“mengawal stabilitas, bersinergi mempercepat reformasi ... · 1 “mengawal stabilitas,...

1

“Mengawal Stabilitas, Bersinergi Mempercepat Reformasi Struktural”

Yang kami muliakan,

Bapak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia

Yang kami hormati,

Para Pendahulu kami sebagai Gubernur Bank Indonesia

Para Pimpinan Lembaga Negara

Para Menteri Kabinet Kerja dan Pimpinan Lembaga Pemerintah

Ketua, Pimpinan, dan Anggota Dewan Komisioner OJK

Ketua, Pimpinan, dan Anggota Dewan Komisioner LPS

Ketua dan Pimpinan Komisi XI dan Fraksi-fraksi DPR RI

Para Gubernur Kepala Daerah dari Seluruh Indonesia

Ketua dan Anggota Badan Supervisi Bank Indonesia

Para Pimpinan Perbankan dan Korporasi Non-Bank

Para Akademisi, Pengamat Ekonomi, Keuangan dan Perbankan

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam Sejahtera untuk kita semua,

1. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah

SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenan-Nya kita dapat

berkumpul malam ini dalam suasana yang sangat baik. Malam ini

sungguh istimewa, karena kita memperoleh kehormatan atas

kehadiran Bapak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia.

2. Kami menghaturkan selamat datang kepada Bapak Presiden di acara

Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2014. Semoga Allah SWT, Tuhan

Yang Maha Esa, senantiasa melindungi dan menuntun Bapak dan

Bapak Jusuf Kalla dalam memimpin Bangsa Indonesia.

2

Bapak Presiden yang kami muliakan,

3. Perhelatan malam ini adalah sebuah tradisi tahunan di Bank

Indonesia, sejak pendahulu kami, Bapak Radius Prawiro, pertama kali

menyelenggarakannya pada tahun 1969. Acara Pertemuan Tahunan

Bank Indonesia, dari tahun ke tahun memiliki kesamaan pokok

bahasan. Pada acara ini, Gubernur Bank Indonesia, menyampaikan

pandangannya tentang perkembangan, tantangan, prospek

perekonomian, serta arah kebijakan Bank Indonesia kedepan.

4. Kami berharap perspektif yang kami sampaikan malam ini, dapat

menjadi sumbangan pemikiran dalam menyusun langkah bersama,

dengan satu tujuan akhir, yaitu membuat perekonomian kita menjadi

perekonomian yang lebih mensejahterakan.

Bapak Presiden, hadirin sekalian, yang kami muliakan,

<Pendahuluan>

5. Indonesia di abad 21 ini memiliki banyak kesempatan untuk menjadi

sebuah negara yang semakin menyejahterakan. Kita pun telah

bertekad memanfaatkan kesempatan itu dengan bekerja keras dalam

jalinan kerjasama yang saling mendukung. Dengan tekad tersebut,

Bank Indonesia akan terus memperkuat sumbangsihnya bagi

perekonomian nasional.

6. Dalam keseluruhan spektrum kebijakan publik di tanah air, Bank

Indonesia memiliki peran khusus. Kerja kami berfokus pada tiga

elemen penopang kesinambungan pembangunan ekonomi, yaitu (a)

stabilitas moneter, (b) stabilitas sistem keuangan, dan (c)

terselenggaranya sistem pembayaran yang handal.

7. Dalam beberapa tahun terakhir dan ke depan, tuntutan untuk

memperkuat kinerja terkait ketiga elemen penyinambung

pembangunan tersebut semakin kami rasakan. Perekonomian

3

Indonesia saat ini sedang menghadapi lingkungan global yang tengah

mengalami musim pancaroba. Angin instabilitas dari arah haluan

akhir-akhir ini terasa makin kencang. Di tengah lingkungan strategis

yang sedang tidak ramah tersebut, mesin-mesin perekonomian kita

pada beberapa bagiannya perlu diperbaiki dan diperkuat.

8. Oleh karenanya, bersama pemangku kebijakan lainnya, Bank

Indonesia akan terus bekerja keras, agar ketiga elemen

penyinambung pembangunan ekonomi tersebut tetap kokoh di

tengah musim pancaroba perekonomian dunia. Kami juga akan

memperkuat sinergi dengan Pemerintah untuk mempercepat

reformasi struktural, guna meningkatkan efisiensi perekonomian.

Dalam konteks inilah tema pemaparan kami: “Mengawal Stabilitas,

Bersinergi Mempercepat Reformasi Struktural”.

Bapak Presiden, hadirin sekalian, yang kami hormati,

<Lingkungan Ekonomi Global>

9. Kita memahami bahwa globalisasi adalah sebuah arus kuat dalam

peradaban umat manusia yang tidak mungkin ditarik mundur. Di

abad 21, arus globalisasi tersebut selain menguat juga semakin

besar. Dunia semakin menyatu, dalam batas jarak yang mendekat

dan waktu yang memendek.

10. Sesungguhnya, dinamika globalisasi tersebut telah menyediakan

banyak peluang bagi Indonesia. Integrasi yang kuat ke dalam rantai

nilai perdagangan global, merupakan sumber penciptaan lapangan

kerja yang semakin luas dan beragam. Ekonom besar Adam Smith

mengatakan bahwa “division of labor is limited by the extent of the

market”. Dengan kata lain, tanpa akses ke pasar yang lebih besar,

penciptaan lapangan kerja yang lebih beragam (division of labor)

dapat terhenti. Globalisasi juga membuka peluang untuk

4

mempercepat alih teknologi dan membangun skill-set modal

manusia, yang merupakan prasyarat bagi peningkatan kapasitas dan

kapabilitas dalam memasok pasar dunia.

11. Namun tidak dapat dipungkiri, dalam globalisasi juga melekat

tantangan dan ekses yang perlu dimitigasi. Integrasi ke dalam

perekonomian global menyebabkan perekonomian domestik lebih

terbuka terhadap risiko guncangan eksternal. Keterkaitan yang

semakin kuat menyebabkan gejolak di satu belahan bumi dapat cepat

merambat ke belahan bumi lain. Ini dapat kita cermati dari frekuensi

krisis global yang semakin sering, dengan siklus yang memendek

dalam dua dekade terakhir ini.


