contoh legal opinion copy

8/17/2019 Contoh Legal Opinion Copy

1/19

1

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS HUKUM

PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN

Jln. Tamansiswa 158 Yogyakarta, (0274) 379178

Website/email : pusdiklat.law.uii.ac.id/[email protected]

PENDAPAT HUKUMPELATIHAN HUKUM

LEGAL OPINION

PIDANA

THE BEST WAY

BECOMING LEGAL EXPERT

Disusun Oleh :

PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

6-9 FEBRUARI 2013

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang No. 19 Tahun 2002.

Dilarang memperbanyak/menyebarluaskan dalam bentuk apapun tanpa seijin

tertulis dari PUSDIKLAT FH UII

Adapun modul dan rekes ini hanya untuk kepentingan PENDIDIKAN


2/19

2

LLN Law Office and PartnersJalan Sudirman Plasa UOB Buana Lantai 10 Jakarta Pusat Telp :

085327714465

email : [email protected]

Hanya Untuk Kepentingan Pelatihan

A. Posisi Kasus

Perkara ini bermula pada tanggal 5 Agustus 2010, dimana Direktur CV Inti

Makmur bernama BJS (nama disamarkan) mengajukan pembiayaan kepada Pimpinan

Cabang Bank Jateng Syariah di Surakarta yang bernama TW (nama disamarkan).

Dalam surat tersebut disebutkan bahwa permohonan pembiayaan dimaksudkan untuk

pembiayaan pekerjaan Scrap besi ex Kerangka kapal Kargo di Lampung dan

Bengkulu sebesar Rp 4.000.000.000.-(empat milyar rupiah). Dalam surat tersebut

BJS hanya melampirkan Foto Copy KTP, NPWP Atas nama CV Inti Makmur, AktePendirian CV Inti Makmur beserta Akta Perubahannya nomor 01 tanggal 1 April

2009, Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan tanpa

menyebutkan dan melampirkan jaminan atas permohonan pembiayaannya tersebut.

Kemudian, permohonan yang diajukan BJS tersebut diproses dan disetujui oleh Drs.

TW (nama disamarkan) selaku Pimpinan Cabang BPD Jateng Syariah kantor Cabang

Surakarta dalam suratnya Nomor 463/DK.02.02/502/2010 tanggal 16 Agustus 2010

perihal Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Pembiayaan. Namun, persetujuan

pembiayaan tersebut oleh Drs. TW selaku Pimpinan Cabang BPD Jateng Syariah

Cabang Surakarta tersebut tidak dilakukan prosedural seharusnya yaitu mendapatkan

persetujuan terlebih dahulu ke Bank Jateng Pusat.

Di dalam surat persetujuan yang telah ditandatangani oleh BJS dan Drs. TW

tersebut dicantumkan sebagai berikut :

1. Jenis Pembiayaan : IB. Modal kerja

2. Akad pembiayaan : Musyarakah

3. Penggunaan : Modal kerja proyek scraping besi

4. Nominal : Rp.4.000.000.000

5. Jangka Waktu : 2 bulan

6. Nisbah Bank : 16 %

7. Nisbah Nasabah : 84 %


3/19

3

8. Bea Admninistrasi : Rp. 4.000.000.-

9. Bea peninjauan : Rp 75.000.-

10. Sistem pembayaran : Bagi hasil dibayar setiap bulan pokok dibayar pada

saat jatuh tempo pembiayaan

11. Perjanjian : Notariil

12. Jaminan : Tabungan sebesar Rp 4 Milyar an. CV Inti Makmur

13. Pengikatan : Cessie

14. Ketentuan lain-lain :

a) Pembiayaan hanya digunakan untuk membiayai proyek scraping besi

b). Semua transaksi keuangan yang dilakukan untuk proyek tersebut harus

melalui Bank Jateng Cabang Syariah Surakarta dan dituangkan dalam

Surat Pernyataan Bermaterai.

c) Biaya yang timbul menjadi beban nasabah

d) Jangka waktu pembiayaan tersebut selama 2 (dua) bulan terhitung

mulai 20 Agustus 2010 sampai dengan 20 Oktober 2010 dengan

jaminan berupa tabungan sebesar Rp 4.000.000.000 (empat milyar

rupiah) an. CV Inti Makmur

Pada saat itu CV Inti Makmur hanya memiliki dana dalam buku tabungannya di

Bank Jateng Syariah Cabang Surakarta per tanggal 20 Agustus 2010 adalah sebesar

Rp.8.535.359 (delapan juta lima ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus lima puluh

sembilan rupiah). Namun dalam dokumen persetujuan pemberian pembiayaan yang

ditandatangani Drs.TW seolah-olah CV Inti Makmur milik BJS memiliki dana dalam

buku tabungannya tersebut sebesar Rp 4.000.000.000 (empat milyar rupiah) yang

dijadikan sebagi jaminan pembiayaannya (Cash Collateral).

