang bukti, bisa saya bisa hilangkan
tapi berapa, kamu berani bayar saya, ini fakta, yang harus kita akui.
Nanti tidak selesai di oknum BNN, atau POLRI di oknum kejaksaannya kamu, mau
saya tuntut apa? Pidana atau rehabilitasi ibaratnya kalau orang Jawa, wani piro? Ya kan
nggak selesai disitu, dari oknum pengadilan, kamu saya ketok pidana atau rehabilitasi.
Undang-undangnya dibuat, itu abu-abu maka saya ingin, ingin betul merevisi ini, sehingga
nanti seluruhnya melalui peradilan, yang Bapak sampaikan tadi, harus melalui peradilan,
sehingga yang memutuskan itu, hakim. Rehabilitasi nanti akan dilaksanakan, bilamana sudah
ada putusan hakim. Kalau memang dia hukuman di lapas, maka rehabilitasi dilakukan di
lapas. Kalau dia tidak ditahan maka, rehabilitasi dilakukan di lembaga rehabilitasi yang di
BNN.
Jadi jelas Pak, sekarang ini nggak ada, kejelasan semua, kan gitukan. Maka saya
bilang, kita harus lakukan perubahan-perubahan ini sehingga tidak ada lagi celah abu-abu
yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum, sehingga program pemerintahan negara ini, nggak
berhasil Pak, kalau undang-undangnya sendiri tidak memayungi itu. Nah, ini yang sekarang
kita lakukan.
RDPU KOMITE III DPD RI DENGAN KEPALA BNN MS II TS 2016-2017
RABU, 1 FEBRUARI 2017
41
Jateng Bu, terima kasih, saya juga sudah kerja sama dengan Pak Gubernur dan saya
bangga dengan Jateng karena Jateng itu merespon sangat luar biasa hampir, hampir banyak
Bu, Jateng itu membuat respon termasuk para bupatinya bahkan suatu ketika ada salah satu
bupati, mengundang saya dadakan Pak 3, 3.000 personilnya atau karyawannya diapelin
padahal apel khusus, ngga ada yang tahu, apel 17, stop abis ini ada kepala BNN, tinggal
ditempat, kita sudah diposisi-posisi keliling untuk melakukan tes urine, ya alhamdulillah
cuman dapet 5, dari segitu banyak. Lumayan berarti ada masih. Nah ini, ini suatu wujud
kepedulian ya Pak, Pak Gubernur Jateng juga, kemarin Bu kami terima kasih, Pak Gubernur
Jateng karena selama ini kami kan, di BNP nggak punya kantor, pinjem, pinjem, pinjem,
berubah, berubah terus. Sekarang punyanya pemerintah provinsi Bu, yang kita tempati.
Kemarin saya ke Jateng, saya minta kepada Pak Gubernur, Pak Gubernur, Bapak kan
termasuk yang menjadi perhatian khusus kepada narkoba. Nah kantor ini kalau boleh, nggak
usah dipinjamkan lagi Pak, kepada BNN hibah. Wah, langsung dihibahkan Pak.
Alhamdulillah, tanah dan bangunannya diserahkan oleh, provinsi Bu ya ini kerja sama kita
lakukan semua Pak, sudah kementerian lembaga sudah kita lakukan. MoU dibeberapa,
termasuk pengusaha-pengusaha kita lakukan, kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat juga
sudah.
Untuk kerjasama dengan luar negeri kita banyak sekali Pak Bu, bahkan kemarin kita
terakhir juga kita ke Columbia, Amerika, ke Peru, Meksiko, kita New Zealand, China bahkan
yang terakhir ini juga kita ke China. Saya berpikir begini pada saat itu narkoba terbesar itu
disuplai dari China. Saya berpikir wah ini harus dihancurkan di sana dihentikan di di China-
nya. Saya bertemu dengan tim kebetulan beberapa deputi saya ikut, dengan maksud kita
menghentikan di sanalah.
Ternyata kebijakan negara itu beda Pak dengan kita, dia bilang saya membuat
prekursor itukan untuk obat, jadi yang salah yang menyalahgunakan dan kesalahan
pemerintah China adalah bagaimana masyarakatnya semua berbuat produktif, membuat
bahan peledak boleh, membuat senjata api boleh, membuat apa saja boleh, kecuali membuat
kejahatan yang tidak boleh. Itu pemerintah China, sehingga home industry yang dikuasai
pemerintah hanya 38 % dari masalah prekusor yang 62 % milik masyarakat. Jadi kalau mau
beli berapa pun kita jual.
