DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PAJAK

lalan lenderal Gatot Subroto Nomor 40-42Jakarta 12190Tromol Pos Nomor 124Homepage : http://www.paiak.qo.idl

Telepon : 5250208;525 1609;5262880

Faksimili :5732064

Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah DJP;

2. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak;

3. Para Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan

di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor SE - 35 lPJl2OlO

TENTANG

PENGERTIAN SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DENGANPENGGUNAAN HARTA, JASA TEKNIK, JASA MANAJEMEN, DAN JASAKONSULTAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1)

HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2OO8 TENTANGPERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983

TENTANG PAJAK PENGHASILAN

Sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentangPerubahan Keempat atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Paiak Penghasilan,Pasal 23 Undang-Undang tersebut antara lain mengatur bahwa penghasilan berupa sewa danpenghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, jasa teknik, jasa manajemen, dan jasa

konsultan, dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 oleh pihak yang wajib membayarkan' Dalam

rangka untuk memberikan kesamaan pemahaman atas pengertian sewa dan penggunaan harta

serta jasa-jasa tersebut, perlu diberikan penegasan sebagai berikut:

1. Pasal 2g ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PerubahanKeempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan mengaturbahwa atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun

yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya olehbadan pemerintah, subiek paiak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentukusaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalamnegeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan'sebesar 2"/" (dua persen) dari iumlah bruto atas:a. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan

penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai PajakPenghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan

b. imbalan sehubungan dengan iasa teknik, jasa manaiemen, jasa konstruksi, iasakonsultan, dan iasa lain selain lasa yang telah dipotong Pajak Penghasilansebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 .

2. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta sebagaimana dimaksuddalam butir t huruf a merupakan penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungandengan kesepakatan untuk memberikan hak menggunakan harta selama jangka waktu

tertentu baik dengan perjanjian tertulis maupun tidak tertulis sehingga harta tersebut hanyadapat digunakan oleh penerima hak selama langka waktu yang telah disepakati.

X p-

3. Jasa teknik sebagaimana dimaksud butir t huruf b merupakan pemberian jasa dalambentuk pemberian informasi yang berkenaan dengan pengalaman dalam bidang industri,perdagangan dan ilmu pengetahuan yang dapat meliputi:a. pemberian informasi dalam pelaksanaan suatu proyek tertentu, seperti pemetaan

dan/atau pencarian dengan bantuan gelombang seismik;b. pemberian informasi dalam pembuatan suatu jenis produk tertentu, seperti pemberian

informasi dalam bentuk gambar-gambar, petunjuk produksi, perhitungan-perhitungandan sebagainya; atau

c. pemberian informasi yang berkaitan dengan pengalaman di bidang manajemen, sepertipemberian informasi melalui pelatihan atau seminar dengan peserta dan materi yangtelah ditentukan oleh pengguna jasa.

Jasa manajemen sebagaimana dimaksud butir t huruf b merupakan pemberian jasadengan ikut serta secara langsung dalam pelaksanaan atau pengelolaan manajemen.

Jasa konsultan sebagaimana dimaksud butir t huruf b merupakan pemberian advice(petunjuk, pertimbangan, atau nasihat) profesional dalam suatu bidang usaha, kegiatan,atau pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga ahli atau perkumpulan tenaga ahli, yang tidakdisertai dengan keterlibatan langsung para tenaga ahli tersebut dalam pelaksanaannya.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Tem busan:1 . Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak2. Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak3. Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan

4.

5.

Ditetapkan di Jakartapadatanggal 9 Marer 2010

Tjiptardjo