Untuk memenuhi persyaratan dalam pengajuan pembiayaan tersebut BJS

mewakili CV. Inti Makmur bersama sama dengan Drs. TW membuat Surat

Keterangan melalui Notaris RUS, SH (nama disamarkan) dalam surat nomor

60/NOT/VIII/2010 tanggal 16 Agustus 2010 dinyatakan

“Sesuai dengan Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Pembiayaan

Nomor 463/DK.02.02/502/2010 tanggal 16-08-2010 (enam belas agustus dua

ribu sepuluh) memiliki : Tabungan dengan saldo sejumlah Rp 4.000.000.000


4/19

4

(empat milyar rupiah), tercatat atas nama CV Inti Makmur, yang mana asli bukti

kepemilikan tabungan tersebut diatas dan fotokopinya belum diperlihatkan

kepada saya, Notaris, tetapi menurut keterangan Perseroan Komanditer CV Inti

Makmur dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah berkedudukan di

Semarang melalui Kantor Cabang Syariah Surakarta ada, dan disimpan oleh

PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah berkedudukan di Semarang

melalui Kantor Cabang Syariah Surakarta, Tagihan/Piutang atas Tabungan

tersebut diatas akan dijadikan sebagai jaminan pembiayaan kepada PT Bank

Pembangunan Daerah Jawa Tengah berkedudukan di Semarang melalui Kantor

Cabang Syariah Surakarta dst ......”

Pada tanggal 20 Agustus 2010 dana pembiayaan untuk proyek Scrap besi ex

kapal kargo atas persetujuan Drs TW selaku Pemimpin Bank Jateng Syariah CabangSurakarta dicairkan dan ditransfer ke rekening CV Inti Makmur dengan nomor

rekening 502.3.00340.2 sebesar Rp 4.000.000.000.- (empat milyar rupiah). Dana

sebesar Rp 4.000.000.000 (empat milyar rupiah) tersebut ternyata tidak dipergunakan

BJS untuk proyek Scrap besi ex Kapal Kargo namun dipinjamkannya kepada Drs.

TW sebesar Rp 215.100.000 (dua ratus lima belas juta seratus ribu rupiah) kemudian

dipergunakannya untuk uang muka pembelian 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner,

kepada sdri Ht sebesar Rp 293.000.000 dan untuk pembayaran lainnya.

Pada saat tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 20 Oktober 2010 BJS tidak dapat

mengembalikan dana pembiayaannya, maka untuk menutupinya pada tanggal 30

Oktober 2010 Drs TW selaku Pemimpin Bank Jateng Syariah Cabang melakukan

over booking dana milik Sdr. GA (nama disamarkan) yang disimpan di Tabungan iB

BIMA Bank Jateng Syariah Cabang Surakarta dengan nomor rekening 502.3.01212.1

sebesar Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) ke rekening milik CV Inti Makmur.

Over booking tersebut dilakukan Drs.TW MM dengan cara melampirkan surat Kuasa

Khusus Pemindabukuan Rekening yang seolah olah dibuat dan ditandatangani oleh

sdr. GA untuk memberikan kuasa khusus kepadanya pada tanggal 12 Agustus 2010

padahal sdr. GA tidak pernah membuat dan menandatangani surat kuasa tersebut .

Selanjutnya, untuk menutupi kekurangan pengembalian pembiayaan BJS, Drs

TW meminjam uang SDR. WH (nama disamarkan) Direktur PT Indonesia Antique


5/19

5

sebesar Rp 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan dimasukkan ke

rekening CV Inti Makmur selanjutnya dana yang sudah masuk di rekening CV Inti

Makmur tersebut ditarik oleh Bank Jateng Syariah Cabang Surakarta sebagai bentuk

pengembalian pembiayaan yang telah diberikan kepada BJS selaku Direktur CV Inti

Makmur sebelumnya sebesar Rp 4 .000.000.000 (empat milyar rupiah)

Pada tanggal 2 Nopember 2010 BJS kembali mengajukan permohonan

pembiayaan kepada Bank Jateng Syariah Cabang Surakarta sebesar Rp 3.000.000.000

(tiga milyar rupiah) dengan maksud untuk pembiayaan proyek scrap besi ex kapal

tongkang di Bengkulu juga tanpa jaminan, namun permohonan pembiayaan tersebut

kembali di proses dan disetujui oleh Drs. TW selaku Pimpinan Cabang BPD Jateng

Syariah Cabang Surakarta dengan surat nomor 653/DK.02.02/502/2010 tanggal 12

Nopember 2010.