12. Dalam beberapa tahun ke depan perekonomian domestik kita yang

telah semakin terintegrasi ke dunia, akan menapaki jalan terjal dan

bergelombang. Tantangan eksternal ke depan, akan tidak ringan dan

sarat kejutan. Memang, ekonomi global terlihat mulai pulih, namun

dengan laju pertumbuhan yang masih terlalu rendah dan sangat

rentan.

13. Meskipun Amerika Serikat sebagai lokomotif ekonomi dunia mulai

menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang konsisten, tren

pertumbuhannya menurun dibanding sebelum krisis global. Bersama

dengan “new normal growth” di Amerika Serikat ini, pemulihan

ekonomi di kawasan Eropa dan di Jepang masih terbilang rapuh.

Ancaman deflasi masih membayangi kedua perekonomian tersebut.

14. Di tengah masih belum berimbangnya kinerja ekonomi negara maju,

Tiongkok sebagai salah satu penopang ekonomi global tumbuh

melambat. Perlambatan ekonomi Tiongkok, sebagai “sentra

5

manufaktur global” ini perlu kita waspadai, karena dapat berlangsung

lama dan berdampak besar ke perdagangan dunia.

15. Konstelasi global sampai penghujung 2014 tersebut menandakan,

bahwa ekonomi dunia saat ini, dan mungkin sampai tahun depan,

masih terbang dengan satu mesin, yaitu mesin pertumbuhan Amerika

Serikat, yang kekuatannya pun sedang menurun. Dampaknya telah

kita rasakan, berupa menguatnya persaingan memperebutkan pasar

ekspor global.

Bapak/Ibu dan hadirin sekalian yang kami hormti,

<Perkembangan Ekonomi Domestik>

16. Pemulihan ekonomi global yang masih terbatas dan sarat

ketidakpastian, menyebabkan pertumbuhan ekonomi domestik di

2014 masih mengalami penurunan, melanjutkan tren sejak 2013.

17. Ekspor kita menurun tajam akibat melemahnya permintaan dari

negara-negara mitra dagang utama, dan merosotnya harga

komoditas ekspor berbasis sumber daya alam (SDA).

Konsekuensinya, pertumbuhan ekonomi di sebagian besar provinsi,

yang perekonomiannya berbasis ekspor produk ekstraktif, terutama

di Sumatera dan Kalimantan, juga menurun drastis.

18. Lebih dari itu, lemahnya ketahanan energi menyebabkan kebutuhan

energi tidak dapat dipenuhi dari dalam negeri, sehingga kita masih

terus mengimpor. Ketahanan energi yang lemah ini juga telah

menyebabkan Pemerintah perlu menyesuaikan harga BBM di 2013,

untuk menjaga kesinambungan fiskal. Ini kemudian memicu inflasi

yang tekanannya masih kita rasakan sampai awal 2014.

19. Struktur produksi kita yang rapuh ditengah tekanan eksternal,

membuat laju pertumbuhan ekonomi nasional terkendala oleh defisit

neraca transaksi berjalan, yang saat ini sudah berlangsung tiga

6

tahun. Akibatnya, depresiasi kurs menjadi tak terhindarkan, dan

bahkan diperlukan, untuk memastikan defisit tersebut tidak

membesar dan perlambatan ekonomi terkendali. Sejak Mei 2013

sampai mid-November 2014, kurs telah terdepresiasi sebesar 25.5%.

Bapak Presiden, hadirin sekalian yang kami hormati,

<Tantangan Perekonomian Kedepan>

20. Dengan tantangan ke depan yang tidak ringan, terdapat urgensi

untuk mempersiapkan diri. Salah satu tantangan yang menanti di

depan mata adalah risiko turbulensi di pasar keuangan global, yang

dapat dipicu oleh kenaikan suku bunga di Amerika Serikat, the Fed

fund rate. Cepat atau lambat, sebagaimana yang diperkirakan oleh

banyak pihak, normalisasi kebijakan tersebut akan terjadi.

21. Kenaikan suku bunga di Amerika Serikat, sekecil apapun, akan

mengubah keseluruhan konstelasi geo-moneter. Penilaian ulang

terhadap risiko investasi dan valuasi aset finansial di pasar global

yang akan mengikuti kenaikan the Fed-fund rate, dapat memicu

pergeseran penempatan investasi portofolio lintas negara. Sebagai

akibatnya, likuiditas dolar AS dapat mengetat terutama di negara-

negara dengan fundamental ekonomi yang lemah. Bagi Indonesia,

normalisasi kebijakan moneter di Amerika Serikat dapat berimplikasi

pada berkurangnya aliran modal masuk, yang selama ini telah

memberi manfaat bagi pembiayaan fiskal dan defisit neraca transaksi

berjalan.

22. Selain dari pada itu, kami pun melihat masih mengemukanya

kerentanan-kerentanan tambahan di tingkat mikro. Pertama adalah

tingkat utang luar negeri korporasi yang semakin membesar, namun

sebagian besarnya belum terlindung dari risiko gejolak kurs. Kedua

adalah adanya akumulasi modal portofolio oleh investor luar negeri

7

pada obligasi negara yang sudah sangat besar, dan ini dapat dengan

mudah mengalir keluar serta memicu gejolak kurs ketika terjadi

guncangan dari eksternal. Terlebih, pasar keuangan kita yang

dangkal dapat memperbesar gejolak tersebut ketika efek rambatan

terjadi.

23. Disamping tantangan tersebut, kami mencermati pula adanya

tantangan struktural di sektor riil, berupa kelemahan pada struktur

produksi domestik. Selama ini, ketergantungan kita yang tinggi pada

ekspor SDA bernilai tambah rendah telah membuat pertumbuhan

ekonomi rentan terhadap fluktuasi harga. Selain itu, kemampuan kita

untuk mengekspor barang bernilai tambah tinggi, baik dengan

memanfaatkan faktor produksi domestik maupun dengan impor

barang antara, juga masih sangat lemah.

