desain penataan daerah: pemekaran dan penggabungan

dadang-solihin.blogspot.com 2

MateriMateriMateriMateri• Latar Belakang • Maksud dan Tujuan• Metodologi Kajian• Kerangka Kajian• Temuan dan Rekomendasi• Kesimpulan


Latar BelakangLatar Belakang 1/21/2Latar BelakangLatar Belakang• Pembentukan Daerah Otonomi Baru (Pemekaran Daerah) bertujuan:

– Membentuk pemerintahan daerah yang mandiri dan otonom (UU p y g (32/2004)

– Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (PP 78/2007).• Secara teoritik:

– Pemekaran daerah merupakan bagian dari proses penataan daerah dan territorial reform atau administrative reform.

– Penataan daerah merupakan manajemen pemekaran, b d hi ki it i t h h d h d lpenggabungan dan hirarki unit pemerintahah daerah dalam

rangka mencapai tujuan-tujuan politik dan administrasi pemerintahan (management of the size, shape, and hierarchy of p ( g , p , ylocal government units for the purpose of achieving political and administrative goals).

4dadang-solihin.blogspot.com

Latar BelakangLatar Belakang 2/22/2Latar BelakangLatar Belakang• Dalam kurun waktu 2000-2010 telah

terjadi pemekaran daerah secara massif, yang tidak pernah terjadi pada era-era sebelumnya.

• Saat ini Indonesia memiliki 530 daerah• Saat ini Indonesia memiliki 530 daerah otonom, terdiri atas 33 provinsi, 398 kabupaten, 93 kota, 5 kota administratif, pdan 1 kabupaten administratif.

• Selama 1999-2009, terbentuk 205 daerah otonom baru dari berbagai tingkatan, atau bertambah lebih dari 63 % dibandingkan dengan jumlah daerah% dibandingkan dengan jumlah daerah otonom di akhir masa orde baru.


Maks d dan T j anMaks d dan T j anMaksud dan TujuanMaksud dan TujuanMaksud Kajian:• Mengkaji dan menganalisis regulasi dan aturan perundangan-

undangan tentang kebijakan Penataan Daerah• Mengkaji dan menganalisis implementasi dan penerapan

Penataan Daerah dari aspek Pelayanan Publik Ekonomi danPenataan Daerah dari aspek Pelayanan Publik, Ekonomi dan Keuangan, Manajemen Pemerintahan Daerah, Perencanaan Pembangunan, Politik dan Demokrasi, serta Aspek Strategis NasionalNasional.

Tujuan Kajian: j j• Merumuskan Saran dan Masukan kepada Bapak Presiden RI

melalui Anggota Dewan Pertimbangan Presiden BidangPembangunan dan Otonomi Daerah tentang KebijakanPembangunan dan Otonomi Daerah tentang Kebijakan Penataan Daerah di Indonesia, terutama pemekaran danpenggabungan daerah.


Metodologi dan Lokasi KajianMetodologi dan Lokasi KajianMetodologi dan Lokasi KajianMetodologi dan Lokasi Kajian• Tinjauan peraturan perundang-undangan dan literatur terkait

penataan daerah• Analisis terhadap kajian terdahulu• Diskusi dan rapat terbatas dengan tim ahli• Kunjungan ke 6 daerah terpilih:

1. Provinsi Gorontalo2. Provinsi Kepulauan Riau3. Kota Cimahi4. Kota Batu5. Kabupaten Lombok Utara6 K b t K b R6. Kabupaten Kubu Raya


Kerangka KajianKerangka KajianKerangka KajianKerangka KajianKebijakan PenataanKebijakan Penataan

Daerah

Analisis Aspek-AspekAnalisis Aspek-Aspek

Pelayanan Publik Ekonomi dan Keuangan Manajemen Pemerintahan Daerah

Perencanaan Pembangunan Strategis NasionalPolitik dan Demokrasi

Kesejahteraan Rakyat dan Keutuhan NKRI


Tem an dan RekomendasiTem an dan RekomendasiTemuan dan RekomendasiTemuan dan Rekomendasi