Di dalam surat persetujuan yang telah ditandatangani oleh BJS dan Drs TW MM

tersebut dicantumkan sebagai berikut ;

1 Jenis Pembiayaan : iB. Modal kerja

2. Akad pembiayaan : Musyarakah

3. Penggunaan : Modal kerja proyek scraping besi eks kapal kargo

4. Nominal : Rp.3.000.000.000

5. Jangka Waktu : 3 bulan

6. Nisbah Bank : 17,81 %7. Nisbah Nasabah : 82.19 %

8. Bea Admninistrasi : Rp. 33.000.000.-

9. Bea peninjauan : Rp 75.000.-

10. Sistem pembayaran : Pokok dibayar pada saat jatuh tempo pembiayaan

bagi hasil dibayar setiap bulan

11. Perjanjian : Notariil

12. Jaminan : Tabungan sebesar Rp 3 Milyar

13. Pengikatan : Cessie

14. Ketentuan lain-lain :

a) Pembiayaan hanya digunakan untuk membiayai proyek scraping besi;


6/19

6

b) Semua transaksi keuangan yang dilakukan untuk proyek tersebut harus

melalui Bank Jateng Cabang Syariah Surakarta dan dituangkan dalam

Surat Pernyataan Bermaterai;

c) Biaya yang timbul menjadi beban nasabah.

Jangka waktu pembiayaan selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai 12 Nopember

2010 sampai dengan 12 Pebruari 2011 dengan jaminan berupa tabungan sebesar Rp

3.000.000.000 (tiga milyar rupiah. Kenyataan yang terjadi pada saat itu CV Inti

Makmur milik BJS hanya memiliki dana dalam buku tabungannya di Bank Jateng

Syariah Cabang Surakarta per tanggal 12 Nopember 2010 sebesar Rp 21,391.793

(dua puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh

tiga rupiah) dan pada tanggal tersebut dana sebesar Rp 3.000.000.000 (tiga milyar

rupiah) ditransfer ke rekening CV Inti Makmur ;Untuk memenuhi persyaratan dalam pengajuan pembiayaan tersebut BJSn

bersama sama dengan Drs TW kembali membuat Surat Keterangan melalui Notaris

RUS, SH (nama disamarkan) dalam surat nomor 30/NOT/XI/2010 tanggal 11

Nopember 2010 dinyatakan

“Sesuai dengan Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Pembiayaan

Nomor 653/DK.02.02/502/2010 tanggal 12-11-2010 (duabelas Nopember

duaribu sepuluh) memiliki: Tabungan dengan saldo sejumlah Rp 3.000.000.000

(tiga milyar rupiah), tercatat atas nama CV Inti Makmur, di PT Bank

Pembangunan Daerah Jawa Tengah berkedudukan di Semarang melalui Kantor

Cabang Syariah Surakarta yang mana asli bukti kepemilikan tabungan tersebut

diatas dan fotokopinya belum diperlihatkan kepada saya, Notaris, tetapi menurut

keterangan Perseroan Komanditer CV Inti Makmur dan PT Bank Pembangunan

Daerah Jawa Tengah berkedudukan di Semarang melalui Kantor Cabang

Syariah Surakarta ada, dan disimpan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa

Tengah berkedudukan di Semarang melalui Kantor Cabang Syariah Surakarta

Tagihan/Piutang atas Tabungan tersebut diatas akan dijadikan sebagai jaminan

pembiayaan kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah berkedudukan

di Semarang melalui Kantor Cabang Syariah Surakarta dst ......”


7/19

7

Setelah dana pembiayaan ditransfer ke rekening atas nama CV Inti Makmur

ternyata dana tersebut dipergunakan tidak sebagaimana mestinya oleh BJS namun

dipergunakan untuk mengembalikan uang milik GA sebesar Rp 3.000.000.000 (tiga

milyar rupiah) yang telah dipakai untuk menutupi pembiayaan sebelumnya sebesar

Rp 4.000.000.000 (empat milyar rupiah) .

Pengembalian tersebut dilakukan oleh Drs TW dengan cara aplikasi transfer dana

yang sudah masuk dalam rekening CV Inti Makmur ke rekening sdr.GA sebesar Rp

2.000.000.000 dengan nomor rekening 5023012121 di buku tabungan Bank Jateng

Syariah pada tanggal 15 Nopember 2010, selanjutnya Drs TW melakukan aplikasi

transfer lagi pada tanggal 19 Nopember 2010 sebesar Rp 900.000.000 ke rekening

sdr. GA;

Dengan ditransfernya pembiayaan untuk proyek scrap besi ke rekening milik

Giovanni Adrian membuat jaminan pembiayaan BJS sebesar Rp 3.000.000.000 (tiga

milyar rupiah) menjadi tidak ada sehingga untuk menutupi hal itu maka pada awal

Desember 2010 BJS mengajukan pembiayaan kepada BPD Jateng Syariah Cabang

Surakarta yang dilakukan secara lisan kepada Drs TW selaku Pemimpin BPD Jateng

Syariah Cabang Surakarta dengan alasan untuk membiayai proyek Scrap besi di

Bengkulu.