Beliau menyampaikan kepada saya ibarat kami mebuat silet Pak, silet itu untuk cukur
sekarang Bapak beli silet dari saya, Bapak pakai untuk bunuh. Apa saya yang salah? Wah
bener juga kata saya ya kan. Akhirnya kami hanya bisa bekerja sama dengan China Pak
adalah intelijen, informasi. Bahkan China menawarkan termasuk Colombia beberapa negara
menawarkan untuk kehadiran anggota BNN di negara itu, melalui kedutaan. Mereka bersedia,
kita terima kasih, persoalannya anggaran untuk itu tidak ada.
Jadi, terbatas lagi dengan anggaran maka kita gelap lagi Pak. Balik lagi kegelapan
lagi, padahal kita sudah punya celah sebenarnya, karena tadi keterbukaan Colombia dengan
pengalamannya, Mexico dengan pengalamannya, Amerika dengan pengalamannya, termasuk
China dan lain-lainnya, Thailand semua rata-rata sudah memberikan lampu hijau untuk kita
ada di situ, tapi memang kita tidak terdukung dengan anggaran. Maka ini belum bisa kita
laksanakan. Maka sampai sekarang suplai 11 negara itu tetap saja terjadi Pak, karena kita
tidak tahu Pak gelap. Kapan mereka masuk, dengan cara apa kita tidak tahu Pak. Tiba-tiba
RDPU KOMITE III DPD RI DENGAN KEPALA BNN MS II TS 2016-2017
RABU, 1 FEBRUARI 2017
42
masuk saja melalui pelabuhan tikus. Ini yang sekarang kita tangani bersama-sama. Kemarin
Kepri, tadi juga dapat. Kemarin Medan Jawa Tengah juga dapat. Terus memang kita terus
menerus tapi ya kalau kita ya tadi sekali lagi kita hanya dihadapkan dengan keterbatasan,
maka hanya sementara, kemampuan BNN itu hanya sementara, setelah itu pasti
terkontaminasi karena anggota yang di lapangan ini, Bapak-ibu sekalian, dia sudah berkorban
luar biasa mengikuti satu jaringan ini paling cepat satu bulan, paling cepat satu bulan dan dia
tidak boleh lepas dari jaringan itu. Dia harus melekat terus di tempat itu, tidak boleh pulang.
Tidak boleh meninggalkan barang satu detik pun.
Nah, sementara dukungan anggarannya tidak ada Bu, untuk itu. Hanya tadi,
pengabdian yang terbaik. Nah ini, abdi negara, hanya itu saja yang tertanam. Tapi setelah itu
ya sudah. Itu tidak boleh terjadi. Saya sampaikan juga kepada menteri keuangan kemarin,
kepada Pak Pres saya sampaikan, Pak mohon dukungannya Pak, ini pemahaman Pak. Kita
kalau melihat sesuatu harus utuh tidak sepotong, karena kalau kita hanya melihat kulit
luarnya, hanya sementara tampaknya itu tapi kita harus lihat itu, inilah permasalahan.
Bahkan, kemarin anggota kami ada yang ditikam sama, saking semangatnya anggota
kami menangkap bandar, dia dilawan, ditikam. Dia karena semangatnya tanpa senjata,
langsung ditangkap. Dia nggak memperhitungkan bahwa jaringan atau bandar itu punya
senjata, ditikam anggota untung nggak mati. Tuhan masih melindungi dia. Tapi memang
kemarin malah dibalik. Anggota saya yang melakukan penindakan di lapangan malah
dijadikan tersangka. Wah, inikan kacau-kacau saya bilang gitu.
Di Samarinda saya sudah sampaikan kemarin Pak Kapolda, jajaran kepolisian, tolong
menjadi atensi. Jadi jangan takut kalau kita protes sama bandar, kelompok bandar, karena
bandar itu membiayai masyarakat untuk memobilisasi melawan aparat atau penegak hukum.
Jadi seperti ini yang terjadi di kita. Termasuk di beberapa daerah. Lampung kita intradiksi
kerjasama, sekarang kita terus melakukan upaya-upaya termasuk perlengkapan sarana
prasarana termasuk juga di Sumbar, ya Sumatera Barat ini juga menjadi atensi kami karena di
sana kelihatannya tenang ternyata, wah, luar biasa di pedalaman-pedalaman itu banyak sekali.
Anak kepala BNN baru sudah kami berikan pemahaman arahan untuk bagaimana
melaksanakan itu dengan memadukan kekuatan yang ada di kewilayahan termasuk
masyarakat setempat.
