penyelesaian tindakan pelanggaran kode etik profesi …repository.uinjambi.ac.id/1633/1/shp...
TRANSCRIPT
PENYELESAIAN TINDAKAN PELANGGARAN KODE ETIK
PROFESI KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (STUDI KASUS
DI POLDA JAMBI)
Skripsi
Diajukan untuk melengkapi syarat-syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana program Strata Satu (S.1) dalam
Ilmu Hukum Pidana Islam
Oleh
MUH ADEN ARSYAD AMIN
NIM: 151878
PEMBIMBING
Dr. Ruslan Abdul Gani, S.H,M.H
Alhusni, S.Ag, M.HI
FAKULTAS SYARIAHUNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDINJAMBI
1440 H/2019
ii
iii
iv
v
MOTO
حيم حمن الر الر بسم الله
يأمركم أن تؤدوا المانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا إن الل
كان ا يعظكم به إن الل نعم سميعا بصيرابالعدل إن الل
Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di
antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah
memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah
adalahMahaMendengarlagi MahaMelihat.1
1An-Nisa (4):58.
vi
PERSEMBAHAN
Angan dan cita-cita ini akan aku persembahkan teruntuk orang-orang yang aku
cintai dan aku sayangi. Teruntuk Ayahanda dan Ibundaku tersayang yang telah
mengasuh, mendidik dan membesarkan aku dengan segenap kasih saying yang
tercurah hingga selesainya skripsi ini. Tanpa doamu ananda tidak akan dapat berpijak,
tanpa tetesan keringat dan air matamu ananda tidak dapat berpikir dan tanpa
ketulusanmu ananda tidak dapa seperti saat seperti ini, tiada yang dapat ananda
persembahkan selain bukti dan doa.
Buat kakak-kakakku tersayang dan seluruh keluargaku yang selalu memberikan
motivasi, dukungan dan perhatian yang merupakan sumber inspirasi.
Buat sahabat-sahabati seangkatan di jurusan Hukum Pidana Islam yang telah
banyak memberikan motovasi dan dorongan serta bantuan yang sangat berharga. Dan
tidak lupa untuk orang-orang terdekat yang selalu membantuku dalam kesulitan
maupun dalam keadaan senang yang tidak dapat aku sebutkan sata persatu.
Terimakasih atas jasa-jasa dan curahan perhatian yang kalian berikan kepadaku.
Akhir kata, bingkisan kecil ini adalah sebagai baktiku, semoga Allah SWT
meridhoi, AamiinYaaRobbal ‘Alaamiin
vii
ABSTRAK
Muh Aden Arsyad Amin, Shp 151878, Penyelesaian Tindakan Pelanggaran
Kode Etik Profesi Kepolisian Repubik Indonesia (Studi Kasus Di Polda Jambi).
Skripsi ini bertujuan untuk mengeahuibagaiman bentuk penyelesaian
tindakan pelanggaran kode etik profesi yang di lakukan oleh anggota Kepolisian di
Polda Jambi, untuk menetahuiApa saja kategori tindakan pelanggaran kode etik
profesi yang di lakukan oleh Anggota Kepolisian. Skripsi ini menggunakan
pendekatan yuridis normative dengan menggunakan data-data primer melalui sumber
data oleh penyidik untuk tujuan khusus dalam penelitian yang berkaitan dengan
pelanggaran kode etik profesi kepolisian. Berdasarkan penellitian yang dilakukan
diperoleh hasil dan kesimpulan sebagai berikut: pertama, Kategori tindakan
pelanggaran kode etik profesi kepolisian adalah pelanggaran etika kenegaraan,
pelanggaran etika kelembagaan, pelanggaran etika kemesyarakatan dan pelanggaran
etika keperbadian. Pelanggaran kode etik yang paling banyak di lakukan oleh jajaran
anggota polri polda jambi adalah pelanggaran kode etik kelembagaan. Pelnggaran-
pelanggaran kode etik yang di lakukan adalah dalam bentuk melakukan pungutan liar,
perjudian, penyalahgunaaan wewenang, penganiyaan, narkoba, perbuatan
asusila,menerima suap, dan melakukan penembakkan masa. Kedua, Bentuk
penyelesaian tindakan pelnggaran kode etik profesi polri polda jambi adalah melalui
pemeriksaan anggota polri yang di duga atau di laporkan melakukan
tindakkanpelanggran kode etik profesi kepolisian, selanjutnya akan di lakukan audit
investigasi untuk menganalisa duduk perkara, pemberkasan dan atau
pendokumentasikan dan pelaksanaan siding komisi kode etik polri untuk
memutuskan perkara, jika keberatan pelanggaran juga melakukan banding.
Kata kunci: tindak pidana, pelanggaran, kode etik.
viii
KATA PENGANTAR
Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufiq dan
hidayah-Nya maka penulis dapat meyelesaikan penyusunan Skripsi ini dengan baik.
Perjalanan panjang disertai perjuangan yang melelahkan terasa begitu indah untuk
dikenang suka dukanya dalam menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Penyelesaian
Tindakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian Repubik Indonesia (Studi Kasus
Di Polda Jambi)” untuk mendapat gelar Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Pidana
Islam, Fakultas Syariah, UIN STS Jambi, akhirnya mencapai titik akhir dengan
penuh rasa syukur.
Kemudian dalam penyelesaian Skripsi ini, penulis akui, tidak sedikit hambatan
dan rintangan yang penulis temui baik dalam pengumpulan data maupun dalam
penyusunannya. Dan berkat adanya bantuan dari berbagai pihak, terutama bantuan
dan bimbingan yang diberikan oleh Dosen Pembimbing, maka Skripsi ini dapat
diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, hal yang pantas penulis ucapkan adalah
kata terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu menyelesaikan Skripsi
ini, terutama sekali kepada yang terhormat:
1. Bapak Dr. H. Hadri Hasan, MA selaku Rektor UIN STS Jambi.
2. Bapak Dr. A. A. Miftah, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
3. H. Hermanto Harun, Lc.,M.HI.,Ph.D, Dr.RahmiHidayati.,MH Dan
Dr.Yuliatin.,MH Selaku Pembantu Dekan I,II, Dan III dilingkungan Fakultas
Syariah UIN STS Jambi.
ix
x
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL. ..................................................................................... i
PERNYATAAN KEASLIAN ........................................................................ ii
NOTA DINAS ……………………………………………………………….iii
PENGESAHAN PANITIA UJIAN .............................................................. iv
MOTTO .......................................................................................................... v
PERSEMBAHAN ........................................................................................... vi
ABSTRAK ...................................................................................................... vii
KATA PENGANTAR .................................................................................... viii
DAFTAR ISI ................................................................................................... x
DAFTAR SINGKATAN ................................................................................ xii
BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar belakang .................................................................... 1
B. Rumusan Masalah .............................................................. 12
C. Batasan Masalah................................................................. 12
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ....................................... 13
E. Kerangka Teori................................................................... 13
F. Tinjauan Pustaka ................................................................ 16
G. Metode Penelitian............................................................... 17
H. Sistematika Penulisan ........................................................ 22
BAB II : KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN
A. Pengertian Kode Etik Kepolisian ....................................... 24
B. Fungsi Kode Etik Profesi Kepolisian ................................. 27
C. Bentuk-Bentuk Kode Etik Profesi Kepolisan .................... 30
D. Sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolian ............... 40
BAB III : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
A. Hstoris dan Geografis ......................................................... 49
B. Kedudukan Tugas Pokok dan FunsiKepolisin Daerah
Jambi .................................................................................. 53
C. Visi dan Misi Kepolisian Daerah Jambi ............................ 56
D. Susunan Organisasi Kepolian Daerah Jambi. .................... 57
BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN
A. Kategori Tindakan Pelanggaran Kode Etik Profesi
Kepolisian Polda Jambi ...................................................... 63
B. Bentuk Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisan Di
Polda Jambi ....................................................................... 66
BAB V : PENUTUP
A. Kesimpulan ........................................................................ 71
xi
B. Saran ................................................................................... 72
DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................... 73
LAMPIRAN-LAMPIRAN…………………………………………………..76
CURICULUMVITAE………………………………………………………..77
xii
DAFTAR SINGKATAN
BBM : Bahan Bakar Minyak
DALTARES : Pengedali Antra Polres
HAM : Hak Asasi Manusia
KAMTIBNMAS : Keamanan dan Metertiban Masyarakat
KEPP : Kode Etik Profesi Polri
KOMPOLNAS : Komisi Kepolisian Nasional
KOMDAK : Komando Daerah kepolisian
KPKOM : Kepala Komisariat
KUHAP : Kitap Undang-undang Hukum Acara Pidana
MAKO : Markas Komando
NKRI : Negara Kesatuan Republik Indonesia
POLRESTA : Kepolisian Resort Kota
POLRI : Polisi Republik Indonesia
POLDA : Polisi Daerah
POLWIL : Kepolisian Wilayah
PTDH : Pemberian Tidak Dengan Hormat
PTUN : Peradilan Tata Usaha Negara
RESTA : Resort Kota
RI : Republik Indonesia
S1 : Strata Satu
SATWIL : Satuan Wilayah
xiii
SDM : Sumber Daya Manusia
TKR : Tentara Keamanan Rakyat
TNI : Tentatra Nasional Indonesia
UIN : Universitas Islam Negri
1
BAB 1
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG MASALAH
Sebagai aparatur negara, Polri memiliki tugas untuk dapat memberikan
pelayanan kepada masyrakat, hal ini merupkan wujud dari fungsi sebagai abdi
masyarakat. Pelayanan puplik merupakan salah bentuk pelayanan kepada masyarakat
yang menjadi fokus perhatian dalam meningkatkan kinerja instansi pemerintahan,
dalam hal ini Polri termasuk kepada salah satu instansi pemerintahan tersebut.
Kapolri telah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk meningkatkan kinerja
dan kualitas pelayanan puplik. Kebijakan ini ternyata tidak otomatis menyelesaikan
permsalahan pelayanan puplik oleh Polri yang selama ini masih belum baik. Hal
tersebut berkaitan dengan persoalan seberapa jauh berbagi peraturan dan kebijakan
tersebut di sosialisasikan di kalangan anggota Polri dan masyrakat, serta bagaimana
infrastruktur Polri, dana, sarana, teknologi, kopotensi sumber daya manusia (SDM)
budaya kerja organisasi Polri di siapan untuk menopapelaksaan berbagai peraturan
tersebut sehingga kinerja pelayanan publik oleh Polri menjadi terukur dan dapat
dievaliasi keberhasilannya.2
2 Anonim, Standar Operasional Presedur ( SOP) Tentang Kepemeriksaan Dan Pemberkasan
Pelanggaran Kode Etik Provesi Polri, Divisi Provesi dan Pengalaman Polri Pusat Pembinaan Provesi, hlm: 1
2
Pemisahan kepolisian dengan TNI secara kelembagaan membawa pemgaruh
dan perubahan perlakuan bagian anggota kepolisian didepan umum, yang semula
tunduk pada hukum disiplin dan hukum pidana meliter dalam lingkup kopetensi
peradilan meliter, beralih tunduk pada peradilan umum. Terdapat suatu prubahan
yang sangat esensial, dimana Polri bukan lagi meliter dan bersatu sebagai sipil.
Berubahnya kepolisian sebagai sipil, maka sebagai konsekuensi logis bahwa anggota
kepolisian tunduk dan berlaku hukum sipil. Telah terjadi perubahan nilai dan status
bagi anggota Polri. Yakni diberlakukan hukum yang sama dengan masyarakat sipil.
Konsekuesinya, perbuatan melanggar hukum yang dalam koridor hukum
disiplin Polri ataupun pelanggaran kode etik, penyelesaian secara internal
kelembagaan, yakni melalui sidang disiplin maupun sidang komisi kode etik profesi,
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang
Peraturan Disiplin Bagi Anggota Polri. Diberlakukannya Peraturan Pemerintah
Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum
Bagi Anggota Polri, maka pemeriksaan bagi anggota Polri dalam perkara pidana
mulai dari tingkat penyidik sampai persidangan mendasarkan pada ketentuan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP.
Berlakunya KUHAP bagi anggota polri tersebut ditegaskan dalam pasal 4
peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2003 yang subtansinya, penyidikan terhadap
anggota polri yang melakukan tindak pidana dilakukan oleh penyeyidik sebagaimana
diatur menurut hukum acara pidana yang berlaku dilingkungan peradilan umum,
3
artinya menurut undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP. Selain itu bagi
anggota polri masih juga tunduk pada peraturan hukum disiplin kode etik profesi
yang berlaku dalam organisasi kepolisian, sehingga sangat mungkin adanya
penjatuhan hukum gandda pada anggota polri yang melakukan tindak pidana, yakni
menerima sanksi pidana (penjara) juga sanksi hukuman disiplin sebagaimna diatur
dalam peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2003 tentang praturan disiplin anggota
polri.3
Penegakan hukum adalah proses yang dilakukan sebagai upaya untuk tegaknya
norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman prilaku dalam kehidupan dalam
bemasyrakat dan bernegara. Setidaknya ada tiga elemen penting yang mempengaruhi
kinerja penegakan aturan hukum, antaran lain:Pertama,institusi penegakan hukum,
termasuk sarana dan prasarana yang mendukung dan mekanisme atau tata kerja yang
berlaku dilembaga tersebut.Kedua, budaya kerja aparat penegak hukum, termasuk
kesejahteraanya. Penegakan aturan hukum itu sendiri hanya dapat terwujud apabila
hukum yang hendak ditekan mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam
masyrakat. Dengan kata lain, dalam rangka penegakan aturan hukum diperlukan pula
pembaharuan atau pembentukan peraturan hukum yang baru.
Dalam Kode Etik Polri salah satunya disebutkan bahwa setiap anggota Polri
harus menjaukan diri dari perbuatan dan sikap tercela serta mempelopori setiap
3 Pudi Rahardi, Hukum Kepolisian (Profesionalisme Dan Reformasi Polri), (Surabaya
:LaksbangMediatama, 2017), Hlm,19.
