#cover# - pa-polewali.net · reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran...
TRANSCRIPT
#COVER#
PENGADILAN AGAMA POLEWALI JL. BUDI UNTOMO NO 23. POLEWALI – SULAWESI BARAT
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA POLEWALI
TAHUN 2017 EWALI TAHUN 2015
i
Kata Pengantar
الرحيــمالرحناللبســـم
Puji syukur kehadirat Allah SWT. Atas segala rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga laporan
tahunan Pengadilan Agama Polewali tahun 2017 dapat diselesaikan dengan baik.
Salam dan salawat senantiasa dicurahkan kepada manusia termulia Muhammad saw. keluarga,
para sahabat beliau dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jalan Islam.
Laporan tahunan ini, selain memuat gambaran secara global realisasi pelaksanaan program
kerja tahun 2017 dan kegiatan yang telah dapat dilaksanakan dari bulan Januari sampai dengan
Desember 2017 dibidang teknis yustisial maupun administrasi umum serta tugas-tugas lain yang telah
diprogramkan, juga program yang masih harus dilaksanakan lebih lanjut. Hal ini untuk meningkatkan
transparansi dan akuntabilitas di Lingkungan Badan Peradilan pada umumnya dan Pengadilan Agama
Polewali pada khususnya.
Kami dalam pembuatan laporan ini telah berusaha menyajikan data seobyektif mungkin, akan
tetapi kami menyadari masih banyak kekurangan oleh karena itu kami mengharapkan saran/kritik dan
koreksi dari semua pihak yang terkait guna kesempurnaan laporan yang akan datang dan peningkatan
kinerja kami.
Demikian, semoga laporan ini bermanfaat dan berguna, dan kepada semua pihak yang telah
banyak membantu penyusunan laporan ini kami sampaikan penghargaan atas kerja kerasnya.
Polewali, 31 Desember 2017
Pengadilan Agama Polewali
Ketua,
DRS. HASBI, M.H.
NIP. 19591231 19880 1 025
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA POLEWALI
TAHUN 2017 EWALI TAHUN 2015
ii
Daftar Isi Halaman
Pengantar ............................................................................................................................................ i
Daftar Isi .............................................................................................................................................. ii
BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................................... 1
- Kebijakan Umum Peradilan ........................................................................................... 1
- Visi dan Misi .................................................................................................................. 5
- Rencana Strategis .......................................................................................................... 5
BAB II A. STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) ......................................................................... 10
- Standard Operational Procedures (SOP) ....................................................................... 15
- Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) ...................................................................................... 23
B. PELAYANAN PUBLIK PRIMA .................................................................................... 26
- Akreditasi Penjaminan Mutu ......................................................................................... 26
- Pos Bantuan Hukum ...................................................................................................... 29
- Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu ............................................................................. 29
- Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara) .............................................................. 31
BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN ............................................................................... 34
A. Sumber Daya Manusia ..................................................................................................... 34
- Mutasi ........................................................................................................................... 40
- Promosi ......................................................................................................................... 41
B. Penyelesaian Perkara ....................................................................................................... 42
- Jumlah sisa perkara yang putus .................................................................................... 42
- Jumlah perkara yang diputus tepat waktu .................................................................... 42
- Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK ........... 45
- Jumlah perkara perdata yang berhasil dimediasi .......................................................... 46
- Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi ....................................................... 47
C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana ................................................................................. 47
D. Pengelolaan Keuangan (Realisasi Anggaran Teknis dan Non Teknis) .............................. 52
E. Dukungan Teknologi Informasi Terkait SIPP ..................................................................... 57
F. Regulasi Tahun 2017 ........................................................................................................ 60
BAB IV PENGAWASAN ........................................................................................................... 65
A. Internal ........................................................................................................................... 65
B. Evaluasi ........................................................................................................................... 76
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA POLEWALI
TAHUN 2017 EWALI TAHUN 2015
iii
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI ................................................................................ 78
A. Kesimpulan .................................................................................................................... 78
B. Saran .............................................................................................................................. 79
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA POLEWALI KELAS I.B TAHUN 2017
Halaman 1 dari 70
BAB I PENDAHULUAN
KEBIJAKAN UMUM PERADILAN
Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan
Agama Polewali Kelas I.B dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, di bidang
administrasi, organisasi dan keuangan. Salah satu reformasi sistem peradilan adalah Reformasi
birokrasi yang dipahami sebagai manifestasi dari beberapa ketentuan peraturan perundangan
yang berlaku yang bertujuan untuk penataan kelembagaan dan pelayanan prima terhadap
masyarakat/publik. Pengadilan Agama Polewali Kelas I.B sebagai sebuah lembaga peradilan di
bawah Mahkamah Agung yang memiliki fungsi pelayanan publik di bidang hukum, telah
berusaha mengupayakan secara maksimal untuk melaksanakan 8 (delapan) area perubahan
reformasi birokrasi yang terdiri dari (1) Pola Pikir dan Budaya Kerja (Manajemen Perubahan);
(2) Penataan Peraturan Perundang-Undangan; (3) Penataan dan Penguatan Organisasi; (4)
Penataan Tatalaksana; (5) Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur; (6) Penguatan
Pengawasan; (7) Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan (8) Peningkatan Kualitas Pelayanan
Publik.
Pengadilan Agama Polewali Kelas I.B merupakan lingkungan Peradilan Agama di bawah
Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka
untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Agama
Polewali sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang
menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.
Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, tugas penegakan hukum
dan keadilan merupakan suatu hal yang amat penting. Perihal ini ditegaskan oleh Allah SWT
dalam Al-Qur’an Surah an-Nisa’ ayat 58 :
الناسأنتإناللهيمركمأن كموابلعدلإنتؤدوااألمانتإلأهلهاوإذاحكمتمبييعابصريا﴿ كانس نعمايعظكمبهإنالله ﴾٥٨الله
Terjemahnya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA POLEWALI KELAS I.B TAHUN 2017
Halaman 2 dari 70
antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah
memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah
adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”
Mengingat dalam setiap kehidupan bermasyarakat dan bernegara, termasuk Negara
Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, keadilan kebenaran,
ketertiban dan kepastian hukum merupakan hal pokok yang sangat penting dalam usaha
mewujudkan suasana prikehidupan yang aman, tentram dan tertib.
Mengingat pada setiap kehidupan masyarakat di dunia ini, termasuk pada masyarakat
Indonesia sebagai komunitas perkumpulan hidup, yang anggota-anggotanya satu sama lain
memiliki sifat, watak dan tingkah laku yang berbeda-beda, maka sudah barang tentu masing-
masing anggotanya memiliki kepentingan yang berbeda-beda pula. Kepentingan-kepentingan
mana harus saling dijaga supaya tidak terjadi benturan kepentingan, sehingga kepentingan dari
satu anggota masyarakat, tidak mengganggu dan merugikan kepentingan anggota masyarakat
yang lain.
Untuk terciptanya keadaan tersebut, maka masyarakat dalam kehidupannya selalu
berbarengan dengan hukum sebagai kaidah-kaidah yang bertujuan untuk memenuhi
kebutuhan dasar manusia sebagai anggota masyarakat dan warga negara pada semua
tingkatan guna terciptanya ketertiban dan kedamaian. Dengan kata lain, antara masyarakat
dan hukum merupakan dua hal yang tidak terpisahkan. Hukum dalam kehidupan masyarakat
merupakan dasar legalisasi dan legislasi berbagai gejala sosial seperti perkawinan, kewarisan,
hibah, wakaf dan lain-lain.
Seperti telah disebutkan di atas bahwa setiap manusia sebagai anggota masyarakat dan
warga negara, mempunyai watak dan sifat yang berbeda-beda, dan apalagi sifat dasar manusia
cenderung senang terhadap hawa nafsu dan cenderung berpotensi untuk saling bermusuhan.
Selain itu manusia juga mempunyai kecenderungan saling berlawanan antara kecenderungan
menuju ke arah keburukan dan kecenderungan menuju ke arah kebaikan.
Dalam hal terjadi pelanggaran hukum yang berakibat timbulnya kerugian pada
kepentingan orang lain, maka pihak yang kepentingannya dirugikan apabila tidak dapat
menyelesaikannya secara kekeluargaan dengan pihak yang telah merugikan kepentingannya
tersebut, ia tidak dibenarkan menyelesaikannya dengan cara main hakim sendiri, melainkan
dia harus menyelesaikannya melalui jalur hukum. Karena perbuatan main hakim sendiri akan
menimbulkan tindakan sewenang-wenang yang berakibat timbulnya kerugian kepentingan
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA POLEWALI KELAS I.B TAHUN 2017
Halaman 3 dari 70
pada pihak lain. Untuk itulah, guna terciptanya ketertiban dalam kehidupan masyarakat,
penyelesaian hal tersebut diberikan kepada penguasa/kekuasaan negara.
Dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945,
kekuasaan negara yang menyelenggarakan tugas tersebut di atas adalah Kekuasaan
Kehakiman. Kekuasaan dimaksud adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila
demi terselenggarakan Negara Hukum Republik Indonesia. Dan dalam prakteknya
penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman dimaksud dilakukan oleh Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan
Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan
oleh Mahkamah Konstitusi.
Peradilan Agama sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia
merupakan peradilan bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara
tertentu yang berhubungan dengan perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq,
shodaqoh dan ekonomi syari’ah.
Pelaksanaannya untuk tingkat pertama meliputi kabupaten yang dilaksanakan oleh
Pengadilan Agama dan untuk tingkat banding meliputi wilayah provinsi yang dilakukan oleh
Pengadilan Tinggi Agama.
Sesuai uraian di atas, maka Pengadilan Agama Polewali Kelas I.B sebagai salah satu
peradilan tingkat pertama dalam wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Makassar, telah
berusaha semaksimal mungkin dalam mewujudkan tegaknya hukum dan keadilan bagi
masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Agama Polewali Kelas I.B.
Pembagian wilayah hukum Pengadilan Agama Polewali Kelas I.B meliputi 2 (dua)
Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, yakni Kabupaten Polewali Mandar dengan ibu kota
Polewali yang terdiri dari 16 (enam belas) kecamatan, dan Kabupaten Mamasa dengan ibu kota
Mamasa yang terdiri dari 15 (lima belas) Kecamatan.
Dalam usaha pencapaian tegaknya hukum dan keadilan di kalangan masyarakat pencari
keadilan yang beragama Islam di wilayah Hukum Pengadilan Agama Polewali Kelas I.B, maka
perlu diambil kebijakan-kebijakan untuk terwujudnya peradilan yang cepat, sederhana dan
biaya ringan. Kebijakan-kebijakan dimaksud tidak hanya mencakup hal-hal yang bersifat teknis
peradilan, akan tetapi juga mencakup hal-hal yang berhubungan dengan non teknis, misalnya
masalah sarana dan prasarana dan lain-lain sebagai penunjang yang sangat penting demi
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA POLEWALI KELAS I.B TAHUN 2017
Halaman 4 dari 70
terwujudnya cita-cita luhur yang harus dicapai oleh Pengadilan Agama Polewali.
Dengan masuknya Peradilan Agama dalam naungan Mahkamah Agung, maka Peradilan
Agama dipacu untuk lebih menselaraskan dengan empat lingkungan peradilan lainnya baik dari
segi administrasi, organisasi dan sumber daya manusia, termasuk sumber daya hakim. Oleh
karena itu Peradilan Agama dalam mengemban tugas pokok dan fungsi peradilan merumuskan
kebijakan umum sebagai berikut:
1. Bidang Administrasi
Senantiasa meningkatkan kualitas dan tertib administrasi yang berbasis teknologi
informasi, terutama melalui aplikasi SIPP, SIKEP dan lain-lain secara bertahap meninggalkan
cara-cara manual untuk menuju peradilan yang modern. Meningkatkan sarana dan prasarana
yang langsung berhubungan dengan pelayanan kepada pencari keadilan.
2. Bidang Yustisial
Berusaha mewujudkan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan serta meningkatkan
pelayanan hukum pada masyarakat. Meningkatkan transparansi publik terhadap proses
berperkara dan kebijakan lainnya, antara lain melalui Website Pengadilan Agama Polewali,
layanan informasi dan pengaduan, serta yang lainnya.
3. Bidang Sumber Daya Manusia
Meningkatkan kualitas sumberdaya peradilan dan meningkatkan evaluasi kinerja
pelayanan hukum pada masyarakat, baik para pegawai maupun para Hakim.
Adanya kenaikan tunjangan Hakim serta kenaikan remunerasi/tunjangan kinerja
pegawai sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja. Disamping itu adanya sosialisasi,
bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Agama Makassar maupun
Mahkamah Agung untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Rencana strategis Pengadilan Agama Polewali Tahun 2015-2019 merupakan komitmen
bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram
secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap
sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.
Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan
tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Polewali Kelas I.B diselaraskan dengan arah kebijakan dan
program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang
telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019, sebagai pedoman dan
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA POLEWALI KELAS I.B TAHUN 2017
Halaman 5 dari 70
pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengadilan dalam mencapai
Visi Misi serta Tujuan organisasi pada tahun 2015-2019.
VISI DAN MISI
Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk
mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Polewali Kelas I.B.
Berisikan cita atau bahkan tujuan hukum yang ingin diwujudkan sehingga dengan visi
tersebut akan dapat diketahui ke mana Peradilan Agama akan dibawa dan diarahkan, dapat
bekerja secara konsisten, tetap eksis, antisipatif, inovatif dan dibutuhkan oleh masyarakat.
Visi Pengadilan Agama Polewali Kelas I.B mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI
Yaitu:
“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA POLEWALI YANG BERSIH,
BERMARTABAT, DAN BERWIBAWA MENUJU PENGADILAN AGAMA YANG AGUNG”
Sedangkan misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi
yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.
Misi Pengadilan Agama Polewali Kelas I.B adalah sebagai berikut:
1. Mewujudkan Pengadilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Peradilan dalam rangka Peningkatan
Pelayanan pada masyarakat.
3. Melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan yang efektif dan efisien.
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen Peradilan yang efektif dan efisien.
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
RENCANA STRATEGIS
Pada dasarnya pelaksanaan pemerintahan dewasa ini menghendaki terwujudnya
pemerintahan yang baik (good governance), demikian pula lembaga peradilan sebagai
lembaga mitra pemerintah untuk penegakan hukum, tentunya pula menghendaki
peradilan yang baik, dan peradilan yang baik hanya akan terwujud apabila di tata dalam
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA POLEWALI KELAS I.B TAHUN 2017
Halaman 6 dari 70
suatu sistem perencanaan di sertai dengan terwujudnya sistem akuntabilitas, sehingga
perencanaan dan akuntabilitas mutlak adanya.
Salah satu unsur pokok dari penjabaran sistem akuntabilitas adalah penguasaan
Rencana Strategi (renstra) dengan berbasis kinerja merupakan pedoman pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi (tupoksi), sehingga segala bentuk kegiatan dapat dilaksanakan
secara terencana dan terukur.
Pengadilan Agama merupakan pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman sehingga
dalam pelaksanaan tersebut diperlukan rencana strategi, khusus Pengadilan Agama
Polewali rencana strategi disusun dengan memperhatikan perkembangan hukum dan
masyarakat dalam wilayah Pengadilan Agama Polewali, dan memperhatikan
perkembangan hukum secara nasional dan diharapkan terdapat keselarasan dengan
perkembangan peraturan di bidang hukum.
Rencana Strategi Peradilan Agama disusun dengan harapan sebagai penjabaran
visi dan misi Peradilan Agama sehingga dalam pelaksanaannya mencapai suatu tujuan.
Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Polewali adalah sebagai berikut:
1. Mewujudkan Pengadilan Agama Polewali sebagai lembaga penegak hukum yang
bersih dan berwibawa dengan diterapkannya sistem peradilan yang sederhana,
cepat, transparan dan akuntabel.
2. Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik terhadap masyarakat pencari
keadilan.
3. Mewujudkan birokrasi yang modern dengan mengedepankan dimensi
independensi, integritas dan budaya kerja pada Pengadilan Agama Polewali.
Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai
atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun ke depan dari tahun 2015-2019, sasaran
strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Polewali adalah sebagai berikut:
1. Peningkatan kinerja penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Polewali.
2. Peningkatan tertib administrasi perkara pada Pengadilan Agama Polewali.
3. Peningkatan kualitas pengawasan pada Peradilan Agama Polewali.
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap Peradilan Agama Polewali (acces
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA POLEWALI KELAS I.B TAHUN 2017
Halaman 7 dari 70
to justice).
5. Peningkatan kualitas SDM pada Pengadilan Agama Polewali.
6. Peningkatan dukungan manajemen dalam pelaksanaan tupoksi Pengadilan
Agama Polewali.
7. Peningkatan sarana prasarana dalam menunjang pelaksanaan tupoksi Pengadilan
Agama Polewali.
Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan
diperlukan adanya indikator kinerja utama.
Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran
strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama
dapat digambarkan sebagai berikut:
TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
Mewujudkan Pengadilan Agama Polewali sebagai lembaga penegak hukum yang Bersih dan berwibawa dengan diterapkannya sistem peradilan yang sederhana, cepat, transparan Dan akuntabel
Peningkatan kinerja penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Polewali
1. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan menjadi meningkat.
2. Prosentase perkara yang diselesaikan menjadi meningkat.
3. Prosentase perkara yang diputus tingkat pertama kurang dari 6 (enam) bulan menjadi menurun.
4. Prosentase perkara yang diminutasi menjadi meningkat
5. Prosentase putusan tingkat pertama yang tidak banding menjadi meningkat.
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA POLEWALI KELAS I.B TAHUN 2017
Halaman 8 dari 70
Peningkatan tertib administrasi perkara pada Pengadilan Agama Polewali
1. Prosentase berkas yang diajukan secara lengkap dapat terpenuhi.
2. Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Hakim dapat terpenuhi.
3. Prosentase pengiriman berkas banding, kasasi dan PK yang dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding dan Kasasi tepat waktu.
4. Prosentase ketepatan laporan perkara yang dibuat tepat waktu.
5. Prosentase berkas perkara yang masuk box arsip.
Peningkatan kualitas pengawasan pada Peradilan Agama Polewali.
1. Prosentase pengaduan yang ditindak lanjuti dapat meningkat.
2. Prosentase pelaksanaan pengawasan sesuai perencanaan.
3. Prosentase temuan yang ditindak lanjuti tepat waktu.
4. Prosentase pelaksanaan sistem pengendalian internal dapat dilaksanakan.
Mewujudkan peningkatan Kualitas pelayanan publik terhadap masyarakat Pencari keadilan
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap Peradilan Agama Polewali (acces to justice)
Prosentase putusan tingkat pertama yang dipublikasikan menjadi meningkat.
Mewujudkan birokrasi yang modern dengan mengedepankan dimensi
Peningkatan kualitas SDM pada Pengadilan Agama Polewali.
1. Prosentase Pembinaan Teknis Yustisial.
2. Prosentase Pembinaan Teknis Non Yustisial.
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA POLEWALI KELAS I.B TAHUN 2017
Halaman 9 dari 70
independensi, integritas dan budaya kerja pada Pengadilan Agama Polewali
Peningkatan dukungan manajemen dalam pelaksanaan tupoksi Pengadilan Agama Polewali
1. Prosentase realisasi pelaksanaan anggaran layanan perkantoran dalam satu tahun anggaran.
2. Prosentase ketepatan penyelesaian laporan keuangan.
3. Prosentase ketepatan pelayanan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan.
4. Prosentase ketepatan penyelesaian laporan BMN.
Peningkatan sarana prasarana Dalam menunjang pelaksanaan tupoksi Pengadilan Agama Polewali.
Prosentase realisasi pelaksanaan anggaran pengadaan dalam satu tahun anggaran.
Sejalan dengan rencana strategis ini, Pimpinan Pengadilan Agama Polewali Kelas
I.B menyadari sepenuhnya bahwa program kerja yang terarah, teratur dan tertib
administrasi menjadi dasar yang penting untuk peningkatan kualitas kerja di Pengadilan
Agama Polewali Kelas I.B, sehingga diawal tahun 2017 Pengadilan Agama Polewali mulai
mengimplementasikan seluruh kegiatan dan program kerja tersebut dalam program
ISO:9001:2015 yang berlanjut di akhir tahun 2017 meraih Akreditasi A+ (plus).
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA POLEWALI KELAS I.B TAHUN 2017
Halaman 10 dari 70
BAB II STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)
A. STRUKTUR ORGANISASI
Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan
Agama Polewali dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya di bidang administrasi, organisasi,
keuangan. Pengadilan Agama Polewali merupakan lingkungan Peradilan Agama di bawah
Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka
untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Agama
Polewali sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang
menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.
