I. Dewan Pers panggil pimpinan Tempo terkait laporan Rizal

Reporter : Randy Ferdi Firdaus

Selasa, 18 Desember 2012 14:24:53

Rizal Mallarangeng melaporkan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan

Majalah Tempo kepada Dewan Pers. Dewan Pers segera mempelajari laporan ini dan

secepatnya memanggil pihak Majalah Tempo untuk menjelaskan serta

mengklarifikasi masalah ini.

"Kami akan mengundang pihak Tempo terlebih dahulu, secepatnya," kata Ketua

Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Dewas Pers, Agus Sudibyo, di

kantornya, Jakarta, Selasa (18/12).

Dalam kasus ini, lanjut dia, Dewan Pers bukan hanya mendamaikan kedua belah

pihak dan menyelidiki pelanggaran kode etik yang dimaksud.

"Fungsi dewan pers bukan juru damai, kami akan menilai ada tidak pelanggaran

kode etik jurnalistik, bukan sekedar mendamaikan," terang dia.

II. "Anonymous" Sangkal Tuduhan Sony

06 May 2011

http://gpgo.in/atb

Menindaklanjuti respon terhadap penyelidikan kongres atas cyberattacks yang

ditujukan untuk beberapa jaringan online Sony, perusahaan tersebut mengklaim

memiliki bukti keterlibatan hacker “Anonymous”.

Pada hari yang sama “Anonymous” mengeluarkan siaran pers yang menyangkal

keterlibatan mereka dengan pencurian data pelanggan, yang mencakup lebih dari

12,3 juta nomor kartu kredit. “Anonymous” mengakui bahwa terjadi pelanggaran

ketika mereka melakukan serangan terhadap server Sony, tetapi mereka

mengatakan tidak berpartisipasi dalam pencurian data. Kelompok ini juga

mengklaim tidak meninggalkan file pada server Sony -Sony sebelumnya

menyatakan bahwa mereka menemukan sebuah file yang bernama “Anonymous”

pada server dan sebagian berisi slogan “Anonymous”.

Press Release yang digelar “Anonymous” tersebut mencakup 5 point yang berisi

penyangkalan keterlibatan mereka terhadap kasus pencurian data PSN. Mereka

menyatakan bahwa Anonymous tidak pernah dikenal melakukan pencurian kartu

kredit. Selain itu, mereka juga membeberkan beberapa contoh kasus kebohongan

publik yang dilakukan oleh musuh-musuh perusahaan serta pemerintah, seperti

kasus CEO Harun Barr membuat nomor laporan palsu tentang maksud dari

“penelitian”.

III. Ibas Yudhoyono Korban Black Campaign

Yang jadi persoalan adalah orang-orang dari partai tertentu yang melakukan black

campaign.

VIVAnews - Calon anggota legislatif dari Partai Demokrat, Edhie Baskoro

Yudhoyono, mengakui tidak ada masalah dengan maraknya pemberitaan kasus

dugaan money politics dan pencemaran nama baik dirinya. Yang bermasalah justru

partai-partai lain yang diduga memanfaatkan kasus ini.

"Tidak ada masalah dengan Ibas (sapaan akrab Edhie Baskoro). Yang jadi persoalan

adalah orang-orang dari partai tertentu yang berusaha melakukan black campaign

terhadap saudara Ibas," ujar Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Andi

Mallarangeng.

Hal itu disampaikan Andi usai mendampingi Presiden Yudhoyono dalam acara

pertemuan dengan Ketua Persatuan Purnawirawan ABRI, Agum Gumelar, di Kantor

Presiden, Jakarta Pusat, Rabu, 8 April 2009.

Menurut Andi, dalam kasus dugaan pencemaran nama baik putra Presiden itu,

biarkan semuanya diproses secara hukum oleh polisi. Sedangkan untuk

permasalahan media massa, Yudhoyono menegaskan tidak ada yang perlu

dipersoalkan. "Kalau pers tidak ada masalah," ujar dia.

IV. 470 Kasus Pelanggaran Etika Pemberitaan Pers di Tahun 2011

Bangkapos.com - Rabu, 28 Desember 2011 16:01 WIB

BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Divisi Etik Profesi Aliansi Jurnalis Independen (AJI)

Indonesia mencatat data pengaduan masyarakat terkait pelanggaran etika

pemberitaan pers sebanyak 470 kasus hingga Oktober 2011.