24. Sebagai negara berkembang, kita menyadari bahwa defisit teknologi

menyebabkan kita masih harus mengimpor barang modal dan barang

antara. Namun, impor teknologi tersebut bukanlah kendala jika kita

mampu menjadi sentra produksi bagi manufaktur berorientasi ekspor

pemasok barang-barang bernilai tambah tinggi ke pasar dunia.

25. Kemampuan kita memosisikan diri sebagai sentra produksi dunia

menjadi penting di era Komunitas Ekonomi ASEAN 2015. Di era

tersebut, ASEAN akan menjadi salah satu perekonomian terbesar di

Asia bersama Tiongkok. Di kawasan ini akan terdapat 600 juta

konsumen yang hampir setengahnya adalah penduduk Indonesia.

Perdagangan lintas batas akan semakin terakselerasi bersama

dengan implementasi integrasi ekonomi. Urbanisasi dan kelas

menengah baru akan menjadi penopang permintaan barang high-end

dan jasa yang high-value.

8

26. Adanya mega-trend tersebut, memberi peluang bagi kita untuk

meningkatkan kapasitas dan kapabilitas global industri domestik.

Perusahaan multinasional akan mencari lokasi yang efisien dan

menguntungkan sebagai basis produksi di kawasan. Fenomena

offshoring ini semakin terlihat terutama karena meningkatnya biaya

tenaga kerja di Tiongkok. Kemampuan kita untuk menjadi lokasi

produksi manufaktur global dapat menjadi tiket untuk berperan besar

di ASEAN. Posisi ini akan mempercepat transisi ke negara maju dan

menghindari middle income trap. Untuk itu, kecepatan kita

membangun lingkungan pendukung bagi peningkatan daya saing

Indonesia sebagai sentra produksi menjadi kunci.

27. Oleh karena itu, kami menyambut baik dan mendukung sepenuhnya

tekad “Kabinet Kerja”, dalam mempercepat langkah reformasi

struktural untuk membangun lingkungan pendukung yang lebih kuat

bagi investasi. Perbaikan efisiensi perekonomian secara keseluruhan

akan menjadikan Indonesia sangat menarik, tidak hanya karena

ukuran pasar domestik yang besar, tapi juga sebagai basis produksi

global.

28. Dalam kaitan itu kami berbesar hati dan mencatat, bahwa langkah-

langkah strategis dan taktis telah dipercepat oleh Kabinet Kerja pada

simpul-simpul reformasi struktural yang mendesak. Simpul-simpul

tersebut antara lain penguatan konektivitas fisik, terutama maritim

dan integrasinya dengan konektivitas darat seperti kereta api, serta

penguatan konektivitas digital. Perbaikan pada simpul-simpul ini

kami yakini akan secara signifikan menurunkan biaya logistik,

sehingga dunia usaha dapat lebih berdaya-saing di pasar global, dan

pemerataan efisiensi biaya di seluruh nusantara dapat tercapai.

29. Kami juga mencatat langkah-langkah percepatan reformasi struktural

untuk menurunkan tingkat risiko mikro dunia usaha. Dalam kaitan ini

9

kami meyakini, bahwa iklim investasi di seluruh pelosok negeri akan

lebih baik kedepannya sebagai buah dari perbaikan pada (i)

kemudahan berusaha, (ii) kualitas layanan publik serta tata

kelolanya, dan (iii) penguatan kualitas SDM di birokrasi.

30. Namun yang tidak kalah penting adalah, upaya Pemerintah untuk

melakukan reformasi di bidang fiskal. Subsidi yang berbasis produk

selama ini telah mengurangi kesempatan untuk memperkuat modal

dasar pembangunan. Pembangunan kualitas SDM, infrastruktur,

kapasitas inovasi dan kelembagaan, yang merupakan modal dasar

untuk naik kelas ke negara maju, menjadi tersandera oleh subsidi

yang kurang tepat sasaran. Oleh karenanya, kami mendukung penuh

langkah Pemerintah untuk mengalihkan anggaran subsidi BBM ke

people-based subsidy dan memperkuat pembangunan infrastruktur.

31. Sementara itu di sektor keuangan, kami masih melihat adanya

tantangan struktural yang juga perlu segera dibenahi. Saat ini, kami

mencermati kurang tersedianya alternatif pembiayaan dalam

perekonomian, sehingga kita tertinggal jauh dibanding negara lain di

kawasan. Struktur pasar keuangan kita belum terdiversifikasi dan

peran pasar modal sebagai sumber pembiayaan investasi, belum

signifikan.


<Respon dan Capaian Kebijakan 2014>

32. Di tengah dinamika ekonomi dan pasar keuangan global yang sarat

ketidakpastian dan menyimpan banyak risiko, Bank Indonesia sejak

pertengahan 2013 secara konsisten telah menerapkan kebijakan

moneter bias ketat. Stance ini diperlukan untuk memastikan

tercapainya sasaran inflasi, memitigasi dampak lanjutan kenaikan

10

harga BBM pada Juni 2013, menjaga kepercayaan pasar, serta

mengendalikan defisit transaksi berjalan.

33. Di penghujung 2014 ini, sejumlah indikasi awal perbaikan ekonomi

mulai tampak. Ditengah kondisi moneter yang ketat, stabilitas sistem

keuangan tetap terjaga. Non-performing loan perbankan berada pada

tingkat yang rendah sebesar 2.3% dari total kredit per September

2014. Permodalan berada pada posisi yang memadai dengan CAR

sebesar 19,4%, dengan pertumbuhan kredit mencapai 13,2% (yoy).

34. Kebijakan berorientasi stabilitas, telah mempertebal keyakinan

investor global tentang kualitas kebijakan ekonomi makro Indonesia.