Visualisasi Struktur Organisasi Pengadilan Agama Polewali sebagai berikut:
KETUA
WAKIL KETUA
KEKETUAETUAKETU
PANITERA
HAKIM
SEKRETARIS
PANMUD GUGATAN
PANMUD PERMOHONAN
PANMUD HUKUM
KASUB PERANCANAAN,
IT & PELAPORAN KASUB
KEPEGAWAIAN,
ORTALA
KASUB UMUM
DAN KEUANGAN
PANITERA
PENGGANTI
JURUSITA/JURUSITA
PENGGANTI
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA POLEWALI KELAS I.B TAHUN 2017
Halaman 11 dari 70
Tugas pokok dan Fungsi Struktur Organisasi Pengadilan Agama Polewali antara lain:
1. Ketua Pengadilan Agama Polewali
Tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin pelaksanaan tugas Pengadilan Agama
dalam mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan
tugas menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Bertugas dan bertanggung jawab
atas terselenggaranya peradilan dengan baik, menjaga terpeliharanya citra dan wibawa
Pengadilan Agama, serta bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi umum
Pengadilan Agama dengan tertib, melakukan dan menjaga terpeliharanya hubungan antar
instansi.
2. Wakil Ketua Pengadilan Agama Polewali
Tugas pokok dan fungsinya adalah membantu Ketua Pengadilan Agama Polewali dalam
hal merencanakan dan melaksanakan tugas pokok peradilan serta mengkoordinir dan
melaporkan tugas pengawasan.
3. Hakim
Tugas pokok dan fungsinya adalah memeriksa dan mengadili perkara yang yang telah
diberikan oleh Ketua Pengadilan kepadanya, mulai proses penerimaan, membuat instrument,
mengetik putusan dan penetapan perkara, sampai memaraf minutasi. Berkoordinasi dengan
Ketua Pengadilan Agama dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek
serta pelaksanaan dan pengorganisasiannya, melaksanakan tugas lain atas perintah Ketua
Pengadilan serta melaksanakan pengawasan bidang bindalmin atas perintah Ketua.
4. Panitera
Tugas pokok dan fungsinya adalah berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama dalam
merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis di bidang administrasi kepaniteraan
perkara dan administrasi perkara serta administrasi peradilan lainnya yang berkaitan dengan
penyiapan konsep rumusan kebijakan dalam menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan
tugas kegiatan kepaniteraan.
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA POLEWALI KELAS I.B TAHUN 2017
Halaman 12 dari 70
5. Sekretaris
Tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan tugas dalam memimpin pelaksanaan di
kesekretariatan, bertanggung jawab sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/penanggung
jawab kegiatan yang menggerakkan dan menyiapkan konsep serta memecahkan masalah yang
muncul di bidang kesekretariatan.
6. Panitera Muda Gugatan
Tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh
aktivitas pada bagian Gugatan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan
kegiatan, mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggung jawab kepada Panitera. Bertugas
dan bertanggung jawab atas jalannya administrasi perkara, mempersiapkan persidangan
perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan
dengan masalah perkara gugatan.
7. Panitera Muda Permohonan
Tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh
aktivitas pada Bagian Permohonan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam
pelaksanaan kegiatan, mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggung jawab kepada
Panitera. Bertugas dan bertanggung jawab atas jalannya administrasi perkara, mempersiapkan
persidangan perkara, berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan
dengan masalah perkara permohonan.
8. Panitera Muda Hukum
Tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh
aktivitas pada Bagian Hukum serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan
kegiatan, mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggung jawab kepada Panitera,
mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data perkara, menyajikan data perkara,
menyusun/membuat laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara dan melakukan
pengurusan administrasi pembinaan syariat agama, (nasehat tentang hukum Islam kepada
instansi pemerintah apabila diminta) dan mengkoordinir memasukkan data perkara baik
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA POLEWALI KELAS I.B TAHUN 2017
Halaman 13 dari 70
panggilan ghoib, jadwal persidangan, pengaburan perkara putus yang sudah berkekuatan hukum
tetap serta tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Panitera Pengganti
Tugas pokok dan fungsinya adalah mendampingi dan membantu Majelis Hakim, mengikuti
sidang, membuat berita acara, menyerahkan berkas perkara yang telah selesai kepada Panitera
Muda Hukum/meja III melalui Panitera serta bertanggung jawab kepada Panitera.
10. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi dan Pelaporan
Tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan
perencanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, serta pelaksanaan
pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.
11. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
Tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan
kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.
12. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
Tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat
menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, serta
pengelolaan keuangan APBN.
13. Jurusita dan Jurusita Pengganti
Tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan tugas kejurusitaan, Mengantar Surat
Panggilan Sidang, Melaksanakan Sita dan bertanggungjawab kepada Panitera.
Pengadilan Agama merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang
memberikan layanan hukum bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai
perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA POLEWALI KELAS I.B TAHUN 2017
Halaman 14 dari 70
Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009.
Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama
dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung RI sebagai Pengadilan
Negara Tertinggi. Seluruh pembinaan baik pembinaan teknis peradilan maupun pembinaan
organisasi, administrasi dan keuangan dilakukan oleh Mahkamah Agung RI. Pengadilan Agama
merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili
dan memutus perkara-perkara ditingkat pertama di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan
hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta
ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006.
Pengadilan Agama Polewali Mempunyai Fungsi Sebagai Berikut:
1. Memberikan pelayanan Teknis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan Tingkat Pertama
serta Penyitaan dan Ekseskusi.
2. Memberikan pelayanan di bidang administrasi Perkara Banding, Kasasi, dan Peninjauan
Kembali serta administrasi Peradilan lainnya.
3. Memberikan administrasi pelayanan umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan
Agama.
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi
pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
5. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan
pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian pengawasan terhadap
advokat/penasehat hukum dan sebagainya.
Tugas Pokok Pengadilan Agama Polewali adalah sebagai berikut:
1. Menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan/memutus setiap perkara yang
diajukan kepadanya sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UU Nomor 14 tahun 1970
2. Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah
Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan
Hukum dan Keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum
Republik Indonesia.
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA POLEWALI KELAS I.B TAHUN 2017
Halaman 15 dari 70
3. Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diubah dengan UU Nomor
3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Nomor 50 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa
Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan
Perkara di Tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang
perkawinan, waris, wasiat, hibah,wakaf, zakat, infaq,shadaqah dan ekonomi syariah.
4. Pasal 52 A menyebutkan Pengadilan Agama memberikan Itsbat Kesaksian Rukyatul Hilal
dan Penentuan Awal Bulan pada Tahun Hijriyah.
1. STANDARD OPERATIONAL PROSEDUR (S.O.P)
Untuk mendorong penyelenggaraan pemerintah yang lebih efektif, efisien dan akuntabel,
pemerintah telah mencanangkan penerapan prinsip-prinsip penyelenggaraan tata kelola
kepemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government) melalui
penerapan reformasi birokrasi, yang secara umum ditunjukkan untuk meningkatkan kualitas
pelayanan kepada masyarakat.
Secara operasional wujud peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat adalah
berupa perbaikan dan penyempurnaan proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan
sehingga lebih mencerminkan birokrasi yang mampu menjalankan fungsi pelayanan umum yang
berkualitas, memuaskan, transparan, dapat dipertanggungjawabkan.
Sebagai upaya untuk mewujudkan pelayanan berkualitas tersebut diperlukan ketersediaan
Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman/petunjuk bagi para aparatur dalam
melaksanakan tugas pelayanan dan bagi masyarakat pengguna pelayanan untuk
mengetahui/memahami akan suatu prosedur pelayanan yang dilakukan oleh aparatur. Dengan
demikian dapat dihindarkan tumpang tindih tanggung jawab dan kesalahan prosedur dalam
melaksanakan tugas.
Standar Operasional Prosedur (SOP) atau Prosedur tetap (Protap) adalah serangkaian
instruksi tertulis yang dibakukan dan didokumentasikan dari aktivitas rutin dan berulang yang
dilakukan oleh suatu organisasi. Secara singkat pengertian Standar Operasional Prosedur (SOP)
adalah penetapan tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, bagaimana, kapan, dimana dan
oleh siapa. Standar Operasional Prosedur (SOP) dibuat untuk menghindari terjadinya variasi
dalam proses pelaksanaan kegiatan oleh pegawai yang akan menghambat kinerja organisasi
secara keseluruhan.
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA POLEWALI KELAS I.B TAHUN 2017
Halaman 16 dari 70
Standar Operational Prosedur adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas
pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan
indikator-indikator teknis, administrasif dan procedural sesuai tata kerja, prosedur kerja dan
sistem kerja pada unit kerja bersangkutan. Tujuan SOP adalah menciptakan komitmen mengenai
apa yang dikerjakan oleh suatu unit instansi pemerintah untuk mewujudkan good governance.
Standar operasional prosedur tidak saja bersifat internal tetapi juga eksternal, karena SOP
selain digunakan untuk mengukur kinerja organisasi publik yang berkaitan dengan ketepatan
program dan waktu, juga digunakan untuk menilai kinerja organisasi publik di mata masyarakat
berupa responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Pengadilan Agama Polewali sebagai satuan unit kerja pelayanan publik dalam rangka
pelayanan kepada pencari keadilan telah memiliki standar operasional prosedur (SOP) sebagai
acuan dalam bertindak, agar akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat dievaluasi dan
terukur. Untuk lebih jelasnya standar operasional prosedur (SOP) bagian kepaniteraan dan
standar operasional prosedur (SOP) bagian kesekretariatan Pengadilan Agama Polewali, kami
uraikan sebagaimana terlampir.
Berikut Matriks SOP Pengadilan Agama Polewali Kelas I.B :
No. Unit Kerja Jumlah
Terdiri dari Keterangan
I. Teknis Pengadilan
1 Ketua 32
1 SOP Layanan Pos Bantuan Hukum Telah di evalusi Per September
2017
2 SOP Layanan Sidang diluar Gedung
3 SOP Penerimaan Perkara
4 SOP Penetapan Penunjukan Majelis Hakim
5 SOP Penetapan penunjukan Panitera Pengganti
6 SOP Panggilan/pemberitahuan dari pengadilan agama lain
7 SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Saksi dari Pengadilan Agama Lain
8 SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat dari Pengadilan Agama Lain
9 SOP Pelayanan Sita Buntut
10 SOP Pelayanan Sita Harta Bersama Tanpa Perkara
11 SOP Pelayanan Perkara Ekonomi Syariah Memenuhi Syarat Dengan Pemeriksaan Sederhana
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA POLEWALI KELAS I.B TAHUN 2017
Halaman 17 dari 70
12 SOP Pelayanan Penerimaan Perkara Dalam Ekonomi Syariah Dengan Acara Sederhana Tidak Memenuhi Syarat
13 SOP Pelayanan Kasasi Yang Tidak Memenuhi Syarat Formal Dengan Alasan Melebihi Batas
14 SOP Pelayanan Kasasi Yang Tidak Memenuhi Syarat Formal Dengan Alasan Tidak Mengajukan Memori Kasasi
15 SOP Pelayanan Peninjauan Kembali
16 SOP Pelayanan Prodeo Pada Tingkat Pertama
17 SOP Pelayanan Prodeo Pada Tingkat Banding
18 SOP tentang Prosedur Pelayanan Prodeo Pada Tingkat Kasasi
19 SOP Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Pertama
20 SOP Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Banding
21 SOP Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Kasasi
22 SOP Pelayanan Permohonan Eksekusi Riil
23 SOP Pelayanan Permohonan Eksekusi Selain Putusan Pengadilan Agama dengan lelang
24 SOP Pelayanan Mohon Bantuan Eksekusi ke Pengadilan Agama Lain
25 SOP Pelayanan Mohon Bantuan Eksekusi dari Pengadilan Agama Lain
26 SOP Pelayanan Permohonan Konsinyasi
27 SOP Pelayanan Permohonan Isbat Rukyah Hilal
28 SOP Pengarsipan
29 SOP Prosedur Pelaporan
30 SOP Prosedur Pengaduan
31 SOP Pelayanan Permohonan Perceraian dari PNS atau TNI atau Polri
32 SOP Pelayanan Permohonan Isbat Nikah Volunter
2 Wakil Ketua 4 1 SOP Layanan Sidang diluar Gedung
2 SOP Penerimaan Perkara
3 SOP Penetapan Penunjukan Majelis Hakim
4 SOP Penetapan penunjukan Panitera Pengganti
3 Hakim 30 1 SOP Layanan Sidang diluar Gedung
2 SOP Penerimaan Perkara
3 SOP Penetapan Penunjukan Majelis Hakim
4 SOP Penetapan penunjukan Panitera Pengganti
5 SOP Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti
6 SOP Penetapan Hari Sidang
7 SOP Pemanggilan Para Pihak
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA POLEWALI KELAS I.B TAHUN 2017
Halaman 18 dari 70
8 SOP Permohonan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan ke Pengadilan Agama Lain
9 SOP kegiatan persiapan persidangan
10 SOP Pelayanan Mediasi
11 SOP Pemanggilan Mediasi
12 SOP Layanan Penundaan Sidang
13 SOP Layanan Pemanggilan Saksi
14 SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Saksi ke Pengadilan Agama Lain
15 SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Saksi dari Pengadilan Agama Lain
16 SOP Pelayanan Pemeriksaan Setempat
17 SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat dari Pengadilan Agama Lain
18 SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat ke Pengadilan Agama Lain
19 SOP Pelayanan Teguran Panjar Biaya Perkara yang Menambah Panjar
20 SOP Pelayanan Sita Jaminan
21 SOP Pelayanan Pemberitahuan Isi Putusan
22 SOP Pengambilan Sisa Panjar
23 SOP Pelayanan Ikrar Talak
24 SOP Pelayanan Akta Cerai Pada Cerai Talak
25 SOP Pelayanan Peninjauan Kembali
26 SOP Pelayanan Prodeo Pada Tingkat Pertama
27 SOP Pengarsipan
28 SOP Pelayanan Permohonan Perceraian dari PNS atau TNI atau Polri
29 SOP Pelayanan Permohonan Isbat Nikah Volunter
30 SOP Pengelolaan Sisa Panjar
4 Panitera 43 1 SOP Layanan Sidang diluar Gedung
2 SOP Penerimaan Perkara
3 SOP Penetapan Penunjukan Majelis Hakim
4 SOP Penetapan penunjukan Panitera Pengganti
5 SOP Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti
6 SOP Penetapan Hari Sidang
7 SOP Permohonan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan ke Pengadilan Agama Lain
8 SOP Panggilan/pemberitahuan dari pengadilan agama lain
9 SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Saksi dari Pengadilan Agama Lain
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA POLEWALI KELAS I.B TAHUN 2017
Halaman 19 dari 70
10 SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat dari Pengadilan Agama Lain
11 SOP Pelayanan Teguran Panjar Biaya Perkara yang Menambah Panjar
12 SOP Pelayanan Sita Jaminan
13 SOP Pelayanan Sita Buntut
14 SOP Pelayanan Sita Harta Bersama Tanpa Perkara
15 SOP Penyerahan Salinan Putusan Pertama Kepada Para Pihak
16 SOP Pengembalian Kutipan Akta Nikah
17 SOP Penyerahan Produk Pengadilan
18 SOP Pengiriman Salinan Putusan Kepada Para Pihak
19 SOP Pengiriman Salinan Putusan yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap ke KUA
20 SOP Permintaan Salinan Putusan/Penetapan
21 SOP Pelayanan Akta Cerai pada Cerai Gugat
22 SOP Pelayanan Perkara Ekonomi Syariah Memenuhi Syarat Dengan Pemeriksaan Sederhana
23 SOP Pelayanan Penerimaan Perkara Dalam Ekonomi Syariah Dengan Acara Sederhana Tidak Memenuhi Syarat
24 SOP Pelayanan Banding
25 SOP Pelayanan Kasasi
26 SOP Pelayanan Kasasi Yang Tidak Memenuhi Syarat Formal Dengan Alasan Melebihi Batas
27 SOP Pelayanan Kasasi Yang Tidak Memenuhi Syarat Formal Dengan Alasan Tidak Mengajukan Memori Kasasi
28 SOP Pelayanan Peninjauan Kembali
29 SOP Pelayanan Prodeo Pada Tingkat Pertama
30 SOP tentang Prosedur Pelayanan Prodeo Pada Tingkat Kasasi
31 SOP Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Pertama
32 SOP Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Banding
33 SOP Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Kasasi
34 SOP Pelayanan Permohonan Eksekusi Riil
35 SOP Pelayanan Permohonan Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang
36 SOP Pelayanan Permohonan Eksekusi Selain Putusan Pengadilan Agama dengan lelang
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA POLEWALI KELAS I.B TAHUN 2017
Halaman 20 dari 70
37 SOP Pelayanan Mohon Bantuan Eksekusi ke Pengadilan Agama Lain
38 SOP Pelayanan Mohon Bantuan Eksekusi dari Pengadilan Agama Lain
39 SOP Pelayanan Permohonan Konsinyasi
40 SOP Pengarsipan
41 SOP Prosedur Pelaporan
42 SOP Pelayanan Permohonan Perceraian dari PNS atau TNI atau Polri
43 SOP Pelayanan Permohonan Pendaftaran Surat Kuasa Khusus
5 Panitera Muda Hukum 5
1 SOP Pelayanan Perkara yang Berkekuatan Hukum Tetap
2 SOP Pelayanan Ikrar Talak
3 SOP Pelayanan Akta Cerai pada Cerai Gugat
4 SOP Pelayanan Akta Cerai Pada Cerai Talak
5 SOP Prosedur Pelaporan
6 Panitera Muda Gugatan
5 1 SOP Pelayanan Perkara yang Berkekuatan Hukum
Tetap
2 SOP Pengiriman Salinan Putusan Kepada Para Pihak
3 SOP Pelayanan Akta Cerai pada Cerai Gugat
4 SOP Pelayanan Akta Cerai Pada Cerai Talak
5 SOP Prosedur Pelaporan
7 Panitera Muda Permohonan
4 1 SOP Pelayanan Perkara yang Berkekuatan Hukum
Tetap
2 SOP Pengiriman Salinan Putusan Kepada Para Pihak
3 SOP Pelayanan Akta Cerai pada Cerai Gugat
4 SOP Prosedur Pelaporan
8 Panitera Pengganti 22
1 SOP Layanan Sidang diluar Gedung
2 SOP Penerimaan Perkara
3 SOP Penetapan Penunjukan Majelis Hakim
4 SOP Penetapan penunjukan Panitera Pengganti
5 SOP Pemanggilan Para Pihak
6 SOP Permohonan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan ke Pengadilan Agama Lain
7 SOP kegiatan persiapan persidangan
8 SOP Pemanggilan Mediasi
9 SOP Layanan Penundaan Sidang
10 SOP Layanan Pemanggilan Saksi
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA POLEWALI KELAS I.B TAHUN 2017
Halaman 21 dari 70
11 SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Saksi ke Pengadilan Agama Lain
12 SOP Pelayanan Pemeriksaan Setempat
13 SOP Pelayanan Teguran Panjar Biaya Perkara yang Menambah Panjar
14 SOP Pelayanan Sita Jaminan
15 SOP Pelayanan Pemberitahuan Isi Putusan
16 SOP Penyerahan Salinan Putusan Pertama Kepada Para Pihak
17 SOP Pelayanan Ikrar Talak
18 SOP Penyerahan Produk Pengadilan
19 SOP Pengiriman Salinan Putusan yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap ke KUA
20 SOP Permintaan Salinan Putusan/Penetapan
21 SOP Pelayanan Peninjauan Kembali
22 SOP Pengelolaan Sisa Panjar
9 Jurusita / Jurusita Pengganti
23 1 SOP Layanan Sidang diluar Gedung
2 SOP Penerimaan Perkara
3 SOP Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti
4 SOP Pemanggilan Para Pihak
5 SOP Permohonan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan ke Pengadilan Agama Lain
6 SOP Panggilan/pemberitahuan dari pengadilan agama lain
7 SOP Pemanggilan Mediasi
8 SOP Layanan Pemanggilan Saksi
9 SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Saksi dari Pengadilan Agama Lain
10 SOP Pelayanan Pemeriksaan Setempat
11 SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat dari Pengadilan Agama Lain
12 SOP Pelayanan Teguran Panjar Biaya Perkara yang Menambah Panjar
13 SOP Pelayanan Pemberitahuan Isi Putusan
14 SOP Pelayanan Akta Cerai Pada Cerai Talak
15 SOP Pelayanan Perkara Ekonomi Syariah Memenuhi Syarat Dengan Pemeriksaan Sederhana
16 SOP Pelayanan Penerimaan Perkara Dalam Ekonomi Syariah Dengan Acara Sederhana Tidak Memenuhi Syarat
17 SOP Pelayanan Banding
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA POLEWALI KELAS I.B TAHUN 2017
Halaman 22 dari 70
18 SOP Pelayanan Kasasi Yang Tidak Memenuhi Syarat Formal Dengan Alasan Melebihi Batas
19 SOP Pelayanan Kasasi Yang Tidak Memenuhi Syarat Formal Dengan Alasan Tidak Mengajukan Memori Kasasi
20 SOP Pelayanan Peninjauan Kembali
21 SOP Pelayanan Prodeo Pada Tingkat Pertama
22 SOP Pelayanan Mohon Bantuan Eksekusi ke Pengadilan Agama Lain
II Non Teknis
1 Sekretaris -
2 Kasubag. Umum & Keuangan
9 1 SOP Pengelolaan Tata Naskah Dinas
2 SOP Administrasi Persuratan (surat Masuk dan Surat Keluar)
3 SOP Pengelolaan Arsip Aktif dan In Aktif
4 SOP Penatausahaan Aset
5 SOP Penatausahaan Persediaan
6 SOP Pemeliharaan Lingkungan dan Keamanan
7 SOP Pelaksanaan Kehumasan dan Keprotokolan
8 SOP Pemberian Informasi
9 SOP Pengelolaan Perpustakaan
3
Kasubag. Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana
15
1 SOP Pelaksanaan Orientasi dan Sosialisasi Tupoksi
2 SOP Pengembangan Pegawai
3 SOP Ijin Belajar dan Tugas Belajar
4 SOP Pengelolaan Pegawai
5 SOP Pengelolaan Kartu Pegawai, Pensiun dan BPJS
6 SOP Pengelolaan Absensi Pegawai
7 SOP Pengajuan Cuti Pegawai
8 SOP Pengelolaan Kenaikan Pangkat
9 SOP Kenaikan Gaji Berkala
10 SOP Pengelolaan Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai
11 SOP Pengelolaan Pensiun Pegawai
12 SOP Pemberian Nilai Kepada Pegawai
13 SOP Pendelegasian Wewenang
14 SOP Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai
15 SOP Pelaporan Harta Kekayaan Pegawai dan Pejabat Negara
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA POLEWALI KELAS I.B TAHUN 2017
Halaman 23 dari 70
4 Kasubag. Perencanaan, TI & Pelaporan
5 1 SOP Penyusunan Laporan Keuangan
2 SOP Penyusunan Rencana Program dan Anggaran
3 SOP Penyusunan SAKIP
4 SOP Penyusunan Laporan
5 SOP Pengelolaan TI
2. KINERJA/SASARAN KERJA PEGAWAI (S.K.P)
Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang
kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 memberikan pengertian bahwa
Pegawai Negeri adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang
ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas negara lainnya, dan digaji
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai aparatur negara, tentunya
pegawai negeri sipil mempunyai tugas yaitu tugas pemerintahan dan pembangunan. Atas dasar
tersebut setiap pegawai negeri sipil dituntut untuk dapat memberikan pelayanan dengan sebaik-
baiknya kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan
dengan baik maka dibutuhkan pegawai negeri sipil yang profesional, jujur, adil dan bertanggung
jawab.