Kemudian, Drs TW selaku Pemimpin Bank Jateng Syariah Cabang Surakarta

memenuhi permintaan lisan BJS tersebut walaupun dalam SK Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 0393/HT.01.01/2009 tentang Pedoman

Pelaksanaan Pemberian Pembiayaan Syariah (P4S) tanggal 23 Desember 2009 Bab II

Proses Pemberian Pembiayaan dicantumkan sebagai berikut :

1. Penerimaan permohonan pembiayaan dari calon nasabah ;

2. Pemohon datang kepada petugas Bank yang menangani pembiayaan untuk

meminta informasi tentang pembiayaan yang diberikan Bank

3. Petugas memberikan penjelasan tentang persyaratan pemberian pembiayaan

yang akan diajukan

4. Nasabah mengisi sendiri form permohonan pembiayaan yang berisi ;

- Nama pemohon

- Alamat


8/19

8

- Nama Gadis ibu kandung

- Jenis Usaha

- Jenis Pembiayaan yang diajukan

- Nominal permohonan (angka dan huruf)

- Tujuan Penggunaan

- Jangka waktu

5. Pemohon mengisi form yang telah disediakan Form permohonan

ditandatangani oleh pemohon membubuhkan stempel perusahaan apabila

berbentuk Badan Usaha

6. Surat permohonan dan dokumen kelengkapan persyaratan pembiayaan yang

sudah diterima petugas, dicatat di sekretariat dan disampaikan kepada

Pemimpin Cabang Syariah untuk didisposisi.

Namun hal itu tidak dilakukan BJS dan Drs TW melainkan melakukan

overbooking dana milik Sdr. SL (nama disamarkan) pada tanggal 9 Desember 2010

sebesar Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) ke rekening CV Inti Makmur seolah-

olah dana tersebut merupakan jaminan tunai/cash collateral dan dalam melakukan

over booking tersebut Drs TW MM melampirkan Surat Kuasa Khusus yang seolah-

olah dibuat dan ditandatangani oleh sdr Sdr. SL kepada Drs TW dalam kapasitasnya

selaku pribadi padahal sdr Sdr. SL tidak pernah membuat Surat Kuasa Khusus

tersebut kepadanya ;

Perbuatan yang dilakukan BJS selaku CV. Inti Makmur dan Drs. TW tersebut

dilaporkan oleh Sdr. GA dan Sdr. SL. Dari laporan tersebut, ditemukan bukti-bukti

diantaranya laporan hasil Audit Penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan

Tindak Pidana Korupsi dalam pemberian pembiayaan untuk proyek scrap besi ex

kapal Kargo di Bengkulu Nomor: SR- 5992/PW 11/5/2011 tanggal 14 Desember

2011 dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bahwa perbuatan

mereka mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 6.100.000.000,- (enam

milyar seratus juta rupiah) atau setidak-tidaknya sebesar jumlah itu.

Setelah bukti-bukti dinyatakan P-21, oleh Jaksa Penuntut Umum, Perbuatan

BJS Direktur CV Inti Makmur berdasarkan akte Notaris AS ,SH (nama disamarkan)

nomor 01 tanggal 30 Nopember 2007 bersama sama dengan Drs. TW selaku


9/19

9

Pemimpin Bank Jateng Syariah Cabang Surakarta yang diangkat berdasarkan Surat

Keputusan Direksi Nomor 0142/HT,01.01/2008 tanggal 21 Mei 2008 tentang Mutasi

Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah ( yang penuntutannya diajukan

secara terpisah), pada bulan Agustus 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 atau

setidak-tidaknya dalam tahun 2010, bertempat di Bank Jateng Syariah Cabang

Surakarta Jl Slamet Riyadi No 236 Surakarta Propinsi Jawa Tengah atau setidak –

tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

pada Pengadilan Negeri Semarang didakwa telah melakukan atau turut serta

melakukan, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan

negara atau perekonomian negara sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18, pasal 3, serta pasal 8 Undang-undang Nomor :

31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan

atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

B. Isu Hukum

Isu hukum yang dapat diambil dari kronologi kasus di atas antara lain :

1. Apakah dalam perkara tersebut, dimana telah terjadi kerugian PT milik

Daerah dalam bentuk Perusda, dapat dikatakan juga telah terjadi kerugiankeuangan negara?;

2. Apakah BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) memiliki

kewenangan melakukan audit laporan keuangan Perusda (perusahaan

daerah) yang berbentuk PT (Perseroan Terbatas) ?

C. Analisa Hukum

1. Kerugian Keuangan Perusda berbentuk PT bukan sebagai bentuk

kerugian keuangan daerah namun kerugian perekonomian daerah.

a) Pengertian dan Sekilas Tentang BUMD (Badan Milik Usaha Daerah)


10/19

10

Semenjak mendeklarasikan sebagai negara hukum1, Indonesia memiliki

orientasi pergerakan pelaksanaan kehidupan bernegara yang berorientasi

sepenuhnya kepada upaya perwujudan kesejahteraan rakyatnya. Konsep

pelaksanaan negara yang demikian seringkali di dengar dengan istilah

welfare state. Sejalan dengan konsep tersebut, maka pembangunan

kesejahteraan rakyat harus dilakukan dengan berbagai media yang

diperkenankan oleh hukum. Salah satu media tersebut antara lain negara

dapat melakukan operasional bisnis baik dari di tingkat pusat maupun di

tingkat daerah.