Ini tergambar dari derasnya arus masuk investasi portofolio, yang

selama Januari sampai dengan pertengahan November 2014

mencapai Rp 177.75 triliun. Jumlah itu jauh lebih besar dibandingkan

keseluruhan tahun 2013 yang hanya tercatat Rp 35.9 triliun. Aliran ini

menjaga gairah investasi di pasar saham dan Surat Berharga Negara

(SBN). Persepsi risiko terhadap Indonesia di pasar keuangan dunia

pun terus membaik, seperti ditunjukkan oleh Credit Default Swap

yang menurun drastis, dari 303 bps pada Agustus 2013 menjadi 142

bps pada pertengahan November 2014.

35. Bersama aliran investasi langsung, aliran investasi portofolio tersebut

telah menopang surplus Neraca Pembayaran Indonesia, sehingga

kecukupan cadangan devisa tetap terjaga. Sampai Oktober 2014

cadangan devisa mencapai USD 112 miliar, setara dengan 6.4 bulan

kebutuhan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah.

36. Defisit neraca transaksi berjalan sampai Triwulan III/2014 juga sudah

lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2013. Perbaikan

tampak pada nilai bersih ekspor non-migas, ditopang perbaikan pada

ekspor manufaktur dari sentra-sentra industri utama di Pulau Jawa.

11

Sejalan dengan itu, perekonomian DKI Jakarta dan Jawa terlihat

mulai stabil, dan Kawasan Timur Indonesia mulai membaik,

walaupun perekonomian Sumatera masih melambat.

37. Sampai dengan Triwulan III/2014, tingkat inflasi menunjukkan tren

penurunan mencapai 4.53%, lebih rendah dibanding periode yang

sama tahun 2013 sebesar 8.4%. Ini berarti kebijakan moneter bias

ketat yang diperkuat dengan jalinan koordinasi kebijakan dengan

pemerintah, berhasil meredam dampak lanjutan kenaikan harga BBM

pada Juni 2013.

38. Meredanya tekanan inflasi dan surplusnya neraca pembayaran telah

berdampak positif pada pasar valuta asing. Tekanan depresiasi dan

fluktuasi kurs sepanjang 2014 lebih rendah dibandingkan 2013. Ini

didukung pula oleh membaiknya struktur mikro pasar valuta asing,

yang tercermin dari volume transaksi di pasar spot antar bank yang

meningkat dari USD 500 juta per hari menjadi USD 1.5 miliar.

39. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa langkah-

langkah kebijakan yang ditempuh Pemerintah dan Bank Indonesia,

telah berhasil mengembalikan kondisi ekonomi makro kembali pada

“jalur stabilitas”. Capaian ini perlu kita jaga dan lindungi bersama dari

kepentingan-kepentingan “pragmatis jangka pendek”.

Bapak Presiden, yang kami muliakan,

40. Langkah strategis Pemerintah berupa kenaikan harga BBM dan

pengalihan subsidi untuk tujuan pembangunan infrastruktur dan

sosial, yang baru saja ditempuh, dalam jangka pendek memang akan

meningkatkan tekanan inflasi. Namun reformasi tersebut sangat kita

perlukan agar tersedia ruang fiskal (fiscal space) untuk memperkuat

derap laju pembangunan. Oleh karena itu Bank Indonesia

12

mendukung sepenuhnya “langkah tegas” tersebut, yang manfaatnya

akan kita rasakan di tahun-tahun mendatang.

41. Menyusul langkah Pemerintah, Bank Indonesia pada awal pekan ini

menaikkan suku bunga acuan BI rate ke 7.75%. Langkah ini

menegaskan kembali bahwa kami menempuh kebijakan moneter bias

ketat, sebagai langkah pre-emptive untuk memitigasi dampak

lanjutan kenaikan harga BBM pada tekanan inflasi kedepan. Kami

ingin memastikan, bahwa tekanan inflasi akibat kenaikan harga BBM

hanya bersifat sementara, dan laju inflasi serta ekspektasinya

kedepan tetap terjangkar pada kisaran sasaran inflasi 4±1%.

42. Kami meyakini, dengan inflasi dan ekspektasinya yang terjangkar

pada laju yang rendah, tabungan riil dan daya beli masyarakat tidak

akan tergerus, sehingga menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi

dan laju pengentasan kemiskinan yang lebih kuat kedepan.

43. Kebijakan moneter yang kami tempuh adalah juga untuk memastikan

bahwa defisit neraca transaksi berjalan yang sudah berlangsung

selama tiga tahun, tetap terkendali di sekitar 2.5 – 3 persen dari PDB

dan tidak membesar. Defisit neraca transaksi berjalan yang terkendali

sangatlah penting untuk memastikan perekonomian nasional dapat

tumbuh kuat dan berimbang, serta penciptaan lapangan kerja dapat

terus berlanjut.

44. Lebih dari pada itu, melalui langkah “ahead of the curve” ini, kami

ingin memastikan kepercayaan investor -- tentang keseluruhan

konsistensi dan kualitas pengelolaan kebijakan ekonomi makro

Indonesia -- tetap kuat, ditengah semakin dekatnya peningkatan

suku bunga global ke depan. Memelihara kepercayaan investor ini

penting, agar likuiditas global yang mengalir ke pasar saham dan

obligasi kita, terutama obligasi negara, dapat tetap tinggi. Ini pada

13

gilirannya akan mengurangi beban pembiayaan pembangunan

melalui Surat Berharga Negara.

45. Langkah moneter yang telah kami tempuh, selanjutnya akan diikuti

dengan penguatan jalinan koordinasi pengendalian inflasi melalui Tim

Pengendalian Inflasi (TPI) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah

(TPID). Dalam kesempatan ini kami ingin mengapresiasi seluruh

Gubernur Kepala Daerah yang telah menunjukkan komitmen tinggi

dalam mengendalikan tekanan inflasi di wilayahnya masing-masing.