Masih terdapat kebutuhan/ Desain Besar Penataan

1. Permintaan pemekaran daerah akan terus meningkat.

Masih terdapat kebutuhan/ permintaan untuk pemekarandaerah otonom baru, baik

Desain Besar PenataanDaerah (DESERTADA) perlusegera ditetapkan dalam

pada tingkat daerah provinsimaupun kabupaten/kota.

regulasi yang jelas. Perlu penegasan

pembentukan daerah otonompembentukan daerah otonombaru yang disesuaikandengan kemampuankeuangan negara.


Tem an dan RekomendasiTem an dan RekomendasiTemuan dan RekomendasiTemuan dan Rekomendasi2 Jalur Mekanisme Pengusulan

Proses pembentukan daerahotonom baru selama ini terdapat 2

DPR dan Pemerintah harusk i t

2. Jalur Mekanisme Pengusulan.

otonom baru selama ini, terdapat 2 jalur mekanisme pengusulan yaitumelalui pemerintah dan DPR.

Terdapat kecenderungan yang kuat

mengacu secara konsistenterhadap DESERTADA yang sudah ditetapkan.Terdapat kecenderungan yang kuat

bahwa proses pembentukan daerahotonom baru diproses melalui jalurpolitik yakni melalui mekanisme

p Sebelum DESERTADA

ditetapkan, DPR danP i t h h

p ypengusulan RUU oleh DPR.

Kondisi ini berimplikasi terhadapberbagai persyaratan pembentukan

Pemerintah harusmelaksanakan Parameter tentang pemekaran daerah

daerah otonom baru sebagaimanayang diatur dalam peraturanperundang-undangan terabaikan

g psebagaimana diatur dalamperaturan perundang-

d d (UU dundangan yang ada (UU danPP-nya).


Tem an dan RekomendasiTem an dan RekomendasiTemuan dan RekomendasiTemuan dan Rekomendasi3 Parameter dan Pembobotan

Parameter dan Pembobotan Perlu peninjauan kembali

3. Parameter dan Pembobotan

Pembentukan Daerah Otonom berdasarkan PP 78/2007 dalam kenyataan

paramater dan pembobotanpembentukan daerah otonom sebagaimana diatur dalam78/2007 dalam kenyataan

belum mencerminkankebutuhan obyektif dari suatu

sebagaimana diatur dalamPP 78/2007

Parameter dan pembobotandaerah yang akandimekarkan.

ini sebaiknya dimasukan didalam substansi materikebijakan DESERTADAkebijakan DESERTADA.


Tem an dan RekomendasiTem an dan RekomendasiTemuan dan RekomendasiTemuan dan Rekomendasi4 Aspirasi Masyarakat Desa atau Kecamatan

Adanya bagian desa atau Harus ada kejelasan tentang

4. Aspirasi Masyarakat Desa atau Kecamatan.

kecamatan yang mempunyaiaspirasi untuk bergabungmasuk kewilayah daerah

batas wilayah daerahotonomi baru sebelumditetapkan sebagai daerahmasuk kewilayah daerah

otonom kab/kota tetangga, baik dalam satu provinsi

ditetapkan sebagai daerahotonom baru.

maupun antar provinsitetangga (kasus Sulteng-Gorontalo dan BandungGorontalo dan Bandung Barat-Cimahi)


Tem an dan RekomendasiTem an dan RekomendasiTemuan dan RekomendasiTemuan dan Rekomendasi5 Masalah Batas Wilayah

Terdapat permasalahan Harus ada kejelasan tentang

5. Masalah Batas Wilayah.

penentuan batas wilayahpasca pemekaran daerahotonom provinsi dan

batas wilayah daerahotonomi baru sebelumditetapkan UU tentangotonom provinsi dan

kabupaten /kota yang berimplikasi terhadap

ditetapkan UU tentangpembentukan daerah otonombaru.

ketidakefektifanpenyelenggaraanpemerintahan daerah otonompemerintahan daerah otonombaru.