Melihat banyaknya kelemahan-kelemahan yang ada pada sistem penilaian PNS dalam
bentuk DP3 sebelumnya, sekaligus sebagai pengejewantahan pasal 12 dan pasal 20 UU Nomor
43 Tahun 1999, maka pemerintah mencoba membuat cara baru dalam menilai prestasi kerja PNS
yaitu dengan menggunakan pendekatan metode Penilaian Prestasi Kerja. Pasal 20 UU Nomor 43
Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian mengamanatkan bahwa tujuan dari penilaian
prestasi kerja adalah untuk lebih menjamin objektivitas dalam mempertimbangkan
pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkat. Pemerintah sendiri, dalam hal ini Presiden
Republik Indonesia sudah mengeluarkan aturan mengenai Sasaran Kerja Pegawai yaitu Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai
Negeri Sipil. Penilaian prestasi kerja PNS merupakan suatu proses penilaian secara sistematis
yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS (Pasal
1 ayat 2 PP No. 46 Tahun 2011). Tujuannya adalah untuk mengevaluasi kinerja PNS, yang dapat
memberi petunjuk bagi manajemen dalam rangka mengevaluasi kinerja unit dan kinerja
organisasi secara keseluruhan. Penilaian prestasi kerja PNS menggabungkan antara penilaian
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA POLEWALI KELAS I.B TAHUN 2017
Halaman 24 dari 70
Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil dengan Penilaian Perilaku Kerja. Penilaian prestasi kerja
tersebut terdiri dari dua unsur yaitu SKP (sasaran kerja pegawai) dan Perilaku Kerja dengan bobot
penilaian masing-masing unsur SKP sebesar 60 % dan Perilaku Kerja sebesar 40 %. Hasil penilaian
prestasi kerja PNS dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan.
Secara umum, penilaian prestasi kerja PNS dibagi dalam 2 (dua) unsur yaitu:
1. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) merupakan rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh
seorang PNS dan dilakukan berdasarkan kurun waktu tertentu. Sasaran kerja pegawai meliputi
unsur:
a.Kuantitas merupakan ukuran jumlah atau banyaknya hasil kerja yang dicapai oleh seorang
pegawai.
b.Kualitas merupakan ukuran mutu setiap hasil kerja yang dicapai oleh seorang pegawai.
c.Waktu merupakan ukuran lamanya proses setiap hasil kerja yang dicapai oleh seorang
pegawai.
d.Biaya merupakan besaran jumlah anggaran yang digunakan setiap hasil kerja oleh seorang
pegawai.
2. Perilaku kerja merupakan setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh
seorang PNS yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun unsur perilaku kerja meliputi:
a. Orientasi pelayanan merupakan sikap dan perilaku kerja PNS dalam memberikan pelayanan
kepada yang dilayani antara lain meliputi masyarakat, atasan, rekan sekerja, unit kerja
terkait, dan/atau instansi lain.
b. Integritas merupakan kemampuan seorang PNS untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma
dan etika dalam organisasi.
c. Komitmen merupakan kemauan dan kemampuan seorang PNS untuk dapat
menyeimbangkan antara sikap dan tindakan untuk mewujudkan tujuan organisasi dengan
mengutamakan kepentingan dinas daripada kepentingan diri sendiri, seseorang, dan/atau
golongan.
d. Disiplin merupakan kesanggupan seorang PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari
larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau peraturan
kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi sanksi.
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA POLEWALI KELAS I.B TAHUN 2017
Halaman 25 dari 70
e. Kerja sama merupakan kemauan dan kemampuan seorang PNS untuk bekerja sama dengan
rekan sekerja, atasan, bawahan baik dalam unit kerjanya maupun instansi lain dalam
menyelesaikan suatu tugas dan tanggung jawab yang diembannya.
f. Kepemimpinan merupakan kemampuan dan kemauan PNS untuk memotivasi dan
mempengaruhi bawahan atau orang lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya demi
tercapainya tujuan organisasi.
Disamping melakukan Kegiatan Tugas Jabatan yang sudah menjadi tugas dan fungsi
pokoknya, apabila seorang pegawai memiliki tugas tambahan terkait dengan jabatannya, maka
dapat dinilai dan ditetapkan menjadi tugas tambahan. Tugas tambahan pada dasarnya
merupakan kegiatan pendukung tugas pokok yang dibebankan kepada pegawai untuk
dilaksanakan. Seorang PNS yang melaksanakan tugas tambahan yang diberikan oleh
pimpinan/pejabat penilai yang berkaitan dengan tugas pokok jabatannya, maka hasilnya dapat
dinilai sebagai bagian dari SKP (sasaran kerja pegawai). Dalam Penjelasan PP Nomor 46 Tahun
2011 Pasal (10) yang dimaksud dengan tugas tambahan adalah tugas lain atau tugas-tugas yang
ada hubungannya dengan tugas jabatan yang bersangkutan dan tidak ada dalam SKP yang telah
ditetapkan. Selain tugas tambahan, PNS yang telah menunjukkan kreatifitas yang bermanfaat
bagi organisasi dalam melaksanakan tugas pokok jabatan, hasilnya juga dapat dinilai sebagai
bagian dari capaian SKP (sasaran kerja pegawai). Pengertian kreativitas di sini maksudnya adalah
kemampuan individu atau organisasi untuk menciptakan sesuatu yang baru dan mempunyai nilai
manfaat bagi keberlangsungan organisasi.
Secara umum, penilaian dengan menggunakan metode SKP jika dilihat dari sistem
penilaiannya akan lebih efektif dibanding dengan metode DP3. Target yang akan dicapai secara
jelas menggambarkan betapa SKP merupakan penilaian yang benar-benar didasarkan pada
prestasi/kemampuan individu untuk mencapai tujuan organisasi sesuai kompetensi yang
dimilikinya.
Pengadilan Agama Polewali Kelas I.B telah mensosialisasikan SKP kepada semua pegawai
sejak awal tahun 2014, 2015, 2017 dan telah mengimplementasikan pada tahun ini juga.
Sasaran Kerja Pegawai dan Penilaian Prestasi Kerja untuk 7 orang Hakim dan 15 PNS non
Hakim telah dibuat sesuai dengan petunjuk Badilag dan PTA Makassar.
No. Sasaran Kerja Pegawai Jumlah Kegiatan
Tahun 2017 Ket.
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA POLEWALI KELAS I.B TAHUN 2017
Halaman 26 dari 70
1 Ketua 16 Kegiatan TMT 30 Agustus 2017
2 Hakim Madya Muda 11 Kegiatan 3 Tugas Tambahan
3 Hakim Madya Muda 11 Kegiatan 3 Tugas Tambahan
4 Hakim Pratama Madya 11 Kegiatan 3 Tugas Tambahan
5 Hakim Pratama Madya 9 Kegiatan 2 Tugas Tambahan
6 Hakim Pratama Madya 9 Kegiatan 2 Tugas Tambahan
7 Hakim Pratama Madya 9 Kegiatan 2 Tugas Tambahan
8 Panitera 20 Kegiatan
9 Panitera Muda Gugatan 12 Kegiatan
10 Panitera Muda Permohonan 9 Kegiatan
11 Panitera Muda Hukum 9 Kegiatan
12 Panitera Pengganti 7 Kegiatan
13 Panitera Pengganti 7 Kegiatan
14 Panitera Pengganti 7 Kegiatan 1 Tugas Tambahan
15 Juru Sita 6 Kegiatan
16 Juru Sita Pengganti 6 Kegiatan
17 Juru Sita Pengganti 6 Kegiatan
18 Sekretaris 14 Kegiatan
19 Kasubag. Umum dan Keuangan 6 Kegiatan
20 Kasubag. Perencanaan, TI & Pelaporan
21 Kasubag. Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana
20 Kegiatan Tugas Tambahan 2
22 Staf Panmud Gugatan
B. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA
1. Akreditasi Penjaminan Mutu ( Sertifikat ISO Pengadilan )
Dalam rangka peningkatan layanan kepada Para Pencari Keadilan, oleh Pengadilan
Agama Polewali Kelas IB telah melakukan berbagai upaya peningkatan mutu kinerja.
Pengadilan Agama Polewali Kelas IB berupaya terus menerus menjadi peradilan yang
terpercaya, transparan dan akuntabel dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
pencari keadilan di Wilayah Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamasa, Provinsi
Sulawesi Barat dengan berpijak kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
senantiasa melakukan perbaikan secara berkesinambungan. Untuk mengukur kualitas
pelayanan dan kepuasan pencari keadilan Pengadilan Agama Polewali Kelas IB bertekad
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA POLEWALI KELAS I.B TAHUN 2017
Halaman 27 dari 70
meraih Standar Pelayanan Internasional. Tekad itu kemudian diwujudkan dengan mengundang
Consultant ISO Bapak Wawan Widiatmoko, S.T., M.Psi. dari Bina Bintang Piramida Training &
Consulting selama 4 (empat) bulan yaitu sekitar Bulan Agustus s/d Nopember 2016 untuk
memberikan pembimbingan dan consulting kepada warga Pengadilan Agama Polewali dengan
biaya mandiri.
Setelah melalui bimbingan, konsultasi dan Audit Internal, maka pada tanggal 11 s/d 14
Januari 2017 Pengadilan Agama Polewali Kelas IB menghadapi Tim Audit Eksternal dari TCL
(Transpacific Certifications Limitied) yang merupakan perwakilan dari Lembaga IAF (
Internasional Accreditation Forum) yang berpusat di Australia. Dan dengan mengucap Syukur
Alhamdulillah, dari hasil Audit Eksternal tersebut, Pengadilan Agama Polewali Kelas IB
dinyatakan layak mendapatkan SERTIFIKAT ISO 9001:2015 dan sertifikat itu telah resmi
diterima pada hari Senin tanggal 6 Februari 2017.
Kemudian Pengadilan Agama Polewali Kelas IB tidak berhenti hanya sampai disitu.
Selanjutnya Pimpinan dan seluruh jajaran Pengadilan Agama Polewali pada tahun yang sama
yaitu tahun 2017 berupaya untuk mengikuti Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Agama.
Tuntutan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan peradilan yang baik dan
bermutu menjadi salah satu pemicu Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iah untuk berlomba-
lomba dalam memperoleh pengakuan bagi kualitas pelayanan peradilan yang diberikan.
Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iah
merupakan suatu bentuk pengakuan pemerintah terhadap Pengadilan Agama/Mahkamah
Syar’iah setelah memenuhi kriteria penilaian Mutu sesuai dengan Standar Sertifikasi Akreditasi
Penjaminan Mutu Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iah yang berlaku berdasarkan
rekomendasi Asesor pada pelaksanaan assesmen Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu
Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iah di lapangan.
Standar Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama/Mahkamah
Syar’iah ini merupakan acuan lengkap penerapan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu
Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iah di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iah yang terdiri
dari : 1) Administrasi Manajemen, 2) Administrasi Kesekretariatan, 3) Administrasi
Kepaniteraan.
Pada tanggal 5 September 2017 bertempat di ruang Aula Pengadilan Agama Polewali
Kelas IB, seluruh unsur pimpinan, Hakim, pejabat Fungsional/ Struktural, staf dan honorer
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA POLEWALI KELAS I.B TAHUN 2017
Halaman 28 dari 70
melaksanakan Deklarasi pernyataan sikap serta Penandatanganan Fakta Integritas dan
Komitmen Bersama untuk melaksanakan Akreditasi Penjaminan Mutu di Pengadilan Agama
Polewali. Pengucapan deklarasi ini adalah tindak lanjut dari terbentuknya TIM SAPM yang
telah dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Polewali Kelas IB Nomor
W20-A22/77/KP.07.01/IX/2017.tanggal 4 September 2017.
Dalam rangka Akreditasi, berbagai upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan
mutu pelayanan pada Pengadilan Agama Polewali adalah :
1. Tersedianya Mesin EDC ( Electronic data capture) dari Bank BRI Cabang Polewali di meja
pelayanan pendaftaran perkara Pengadilan Agama Polewali. Dengan adanya Mesin EDC
tersebut, pihak yang akan mendaftarkan perkaranya tidak perlu lagi antri di Bank untuk
membayar panjar biaya perkara. Jadi Pihak yang akan berperkara tidak lagi terjebak
kemacetan dijalan menuju dan kembali dari bank untuk membayar biaya perkara.
2. Tersedianya aplikasi Touch Screen, Antrian Sidang dan Layanan Informasi pada ruang
tunggu persidangan. Aplikasi tersebut memberikan kemudahan kepada pihak yang akan
berperkara untuk mengetahui langsung berapa besar panjar biaya perkara yang akan
dibayarkan. Tanpa harus dihitungkan lagi oleh petugas penaksir biaya perkara. Disamping
itu aplikasi tersebut mengatur antrian persidangan dan informasi lainnya.
3. Tersedianya ruang smoking area yang posisinya terpisah dari gedung kantor, tepatnya
berada di sebelah utara pintu masuk untuk pencari keadilan. Sarana ini dimaksudkan agar
ruang tunggu, ruang kerja pegawai dan hakim terhindar dari asap rokok yang bisa
menimbulkan penyakit bukan hanya bagi perokok aktif tapi juga bagi orang-orang
disekitarnya (perokok pasif).
4. Membuat dan membenahi sarana dan prasarana pada area pelayanan, misalnya :
Pengadaan Ruang PosBakum, Pengadaan Ruang Laktasi, Pengadaan Ruang Tunggu
Ramah Anak, Pembuatan jalur difabel untuk penyandang disabilitas. Pemotongan median
jalan untuk akses ke Kantor Pengadilan Agama Polewali, Pembentukan Bank Sampah dan
lain-lain, Sarana tersebut semuanya dimaksudkan untuk memberikan pelayanan prima
kepada masyarakat pada umumnya dan pencari keadilan pada khususnya.
5. Menetapkan sasaran mutu dan kebijakan mutu Pengadilan Agama Polewali
6. Menetapkan standar pelayanan Pengadilan Agama Polewali
7. Menetapkan standar operasional prosedur pada Pengadilan Agama Polewali
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA POLEWALI KELAS I.B TAHUN 2017
Halaman 29 dari 70
8. Melakukan pembinaan kepada Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Polewali secara
berkala.
Setelah melalui beberapa tahapan persiapan dan upaya maksimal serta pembenahan
baik dokumen manajemen, dokumen kesekretariatan, dokumen kepaniteraan serta
pembenahan sarana dan prasarana, maka pada tanggal 25 s/d 27 Okrober 2017 Pengadilan
Agama Polewali Kelas IB diaudit oleh Tim Assesment Eksternal Akreditasi Penjaminan Mutu.
Selanjutnya pada tanggal 29 Nopember 2017 Pengadilan Agama Polewali Kelas IB menerima
Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama Nomor 018/DjA/SERT-
APM/11/2017 yang diserahkan langsung oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali, S.H., M.H. dan Pengadilan Agama Polewali Kelas
IB dinyatakan Trakreditasi dengan nilai “A” ( Excellent ).
2. Posbakum (Pos Bantuan Hukum)
Pada Tahun Anggaran 2017 Pengadilan Agama Polewali Kelas IB belum mendapat
alokasi anggaran untuk Posbakum.
3. Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu
Menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 bahwa
yang dimaksud dengan Pelayanan Terpadu adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara
_utase_-sama dan terkoordinasi dalam satu waktu dan tempat tertentu antara Pengadilan
Agama/Mahkamah Syari’ah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota,
Kantor Urusan Agama Kecamatan dalam layanan keliling untuk memberikan pelayanan Itsbat
Nikah dan perkara lainnya sesuai kewenangan Pengadilan Agama.
Pelayanan terpadu/siding keliling bertujuan untuk :
- Meningkatkan akses terhadap pelayanan di bidang hukum
- Membantu masyarakat terutama yang tidak mampu dalam memperoleh pengesahan
perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran yang dilakukan dengan sederhana, cepat
dan biaya ringan.
- Membantu masyarakat yang tidak mampu dan sulit mengakses pelayanan di gedung
kantor pengadilan karena faktor ekonomi dan geografis.
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA POLEWALI KELAS I.B TAHUN 2017
Halaman 30 dari 70
Perkara itsbat nikah yang dilayani oleh Pengadilan Agama Polewali kelas IB dalam
pelayanan terpadu/siding keliling adalah perkara itsbat nikah yang bersifat permohonan
(Voluntair ) bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Polewali Mandar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Polewali
Mandar.
Pada Tahun Anggaran 2017 Pengadilan Agama Polewali Kelas IB mendapatkan
anggaran untuk pelaksanaan sidang keliling/Pelayanan terpadu melalui DIPA Nomor SP DIPA-
005.04.2.309091/2017 tanggal 7 Desember 2016 sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam
juta rupiah) untuk 11 kegiatan, dan telah dilaksanakan atau direalisasikan dengan rincian
sebagai berikut :
1. Tanggal 9 Maret 2017 dilaksanakan Sidang Keliling di Desa Pulliwa Kecamatan Bulo
Kabupaten Polewali Mandar dengan jumlah perkara 45 perkara.
2. Tanggal 13 April 2017 dilaksanakan Sidang Keliling di Desa Panyampa Kecamatan
Campalagian Kabupaten Polewali Mandar dengan jumlah perkara 40 perkara.
3. Tanggal 18 Mei 2017 dilaksanakan Sidang Keliling/Pelayanan terpadu di Desa
Tonyaman Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar dengan jumlah perkara
70 perkara.
4. Tanggal 13 Juli 2017 dilaksanakan Sidang Keliling/Pelayanan terpadu di Desa Mambu
Tapua Kecamatan Matangnga Kabupaten Polewali Mandar dengan jumlah perkara 54
perkara.
5. Tanggal 27 Juli 2017 dilaksanakan Sidang Keliling di Kelurahan Alu Kecamatan Alu
Kabupaten Polewali Mandar dengan jumlah perkara 25 perkara.