Memang kalau rehabilitasi Bu, dimana-mana kita belum bisa terpenuhi gitu. Hanya
beberapa tempat saja. Sultra juga demikian, Pak. Memang Sultra juga luar biasa serangannya,
karena dari darat maupun laut. Keterbatasan, sangat terbatas Pak, Sultra ya, di sana kepala
BNP-nya baru juga. Kita ajukan nanti, kita akan berikan kekuatan Q9. Sekarang Q9 atau
anjing itu sudah siap untuk didorong hanya wilayah yang belum siap karena itu tadi, anjing
itu Bapak-ibu sekalian impor. Jadi kandangnya harus terbuka, udaranya cukup, kendaraan
unutk mobilisasi harus pakai AC. Kalau tidak pakai AC begitu sampai TKP anjingnya yang
lemas, bahkan kalau anjingnya lambat, mati. Tapi sudah karena memang itu sudah terjadi,
sekarang sedang saya rawat, masuk saya breeding. Jadi nanti saya kawinkan turunannya lahir
di Indonesia, Indo, Indo. Kalau Indo lebih bagus, di mana-mana kalau Indo lebih bagus.
Maka nanti akan kita latih, next kedepan anjing-anjing ini akan lebih baik, andal daripada
induk-induknya atau pejantan-pejantannya. Memang harus kita mulai Bu, walaupun memang
sulit tidak mudah, seperti membalik telapak tangan.
RDPU KOMITE III DPD RI DENGAN KEPALA BNN MS II TS 2016-2017
RABU, 1 FEBRUARI 2017
43
Tadi untuk NTT ya, wah kami paham betul NTT Pak dan kami sudah kemarin Pak
Kapolda sudah, dengan kepala BNP-nya kami sudah sampaikan pintu gerbang, pintu
masuknya dan Australia itu juga di-supply salah satunya juga dari NTT. Jadi NTT itu
bergerak dari Papua, masuk NTT, terus Bali juga ada. NTT itu juga bisa lari ke Bali atau
langsung ke Australia, Pak. Ah, besok kita juga bicara kerjasama dengan Australia. Besok
delegasi Australia Bapak-Ibu sekalian datang ke Indonesia, kontingennya banyak 38 orang
akan datang ke Indonesia untuk kita bicarakan kerjasama termasuk masalah narkotika. Maka
di Australia ini di-supply dari Indonesia kemarin 60 kg, 60 kg Australia kemasukkan narkoba
itu dari Indonesia, dari Yogya dan Bali. Yogya, kita tidak memperhitungkan Pak, tiba-tiba
Yogya itu men-suplly ke Australia. Australia ribut, bakan mereka sama kita protes, kenapa
kok BNN tidak serius menangani.
Padahal kita menangani ton-tonan diam-diam saja kita. Protes sama negara-negara
pen-supply. Australia baru dapat dari kita sudah protesnya luar biasa dan ini banyak Pak,
Bapak-ibu sekalian. Maka kemarin kita buktikan kepada presiden pada tanggal 9 November
yang lalu kita memusnahkan operasi 2 bulan. Dua bulan saja kita bisa menghasilkan 422 kg
sabu, 412 kg ganja, 323 ribu pil happy five, 190 ribu ekstasi. Itu baru operasi dua bulan,
karena operasi Pak. Kalau kita nggak operasi, lolos tuh yang sekian banyak. Dan waktu
presiden tanya kepada saya, Pak Buwas ini yang dimusnhkan nilainya berapa? Saya
sampaikan presiden, Pak kami tidak pernah menyampaikan soal nilai, karena apa Pak.
Nilai ini akan memicu orang untuk berbuat, untuk menjual narkoba karena besar. Tapi
yang paling penting adalah penyelamatan nyawa. Nyawa ini tidak bisa dihargai dengan
berapapun walaupun satu nyawa. Tapi yang jelas Pak, kita sudah ratusan ribu manusia yang
kita selamatkan pada hari ini. Tapi kalau Bapak mau tahu nilainya yang pada hari ini kita
musnakhkan, 1,8 trilyun saya sampaikan. Bapak-ibu sekalian bahwa kita ini tiap bulan, BNN
ini rata-rata memusnahkan Rp. 100.000.000,00 eh Rp. 100.000.000.000,00 dari sitaan kita,
rata-rata satu bulan. Tapi bukan karena besarnya nilai sebenarnya penyelamatan generasi ini
kalau lolos, itu yang selalu saya sampaikan. Maka kita harus benar-benar serius menangani
narkoba karena memang setiap kita dapat pasti puluhan kilo. Tahun kemarin ya ini sekarang
dapat lagi di Kepri, Medan. Kemarin 50 kg di Medan.