Tem an dan RekomendasiTem an dan RekomendasiTemuan dan RekomendasiTemuan dan Rekomendasi6 Pengalihan Aset

Terdapat permasalahan Harus ada kejelasan tentang

6. Pengalihan Aset.

pengalihan aset pascapemekaran daerah otonomprovinsi dan kab/kota yang

penataan dan pengalihanaset sebelum dilakukanpemekaran daerahprovinsi dan kab/kota yang

berimplikasi terhadapterganggunya sistem

pemekaran daerah. Harus segera disusun

manajemen aset daerah.pencatatan aset padapemerintah daerah otonombaru yang masih ditanganibaru yang masih ditanganioleh daerah induk atau K/L.


Tem an dan RekomendasiTem an dan RekomendasiTemuan dan RekomendasiTemuan dan Rekomendasi7 Pengalihan Aparatur

Terdapat permasalahan Pembentukan daerah

7. Pengalihan Aparatur.

pasca pemekaran daerahotonom baru terkaitpengalihan status SDM

otonom perlumempertimbangkanketersediaan SDM Aparaturpengalihan status SDM

Aparatur (PNS) yang berasaldari daerah induk yang

ketersediaan SDM Aparatur Kebijakan manajemen SDM

Aparatur sebaiknya diaturdialihkan kepada daerahotonom baru

secara terpusat satu NIP oleh pemerintah pusatsehingga memudahkansehingga memudahkandistribusi kepegawaian padasetiap daerah otonom.


Tem an dan RekomendasiTem an dan RekomendasiTemuan dan RekomendasiTemuan dan Rekomendasi8 Ketergantungan Pembiayaan

Daerah otonomi baru masih Daerah otonom baru perlu

8. Ketergantungan Pembiayaan.

mengandalkan sumberpembiayaanpenyelenggaraan

memiliki kemampuanfinansial (PAD) minimal sebagai dasar pembentukanpenyelenggaraan

pemerintahan dari alokasianggaran yang bersumber

sebagai dasar pembentukandaerah otonom.

dari pemerintah pusat. Rata2 PAD hanya 18,33%

dari APBDdari APBD.


Tem an dan RekomendasiTem an dan RekomendasiTemuan dan RekomendasiTemuan dan Rekomendasi9 Struktur Organisasi yang Besar

Sebagian besar daerah Perlu kebijakan yang

9. Struktur Organisasi yang Besar.

otonom baru dalampembentukan organisasipemerintah daerah masih

mengatur parameter minimal:- besaran organisasi, - jumlah aparatur danpemerintah daerah masih

menggambarkan:- Sosok organisasi yang

- jumlah aparatur, dan- besaran anggaran untuk

belanja pegawaicenderung membesar

- Dengan kebutuhan jumlahaparatur yang banyak

daerah otonom baru yang diprakarsai oleh daerah indukdengan memberdayakanaparatur yang banyak

- Dalam keterbatasanbelanja pegawai.

dengan memberdayakansecara optimal aparatpemerintah dari daerah induk


Tem an dan RekomendasiTem an dan RekomendasiTemuan dan RekomendasiTemuan dan Rekomendasi10 Rendahnya kemampuan daerah otonom baru

Terdapat daerah otonom Untuk daerah otonom baru

10. Rendahnya kemampuan daerah otonom baru.

baru yang secara nyata tidakmemiliki kemampuansebagai daerah otonom

yang dinilai tidak mampumencapai parameter standar, harus secara konsistensebagai daerah otonom

dalam penyelenggaraanpemerintahan.

harus secara konsistenditerapkan kebijakanpenggabungan kembalidengan daerah induk.