6. Tanggal 10 Agustus 2017 dilaksanakan Sidang Keliling di Desa Karama Kecamatan
Tinambung Kabupaten Polewali Mandar dengan jumlah perkara 17 perkara.
7. Tanggal 14 Agustus 2017 dilaksanakan Sidang Keliling/Pelayanan terpadu di Desa
Besoangin Kecamatan Tutar Kabupaten Polewali Mandar dengan jumlah perkara 136
perkara.
8. Tanggal 24 Agustus 2017 dilaksanakan Sidang Keliling di Desa Padang Mawalle
Kecamatan Tutar Kabupaten Polewali Mandar dengan jumlah perkara 22 perkara.
9. Tanggal 14 September 2017 dilaksanakan Sidang Keliling di Desa Tangnga-Tangnga
Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar dengan jumlah perkara 28
perkara.
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA POLEWALI KELAS I.B TAHUN 2017
Halaman 31 dari 70
10. Tanggal 18 September 2017 dilaksanakan Sidang Keliling di Kelurahan Sidodadi
Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar dengan jumlah perkara 17
perkara.
11. Tanggal 25 September 2017 dilaksanakan Sidang Keliling di Desa Luyo Kecamatan
Luyo Kabupaten Polewali Mandar dengan jumlah perkara 52 perkara.
Jumlah perkara yang telah diselesaikan oleh Pengadilan Agama Polewali dalam 11
kegiatan yang menggunakan anggaran DIPA Tahun 2017 adalah sebanyak 506 perkara
Disamping itu ada pula kegiatan sidang keliling yang berhasil dilaksanakan tanpa
menggunakan anggaran DIPA karena telah nihil, yaitu :
1. Tanggal 30 Oktober 2017 dilaksanakan Sidang Keliling di Desa Batetangnga Kecamatan
Binuang Kabupaten Polewali Mandar dengan jumlah perkara 38 perkara.
2. Tanggal 30 Nopember 2017 dilaksanakan Sidang Keliling di Desa Balanipa Kecamatan
Balanipa Kabupaten Polewali Mandar dengan jumlah perkara 38 perkara.
Tanggal 14 Desember 2017 dilaksanakan Sidang Keliling di Kelurahan Taramanu
Kecamatan Tutar Kabupaten Polewali Mandar dengan jumlah perkara 38 perkara.
4. Perkara Prodeo
Pengadilan dapat memberikan layanan pembebasan biaya perkara (prodeo) kepada
pihak-pihak yang tidak mampu dengan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan
atau kepada Majelis Hakim. Penggugat berhak mendapatkan semua jenis pelayanan secara
Cuma-Cuma yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara prodeo. Komponen biaya prodeo
meliputi antara lain : biaya pemanggilan, biaya pemberitahuan isi putusan, biaya saksi/saksi
ahli, biaya materai, biaya alat tulis kantor, biaya penggandaan/fotokopi, biaya pemberkasan
dan biaya pengiriman berkas.
Bagi masyarakat yang tidak mampu dapat mengajukan surat permohonan
berperkara secara prodeo (Cuma-Cuma) dengan mencantumkan alasan-alasannya kepada
Ketua Pengadilan Agama dengan melampirkan :
- Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah/Kepala Desa setempat, atau
- Surat Keterangan Tunjangan Sosial Lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin atau
Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) atau Kartu Program Keluarga Harapan
(PKH) atau Kartu Bantuan Langsung Tunai ( BLT ).
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA POLEWALI KELAS I.B TAHUN 2017
Halaman 32 dari 70
- Surat pernyataan tidak mampu yang dibuat dan ditandatangani pemohon
bantuan hukum dan diketahui Ketua Pengadilan Negeri/Agama.
Jika pemohon prodeo tidak dapat menulis atau membaca maka permohonan beracara
secara prodeo dapat diajukan secara lisan dengan menghadap kepada Ketua Pengadilan
Agama.
Prosedur Permohonan berperkara secara prodeo :
- Permohonan diajukan secara lisan atau tertulis kepada Ketua Pengadilan Agama
dengan melampirkan dokumen pendukung.
- Dalam tenggang waktu 14 hari sejak permohonan dicatat oleh Panitera, Hakim
yang ditunjuk ( Hakim yang menyidangkan pada tingkat pertama) memerintahkan Panitera
untuk memberitahukan permohonan itu kepada pihak lawan dan memerintahkan untuk
memanggil kedua belah pihak supaya _utase di muka Hakim untuk dilakukan pemeriksaan
tentang ketidak mampuan pemohon.
- Dalam tenggang waktu 7 hari setelah pemeriksaan, Pengadilan Tingkat Pertama
mengirimkan berita acara hasil pemeriksaan dilampiri permohonan izin beracara secara
prodeo dan dokumen pendukung ke Pengadilan, yang berwenang memutus perkara yang
dimohonkan tersebut, untuk diputus apakah dikabulkan atau tidak.
- Jika permohonan dianggap memenuhi syarat maka diberikan penetapan izin
berperkara secara prodeo. Izin beracara secara prodeo diberikan Pengadilan atas perkara yang
diajukan pada tingkat pengadilan tertentu saja.
- Jika ternyata pemohon orang yang mampu maka diberikan penetapan tidak
dapat berperkara secara prodeo dan pemohon harus membayar biaya seperti layaknya
berperkara secara umum.
Pengadilan menyediakan anggaran untuk biaya perkara prodeo dengan
memperhatikan anggaran yang tersedia. Ketersediaan anggaran tersebut diumumkan kepada
masyarakat secara berkala melalui papan pengumumna Pengadilan atau media lain yang
mudah diakses.
Pengadilan Agama Polewali Kelas IB pada Tahun Anggaran 2017 mendapatkan
anggaran prodeo sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 5 ( lima )
perkara melalui DIPA dengan Nomor SP DIPA-005.04.2.309091/2017 tanggal 7 Desember
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA POLEWALI KELAS I.B TAHUN 2017
Halaman 33 dari 70
2016. Dan semuanya telah dilaksanakan atau direalisasikan. Setiap perkara prodeo
mendapatkan biaya sebesar Rp. 300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah ).
Anggaran tersebut diatas tidak mencukupi jika dibandingkan dengan jumlah pemohon
perkara prodeo di Pengadilan Agama Polewali yang mewilayahi dua Kabupaten yaitu
Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamasa. Demikian pula halnya dengan biaya
satuan perkara yaitu Rp. 300.000/perkara sangat tidak mencukupi untuk memenuhi biaya
setiap perkara prodeo, idealnya harga satuannya dinaikkan menjadi Rp.500.000/perkara.
BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN
A. SUMBER DAYA MANUSIA
Dalam rangka usaha pelaksanaan pembangunan dibidang hukum secara berdayaguna dan
berkelanjutan dipandang perlu meningkatkan Sumber Daya Manusia bagi satuan-satuan organisasi
badan-badan Peradilan khususnya di Pengadilan Agama Polewali.
Peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia harus didasarkan pada struktur
organisasi, klasifikasi pengadilan, sifat, jenis pekerjaan, beban kerja, jumlah pangkat dan jumlah
jabatan serta peralatan yang tersedia. Hal ini berdasarkan pada peraturan perundang-undangan
yang menetapkan bahwa setiap Pengadilan Tingkat Pertama harus terdapat seorang Ketua dan
seorang Wakil Ketua, Majelis Hakim, Panitera dan beberapa Panitera Pengganti. Seorang Panitera
membawahi beberapa Panitera Muda dan seorang Sekretaris membawahi beberapa Sub. Bagian.
Di samping itu terdapat pula Jurusita dan Jurusita Pengganti.
Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial
Sumber Daya Manusia Teknis Yudicial di Pengadilan Agama Polewali saat ini dari segi
kuantitas memang masih sangat kurang. Hal ini berbanding terbalik dengan beban kerja yang terus
meningkat, seiring dengan bertambahnya jumlah perkara yang harus diselesaikan setiap
tahunnya. Oleh karena itu, peningkatan kualitas kinerja Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial di
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA POLEWALI KELAS I.B TAHUN 2017
Halaman 34 dari 70
Pengadilan Agama Polewali harus terus ditingkatkan yang pada akhirnya dapat menunjang
pelaksanaan program Aplikasi Sistem Informasi Penulusuran Perkara (SIPP).
Adapun keadaan Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial di Pengadilan Agama Polewali
terurai sebagai berikut:
A.1. HAKIM
Jumlah keseluruhan Hakim yang bertugas sejak bulan Januari sampai akhir bulan
Desember tahun 2017 di Pengadilan Agama Polewali adalah 9 orang. Pada awal bulan Februari
Tahun 2017, Ketua Pengadilan Agama Polewali an. Dra. Hj. Nurlinah K, S.H., M.H. mendapat promosi
_utase ke Pengadilan Agama Watampone Kelas IB, dan yang naik menggantikan beliau adalah Bapak
H. A. Zahri, S.H., M.H.I, yang pada saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama
Polewali. Sejak Pelantikan Ketua H. A. Zahri, S.H., M.H.I, di bulan Januari tahun 2017 tersebut, posisi
Wakil Ketua pada Pengadilan Agama Polewali kosong. Kemudian, pada bulan Agustus tahun 2017,
kembali terjadi untuk posisi Ketua Pengadilan Agama Polewali yaitu dari Bapak H. A. Zahri, S.H.,
M.H.I ke Bapak Drs. Hasbi, M.H., yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama
Watampone Kelas I.A dan masuknya seorang Hakim an. Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H., yang
sebelumya menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Bungku, sehingga total jumlah Hakim yang
bertugas sampai akhir tahun 2017 adalah 7 orang (1 orang di antaranya menduduki jabatan
struktural Ketua). Dari 7 orang Hakim tersebut, 2 orang diantaranya berpendidikan S2 dan 4 orang
lainnya berpendidikan S1.
Daftar Nama dan Jenjang Pendidikan Hakim Tahun 2017 :
NO. NAMA/NIP GOLONGAN (TERAKHIR)
PENDIDIKAN (TERAKHIR)
JABATAN
1 Drs. Hasbi, M.H.
NIP. 19591231 198803 1 025 IV/c
S.2
Ilmu Hukum Ketua
2 Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H.
NIP. 19560803 198003 1 006 IV/b
S.1
Ilmu Hukum Hakim
3. Dra. Hj. Nailah B, M.H.
NIP. 19650109 199103 2 001 IV/b
S.2
Ilmu Hukum Hakim
4. Rajiman, S.H.I.
NIP. 19821010 200704 1 001 III/c
S.1
Ilmu Hukum Hakim
5. Nirwana, S.H.I.
NIP. 19821201 200805 2 001 III/c
S.1
Hukum Islam Hakim
6. Achmad Sarkowi, S.H.I.
NIP. 19790311 200904 1 002 III/b
S.1
Hukum Islam Hakim
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA POLEWALI KELAS I.B TAHUN 2017
Halaman 35 dari 70
7. Samsidar, S.H.I.
NIP. 19821113 200904 2 003 III/b
S.1
Hukum Islam Hakim
A.2. PANITERA/PANITERA PENGGANTI DAN STAF
Jumlah Panitera dan Panitera Pengganti yang bertugas selama tahun 2017 di Pengadilan
Agama Polewali adalah 8 orang. Pada bulan Januari tahun 2017, Wakil Panitera an. Bapak
Salahuddin Saleh, S.H., dimutasi ke Pengadilan Agama Makassar Kelas I, sehingga posisi Wakil
Panitera pada Pengadilan Agama Polewali telah kosong. Untuk mengisi kekosongan jabatan
Panitera Muda Hukum yang telah kosong sejak bulan Januari tahun 2017, pada bulan Februari
2017, salah seorang Panitera pengganti an. Dra. Hj. Hasnawiyah dilantik untuk menduduki jabatan
Panitera Muda Permohonan yang sebelumnya dijabat oleh Hj. Najmah Najamuddin, S.H.I,yang
memasuki masa Purna bakti di Bulan Desember 2016. Hingga akhir tahun 2017, jumlah Panitera
dan Panitera Pengganti yang bertugas adalah 7 orang. (4 orang di antaranya menduduki jabatan
struktural yakni Panitera, Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Permohonan dan Panitera Muda
Gugatan). Dari jumlah tersebut, kesemuanya berpendidikan S1.
Daftar Nama Panitera/Panitera Pengganti dan Staf tahun 2017:
NO. NAMA/NIP GOLONGAN (TERAKHIR)
PENDIDIKAN (TERAKHIR)
JABATAN
1 Nasruddin, S. Ag
NIP. 19581201 199303 1 001 III/d
S.1
Ilmu Hukum Panitera
2 Drs. M. As’ad
NIP. 19600601 199403 1 003 III/d
S.1
Syariah
Panitera Muda
Hukum
3 Drs. Sayadi
NIP. 19631231 199303 1 040 III/d
S.1
Syariah
Panitera Muda
Gugatan
4 Dra. Hasnawiyah
NIP. 19631231 199203 2 021 III/d
S.1
Syariah
Panitera
Pengganti
5 Dra. Hj. Rukiah
NIP. 19620930 199303 2 001 III/d
S.1
Syariah
Panitera
Pengganti
6 Candra Wardana, S.H.
NIP. 19850331 2012 1 005 III/a
S.1
Ilmu Hukum
Panitera
Pengganti
7 Sarinah S, S.H.
NIP. 19850605 200604 2 002 III/d
S.1
Ilmu Hukum
Panitera
Pengganti
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA POLEWALI KELAS I.B TAHUN 2017
Halaman 36 dari 70
A.3. JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI
Jurusita Pengadilan Agama Polewali sejak bulan Januari Tahun 2017 berjumlah 2 orang.
Namun pada bulan Oktober tahun 2017 ini, salah seorang Jurusita Pengadilan Agama Polewali an.
Maskun, S.H. telah meninggal dunia, sehingga di akhir tahun 2017, Jurusita Pengadilan Agama
Polewali tersisa 1 orang. Namun, Jurusita tersebut juga akan memasuki masa Purna Bakti terhitung
mulai tanggal 1 Januari 2018, karena itu Posisi Jurusita di Pengadilan Agama Polewali per Januari
2018 kosong. Sementara untuk Jurusita Pengganti, pada awal tahun 2017 berjumlah 1 orang.
Namun bertambah dengan dilantiknya 1 orang staf pada bulan Agustus 2017, sehingga Jurusita
Pengganti pada Pengadilan Agama Polewali berjumlah 2 orang. Dengan berkurangnya tenaga
Jurusita di Pengadilan Agama Polewali, di bulan November tahun 2017, dilantiklah 3 orang Jurusita
Pengganti dari bagian Kesektariatan yaitu dari Kasubag. Umum dan Keuangan, Kasubag.
Perencanaan, Teknologi Informasi & Pelaporan dan Kasubag. Kepegawaian & Ortala untuk mengisi
kekurangan tenaga Jurusita / Jurusita Pengganti., sehingga total Jurusita/Jurusita Pengganti yang
ada di Pengadilan Agama Polewali adalah 5 orang. Dari keselurusahan jumlah Jurusita / Jurusita
pengganti tersebut, kesemuanya berpendidikan S1.
Daftar nama Jurusita/Jurusita Pengganti:
NO. NAMA/NIP GOLONGAN
(TERAKHIR)
PENDIDIKAN
(TERAKHIR) JABATAN
1 H. Musni HM., S.Ag.
NIP. 19591201 199303 004 III/d
S.1
Syari’ah Jurusita
2 Muallim M., S.H.I.
NIP. 19710531 199402 1 001 III/c
S.1
Syari’ah
Jurusita
Pengganti
3 Hj. I. Tarida., S.H.I.
NIP. 19621231 199603 2 002 III/c
S.1
Syari’ah
Jurusita
Pengganti
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA POLEWALI KELAS I.B TAHUN 2017
Halaman 37 dari 70
4 Abdul Samad, S.H.
NIP. 19681231 199203 1 015 III/c
S.1
Ilmu Hukum
Jurusita
Pengganti
5 Moh. Anshari, S. Kom
NIP. 19840909 200912 1 006 III/b
S.1
Ilmu Komputer
Jurusita
Pengganti
6 Misna Surya As, S.H.
NIP. 19810517 201001 2 023 III/b
S.1
Ilmu Hukum
Jurusita
Pengganti
Pembinaan sumber daya Manusia di Pengadilan Agama Polewali juga dilaksanakan secara
berkelanjutan baik melalui DIPA Pengadilan Agama Polewali maupun bekerjasama dengan
Pengadilan Tinggi Agama Makassar, serta lembaga pendidikan lainnya, pelatihan bidang
Kepaniteraan adalah salah satu bentuk untuk meningkatkan mutu bidang Kepaniteraan dan bidang
Kejurusitaan yang nantinya diharapkan akan bermanfaat serta berpengaruh terhadap tertib
administrasi perkara, tertib penyusunan berita acara persidangan dan penyelenggaraan
persidangan serta pada saat eksekusi putusan yang berkekuatan hukum yang tetap.
Selain melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan juga tersedia buku-buku jurnal
berpengaruh terhadap kelancaran administrasi perkara yang akhirnya juga akan berpengaruh
kepada keprofesionalan Pegawai Pengadilan Agama Polewali.
Tersedianya sumber daya manusia di bidang kepaniteraan maupun di bidang kesekretariatan
yang keduanya tidak dapat terpisahkan dan memegang peranan yang sangat penting. Tersedianya
sumber daya manusia yang cakap, kreatif, terampil, berintegritas dan berkepribadian sangat
diperlukan di Pengadilan Agama Polewali.
Kedudukan dan peranan sumber daya manusia pada Pengadilan Agama Polewali sangatlah
penting, karena sumber daya manusia tersebut sebagai roda penggerak sistem yang telah
dikembangkan di Pengadilan Agama Polewali, untuk menggerakan system yang telah ada perlu
sumber daya manusianya punya kemampuan spesifik.
Untuk peningkatan sumber daya manusia di Pengadilan Agama Polewali telah mengirim dan
mengikut sertakan dalam berbagai pelatihan, baik Hakim maupun non Hakim:
Data Bimbingan Teknis dan Pelatihan yang diikuti oleh Hakim dan non-Hakim
Pengadilan Agama Polewali Tahun 2017
NO. NAMA PELATIHAN NAMA PESERTA WAKTU TEMPAT
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA POLEWALI KELAS I.B TAHUN 2017
Halaman 38 dari 70
1
Pembinaan Manajemen
Kepemimpinan /
Manajemen Perubahan
- H. A. Zahri, S.H. ,M.H.I
23 s.d 25 Maret 2017
Makassar
2
Bimtek ToT SIPP Tahap II
Badilag - Achmad Sarkowi, S.H.I
25 s.d 28 April 2017
Surabaya
3
Pelatihan Pemantapan
KEEPPH Angk. 6 Bagi
Hakim Masa Kerja 8 s.d
15 tahun
- H. A. Zahri, S.H., M.H.I 2 s.d 6 Mei 2017
Makassar
4
Sosialisasi Perma Nomor
14 Tahun 2016
- H. A. Zahri, S.H., M.H.I
- Dra. Hj. Nailah B, M.H.
- Nasruddin, S. Ag
21 s.d 22 Agustus 2017
Makassar
5 Bimtek ToT SIPP Tahap 1
BUA
- Achmad Sarkowi, S.H.I
31 Juli s.d 5 Agustus
2017
Jakarta
6
Bimtek Implementasi
SIPP Versi 3.2.0
- Achmad Sarkowi, S.H.I
- Sulfadli, S. Kom
14 s.d 15 Desember
2017
Makassar
Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial
Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial di Pengadilan Agama Polewali atau Bagian
Kesekretariatan saat ini Alhamdulillah telah terisi. Hanya saja jumlahnya sangat minim. Sebagai
gambaran, dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Kasubag. Umum dan Keuangan, Kasubag.
Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan serta Kasubag. Kepegawaian, Organisasi dan Tata
Laksana tidak mempunyai staf. Hal ini tentunya perlu mendapat perhatian sebagai bahan kajian
rasionalisasi pegawai khususnya di Pengadilan Agama Polewali.
Pada bulan September tahun 2017, terjadi pertukaran posisi antar Kasubag. dibagian
kesektariatan, yaitu dari Kasubag. Umum & Keuangan, yang sebelumnya dijabat oleh an. Moh.
Anshari, S. Kom, diganti oleh Abdul Samad, S.H., dan sebaliknya, Kasubag. Perencanaan, Teknologi
Informasi & Pelaporan yang sebelumya dijabat oleh Abdul Samad, S.H., digantikan oleh Moh.
Anshari, S. Kom.
Total Pegawai pada bagian Sekretariat di Pengadilan Agama Polewali saat ini berjumlah 6
orang dan kesemuanya berpendidikan S1.