Salah satu operasionalisasi bisnis yang dilakukan oleh negara pada

tingkat daerah antara lain dengan mendirikan Badan Usaha Milik Daerah

(BUMD). istilah BUMD diilhami dari terbitnya Peraturan Pemerintah

Nomor 12 Tahun 1998 dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998.

Namun demikian, definisi BUMD sampai sekarang belum ditetapkan secara

baku oleh peraturan perundang-undangan.2

Berbeda dengan BUMN (Badan

Usaha Milik Negara), yang definisinya telah ditetapkan Undang-Undang

Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Di lain pihak, istilah BUMD telah

tertuang baik dalam Peraturan Mendagri Nomor 3 Tahun 1999 tentang

bentuk BUMD, tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999

sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004tentang Pemerintahan Daerah maupun dalam banyak undang-undang

sektoral lainnya seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Kelistrikan, Undang-Undang

Minerba, Undang-Undang Pelayaran, Undang-Undang Jalan, dsb. Hal ini

dapat dimaklumi karena pendirian dan pengaturan BUMD sampai saat ini

masih tunduk dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang

Perusahaan Daerah walaupun undang-undang ini telah dicabut dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969, namun karena ditegaskan bahwa

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tidak berlaku sejak diterbitkannya

1Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3

2Http:// bumd.wordpress.com/2011//03//11/sekilas-sejarah-bumd. Diakses pada tanggal 30

januari Pukul 11.00


11/19

11

undang-undang pengganti, dan sampai sekarang belum ada undang-undang

penggantinya, maka Undang-Undang Nomor 5 tahun 1962 masih berlaku

sampai sekarang.3

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah

merupakan Undang-Undang yang penyusunannya diilhami dari terbitnya

Perpu Nomor 17 Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara. Berdasarkan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962, perusahaan daerah adalah

perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari

kekayaaan daerah yang dipisahkan. Mengingat bahwa pembinaan

pemerintahan daerah berada di bawah tanggungjawab Menteri Dalam

Negeri, maka peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962

diterbitkan oleh Mendagri baik berupa instruksi Mendagri, Keputusan

Mendagri, maupun Peraturan Mendagri. Sejak diterbitkannya Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang sekarang ini

telah menjadi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan

Terbatas dan Permendagri Nomor 3 Tahun 1999 tentang bentuk hukum

BUMD, maka sebagian BUMD ada yang berbentuk Perseroan Terbatas.

Mengingat definisinya sampai sekarang belum baku, maka BUMD yang

berbadan hukum Perseroan Terbatas terkadang tidak mencerminkan

mayoritas kepemilikan daerah di perusahaan tersebut. Contoh paling nyataadalah PT Delta Tbk yang dianggap sebagai BUMD DKI Jakarta. Pemda

DKI Jakarta hanya sebagai pemegang saham minoritas, sehingga saham

pengendali berada di tangan swasta sepenuhnya. Ketidakjelasan akan

definisi BUMD berdampak negatif terhadap pelaksanaan perundang-

undangan sektoral yang memberikan priviledge atau keistimewaan dalam

melakukan usaha dengan tujuan untuk lebih meningkatkan pendapatan

daerah namun pada kenyataannya memberikan keuntungan yang lebih besar

kepada pengusaha swasta karena Pemda hanyalah pemegang saham

minoritas.4

3 Ibid 4 Ibid


12/19

12

Dalam kasus korupsi yang melibatkan BJS dan TW, melibatkan salah

satu BUMD yakni PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, dimana TW

bertindak dalam kapasitas sebagai pimpinan cabang dari Kantor Cabang

syariah di Surakarta. Sebagai sebuah Bank yang didirikan dengan

menggunakan alokasi dana APBD. Bank pembangunan Daerah Jawa Tengah

merupakan Bank milik pemerintah kabupaten/kota se Jawa Tengah, dimana

sahamnya dimiliki oleh pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota

se Jawa Tengah. Bank ini sempat mengalami beberapa kali perubahan

bentuk badan usaha. Pada tahun 1969 melalui Peraturan Daerah Provinsi

Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1969 menetapkan Bank Pembangunan Daerah

Jawa Tengah sebagai Badan Usaha Milik Daerah. Kemudian melalui

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1993, status badan

usaha bank berubah menjadi perusahaan daerah (Perusda).5 Terhadap

penjelasan mengenai profil dari Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah

tersebut, jelas bahwa kasus korupsi yang melibatkan salah satu cabang di

Surakarta melalui terdakwa TW yang merupakan pimpinan cabang syariah

dari kantor di Surakarta, sama halnya dengan melibatkan PT Bank

Pembangunan Daerah Jawa Tengah selaku kantor pusat yang notabene asset

milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah melalui kepemilikan saham

mayoritas.Selain itu posisi PT BDP Jateng sendiri juga telah berbadan hukum

sebagaimana Anggaran Dasarnya telah disahkan oleh Menteri Kehakiman

Republik Indonesia No. C2. 8223. HT.01.01 tahun 1999 tanggal 15 mei

1999.6

b) Tidak Terjadinya Kerugian Keuangan Negara dan Pemenuhan

kualifikasi Delik Korupsi dalam Perkara ini

Isu kerugian negara dalam perkara yang melibatkan perusda PT BPD

Jateng ini bermula dari adanya pengelolaan perusahaan yang di dalamnya

memuat pengelolaan terhadap uang negara secara tidak professional.