Jadi kalau kita telusuri sampai hari ini pun, anggota kami masih bekerja yang di
lapangan ini orang tidak pernah tahu, bagaimana susahnya dan kerja kerasnya anggota yang
di lapangan. Saya kadang-kadang tidak tega melihat anggota kami, ya karena pertaruhan dia
jelas-jelas pertaruhan nyawa. Dan luar biasa dia berkorban untuk tidak bertemu keluarga, tapi
kalau berhasil ya biasa-biasa saja karena itulah tugasnya.
Nah, ini yang kemarin saya sampaikan kepada Pak Presiden. Pak, perlu dapat reward
dan perlu dapat dukungan, maka TPPU ini bagaimana hasil TPPU ini diberikan kepada
anggota-anggota yang melaksanakan tugas di lapang. Sehingga dia termotivasi bahwa
pekerjaan saya tidak sia-sia dan ini uang halal karena pekerjaan saya, harus termotivasi
anggota di lapangan.
Tadi Pak, kerjasama di luar negeri sudah kami sampaikan. Kami juga kalau soal tes
urine kami juga sudah bekerja sama dengan kementrian lembaga bahkan kemarin menteri PU
dalam melakukan rapat secara keseluruhan di pusat. Tiba-tiba kami dipanggil untuk tes urine.
Ada yang, berapa jumlahnya kemarin yang melarikan diri Pak, 100, 200 anggotanya
RDPU KOMITE III DPD RI DENGAN KEPALA BNN MS II TS 2016-2017
RABU, 1 FEBRUARI 2017
44
menghindar dari pemeriksaan, berarti indikasinya mungkin 200 itu positif gitu ya. Sehingga
Pak Menteri kemarin panggil lagi yang 200 yang nggak hadir. Dipanggil ditestnya bukannya
urinee, darah dan rambut. Pak Menteri itu komitmen, Pak Menteri PU.
Jadi sudah terjadi Bapak-ibu sekalian, bahwa komitmen ini sudah terjalin di
kementrian-kementrian. Hanya kadang-kadang ada beberapa menteri yang merasa tidak
penting masalah narkoba. Tapi terus saya kasih masukan, karena tidak ada gunanya kita
membangun negara ini manakala masalah narkotika tidak selesai, karena ke depan tidak
mungkin bisa membangun negara ini dengan generasinya yang adalah generasi yang
pengguna narkoba.
Dari Pak Stefanus, dari Manado, Pak. Ya kami sudah bekerja sama sampai hari ini
dulu Kepala BNP yang lama juga bagus Pak, sekarang saya pindahkan Kalteng karena
Kalteng merupakan atensi kami Pak. Kami pernah tugas di Palangkaraya juga. Wah itu
dengan tenangnya narkoba di sana berkembang. Pak gubernurnya juga atensi bahkan sampai
berkomitmen yang nembak dikasih duit. Kalau kaki satu 25 juta, kalau kaki dua 50 juta dan
itu sungguhan Pak. Saya diam saja, Pak Buwas bagaimana? Ya sudah itu kan komitmen
Bapak. Yang diuntungkan kan anggota saya, anggota saya jadi semangat, giat. Tapi saya
pesan sama anggota saya, jangan karena itu lu tembak-tembak, saya bilang gitu kan. Tapi
memang betul-betul mengungkap jaringan ini tuntas gitu. Dan alhamdulillah Pak, kami
didukung dengan Bapak Presiden yaitu dengan persenjataan.
Kami sudah mendapatkan dukungan itu dan dalam waktu dekat kita akan bagikan ke
seluruh jajaran untuk melakukan tindakan tegas dan keras terhadap jaringan atau bandar-
bandar ini. Namun demikian kami juga tetap berhubungan dengan aturan undang-undang
yang berlaku, jadi supaya tidak serta-merta anggota bisa main tembak. Nah kami tidak-ikut.
Bapak-Ibu sekalian dan perkembangan penelitian kami Pak, narkoba itu keterbatasannya itu
adalah masalah laboratorium. Laboratorium kami ini tidak mampu untuk mendeteksi jenis
narkoba baru. Karena memang keterbatasan kemampuan, maka kami kedepan berpikir bahwa
laboratoium narkoba itu perlu dibangun karena pasti akan berkembang dan laboratorium
narkoba hanya ada di BNN. Nah, ini sudah kita ajukan bahwa nanti di PUS di BNN pusat ini
ada laboratorium narkotika nasional sehingga kemampuannya juga punya kemampuan
internasional.