NO NAMA GOLONGAN PENDIDIKAN THN MENDUDUKI
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA POLEWALI KELAS I.B TAHUN 2017
Halaman 39 dari 70
(TERAKHIR) (TERAKHIR) JABATAN
1
2
3
4
Hj. Farida, S.H.
Abd. Samad
Misna Surya As, S.H.
Moh. Anshari, S.Kom.
III/d
III/c
III/b
III/b
S.1
S.1
S.1
S.1
2015
2015
2015
2015
Daftar Nama dan jenjang Pendidikan Pejabat dan Staf Kesektariatan:
NO. NAMA/NIP GOLONGAN (TERAKHIR)
PENDIDIKAN (TERAKHIR)
JABATAN
1 Hj. Farida, S.H. NIP. 19711231 200212 2 004
III/d S.1
Ilmu Hukum Sekretaris
2 Abd. Samad, S.H. NIP. 19681231 199203 1 015
III/c S.1
Ilmu Hukum Kasubag. Umum & Keuangan
3 Moh. Anshari, S. Kom NIP. 19840909 200912 1 006
III/b S.1
Teknik Informatika
Kasubag. Perencanaan, Teknologi Informasi & Pelaporan
4 Misna Surya AS., S.H. NIP. 19810517 201001 2 023
III/b S.1
Ilmu Hukum
Kasubag. Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksaana
Selama tahun 2017, dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia, pejabat/pegawai di
Sekretariat telah mengikuti orientasi dan pelatihan teknis, di antaranya:
NO. NAMA PELATIHAN NAMA PESERTA WAKTU TEMPAT
1
Sosialisasi Monitoring &
Evaluasi SIKEP Versi 2
- Misna surya As, S.H. 20 s.d 21 April 2017
Makassar
2
Bimtek Penyusunan
Laporan Keuangan
Kementerian
Negara/Lembaga Tahun
2017
- Abdul Samad, S.H.
- Moh. Anshari, S. Kom
5 Juli 2017
Makassar
Promosi dan Mutasi
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA POLEWALI KELAS I.B TAHUN 2017
Halaman 40 dari 70
Dalam menentukan promosi dan mutasi perlu adanya pertimbangan sebagaimana yang
tertuang dalam ketentuan undang-undang demi terwujudnya Peradilan yang sederhana, tegas dan
biaya ringan, yang mana diperlukan Pegawai atau Pejabat baik Fungsional maupun Struktural yang
cakap dan jujur serta mempunyai kualitas yang tinggi. Untuk itu perlu ditentukan prinsip-prinsip dan
tata cara Promosi dan Mutasi yang meliputi sistem, syarat administrasi, pelaksanaan dan
penyelesaian yang semuanya melalui Baperjakat dari Pengadilan Agama tersebut diteruskan ke
Pengadilan Tinggi Agama (Pengadilan Tingkat Banding) selanjutnya ke Direktorat Jenderal Badan
Peradilan Agama di Jakarta.
Selama tahun 2017, di Pengadilan Agama Polewali telah terjadi pengangkatan dan
pemindahan Hakim serta jabatan struktural dan kepaniteraan, yaitu:
A. MUTASI
NO NAMA GOL JABATAN Tanggal Pelantikan LAMA BARU
1. Dra. Hj. Nurlinah K, S.H., M.H. IV/b Ketua PA. Polewali
Wakil Ketua PA.
Watampone 15-01-2017
2. H. A. Zahri, S.H., M.H.I IV/b Wakil Ketua Hakim PA. Polewali
Ketua PA. Polewali
18-01-2017
3. H. A. Zahri, S.H., M.H.I IV/b Ketua
PA. Polewali Ketua PA
Luwuk 11-09-2017
1. Dra. Hj. Nailah B, M.H. IV/b Hakim PA.
Majene Hakim PA.
Majene 25-01-2016
2. Samsidar, S.H.I III/b Hakim PA. Mamuju
Hakim PA. Polewali
25-01-2016
Dra. Hj. Nailah B, M.H.
IV/b Hakim PA.
Majene Hakim PA.
Majene 25-01-2016
4. Drs. Hasbi, M.H. IV/b Ketua PA.
Watampone Ketua
PA. Polewali 30-08-2017 2.
Samsidar, S.H.I
III/b Hakim PA. Mamuju
Hakim PA. Polewali
25-01-2016
B. PROMOSI
NO NAMA GOL JABATAN Tanggal
Pelantikan
LAMA BARU
1. Dra. Hj. Hasnawiyah III/d Panitera Pengganti Panmud
Permohonan 16-01-2017
2. Abdul Samad, S.H. III/c
Kasubag.
Perencanaan, TI &
Pelaporan
Kasubag. Umum
& Keuangan
Polewali
26-09-2017
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA POLEWALI KELAS I.B TAHUN 2017
Halaman 41 dari 70
3. Moh. Anshari, S. Kom III/b
Kasubag. Umum &
Keuangan
Kasubag.
Perencanaan, TI
& Pelaporan
Polewali
26-09-2017
Berikut Matriks SDM Pengadilan Agama Polewali :
No. Jabatan Ket.
1 Ketua
2 Wakil Ketua Kosong sejak tgl 18 Februari 2017
3 Hakim Madya Muda
4 Hakim Madya Muda
5 Hakim Pratama Madya
6 Hakim Pratama Madya
7 Hakim Pratama Madya
8 Hakim Pratama Madya
9 Panitera
10 Panitera Muda Gugatan
11 Panitera Muda Permohonan
12 Panitera Muda Hukum
13 Panitera Pengganti
14 Panitera Pengganti
15 Panitera Pengganti
16 Juru Sita Pensiun TMT 1 Januari 2018
17 Juru Sita Pengganti
18 Juru Sita Pengganti
19 Sekretaris
20 Kasubag. Umum dan Keuangan
21 Kasubag. Perencanaan, TI & Pelaporan
22 Kasubag. Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana
23 Staf Panmud Gugatan
B. KEADAAN PERKARA
Keadaan perkara Pengadilan Agama Polewali pada tahun 2016 sebagai berikut:
1. Sisa perkara tahun 2017 sebanyak 89 perkara dan semuanya telah putus pada tahun 2017.
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA POLEWALI KELAS I.B TAHUN 2017
Halaman 42 dari 70
2. Perkara yang diterima mulai 3 Januari s/d tanggal 29 Desember 2017 sebanyak 1509 perkara,
dengan rincian sebagai berikut:
Cerai talak : 422 perkara
Cerai gugat : 155 perkara
Harta bersama : 4 perkara
Penguasaan anak : 1 perkara
Perwalian : 2 perkara
Itsbat nikah : 808 perkara
Wali adhal : 0 perkara
Kewarisan : 14 perkara
Penetapan Ahli Waris : 14 perkara
Hibah : 0 perkara
Dispensasi Nikah : 82 perkara
Izin Poligami : 1 perkara
Lain-lain : 5 perkara
Jumlah : 1509 perkara
3. Perkara yang diselesaikan selama tahun 2017 (Januari s/d Desember)
NO JENISPERKARA Dite-
rima
JENIS PUTUSAN
Jml
Putus
Blm
Putus Kabul Tolak
Tidak
Diterima
( N.O. )
Gugur Dicoret dari
Register Cabut
1. Izin Poligami 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2. Cerai Talak 155 125 1 0 3 1 5 135 20 3. Cerai Gugat 422 345 1 0 6 4 10 366 56
4. Harta Bersama 4 2 0 0 0 0 1 3 1
5. Penguasaan Anak 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6. Itsbat Nikah 808 761 4 1 22 0 15 803 5 7. Wali Adhal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8. Kewarisan 14 1 0 2 3 1 2 9 5 9. Perwalian 2 2 0 0 0 0 0 2 0 10 PAW 14 12 0 1 0 0 1 14 0 11 Dispensasi kawin 82 73 1 0 2 2 4 82 0 12 Pembatan Nikah 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Lain-lain 5 4 0 0 0 0 1 5 0
J U M L A H 1509 1326 7 4 36 8 37 1420 89
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA POLEWALI KELAS I.B TAHUN 2017
Halaman 43 dari 70
4. Sisa perkara tahun 2017 yang selanjutnya akan diproses dan diselesaikan pada tahun 2018 adalah
89 perkara, dengan perincian sebagai berikut:
Cerai talak : 20 perkara
Cerai gugat : 56 perkara
Harta bersama : 1 perkara
Kewarisan : 5 perkara
Pengesahan Nikah : 5 perkara
Penguasaan Anak : 1 perkara
Izin Poligami : 1 perkara
J u m l a h : 89 perkara
5. Semua perkara tersebut yang terdaftar pada tahun 2017 telah dibagi kepada 4 (empat) Majelis
Hakim (Majelis A, C1, C2 dan C3), dan selama tahun 2017 telah terjadi 2 (dua) kali perubahan
Majelis Hakim yang disebabkan adanya mutasi Hakim dan penambahan Majelis Hakim baru. Adapun
perubahan Majelis Hakim tersebut berdasarkan:
a. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Polewali Nomor W20-A22/38/SK/KP.04.6/I/2017,
Tanggal 20 Januari 2017.
b. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Polewali Nomor W20-A22/78/SK/KP.04.6/IX/2017,
Tanggal 15 September 2017.
Pembagian perkara yang diterima pada tahun 2017 berdasarkan Majelis Hakim sebagai berikut:
Majelis Hakim Perkara yang Ditangani
Jumlah Prosentase
Beban Perkara Gugatan Permohonan
Majelis A 52 134 186 14,89%
Majelis C.1 53 72 125 10,00%
Majelis C.2 261 225 486 38,91%
Majelis C.3 246 206 452 36,18
JUMLAH 612 637 1249 100%
Sidang Keliling isbat nikah Terpadu yang dilaksanakan melalui Hakim Tunggal sebagai berikut:
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA POLEWALI KELAS I.B TAHUN 2017
Halaman 44 dari 70
Nama Hakim Perkara yang
Ditangani Persentasi Beban
Perkara (%)
H. A. Zahri, S.H., M.H.I. 43 16,53%
Drs. Hasbi, M.H. 0 0%
Dra. Hj. Nailah B., M.H. 66 25,38%
Rajiman, S.H.I. 69 26,53%
Nirwana, S.H.I. 0 0%
Achmad Sarkowi, S.H.I. 46 17,69%
Samsidar, S.H.I. 36 13,84%
JUMLAH 260 100%
Pembagian perkara yang diterima pada tahun 2017 berdasarkan Panitera Sidang sebagai berikut:
NAMA PANITERA SIDANG Perkara yang Ditangani
Jumlah Prosentase
Beban Perkara Gugatan Permohonan
Nasruddin, S.Ag. 40 55 95 6,29%
Drs. M. As’ad 95 148 243 16,10%
Drs. Sayadi 106 165 271 17,95%
Dra. Hasnawiyah 99 160 259 17,16%
Dra. Hj. St. Rukiyah 109 143 252 16,69%
Candra Wardana, S.H. 79 95 174 11,53%
Sarinah S., S.H. 82 133 215 14,24%
JUMLAH 610 899 1509 100%
Dari 1509 perkara yang diterima tahun 2017, diputus 1161 perkara berdasarkan Majelis Hakim
sebagai berikut:
Majelis Hakim
Jumlah Perkara yang Ditangani
Perkara Yang Diputus
Prosentase Penyelesaian Perkara Per Majelis
A 186 181 97,31%
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA POLEWALI KELAS I.B TAHUN 2017
Halaman 45 dari 70
C.1 125 97 77,6%
C.2 486 462 95,06%
C.3 452 421 93,14%
JUMLAH 1249 1161 92,95%
Sisa Perkara sampai dengan 29 Desember 2017 sebanyak 89 perkara. Penyebab sehingga masih
ada sisa perkara sampai dengan 29 Desember 2017 adalah karena perkara tersebut terdaftar pada
akhir tahun, sebagian perkara gaib dan digaibkan, perkara tabayun, perkara perceraian yang
diiringi dengan gugatan rekonvensi, (nomor perkara dan penyebab belum putus perkara tersebut
dapat dilihat dalam lampiran).
Perkara yang belum putus berdasarkan Majelis Hakim sebagai berikut:
MAJELIS SUSUNAN MAJELIS PERKARA BELUM PUTUS
JUMLAH Gugatan Permohonan
A Drs. Hasbi, M.H. Dra. Hj. Nailah B., M.H. Achmad Sarkowi, S.H.I.
6 0 6
C1 Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H. Rajiman, S.H.I. Nirwana, S.H.I.
26 2 28
C2 Dra. Hj. Nailah B, M.H Achmad Sarkowi, S.H.I. Samsidar, S.H.I
24 0 24
C3 Rajiman, S.H.I. Nirwana, S.H.I. Samsidar, S.H.I.
28 3 31
JUMLAH 84 5 89
6. Kemampuan Pengadilan Agama Polewali menyelesaikan perkara yaitu:
Sisa perkara tahun lalu (2016) : 61 perkara
Perkara yang diterima s.d. 29 Desember 2017 : 1509 perkara
Jumlah yang diputus s.d. 29 Desember 2017 : 1481 perkara
Sisa perkara sampai sekarang/bulan ini : 89 perkara
Kemampuan tingkat penyelesaian perkara : 94,33 %
7. Jumlah berkas perkara yang diputus sampai dengan 29 Desember 2017 sebanyak 1481 perkara, yang
belum diminutasi sebanyak 0 (nol) perkara.
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA POLEWALI KELAS I.B TAHUN 2017
Halaman 46 dari 70
8. Berkas perkara yang dimohonkan banding sampai tanggal 29 Desember 2017 sebanyak 5 perkara. 1
(satu) berkas di antaranya belum dikirim ke PTA karena proses pemberkasan belum selesai.
9. Berkas perkara yang dimohonkan banding:
Yang belum diputus Tahun 2016 : 4 perkara
Dimohonkan banding s.d. 29 Desember 2017 : 5 perkara
Yang diputus s.d. 29 Desember 2017 : 7 perkara
Yang belum diputus s.d. 29 Desember 2017 : 2 perkara
10. Berkas perkara yang dimohonkan kasasi:
Yang belum diputus tahun 2016 : 0 perkara
Dimohonkan kasasi s.d. 29 Desember 2017 : 4 perkara
Yang diputus s.d. 29 Desember 2017 : 3 perkara
Yang belum diputus s.d. 29 Desember 2017 : 1 perkara
11. Berkas perkara yang dimohonkan peninjauan kembali:
Yang belum diputus tahun 2016 : 1 perkara
Dimohonkan PK s.d. 29 Desember 2017 : 1 perkara
Yang diputus.d. 29 Desember 2017 : 0 perkara
Yang belum diputus.d. 29 Desember 2017 : 2 perkara
12. Penyitaan
Selama periode Januari 2017 sampai dengan Desember 2017 Pengadilan Agama Polewali melakukan
penyitaan sebanyak 1 (satu) perkara yaitu nomor 60/Pdt.G/2017/PA.Pwl.
13. Pelaksanaan eksekusi di Pengadilan Agama Polewali tergambar sebagai berikut:
Tunggakkan permohonan eksekusi sampai sekarang ada 5 permohonan eksekusi:
1. 252/Pdt.G/2013/PA.Pwl,
2. 267/Pdt.G/2013/PA.Pwl,
3. 153/Pdt.G/2015/PA.Pwl,
4. 226/Pdt.G/2015/PA.Pwl,
5. 92/Pdt.G/2005/PA.Pol.
Permohonan eksekusi yang telah dilaksanakan tahun 2017 ada 5 (lima) perkara yaitu;
1. 79/Pdt.G/2015/PA.Pwl,
2. 206/Pdt.G/2015/PA.Pwl,
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA POLEWALI KELAS I.B TAHUN 2017
Halaman 47 dari 70
3. 444/Pdt.G/2015/PA.Pwl,
4. 147/Pdt.G/2016/PA.Pwl,
5. 60/Pdt.G/2013/PA.Pwl.
Dari kelima perkara tersebut dua di antaranya sedang dalam proses pelelangan yaitu Nomor:
444/Pdt.G/2015/PA.Pwl dan Nomor: 60/Pdt.G/2013/PA.Pwl.
Permohonan eksekusi yang belum dilaksanakan pada tahun 2017 dan penyebabnya sebagai berikut:
NO. NOMOR PERKARA T A N G G A L
PENYEBAB TIDAK DIEKSEKUSI
PERMOHONAN EKSEKUSI
PENETAPAN TEGURAN
1. 252/Pdt.G/2013/PA. Pwl 28-01-2014 25-02-2014 Faktor keamanan
2. 267/Pdt.G/2013/PA. Pwl 23-11-2015 03-12-2015 Faktor keamanan
3. 153/Pdt.G/2015/PA. Pwl 10-01-2017 20-02-2017 Faktor keamanan
4. 226/Pdt.G/2015/PA. Pwl 12-10-2017 17-10-2017 Faktor keamanan
5 92/Pdt.G/2005/PA. Pol 04-12-2017 12-12-2017 Faktor keamanan
14. Akta Cerai
Sebagai bukti otentik kepada para pihak atas terjadinya perceraian berdasarkan putusan Pengadilan
Agama Polewali yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT), Penitera Pengadilan Agama Polewali,
telah mengeluarkan akta cerai sebanyak 395 pasang yang terdiri dari:
a) Akta cerai talak sebanyak : 125 lembar
b) Akta cerai gugat sebanyak : 372 lembar
c) Akta Cerai Rusak : 5 lembar
Akta Cerai rusak disebabkan karena robek tergulung oleh mesin printer ketika dilakukan pencetakan.
15. Keadaan Keuangan Pihak Ketiga
Ketua Pengadilan Agama melakukan pengawasan rutin setiap akhir bulan dan pengawasan insidentil
rata-rata 3 bulan sekali pada pertengahan bulan. Uang pihak ketiga sebagian besar disimpan di Bank
dengan rekening Nomor: 5034-01-000026-30-3 pada BRI Unit Polewali atas nama Kepaniteraan
Pengadilan Agama Polewali dan sebagian kecil disimpan dalam brankas yang mempunyai 2 buah
kunci, 1 kunci dipegang kasir dan 1 dipegang Panitera Pengadilan Agama Polewali.
a. Keadaan Keuangan perkara
Penerimaan : Rp 825.661.000,00
Pengeluaran : Rp 760.648.000,00
Sisa : Rp 65.013.000,00
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA POLEWALI KELAS I.B TAHUN 2017
Halaman 48 dari 70
b. Keadaan Keuangan Eksekusi
Penerimaan : Rp 25.136.000,00
Pengeluaran : Rp 13.655.000,00
Sisa : Rp 11.481.000,00
c. Keadaan Keuangan Konsinyasi
Penerimaan : Rp 17.108.000,00
Pengeluaran : Rp 0
Sisa : Rp 17.108.000,00
d. Sisa panjar yang belum diambil sampai bulan Desember 2017 sebanyak Rp0,00
C. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA
1. Sarana dan Prasarana Gedung
Gedung Pengadilan Agama Polewali Kelas IB dengan luas bangunan 624 M2 dan luas tanah
seluruhnya 2.363 M2, terletak di Jl. Budi Utomo No. 23 Polewali Sulawesi Barat telah direnovasi pada
tahun 2011 s.d. 2012. Namun renovasi tersebut belum sempurna atau masih ada bagian-bagian tertentu
yang perlu pembenahan dan tidak terselesaikan pada Tahun Anggaran 2012 karena keterbatasan dana
yang dialokasikan untuk Pengadilan Agama Polewali Kelas IB, sehingga gedung kantor Pengadilan Agama
Polewali Kelas IB rampung dan baru bisa digunakan pada awal Tahun 2013.
Sarana dan prasarana yang masih perlu mendapat perhatian dan merupakan kebutuhan
Pengadilan Agama Polewali Kelas IB untuk mendukung kegiatan pelayanan kepada masyarakat pencari
keadilan, diantaranya :
1. Tempat parkir kendaraan yang belum sesuai standar
2. Gorden untuk jendela sebahagian sudah ada
3. Pos satpam belum ada
4. Paving Blok untuk halaman kantor.
5. Kondisi Meubelair yang sudah sangat tidak layak lagi pasca renovasi/rehabilitasi
gedung kantor.
6. Air Conditioning ( AC ) 11 unit sementara ruangan berjumlah 24.
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA POLEWALI KELAS I.B TAHUN 2017
Halaman 49 dari 70
a. Pengadaan
Pada Tahun Anggaran 2017 Pengadilan Agama Polewali Kelas I.B mendapat alokasi
anggaran untuk pengadaan (Belanja Modal) yang tertuang dalam DIPA Awal Pengadilan Agama
Polewali Nomor : SP DIPA-005.01.2.307630/2016 Tanggal 07 Desember 2016 sebesar Rp.