46. Selanjutnya, kami juga melihat bahwa upaya menjaga stabilitas

ekonomi makro perlu didukung oleh prinsip kehati-hatian yang sama

di dunia usaha, terutama yang memperoleh pinjaman luar negeri.

Terkait ini, kami mewajibkan korporasi melakukan lindung nilai

dengan menerapkan aturan hedging ratio dan memelihara kecukupan

likuiditas valas dengan menerapkan aturan liquidity ratio.

47. Dalam kaitan tersebut, pengembangan pasar lindung nilai akan

menjadi salah satu prioritas kebijakan pendalaman pasar keuangan.

Untuk itu, Bank Indonesia bekerjasama dengan Otoritas Jasa

Keuangan (OJK) telah membentuk komite pasar valuta asing,

melakukan deregulasi dan menyederhanakan beberapa ketentuan

guna mempermudah transaksi lindung nilai, mendorong aktivitas

interbank repo, serta menerbitkan market conduct.


<Arah Kebijakan 2015 dan Selanjutnya>

48. Kestabilan ekonomi makro, berupa inflasi yang terjaga pada laju

yang rendah, adalah modal penting bagi pertumbuhan ekonomi

yang lebih kuat di 2015. Kita berharap, kestabilan makro akan bisa

dijaga dan terus dipelihara, sehingga gairah perekonomian akan bisa

kembali ke situasi yang seharusnya.

14

49. Lebih jauh kedepan, kita juga menghendaki perekonomian nasional

semakin bersaing dalam kancah global. Ini karena tekanan

persaingan dari negara-negara yang lebih efisien dan lebih produktif

akan semakin kencang. Kesemuanya itu menuntut kita untuk

konsisten dalam mengambil langkah perbaikan dan mampu

mengadaptasi hal-hal yang merupakan best-practices di dunia.

50. Dalam menghadapi dunia yang semakin kompleks, semakin penuh

persaingan, dan semakin saling terkait, pengalaman dari krisis global

mengindikasikan peran Bank Sentral yang lebih aktif sangat

dibutuhkan. Menyikapi hal itu, Bank Indonesia tidak dapat lagi

bekerja sekadar business as usual, namun perlu bertransformasi dan

membangun keunggulan intinya. Untuk itu, kami telah

mencanangkan program transformasi Arsitektur dan Fungsi Strategis

Bank Indonesia 2015-2024, dengan menetapkan program-program

strategis dalam Tema Policy Excellence, Outstanding Execution,

Institutional Leadership, Motivated Organization, dan State of The Art

of Technology.

51. Dalam satu dekade ke depan, kelima tema tersebut akan menjadi

arah dan pedoman Bank Indonesia untuk menjadi lembaga yang

kredibel dan terbaik di regional. Cita-cita tersebut akan kami capai

melalui pelaksanaan tiga mandat pokok, yaitu (i) kebijakan moneter

yang konsisten dan kredibel, (ii) stabilitas sistem keuangan yang kuat

dan teruji, dan (iii) penyelenggaraan sistem pembayaran yang

inovatif dan bertatakelola baik.

52. Lebih lanjut, untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan mandat

tersebut, kami juga akan (iv) memperkuat koordinasi dan kolaborasi

lintas lembaga, sehingga pelaksanaan mandat menjangkau seluruh

pelosok negeri. Terkait ini, kami akan memperkuat peran Kantor

Perwakilan di daerah, sebagai mitra strategis dalam pengembangan

15

perekonomian daerah dan pengendalian inflasi. Kami juga akan (v)

menata dan memperkuat organisasi, sumber daya manusia (SDM),

dan tata kelola, serta pemanfaatan teknologi informasi dan analisa

berbasis big data.

Bapak Presiden, hadirin sekalian yang kami muliakan,

53. Sebagaimana telah kami sampaikan dimuka, kondisi ekonomi global

kedepan masih sarat akan ketidakpastian. Risiko guncangan global

dapat merambat dengan cepat ke perekonomian kita melalui jalur

pasar keuangan. Sementara itu, kita di dalam negeri masih bergelut

dengan berbagai hambatan rigiditas dan ketidakefisienan, yang

sudah struktural sifatnya, sehingga membentuk struktur sisi produksi

(supply-side) dalam perekonomian kita menjadi kurang responsif.

Dengan struktur sisi produksi seperti itu, setiap langkah kebijakan

moneter yang terlalu akomodatif, dapat bermuara pada tekanan

inflasi dan membesarnya defisit neraca perdagangan.

54. Menimbang keseluruhan konstelasi ekonomi global dan domestik

yang masih penuh tantangan tersebut, kebijakan ekonomi kedepan

perlu tetap fokus pada upaya-upaya untuk mewujudkan

pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Ini mensyaratkan

kebijakan moneter yang konsisten berorientasi pada stabilitas, dan

kebijakan reformasi struktural yang “tegas” untuk meningkatkan

kapasitas dan daya saing di sisi produksi. Melalui kebijakan moneter

dan struktural yang sinergis tersebut, kita berharap perekonomian

mampu tumbuh tinggi berkesinambungan dari kekuatan yang “tidak

artifisial”.

55. Oleh karena itu kedepan, Bank Indonesia berkomitmen akan

konsisten mengimplementasikan kebijakan moneter dan

makroprudensial yang berorientasi stabilitas. Integrasi dan kolaborasi

16

antara kebijakan moneter dan makroprudensial akan kami perkuat,

mengingat kebijakan moneter kadangkala terbatas efektivitasnya

dalam memitigasi munculnya risiko dan ketidakseimbangan dalam

sistem keuangan. Pengalaman krisis global memberi pelajaran bahwa

inflasi yang rendah dan stabil belum tentu diikuti oleh terkendalinya

risiko dalam sistem keuangan. Pengambilan risiko dan pelonggaran

standar kredit yang berlebihan justru mengemuka dalam kondisi

ekonomi makro yang stabil dan tingkat suku bunga yang rendah.