Berdasarkan hal-hal perilaku dari pengelolaan perusahaan yang dilakukan

5www.bankjateng.co.id/content.php. diakses pada tanggal 30 Januari 2013, Pukul 9.00

6 Ibid


13/19

13

oleh terdakwa dalam hal ini terlihat menghasilkan laporan keuangan yang

cenderung merugi. Hal tersebut berdasarkan hasil dari audit laporan

keuangan yang dilakukan oleh BPKP (Badan Pengawasan Keungan dan

Pembangunan) kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jateng. Isu kerugian

keuangan negara sebagaimana yang menjadi pertanyaan dalam pendapat

hukum ini dirasa tidak terjadi berdasarkan penelaahan norma dan konsep-

konsep hukum yang ada. Mengingat dengan melakukan penyertaan modal

kepada pihak ketiga dalam hal ini berbentuk perusahaan daerah, maka telah

terjadi kekayaan yang dipisahkan. Hal tersebut berkonsekuensi yuridis telah

terjadi pemisahan harta kekayaan dimana kepemilikan pemerintah daerah

dalam hal ini hanya sebatas atas saham. Sehingga apabila terjadi kerugian

oleh Perusda dimana berstatus PT (Perseroan Terbatas), maka yang terjadi

hanyalah sebatas kerugian PT saja, tidak berimplikasi kepada kerugian yang

dialami oleh keuangan negara7. Sejalan dengan pendapat tersebut di atas,

dijelaskan bahwa modal awal badan hukum itu berasal dari kekayaan pendiri

yang dipisahkan. Modal awal ini menjadi kekayaan badan hukum, terlepas

dari kekayaan pendiri. Oleh karena itu salah satu ciri utama PT (termasuk PT

Persero) adalah kekayaan yang terpisah yaitu kekayaan terpisah milik

pribadi pendiri dan badan hukum.8

Sehingga kerugian keuangan negara

dalam perkara ini tidak dapat dibenarkan, mengingat tidak mendasarkankepada konsep pengelolaan perseroan terbatas yang diatur dalam Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Namun dalam

praktiknya bukan berarti undang-undang Undang-Undang Nomor 31 Tahun

1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi ini tidak dapat diterapkan terhadap TW selaku kepala

cabang PT BPD DIY. Bila merunut kepada delik korupsi sebagaimana yang

terdapat dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

7Karakterstik suatu badan hukum adalah pemisahan harta kekayaan badan hukum dari harta

kekayaan pemilik dan pengurusnya. Dengan demikian suatu badan hukum yang berbentuk Perseroan

Terbatas memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan Direksi (sebagai pengurus), Komisaris

(sebagai pengawas), dan pemegang saham (sebagai pemilik). Dapat dilihat dalam tulisan Prof Erman

Rajaguguk. Pengertian Keuangan negara dan Kerugian Negara.8

Ridwan Khairandi, Perseroan Terbatas, Doktri,, Peraturan Perundang-Undangan dan

Yurisprudensi. Edisi revisi, Total Media, Yogyakarta, 2008, hal. 43


14/19

14

maka perspektif tindak pidana korupsi pada perkara ini seharusnya juga

dapat diterapkan apabila memenuhi 2 unsur pokok yaitu melawan hukum

serta merugikan perekonomian negara,

1) Melawan Hukum

Dalam tataran ilmu pengetahuan hukum pidana, konsep

perbuatan perbuatan melawan hukum dalam konsep hukum pidana,

secara nyata harus melibatkan adanya niat dari pelaku untuk

melakukan kejahatan. Pemahaman itu sejalan dengan sautu

adagium latin “actius non facit reum, nisi mens sit rea”, yang

berarti bahwa suatu perbuatan tidak membuat pidana, kecuali niat

batinnya patut dipersalahkan menurut hukum.9

Selain itu pakar

hukum pidana Moeljatno juga menjelaskan bahwa untuk adanya

kesalahan mensyaratkan pada 2 (dua) pokok yaitu : pertama, adanya

keadaan psikis batin yang tertentu. Kedua, adanya hubungan yang

tertentu antara keadaan batin tersebut dengan perbuatan yang

dilakukan, hingga menimbulkan celaan. Terkait dengan fakta-fakta

hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini

jelas telah memenuhi unsur perbuatan hukum formil yang dilanggar

yakni pasal 2 ayat 1 Undang-Undang TPKP.10

2) Merugikan Perekomian Negara/DaerahMerugian perekonomian negara belum pernah menjadi kajian

khusus terkait penerapan UU TPKP untuk menjerat pelaku korupsi

yang berasa dari Perusda yang berstatus PT. pihak penegak hukum

hanya berkonsentrasi pada telah terjadinya kerugian keuangan

9Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tidak Ada

Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Jakarta, Predana Kencana, 2006, hal. 1510

Dalam undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi di pasal 2 secara

tegas dirumuskan juga sebagai pidana formil. Delik korupsi merupakan delik formil yaitu adanya delik korupsi cukup dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya

akibat. Dengan rumusan secara formil yang dianut dalam undang-undang ini, meskipun hasil korupsi

telah dikembalikan kepada negara, pelaku korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap di pidana.