110.000.000,- tercatat realisasi anggaran tersebut sebesar Rp. 109.700.000,- sehingga sisa
anggaran PAGU belanja modal sebesar (Rp.300.000,-). Adapun pengadaan yang dimaksud dibagi
menjadi 2 kegiatan pengadaan :
1. Pengadaan Anti Virus, dengan nomor kontrak W20-A22/646/PL.05/VI/2017;
2. Pengadaan peralatan dan mesin, dengan nomor kontrak W20-A22/646/PL.05/VII/2017;
Demikian pula diharapkan pada tahun-tahun mendatang anggaran untuk pengadaan
sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas di Pengadilan Agama
Polewali Kelas IB sebagaimana yang telah kami uraikan di atas, dapat terpenuhi.
Data inventaris tanah, gedung dan rumah dinas
1. Gedung Kantor
a. Gedung kantor baru :
- Luas bangunan : 624 M2
- Luas Tanah : 2.363 M2
- Sertifikat : Tidak ada
- Bertingkat : Dua
b. Gedung kantor lama yang dialih fungsikan menjadi rumah dinas:
- Luas Bangunan : 150 M2
- Luas Tanah : 1.500 M2
- Sertifikat : Tidak Ada
2. Rumah dinas
- Type/Luas Bangunan : 70
- Luas : 300 M2
- Sertifikat : Ada
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA POLEWALI KELAS I.B TAHUN 2017
Halaman 50 dari 70
b. Pemeliharaan
Pengadilan Agama Polewali Kelas IB untuk TA.2017 juga mendapat biaya pemeliharaan
gedung dan bangunan sebesar Rp. 157.741.000,- (seratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus empat
puluh satu ribu rupiah). Dana tersebut masing-masing digunakan untuk pemeliharaan gedung
kantor dan halaman Pengadilan Agama Polewali Kelas IB sebesar Rp.147.741.000,- (seratus
empat puluh tujuh juta tujuh ratus empat satu ribu rupiah), sementara untuk pemeliharan
halaman kantor sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan untuk rumah dinas serta Mes
Pengadilan Agama PolewaliKelas IB sebesar Rp. 10.100.000,- (Sepuluh juta seratus ribu rupiah)
sehingga total realisasi untuk belanja pemeliharaan gedung sebesar Rp. 167.841.000,- (Seratus
enampuluh tujuh juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah) atau terserap 99,9% dari
anggaran PAGU Biaya peliharaan gedung dan bangunan.
Sementara untuk pemeliharaan peralatan dan mesin Pengadilan Agama Polewali Kelas IB
mendapat anggaran sebesar Rp. 82.258.000,- (Delapan puluh dua juta dua ratus lima puluh
delapan ribu piah). Anggaran pemeliharaan tersebut digunakan untuk operasional pemeliharaan
2 Mobil dinas, 6 Motor dinas, 11 unit AC, 23 Laptop dan PC. Dimana realisasi anggaran tercatat
sebesar Rp. 81.508.433,- (Delapan puluh satu juta lima ratus delapan ribu empat ratus tiga puluh
tiga rupiah) atau terserap 99,99% dari anggaran PAGU biaya pemeliharaan peralatan dan mesin.
c. Penghapusan
Penghapusan adalah tindakan penghapus barang milik Negara dari daftar barang dengan
menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna
Barang / atau Kuasa Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang dari tanggung jawab
administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaanya. Dalam hal ini jika di
Pengadilan Agama dilakukan oleh Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Pengguna
Barang. Pada Pengadilan Agama Polewali Kelas IB TA. 2017 tidak ada penghapusan barang milik
negara. Pada tahun 2017 ini Pengadilan Agama Polewali Kelas IB telah memiliki Penetapan Status
Penggunaan (PSP) Barang dimana ini akan menjadi langkah awal untuk melakukan kegiatan
penghapusan barang di tahun 2018.
2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA POLEWALI KELAS I.B TAHUN 2017
Halaman 51 dari 70
a. Pengadaan
Pengadilan Agama Polewali Kelas IB pada TA.2017 telah melaksanakan pengadaan
sarana dan prasarana berupa peralatan mesin pengolah data dan komunikasi yaitu 1 unit Laptop,
4 unit PC, 2 unit UPS, 4 unit Printer dan 1 unit LCD Monitor untuk operasional kantor Pengadilan
Agama Polewali Kelas IB.
Pengelolaan administrasi sarana dan prasarana gedung dilakukan dengan Sistim
Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK - BMN), dan telah di output dalam bentuk :
1. Buku Inventaris Intrakomptabel;
2. Buku Inventaris Ekstrakomptabel;
3. Kartu Inventaris Barang;
4. Daftar Inventaris Ruangan;
5. Daftar Inventaris Lainnya;
6. Laporan Barang Milik Negara;
7. Laporan Kondisi Barang;
8. Catan Atas Laporan BMN.
b. Pemeliharaan
1. PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA
Pengadilan Agama Polewali untuk TA.2017 juga mendapat biaya pemeliharaan sarana dan
prasarana fasilitas gedung yaitu :
1. Pemeliharaan Komputer /Laptop/Printer/AC Rp. 8.370.000,- / Tahun
2. Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 Rp. 53.808.000,- / Tahun
3. Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 Rp. 18.000.000,- /Tahun
2. SURAT MASUK DAN KELUAR
Pengelolaan surat masuk dan keluar Pengadilan Agama Polewali Kelas IB memiliki
sejumlah data yang tercatat pada buku agenda surat dan dibagi beberapa bagian sesuai
dengan bidang yang menangani surat tersebut, yakni bagian Umum, Keuangan, Kepegawaian
dan Kepaniteraan. Berdasarkan buku Agenda tersebut per tanggal 29 Desember 2017, dapat
dijelaskan seperti berikut ini:
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA POLEWALI KELAS I.B TAHUN 2017
Halaman 52 dari 70
1. Jumlah Surat Masuk sebanyak : 785 Surat
2. Jumlah Surat Keluar sebanyak : 1063 Surat
Dengan rincian sebagai berikut :
BULAN PERKARA UMUM KEPEGAWAIAN KEUANGAN JUMLAH
Masuk Keluar Masuk Keluar Masuk Keluar Masuk Keluar Masuk Keluar
Januari 47 63 26 14 14 4 3 28 90 109
Februari 47 40 23 7 5 17 4 18 79 82
Maret 44 35 16 5 8 8 3 38 71 86
April 35 42 16 3 4 2 3 33 58 80
Mei 43 40 10 9 2 2 6 31 61 82
Juni 21 20 14 5 5 2 2 13 42 40
Juli 30 48 19 5 7 4 7 47 63 104
Agustus 44 37 25 5 10 3 3 63 82 108
Semptember 27 37 16 9 5 42 7 61 55 149
Oktober 34 40 14 6 3 7 3 26 54 79
November 37 47 24 12 4 9 0 14 65 82
Desember 28 37 27 5 7 4 3 16 65 62
JUMLAH 437 486 230 85 74 104 44 388 785 1063
c. Penghapusan
Pada Pengadilan Agama Polewali TA.2017 tidak ada penghapusan sarana dan prasarana
fasilitas gedung. Pengadaan sarana dan prasana fasilitas gedung untuk Tahun Anggaran 2017 di
Pengadilan Agama Polewali Kelas IB pada dasarnya tidak mengalami kendala. Diakhir tahun
anggaran 2017 ini semua meubiler telah memiliki Penetapan Status Penggunaan (PSP) Barang,
dimana proses pengusulan untuk penghapusan barang diprogramkan pada Tahun Anggaran
2018.
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA POLEWALI KELAS I.B TAHUN 2017
Halaman 53 dari 70
D. PENGELOLA KEUANGAN
Ditahun anggaran 2017 Pengadilan Agama Polewali Kelas I.B mengelola 2 DIPA yang
bersumber dari Badan Urusan Administrasi (BUA) dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
(BADILAG).
Untuk DIPA 01 (BUA) mendapat Anggaran (PAGU) sebesar Rp. 3.788.257.000,- (tiga
miliyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dimana
pada akhir tahun per tanggal 31 Desember 2017 realisasi belanja sebesar Rp.3.707.201.501,- (tiga
miliyar tujuh ratus tujuh juta dua ratus seribu lima ratus satu rupiah) atau 97,86% dari anggaran
PAGU, sehingga sisa anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp.
81.055.499,- (delapan puluh satu juta lima puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh sembilan
rupiah).
Untuk DIPA 04 (BADILAG) mendapat Anggaran (PAGU) sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga
puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dimana pada akhir tahun per tanggal 31 Desember 2017
realisasi belanja sebesar Rp.37.265.000,- (tiga puluh tujuh dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)
atau 99,99% dari anggaran PAGU, sehingga sisa anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember
2017 sebesar Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
Adapun pembagian belanja dari total anggaran pada PAGU tersebut, dibagi menjadi 3
macam jenis belanja, yakni; Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal. Rincian
penjelasan tiap bagian belanja tersebut dapat dirincikan sebagai berikut :
a. Belanja Pegawai
a) Pagu Anggaran Belanja Pegawai
Belanja Pegawai pada Satuan Kerja Pengadilan Agama Polewali Tahun Anggaran 2017
sebesar Rp. 2.977.481.000,- (Dua Milyar Sembilan ratus tujuh puluh tujuh jua empat ratus
delapan puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
URAIAN BELANJA PEGAWAI PAGU
Beban Gaji Pokok PNS 1.106.791.000
Beban Pembulatan Gaji PNS 14.000
Beban Tunj. Suami/Istri PNS 69.298.000
Beban Tunj. Anak PNS 20.541.000
Beban Tunj. Struktural PNS 32.210.000
Beban Tunj. Fungsional PNS 1.161.655.000
Beban Tunj. PPh PNS 187.739.000
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA POLEWALI KELAS I.B TAHUN 2017
Halaman 54 dari 70
Beban Tunj. Beras PNS 53.228.000
Beban Uang Makan PNS 213.071.080
Beban Tunjangan Umum PNS 3.345.000
Beban Tunjangan Kemahalan 128.589.000
Total Pagu 2.977.481.000
b) Realisasi Belanja Pegawai
Realisasi Belanja Pegawai pada Satuan Kerja Pengadilan Agama Polewali Tahun Anggaran
2017 sebesar Rp 2.926.806.385,- (Dua Milyar Sembilan ratus dua puluh enam juta delapan ratus
enam ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah ) atau sebesar 98.3 % dari pagu anggaran, dengan
rincian sebagai berikut :
URAIAN BELANJA PEGAWAI PAGU
Beban Gaji Pokok PNS 1.105.980.600
Beban Pembulatan Gaji PNS 13.902
Beban Tunj. Suami/Istri PNS 69.297.050
Beban Tunj. Anak PNS 20.540.844
Beban Tunj. Struktural PNS 33.210.000
Beban Tunj. Fungsional PNS 1.161.395.000
Beban Tunj. PPh PNS 179.465.709
Beban Tunj. Beras PNS 53.156.280
Beban Uang Makan PNS 204.552.000
Beban Tunjangan Umum PNS 3.345.000
Beban Tunjangan Kemahalan 95.850.000
Total Realisasi 2.926.806.385
c) Sisa Anggaran Belanja Pegawai
Belanja Pegawai pada Satuan Kerja Pengadilan Agama Polewali Tahun Anggaran 2017
tersisa sebesar Rp. 50.674.615,- (lima puluh enam juta tujuh puluh empat ribu enam ratus lima
belas rupiah) atau dalam persentase sebesar 2 %. Adapun rincian sebagai berikut :
URAIAN BELANJA PEGAWAI PAGU
Beban Gaji Pokok PNS 810.000
Beban Pembulatan Gaji PNS 98
Beban Tunj. Suami/Istri PNS 950
Beban Tunj. Anak PNS 156
Beban Tunj. Struktural PNS 0
Beban Tunj. Fungsional PNS 260.000
Beban Tunj. PPh PNS 8.273.291
Beban Tunj. Beras PNS 71.720
Beban Uang Makan PNS 8.519.000
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA POLEWALI KELAS I.B TAHUN 2017
Halaman 55 dari 70
Beban Tunjangan Umum PNS 0
Beban Uang Lembur 32.739.000
Total Sisa 56.453.615
b. Belanja Barang
a) Pagu Anggaran Belanja Barang
Belanja Barang pada Satker Pengadilan Agama Polewali TA.2017 sebesar Rp 700.776.000,- (Tujuh
ratus juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
URAIAN BELANJA BARANG PAGU
Belanja Barang Non Operasional 31.250.000
Belanja Perjalanan Biasa 102.928.000
Belanja Keperluan Perkantoran 159.368.000
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 4.380.000
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 45.740.000
Belanja Barang Operasional Lainnya 13.578.000
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 26.833.000
Belanja Langganan Listrik 47.400.000
Belanja Langganan Telepon 18.600.000
Belanja Langganan Air 600.000
Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 157.741.000
Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya 10.100.000
Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 82.258.000
Total Pagu 700.776.000
b) Realisasi Anggaran Belanja Barang
Belanja Barang pada Satker Pengadilan Agama Polewali Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp
696.784.194,- (Enam ratus Sembilan puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh epat ribu serratus
Sembilan puluh empat rupiah) atau 99,89% dari anggaran belanja barang, dengan rincian sebagai berikut:
URAIAN BELANJA BARANG PAGU
Belanja Barang Non Operasional 31.240.000
Belanja Perjalanan Biasa 102.926.100
Belanja Keperluan Perkantoran 158.362.000
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 4.379.500
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 45.740.000
Belanja Barang Operasional Lainnya 13.578.000
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 26.832.850
Belanja Langganan Listrik 46.591.203
Belanja Langganan Telepon 16.549.108
Belanja Langganan Air 506.000
Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 157.741.000
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA POLEWALI KELAS I.B TAHUN 2017
Halaman 56 dari 70
Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya 10.100.000
Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 82.238.433
Total Pagu 696.784.194
c) Sisa Anggaran Belanja Barang
Sisa Anggaran Belanja Barang pada Satker Pengadilan Agama Polewali Tahun Anggaran 2017
sebesar Rp.3.991.806,- (Tiga juta Sembilan ratus Sembilan pulug satu ribu delapan ratus enam rupiah)
atau terbilang 1,02 % dari anggaran belanja barang TA 2017, adapun rinciannya sebagai berikut:
URAIAN BELANJA BARANG PAGU
Belanja Barang Non Operasional 10.000
Belanja Perjalanan Biasa 1.900
Belanja Keperluan Perkantoran 1.006.000
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 500
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 0
Belanja Barang Operasional Lainnya 0
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 150
Belanja Langganan Listrik 2.050.892
Belanja Langganan Telepon 94.000
Belanja Langganan Air 19.567
Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 0
Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya 0
Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 19.567
Total Pagu 3.991.806
c. Belanja Modal
a) Pagu Anggaran Belanja Modal
Belanja Modal pada Satker Pengadilan Agama Polewali Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp
110.000.000,- ( Seratus sepuluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
URAIAN BELANJA MODAL PAGU
Pengadaan Teknologi Informasi 5.000.000
Alat Pengolah data pendukung perkantoran 12.500.000
Alat Pengolah data pendukung SIPP 92.500.000
Total PAGU 110.000.000
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA POLEWALI KELAS I.B TAHUN 2017
Halaman 57 dari 70
b) Realisasi Anggaran Belanja Modal
Realisasi belanja modal pada Satker Pengadilan Agama Polewali TA.2017 sebesar Rp
109.700.000,- (Seratus sembilan juta ratus ribu rupiah) atau 99,7 % dari pagu anggaran, dengan rincian
sebagai berikut:
URAIAN BELANJA MODAL PAGU
Pengadaan Teknologi Informasi 4.900.000
Alat Pengolah data pendukung perkantoran 12.400.000
Alat Pengolah data pendukung SIPP 92.400.000
Total Realisasi 109.700.000
c) Sisa Anggaran Belanja Modal
Sisa anggaran belanja modal pada Satker Pengadilan Agama Polewali Tahun Anggaran 2017
sebesar Rp 300.000.00 (Tiga ratus ribu rupiah) atau persen 0,3 % dari pagu belanja modal Tahun Anggaran
2017, dengan rincian sebagai berikut:
URAIAN BELANJA MODAL PAGU
Pengadaan Teknologi Informasi 100.000
Alat Pengolah data pendukung perkantoran 100.000
Alat Pengolah data pendukung SIPP 100.000
Total PAGU 300.000
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA POLEWALI KELAS I.B TAHUN 2017
Halaman 58 dari 70
d. Anggaran Prodeo dan Sidang Keliling
a) Pagu Anggaran Prodeo dan Sidang Keliling
Anggaran Prodeo dan Sidang keliling pada Satker Pengadilan Agama Polewali Tahun Anggaran
2017 sebesar Rp 37.500.000,- ( Tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai
berikut:
URAIAN BELANJA MODAL PAGU
Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) 1.500.000
Sidang di luar Kantor Pengadilan (Sidang Keliling / Terpadu) 36.000.000
Total PAGU 37.500.000
b) Realisasi Anggaran Prodeo dan Sidang Keliling
Realisasi belanja modal pada Satker Pengadilan Agama Polewali TA.2017 sebesar Rp 37.500.000,-
(Tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atau 100 % dari pagu anggaran, dengan rincian sebagai
berikut:
URAIAN BELANJA MODAL PAGU
Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) 1.500.000
Sidang di luar Kantor Pengadilan (Sidang Keliling / Terpadu) 36.000.000
Total PAGU 37.500.000
D. DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI
Dalam era globalisasi dewasa ini, tuntutan hadirnya teknologi informasi yang mendukung system
informasi dan komunikasi untuk memperlancar dan memudahkan kegiatan manusia, tentunya sudah
menjadi suatu kewajiban.
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA POLEWALI KELAS I.B TAHUN 2017
Halaman 59 dari 70
Kedudukan perangkat teknologi informasi dan komunikasi menduduki peran sangat penting
dalam pengembangan system informasi dan komunikasi dalam suatu instansi atau lingkungan kerja yang
semakin mendorong tumbuh dan berkembangnya inovasi baru.
Pengadilan Agama Polewali Kelas I.B sebagai salah satu bagian dari system peradilan telah
melakukan beberapa agenda reformasinya, dan dari sedemikian banyak agenda tersebut, yang sangat
urgen adalah dibidang teknologi informasi ini. Mengapa demikian ? secara umum, Peradilan Agama
sebagai public server (pelayan public) dalam penegakan hukum berperan membantu masyarakat umum
agar mudah memperoleh informasi secara terbuka (mulai proses beracara sampai dengan
pemberitahuan putusan, bahkan bagi internal aparat pengadilan Agama sendiri dapat mempermudah
untuk mengakses informasi-informasi yang up to date (dari segi administrasi sampai dengan internal rule
seperti : Perma, SEMA, keputusan atau aturan kebijakan pejabat dll) terutama yang berada di Pengadilan
Tinggi Agama atau dari Dirjen Badilag dan Mahkamah Agung RI dan secara khusus dapat membantu
penerapan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
a. Perangkat Keras (Hardware)
Perangkat keras teknologi informasi adalah alat pengolah data yang bekerja secara
elektronis dan otomatis. Perangkat keras dapat bekerja apabila ada unsur manusia yang mengerti
tentang alat itu dan dapat bekerja dengan alat tersebut.
Pengadilan Agama Polewali telah memiliki perangkat keras teknologi informasi yang
diperoleh melalui proses pengadaan berupa 1 Unit Server IBM dengan Prosessor Quad Core, yang
mampu berjalan 24 jam non-stop, sehingga segala kebutuhan pengolahan data bisa dilakukan
kapan saja.
b. Perangkat Lunak (Software)
Kecanggihan suatu perangkat teknologi informasi tidak akan berarti apa-apa tanpa dukungan
software (perangkat lunak) system operasi dan aplikasi yang memenuhi spesifikasi. Suatu hal yang
tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan software (perangkat lunak) sangat dibutuhkan dalam
penggunaan perangkat Teknologi Informasi baik yang berhubungan dengan pengolahan informasi
maupun aplikasi dan jaringan internet.
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA POLEWALI KELAS I.B TAHUN 2017
Halaman 60 dari 70
Sofware (perangkat lunak) adalah program-program computer yang melengkapi hardware
(perangkat keras). Perangkat lunak secara mutu dibedakan menjadi dua bagian yaitu :
1. Perangkat lunak system :
Perangkat lunak system dibedakan menjadi 3 macam yaitu bahasa pemograman, system
operasi dan utility.
2. Perangkat lunak aplikasi :
Perangkat lunak aplikasi adalah perangkat atau pemograman yang dibuat untuk menangani
berbagai aplikasi. program itu diciptakan dengan keragaman dengan tingkat dan
kemampuan sesuai dengan kualifikasinya
Penerapan Teknologi Informasi di lingkungan Pengadilan Agama Polewali memprioritaskan
reformasi manajemen di bidang aparatur peradilan, manajemen perkara, transparansi, akuntabilitas
dan akses terhadap informasi peradilan, manajemen keuangan.