Jadi, kita sama dengan internasional, jadi kita sehingga perkembangan-perkembangan
narkotika yang masuk ke Indonesia mudah diteliti. Sekarang ini tidak mampu Pak. Karena ya
itu, katanya Pak Menkopolhukam yang lama ini laboratorium narkotika BNN kaya warteg,
warteg tegal. Karena beliau bingung masuk, cuma segini nih laboratoriumnya? Ya cuma ini.
Begitu kita kemarin dapat anggaran untuk meningatkan kemampuan, kita harus membeli alat.
Tapi tempat untuk menyimpan itu tidak ada, karena tempatnya hanya kecil, tempat pinjaman.
Maka kita tidka bisa laksanakan, maka sekarang kami membangun fisiknya dulu
laboratorium narkotika nasional yang akan kita bangun di Lido rencananya. Nah, setelah itu
kami akan tingkatnya kemampuannya, peralatannya sehingga besok perkembangan narkotika
ini bisa kita terus tangani, nah ini ke depan.
Kemudia dari Babel Pak, terima kasih atensi dari Babel. Kebetulan ini Pak Sestama
ini mantan Kapolda sana, maka ditarik ke sini supaya bisa ikut membantu saya dalam
penanganan narkoba. Memang kita juga, Pak, menangani daerah termasuk di Babel, Babel
RDPU KOMITE III DPD RI DENGAN KEPALA BNN MS II TS 2016-2017
RABU, 1 FEBRUARI 2017
45
juga kerawanannya juga luar biasa. Kita juga sudah melakukan advokasi, segala macam,
pencegahan di sana termasuk penelusuran jaringan di Babel. Babel ini karena masalah
tambang juga besar maka masyarakat pekerja tambang juga sudah banyak beredar pakai.
Di Kalimantan hampir seluruhnya Pak pegawai-pegawai perkebunan dan tambang
batu bara itu semua pakai Pak dan beredar luar biasa karena uangnya cukup untuk membeli
cuku dan sarananya cukup. Nah, ini kerawanan yang sangat luar biasa karena hampir seluruh
wilayah. Karena kami juga mengantisipasi dengan masalah penerbangan. Nah kemarin kami
keras betul terhadap masalah penerbangan, karena pilot ini rupanya bandel. Dia tidak mau tes
saat sebelum terbang akhirnya kita paksa mau tapi harus hanya sampel saja. Jadi kita acak
saja.
Ternyata saya dapat informasi dari pramugari Pak Buwas, karena kami selalu
membangun jaringan itu. Pramugarinya bilang Pak Buwas kalau mau tes pilot kami jangan
sebelum terbang. Karena dia pakai di atas pesawat. Saya kaget apa iya. Akhirnya kami dapat
informasi waktu itu kepala BNP bilang salah satu. Coba pesawat ini begitu turun kamu tes
pilotnya. Betul Bu, positif. Berarti informasi itu benar. Makanya saya bilang kemarin kepada
Pak Menteri Perhubungan, bilang Pak jangan kasih peluang. Pokoknya mau berangkat dan
turun wajib.
Ya ini fakta yang kita temukan, karena pilot-pilot muda ini masih senang dugem kalau
lagi off, rata-rata dugem. Dia secara ekslusif ada tempat khusus dan dia menggunakan itu juga
dengan tenang karena tidak mudah disentuh. Yang lebih parah lagi bahkan sekarang menjadi
budaya dikalangan pilot karena ada salah satu kendala yang membuat dia pakai. Karena
penggunaan jam terbang pilot itu selalu dilangar oleh perusahaan. Maksimal dalam aturan 9
jam dia harus off. Tapi dia lagi off pun dipanggil, terbang. Akhirnya alasan dari pilot itu
menggunakan setelah kami telisik kami wawancarai alasannya karena itu kami sudah
waktunya istirahat, Pak. Tidak bisa kami pacu dengan menggunakan narkoba. Ini salah satu
alasannya. Maka kita harus benahi secara keseluruhan.
Termasuk kemari masalah TPPU itu, Bu, kenapa bisa, bisa lolos uang ke luar negeri?
Sebelas negara itu sudah tersuplai yang 2,7 ya Pak, 2,7 trilyun itu sudah tersuplai ke 11
negara uangnya. Itu juga karena ada oknum dari bea cukai. Bea cukai mengeluarkan invoice
importir, impor barang yang harus segera dibayar disahkan oleh oknum BI sehingga ditukar
valuta asing sehingga itu ditransfer ke para bandar-bandar di 11 negara 2,7 trilyun. Ini adalah
sebuah sistem yang kita sedang melakukan langkah-langkah penagannya ke depan.