"Tercatat ada 470 kasus pelanggaran etika pemberitaan pers sampai bulan Oktober

2011. Pelanggaran ini trendnya menurun. Di tahun 2010, pelanggaran ada 514

kasus," ujar Ketua Umum (Ketum) AJI, Eko Maryadi kepada wartawan dalam jumpa

pers yang digelar di kantor AJI, Jalan Kembang Raya, Kwitang, Jakarta Pusat, Rabu

(28/12/2011).

Eko menjelaskan, dari 470 kasus pelanggaran etika, ada tiga problem mendasar

pemberitaan pers meliputi, data tidak berimbang sebanyak 22 kasus,

mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi sebanyak 10 kasus dan

pemberitaan tidak akurat sebanyak delapan kasus.

Selain itu, meski jumlah pelanggaran etika jurnalistik cenderung menurun, Eko

mengatakan bahwa AJI mengingatkan ketaatan terhadap kode etik, menghindari

pemberitaan yang tidak akurat dan meningkatkan profesionalisme jurnalis.

V. Dewan Pers: Kasus Penyebaran Foto Seronok Novi Gawat

Fiddy Anggriawan - Okezone

Sabtu, 27 Oktober 2012 08:00 wib wib

JAKARTA - Dewan Pers

menganggap dugaan

keterlibatan rekan media

berinisial WO dalam

penyebaran foto seronok

Novi Amelia (25) merupakan

sebuah hal yang gawat.

Pasalnya pelaku akan dijerat

dengan Undang-Undang

Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

 

"Pengedar foto Novi itukan bukan dimuat di media baik cetak maupun elektronik.

Namun melalui BBM (Blackberry Messanger) atau jejaring sosial, ini menjadi gawat

karena dapat terjerat Undang-Undang ITE," ungkap Anggota Dewan Pers, Ridho

Easy kepada Okezone, Jumat (26/10/2012).

 

UU ITE yang dimaksud Ridho adalah Pasal 27 ayat 1 dan ayat 3 yang bisa diancam

hukuman hingga enam tahun penjara. Hal tersebut sama dengan kasus Prita.

"Sehingga, yang bersangkutan bisa dilakukan penahanan tanpa menempuh

pengadilan karena hukumannya di atas lima tahun," sambungnya.

 

Ridho menambahkan, sebenarnya Dewan Pers risau dengan isi UU ITE khususnya

pasal 27 Ayat 3 yang terkesan mengekang kebebasan berpendapat. "Ada dua

keinginan dewan pers, yaitu menghilangkan ayat 3 tersebut atau merevisinya

dengan hukuman di bawah 5 tahun," terangnya.

 

Menurut Ridho kasus peredaran foto Novi ini merepotkan, sebab biasanya Dewan

Pers hanya menangani masalah pelanggaran kode etik jurnalis. "Kalau melanggar

kode etik itu, jika foto yang dinilai cabul itu dimuat di media. Kalau ini kan tidak,"

tegasnya.

VI. Kasus 'Charity Settingan', KPI Temukan Rekayasa & tvOne Harus

Minta Maaf

Indra Subagja - detikNews

Jakarta - Kasus 'Charity Settingan' yang

tayang di tvOne selesai diperiksa Komisi

Penyiaran Indonesia (KPI). Pihak tvOne

dinilai bersalah dan harus meminta maaf

kepada masyarakat Indonesia.

"KPI Pusat berkesimpulan bahwa

pelanggaran yang dilakukan adalah

stasiun tvOne mengetahui adanya

adegan rekayasa dalam penayangan

pencarian dana untuk acara sosial. Program juga melakukan pelanggaran atas

pengabaian hak narasumber (Valencia Mieke Randa alias Silly) untuk menolak

berpartisipasi dalam sebuah program siaran," jelas Ketua KPI, Dadang Rahmat

Hidayat, dalam keputusannya yang diperoleh detikcom, Senin (12/12/2011).

Keputusan itu dikeluarkan KPI hari ini berdasarkan surat bernomor 774/K/KPI/12/11.

Surat KPI ditujukan kepada Direktur Utama tvOne, Ardiansyah Bakrie. KPI

menyebutkan sanksi administratif bagi tvOne.

"Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas prinsip-prinsip

jurnalistik dan hak narasumber yang disiarkan oleh lembaga penyiaran. KPI Pusat

memutuskan bahwa tindakan menayangkan program tersebut telah melanggar

Pedoman Perilaku Penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia tahun 2009pasal 18 ayat

(1) dan pasal 39 ayat (1) serta Standar Program Siaran pasal 42 ayat (1) huruf b.