4
tindakan mengatasi kesulitan masyarakat disekitarnya. Di sampng itu, setiap insan
Polri juga diharapkan mampu mengendalikan diri dari perbutan-perbuatan
menyalahgunaan wewenang.
Anggota Polri tidak dapat dipisahkan dengan hakikatnya sebagai manusia yang
hidup bermasyarakat dan saling melakukan interaksi antara individu. Manusia secara
individu dalam menjaga kelangsungan hidupnya melakukan interaksi dengan individu
yang lain serta membutuhkan bantuan orang lain karena tidak mungkin manusia
hidup didunia sendirian. Kodek Etik Profesi Polri mengandung jabaran pedoman
prilaku setiap anggota Polri dalam berhubungan dengan masyarakat, baik ketika
menjalankan tugas dan wewenangnya maupun ketika tidak sedang menjalankan
tugas.
Norma-norma yang terkandung dalam Kode Etik Profesi Polri di rumuskan
dalam Peraturan Kapolri No.Pol:14 tahun 2011 memiliki ketentuan mengikat dan
nilai-nilai moral yang tinggi. Yang menjadi pedoman bagi anggota Polri untuk
prilakusesui dengan nilai-nilai moral. Pelanggaran terhadap kode etik Polri maka
sebagai anggota Polri penyelesaian perkara yang berkaitan dengan Pelanggaran
Disiplin maupun Kode Etik, Keputusan Sidang Disiplin maupun Sidang Kode Etik
belum mengikat dan belum final, karena keputusan akhir dalam penjatuhan hukum
terletak pada atasan yang berhak menghukum (Ankum), sehingga keputusan sidang
5
itu terbatas hanya memberi rekomendasi kepada Ankum berdasar fakta-fakta hukum
yang terungkap dalam persidangan.4
Fungsi dan peranan Propamdilingkungan kepolisian Republik Indonesia
menjadi penting karena akan memberikan dampak terhadap penegakan disiplin
anggota Polri dan terutama penegakan kode etik Polri. Profesionalitas Polri menjadi
dambaan bukan saja oleh anggota Polri tetapi seluruh masyarakat Indonesia, karena
fungsi pengayom dan pelindung masyarakat didukung adanya profesionalitas Polri
dan semua iktu tidak lepasdari peranan Propam.5
Diberbagai negara mempunyai pengertian yang berbeda-beda, tapi awalnya
istilah “Polisi” berasal dari bahasa Yunani yaitu “politeia” yang berarti seluruh
pemerintahan negarakota, yang kemudian berkembangan diberbagai sendi kehidupan
masyarakat sehingga menumbuhkan rasa kesatuan. Tugas-tugas Polisi preventif
mencegah, mengatur atau melakukan tindakan-tindakan yang berupausaha, kegiatan,
pekerjaan untuk tidak terganggunya ketertiban, keamanan, kedamaian, ketenangan
dan ketentraman, kesehatan umum masyarakat. Usaha-usaha atau kegiatan-kegiatan
itu bisa berupa patroli, penyuluhan, penerangan-penerangan pendidikan, melakukan
bantuan atau pertolongan dan sebagainya yang apabila dikaitkan dengan perundang-
4Ibid., hlm.19 5Soebroto, Wewenang Kepolisian dalam Hukum Kepolisian di Indonesia, (Jakarta: Bunga
Rampai PTIK,2004), hlm.41
6
undangan sering disebut sebagai pengayom, pelindung, pembimbing dan pelayan
masyarakat.6
Sebagai aparatur pemerintahan anggota Polri dalam melaksanakan tugasnya
dibekali dengan serangkaian aturan yang memberi kepadanya sejumlah kewenangan
tetapi .juga memberikan batasan-batasan dalam melaksanakan kewenangan tersebut.
Di samping dibekali dengan berbagai piranti berupa peraturan perundang-undangan
maka Polri juga memiliki sejumlah diskresi Kepolisian dalam melaksanakan tugas.7
Polisi adalah aparat penegakan hukum tetapi dalam kenyataan yang terjadi
sebagaianaggota itu bertindak sebaliknya dan tidak sesuai dengan etika profesi
kepolisian, atau dalam arti kata ada sebagai polisi melakukan pelanggaran
terhadapkode etik profesi kepolisian, pelanggaran ataupun perbuatan pidana anggota
kepolisian yang tidak sesuai dengan kode etik profesi kepolisian ini ternyata berakibat
hukum.
Terhadap permasalahan yang pertama dapat di jelaskan bentuk-bentuk
pelanggaran kode etik profesi kepolisin adalah bertutur kata kasar dan bernada
kemarahn, menyalahi dan atau menyimpang dari prosedur tugas, bersikap mencari-
cari kesalahan masyarakat, mempersulit msyarakat yang membutuhkan bantuan atau
pertolongan, menyebarkan berita yang meresahkan masyarakat, melakukan perbuatan
6Sadjijono, Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance, (Yogyakarta
:LaksabangMediatama, 2005), hlm.54. 7Ibid.,hlm. 57.
7
yang di rasakan merendahkan martabat perempuan; melakukan tindakan yang di
rasakan sebagai perbuatan menelantrkan anak-anak di bawa umur dan merendahkan
harkat martabat manusia.
Permasalahan kedua dapat di berikan jawaban bahwa penyelesaian pelanggaran
kode etik profesikepoisian yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana maka
baginya akan di proses terlebih dahulu dalam siding disiplin dikarenakan adanya dead
lineatau batas waktu pelaksanaan sidang di siplin yakni maksimal 30 (tiga puluh) hari
seperti dalam pasal 19 keputusan kaPolri No. Pol Kep/44/1X/2004. Setelah
pelaksanaan siding disiplin selesai maka akan dilaksanakan sidang lingkup peradilan
umum sesuai dengan psal 2 PP NO.3 Tahun 2003 tentang pelaksaan teknis
insitusional peradilan umum bagi anggota kepolisian RI.
Pembinaan kemampuan profesi anggota kepolisian Negara repuplik Indonesia
dilaksankan melalui pembinaan etika profesi dan pengembangan pengatahuan serta
pengalaman penugasan secara berjenjang, berlanjut dan terpadu. Peningkatan dan
pengembangan pengatahuan dapat dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan,
baik di dalam maupun di luar lingkungan kepolisian Negara repuplik Indonesia, di
lembaga pendidikan di dalam atau di luar negri, serta sebagai bentuk pelatihan lainya
sepanjang untuk meningkatkan profesinalisme. Sedangkan pengalaman maksudnya
adalah meliputi jenjang penugasan yang di arahkan untuk menetapakan kemampuan
berprestasi. Tuntutan pelaksaaan tugas tugas serta pembinaan kemampuan profesi
kepolisian Negara repuplik Indonesia mengharuskan adanya lembaga pendikan ilmu
8
kepolisian yang bersifat akademik maupun profesi dan pengkajian teologis
kepolisian.8
Adanya berbagai bentuk pembinaan dan pelatihan ini seharusnya membuat
anggota Polri benar-benar mempunyai kopetensi yang baik alam memberikan
pelayanan puplik kepada masyarakat. Sehingga pelanggaran demi pelanggaran kode
etik Polri dapat di tekan seiring dengan berjalanya waktu. Tetapi kenyataan seakan
memberikan pandangan dan pengertian lain, masih banyak kejadian pelanggaran
kode etik yang di lakukan oleh oknum-oknum anggota Polri.
Sejauh ini Polri telah menjalani berbagai reformasi, baik itu yang dijalankan
karena suatu mandate politik dari inisiatif eksternal, baik merupan produk tekanan
politik puplik maupun kosekuensi reformasi legislasi yang di produksi parlemen,
maupun inisatif internal. Hal ini biasa terlihat dari reformasi aturan-aturean internal
Polri (misalnya perkap-perkap). Namun Polri juga masih mempunyai problem akut
tentang makelar kasus (krupsi), rekening perwira tinggi yang mencurigakan,
brutalitas aparat kepolisian, kegagapan menghadapi kelompok masa dengan symbol-
simbol komunisme, hinggs minimnya akuntabilitas dalam merepons dugaan praktek-
praktekpenyalahggunaan kekuasaan aparaturnya. Yang terakhir ini diafirmasi oleh
kenyataan minimnyarespons dari pejabat Polri terkait pengaduan yang di
8 Anonim, Penjelasan: Undang-Undang Repiplik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Repuplik Indonesia, Pasal 32 Ayat 1
9
transmisikan oleh komisi kepolisian nasional (KOMPOLNAS), komnas HAM dan
dari korban (pengadu) terkait dugaan praktek penyalahgunaan kekuasaan9
Di jambi, kasus-kasus kekerasan yang merupakan salah satu bentuk
pelanggarankode etik Polri sendiri masih terjadi, ini membuktikan masih perlunya
kontrol dari masyrakat untuk menilai kinerja Polri. Anggota Polri yang merupakan
anggota pelayanan masyarakat yang tentu di bakali dengan persenjtaan terkadang
menyalaggunakan untuk tugas yang bukan semestinya, dan hal ini dapat saja masalah
membuat permasalahan baru yang akan memperburuk citra Polri.
Kepolisian Daerah (Polda) Jambi mencatat seorang oknum perwira berpangkat
Komisaris Polisi bernama Sulistyanto karena indisipliner. Upacara pemberhentian
secara tidak hormat terhadap Sulistyanto digelar dilapangan hitam Mapolda Jambi,
dipimpin oleh Waka Polda Jambi Kobes Pol Nugroho Aji Wijayanto. Namun, yang
bersangkutan tidak dihadirkan.
Kasubidpenmas Bidang Humas Polda Jambi KompolWormanto menjelaskan,
pemecatan sulistyanto itu berdsarkan Surat Putusan Kapolri No. KEP/444/V/2016/
dan dan hasil putusan sidang kode etik kedisiplinan. Sulistyanto dipecat dari dinas
kepolisian kerenadidak masuk tugas selama berhari-hari dan divonis lima bulan
penjara oleh pengadilan karena terlibat kasus penyelagunnaannarotika pada
9 Kontras, Menyusun Kriteria Idial Kapolri Mendatang – Kontras ( Komisi Untuk Orang Hilang
Dan Korban Tindak Kekerasa)., Hlm .1
10
2013.Sidang kode etik pun memutuskan pemberhentian dengan tidak hormat.
Sulistyantosempata mengajukan banding ke mabes polri, namun mabes tetap
meneruskan keputusan sidang kode etik tersebut.
Atas pemectan tersebut, KompolWirmanto mengimbau kepada masyarakat
untuk melaporkan kepolisi apabila melihat Sulisyanto masih mengaku sebagai
anggota Polri. Sepenjang semester pertama 2016, Polda Jambi merilis 20 anggota
Polisi yang terancam di berehentikan dengan tidak hormat terkait berbagai kasus.
Sebanyak enam orang kini sedang menjalani hukuman akibat deserasi atau tidak
bertugas tanpa keteranggan.
Lalu tiga orang terlibat dalam menyalahgunakan dan peredaran narkoba,
Sembilan orang terlibat dalam menyalahgunakan wewenang sebagai anggota
kepolisian satu orang melakukan penyelahgunakan senjata apai, dan satu orang lain
terlibat dalam penyeludupn bahan bahan bakar minyak (BBM) illegal.n polda jambi
berpangkat brigadier yang sudah dipecat, yakni tiga orang dari Polresta Jambi dan
PolresTebo karena desersi, satu anggota sat brimobda jambi diberhentikan atas kasus
pemalsuan dokumen, dan stu anggota SPN Jambi di pecat karena terlibat kasus
penyelagunaan wewenang.
Hukum merupakan alat pengatur tata tertib dan sebagai hubungan masyarakat,
hukum sebagai norma kehidupan (levensvoorshriften). Manusia adalah masyarakat,
hukum menunjukkan mana yang baik dan mana yang buruk, dan hukum memberi
11
petunjuk apa yang harus diperbuat dan apa yang tidak boleh, sehingga segala sesuatu
dapat berjalan tertib dan teratur. Kesemuanya ini dimungkinkan karena hukum itu
mempunyai sifat dan watak yang mengatur tingkah laku manusia serta mempunyai
ciri memerintah dan melarang. Begitu pula dengan hukum dapat memaksa agar
hukum dapat berjalan atau ditaati oleh semua anggota masyarakat. Hukum
mempunyai ciri memerintah atau melarang, mempunyai daya paksa, dan daya
menikat fisik maupun psikologis. Karena mempunyai ciri dan sifat daya mengikat
tersebut, maka hukum dapat memberi keadilan inilah yang dapat menentukan siapa
yang bersalah dan siapa yang benar.10
Kejahatan adalah suatu perbuatan secara turun temurun dilakukan oleh
manusia dari dahulu sampai dewasa ini. Manusia melakukan perbuatan jahat, baik
tehadap diri sendiri maupun tehadap orang lain. Tingkah laku jahat itu bisa dilakukan
oleh siapapun juga, baik wanita maupun pria, dapat pula pada usia anak, dewasa,
ataupun lanjut usia. Kejahatan ini mempunyai ancaman dapat dikenai berupa
hukuman denda, hukuman penjara, hukuman mati, dan kadangkala hukumannya
masih ditambah dengan hukuman penyitaan barang-barang tertentu, serta
pengumuman hakim.
10Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, (Bandung : Sinar Grafika, 1992), hlm. 54.
12
Pelanggaran adalah perbuatan yang oleh umum baru disadari bahwa dapat
dipidana karena Undang-Undangmenyebutkan sebagai delik, jadi karena Undang-
Undang mengancamnnya dengan pidana.11
Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik menganggkat tema penelitian tentang
pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota kepolisian, dengan judul:
Penyelesaian Tindakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian Repubik
Indonesia (Studi Kasus Di Polda Jambi).
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis kemukaan sebelumnya, maka
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
1. Apa saja kategori tindakan pelanggaran kode etik profesi yang di lakukan oleh
anggota kepolisian?