Termasuk juga kemarin kita juga tes urine di masinis kereta api. Ini juga terima kasih
kepada Dirut KAI yang juga beliau menaruh perhatian khusus. Wajib masinis sebelum
berangkat dan setelah berangkat tes urinee. Nah ini komitmen yang terbangun selama ini.
Maka kalau scara keseluruhan semua punya punya komitmen gini, mungkin ada pencegahan
secara massive. Nah ini yang sekarang kita terus bangun Pak. Kita akan bangun terus masalah
ini komitmen dengan kementerian lembaga termasuk dari teman-teman di DPR kami juga
kemarin bicara menyampaikan bahwa perlu Pak supaya kita memberikan contoh keteladanan
kepada masyarakat bahwa kami clear.
Saya juga sudah perintahkan juga kepada Kepala BNP jangan bisa meriksa orang luar.
Sekali-kali di internal diperiksa urinee bahkan kita lakukan semua. Jadi apel-apel hari apa
tiba-tiba periksa urine. Bilamana terbukti sesuai dengan komitmen kita, pecat, keluar. Nah ini
RDPU KOMITE III DPD RI DENGAN KEPALA BNN MS II TS 2016-2017
RABU, 1 FEBRUARI 2017
46
sebagai komitmen kita. Maka ke depan kita terus lakukan ini supaya bagaimana masalah
narkoba ini cepat bisa kita atasi. Bapak-ibu sekalian ini kira-kira yang bisa kami sampaikan
pada kesempatan ini. Terus terang kami juga melakukan pembenahan-pembenahan ke depan
Pak. Sistem evaluasi sistem juga kita mengikuti termasuk teknologi kita sedang pembaharuan
terus kita tingkatkan. Tetapi kita juga melihat keterbatasan keuangan negara. Nah ini yang
selalu menjadi pertimbangan walaupun sekali lagi narkoba tidak bisa ditangani dengan cara
seperti itu, karena jaringannya ini memang mempunyai pendanaan yang luar biasa. Ibarat
uang dia tidak punya seri. Kita buktikan pada saat itu di kala kita menyetujui Freddy
Budiman kita pindahkan dari lapas Salemba ke Gunung Sindur. Kita pikir Gunung Sindur
sudah kita cek Pak, ada CCTV-nya, kita jamer Pak sehingga tidak bisa komunikasi sudah,
stafnya juga luar biasa untuk pengamanan. Freddy Budiman begitu pindah tidak perlu waktu
lama jam 3 dia besok jam 8 pagi dia sudah kendalikan lagi jaringannya. Berarti dia sudah
punya alat anti jamer, dia tembus. Nah alat itu datangnya dari siapa, pasti orang yang
menyampaikan masukkan alat itu.
Nah, itu saya sampaikan ke Pak Menkumhan dan Dirjen Lapas itu fakta yang kita
sampaikan maka narkoba sekali lagi tidak bisa kita anggap enteng. Tidak bisa selalu kita
percaya bahwa sipir-sipir itu selalu clear. Maka tadi Bu dari NTB saya semangat sekali maka
waktu itu memang harus pakai buaya atau pakai singa kalau perlu pakai ikan piranha itu saya
bilang gitu. Jadi kalau dia berenang baru gerak-gerak saja sudah diemut sama ikan piranha,
apalagi kalau berenang langsung ditelan oleh buaya. Kalau buaya kan tidak ada pelanggaran
HAM yang matikan buaya. Polisi kan tidak bisa mengungkap kejahatan buaya. Karena
diperiksa kaya apapun sama polisi tidak akan bisa terungkap karena buayanya diam saja. Ini
Bapak ibu sekalian yang bisa disampaikan mohon maaf bila ada kekurangan namun demikian
kami tetap membuka komunikasi dan masukkan dari Bapak Ibu sekalian. Tentunya ini untuk
pembenahan kita Pak. Terima kasih.
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
PIMPINAN RAPAT: Drs. H. HARDI SELAMAT HOOD (KETUA KOMITE III DPD
RI)
Luar biasa Pak Buwas dan seluruh jajarannya. Setelah ini kita akan menandatangani
kesimpulan dan kesepakatan Rapat Dengar Pendapat Komite III DPD RI dengan Kepala
Badan Narkotika Nasional. Namun kami sampaikan kepada Pak Buwas bahwa para anggota
Komite III pada saat ini mereka telah membuat pernyataan siap sedia bersama BNN untuk
bekerja sama dan pernyataan ini akan disampaikan langsung perorang kepada Pak Buwas
melalui rapat yang istimewa ini.