- Manajemen Aparatur Pengadilan Agama Polewali
Manajemen aparatur Pengadilan Agama Polewali telah menggunakan Aplikasi Sistem
Informasi Kepegawaian ( SIMPEG ), yaitu program aplikasi yang dipergunakan untuk membantu
manajemen kepegawaian dalam mengolah data dan dokumen kepegawaian.
- Manajemen Keuangan Pengadilan Agama Polewali
Manajemen keuangan Pengadilan Agama Polewali telah mempergunakan aplikasi SAKPA,
aplikasi SPM, aplikasi SPP, Aplikasi Komdanas, untuk membantu manajemen keuangan dan mengolah
data dan dokumen keuangan. Arah dan fungsi aplikasi system informasi keuangan pada prinsipnya
membantu dalam pengolahan data-data, pencetakan lapora-laporan keuangan. Demikian pula halnya
dalam perencanaan keuangan mengunakan aplikasi RKA-KL.
- Manajemen Pengelolaan Barang
Manajemen pengelolaan barang milik Negara di Pengadilan Agama Polewali telah
menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Barang Milik Negara (SIMAK BMN). System ini
merupakan aplikasi yang dipergunakan untuk membantu manajemen pengelolaan barang dalam
mengolah data dan dokumen barang milik Negara.
- Manajemen Perkara Pengadilan Agama Polewali
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA POLEWALI KELAS I.B TAHUN 2017
Halaman 61 dari 70
Penyelenggaraan administrasi perkara dilingkungan Pengadilan Agama Polewali telah
menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama (SIPP). Sistem ini
sesungguhnya merupakan pengembangan dari sytem administrasi kepaniteraan berdasarkan Pola
Bindalmin (KMA/001/SK/1991). Fungsi aplikasi SIPP adalah membantu dengan cepat penyalinan,
pembuatan dan pencetakan surat-surat dan dokumen-dokumen perkara. Membantu petugas meja
satu dalam penyalinan dan pembuatan surat gugatan/permohonan, SKUM dan yang berkaitan dengan
jenis surat kuasa. Membantu petugas meja dua, meja tiga dan para hakim dalam pembuatan dan
pencetakan PMH, P4, PHS, relaas, pemberitahuan, surat pengantar dan dokumen lainnya. Membantu
panitera pengganti, hakim dan petugas yang diberi wewenang dalam pembuatan dan pencetakan
Berita Acara Persidangan, Putusan, Penetapan dan Akta Cerai.
Pengadilan Agama Polewali Kelas I.B telah meningkatkan transparansi peradilan dengan
menyediakan beberapa inovasi yang mampu menyampaikan informasi mengenai kebutuhan
masyarakat dalam melayani segala kebutuhan yang mengenai keperkaraan, serta informasi lainnya
yang dengan mudahnya dapat diakses oleh publik dan atau masyarakat pencari keadilan. Diantaranya
sebagai berikut :
1. Layanan Anjungan Informasi Perkara
Layanan ini berupa aplikasi yang terpasang pada alat elektronik berbasis computer yang telah
terintegrasi pada aplikasi SIPP dimana pada layanan ini masyarakat yang datang di Pengadilan
Agama Polewali dapat dengan cepat, mudah dan akurat mendapatkan informasi mengenai
Taksiran Panjar Biaya Perkara, Daftar syarat yang harus dipersiapkan untuk mengajukan suatu
perkara dan Sisa Panjar perkara.
2. Antrian Sidang Elektronik
Layanan ini adalah sistem yang terhubung langsung dengan server SIPP untuk mengetahui
daftar Sidang, dan mengurutkan secara elektronik dimana urutan sidang langsung ditampilkan
pada layar LCD, tidak menggunakan papan whiteboard seperti tahun sebelumnya.
E. REGULASI TAHUN 2017
Pengadilan Agama Polewali berada dalam yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang
meliputi dua provinsi, yaitu Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Sedangkan untuk letak geografis
wilayah, Pengadilan Agama Polewali berada di Provinsi Sulawesi Barat.
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA POLEWALI KELAS I.B TAHUN 2017
Halaman 62 dari 70
Untuk merealisasikan misi Pengadilan Agama Polewali sebagai inflementasi dari reformasi
birokrasi serta untuk meningkatkan profesionalisme aparatur dalam mewujudkan good government,
Pengadilan Agama Polewali telah mengeluarkan regulasi serta kebijakan dalam bentuk Surat
Keputusan Ketua Pengadilan Agama Polewali serta Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran
Pengadilan Agama Polewali yang menjadi payung hukum dan panduan dalam melaksanakan tugas dan
kegiatan pada Pengadilan Agama Polewali Kelas I.B Tahun Anggaran 2017. Regulasi tersebut antara
lain :
NO. Nomor SK Uraian
1 W20-A22/ 001/SK/KU.01/I/2017 Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
2 W20-A22/ 002/SK/KU.01/I/2017 Pengangkatan Pejabat Penguji dan Penandatangan surat perintah Membayar (PPSPM) Pengadilan Agama Polewali Tahun Anggaran 2017
3 W20-A22/ 003/SK/KU.03/I/2017 Penunjukan Bendara Pengeluaran Pengadilan Agama Polewali Tahun Anggaran 2017
4 W20-A22/ 004/SK/KU.03/I/2017 Penunjukan Bendara Penerimaan pada Pengadilan Agama Polewali
5 W20-A22/ 005/SK/KU.03/I/2017 Penunjukan Pejabat Pengelola keuangan Pengadilan Agama Polewali Tahun Anggaran 2017
6 W20-A22/ 006/SK/OT.01.3/I/2017 Penunjukan Petugas Meja I.II dan III Pada Pengadilan Agama Polewali
7 W20-A22/ 007/SK/HM.00./I/2017 Penunjukan kasir Pengadilan Agama Polewali Tahun 2017
8 W20-A22/ 008/SK/KP.00.2/I/2017 Pengangkatan Tenaga Honorer sukarela Tahun Anggaran 2017
9 W20-A22/ 009/SK/KP.00.2/I/2017 Pengangkatan sopir/Pengemudi Tahun Anggaran 2017
10 W20-A22/ 110/SK/KP.00.2/I/2017 Pengangkatan satpam
11 W20-A22/ 011/SK/KP.02.1/I/2017 Pengangkatan Pramubakti Tahun Anggaran 2017
12 W20-A22/ 014/SK/KP.02.1/I/2017 Penunjukan Tim Pengawas Absensi Kehadiran Pegawai Pengadilan Agama Polewali Tahun Anggaran 2017
13 W20-A22/ /15/SK/KP.01/I/2017 Pembetukan Tim Pemeriksa Perselisihan Keluarga
14 W20-A22/ 016/SK/HM.00./I/2017 Penunjukan Petugas Kehumasan Pengadillan Agama Polewali Tahun Anggaran 2017
15 W20-A22/ 017/SK/HM.00./I/2017 Penunjukan Pengelola Perpustakan Pengadilan Agama Polewali Tahun Anggaran 2017
16 W20-A22/ 018/SK/OT.01.3/I/2017 Uraian Tugas
17 W20-A22/ 019/SK/KU.02.3/I/2017 Biaya ATK Perkara dan Pengelolaannya pada Pengadilan Agama Polewali Tahun Anggaran 2017
18 W20-A22/ 020/SK/HM.00./I/2017 Pembetukan Tim Pengelolaan Meja Informasi Pengadilan Agama Polewali Tahun Anggaran 2017
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA POLEWALI KELAS I.B TAHUN 2017
Halaman 63 dari 70
19 W20-A22/ 021/SK/MH.00./I/2017 Pembentukan Tim Pengelola Meja Pengaduan Pengadilan Agama Polewali Tahun Anggaran 2017
20 W20-A22/ 22/KP.07.1/I/2017 Sk Petugas / Penyimpanan BMN
21 W20-A22/ 035/SK/KU.01/I/2017 Prodeo
22 W20-A22/ 036/SK/KP.04.6/I/2017 Penunjukan Tim Pengelola Biaya Proses Penyelesaian Perkara Pada Pengadilan Agama Polewali Tahun Anggaran 2017
23 W20-A22/ 037/sk/K.P.046/I/2017 Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan {BAPERJAKAT] Pengadilan Agama Polwali Tahun 2017
24 W20-A22/ 038/SK/KP.04.6/I/2017 Penetapan Senioritas Hakim Dan Panitera /Panitera Pengganti Serta Court Calender Pada pengadilan Agama Polewali
25 W20-A22/ 039/SK/PS.00/I/2017 Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Tahun 2017
26 W20-A22/ 041/SK/KP.01/I/2017 Revisi Tim Pemeriksaan Perselisihan Keluarga Pegawai
27 W20-A22/ 048/SK/OT.00/I/2017 Pembentukan Panitia Pisah Sambut Ketua Pengadilan Agama Polewali Dan Pelepasan Purnabakti HJ.ST.Najmah Najamuddin,S HI
28 W20-A22/ 049/SK/KU.01/I/2017 Prodeo
29 W20-A22/ 053/SK/KP/.02.1/II/2017 Pembetukan Tim Pengawas Presensi/Daftar Hadir-Pulang Hakim Dan Pegawai Pengadilan Agama Polewali Tahun 2017
30 W20-A22/ 054/SK/KP.04.6/II/2017 Penunjukan Mediator Pada Pengadilan Agama Polewali
31 W20-A22/ 054.a/SK/HK.01/II/2017 Radius Pengadilan Agama Polewali
32 W20-A22/ 055/SK/KP/.04.6/II/2017 Pembentukan Pengurus Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) Cabang Pengadilan Agama Polewali
33 W20-A22/ 055.a/SK/KP/.04.6/II/2017 Pemeriksaan Setempat
34 W20-A22/ 56/SK/KP/.06.4/III/2017 Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Kajian Hukum Pengadilan Agama Polewali Tahun 2017
35 W20-A22/ 57/HM.00/SK/III/2017 Pembentukan Tim Reformasi BirokrasiPengadilan Agama Polewali
36 W20-A22/ 060/SK/KP.04.6/III/2017 Pembentukan Tim Pembuatan Video Profil ISO 9001:2015 Pengadilan Agama Polewali Tahun 2017
37 W20-A22/ 061/SK/KP.04.6/III/2017 Pengangkatan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Polewali
38 W20-A22/ 061.a/HK.05/III/2017 Penetapan Standar Biaya Perolehan Salinan
39 W20-A22/ 062/SK./KP.04.6/III/2017 Jenis Informasi
40 W20-A22/ 063/SK/KP.04.6/III/2017 Standar Layanan Informasi
41 W20-A22/ 064/SK/KP.02.1/1V/2017 Pembentukan Takmir Mushollah AL Manar
42 W20-A22/ 065/SK/KP.02.1/1V/2017 Prodeo Ke-3
43 W20-A22/ 067/SK/KP.04.6/V1/2017 Dewan Redaksi Website Pengadilan Agama Polewali Tahun 2017
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA POLEWALI KELAS I.B TAHUN 2017
Halaman 64 dari 70
44 W20-A22/ 068/PL.04/SK/V/2017 Penunjukan Pejabat Pemeriksa Dan Penerima Barang Dan Jasa Pada Pengadilan Agama Polewali Kelas IB Tahun 2017
45 W20-A22/ 069/SK/07.01.2/V/2017
Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa
46 W20-A22/ 71/HM.00/V/2017 Role Model
47 W20-A22/ 072/SK/KU.01/I/2017 Prodeo
48 W20-A22/ 073/SK/HM.00/V/2017 Pengurus Korepasi Al Mizan
49 W20-A22/ 074/SK/KU.03.2/VI/2017 Radius Pengadilan Agama Polewali
50 W20-A22/ 075/SK/KU.03.2/VI/2017 Pemeriksaan Setempat
51 W20-A22/ 076/SK/KU.01/IX/2017 Prodeo
52 W20-A22/ 76.a/HK.05/IX/2017 Pembentukan Pos Bantuan Hukum
53 W20-A22/ 76.b/HK.05/IX/2017 Penetapan Bisnis Proses
54 W20-A22/ 76.c/HK.05/IX/2017 Penetapan Pemberlakuan Pelaksanaan SOP
55 W20-A22/ 76.d/HK.05/IX/2017 Penetapan Pintu Akses Masuk & Keluar Halaman Kantor
56 W20-A22/ 76.e/HK.05/IX/2017 Penetapan Sasaran Mutu
57 W20-A22/ 76.f/HK.05/IX/2017 Tim Review Renstra 2015-2019 & Review IKU 2015-2019
58 W20-A22/ 76.g/HK.05/IX/2017 Penetapan Hasil Review IKU
59 W20-A22/ 76.h/HK.05/IX/2017 Penetapan Kebijakan Mutu
60 W20-A22/ 76.i/HK.05/IX/2017 Tata Tertib Pemakaian Segaram Kerja
61 W20-A22/ 77/SK/KP.04.6/IX/2017 Penunjukan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu
62 W20-A22/ 77.a/SK/KP.04.6/IX/2017 Penunjukan Tim Protokoler
63 W20-A22/ 77.b/SK/KP.04.6/IX/2017 Penempatan Tempat Pelaksanaan Sidang Keliling
64 W20-A22/ 78/SK/KP.04.6/IX/2017 Susunan Majelis Hakim
65 W20-A22/ 79/SK/KP.04.6/IX/2017 Susunan Panitera Pengganti
66 W20-A22/ 79.a/SK/KP.04.6/IX/2017 Penunjukan Mediator Pada Pengadilan Agama Polewali
67 W20-A22/ 80/SK/DL.01/IX/2017 Surat Penunjukan Penghuni Rumah Dinas
68 W20-A22/ 80.a/SK/DL.01/IX/2017 Penerbita ID Card
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA POLEWALI KELAS I.B TAHUN 2017
Halaman 65 dari 70
69 W20-A22/ 81/SK/KP.07.1/X/2017 Surat Penunjukan Pengguna BMN
70 W20-A22/ 82/SK/KP.07.1/X/2017 Surat Penunjukan Pengguna BMN
71 W20-A22/ 82.a/SK/KP.07.1/X/2017 SOP Penangana Pengaduan Masyarakat
72 W20-A22/ 83/SK/KP.07.1/X/2017 Pembentukan PosBaKum
73 W20-A22/ 83.a/SK/KP.07.1/X/2017 Penggunaan Ruangan & Perlengkapan PosBaKum
74 W20-A22/ 84/SK/KP.07.1/X/2017 Petugas Pemegang Buku Induk Keuangan Perkara
75 W20-A22/ 85/SK/KP.04.6/X/2017 Tim Alih Media Arsip
76 W20-A22/ 86/SK/KP.04.6/X/2017 Revisi Dewan Redaksi Website
77 W20-A22/ 87/SK/KP.04.6/X/2017 Alih Media
78 W20-A22/ 88/SK/KP.04.6/X/2017 Tim Pengelola Teknologi Informasi
79 W20-A22/ 89/SK/KP.04.6/X/2017 Tim Pengelola Website
80 W20-A22/ 90/SK/KP.04.6/X/2017 Tim Pengelola Website
81 W20-A22/ 95/SK/KP.04.6/X/2017 Penunjukan Tim Penyusunan LKJiP Tahun 2017 & Dokumen PK Tahun 2018
82 W20-A22/ 96/SK/KP.04.6/X/2017 Penunjukan Tim Penyusunan Laporan Tahunan 2017
83 W20-A22/ 97/SK/KP.04.6/X/2017 Penetapan Review IKU
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA POLEWALI KELAS I.B TAHUN 2017
Halaman 66 dari 70
BAB IV PENGAWASAN
A. INTERNAL
Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan
mengendalilkan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya
sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku.
1. Gambaran Umum
Pengawasan internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri yang
mencakup 2 (dua) bentuk pengawasan yaitu: Pengawasan Melekat dan Rutin/Reguler.
Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian
yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif
dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien
sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pengawasan rutin/reguler adalah pengawasan yang dilaksanakan Pengadilan Agama
Polewali secara rutin terhadap penyelenggaraan peradilan sesuai dengan kewenangan
masing-masing.
Pengawasan internal yang harus sering dilakukan seperti halnya pengawasan terhadap
penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dana pihak ketiga
yang sedang berjalan (Current Audit), dan atau yang telah direalisasikan beserta neraca (Post
Audit), pengawasan seperti dapat berupa Audit Ketaatan (terhadap peraturan perundang-
undangan yang berlaku), Audit Keuangan (dengan menggunakan standar akuntansi yang
berlaku), dan Audit Operasional (apakah pengelolaan APBN telah dilakukan secara ekonomis,
efisien, dan efektif).
Pengawasan internal yang tidak kala pentingnya yang harus juga dilakukan adalah
penanganan pengaduan yang ditujukan terhadap instansi, atau pelayanan publik, atau
tingkah laku aparat peradilan dengan cara melakukan monitoring, dan atau observasi, dan
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA POLEWALI KELAS I.B TAHUN 2017
Halaman 67 dari 70
atau konfirmasi, dan atau klarifikasi, dan atau investigasi (pemeriksaan) untuk
mengungkapkan benar tidaknya hal yang diadukan tersebut.
2. Dasar Hukum Pengawasan
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah
diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004;
3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang
Nomor 50 tahun 2009;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/013/SK/III/1988 tanggal 18 Maret
1988 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara Peradilan Agama;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006
tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
6. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor . KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Lembaga Peradilan;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/096/SK/X/2006 tanggal 19 Oktober
2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan
Tingkat Pertama Dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan;
3. Maksud, Tujuan dan Fungsi Pengawasan
3. 1. Maksud Pengawasan
Pengawasan dilaksanakan dengan maksud untuk:
a. Memperoleh informasi apakah penyelenggaraan teknis peradilan, pengelolaan administrasi
peradilan, dan pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan sesuai dengan
rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan, perencanaan dan pelaksanaan tugas
b. tugas peradilan. Mencegah terjadinya penyimpangan, mal administrasi, dan
ketidakefisienan penyelenggaraan peradilan.
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA POLEWALI KELAS I.B TAHUN 2017
Halaman 68 dari 70
c. Menilai kinerja.
3. 2. Tujuan Pengawasan
Pengawasan dilaksanakan untuk dapat mengetahui kenyataan yang ada sebagai masukan dan
bahan pertimbangan bagi pimpinan Mahkamah Agung, dan atau pimpinan pengadilan untuk
menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas
pengadilan, tingkah laku aparat pengadilan, dan kinerja pelayanan publik pengadilan.
3. 3. Fungsi Pengawasan
Fungsi Pengawasan meliputi:
a. Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib sebagaimana mestinya,
dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya.
Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari keadilan yang meliputi:
kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang cepat, dan biaya berperkara yang murah.
4. Prinsip Pengawasan
Pengawasan dilakukan dengan berpegang pada prinsip- prinsip:
1. Independensi, dalam pengertian bahwa pengawasan dilakukan semata-mata untuk kepentingan
lembaga peradilan, tanpa ditumpangi oleh kepentingan-kepentingan lainnya.
2. Objektivitas, dalam pengertian bahwa pengawasan dilakukan dengan menggunakan kriteria-
kriteria yang telah ditentukan sebelumnya yang antara lain adalah: hukum acara, peraturan
perundang-undangan yang terkait, petunjuk-petunjuk Mahkamah Agung, kode etik dan Code of
Conduct Hakim.
3. Kompetensi, dalam pengertian bahwa pengawasan dilakukan oleh aparat/personil yang ditunjuk
untuk itu dengan wewenang, pertanggungjawaban, dan uraian tugas yang jelas.
4. Formalistik, dalam pengertian bahwa pengawasan dilakukan berdasarkan aturan dan mekanisme
yang telah ditentukan.
5. Koordinasi, dalam pengertian bahwa pengawasan dilakukan dengan sepengetahuan pihak-pihak
terkait untuk mencegah terjadinya Over-Lapping.
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA POLEWALI KELAS I.B TAHUN 2017
Halaman 69 dari 70
6. Integrasi dan Sinkronisasi, dalam pengertian bahwa pengawasan dilakukan dengan melibatkan
pihak-pihak yang terkait, untuk menghindari terjadinya tumpang tindih dalam melakukan
pengawasan.
Efisien, Efektif dan Ekonomis dalam pengertian bahwa pengawasan harus dilakukan dengan
waktu yang cepat, biaya yang ringan, dan dengan hasil yang bermanfaat secara maksimal.
5. Ruang Lingkup Pengawasan
Ruang lingkup pengawasan yang dilakukan oleh Hakim pengawas bidang tingkat pertama adalah
terhadap organesasi kepaniteraan dan kesekretariatan terhadap objek-objek pemeriksaan yang
meliputi:
1. Manajemen Peradilan:
a. Program kerja.
b. Pelaksanaan/pencapaian target.
c. Pengawasan dan pembinaan.
d. Kendala dan hambatan.
e. Faktor-faktor yang mendukung.
f. Evaluasi kegiatan.