56. Dalam satu dekade kedepan, kami akan mengupayakan tingkat

inflasi secara bertahap dapat menurun dan terjangkar pada laju yang

semakin rendah. Bahkan, kami bercita-cita agar inflasi Indonesia

menjadi salah satu yang terendah di ASEAN. Untuk itu, kebijakan

moneter berbasis sasaran inflasi (inflation targeting framework) akan

terus kami lanjutkan dan perkuat. Koordinasi melalui forum TPI/TPID

akan kami teruskan, dan komunikasi kebijakan ditingkatkan.

57. Untuk memperluas opsi-opsi dunia usaha terhadap pembiayaan

investasi dan meningkatkan resiliensi pasar keuangan domestik

terhadap gejolak eksternal, Bank Indonesia telah menetapkan

inisiatif-inisiatif pendalaman pasar keuangan di 2014. Ini akan kami

lanjutkan sampai satu dekade kedepan. Sasaran kami adalah, pasar

keuangan Indonesia sebagai salah satu pasar keuangan yang

diperhitungkan di ASEAN, berdaya tahan tinggi, dan mampu

mendukung transisi Indonesia ke negara maju.

58. Sebagai otoritas pasar uang dan pasar valuta asing Bank Indonesia

menargetkan pada tahun 2024, nilai transaksi di pasar uang

mencapai kisaran 15-20 persen dari PDB dan di pasar uang valuta

asing mencapai 3 persen dari nilai perdagangan luar negeri.

Tercapainya sasaran-sasaran ini akan menunjukkan bahwa pasar

17

uang dan valuta asing Indonesia berfungsi dengan baik, dan mampu

menjadi penopang pendalaman di pasar modal.

59. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, inisiatif pendalaman pasar

keuangan akan kami landaskan pada lima pilar. Pilar pertama

adalah pembenahan regulasi dan standardisasi. Pada pilar ini kami

akan mereformasi regulasi untuk mendorong peran pelaku pasar

tanpa mengurangi kehati-hatian. Untuk itu, kami akan mengatur dan

mengawasi pasar uang. Sementara itu di pasar valas,

penyempurnaan regulasi transaksi lindung nilai akan dilanjutkan.

60. Pilar kedua adalah penguatan kelembagaan. Pada area ini, Bank

Indonesia, bersama dengan Kementerian Keuangan dan OJK, akan

memelopori pembentukan “Komite Nasional Pendalaman Pasar

Keuangan” untuk mensinergikan visi-misi pengembangan pasar

keuangan. Komite ini ditargetkan untuk membidani Roadmap

Pendalaman Pasar Keuangan Indonesia 2015-2024.

61. Pilar ketiga adalah pengayaan instrumen dan perluasan basis

investor. Pada pilar ini, kami akan mendorong tersedianya

keragaman instrumen di pasar uang, sebagai sumber pendanaan

(funding) dan sebagai instrumen pengelolaan likuiditas. Kami juga

akan berkoordinasi dengan OJK untuk mendorong peran dana

pensiun dan asuransi, guna mengembangkan pasar obligasi

korporasi.

62. Pilar keempat adalah penguatan infrastruktur pasar. Pada pilar ini

kami akan mengembangkan platform transaksi berbasis bursa untuk

memperkuat transparansi di pasar uang. Ini diharapkan dapat

mengefisienkan transaksi di pasar uang, sekaligus sebagai media

pengendalian risiko bagi pelaku pasar. Pilar kelima adalah edukasi

18

dan sosialisasi. Ini akan dilakukan secara meluas, termasuk kepada

penegak hukum, terutama terkait pentingnya transaksi lindung nilai.

Bapak Presiden, dan hadirin sekalian, yang kami muliakan,

63. Upaya mengawal stabilitas ekonomi makro tidak dapat dilepaskan

dari upaya menjaga sistem keuangan, demikian pula sebaliknya.

Dalam kaitan ini, kebijakan makroprudensial sangat penting untuk

mengisi ruang yang tidak terjangkau oleh kebijakan moneter,

terutama ketika menyangkut risiko ketidakseimbangan finansial.

Untuk itu, kami akan meningkatkan kapabilitas untuk mencegah dan

memitigasi risiko-risiko utama yang berpotensi sistemik dan

menimbulkan ketidakseimbangan finansial tersebut. Dalam hal ini,

kerangka kebijakan makroprudensial akan diperkuat untuk menopang

perumusan kebijakan, pengaturan dan pengawasannya.

64. Upaya penguatan tersebut akan dilakukan dengan berpedoman pada

standar internasional, inisiatif reformasi keuangan global, dan best

practices yang diselaraskan dengan kondisi domestik. Secara

komprehensif, inisiatif dan program yang dijalankan mencakup

penguatan kelembagaan maupun peningkatan kualitas SDM.

65. Dari sisi kelembagaan, prioritas diarahkan pada pengembangan

instrumen makroprudensial, sinergi dan kolaborasi dengan institusi

terkait, serta penguatan payung hukum. Sementara itu, inisiatif

utama dari sisi SDM adalah peningkatan keahlian dan kapabilitas

dibidang makroprudensial untuk memenuhi standar kompetensi.

66. Dalam memperkuat instrumen makroprudensial, kami tengah

mengembangkan neraca keuangan nasional dan daerah, guna

mengidentifikasi ketidakseimbangan finansial yang berasal dari sektor

Pemerintah, lembaga keuangan, korporasi, dan rumah tangga.

Secara rutin, kami juga akan melaksanakan macro stress test untuk

19

memastikan ketahanan perbankan dan korporasi non-bank terhadap

gejolak berbagai jenis risiko. Selain itu, risiko di sektor rumah tangga

akan kami pantau secara intensif melalui berbagai survei berkala.