Berdasarkan pelanggaran-pelanggaran di atas, kami memberikan sanksi

administratif teguran tertulis," jelas Dadang.

KPI Pusat berpendapat bahwa pelanggaran yang dilakukan program telah

menimbulkan polemik dalam masyarakat yang ditandai dengan adanya pengaduan

masyarakat dan juga telah menimbulkan polemik di media massa dan media sosial.

Pelanggaran atas program ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik kepada

program siaran jurnalistik dan lembaga penyiaran pada umumnya.

VII. Pelanggaran Kode Etik Pers Masih Marak

Kamis, 17 Pebruari 2011 01:02 Redaksi

Rubrikasi - Nasional

JAKARTA, publiknasional.com

Dewan

Pers

mengungkapkan sekitar 80% dari total 48

kasus pengaduan yang dimediasi institusi itu

sepanjang 2010 berakhir dengan keputusan

bahwa media melakukan pelanggaran kode etik

jurnalistik.

 

Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Dewan Pers, Agus

Sudibyo, mengungkapkan banyak juga kasus yang dimediasi itu diadukan oleh pihak

wartawan atau media, namun setelah cek ke lapangan ternyata pihak wartawan

yang melakukan pelanggaran kode etik.

Agus memberi contoh, misalnya ada wartawan yang mengadu dipukul pejabat di

Bekasi, setelah dicek ternyata si wartawan terlebih dulu mengatai (menghina) si

pejabat. "Si wartawan itu mengatai, pejabat kok otaknya di dengkul. Tentu saja si

pejabat ya tersinggung," ujar Agus dalam Lokakarya Kode Etik Jurnalistik, Rabu

(16/2/2011).

Dari keputusan/rekomendasi Dewan Pers tersebut, menurut Agus, sebanyak 95% di

antaranya dipatuhi oleh pihak media. Ada juga yang mematuhi rekomendasi itu

setelah 'ditakut-takuti' masalah itu bisa dibawa ke pengadilan.

Kasus pengaduan yang dimediasi itu merupakan bagian dari total pengaduan yang

masuk ke Dewan Pers sepanjang tahun 2010 lalu sebanyak 512 pengaduan.

Perinciannya, 144 pengaduan langsung, 368 berupa tembusan, 48 kasus dimediasi

Dewan Pers, 4 keputusan akhir Dewan Pers, dan 92 surat menyurat.

VIII. Polisi Panggil Wartawan Metro Tv dan SCTV

Senin, 08 Oktober 2012 | 00:59

alam surat panggilan disebutkan

wartawan Metro TV ini dipanggil

sebagai saksi kasus pencemaran

nama baik.

Wartawan Metro TV di Banda Aceh

Hendra Saputra dipanggil oleh Polresta

Aceh pada Selasa (9/10) dalam status sebagai saksi. Selain Hendra yang diminta

hadir,  polisi juga melayangkan surat panggilan kepada wartawan SCTV di Banda

Aceh  Mukhtaruddin Yakob  terkait kasus sama. 

 “Saya akan penuhi panggilan tersebut jam 11.00 WIB di Ruang Tipiter Polresta

Banda Aceh,” ungkap Hendra kepada Beritasatu.com, Minggu (7/10) malam.

Dalam surat panggilan disebutkan wartawan Metro TV ini dipanggil sebagai saksi

kasus pencemaran nama baik. Hendra mengingatkan jika pemanggilan

berhubungan dengan berita, maka dia akan meminta polisi mengirimkan surat ke

redaksi Metro TV

 “Saya menduga panggilan ini ada kaitan dengan pemberitaan gadis bunuh diri PE

di Langsa di media lokal,” ungkapnya.

Sebagaimana diketahui,  Ketua Pelaksana Harian (Plh) Ketua AJI Banda Aceh Taufik

Al Mubarak pada  17 September lalu mengadakan jumpa pers di Banda Aceh

menyikapi pemberitaan kasus bunuh diri remaja di Langsa.

Dalam siaran pers itu, AJI Kota Banda Aceh menulis belasungkawa sedalam-

dalamnya terhadap keluarga PE (16 tahun), seorang anak perempuan yang

memutuskan menghilangkan nyawanya demi menjaga martabat keluarganya yang

dicemarkan media.