2. Bagaiman bentuk penyelesaian tindakan pelanggaran kode etik profesi yang di
lakukan oleh anggota kepolisian di polda jambi?
C. Batasan Maslah
Agar penelitian skripsi ini mengarah kepada pembahasan yang di inginkan dan
terarah pada pokok-pokok permasalahan yang di tentukan dan tidak terjadinya
kesalah pahaman karena ruang lingkupnya tertalu luas, maka perlu pembatasan
11 Siti Soetami, Pengantar Tata Hukum di Indonesia, ( Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm.
64 -65.
13
masalah,pembatasan masalah ini akan dibatasi pada kategori tindakan pelanggaran
Kode Etik Profesi Kepolisian dan bentuk penyelesaian tindakan pelanggaran Kode
Etik Profesi yang dilakukan oleh anggota kepolisian Polda jambi NO.
KEP/444/V/2016/.
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Ingin mengatahui kategori pelanggaran kode etik profesi berupa tindak pidana
yang di lakukan oleh anggota kepolisia.
b. Ingin mengetahui bentuk penyelesaian pelanggaran kode etik profesi berupa
tindakan pidana yang di lakukan oleh anggota kepolisian di polda jambi.
2. Manfaat Penelitian
a. Dari sisi akademis hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran
bagi perkembangan ilmu hukum pidana dan dapat dijadikan titik tolak bagi penelitian
lebih lanjut.
b. Sebagai syarat untuk menyelesaikan program studistrata satu (S1) pada
Jurusan Hukum Pidana Islam UIN SulthanThahaSaifudddin Jambi.
E. Kerangka Teori
Kerangka teori sebagai pedoman bagi penulis dalam melakukan penelitian guna
untuk mengetahui maksud yang terkandung dalam judul Proposal dan menghindari
14
penafsiran yang berbeda sehingga penulisan ini terarah dan lebih baik maka Skripsi
ini sangat perlu untuk diperhatikan kerangka teori dibawah ini:
1. Pelanggaran
Pelanggaran adalah perbuatan yang oleh umum baru disadari bahwa dapat
dipidana karena Undang-Undangmenyebutkan sebagai delik, jadi karena Undang-
Undangmengancamnnya dengan pidana.12 Pelanggaran adalah perbuatan yang
dilakukan oleh Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar
sumpah atau janji anggota, sumpah janji jabatan, peraturan disiplin dan atau Kode
Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.13
2. Kode Etik Propesi
Kode dalam kamus umum bahasa Indonesia dijelaskan bahwa merupakan
sebuah tulisan (kata-kata, tanda) yang dengan persetujuan mempunyai maksud yang
tertentu, etik, aturan tata susila, sikap, ahlak.14 Profesi dijelaskan sebagai sebuah
bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejurun, dan
sebagainya) tertentu.15
Kode Etik Profesi Polri adalah norma-norma atau aturan yang merupakan
kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan
mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh anggota
12 Siti Soetami, Pengantar Tata Hukum di Indonesia, ( Bandung: PT Refika Aditama,
2005),hlm: 64 -65. 13 Anonym, pasal 1 ayat (12). 14 W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakrta: Balai Pustaka, 2017),
hlm: 604-603 15 Ibid., hlm: 911
15
Polri. Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri adalah setiap perbuatan yang dilakukan
oleh anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab
jabatan yang bertentangan dengan Kode Etik Profesi Polri.16
Etika Profesi Polri adalah kristalisasi nilai-nilai tri Brata yang di landasi dan
dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota Polri dalam wujud
komitmen moral yang meliputi etika keperbadian, kenegaraan, kelembagaan dan
hubungan dengan masyarakat.17
Kewajiban yang harus ditaati oleh anggota polri dalam rangka memilihara
kehidupan bernegara dan masyrakat tersebut terdiri dari 10 (sepuluh) butir antara lain
menjujung tinggi hak asasi manusia (HAM) serta bersikap dan bertingkah laku sopan
santun terhadap masyarakat, sedangkan kewajiban yang harus ditaati oleh anggota
polri dalam hubungan dengan pelaksanaan tugas terdiri dari 15 (lima belas) butir
antara lain adalah membrikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan dengan
sebaik-baiknya kepada masyrakat, memperhatikan dan meyelesaikan dengan sebaik-
baiknya laporan dan/atau pengaduan masyrakat, menaati sumpah atau janji anggota
polri serta sumpah janji jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.18
3. Polisi
16 Anonim, Pasal 13 ayat (1) dan (2) 17 Anonim, Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Pemeriksaan dan Pemberkasan
Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, Devisi Profesi Dan Pengamanan Polri Pusat Pembinaan Profesi, Hlm.3
18Supriyadi, Eksistensi Hukumdisiplin Anggota Polri Pasca Separasi Polri dan TNI, Jurnal Mimbar Hukum, Universitas Gajah Mada, hlm.126
16
Dalam undang-undang repuplik Indonesia nomor 2 tahun 2002 tentang
kepolisian Negara repiplik Indonesia BAB 1 ketentuan umum bagian 1, di jelaskan
bahwa: kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga
polisi sesuai dengan perturan perundang-undangan.19
Polisi memiliki fungsi yang penting dalam pemerintahan Negara, sebagaimana
di jelaskan dalam pasal 2 undang-undang repuplik Indonesia nomor 2 tahun 2002
tentang kepolisian Negara repuplik Indonesia: fungsi kepolisian adalah salah satu
fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamnan dan ketertiban
masyarakat, penegakan hukum perlindungan, pengayoman, kepada masyarakat.20
F. Tinjauan Pustaka
Tinjauan pustaka adalah uraian hasil-hasil penelitian terdahulu (penelitian-
penelitian lain) yang terkait dengan penelitian ini pada aspek focus/tema yang diteliti.
Penulis menemukan beberapa penelitian yang ada hubungannya dengan maslah yang
akan diteliti seperti judul berikut:
“Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Pungutan
Liar (Studi Kasus Diwilayah Hukum Polresta Bandar Lampung)”yang ditulis oleh
Agung Kurniawan mahasiswa Fakultas Hukum Unifersitas Lampung, pada penelitian
19 Anonym, pasal Undang-undang Repulik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang
Kepolisian Negara Repuplik Indonesia, pasal1 ayat (1). 20 Ibid., pasal 2
17
ini lebih terfokus kepada Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang
Melakukan Pungutan Liar.21
“Penerapan Kode Etik Polri Terhadap Oknum Polisi Yang Melakukan
Penganiayaan Terhadap Pelanggaran Lalulintas” yang ditulis oleh ValleryAprialdy
mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan 2016, pada penelitian ini lebih
terfokus kepada Penerapan Kode Etik Polri Terhadap Oknum Polisi Yang Melakukan
Penganiayaan Terhadap Pelanggaran Lalulintas.22
“Fungsi Kode Etik Kepolisian Dalam Mencegah Penyelenggaraan Profesi
Demi Terselenggaranya Penegakan Hukum Pidana” yang ditulis oleh
MichealPanangianSilalahi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atm Ajaya
Yogyakarta 2011,pada penelitian ini lebih terfokus kepada Fungsi Kode Etik
Kepolisian Dalam Mencegah Penyelenggaraan Profesi Demi Terselenggaranya
Penegakan Hukum Pidana.23
Adapun yang membedakan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian
terdahulu diatas ialah, penulis lebih berfokus terhadap Penyelesaian Tindakan
Pelanggaran Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia.
G. Metode Penelitian
21Agung Kurniawan, “Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan
Pungutan Liar (Studi Kasus Diwilayah Hukum Polresta Bandar Lampung)”, (Fakultas Hukum
Unifersitas Lampung 2017). 22ValleryAprialdy, “Penerapan Kode Etik Polri Terhadap Oknum Polisi Yang Melakukan
Penganiayaan Terhadap Pelanggaran Lalulintas”, (Fakultas Hukum Universitas Pasundan 2016). 23MichealPanangianSilalahi, “Fungsi Kode Etik Kepolisian Dalam Mencegah
Penyelenggaraan Profesi Demi Terselenggaranya Penegakan Hukum Pidana”, (Fakultas Hukum
Universitas Atm Ajaya Yogyakarta 2011).
18
Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang
didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk
mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya,
maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut
untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan permasalahan
yang timbul didalam gejala bersangkutan.
1. Pendekatan Penelitian dan Ruang Lingkup Penelitian
Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode analisis
yuridis normative. Dimana pemahasan yang akan di lakukan adalah sekitar tentang
bentuk-bentuk pelayanan kode etik profesi kepolisian dan penyelesaian pelanggaran
kode etik profesi kepolisiaqn yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana. Metode
analisis yuridis normative penelitian ini mengetengahkan pemahasan dan penelaahan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang erlaku. Penelitian ini
dilakukan dengan mengkaji bahan pustaka dan keterkaintan kajian pustaka ini dengan
kondisi real dilapangangn, yaitu Polda Jambi, sebagai lokasi penelitian.
2. Setting penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian studi lapangan yang memahas tentang
pelanggaran kode etik profesi kepolisian yang dilakukan oleh anggota Polri yang
berada dalam wilayah tugas Polda Jambi.
3. Sumber Data
19
Sumber data dalam penelitian ini berupa hasil temuan lapangan yang dilakukan
dengan melakukan riset penelitian di Polda Jambi, dan data dalam bentuk teori-teori
yang relefan dengan tema pemahasan proposal skripsi ini yang bberkenaan dengan
Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri.
a. Data Perimer
Data perimer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data oleh
penyidik untuk tujuan khusus dalam penelitian.24 data yang di peroleh secara
langsung dari sumbernya ataupun dari lokasi objek penelitian, melakukan studi
lapangan, dengan cara melakukan wawancara secara terstruktur dengan berpedoman
kepada daftar pertanyaan yang telah disiapkan kepada sejumlah informan yang
berkaitan dengan permasalahan penelitian.
b. Data Skunder
Data skunder adalah data yang lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh
orang diluar penyidik sendiri walaupun yang dikumpulkan itu sendiri merupakan data
asli.25 Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang penulis dapatkan dari
sumber-sumber kepustakaan secara teoritis yang erkenaan dengan pelanggaran kode
etik profesi polri.
4. Teknik Pengumpulan Data
24Zarkasyim Syam, Ajaran Metode Penelitian, jambi: Fakultas Tarbiah IAIN Sultan Thaha
Saifuddin Jami, 2006., hlm.74 25Ibid.,hlm. 74
20
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling uatam dalam
penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa
mengetahui teknik pengumpilan data peneliti tidak akan mendapatkan data yang
memenuhi standar data yang ditetapkan.26
a. Observasi
Observasi adalah dasar ilmu pengetahuan. Para ilmuan hanya dapat bekerja
berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui
observasi.27Penulis melakukan observasi untuk mengetahui bagaimana bentuk
peneyelsaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan anggota Kepolisian
Polda Jambi.
b. Wawancara
Pada wawancara, pertanyaan diajukan secara lisan (pengumpulan data bertatap
muka dengan responden). Dalam wawancara, alat pengumpulan wawancara disebut
pedoman wawancara. Suatu pedoman wawancara tentu saja harus benar-benar
dimenerti oleh pengumpul data, sebab dialah yang akan menanyakan dan
menjelaskan pada responden.28
c. Dokumentasi
26Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R dan D,
(Bandung: Alfabeta, 2009)., hlm. 308 27Ibid.,hlm. 310 28Sanapiah Faisal, Format-Format Penelitian Sosial, Dasar-Dasar dan Aplikasi,(Rajagrafindo
Persada, 2007)., hlm. 52
21
Tidak kalah penting dengan metode-metode lain, adalah dokumentasi, yaitu
cara mencari data mengenai hal-hal ata variable yang berupa catatan, transkrip, buku,
surat kabar, majalah, notulen rapat, dan sebagainya.29
5. Teknik Analisis Data
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang
diproleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-ahanlain, sehimgga dapat
mudah di pahami, temuanya dapat di informasikan kepada orang lain, analisis data
dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan kedalam unit-unit,
melaukansintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana data yang penting data
yang akan di pelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat di ceritakan kepada orang
lain. Belum ada panduan dalam penelitian kualitatif untuk menentukan berapa banyak
data dan analisis yang di perlukan untuk mendukung kesimpulan dan teori.30
Setelah selesai penelitian ini, maka data yang diperoleh terlebih dahulu
diseleksi menurut kelompok variable-variabel tertentu dan dianalisis melalui segi
kualitatif, data ini dianalisis dengan teknik sebagai berikut :
a. Analisis domain biasanya dilakuakanmemproleh gambaran yang umum dan
menyeluruh dari objek penelitian atau situasi social sebagai pijakan untuk
penelitian selanjutnya. Semakin banyak waktu yang diperlukan untuk
penelitian.
29SuharsimiArikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. (Jakarta: Renaka Cipta,
2006), hlm. 231 30Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, hlm. 334
22
b. Analisis taksonomi adalah analisis yang menjabarkan domain yang di pilih
dalam penelitian menjadi lebih rinci. Untuk mengatahui struktur internalnya
dan dilakukan observasi terfokus.
c. Analisis komponensial yaitu mencari ciri spesifik pada setiap struktur internal
dengan cara mengontraskan antar elemen dilakukan dengan observasi serta
wawancara terseleksi dengan peryataan yang mengontraskan.31
H. Sistematika Penulisan
Guna mengetahui isi skripsi ini secara umum, perlulah diperhatikan sistematika
penulisan dibawah ini sebagai berikut :
Bab I: Merupakan bab pendahuluan, dalam bab ini diuraikan tentang : latar
belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan
penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, dan metode penelitian.
Bab II: mebahas mengenai pelanggar kode etik secar umum, pengertian
pelanggara kode etik, bentuk pelanggaran kode etik, dan sanksi pelanggaran kode etik
profesi, khususnya pelanggaran kode etik profesi kepolisian.