67. Untuk mengidentifikasi risiko sistemik yang dihadapi lembaga

keuangan, kami akan melaksanakan surveillance dan pemeriksaan

langsung pada systemically important banks dan lembaga lain yang

terkait dengan bank. Sementara itu, untuk mencegah

ketidakseimbangan finansial, akan diterapkan aturan komponen

permodalan yang dikaitkan dengan siklus keuangan (countercyclical

capital buffer). Instrumen makroprudensial untuk mengendalikan

likuiditas dan pertumbuhan kredit juga akan terus dioptimalkan

melalui penyempurnaan ketentuan Giro Wajib Minimum yang

berbasis Loan to Deposit Ratio. Sejalan dengan itu, penyempurnaan

juga dilakukan pada instrumen makroprudensial lainnya seperti Loan

to Value Ratio dan Suku Bunga Dasar Kredit.

68. Kebijakan, pengaturan dan pengawasan makroprudensial akan lebih

efektif bila disinergikan dengan kebijakan otoritas lain yang terkait.

Oleh karena itu, koordinasi yang erat dengan OJK akan diperkuat

diberbagai bidang, termasuk pertukaran data dan informasi serta

pengembangan sistem informasi yang terintegrasi. Sejalan dengan

itu, koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan LPS juga akan

ditingkatkan efektivitasnya melalui Forum Koordinasi Stabilitas Sistem

Keuangan (FKSSK). Namun, kami meyakini koordinasi tersebut akan

lebih bermakna bila payung hukum untuk “Jaring Pengaman Sistem

Keuangan (JPSK)” dapat tersedia sebagai dasar bagi pencegahan dan

penanganan krisis.

69. Selanjutnya, kami juga akan mengembangkan keuangan syariah

untuk mewujudkan Indonesia sebagai salah satu pusat keuangan

syariah di dunia. Dalam satu dekade kedepan pangsa aset perbankan

20

syariah ditargetkan mencapai 20% dari aset perbankan nasional.

Untuk itu, kami akan mengembangkan opsi syariah yang kompetitif

bagi setiap instrumen keuangan konvensional, pasar obligasi SUKUK

yang dalam dan likuid, regulasi yang kondusif, dengan didukung SDM

yang berkualifikasi tinggi.

70. Dalam kerangka diversifikasi risiko dan peningkatan kualitas

intermediasi, kami akan melakukan fasilitasi pengembangan UMKM.

Ini dilaksanakan dengan meningkatkan kapabilitas UMKM agar

memenuhi kriteria kelayakan pembiayaan bank, antara lain melalui

modernisasi pencatatan transaksi keuangan dan mekanisme credit

rating yang tidak memberatkan. Kami meyakini fasilitasi ini akan

turut mendukung penguatan stabilitas sistem keuangan.


71. Salah satu persoalan yang selama ini membelenggu perekonomian

nasional untuk dapat bersaing di era globalisasi adalah fenomena

ekonomi biaya tinggi, yang mempengaruhi efisiensi perekonomian,

misalnya praktik pungutan liar, suap, korupsi, dan lemahnya layanan

serta tata kelola birokrasi. Permasalahan itu sejatinya dapat diatasi

salah satunya dengan penggunaan transaksi non tunai, yang

memungkinkan keseluruhan transaksi tercatat secara elektronis dan

lebih efisien dari sisi waktu, media, dan biaya bertransaksi.

72. Sebagai otoritas sistem pembayaran, kami akan memberikan

kontribusi terbaik untuk mendorong efisiensi perekonomian nasional

melalui perluasan transaksi non tunai. Bersama dengan Pemerintah

Pusat dan Daerah serta industri sistem pembayaran, inisiatif

pembayaran non tunai akan didorong melalui perluasan digital

payment. Oleh karena itu kami telah mencanangkan Gerakan

Nasional Non Tunai (GNNT) pada 14 Agustus 2014 lalu.

21

73. Dalam kerangka inklusi keuangan, penggunaan digital payment

dalam bentuk uang elektronik teregistrasi akan menjadi batu pijakan

pertama untuk menghubungkan masyarakat unbanked dengan

sistem keuangan formal. Hal itu menjadi kritikal untuk membuka

akses layanan keuangan formal kepada masyarakat lapisan

terbawah, “people at the bottom of the pyramid.”

74. Pada kesempatan ini, perkenankan kami mengapresiasi dimulainya

penggunaan mekanisme non-tunai oleh Pemerintah, untuk

menyalurkan dana bantuan bersyarat kepada masyarakat di awal

November 2014 lalu. Kebijakan ini merupakan terobosan besar dalam

meningkatkan tatakelola dan efisiensi perekonomian, sekaligus

merangkul masyarakat lapisan bawah agar terhubung dengan

layanan keuangan formal.

75. Ke depan, kami akan memfasilitasi dan menyempurnakan

infrastruktur dan instrumen non tunai, sehingga seluruh penyaluran

bantuan Pemerintah juga dapat dilakukan secara non tunai. Kami

juga akan memperluas akses keuangan bagi masyarakat lapisan

bawah dengan memperbanyak agen layanan keuangan digital (LKD)

ke seluruh pelosok negeri. Dengan berbekal perangkat

telekomunikasi bergerak (mobile), masyarakat unbanked akan

dengan mudah dan aman terhubung dengan layanan keuangan

formal.

76. Dalam sepuluh tahun kedepan pengembangan dan perluasan LKD

ditargetkan akan meningkatkan jumlah anggota masyarakat, yang

terhubung dengan bank hingga dua kali lipat, dari kondisi saat ini

yang hanya menjangkau 20% penduduk dewasa. Kami meyakini

bahwa dengan perluasan agen LKD dan sinergi dengan program

bantuan Pemerintah, rekening uang elektronik teregistrasi

ditargetkan akan naik hingga empat kali lipat dari saat ini.

22

77. Untuk modernisasi sistem pembayaran, kami akan melakukan

reformasi pada tiga area yaitu; perluasan elektronifikasi pembayaran,

pembangunan infrastruktur sistem pembayaran, serta penguatan

pengaturan dan pengawasan sistem pembayaran.