2. Administrasi Perkara:
a. Prosedur penerimaan perkara.
b. Prosedur penerimaan permohonan banding.
c. Prosedur penerimaan permohonan kasasi.
d. Prosedur penerimaan permohonan peninjauan kembali.
e. Keuangan perkara.
g. Pemberkasan perkara dan kearsipan.
h. Pelaporan.
3. Administrasi persidangan dan pelaksanaan putusan:
a. Sistem pembagian perkara dan penentuan MajelisHakim.
b. Ketepatan waktu pemeriksaan dan penyelesaian perkara.
c. Minutasi perkara.
d. Pelaksanaan putusan (eksekusi).
4. Administrasi Umum:
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA POLEWALI KELAS I.B TAHUN 2017
Halaman 70 dari 70
a. Kepegawaian.
b. Keuangan.
c. Inventaris.
d. Perpustakaan, tertib persuratan dan perkantoran.
5. Kinerja pelayanan publik:
a. Pengelolaan manajemen.
b. Mekanisme pengawasan.
c. Kepemimpinan.
d. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia.
e. Pemeliharaan/perawatan inventaris.
f. Tingkat ketertiban, kedisiplinan, ketaatan, kebersihan dan kerapihan.
g. Kecepatan dan ketepatan penanganan perkara.
h. Tingkat pengaduan masyarakat.
6. Pelaksanaan Pengawasan
Pelaksanaan pengawasan, dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:
1. Pertemuan awal dengan objek pemeriksaan.
2. Mempelajari data-data dan melakukan prosedur pemeriksaan dengan analisa-analisa/tehnik-
tehnik pemeriksaan.
3. Evaluasi pengendalian intern/sistem manajemen objek pemeriksaan.
4. Pengujian lapangan tentang validitas (keabsahan), keakuratan nilai/data dari kegiatan-kegiatan
objek pemeriksaan.
5. Pengawasan rutin/reguler dilakukan dalam bentuk pemeriksaan, yaitu dengan mekanisme
pengamatan yang dilakukan dari dekat, dengan cara mengadakan perbandingan antara sesuatu
yang telah atau akan dilaksanakan, dengan sesuatu yang seharusnya dilaksanakan menurut
ketentuan peraturan yang berlaku.
6. Pembuatan Lembar Temuan dan Penandatanganan Kontrak Kinerja.
7. Seluruh temuan dituangkan pada lembar temuan.
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA POLEWALI KELAS I.B TAHUN 2017
Halaman 71 dari 70
8. Lembar temuan berisi kondisi, kriteria, akibat, sebab dan tanggapan objek pemeriksaan atas
temuan.
9. Dalam hal adanya perbaikan-perbaikan yang memerlukan jangka waktu tertentu, maka pejabat
obyek pengawasan diminta untuk menandatangani kontrak kinerja bahwa ia bersedia untuk
melakukan perbaikan dalam waktu tertentu. Kontrak kinerja tersebut akan digunakan apabila
diadakan kembali pengawasan rutin.
10. Dalam Tahun 2017 telah dilakukan pengawasan dan pembuatan laporan pengawasan sebanyak 3
kali, yakni Periode Januari 2017 – Maret 2017, April 2017 – Juni 2017 dan Juli 2017 – November
2017, pengawasan periode terakhir bersamaan dengan Audit Internal Akreditasi. Adapun
pengawasan dibagi dalam 5 (lima) bidang masing-masing dengan susunan tim pengawas sebagai
berikut:
Drs. Hasbi, M.H. ( Koordinator Pelaksana Pengawas Bidang);
Dra. Hj. Nailah B., M.H. ( Pengawas Bidang Administrasi Perkara);
Rajiman, S.H.I. (Pengawas Bidang Manajemen Peradilan);
Nirwana, S. H.I. (Pengawas Bidang Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan
Putusan);
Samsidar, S.H.I. (Pengawas Bidang Administrasi Umum)
Achmad Sarkowi, S.H.I ( Pengawas Bidang Kinerja Pelayanan Publik );
Adapun laporan hasil pengawasan tersebut disimpulkan sebagai berikut :
A. Bidang Manajemen Peradilan
Tanggal Pengawasan : 31 Maret 2017
Periode Pengawasan : Triwulan I Tahun 2017
Auditor : Dra. Hj. Nailah B., M.H.
Bagian : Meja 1 (Penerimaan Perkara)
Uraian Ketidaksesuaian (Temuan) :
Petugas Meja I kurang teliti dalam menerima dan memeriksa surat gugatan/permohonan.
Yakni perkara Nomor :
1. 120/Pdt.P/2017/PA.Pwl (alamat tempat menikah tidak lengkap)
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA POLEWALI KELAS I.B TAHUN 2017
Halaman 72 dari 70
2. 113/Pdt.P/2017/PA.Pwl (tujuan permohonan itsbat nikah tidak sesuai dengan fakta)
3. 190/Pdt.G/2017/PA.Pwl (posita angka 6 tertulis 1 tahun 10, tidak jelas apakah 10 bulan
atau 10 hari)
4. 140/Pdt.G/2017/PA.Pwl (Itsbat nikah kontentius, Para Penggugat menyatakan buta
huruf/tidak bisa baca-tulis, namun Para Penggugat menanda-tangani surat permohonan.
Rencana Penyelesaian : 3 April 2017
Realisasi Penyelesaian : 10 April 2017
B. Bidang Administrasi Perkara
Tanggal Pengawasan : 30 Juni 2017
Periode Pengawasan : Triwulan II Tahun 2017
Auditor : Dra. Hj. Nailah B., M.H.
Bagian : Meja II
Uraian Ketidaksesuaian (Temuan) :
1. Register perkara masih banyak yang kosong
2. Kolom register perkara masih banyak yang belum lengkap pengisiannya sedangkan perkara
sudah diminutasi
Rencana Penyelesaian : 3 Juli 2017
Realisasi Penyelesaian : 10 Juli 2017
Tanggal Pengawasan : 30 Juni 2017
Periode Pengawasan : Triwulan II Tahun 2017
Auditor : Nirwana, S.H.I.
Bagian : Berita Acara Sidang
Uraian Ketidaksesuaian (Temuan) :
1. Berita acara sidang belum disiplin dalam pembuatannya karena BAS pada sidang
sebelumnya belum selesai sedangkan pemeriksaan perkara sudah masuk pada sidang
selanjutnya
2. Ada beberapa berita acara belum dibuat sedangkan perkara tersebut telah putus
Rencana Penyelesaian : 3 Juli 2017
Realisasi Penyelesaian : 10 Juli 2017
Tanggal Pengawasan : 30 September 2017
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA POLEWALI KELAS I.B TAHUN 2017
Halaman 73 dari 70
Periode Pengawasan : Triwulan III Tahun 2017
Auditor : Dra. Hj. Nailah B., M.H.
Bagian : Meja III
Uraian Ketidaksesuaian (Temuan) :
Masih ada perkara putus dan sudah dilaporkan pada meja III namun tidak sesuai dengan keadaan
arsip perkara
Rencana Penyelesaian : 2 Oktober 2017
Realisasi Penyelesaian : 2 Oktober 2017
Tanggal Pengawasan : 30 September 2017
Periode Pengawasan : Triwulan III Tahun 2017
Auditor : Nirwana, S.H.I.
Bagian : Minutasi dan pemberkasan
Uraian Ketidaksesuaian (Temuan) :
1. Masih banyak perkara yang sudah minut namun faktanya belum ada di box perkara
2. Tanggal minutasi yang ada diberkas tidak sesuai dengan tanggal minutasi yang ada di aplikasu
SIPP
3. Masih ada berkas perkara yang sudah di minutasi namun berkas belum ditandatangani oleh
Majelis.
Rencana Penyelesaian : 2 Oktober 2017
Realisasi Penyelesaian : 2 Oktober 2017
C. Bidang Administrasi Umum
Tanggal Pengawasan : 31 Maret 2017
Periode Pengawasan : Triwulan I Tahun 2017
Auditor : Achmad Sarkowi, S.H.I.
Bagian : Informasi Teknologi (Website)
Uraian Ketidaksesuaian (Temuan) :
1. Last Updated oct 23, 2015. Kebijakan Mutu belum dimuat. Visi dan Misi belum diperbarui
2. LHKPN hanya memuat Nama Pejabat dari Ketua Lama hingga Panitera Lama (tidak ada
sekretaris).
3. Tidak ada form LHKPN format pengumuman. Kolom Total Kekayaan kosong, semestinya
tidak perlu menampilkan total kekayaan, cukup memuat link untuk merujuk ke form.
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA POLEWALI KELAS I.B TAHUN 2017
Halaman 74 dari 70
4. Profil C3 No. SK dan TMT kosong (tab biodata), No. sertifikat hakim keliru, tidak ada diklat
pola bindalmin, tidak ada mediator (tab diklat)
5. Daftar mediator masih per tanggal 29 Oktober 2015, masih memuat hakim yang sudah
mutasi.
Rencana Penyelesaian : 3 April 2017
Realisasi Penyelesaian : 10 April 2017
Tanggal Pengawasan : 31 Maret 2017
Periode Pengawasan : Triwulan I Tahun 2017
Auditor : Samsidar, S.H.I.
Bagian : Perpustakaan
Uraian Ketidaksesuaian (Temuan) :
1. Ruang perpustakaan kurang nyaman karena tidak terdapat pendingin ruangan (AC).
2. Aplikasi perpustakaan belum optimal
3. Buku yang ada pada perpustakaan belum sempurna keberadaannya sebagai buku
perpustakaan karena belum distempel/cap perpustakaan.
4. Belum tersedia kantong kartu pada perpustakaan dan belum terbungkus
5. Belum tersedia kartu anggota perpustakaan
6. Pengisian buku register perpustakaan belum maksimal.
Rencana Penyelesaian : 3 April 2017
Realisasi Penyelesaian : 10 April 2017
Tanggal Pengawasan : 30 Juni 2017
Periode Pengawasan : Triwulan II Tahun 2017
Auditor : Samsidar, S.H.I.
Bagian : Pengelolaan Kepegawaian Absensi
Uraian Ketidaksesuaian (Temuan) :
1. Admin finger scan tidak dipegang langsung oleh kasubag kepegawaian melainkan
dipegang oleh sekretaris
2. Tidak disiplin / belum tertib dalam menggunakan izin keluar kantor pada jam kantor
Rencana Penyelesaian : 3 Juli 2017
Realisasi Penyelesaian : 10 Juli 2017
Tanggal Pengawasan : 30 Juni 2017
Periode Pengawasan : Triwulan II Tahun 2017
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA POLEWALI KELAS I.B TAHUN 2017
Halaman 75 dari 70
Auditor : Rajiman, S.H.I.
Bagian : Kelengkapan sarana dan Prasarana
Uraian Ketidaksesuaian (Temuan) :
1. Belum adanya tempat sampah disetiap sudut ruang
2. Masih kurangnya pendingin ruangan
3. Belum adanya area merokok untuk pegawai dan pihak
Rencana Penyelesaian : 3 Juli 2017
Realisasi Penyelesaian : 10 Juli 2017
Tanggal Pengawasan : 30 September 2017
Periode Pengawasan : Triwulan III Tahun 2017
Auditor : Samsidar, S.H.I.
Bagian : Surat-menyurat
Uraian Ketidaksesuaian (Temuan) :
Buku keluar-masuk surat tidak rapi dalam penulisannya
Rencana Penyelesaian : 2 Oktober 2017
Realisasi Penyelesaian : 2 Oktober 2017
Tanggal Pengawasan : 30 September 2017
Periode Pengawasan : Triwulan III Tahun 2017
Auditor : Rajiman, S.H.I
Bagian : Inventaris Barang
Uraian Ketidaksesuaian (Temuan) :
Keadaan barang dalam ruangan tidak sesuai dengan data pada daftar inventaris ruangan
Rencana Penyelesaian : 2 Oktober 2017
Realisasi Penyelesaian : 2 Oktober 2017
D. Bidang Kinerja Pelayanan Publik
Tanggal Pengawasan : 30 Juni 2017
Periode Pengawasan : Triwulan II Tahun 2017
Auditor : Achmad Sarkowi, S.H.I.
Bagian : Berita Acara Sidang
Uraian Ketidaksesuaian (Temuan) :
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA POLEWALI KELAS I.B TAHUN 2017
Halaman 76 dari 70
Petugas yang bertugas pada bagian informasi dan pengaduan tidak selalu standby pada
tempatnya karena adanya rangkap tugas yang diberikan padanya.
Rencana Penyelesaian : 3 Juli 2017
Realisasi Penyelesaian : 10 Juli 2017
Tanggal Pengawasan : 30 September 2017
Periode Pengawasan : Triwulan III Tahun 2017
Auditor : Achmad Sarkowi, S.H.I.
Bagian : Layanan Publik
Uraian Ketidaksesuaian (Temuan) :
Aplikasi antrian sidang yang merupakan inovasi tekhnologi dalam persidangan rusak namun
belum diperbaiki
Rencana Penyelesaian : 2 Oktober 2017
Realisasi Penyelesaian : 2 Oktober 2017
Kesimpulan
Bahwa pengelolaan manejemen peradilan, administrasi perkara, administrasi persidangan dan
pelaksanaan putusan, administrasi umum dan kinerja pelayanan publik pada umumnya telah berjalan
dengan baik sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku, namun masih ada temuan kesalahan-
kesalahan yang harus diperbaiki dan disempurnakan bersama.
Rekomendasi
Dari hasil temuan pengawasan ada beberapa rekomendasi yang perlu ditinndaklanjuti oleh
pemangku kepentingan/stakeholder untuk perbaikan jalannya peradilan sesuai dengan aturan main yang
berlaku demi menggapai visi dan misi Pengadilan Agama Polewali, yaitu:
1. Bahwa Ketua dan Wakil Ketua mengadakan eksaminasi putusan hakim minimal sekali dalam 6
bulan;
2. Bahwa kelengkapan administrasi dilakukan/diadakan secara bertahap sesuai DIPA yang ada;
3. Bahwa perlu segera ditunjuk pemegang Buku Induk Perkara agar beban kasir tidak terlalu berat;
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA POLEWALI KELAS I.B TAHUN 2017
Halaman 77 dari 70
4. Bahwa perlu dilakukan pembenahan pengelolaan barang ifentaris, terutama klasifikasi barang:
baik, rusak dan rusak berat untuk dilanjutkan dengan penghapusan;
5. Bahwa perlu diintensifkan pendekatan kepada Pemkab Polewali untuk mempercepat proses
hibah tanah yang ditempati kantor Pengadilan Agama Polewali sehingga status haknya menjadi
jelas;
6. Bahwa perlu dikeluarkan SK Baperjakat baru untuk menganalisa kemungkinan rolling jabatan di
sekretariat antara Kasubag Perencanaan, IT dan Pelaporan dengan Kasubag Umum dan Keuangan;
7. Bahwa perlu ditingkatkan pengawasan melekat oleh atasan langsung masing-masing;
B. EVALUASI
Hasil temuan dari pemeriksaan dan pengawasan yang telah dilakukan oleh para Hakim
Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Polewali terhadap pelaksanaan tugas pokok di
lingkungan kepaniteraan maupun kesekretariatan serta evaluasi atas penyelenggaraan
managemen peradilan, kinerja peradilan dan kualitas pelayanan publik, dituangkan dalam
bentuk laporan tertulis atau berita acara pemeriksaan dengan susunan dan format yang
sistematis, untuk selanjutnya dilaporkan setiap tiga bulan kepada koordinatorHakim
pengawas.
Terhadap temuan-temuan atau hasil pengawasan Hakim Pengawas Bidang yang
memerlukan tindak lanjut, maka kordinator Hakim Pengawas Bidang merekomendasikan
kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali atau para pejabat yang berkompeten untuk segera
menindak lanjuti hasil temuan dimaksud.
Dari hasil temuan pengawasan ada beberapa rekomendasi yang perlu ditinndaklanjuti
oleh pemangku kepentingan/stakeholder untuk perbaikan jalannya peradilan sesuai dengan
aturan main yang berlaku demi menggapai visi dan misinya, yaitu:
1. Bahwa untuk penyelesaian temuan kearsipan perkara diserahkan kepada majelis hakim
masing-masing, terutama kepada ketua majelis dan Panitera Penggantinya dibawah
pengawasan Pimpinan dan Panitera dan untuk berkas perkara yang ketua majelisnya dan
atau Panitera Penggantinya sudah tidak ada diambil alih Panitera Muda Hukum dan
Panitera.
2. Bahwa perlu dilakukan pembenahan pengelolaan barang iventaris, terutama klasifikasi
barang: baik, rusak dan rusak berat untuk dilanjutkan dengan penghapusan.
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA POLEWALI KELAS I.B TAHUN 2017
Halaman 78 dari 70
3. Bahwa perlu mengiventerisir hakim dan tenaga teknis lainnya yang belum mengikuti
pelatihan dan pembinaan di Pegadilan Tinggi Agama maupun Mahkamah Agung RI untuk
diusulkan kepada Pegadilan Tinggi Agama untuk diprioritaskan dalam pembinaan dan
pelatihan.
4. Bahwa hasil pengawasan dientegrasikan dengan pelaksanaan Audit Internal dan Ekternal
ISO 9001 2015 Pengadilan Agama Polewali.
Mengacu pada indikator di atas, dapat disimpulkan bahwa pengawasan internal di
lingkungan Pengadilan Agama Polewali telah tercapai dan dilaksanakan sebagaimana
mestinya, tanpa masalah yang berarti.
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA POLEWALI KELAS I.B TAHUN 2017
Halaman 79 dari 70
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
A. KESIMPULAN
Transparansi dan akuntabilitas merupakan salah satu prinsip untuk mendukung
pemerintahan yang baik. Untuk itu, Pengadilan Agama Polewali melakukan penyusunan
laporan tahun 2017 dengan harapan agar institusi lain dan masyarakat dapat lebih
mengetahui dan memahami berbagai keberhasilan yang telah dicapai maupun kendala yang
dihadapi Pengadilan Agama Polewali yang sangat kompleks dalam melaksanakan tupoksinya.
Sesuai arah kebijakan, visi dan misi Pengadilan Agama Polewali memberikan pelayanan
yang maksimal dengan menyelenggarakan proses peradilan “sederhana, mudah, cepat, dan
biaya ringan” sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang
Kekuasaan Kehakiman maka laporan ini dimaksudkan untuk menampung dan menjawab
tantangan tersebut guna mewujudkan rasa keadilan masyarakat, mewujudkan peradilan yang
mandiri dan independen, memperbaiki akses pelayanan publik, memperbaiki kualitas input
internal pada proses peradilan, mewujudkan institusi peradilan yang efektif dan efisien,
bermartabat serta dihormati dan melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak
memihak dan transparan.
Keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai oleh Pengadilan Agama Polewali dalam hal
memberikan pelayanan publik melalui sistem teknologi informasi, (SIPP, Website, Desk
Informasi) dan mereformasi birokrasi merupakan keberhasilan bersama seluruh jajaran
Pengadilan Agama Polewali, sekalipun tidak luput dari kendala-kendala yang dihadapi baik
internal maupun eksternal.
Volume pengaduan masyarakat, Tingkat perkara Banding maupun Kasasi yang minim di
Pengadilan Agama Polewali menandai tingkat kepercayaan dan kepuasan masyarakat pencari
keadilan semakin besar pada Pengadilan Agama Polewali dalam memberikan pelayaan publik
sesuai dengan tupoksinya.
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA POLEWALI KELAS I.B TAHUN 2017
Halaman 80 dari 70
B. REKOMENDASI
1. Harapan dan rekomendasi dari Pengadilan Agama Polewali agar usulan yang diajukan setiap
tahun dapat diakomodir karena itu telah sesuai kebutuhan dengan skala prioritas pada
satker kami.
2. Pada Pengadilan Agama Polewali, perlu pengadaan sarana dan prasana gedung, karena
sarana yang ada sudah banyak yang tidak layak pakai. Sarana yang dibutuhkan adalah
Pavingisasi, meubelair, gorden, Air conditioning (AC), computer, laptop dan lain-lain.
3. Tenaga Hakim saat ini 5 orang, perlu segera diusulkan ke Mahkamah Agung RI untuk segera
mendapat tambahan tenaga Hakim, demikian di kepaniteraan dan kesekretariatan masih
perlu tambahan pegawai, apalagi setiap kasubag belum mempunyai staf.
4. Bahwa Pengadilan Agama Polewali belum memiliki pos satpam dan rumah dinas untuk para
Hakim. Kiranya ini dapat menjadi perhatian pada Tahun Anggaran berikutnya. Terima kasih.