Sebelum sampai ke arah sana nanti para anggota akan menyampaikan langsung
kepada Kepala BNN, kami minta kepada Ibu Fahira untuk menyampaikan draft kesimpulan
kesepakatan Rapat Dengar Pendapat Komite III DPD RI dengan Kepala Badan Narkotika
Nasional untuk dapat kita sepakati bersama. Dipersilakan kepada Ibu Fahira.
RDPU KOMITE III DPD RI DENGAN KEPALA BNN MS II TS 2016-2017
RABU, 1 FEBRUARI 2017
47
PEMBICARA: FAHIRA IDRIS, S.E., M.H. (WAKIL KETUA KOMITE III DPD RI)
Terima kasih Pak Ketua.
Bismillahirrahmanirrahim.
Kesimpulan kesepakatan Rapat Dengar Pendapat Komite III DPD RI dengan Kepala
Badan Narkotika Nasional Rabu 1 Februari 2017. Setelah mendengar pemaparan dam
melakukan dialog, serta tanya jawab secara intensif antara Komite III dengan Kepala BNN.
Komite III DPD RI memberikan apresiasi kepada Badan Narkotika Nasional dalam
melakukan tugas dan fungsi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran
gelap narkotika dan prekusor narkotika sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang no 35
tahun 2009 tentang narkotika.
Oleh karena itu, guna memaksimalkan tugas dan fungsi BNN dan dampaknya secara
maksimal bagi daerah, Komite III mengharapkan Badan Narkotika Nasional agar melakukan
hal-hal sebagai berikut.
1. Meningkatkan koordinasi dan kemitraan dengan berbagai komponen dan atau
lembaga di tingkat nasional, regional, maupun internasional. Guna optimalisasi
pelaksanaan dan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap
narkotika dan prekusor narkotika P4GN. Khususnya pada generasi muda melalui
berbagai bentuk kerja sama dan atau pelaksanaan program edukasi, penyuluhan,
kampanye, sosialisasi, dan eksistensi. Bagaimana dengan nomor satu Pak? Setuju?
Setuju ya. Kita lanjutkan.
2. Mempercepat pembentukan BNN tingkat kabupaten kota pada wilayah yang belum
terbentuk disertai dengan kelengkapan-kelengkapan kelembagaan BNN secara
infrastruktur dan suprastruktur serta membentuk pos-pos khusus di daerah perbatasan,
bandara, dan atau pelabuhan, yang menjadi pintu masuk peredaran narkoba di
Indonesia. Nomor dua? Oke ya.
3. Mempercepat pembangunan dengan alternatif yang terukur di daerah penghasil dan
kawasan rawan narkoba melalui kerja sama dengan berbagai lembaga pemerintahan
dan elemen masyarakat sampai di tingkat desa. Dengan metode pembinaan
masyarakat bersih narkoba dan penggiat narkoba serta pelatihan life skill guna
meningkatkan kemandirian, partisipasi, serta daya tangkal masyarakat terhadap
bahaya penyalahgunaan peredaran narkoba.
4. Melakukan penguatan secara kualitas dan kuantitas fasilitas rehabilitasi narkoba
secara melakukan pengawasan terhadap lembaga rehabilitasi yang dibentuk dan
dikelola oleh pemerintah daerah dan atau komponen masyarakat untuk memastikan
terpenuhinya tenaga rehabilitasi, metode rehabilitasi, sarana dan prasana layanan
rehabilitasi peccandu narkoba melalui sertifikasi dan akreditasi. Lanjut Pak.
5. Melakukan kerja sama dengan DPD RI dalam upaya menyatukan dan menggerakan
potensi masyarakat seluruh Indonesia untuk mendukung pencegahan dan
pemberantasan penyalahgunaan narkotika di seluruh Indonesia. Disamping itu Komite
III DPD RI menyatakan:
1. Mendukung penuh penguatan kelembagaan menjadi lembaga setingkat
kementerian dan peningkatan anggaran BNN dalam APBN untuk memaksimalkan
RDPU KOMITE III DPD RI DENGAN KEPALA BNN MS II TS 2016-2017
RABU, 1 FEBRUARI 2017
48
tugas dan fungsi BNN dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan
peredaran gelap narkotika dan prekusor narkotika.
2. Sepakat dengan BNN untuk mendorong atau meminta kepada gubernur, bupati,
dan walikota DPRD provinsi, atau DPRD Kabupaten, atau kota untuk mendukung
kelembagaan BNN termasuk membantu pembangunan BNN daerah.