Bab III: membahas mengenai keadaan lokasi penelitian, yaitu polda jambi. Di
dalamnya berisi tentang sejarah berdiri, struktur organisasi, keadaan personil, dan
keadaan sarana dan prasarana.
31Ibid.,hlm. 348
23
Bab IV membahas mengenai pelanggaran kode etik profesi kepolisian yang
dilakukan oleh anggota kepolisian polda jambi, dan bentuk penyelesaian atas
pelanggaran kode etik profesi yang di lakukan.
BabV:adalah kesimpulan dari pembahasan menegenaipenyelasaian pelanggaran
kode etik profesi berupa tindak pidana yang dilakukan oleh anggota kepolisian
repuplik Indonesia (studi kasus polda jambi ).
24
BAB II
KODE ETIK PROFESI KEPOLOSIN
A. Pengertian Kode Etik Profesi Kepolisian
Kode dalam kamus besara bahasa Indonesia dijelaskan bahwa merupakan
sebuah tulisan (kata-kata, tanda) yang denagan persetujuan mempunyai maksud yang
tertentu, etik, atura tata susila, sikap, akhlak.32 Profesi dijelaska sebagai sebuah
bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan, dan
sebagainya) tertentu.33
Etika profesi adalah merupakan bidang etika khusus atau terapan yang
merupakan produk dari etika sosial. Kata hati atau niat biasa juga disebut karsa atau
kehendak, kemauan dan isi dari karya inilah yang akan direalisasikan oleh
perbuatan.34
Kode etik profesi merupakan suatu tatanan etika yang telah di sepakati oleh
suatu kelompok masyarakat tertentu. Kode etik umumnya termasuk dalam norma
sosial, namun bila ada kode etik yang memiliki sangsi yang agak berat, maka masuk
dalam kategori norma hukum. Kode etik dapat jug artikan sebagai pola aturan, tata
cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Kode etik
merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berprilaku. Tujuan kode etik
32 W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007),
hlm. 604-605 33 Ibid, hlm. 911 34 Rizal Isnanto, Etika Profesi, (Semarang: Program Studi System Komputer Fakultas Teknik
Universitas Diponogoro, 2009), hlm. 9
25
agar profesonal memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabahnya.
Adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak professional.35
Etika dalam kamus umum bahasa Indonesia di artikan sebagai sebagai ilmu
pengatahuan tentang asas-asas ahlak (moral).36 dari penjelasan dalam kamus bahasa
Indonesia ini dapat di ketahuai bahwasanya etika sangat berkaitan dengan perilaku
atau moral yang dalam islam dikenal dengan ahlak. Berpijak dari teori ini,
pelanggaran kode etik dapat dikatakan sebagai sebuah bentuk pelanggaran nilai-nilai
moral yang dilakukan oleh seseorang dalam sebuah organisaasiporofesi.
Kode etik merupakan suatu bentuk aturan tertulis yang secara sistematik
sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan pada saat dibutuhkan
dapat di fungsinkan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan secara
umum dinilai menyimpang dari kode etik. Seperi halnya etika dalam masyarakat,
sanksi yang diperoleh terhadap suatu pelanggaran adalah sanksi sosial. Sanksi sosial
bisa juga berupa teguran atau bahkan dikucilkan dari kehidupan bermasyarakat.
Demikian juga dengan pelanggaran etika berinternet, yang akan diterima jika
melanggar etika atau norma-norma yang berlaku adlah dikucilkan dari kehidupan
berkominikasi berinternet.37
35 Wikipedia, Kode Etik Profesi, http://id.wikipedia.org/wiki/kode_etik_profesi, diakses pada
18 februari 2018 36 W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka 2007),
hlm. 326 37 Warta Warga Student Journalism, “Pelanggaran Dalam Kode
Etik”,http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2012/04/pelanggaran-dalam-kode-etik/., diakses pada 18 februari 2019
26
Kode etik memberikan kerangka kerja penilaian etika profesionl. Kata kuncinya
disini adalah kerngka kerja, tidak ada kode etik yang bersifat komprehensif
seluruhnya dan mencakup semua situasi etika yang mungkin dihadapi. Kode Etik
lebih berfungsi sebagai titik awal bagi pengambilan keputusan yang etis. Sebuah kode
juga dapat menunjukankomitementehadap terhadap arah etika yang diambil oleh
sebuah anggota profesi. Suatu kode menunjukkan prinsip-prinsip ini dengan cara
yang konsisten. Komprehensif, dan dapat di akses. Suatu kode mendefinisikan peran
dan tanggung jawab professional.38
Kode etik tidak menciptakan prinsip moral atau etika yang baru. Prinsip-prinsip
ini tertata dengan baik dalam masyarakat, dan dasar prinsip etika dan moral yang
sudah ada sejak berabad-abad yang lalu. Kode etik lebih lebihmenunjukan cara
penerapann prinsip-prinsip moral dan etika dalam menerapkan prinsip-prisipmoral
dalam situasi tertentu yang dihdapinya dalam praktek professional.39
Kode etik membantu menciptakan lingkungan didalam sebuah profesi di mana
prilaku etika menjadi norma. Kode etik juga berfungsi penuntun atau pengingat
tentang cara bertindak dalam situasi tertentu. Kode etik juga terdapat digunakan
untuk mendukung posisi seseorang dalam keadaan tertentu. Kode etik menyediakan
sedikit dukungan bagi orang yang sedang berda dalam tekanan atasan dalam
berprilaku tidak etis. Kode etik juga dapat mendukung posisi seseorang dengan
menunjukkan dengan adanya kepekaan kolektif tentang perilaku yang benar, adanya
38Charle B. Fledermann, “Etika Enjiniring”, (Jakrta: Erlangga, 2006)., hlm 26-27 39Ibid., hlm 27
27
kekuatan dalam jumlah. Kode etik dapat menunjukkan kepada orang lain bahwa
profesi itu sangat memperhatikan tanggung jawab, arahan profesional. Meskipun
demikian, kode etik tidak boleh di gunakan sebagai pajangan, suatu usaha yang
dilakukan oraganisasi agar itu tampak berkomitmen pada prilaku etika, padahal
sebenarnya tidak.40
Kode etik secara lebih jelas, dalam sebuah lingkuppekerjaansutu profesi lebih
menekankan pada bagaimna seorang harus tunduk pada norma-norma professional
yang ada dalam profesi yang sedang ia jalani. Kode etik ini juga menjadi sebuah
bentuk pembatas, tentag bagaimana setiap anggota professional agar tidak
melnggarnya, karena melanggar kode etik tentu akan mempunyai akibat yang harus
diperhitungkn. Kode etik sebush bentuk upaya untuk menyelaraskan dan menjaga
nilai-nilai moral harus dijalankn dan di laksanakan dengan sepenuh hati dan tampa
inimidasi karena adanya kesadaran bahwa nilai-nilai yang terdapat dalam sebuah
kode etik merupakan bentuk aturan yang bertujuan untuk kebaikan.
B. Fungsi Kode Etik Profesi Kepolisian
Polisi adalah aparat penegakan Hukum. Tetapi dalam kenyataan yang terjadi
ada sebagian anggota itu yang bertindak sebaliknya dan tidak sesuai dengan etika
profesi kepolisian. Atau dalam arti kata ada sebagai Polisi melakukan pelanggaran.
Terhadap Kode Etik Kepolisian. Pelanggaran ataupun perbuatan pidana anggota
40Ibid., hlm 27
28
kepolisian yang tidak sesuai dengan Kode Etik Profesi kepolisian ini tentunya
berakibat Hukum.
Anggota Polisi adalah Pegawai Negeri pada Polri dari pangkat terendah sampai
dengan pangkat tertinggi yang berdasarkan undang-undang memiliki tugas, fungsi
dan kewenangan kepolisian. Profesi Polri adalah profesi yang berkaitan dengan tugas
Polri baik di bidang operasional maupun di bidang pembinaan. Etika Profesi Polri
adalah Kristalisasi nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya yang dilandasi dan dijiwai
oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap Anggota Polri dalam wujud
komitmen moral yang meliputi etika kenegaraan, etika kelembagaan,
kemasyarakatan, dan kepribadian. Kode Etik Profesi Polri yang selanjutnya disingkat
dengan KEPP adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan
landasan etik atau Filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai
hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan oleh Anggota Polri
dalam melakukan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan.
Dalam Undang-undang tentang Kepolisian diatur secara tegas bahwasanya,
Sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat oleh Kode
Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia. Kode Etik Profesi Kepolisian Republik
Indonesia dapat menjadi pedoman bagi pengemban fungsi kepolisian lainnya, dalam
melaksanak tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di
lingkungannya. Ketentuan mengenai Kode Etk Profesi Kepolisian Republik
Indonesia diatur dengan Keputusan Kapolri.
29
Pada Pasal 34 ayat (1) ini mengamanatkan agar setiap anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus dapat
mencerminkan kepribadian Bhayangkara Negara seutuhnya, yaitu pejuang pengawal
dan pengaman Negara Republik Indonesia. Selain itu, untuk mengabdikan diri
sebagai alat negara penegak hukum, yang tugas dan wewenangnya bersangkut paut
dengan hak dan kewajiban warga negara secara langsung, diperlukan kesadaran dan
kecakapan teksis yang tinggi, oleh karena itu setiap Anggota Kepolisian Republik
Indonesia harus menghayati dan menjiwai etika profesi kepolisian yang tercermin
dalam sikap dan perilakunya. Etika profesi kepolisian tersebut dirumuskan dalam
kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang merupakan kristalisasi nilai-
nilai yang terkandung dalam Tribrata dan Catur Prasetya yang dilandasi dan dijiwai
oleh Pancasila.
Mengingat dalam pelaksanaan tugas Kepolisian Republik Indonesia berkaitan
erat dengan hak serta kewajiban warga negara dan masyarakat secara langsung serta
diikat oleh kode etik profesi Kepolisian Republik Indonesia, maka dalam hal seorang
anggota Kepolisian Republik Indonesia yang melaksanakan tugas dan wewenangnya
dianggap melanggar etika profesi, maka anggota tersebut harus
mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Komisi Kode Etik Kepolisian
Republik Indonesia.
30
C. Bentuk-bentuk Kode Etik Kepolisian
Pada Bagian Kedua, Materi Muatan KEPP, Pasal 5, Pengaturan KEPP
sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 meliputi:
1. Etika Kenegaraan memuat pedoman berprilaku Anggota Polri dalam hubungan:
a. Tegaknya Pancasila,
b. Undang-undang Dasar Negara Republik Inonesia Tahun 1945, dan
c. Kebhinekatunggalikaan.
d. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),
2. Etika Kelembagaan memuat pedoman berprilaku Anggota Polri dalam
hubungan:
a. Tribrata sebagai pedoman hidup.
b. Catur Prasetya sebagai pedoman kerja.
c. Sumpah/janji Anggota Polri.
d. Sumpah/janji jabatan, dan
e. Sepuluh komitmen moral dan perubahan pola pikir (mindset.)
3. Etika kemasyarakatan memuat pedoman berprilaku Anggota Polri dalam
hubungan:
a. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
b. Penegakan hukum,
c. Pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, dan
d. Kearifan lokal, antara lain gotong royong, kesetiakawanan dan toleransi.
31
4. Etika Kepribadian memuat pedoman berperilaku Anggota Polri dalam
hubungan:
a. Kehidupan beragama,
b. Kepatuhan dan ketaatan terhadap hukum, dan
c. Sopan santun dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat berbangsa dan
bernegara.
Berdasarkan BAB III, Kewajiban dan Larangan, dalam pembahasan mengenai
kewajiban dalam Kode Etik Profesi Polri, dijelaskan bahwasanya:
1. Etika Kenegaraan, dijelaskan bahwa setiap anggota Polri wajib:
a. Setia kepad NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Menjaga keamanan dalam negeri yang meliputi terpilihnya Menjaga
keamanan dalam negeri yang meliputi terpilihnya keamanan dan ketertiban
masyarakat, tertib dan tegakya hukum, terselenggaranya perlindungan,
pengayoman, dan pelayanan masyarakat serta terbinanya ketentraman
masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
c. Menjaga terpeliharanya keutuhan wilayah NKRI;
d. Menjaga terpilihnya persatuan dan kesatuan bangsa dalam
kebhinekatunggalikaan dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat;
e. Mengutamakan kepentingan bangsa dan NKRI dari pada kepentingan
sendiri, seseorang dan atau golongan;
32
f. Memelihara dan menjaga kehormatan bendera negara sang merah putih,
bahasa Indonesia, lambang negara Garuda Pancasila dan lagu Kebangsaan
Indonesia Raya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. Membangun kerja sama dengan sesama pejabat penyelenggaraan negara dan
pejabat negara pelaksana tugas;
h. Bersikap netral dalam kehidupan berpolitik.