Kemudianm Manajer Umum/Pengembangan Sumber Daya Manusia  Harian Prohaba,

Erlizar Rusli SH MH, melaporkan Taufik Al Mubarak ke Polda Aceh pada 25

September dengan dugaan mencemarkan nama baik Harian Prohaba.

IX. Wartawan KONTAN diperiksa polisi soal pencemaran nama baik

Presdir Newmont

Oleh Lamgiat Siringoringo - Rabu, 19 Oktober 2011 | 18:35 WIB

JAKARTA. Hari ini

(19/10), dua wartawan

KONTAN diperiksa oleh

penyidik Bareskrim

Mabes Polri. Kedua

wartawan itu yakni Dea

Chadiza Syafina dan

Amal Ihsan Hadian

diperiksa sebagai saksi

dalam kasus

pencemaran nama baik Presiden Direktur PT Newmont Nusa Tenggara (NTT)

Martiono Hadianto sebagai pelapor dan pejabat PT Pukuafu Indah sebagai terlapor.

Dea dan Amal diperiksa karena telah membuat pemberitaan di harian KONTAN yang

berisi PT Pukuafu Indah melaporkan Martiono ke polisi. Ada dua berita di Harian

KONTAN yang menjadi objek pemeriksaan. Pertama, berita tertanggal 12 Januari

2011 yang berjudul "Pukuafu Ancam Tuntut Pidana Direktur Newmont. Kedua, berita

tertanggal 18 April 2011 yang berjudul "Pukuafu Laporkan Martiono ke Polisi".

Pemimpin Redaksi KONTAN Ardian Taufik Gesuri mengatakan pemeriksaan kedua

wartawan ini berdasarkan surat panggilan dari Mabes Polri tertanggal 11 Oktober

lalu. "Sebenarnya kami bisa gunakan hak tolak, tapi tidak apa-apa kami datang,"

ujar Ardian, seusai mendampingi kedua wartawan itu diperiksa. Dalam pemeriksaan,

penyidik banyak bertanya soal proses bagaimana berita itu dibuat lalu mendapatkan

sumber berita dari mana. "Kami jelaskan berita ini didapatkan dari siaran pers

Pukuafu. Kami juga wawancara dari pihak Newmont. Jadi berimbang," pungkas

Adrian.

Sebelumnya, Martiono melaporkan pencemaran nama baik yang dilakukan sejumlah

pejabat Pukuafu diantaranya almarhum Jusuf Merukh, Nana Merukh, Gustaf Y.N

Merukh, Tri Asnawanto Aji, Harsi Sri Harnani, dan Y Ditha Evasari. Pukuafu menuduh

Martiono menyembunyikan dokumen arbitrase dan dokumen Rapat Umum

Pemegang Saham pada 15 November 2005.

X. Dewan Pers Saksi Ahli Pencemaran Nama Baik Bupati Tapteng

Kota - Kamis, 17 Jan 2013 08:40 WIB

Medan, (Analisa). Ketua Komisi Hukum

dan Perundang-undangan Dewan Pers

Wina Armada Sukardi memberikan

keterangan kepada penyidik Subdit

I/Kamneg Direktorat Reskrimum Polda

Sumut, Rabu (16/1) terkait kasus

pencemaran nama baik Bupati Tapanuli

Tengah oleh salahsatu anggota DPRD

Sibolga di satu media cetak lokal.

Wina Armada kepada wartawan

mengatakan, kedatangannya ke Polda

Sumut sebagai saksi ahli atas dugaan

pencemaran nama baik Bupati Tapteng

Raja Bonaran Situmeang.

"Dewan pers mempunyai kesepakatan

atau MoU dengan Polri terkait kasus yang

berhubungan dengan pers. Intinya Polri

meminta pendapat dewan pers karena

dianggap mengetahui," katanya.

Dia menyebutkan, keterangannya sebagai saksi ahli dalam kasus pencemaran nama

baik Bupati Tapteng yang ditulis dalam advetorial di satu media cetak di Tapteng.

Tapi, advetorial itu merupakan informasi berbentuk iklan yang memang produk pers

tetapi bukan karya jurnalistik, sehingga tidak berkaitan dengan pers. Karena itu

mereka menyerahkan kasus tersebut kepada penyidik Polda untuk menangani

sepenuhnya.

"Kita serahkan kepada penyidik karena dewan pers tidak bisa menyatakan itu salah

atau benar. Karena dia bukan berita, jadi harus tunduk kepada pidana umum," kata

Wina Armada.