Tem an dan RekomendasiTem an dan RekomendasiTemuan dan RekomendasiTemuan dan Rekomendasi11 Insentif Fiskal

Pembentukan daerah Kebijakan insentif fiskal

11. Insentif Fiskal.

otonom baru yang marakdewasa ini juga dipicu olehadanya insentif fiskal yang

diberikan setelah calondaerah otonom baru dinilaitelah mencapai kemampuanadanya insentif fiskal yang

diberikan oleh pemerintahpusat kepada daerah otonom

telah mencapai kemampuanstandar sebagai daerahotonom berdasarkan

baru. parameter penilaiain fiskal. Sebelum mencapai

kemampuan standar daerahkemampuan standar, daerahtersebut difasilitasi anggarandari daerah induknya.


Tem an dan RekomendasiTem an dan RekomendasiTemuan dan RekomendasiTemuan dan Rekomendasi12 Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Pusat

Daerah otonom baru banyak Perlu mengefektifkan

12. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Pusat.

yang kurang sesuai dengan standar penyelenggaraan pemerintah yang efektif Hal

pembinaan, pengawasan supervisi, asistensi, danevaluasi kepada daerahpemerintah yang efektif. Hal

ini disebabkan olehkurangnya pembinaan,

evaluasi kepada daerah otonom baru yang dilakukan oleh pemerintah pusat.

pengawasan, supervisi, asistensi, dan evaluasi dari pemerintah pusat

Perlu tindak lanjut hasilMonev daerah otonom baruyang dilakukan pemerintahpemerintah pusat. yang dilakukan pemerintahpusat.


KesimpulanKesimpulanKesimpulanKesimpulan1 Penegasan Kebijakan Moratorium Pemekaran Daerah

Belum adanya kebijakan

1. Penegasan Kebijakan Moratorium Pemekaran Daerah.

nasional yang dirumuskan oleh Pemerintah dan DPR terkait dengan DESERTADA dalamdengan DESERTADA dalam bentuk Undang-Undang.

Pengaturan ini dimaksudkan guntuk menyelesaikan berbagai persoalan pembentukan daerah otonom yang secaraotonom yang secara komprehensif sebagaimana yang dihasilkan dalam kajian ini.y g j


KesimpulanKesimpulanKesimpulanKesimpulan2 Pemekaran daerah pada dasarnya memadukan dua pendekatan

a Aspirasi Masyarakat (Bottom-up)

2. Pemekaran daerah pada dasarnya memadukan dua pendekatan

a. Aspirasi Masyarakat (Bottom up). Pembentukan daerah otonom baru merupakan aspirasi murni masyarakat sesuai dengan kondisi obyektif daerahsesuai dengan kondisi obyektif daerah dan menghindari pertimbangan yang bersifat politis.

b. Kepentingan Strategis Nasional (Top Down). Pembentukan daerah otonom baru merupakan kewenanganbaru merupakan kewenangan pemerintah dengan mempertimbangkan kepentingan strategis nasional dalam rangka penguatan NKRI dan percepatanrangka penguatan NKRI dan percepatan pemerataan kesejahteraan masyarakat secara nasional.


KesimpulanKesimpulanKesimpulanKesimpulan3 Persiapan Calon Daerah Otonom Baru

Sebelum pembentukan daerah

3. Persiapan Calon Daerah Otonom Baru.

otonom baru perlu melalui tahapan-tahapan persiapansuatu daerah yang bakalsuatu daerah yang bakal menjadi daerah otonom baru.

Kebijakan persiapan calon j p pdaerah otonom baru dimaksudkan untuk memberikan

b l jproses pembelajaran berpemerintahan bagi calon daerah otonom baru.


KesimpulanKesimpulanKesimpulanKesimpulan4 Kebijakan Penggabungan Daerah

Perlu komitmen Pemerintah Pusat

4. Kebijakan Penggabungan Daerah.

(DPR & Pemerintah) untuk melakukan tindakan kebijakan penggabungan daerah otonompenggabungan daerah otonom baru yang berdasarkan hasil penilaian tidak memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah yang memiliki kemampuandaerah yang memiliki kemampuan berotonomi.

Perlu kebijakan insentif bagi daerah j gotonom yang terkena kebijakan penggabungan daerah otonom.


desain penataan daerah: pemekaran dan penggabungan

Education