2. Etika Kelembagaan,
a. Setiap anggota Polri wajib:
1) Setia kepada Polri sebagai bidang pengabdian kepada masyarakat,
bangsa, dan negara dengan memedomani dan menjunjung tinggi
Tribrata dan Catur Prasetya;
2) Menjaga dan meningkatkan citra, solidarritas, kredibilitas, reputasi, dan
kehormatan Polri;
3) Menjalankan tugas profesional, proporsional, dan prosedural;
4) Melaksanakan perintah dinas untuk mengikuti pendidikan dan oelatihan
dalam rangka pembinaan karier dan peningkatan kemampuan
profesionalisme Kepolisian;
5) Menjalankan perintah dinas untuk melaksanakan mutasi dalam rangka
pembinaan personel, profesi, karier, dan penegakkan KEPP;
6) Mematuhi hierarki dalam pelaksanaan tugas;
7) Menyelesaikan tugas dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab,
33
8) Memegang teguh rahasia yang menurut sifatnya atau menurut perintah
kedinasan harus dirahasiakan;
9) Menampilkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, ketaatan pada
hukum, kejujuran, keadilan, serta menghormati dan menjunjung tinggi
hak asasi manusia dalam melaksanakan tugas;
10) Melaksanakan perimtah kedinasan dalam rangka peneggakan disiplin
dan KEPP berdasarkan laporan/pengaduan masyarakat tentang adanya
dugaan pelanngaran disiplin dan/atau Pelanggaran KEPP sesuai dengan
kewenangan;
11) Melaksanakan perintah kedinasan yang berkaitan dengan pengawasan
internal di lingkungan Polri dalam rangka penguatan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
12) Menghargai perbedaan pendapat yang disampaikan dengan cara sopan
dan santun pada saat pelaksanaan rapat, sidang, atau pertemuan yang
bersifat kedinasan;
13) Mematuhi dan menaati hasil keputusan yang telah disepakati dalam
rapat, sidang, atau pertemuan yang bersifat kedinasan;
14) Mmengutamakan kesetaraan dan keadlian gender dalam melaksanakan
tugas; dan
15) Mendahulukan pengajuan laporan keberatan atau komplain kepada
Ankum atau Atasan berkenaan dengan keputusan yang dinilai
34
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum
mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).
b. Setiap Anggota Polri yang berkedudukan sebagai atasan wajib:
1) Menunjukkan kepemimpinan yang melayani (servant leadership),
keteladanan, menjadi konsultan yang dapat menyelesaikan masalah
(solutif), serta menjamin kualitas kinerja Bawahan dan kesatuan (quality
assurance);
2) Menindaklanjuti dan menyelesaikan hambatan tugas yang dilaporkan
oleh Bawahan sesuai tingkat kewenangannya; dan
3) Segera menyelesaikan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh
bawahan.
c. Setiap Anggota Polri yang berkedudukan sebagai Bawahan wajib:
1) Melaporkan kepada Atasan apabila mendapat hambatan dalam
pelaksanaan tugas;
2) Melaksanakan perintah Atasan terkait dengan pelaksanaan tugas, fungsi,
dan kewenangan;
3) Menolak perintah Atasan yang bertentangan dengan norma hukum,
norma anggota, dan norma kesusilaan; dan
4) Melaporkan kepada atasan pemberi perintah atas penolakan perintah
yang dilakukannya untuk mendapatkan perlindungan hukum dari atasan
pemberi perintah.
35
d. Sesama Anggota Polri wajib:
1) Saling menghargai dan menghormati dalam melaksanakan tugas;
2) Bekerja sama dengan rangka meningkatkan kinerjanya;
3) Melaporkan setiap pelanggaran KEPP atau disiplin atau tindak pidana
yang dilakukan oleh Anggota Polri, yang dilihat atau diketahui secara
langsung kepada pejabat yang berwenang;
4) Menunjukkan rasa kesetiakawanan dengan menjunjung tinggi prinsip-
prinsip saling menghormati; dan
5) Saling melindungi dan memberikan pertolongan kepada yang terluka
dan/atau meninggal dunia dalam melaksanakan tugas.
e. Pejabat Polri yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c,
wajib memberikan perlindungan.
3. Etika Kemasyarakatan, setiap Anggota Polri wajib:
a. Mengormati harkat dan martabat manusia berdasarkan prinsip dasar hak
asasi manusia;
b. Menjunjung tinggi prinsip kesetaraan bagi setiap warga negara di hadapan
hukum;
c. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat, tepat, mudah,
nyaman, transparan, dan akuntabel berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
d. Melaukan tindakan pertama kepolisian sebagaimanan yang diwajibkan
dalam tugas kepolisia, baik sedang bertugas maupun di luar tugas;
36
e. Memrikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
f. Menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, ketidakadilan, dan menjaga
kehormatan dalam berhubungan dengan masyarakat.
4. Etika Kepribadian, setiap Anggota Polri wajib:
a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. Bersikap jujur, terpercaya, bertanggung jawab, disiplin, bekerja sama, adil,
peduli responsif, tegas, dan humanis;
c. Menaati dan mengormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai
kearifan lokal, dan norma hukum;
d. Menjaga dan memelihara kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa,
dan bernegara secara santun; dan
e. Melaksanakan tugas kenegaraan, kelembagaan, dan kemasyarakatan dengan
nilai tulus/ikhlas dan benar, sebagai wujud nyata amal ibadahnya.
Selanjutnya yang berhubungan dengan larangan, mengenai Kode Etik Profesi
Kepolisian, dijelaskan bahwa:
1. Bagian larangan pada Etka Kenegaraan
a. Terlibat dalam gerakan-gerakan yang nyata-nyata bertujuan untuk mengganti
atau menentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
b. Terlibat dalam gerakan menentang pemerintah yang sah;
c. Menjadi anggota atau pengurus partai politik;
37
d. Menggunakan hak memilih dan dipilih, dan/atau
e. Melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.
2. Bagian larangan pada Etika Kelembagaan,
a. Setiap Anggota Polri dilarang;
1) Melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan korupsi,
kolusi, nepotisme, dan/atau gratifikasi;
2) Mengambil keputusan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan karena pengaruh keluarga, sesama anggota Polri,
atau pihak ketiga;
3) Menyampaikan dan menyebarkan informasi yang tidak dapat
dipertanggungjawabkan kebenarannya tentang institusi Polri dan/atau
pribadi Anggota Polri kepada pihak lain;
4) Menghindar dan atau menolak perintah kedinasan dalam rangka
pemeriksaan internal yang dilakukan oleh fungsi pengawasan terkait
dengan laporan/pengaduan masyarakat;
5) Menyalahgunakan kewenangan dalam melaksanakan tugas kedinasan;
6) Mengeluarkan tahanan tanpa perintah tertulis dari penyidik, atasan
penyidik atau penuntut umum, atau hakim yang berwenang; dan
7) Melakukan tugas tanpa perintah kedinasan dari pejabat yang berwenang
kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. Setiap Anggota Polri yang berkedudukan sebagai atasan dilarang:
38
1) Memberi perintah yang bertentangan dengan norma hukum, norma
agama, dan norma kesusilaan; dan
2) Menggunakan kewenangannya secara tidak bertanggung jawab.
c. Setiap Anggota Polri yang berkedudukan sebagai Bawahan dilarang:
1) Melawan atau menentang Atasan dengan kata-kata atau tindakan yang
tidak sopan; dan
2) Menyampaikan laporan yang tidak benar kepada Atasan.
d. Sesama Anggota Polri dilarang:
1) Saling menista dan/atau menghinana;
2) Meninggalkan Anngota Polri lain yang sedang bersama melaksanakan
tugas;
3) Melakukan tindakan yang diskriminatif;
4) Melakukan permufakatan pelanggaran KEPP atau disiplin atau tindak
pidana; dan
5) Berperilaku kasar dan tidak patut.
3. Bagian larangan pada Etika Kemasyarakatan:
a. Menolak atau mengabaikan permintaan pertolongan, bantuan, atau laporan
dan pengaduan dari masyarakatyang menjadi lingkup tugas, fungsi dan
kewenangannya;
b. Mencari-cari kesalahan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan
peraturan perundang-undanagan;
39
c. Menyebarluaskan berita bohong dan/atau menyampaikan ketidapatutan
berita yang dapat meresahkan masyarakat;
d. Mengeluarkan ucapan, isyarat, dan/atau tindakan dengan maksud untuk
mendapatkan imbalan atau keuntungan pribadi dalam memberikan
pelayanan masyarakat;
e. Bersikap, berucap, dan bertindak sewenang-wenang;
f. Mempersulit masyarakat yang membutuhkan perlindungan, pengayoman,
dan pelayanan;
g. Melakukan perbuatan yang dapat merendahkan kehormatan perempuan pada
saat melakukan tindakan kepolisian; dan/atau
h. Membebankan biaya tambahan dalam memberikan pelayanan diluar
ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Bagian larangan pada Etika Kepribadian:
a. Menganut dan menyebarkan agama dan kepercayaan yang dilarang oleh
pemerintah;
b. Mempengaruhi atau memaksa sesama Anggota Polri untuk mengikuti cara-
cara beribadah di luar keyakinan;
c. Menampilkan sikap dan perilaku menghujat, serta menista kesatuan, Atasan
dan/atau sesama Anggota Polri; dan/atau
d. Menjadi pengguna dan/atau anggota lembaga swadaya masyarakat dan
organisasi kemasyarakatan tanpa persetujuan dari pimpinan Polri.
40
D. Sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian
Anggota Polri yang diduga melakukan Pelanggaran terhadap kewajiban
dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 16
dinyatakan sebagai Terduga Pelanggar. Terduga Pelanggar yaitu melakukan
pelanggaran terhadap kewajiban atau larangan dinyatakan sebagai Pelanggar setelah
dilakukan pemeriksaan dan mendapatkan putusan melalui Sidang KKEP.
Anggota Polri yang dinyatakan sebagai Pelanggar dan telah dilakukan
pemeriksaan, dikenakan sanksi pelanggaran KEPP berupa:
a. Perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
b. Kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan di hadapan Sidang
KKEP Dan/atau secara tertulis kepada pimpinan kepada pimpinan Polri dan
pihak yang dirugikan;
c. Kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian,
kejiwaan, keagamanaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu)
minggu dan paling lama 1(satu) bulan;
d. Dipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosi sekurang-
kurangnya 1 (satu) tahun;
e. Dipindahtugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya
1 (satu) tahun;
f. Dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosi sekurang-
kurangnya 1 (satu) tahu; dan/atau
41
g. PTDH sebagai anggota Polri.
Sanksi Pelanggaran sebagaimana dimaksud yaitu dipindah tugaskan ke jabatan
yang berbeda, di pindah tugaskan ke fungsi yang berbeda, dipindahtugaskan ke
wilayah yang berbeda, dan PTDH (pemberian tidak dengan hormat) merupakan
sanksi administrasi berupa rekomendasi.
Pemberhentian tidak dengan hormat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
1. Dipidana penjara berdasarkan putusan peradilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak
dapat dipertahankan untuk berada dalam dinas Polri;
2. Diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada
saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Polri;
3. Melakukan usaha atau perbuatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah
Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan perbuatan yang menentang
Negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia;
4. Melanngar sumpah/janji anggota Polri, sumpah/janji jabatan dan/atau KEPP;
5. Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh)
hari kerja secara berturut-turut;
6. Melakukan perbuatan dn berperilaku yang dapat merugikan dinas kepolisian,
antara lain berupa:
a. Kelalaian dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, dengan sengaja dan
berulang-ulang dan tidak menaati perintah atasan, penganiayaan terhadap
sesama anggota Polri, penggunaan kekusaan diluar batas, sewenang-
42
wenang, atau secara salah, sehingga dinas atau peseorangan menderita
ketugian;
b. Perbuatan yang berulang-ulang dan bertentangan dengan kesusilaan yang
dilakukan di dalan atau di luar dinas; dan
c. Kelakuan atau perkataan dimuka khalayak ramai atau berupa tulisan yang
melanggar disiplin.
7. Melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan dan/atau
tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai tindak pidana yang
dilakukannya;
8. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai yang diketahui kemudian telah
menduduki jabatan atau anggota partai politik dan setelah diperingatkan/ditegur
masih tetap mempertahankkan statusnya itu; dan
9. Dijatuhi hukuman disiplin lebih dari (3) kali dan dianggap tidak patut lagi
dipertahankan statusnya sebagai anggota Polri,
Anggota Polri mendapatkan rekomendai pemberhentian tidak dengan hormat
yang dijatuhkan pada sidang KKEP kepada anggota Polri:
1. Pelanggar yang dengan sengaja melakuakan tindak pidana dengan ancaman
hukuman pidana 4 (empat) tahun lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang
berkekuatan hukum tetap; dan
2. Pelanggar yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud adalah
pelanggaran meninggalkan tugas secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30
hari kerja secara berturut-turut, melakukan bunuh diri dengan maksud
43
menghindar penyidikan atau hukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak
pidana yang dilakukannya, menjadi anggota partai politik, dan anggota Polri
yang pernah mendapatkan hukuman partai politik, dan anggota Polri yang
pernah mendapatkan hukuman disiplin elam 3 kali.
Sanksi administraitif berupa rekomendai PTDH sebagaimana dimaksud dalam
pasal 21 diputuskan melalui sidang KKEP setelah terlebih dahulu dibuktikan
pelanggaran pidananya memalui proses peradilan umum sampai dengan putusan
peradilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
Dalam hal terjadi perdamaian (dading) antara anggota Polri yang melakukan
tindak pidana karena kelalaiannya (delik curpa) dan/atau detik aduan dengan
korban/pelapor/pengadu, yang dikuatkan dengan surat pernyataan perdamaian,
Sidang KKEP tetap harus diproses guna menjamin kepastian hukum. Surat
pernyataan perdamaian dapat dijadikan pertimbangan KKEP dalam penjatuhan
putusan.
Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a yaitu
pelanggaran yang dinyatakan sebagaimana perbuatan tercela, diputuskan dan
disampaikan kepada Pelanggar dihadapan Sidang KKEP. Sanksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b yaitu permintaan maaf secara lisan,
disampaikan Pelanggar dihadapan Sidang KKEP dan/atau melalui surat. Sanksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c yaitu kewajiban mengikuti
44
pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, yang
dilakukan selama sekurang-kurangnya satu Minggu dan paling lama satu bulan,
dilaksanaka oleh pengemban fungsi SDM Polri bidang rehabilitasi personel, atau
lemdikpol, dengan biaya dari satker penyelenggara. Sanksi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f, yaitu dipindahtugaskan,
dilaksanakan oleh pejabat Polri yang berwenang setelah memperoleh keputusan dari
Atasan Anku. Sanksi berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal
21 ayat (1) huruf g, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat, diajukan kepada
Atasan Ankum dan dilaksanakan oleh fungsi SDM Polri setelah memperoleh
keputusan dari Atasan Ankum.
Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c,
yaitu perbuatan tercela, permintaan maaf dan kewajiban mengikuti pembinaan,
bersifat mengikat sejak ditetapkan dalam Sidang KKEP, Sanksi sebagaimana
dimaksud dalam 21 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, pemindahan tugas
dan pemberhentian, bersifat mengikat sejak keputusan ditetapkan oleh pejabat Polri
yang berwenang. Penggar yang dikenakan sanksi pemindahan tugas dan
pemberhentian, berhak mengajukan banding kepada Komisi Banding melalui atasan
Ankum sesuai dengan tingkatannya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja
terhitung sejak diterimanya surat keputusan KKEP.
Terhadap Terduga Pelanggar KEPP yang diancam dengan sanksi administrasi
berupa rekomendasi putusan PTDH diberikan kesempatan untuk mengajukan
45
pengunduran diri dari dinas Polri atas dasar pertimbangan tertentu dari Atasan
Ankum sebelum pelaksanaan Sidang KKEP.
Pertimbangan tertentu dari Atasan Ankum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didasarkan pada Terduga Pelanggar:
1. Memilki masa depan dinas paling sedikit 20 (dua puluh) tahun;
2. Memliki prestasi, kinerja yang baik, dan berjasa kepada Polri sebelum
melakukan Pelanggran; dan
3. Melakukan tinndak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5
(lima) tahun.
Dalam hal terjadi pelanggran kumulatif antara pelanggaran disiplin dan KEPP,
penegakannya dilakukan memalui mekanisme sidang disiplin atau Sidang KKEP
berdasarkan pertimbangan Atasan Ankum dari terperiksa/terduga Pelanggar serta
pendapat dan saran hukum dari pengemban fungsi hukum. Terhadap pelanggaran
yang telah diputus melalui mekanisme sidang disiplin tidak dapat dikenakan Sidang
KKEP atau yang telah diputus dalam Sidang KKEP tidak dapat dikenakan sidang
disiplin.
Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasa 21 ayat 91) bersifat
kumulatif dan/atau alternatif atau sebagai jalan lain yang sesuai dengan penilaian dan
pertimbangan Sidang KKEP. Penjatuhan sanksi KEPP tidak menghapuskan tuntutan
pidana dan/atau perdata. Penjatuhan sanksi KEPP gugur karena pelanggar meninggal
46
dunia dan pelanggar dinyatakan sakit jiwa oleh panitian penguji kesehatan personel
Polri.
Penjatuhan sanksi KEPP terhadap Pelanggar dapat digugurkan atau dibatalkan
atas pertimbangan Sidang KEPP. Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
berupa penilaian bahwa prbuatan pelanggar, benar-benar dilakukan untuk
kepentingan tugas kepolisian; selaras dengan kewajiban hukum yang diharuskan
tindakan tersebut dilakukan, patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan
jabatannya; layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan/atau menghormati hak
asasi manusia.
Jika didalam pelaksanaan sidang KKEP tidak menemukan bukti-bukti yang
cukup untuk membuktikan pelanggaran KEPP, maka terduga dapat diputus bebas
karena tidak cukup bukti yang ditemukan. Terduga pelanggar yang telah diputuskan
bebas, wajib mendapatkan rehabilitasi dan pengembalian hak-haknya seperti sedia
kala.
Rehabilitasi dan pengembalian hak-haknya ini dianggap penting untuk
membersihkan nama baik, dan agar kemudian hari tidak menimbulkan masalah bagi
anggota Polri yang pernah menjadi terduga dalam kasus pelanggaran kode etik
profesi kepolisian.
47
E. Sistematika Penulisan
a. BABI : Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah,
rumusan masalah,batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka
teori dan metode penelitian.
b. BAB II : Bab II membahas mengenai pelanggaran kode etik secara
umum, pengertian pelanggaran kode etik, bentuk pelanggaran kode etik, dan
sanksi pelanggaran kode etik profesi, khususnya pelanggaran kode etik profesi
Kepolisian
c. BAB III : Bab III membahas mengenai keadaan lokasi penelitian, yaitu
Polda Jambi. Didalamnnya berisi tentang sejarah berdiri, struktur organisasi,
keadaan personil, dan keadaan sarana dan prasarana.
d. BAB IV : Bab ini membahas mengenai pelanggaran kode etik profesi
Kepolisian yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Polda Jambi, dan bentuk
penyelesaian atas pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan.
e. BAB V : Bab terahir adalah kesimpulan dari pembahasan mengenai
penyelesaian pelanggaran kode etik profesi beupa tindak pidana yang dilakukan
oleh anggota Kepolisian Republik Indonesia (Studi Kasus Polda Jambi)
F. Jadwal Penelitan
Untuk mempermudah penulisan dalam perencanaan penelitian dan agar
penelitian ii berjalan sesuai dengan perencanaan tersebut maka penulis menggunakan
jadwal penelitian. Jadwal penelitian yang penulis rncanakan adalah sebagai berikut:
48
No BULAN/Minggu ke-
Kegiatan April Mei Juni Juli Agustus September
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 Pembuatan
Proposal
X X X X
2 Perbaikan
Hasil
Seminar
X X X
3 Pengumpulan
Data
X X X X X
4 Verifikasi
dan Analisis
Data
X X
5 Konsultasi
Pembimbing
X X X
6 Perbaikan
dan Ujian
Skripsi
X X X X
7 Pengandaan
Laporan
X X X
TABEL 1. Jadwal Penelelitian
49
BAB III
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
A. Historis dan Geografis
1. Historis
Setelah berita proklamsi secara resmi di terima dan disebarkan di kota
jambi,dan pindakan pertama kali dilakukan anggota kepolisian bersama-sama pemuda
dan rakyat kota jambi adalah penaikan bendera sang merah putih disertai penurunan
bendera Jepang Hinomaru. Anggota kepolisian memelopori penaikan bendera merah
puti di semua tempat strtegis.
Dalam lintasan sejarahnya pada tanggal 11 Ferbruari1946 Kesatuan Kepolisian
Daerah berbentuk Kepolisian Kerisidenan Jambi pada tahun 1946. Padamasa ini
tercatat dalam buku sejarah “Perjuangan Kemerdekaan RI 1945-1949 di Provinsi
Jambi” yang disusun oleh Dewan Harian Angkatan 45 Provinsi Jambi bahwa: “Dari
hasil rapat TKR (Tentara Keamanan Rakyat) tanggal 11 Februari 1946” yang
dilakukan di Sarolagon, ditetapkan pembentukan Tri Resimen II Devisi II / Jambi,
yang pada saat itu dijabaat oleh KeisiTeukuMochamad Isya sebagai Kemondanya,
dengan penyelesaian pangkat jadi Letnan Kolonel.
Pada tahun1958 Kepolisian Daerah jambi bernama Komisariat Kepolisian
Jambi. Kepala Komisariat (KPKOM) Jambi yang pertama adalah AKBP. Teuku
Abdul Aziz yang wakilnya AKBP R. OtongWirahadi yang kemudian digantikan oleh
AKBP R. MoerdjonoKoesoemodirjo dan wakilnya AKBP R. NG MantoPranoto.
50
Pada tahun 1964 Sebelum kepolisian Komisariat (KPKOM) di rubah nama
menjadi Komando Daerah kepolisian (KOMDAK) V, Markas Komando (MAKO)
terletak di jalan untung Surapati yaitu Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jambi Jalan
Raden Mattaher sekarang pangdak V Jambi pada waktu itulah sebagai berikut :
a. AKBP R. SoetioAtmohadikoesoemo (1964-1965)
b. Kombes Pol. TeoekoeSoilaimanMahmoed( 1965-1969).
Pada tanggal 17 juni 1969 Komdak V Jambi berubah menjadi Kodak V Jambi,
Pangdakdijabat oleh Kombes Pol. Soenarjo (1970-1973). Kemudian Kombes Pol.
Soenarjo digantikan oleh Kolonel Polisi Koer Hidayat (1971-1973), pada masa akhir
jabatanya Kodak V Jambi dilikuidasi dan bergabung degan Kodak VI Sumbagsel
(Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu dan jambi) dan kepolisian Jambi menjadi
Daltares (Pengedali Antra Polres) dengan Deltares Colonel Polisi M. Ali Hanafiah.
Tahun 1974 Daltares berubah menjadi Komtaresdemgam wilayah meliputi
Resort Kota (Resta) 631 Jambi, Resosrt632 Batang Hari, resort 633
SarolangonBangko. Komtares pada era dan Tares nya yaitu Kolonel Drs. Sri
Yuwonoberubah nama menjadi Komwil dan kemudian berubah kembali menjadi
Kowil, terakhir menjadi Polwil, yang di jabat oleh beberpaKapolwil penerus estafet
kepemimpinan sebagai berikut:
a. Kolonel Polisi Drs. JohniHaryono (1982-1984)
b. Kolonel Polisi Drs SarimanPanjaitan (1984-1987)
c. Kolonel Polisi Drs Usman Ibrahim(1987-1989)
d. Kolonel Polisi Drs Syamsir Amiruddin (1991-1993)
51
e. Kolonel Polisi Drs Syhrel Ahmad (1993-1995)
f. Kolonel Polisi Drs Soeyono (1993-1994)
g. Kolonel Polisi Drs H. SyaifulArsat (1994-1996)
h. Kolonel Polisi Drs Solihin (1996-1996)
Kepolisian Daerah Jambi (Polda) disahkan secara resmi Oleh Kapolri Letnan
Jendral Polisi Drs. DibyoWidodo tanggal 2 Oktober 1996. SebelumyaPolda Jambi
berbentuk Kepolisian Wilayah (Polwil) yang dipimpimpin oleh Pamen berpangkat
Kolonel Polisi dan berda dalam wilaya kerja Polda Sumbagsel. Saat itu baru terdiri
dari tujuh Kesatuan Wilaya (Satwil), satu Kepolisian Resort Kota (Polresta) dan enam
Kepolisian Resosrt (Polres) begitu validasi di tubuh Polri tahun 1996, Jambi, bersam-
sama Bengkulu dan Lampung yang semula menjadi bagian Polda Sumbagsel menjadi
Polda sendiri-sendiri. Waktu itu masih berbentuk type C dan di pimpin oleh
Pamenberpangkakt Kolonel. Akhir tahun 2000 Polda Jambi berubah menjadi type B
dan di pimpin oleh Jendral Bintang satu. Adapun Kepala Kepolisian Daerah Jambi
dari tahun 1996 sampai dengan sekarang sebagai berit:
a. Kolonel Polisi Drs. Periestewa M(1996-1998)
b. Kolonel Drs Maman Lukman (1998-1999)
c. SeniorSuperintendent Drs. NgusmanFu’ady (1998-2000)
d. Brigjen Pol Drs Zamris Anwar MSc (2000-2001)
e. Brigjen PolDrs. Toto S Soewali (2001-2002)
f. Brigjen PolDrs. Mudjianto(2002-2004)
g. Brigjen PolDrs Soewadji (2004-2006)
52
h. Brigjen PolDrs. CarelRisakotta (2006-2008)
i. Brigjen PolDrs. Budi Gunawan SH MSi (2008-2009)
j. Brigjen PolDrs. Sulistiyono, Msi (2009-2010)
k. Brigjen PolDrs. Bambang Suparsono(2010-2011)
l. Brigjen Pol Drs. Anang Iskandar, SH. MH (2011-2012
Dengan adanya pemekaran Wilaya Kabupaten dalam UU No.54 tahun 1999.
Polda Jambi pun memiliki 10 Satuan Wilaya, terdiri dari Sembilan Kepolisian Resort
(Polres) dan Satu Kepolisian Kota (Polresta):
a. PolresKerinci di Sungai Penuh
b. PolresSarolangondi Sarolangon
c. PolresMerangin di Bangko
d. PolresBungodi Muara Bungo
e. PolresTebodi Muara Tebo
f. PolresBataharidi Muara Bulian
g. PolresMuara Jambi di Sengeti
h. PolresTanjung Jabung Barat di Kula Tungkal
i. PolresTanjung Jabung Timur di Muara Sabak41
2. Geografis
Secara geografis letak kantor polda jambi berada dalam lokasi yang strategis,
mudah di jangakau dan berda di pusatkota jambi. Tepatnya, kantor polda jambi
41 Dokumentasi Kepolisian Daerah Jambi, Tahun 2019
53
berdadi jalan jenderal sudirman nomor 45 kota jambi. Peta lokasi kantor polda jambi
dapat di lihat pada peta lamiran 1.42
B. Kedudukan Tugas Pokok dan FunsiKepolisin Daerah Jambi
1. Kedudukan Kepolisian Daerah Jambi
a. Kepolisian Daerah Jambi adalah unsur utama kewilayaan yang
berkedudukan diwilayah hukum Provisi Jambi.
b. Kepolisian Daerah Jambi dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian
Daerah Jambi dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung
kepada Kapolri.43
2. Tugas Pokok dan Fungsi Kepolisian Daerah Jambi
a. Tugas Pokok
Kepolisian Daerah Jambi menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam
pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pemberian
perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta tugas-tugas Polri
lainnya dalam daerah hukumnya, sesuai ketentuan hukum dan perarturan/kebijakan
yang berlaku dalam organisasi Polri.
b. Fungsi
1) Pemberian pelayanan kepada warga masyarakat yang membutuhkan,
dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan serta
42 Dokumentasi Kepolisian Daerah Jambi, Tahun 2019 43 Dokumentasi Kepolisian Daerah Jambi, Tahun 2019
54
permintaan bantuan/pertolongan, layanan pengaduan atas tindakan
anggota Polri serta pelayanan surat-surat ijin/keterangan, sesuai dengan
ketentuan hukum dan peraturan/kebijakan yang berlaku dalam
organisasi.
2) Intelejen dalam bidang keamanan termasuk persendian, baik sebagai
bagian dari keguatan satuan-satuan atas maupun sebagai bahan masukan
penyusunan rencana kegiatan operasional Polda dalam rangka
pencegahan gangguan dan pemeliharaan keamanan dalam nengri.
3) Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana termasuk fungsi identifikasi
serta fungsi laboraturium forensic lapangan dalam rangka penegakan
hukum
4) Kesempatan Kepolisian yang meliputi kegiatan Patroli, pengaturan,
Penjagaan dan Pengawalan kegiatanmasyrakat dan pemerintah,
termasuk penindakan terhadap tindak pidana ringan dan pengamanan
ujuk rasa serta pengadilan massa dan pengamanan obyek khusus yang
meliputi VVIP/VIP, Pariwisata serta obyek vital/ khusus lainya dalam
rangka pencegahan kejahatan dan pemeliharaaankamtimbas
5) Lalu Lintas Kepolisian yang meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan,
pengawalan dan patroli lalu lintas, termsu penindakan pelanggaran serta
penydikankecalakaan lalu lintas dan registrasi serta identifikasi
kendaran bermotor dalam dalam rangka penegakan hukum dan
pembinaan keamanan, ketertiban serta kelancaran lalu lintas,
55
6) Kepolisia Perairan yang meliputi kegiatan patroli termasuk
penagananpertma tindak pidana serta pencarian dan penyelamatan
kecalakaan di wilaya perairan dn pembinaan masyarakat petani/perairan
dalam rangka pencegehankejahatan danpemiliharaankeamanaan di
wilaya perairan.
7) Bimbingan masyarakat yang meliputi penyuluhan msyarkat dan
pembinaan/ pengembangaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
dalam peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap
hukum dan perundang-undagan dalam rangka menumbuh kebangkan
peran serta masyarkat dlampembinaaan keamanan dan ketertiban
sehingga terjalinya hubungan Polri dengan masyarkat yang kondusif
bagi pelaksanan tugas kepolisian.
8) Pembinaan Kemitraan yang meliputi kerja sama dengan
organisasi/lembaga/tokoh sosial kemasyarakan dan instansi
pemerintahan dalam rangka pelaksaan fungsi bimbingan masyrkat, kerja
sama dengan pemerintah daerah dalam kontekotonomi daerah serta
pembinaan teknis, koordinasi dan pengawasan terhadap Kepolisian
Khusus dan peyidik pegawai negri sipil.
9) Fungsi-fungsi lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan atau peraturan pelaksanaanya termasuk pelayanan
56
kepentingan wrga masyarakat untuk sementara sebelum di tangani oleh
instansi atau pihak yang berwenang.44
C. Visi dan Misi Kepolisian Daerah Jambi
1. Visi Kepolisian Daerah Jambi
Menjadikan Polisi sipil yang profesianal, bermoral, modern dan dipercaya, serta
mendapatkan dukungan penuh dari masyrakat untuk menciptkan situasi kamtibmas
yang Kondusif di wilay Provinsi Jambi yang di wujudkan dengan melakukan
pembehan ke dalam, menindak tegas anggota Polri yang berbuat sewenang-wenang
serta menyakiti hati rakyat.
2. Misi Kepolisian Daerah Jambi
a. Meningkatan efektifitas tugas Polri dalam menegakan dan perlindungan hukum
dengan senantiasa selalu menjunjung tingggi supremasi hukum dan hak asasi
mansusia,
b. Sebagai pelayanan masyrkat untuk menjamin ketertiban dan memberikann rasa
aman dalam rangka memperbaiki kualitas hidup masyarakat Provinsi Jambi,
c. Sebagai pengayom masyrakat untuk dapat merebut simpati masyarakat dengan
menmpilkanprilaku Polri yang baik dalam memberikan perlindungan kepada
masyrkat yang membutuhkan sehingga dapat dijadikan teladan,
d. Mengembangkan Kepolisian masyrkat /Polmas yang terbasis pada masyarakat
patuh hukum dalam rangka pengadilan jumlah Kriminalitas dan lakalantas,
44 Dokumentasi Kepolisian Daerah Jambi, Tahun 2019
57
e. Mengelolah secara profesinal, transparan,akuntabel modern seluruh sumber
daya Polri guna mendukung operasionl tugas polri.45
D. Susunan Struktur Organisasi Kepolisian Daerah Jambi
Susunan Struktur Organisasi Kepolisian Daerah JambiBerdasarkan Keputusan
Kapolri No.Pol. :Kep/ 07 / 1/2005 Tanggal 31 Januari 2005 tentang Struktur
Organisasi Kepolisian Negara Republic Indonesia Pada Tigkat Daerah, yang terdiri
dari46
1. Unsur Pimpinan
a. Kepala Kepolisian Daerah Jambi (Kapolda)
45 Dokumentasi Kepolisian Daerah Jambi, Tahun 2019 46 Dokumentasi Kepolisian Daerah Jambi, Tahun 2019
58
b. Wakil Kepala Kepolisian Daerah Jambi (Waka Polda)
2. Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana Staf
a. Itwasda
b. Rorena
c. Roops
d. Robinamitra
e. Sapras
3. Unsur Pelaksana Staf Khusus/Pendidikan dan Pelayanan
a. Bid Humas
b. Bid Binkum
c. Bid Propam
d. Bid Telematika Informatika
e. Bid Dokkes
f. Bid Ku
g. SPM
h. Setum
i. Yanma
4. Unsur Pelaksana Utama
a. DitIntelkam
b. DitReskrimum
c. DitReskrimsus
d. Dit Narkoba
59
e. DitBinmas
f. Dit Samapta
g. Dit Lantas
h. Dit Pol Air
i. DitBrimob
Setiap jabatan struktural dalam jajaran Polda Jambi memiliki tugas sebagai
berikut47:
1. Kapolda Jambi, bertugas Memimpin, membina dan mengkoordinasikan satuan-
satuan organisasi dalam lingkungan Polda, serta memberikan saran
pertimbangan dan melaksanakan tugas serta peritah Kapolri,
2. Wakapolda Jambi, bertugas membantu Kapolda dalam melaksanakan tuganya
dengan mengendalikan tugas-tugas staf dan seluruh satuan organisasi dalam
jajaran Polda Jambi,
3. Itwasda Jambi, bertugas membantu pimpinan dan pelaksana staf pada Polda,
dengan tugasmenyelengarakan pengawasan dan pemeriksaan umum dan
pembendaharaan dalam lingkungan Polda,
4. Birirena Polda Jambi, bertugas membantu pimpinan dan pelaksana staf pada
Polda, dengan tugas membina dan menyelengarakan fungsi penyelenggaraan
umum dan penyelenggaraan termasuk pemanta/supervise staf,
47 Dokumentasi Kepolisian Daerah Jambi, Tahun 2019
60
5. Biro Ops Polda jambi, bertugas membantu pimpinan dan pelaksana staf pada
Polda, dengan tugas membina dan menyeleggarakan fungsi menejemen bidang
operasional,
6. Biro Binamitra Polda Jambi, bertugas membantu pimpinan dan pelaksana staf
pada Polda, dengan tugas membina dan dalam batas kewenangannya
menyeenggarakan bimbingan masyarakan dan pembinaan kemetriaan dalam
lingkungan polda,
7. Biro Sdm Polda Jambi, bertugas membantu pimpinan dan pelaksana staf pada
Polda, dengan tugas membina dan menyelenggarakan fungsi menejemen
bidang personel,
8. Biro Sapras Polda jambi, bertugas membantu pimpinan dan pelaksana staf pada
Polda, dengan tugas membina dan menyelenggarakan fungsi menejemn bidang
logistic,
9. Bidang Propam Polda Jambi, adalah unsur pelaksana staf khusus Polda dengan
tugas membina dan menyelenggarakn fungsi pertanggungajawaban profesi,
pengamanan internal, penenganan penegakan disiplin,
10. Bidang Humas Polda jambi, adalah unsur pelaksana staf khusus Polda dengan
tugas menyelenggarakan fungsi hubungan masyarakat melalui pengelolaan dan
penyempaian pemberitaan/informasi,
11. Bidang Pembinaan Hukum Polda jambi, adalah unsur pelaksana staf khusus
Polda dengan tugas membina dan menyelenggarakan fungsi pembinaan Hukum
dan HAM,
61
12. Bidang Telematiak Informatika Polda Jambi, , adalah unsur pelaksana staf
khusus Polda dengan tugas menyelenggarakn fungsi pembinaan
telekomunikasi, pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan infomasi,
13. Bidang Dokkes Polda Jambi, adalah unsur pelaksana staf khusus Polda dengan
tugas menyelenggarakan dan membina fungsi kedokteran serta kesehatan Polri,
14. Bidang Keuangan Polda Jambi, adalah unsur pelaksana staf khusus Polda
dengan tugas menyelenggarakan dan membina fungsi Kedokeran serta
kesehatan Polri,
15. Sekolah Polisi Negara Jambi, adalah unsur pelaksana pendidikan Polda dengan
tugas menyelenggaran pendidikan pembentukan Brigadir Polri serta pendidikan
dan pelatihan lain sesuai program serta kebijakan pimpinan Polda,
16. Setum Polda Jambi, , adalah unsur pelayanan Polda dengan tugas
menyelenggarakan dan membina fungsi kesekretariatan/administrasi,
17. Yanma Polda Jambi, adalah unsur pelayanan Polda dengan tugas
menyelenggarakan pelayanan markas,
18. DitIntelkam Polda Jambi, adalah unsur pelaksana utama Polda bertugas
membina dan menyelenggarakan fungsi intelijen bidang keamanan termasuk
persandian,
19. DitReskrimum Polda Jambi,adalah unsur pelaksana utama Polda bertugas
membina dan menyelenggarakan fungsi kegiatan-kegiatan penyelidikan dan
penyidikan tindak pidana,
62
20. Dit Narkoba Polda Jambi, adalah unsur pelaksana utama Polda bertugas
membina dan menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak
pidanan narkotika dan obat berbahaya (Narkoba)
21. Dit Samapta Polda jambi, adalah unsur pelaksana utama Polda bertugas
membina dan menyelenggarakan fungsi kesamaptaan Kepolisia dan
menyelenggarakan kegiatan-kegiatan patrol antar wilayah termasuk
pengamanan objek Khusus,
22. DitIntelkam Polda jambi, adalah unsur pelaksana utama Polda bertugas
membina dan menyelenggarakan fungsi lalulintas,
23. DitPolair Polda Jambi, adalah unsur pelaksana utama Polda bertugas
menyelenggarakan fungsi Kepolisian perairan yang mencakup patrol,
24. Sat Brimob Jambi, adalah unsur pelaksana utama Polda bertugas melaksanakan
kegiatan penanggulangan terhadap ganguan keamanan berintensitas tinggi,
terorisme, huru-hara dan lain-lain.48
48 Dokumentasi Kepolisian Daerah Jambi, Tahun 2019
63
BAB IV
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN
A. Kategori Tindakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian Polda
Jambi
Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian Diatur Dalam Peraturan Kepala
Kepolisian NegaRa Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik
Profesi Kepolisian Negara Republic Indonesia. Dalam Peraturan Kepala Kepolisian
ini pelanggaran kode etik profesi kepolisian dibagi menjadi empat bagian penting,
yaitu pelanggaran etika kenegaraan, pelanggarn etika kelembagaan, pelangaran etika
kemasyarakatan dan pelanggaran etika keperibadian.
Wabprof Bid Propam Polda Jambi, Bapak IPDA Adri SukamS.Pd, Menjelaskan
bahwa:
“Kategori pelnggaran kode etik profesi kepolisian adlah berdasarkan peratran
yang dinyatakan dalam peraturan kapolri nomor 14 tahun 2011. Jenis-jenis kode etik
itu sendiri terdiri dari empat macam, yaitu kode etik kenegaraan, kode etik
kelembagaan, kode etik kemasyarakatan, dan kode etik kepribadian. Kode etik itu
menjadi sebuah norma yang harus dipatuhi oleh anggota Polri. Jika melanggar, maka
anggota Polri yang bersangkutan akan mendapatkan hukuman yang setimpal.”49
Dari hasil wawancara dengan Bapak IPDA Adri SukamS.Pd, dapat diketahui
jika norma-norma yang terdapat dalam Kode Etik Profesi Kepolisian merupakan
norma-norma yang harus diketahui oleh semua anggota Polri. Pelanggaran terhadap
49 Wawancara dengan Wabprof Bid Propam Polda Jambi, Bapak IPDA Adri SukamS.Pd,
Tanggal 15 Maret 2019.
64
Kode Etik akan dapat berakibat hukum sesuai dengan hasil Putusan Pelaksana Sidang
Kode Etik Profesi Kepolisian yang di selenggarakan oleh jajaran Propam Polda
Jambi.
Pengategorian jenis pelanggaran kode etik itu sendiri, sesuai dengan Peraturan
Kapolri dibagi menjadi empat bagian sebagaimana yang telah disebutkan. Dalam
berkas dokumen data pelaksana sidang Kode Etik Profesi Kepolisian Di polda jambi
tahun 2011, dasar hukum tentang kode etik profesi kepolisian yang di gunakan masih
Peraturan tentang Kode Etikyang lama, yaitu Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2006,
hal ini dikarenakan Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 belum ada, dan baru
ditetapkan pada 1 Oktober 2011
Hal ini sesuai dengan asil wawancara dengan KabidPropam, Bapak AKBP
Julian Muntaha, yang mengatakan bahwa:
“Sedikit janggal memang jika tidak meneliti dengan baik tentang dasar pasal
yang dilanggar dengan nomor peraturan yang ada, misalnya pada tahun 2011 sudah
ada peraturan baru, tetapi peraturan yang digunakan adalah peraturan pada tahun
2006, hal ini sebenarnyadikarenakan peraturan kapolri tentang kode etik kepolisian
nomor 14 tahun 2011. Baru di tetapkan tanggal 1 oktobrer 2011. Hal ini membuat
efektif penggunaanya juga memakan waktu, belum lagi dalam berkas pelanggaran
yabg sudah masuk, tertera pelanggaran yang di lakukan masih berdasrkan pada
peraturan kapolri nomor 7 tahun 2006. Sebenarnya ini tidak jadi masalah yang berarti
karena isinya tidak banyak mengalami perubahan.”