3. Sepakat dengan BNN untuk mengupayakan setiap daerah melaksanakan
Permendagri no 21 tahun 2013 tentang fasilitas pencegahan penyalahgunaan
narkotika agar tingkat pervelensi penggunaan narkotika di Indonesia menurun.
4. Mendukung penggunaan hasil kejahatan tindak pidana pencucian uang yang
berasal dari tindak pidana narkotika, sebagai alternatif dukungan pendanaan bagi
program dan kegiatan BNN yang tidak dianggarkan oleh APBN dengan
memperhatikan sistem dan mekanisme pertanggungjawaban keuangan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PIMPINAN RAPAT: Drs. H. HARDI SELAMAT HOOD (KETUA KOMITE III DPD
RI)
Pak Ketua, ini semuanya setuju. Tinggal satu penambahan dari saya. Entah sudah
kebaca atau belum. Untuk mendukung revisi Undang-undang nomor 35 tahun 2009. Untuk
lebih melakukan penguatan. Pada posisi itu adalah posisi kewajiban kita di Komite III yang
saya kira secara aktif dan itu sudah masuk ke dalam prolegnas. Sesungguhnya akan kita
pastikan untuk mendukung hal tersebut. Boleh kalau boleh berkenan tentu tidak akan
disiratkan secara langsung dalam kesepakatan ini. Selesai apakah dapat disetujui yang telah
kita sampaikan tadi, setuju?
KETOK 2X
Pak Buwas yang saya muliakan beserta jajarannya.
Kebanggan kami pada hari ini adalah keseriusan para anggota untuk bersungguh-
sungguh dengan pihak BNN baik di provinsi kabupaten kota, sama-sama melakukan
pencegahan dan pemberantasan narkoba. Oleh karena itu kami sangat terharu bilamana ada
inisiatif dari para anggota pada hari ini yang hadir ingin langsung menyerahkan
pernyataannya itu kepada Kepala BNN sebelum MoU ataupun kerja sama antara DPD dan
BNN berlangsung yang mudah-mudahan insya Allah pada sidang paripurna pada tanggal 21
Februari kami akan desak untuk dapat dilaksanakan di sidang paripurna. Oleh karena itu kami
mengundang sebelum Kepala BNN menandatangani untuk kesepakatan kami mengundang
para anggota terlebih dahulu. Untuk dapat maju dan menyampaikan secara langsung kepada
BNN dan supaya dapat fotonya dengan Kepala BNN maksudnya.
Yang pertama Ibu Fahira Idris mohon tim media dari lokal DPD untuk dapat siap.
Yang lain mohon tidak berdiri dulu, tetap berada di tempat saja. Kami akan panggil satu
persatu. Terima kasih Bu Fahira, kami lanjutkan yang terhormat senator Dedy Iskandar
Batubara dari Sumatera Utara ada? Kami lanjutkan kepada Bapak Aziz dipersilakan, Bapak
di sana saja tidak apa-apa. Setelah itu kami lanjutkan Bapak Bahar Buasan silakan. Kepada
Pak Buasan silakan. Kami lanjutkan yang terhormat Bapak Delis, silakan.
RDPU KOMITE III DPD RI DENGAN KEPALA BNN MS II TS 2016-2017
RABU, 1 FEBRUARI 2017
49
Sudah, tidak boleh lama-lama kami persilakan Yang terhormat Senator Stefanus
setelah ini. Kami lanjutkan yang terhormat Senator Mervin dari Papua. Kami persilakan
Senator Novita. Kami persilakan Senator Abdulrahman. Kami persilakan Senator Emilia, Ibu
Emil, silakan. Kami persilakan Senator Habib Hamid Abdullah. Coba yang sudah tidak
berada di tempat. Kami persilakan Senator Jabbar Toba ya. Berkasnya sudah ada silakan.
Silakan Ibu Ayu Setelah ini silakan Ibu Baiq Silakan Ibu Suryati Armain. Silakan Senator
Ahmad Sadeli Karim, dan Senator Muslihudin Abdurasyid. Setelah itu Senator Dedi. Silakan
siapa lagi, Senator Novita. Senator Emma Yohana. Bapak Dedi tadi. Ibu Maria silakan.
Silakan bilamana selesai kami mengundang Bapak Kepala BNN untuk dapat maju ke
muka, menandatangani kesepakatan dan sekaligus izinkanlah kami menutup pertemuan ini
dengan mengucapkan Alhamdulilahirabbilalamin.
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
KETOK 3X
RAPAT DITUTUP PUKUL 14.10 WIB