Pelukisan dalam korupsi secara formil mempunyai kelemahan dan sebagai konsekuensinya, jika ada

perbuatan korupsi yang tidak tercakup dalam pelukisan secara formil, maka si pelaku tidak dapat

diajukan ke muka hakim, dengan alasan “nullum delictum nulla poena sine previlla lege poenali”

sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 ayat 1 KUHP. Dapat dilihat dalam10

Arief Dwi Atmoko,

Hukum Pidana Korupsi, Fakultas Hukum Narotama Surabaya, Hal. 2


15/19

15

negara saja. Celah merugikan perekonomian negara seharusnya

dapat digunakan11 . hal ini mendasarkan pada rasionalisasi bahwa

untuk mendirikan sebuah Perusda, sama hal nya selain telah

melibatkan keuangan daerah/negara dalam bentuk investasi

kekayaan yang dipisahkan. Namun perlu diketahui, bahwa

meskipun telah terjadi pemisahan kekayaan dalam diri PT Perusda

dalam hal ini PT BPD jateng, namun PT BPD Jateng memiliki

tujuan yang berkaitan dengan membangun dan membantu

perekonomian negara. Adapun tujuan dari pendirian Perusda antara

lain :12

a) Memberikan sumbangsih pada perekonomian nasional dan

penerimaan kas negara;

b) Mengejar dan mencari keuntungan;

c) Pemenuhan hajat hidup orang banyak;

d) Perintis kegiatan-kegiatan usaha;

e) Memberikan bantuan dan perlindungan pada usaha kecil dan

lemah.

Peran dan fungsi penting dari Perusda inilah yang menjadi salah

tumpuan untuk menunjang kekayaan daerah melalui peningkatan

PAD (Pendapatan Asli Daerah) dalam bentuk laba atau deviden dariinvestasinya.

13terhadap perkara yang melibatkan pimpinan cabang

dari PT BPD Jateng tersebut, maka terlihat peran dan fungsi

operasionalnya justru menimbulkan kerugian PT sebesar 6.1

11Hal ini mengingat pada rumusan pasal 2 ayat 1 UU TIPIKOR yang menyatakan Setiap orang

yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu

korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana

penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua

puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak

Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sehingga delik korupsi dapat dikenakan di antara salahsatu keadaan kerugian keuangan negara atau kerugian perekonomian negara.

12http ://id/Wikipedia/org/wiki/Badan_Usaha_Milik_Daerah. Diakses pada tanggal 30 Januari

201313

Daerah yang memiliki kekayaan yang dipisahkan lalu ditanamkan pada pihak ketiga

(perusahaan/pemerintah) adlam bentuk saham, obligasi atau lainnya. Dengan adanya dana yang

ditanamlan tersebut,daerah yang bersangkutan akan mendapatkan keuntungan dari investasinya.

Keuntungan tersebut bisa berupa laba atau deviden. Dapat dilihat dalam Hanif Nurcholis, Teori dan

Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah. Cetakan Kedua, PT Grasindo, Jakarta, 2007, Hal. 186


16/19

16

Milyar. Hal ini bisa berimplikasi kepada turunnya laba atau

deviden yang akan diterima oleh daerah sebagai Pendapatan Asli

Daerah yang akan digunakan untuk kemaslahatan masyarakat

daerah. Sehingga perekomian daerah yang dirugikan inilah yang

menjadi rasionalisasi hukum TW dapat dijerat dengan Undang-

Undang TIPIKOR.

2. BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) tidak

berwenang dalam melakukan audit laporan keuangan Perusda yang

berbentuk Perseroan Terbatas.

BPKP merupakan lembaga pengawas yang berpihak atau berafiliasi

kepada pemerintah dalam rangka membantu untuk mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Mendasarkan diri pada Keputusan

Presiden Nomor 31 Tahun 1983, BPKP memiliki Tugas dan fungsi seperti :14

a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang

pengawasan keuangan dan pembangunan;

b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan

keuangan dan pembangunan

c. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPKP;

d. pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan

pengawasan keuangan dan pembangunan;

e. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di

bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan

tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian,

perlengkapan dan rumah tangga.

Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut, BPKP mempunyai

kewenangan :

a. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;

b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan

secara makro;

c. penetapan sistem informasi di bidangnya;

14http://www.bpkp.go.id/konten/4/Sejarah-Singkat-BPKP.bpkp diakses pada tanggal 30 januari

2013 pukul 13.00


17/19

17

d. pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah

yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan,

dan supervisi di bidangnya;

e. penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi

tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya;

Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, yaitu :

a. memasuki semua kantor, bengkel, gudang, bangunan, tempat-tempat

penimbunan, dan sebagainya;

b. meneliti semua catatan, data elektronik, dokumen, buku perhitungan,

surat-surat bukti, notulen rapat panitia dan sejenisnya, hasil survei

laporan-laporan pengelolaan, dan surat-surat lainnya yang diperlukandalam pengawasan;

c. pengawasan kas, surat-surat berharga, gudang persediaan dan lain-

lain;

d. meminta keterangan tentang tindak lanjut hasil pengawasan, baik

hasil pengawasan BPKP sendiri maupun hasil pengawasan Badan

Pemeriksa Keuangan, dan lembaga pengawasan lainnya.

Selain itu Sesuai arahan Presiden RI tanggal 11 Desember 2006, BPKP

melakukan reposisi dan revitalisasi fungsi yang kedua kalinya. Reposisi dan

revitalisasi BPKP diikuti dengan penajaman visi, misi, dan strategi. Visi

BPKP yang baru adalah "Auditor Intern Pemerintah yang Proaktif dan

Terpercaya dalam Mentransformasikan Manajemen Pemerintahan Menuju

Pemerintahan yang Baik dan Bersih". Dengan visi ini, BPKP menegaskan

akan tugas pokoknya pada pengembangan fungsi preventif. Hasil pengawasan

preventif (pencegahan) dijadikan model sistem manajemen dalam rangka

kegiatan yang bersifat pre-emptive. Apabila setelah hasil pengawasan

preventif dianalisis terdapat indikasi perlunya audit yang mendalam,

dilakukan pengawasan represif non justisia. Pengawasan represif non justisia

digunakan sebagai dasar untuk membangun sistem manajemen pemerintah


18/19

18

yang lebih baik untuk mencegah moral hazard atau potensi penyimpangan

(fraud). Tugas perbantuan kepada penyidik POLRI, Kejaksaan dan KPK,

sebagai amanah untuk menuntaskan penanganan TPK guna memberikan efek

deterrent represif justisia, sehingga juga sebagai fungsi pengawalan atas

kerugian keuangan negara untuk dapat mengoptimalkan pengembalian

keuangan negara.15 Terhadap kewenangannya tersebut, terlihat BPKP

sebenarnya tidak bisa melakukan audit laporan keuangan kepada Perusda

yang berbentuk PT oleh karena mekanisme PT telah diatur dalam Undang-

Undang tersendiri yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang

Perseroan Terbatas, dimana audit laporan keuangan Perseroan bisa dilakukan

hanya oleh tim audit independen dengan sebelumnya mengajukan

permohonan pemeriksaan kepada Pengadilan Negeri sebagaimana diatur

dalam pasal 138 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.

D. Pendapat Hukum

Berdasarkan segala pemarapan tersebut di atas, maka nampak jelas bahwa PT

Bank Pembangunan Daerah merupakan Aset daerah provinsi Jawa Tengah yang dulu

sempat menjadi BUMD kini telah berubah menjadi Perusda. Selain itu saham

kepemilikan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah merupakan

kepemilikan saham mayoritas. Namun jelas dengan berdirinya Perusda sebagai

sebuah PT, maka telah terjadi pemisahan harta kekayaan dimana apabila terjadi

kerugian sebagaimana dimaksud dalam hasil laporan keuangan yang diaudit oleh

BPKP, maka yang dirugikan hanyalah PT nya saja, bukan berimplikasi kepada

keungan negara, karena kepemilikan negara dalam hal ini pemerintah daerah adalah

dalam bentuk saham. Selain itu seharusnya delik korupsi dalam perkara ini bisa

dikenakan bukan karena merugikan keuangan negara, namun karena kerugian PT

Peruda tersebut berimplikasi kepada potensi atau kerugian perekonomian daerah.

Karena dari hasil laba atau deviden tersebutlah pemerintah daerah bisa bertumpu

untuk mendapatkan Pendapatan Asli Daerah untuk kemaslahatan masyarakat daerah.

BPKP dalam hal ini tidak memiliki kewenangan melakukan audit laporan

keuangan kepada Perusda yang berbentuk PT. oleh karena Undang-Undang PT pada

15 Ibid


19/19

19

pasal 138 sendiri telah mengatur bahwa audit laporan keuangan PT Kerugian yang

dialami oleh PT Bank Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah harusnya

dilakukan oleh tim independen yang mendasarkan diri sebelumnya pada hasil

permohonan kepada Pengadilan Negeri. Kewenangan BPKP yang mendasarkan pada

Kepres 31 Tahun 1983 serta arahan Presiden pada tahun 2006 sejatinya tidak bisa

menegasikan kewenangan tim audit independen yang mendasarkan diri pada Undang-

Undang Perseroan Terbatas. Hal ini dapat diistilahkan dengan lex superior derogate

legi inferior .

TERIMA KASIH

Hormat kami Tim Analis

Lucky omega Hasan, SH Lise Yolanda, SH, Nurul Hidayati, SH

contoh legal opinion copy

Documents