78. Perluasan elektronifikasi pembayaran akan terus dilakukan untuk

memfasilitasi digital payment antar individu, antar entitas bisnis,

pembayaran bantuan Pemerintah kepada masyarakat, dan

pembayaran untuk penerimaan Pemerintah. Guna menunjang hal

tersebut, seluruh pelaku industri pembayaran nasional akan

diwajibkan untuk berkolaborasi dan mengembangkan interkoneksi

agar jangkauan layanan meluas hingga ke seluruh pelosok negeri.

79. Untuk mewujudkannya, dukungan infrastruktur pembayaran yang

terintegrasi juga akan dikembangkan, antara lain melalui

pembangunan gerbang pembayaran nasional. Hal ini diawali dengan

pembentukan switching kartu kredit nasional dan dilanjutkan dengan

pengembangan sistem yang efisien untuk pembayaran berbagai

tagihan rutin. Kami juga akan memperkuat fungsi pengawasan

sistem pembayaran dengan menerapkan pengawasan berbasis risiko

sebagai pelengkap macro surveillance yang dilaksanakan selama ini.

80. Dalam pengelolaan uang tunai, kami tetap berkomitmen untuk

menyediakan Uang Rupiah yang berkualitas tinggi untuk seluruh

denominasi di seluruh pelosok negeri, dengan membangun sistem

pengelolaan uang yang efektif dan efisien. Untuk itu, kami akan

mengembangkan sentralisasi jaringan distribusi kas (cash distribution

network), serta meningkatkan efisiensi rantai kegiatan percetakan

dan pengedaran uang.

23

Bapak Presiden, dan hadirin sekalian yang berbahagia,

81. Kedepan, pelaksanaan ketiga mandat utama Bank Indonesia akan

kami perkuat melalui koordinasi dan kolaborasi lintas lembaga, baik

dalam pendalaman pasar keuangan, inklusi keuangan,

pengembangan elektronifikasi, koordinasi pengendalian inflasi dan

pengembangan perekonomian daerah.

82. Dalam waktu dekat, kami akan memperluas jaringan kantor Bank

Indonesia di daerah, dari sebelumnya 30 provinsi menjadi 34

provinsi. Kantor perwakilan baru akan dibuka di empat provinsi yaitu

Bangka-Belitung, Papua Barat, Sulawesi Barat, dan Kalimantan Utara.

Kami ingin menjadikan kantor perwakilan Bank Indonesia di daerah

sebagai “mitra strategis” bagi Pemerintah Daerah.

83. Akhirnya, untuk mewujudkan seluruh program-program yang telah

kami sampaikan, dibutuhkan SDM profesional yang berkualitas dan

berkelas dunia. Untuk itu, kami akan memperkuat pengelolaan SDM

dan pengembangan talenta termasuk dengan pembangunan “BI

Academy” sebagai pusat pengembangan profesionalitas pegawai,

melalui kerjasama dengan institusi riset dan pendidikan terbaik di

dunia. BI Academy juga ditujukan untuk menjadi yang terdepan

dalam membangun diskursus kebijakan di bidang ekonomi.

84. Demikian yang dapat kami sampaikan terkait arah kebijakan Bank

Indonesia kedepan. Selanjutnya ijinkanlah kami menyampaikan

outlook perekonomian Indonesia 2015.

Bapak Presiden, hadirin sekalian yang kami muliakan,

<Outlook Perekonomian>

85. Luasnya cakupan tantangan, tidak serta merta berarti bahwa prospek

pencapaian perekonomian kita saat ini gairahnya akan meredup.

Kami berpandangan bahwa optimisme tentang perekonomian

24

kedepan tetap tinggi. Bagi kami alasan yang terpenting atas

optimisme ini adalah bahwa demokrasi kita sudah semakin

terkonsolidasi. Kami juga meyakini sistem Pemerintahan dan

berbagai perangkat birokrasi akan semakin efektif dalam

menjalankan tugasnya. Dalam satu bulan pertama ini, Kabinet Kerja

telah memperlihatkan kecepatan yang sangat mengesankan, dalam

merespon berbagai tantangan struktural perekonomian.

86. Dengan optimisme tersebut kami memprakirakan bahwa ekonomi

Indonesia dapat tumbuh 5.1-5.5% di 2014 dan 5.4 – 5.8 % di 2015,

dengan defisit neraca transaksi berjalan yang membaik. Dengan

prognosa tersebut diperkirakan kurs nilai tukar secara riil akan cukup

stabil. Sementara itu, sejalan dengan ekspansi perekonomian yang

lebih berimbang, pertumbuhan kredit diperkirakan dapat mencapai

15-17% di 2015 dan dana pihak ketiga sebesar 14-16%.

87. Untuk memastikan bahwa berbagai program reformasi struktural

penopang pertumbuhan ekonomi dapat diimplementasikan, kami

konsisten mengupayakan agar laju inflasi dan ekspektasinya

terjangkar pada kisaran sasaran jangka menengah sebesar 4±1%.

Bapak Presiden, hadirin sekalian, yang berbahagia,

<Penutup>

88. Bersama catatan akhir tadi, kami ingin menutup pemaparan malam

ini. Besar harapan kami bahwa apa yang telah disampaikan dapat

menjadi masukan yang bermanfaat bagi kerja besar kita semua,

mengawal Indonesia bertransisi ke negara maju.

89. Berada dalam kapal yang sama, kami adalah teman seperjalanan.

Bank Indonesia, sebagai otoritas kebijakan moneter, otoritas

kebijakan makroprudensial, otoritas kebijakan sistem pembayaran,

serta otoritas pasar uang dan valuta asing, akan memastikan bahwa

25

ditengah besarnya hantaman gelombang, kencangnya angin haluan,

dan gelapnya badai di musim pancaroba, Bangsa Indonesia, tetap

dapat melihat cahaya di cakrawala dan terus maju kedepan.

90. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga Tuhan YME

senantiasa melindungi, meridhoi dan meringankan langkah kita.

Amin.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Agus D.W. Martowardojo

Gubernur Bank Indonesia

“mengawal stabilitas, bersinergi mempercepat reformasi ... · 1 “mengawal stabilitas,...

Documents