Setiap peraturan dan perundang-undangan akan selalu mengalami revisi untuk
menyesuaikan dengan keadaan agar isi dan sanksi yang ada di dalamnya tetap relavan
seiring dengan berjalanya waktu. Pelanggaran yang dilakukan terhadap peraturan atau
65
perundang-undangan yang sudah di revisi juga tidak berarti akan meringankan beban
atau menghapuskan pelaggaran yang di lakukan.
Berdasarkan dokumentasi data pelaksanaan Sidang Kode Etik Profesi
Kepolisian Polri Polda Jambi dan jajaran Tahun 2018, Pelanggaran Kode Etik Profesi
adalah:
1. Pungutan Liar, pelanggaran pasal 5 huruf (a) Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun
2006
2. Perjudian, pelanggaran pasal 5 huruf (a) Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun
2006
3. Penyalahgunaan Wewenang, pelanggaran pasal 5 huruf (b), pasal 10 ayat (1)
huruf (c) dan (e) Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006
4. Penganiayaan, pelanggaran pasal 5 huruf (a), pasal 3 huruf (b) Peraturan
Kapolri Nomor 7 Tahun 2006
5. Narkoba, pelanggaran pasal 5 huruf (a), pasal 10 ayat (1) huruf (c) Peraturan
Kapolri Nomor 7 Tahun 2006
6. Perbuatan Asusila, pelanggaran pasal 15 Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun
2006.50
50 Dokumentasi Data Pelaksanaan Sidan KKEP Polri Polda Jambi Dan Jajaran Tahun 2019.
66
B. Bentuk Penyelesaian Tindakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian
di Polda Jambi
Mekanisme yang dilakukang untuk menyelesaikan masalah pelanggaran Kode
Etik Profesi Kepolisian yang terjadi di Polda Jambi dilangsungkan oleh Komisi Kode
Etik Polri. Komisi Kode Etik Polri adalah suatu wadah yang dibentuk dilingkungan
Polri yang bertugass memeriksa dan memutuskan perkara dalam persidangan
pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian sesuai dengan jenjang kepangkatan.
Hal ini seseuai dengan hasil wawancara denganWabprof Bid Propam Polda
Jambi, Bapak IPDA Adri SukamS.Pd, yang merupakan bagian penting dalam
penegakan Kode Etik Profesi Kepolisian dijajaran Polda Jambi, Bapak Ipda Adri
SukamS.Pd menjelaskan bahwa:
“Anggota Polri yang melakukan yang melakukan tindakan pelanggaran Kode
Etik Profesi Polri akan diperiksa, diaudit, diinvestigasi, setelah itu akan dilakukan
pemberkasan perkara, untuk mendokumentasikan perkara secara tertulis, setelah
pemberkasan perkara selesai, maka akan ditentukan waktu untuk melaksanakan
sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri, dalam sidang ini lah akan diputuskan sanksi
yang diterima oleh pelanggar. Jika terdapat keberatan, atau merasa bahwa
pelanggaran tersebut adalah untuk kebenaran, maka anggota Polri yang melanggar
tersebut dapat melakukan banding, seperti sidang-sidang hokum pada umumnya.”51
Dapat diketahui bahwa secara berurutan mekanisme penyelesaian
pelanggaraanKode Etik Profesi Kepolisian yang dilakukan di Polda Jambi adalah
dengan pemeriksaan anggota Polri yang diduga atau dilaporka melakukan tindakan
Kode Etik Profesi Kepolisian, selanjudnya akan dilakukan audit infestigasi untuk
51 Dokumentasi Data Pelaksanaan Sidan KKEP Polri Polda Jambi Dan Jajaran Tahun 2019.
67
menganalisis duduk perkara, pemberkasan atau pendokumentasian dan pelaksanaan
sidang Komisi Kode Etik Polri untuk memutuskan perkara, jika keberatan pelanggar
juga dapat melakukan banding.
Dalam Peraturan Profesi Kepolisian Negara Republikk Indonesia Nomor 14
tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian juga menerangkan hal yang sama
tentang penyelesaian perkara pelanggaran kode etik, pada Pasal 1 ayat (6) sampai
dengan ayat (17)52:
Komisi Kode Etik Polri atau lebih dikenal dengan singkatan KKEP adalah
sebuah wadah atau lembaga yang dibentuk dalam lingkungan Polri yang mempunyai
tugas memeriksa dan memutuskan perkara persidangan pelanggaran KEPP (Kode
Etik Profesi Kepolisian). Ketentuan persidangan yang diselenggarakan oleh KKEP ini
disesuaikan dengan jenjang dan pangkat yang diemban oleh setiap anggota Polri yang
menjadi terduga dalam kasus pelanggaran kode etik profesi kepolisian.
Sidang Komisi Kode Etik Polri adalah sidang yang digelar dengan tujuan
memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran kode etik profesi kepolisian yang
dilakukan oleh anggota Polri. sidang ini dipimpin oleh anggota komisi kode etik yang
sudah mengetahui dengan baik, dan mengerti setiap kode etik profesi yang harus
dijaga dan diterapkan oleh setiap anggota Polri.
Pelanggaran yang dimaksud disini adalah suatu perbuatan yang dilakukan
anggota Polri yang tidak sejalan dengan ketentuan yang ada dalam Kode Etik Profesi
52Peraturan Kepala Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011tentang Kode Etik
Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (6) sampai dengan (17).
68
Kepolisian. Semua perbuatan yang merupakan pelanggaran atau tidak sesuai dengan
ketentuan yang ada dalam Kode Etik Profesi Kepolisian akan seorang anggota Polri
mendapatkan teguran atau harus menjalani pemeriksaan jika diperlukan dan telah
mencapai tingkat lanjut.
Setelah terbukti melakukan kesalahan, maka status anggota Polri yang
melakukan kesalahn tersebut berubah menjadi terduga pelanggar. Pelanggar disini
adalah setiap anggota Polri yang karena kesalahannya telah dinyatakan terbukti
melakukan pelanggaran melalui sidang Komisi Kode Etik Polri yang didalamnya
menunjukkan kepada terduga apa dan mengapa ia menjadi melanggar Kode Etik
Profesi Polri.
Kode Etik Profesi Kepolisian yang harus ditegakkan, dan penegakan Kode Etik
Profesi Polri ini dilakukan oleh pejabat berwenang menurut peraturan Kode Etik
Profesi Polri. Sistem penanganan kasus pelanggaran Kode Etik Profesi Polri ini
diawali dengan pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan pada saat menjalani sidang
KKEP, pemeriksaan Sidang Komisi Banding Kode Etik Profesi Polri terhadap
anggota Polri yang dinyatakan sebagai pelanggar atau tidak terbukti sebagai
pelanggar.
Proses pemeriksaan diawali dengan pemeriksaan pendahuluan yang merupakan
serangkaian tindakan pemeriksaan untuk melakukan audit, investigasi, pemeriksaan
dan pemberkasan perkara guna mencari serta mengumpulkan fakta yang sebenarnya
atau bukti yang ada, dan dengan fakta yang sebenarnya dan bukti yang ada tersebut
69
akan membuat perkara menjadi jelas tentang pelangaran Kode Etik Profesi Polri dan
menemukan pelanggar secara pasti.
Audit investigasi adalah sebuah kegiatan yang merupakan kegiatan
penyelidikan yang dilakukan dengan pencatatan, penekanan fakta, dan peninjauan
dengan tujuan untuk memperoleh kebenaran tentang peristiwa yang diduga
pelanggaran Kode Etik Profesi Polri guna mencari dan menemukan terduga
pelanggar. Mencari dan menemukan terduga pelanggar di sini dimaksudkan karena
sesuai jenjang dan jabatan, terkadang pelanggaran kode etik merupakan sebuah
perintah dari atasan dengan disertai pemaksaan, sehingga jika dirunut secara jelas,
maka pihak yang memerintahkan juga akan mendapatkan sanksi hukum, sesuai
dengan Kode Etik Profesi Polri.
Pelanggar atau terduga pelanggar apabila merasa bahwa tindakan yang
dituduhkan kepadanya merupakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang
menurutnya bukanlah merupakan tindakan pelanggaran, atau pelanggaran yang
dilakukannya merupakan perintah fari jabatan di atasnya, maka dapat melakukan
banding. Banding pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan oleh pelanggar
atau istri atau suami, anak atau orang tua pelanggar, atau pendamping pelanggar yang
keberatan atas keputusan sidang KKEP dengan mengajukan permohonan kepada
Komisi Kode Etik Polri melalui atasan Ankum.
Komisi Banding Kode Etik Polri inilah yang bertugas melaksanakan
pemeriksaan pada tingkat banding. Setelah pemeriksaan selesai, Komisi Banding
Kode Etik Polri inilah yang akan melaksanakan sidang banding, untuk memeriksa,
70
memutus, menguatkan, mengubah, atau membatalkan putusan KKEP yang dianggap
tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan yang ada dan ditemukan.
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) adalah pengakhiran masa dinas
kepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap seorang anggota Polri karena telah
terbukti melakukan pelanggaran KEPP, disiplin, atau melakukan tindakan pidana
yang berlawanan dengan ketentuan Polri.
Hasil wawancara denganBapak IPDA Adri SukamS.Pd menjelaskan bahwa:
“Proses Penyelesaian tindakan pelanggaran kode etik profesi kepolisian di
Polda Jambi diawali dengan diterimanya laporan dari masyarakat atau anggota
Kepolisian yang lainnya. Laporan ini akan diajukan kepada KabidPropam,
selanjutnya akan dilaksanakn penyelidikan atau pemeriksaan, dan apabila
pelanggaran yang dilakukan merupakan pelanggaran pidana, akan dilimpahkan ke
bagian Reskrim, untuk kembali melakukan pemeriksaan dan pengumpulan bukti-
bukti. Jika kemudian terduga terbukti bersalah, maka berkas akan dilimpahkan ke
Kejaksaan. Setelah keptusan diputuskan, maka selanjutnya akan dikembalikan lagi ke
lembaga-lembaga Kepolisian untuk dilaksanakannya peradilan KEPP, atau sidang
komisi kode etik, sanksi yang biasanya diberikan misalnya penundaan kenaikan
pangkat, pemberhentian secara hormat, dan pemberhentian tidak dengan hormat.”53
53 Dokumentasi Data Pelaksanaan Sidan KKEP Polri Polda Jambi Dan Jajaran Tahun 2019.
71
BAB V
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Kesimpulan skripsi ini adalah :
1. Kategori tindakan pelanggaran kode etik profesi kepolisian adalah pelanggaran
etika kenegaraan, pelanggaran etika kelembagaan, pelanggaran etika
kemesyarakatan dan pelanggaran etika keperbadian. Pelanggaran kode etik
yang paling banyak di lakukan oleh jajaran anggota polri polda jambi adalah
pelanggaran kode etik kelembagaan. Pelnggaran-pelanggaran kode etik yang di
lakukan adalah dalam bentuk melakukan pungutan liar, perjudian,
penyalahgunaaan wewenang, penganiyaan, narkoba, perbuatan
asusila,menerima suap, dan melakukan penembakkan masa.
2. Bentuk penyelesaian tindakan pelnggaran kode etik profesi polri polda jambi
adalah melalui pemeriksaan anggota polri yang di duga atau di laporkan
melakukan tindakkanpelanggran kode etik profesi kepolisian, selanjutnya akan
di lakukan audit investigasi untuk menganalisa duduk perkara, pemberkasan
dan atau pendokumentasikan dan pelaksanaan siding komisi kode etik polri
untuk memutuskan perkara, jika kebertan pelanggaran juga melakukan banding.
72
B. SARAN
Setelah melakukan riset dan mengetahui sedikit banyaknya tentang tugas polri,
maka penulis ingin memberikan saran mengenai kode etik profesi kepolisian, yaitu :
1. Hendaknya dalam memutuskan sesuatu dalam melaksanakan tugas anggota
polri tetap berpegang teguh pada nilai-nilai tribrata dan catur prestya, serta kode
etik profesi kepolisian dengan sungguh-sungguh, dan berusaha mematuhinya
sebaik mungkin.
2. Setiap tindakan yang dilarang oleh peraturan tentang kode etik profesi
kepolisian adalah tentu merupakan tindakan tercela dan merugikan, dan juga
dilarang agama, jadi dasar agama dan peraturan kapolri adalah dua dasar yang
cukup kuat dalam menjadi pagar dalam menjalankan tugas baik dan hendaknya
menjadi bagian penting dalam mempertimbnagkan dan melakukan sesuatu.
73
DAFTAR PUSTAKA
Agung Kurniawan, “Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang
Melakukan Pungutan Liar, Studi Kasus Diwilayah Hukum Polresta Bandar
Lampung, Fakultas Hukum Unifersitas Lampung 2017.
An-Nisa (4):58.
Anonim, Standar Operasional Presedur (SOP) Tentang Kepemeriksaan Dan
Pemberkasan Pelanggaran.
Anonim, Penjelasan: Undang-Undang Repiplik Indonesia Nomor 2 tahun 2002
tentang Kepolisian Negara Repuplik Indonesia.
Anonim, Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Pemeriksaan dan
Pemberkasan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, Devisi Profesi Dan
Pengamanan Polri Pusat Pembinaan Profesi.
Anonim, pasal Undang-undang Repulik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang
Kepolisian Negara Repuplik Indonesia
Charle B. Fledermann, “Etika Enjiniring”, Jakrta: Erlangga, 2006.
Kontras, Menyusun Kriteria Idial Kapolri Mendatang – Kontras Komisi Untuk Orang
Hilang Dan Korban Tindak Kekerasa.
MichealPanangianSilalahi, “Fungsi Kode Etik Kepolisian Dalam Mencegah
Penyelenggaraan Profesi Demi Terselenggaranya Penegakan Hukum Pidana”,
Fakultas Hukum Universitas Atm Ajaya Yogyakarta 2011.
74
Pudi Rahardi, Hukum Kepolisian Profesionalisme Dan Reformasi Polri, Surabaya
:LaksbangMediatama, 2017.
Rizal Isnanto, Etika Profesi, Semarang: Program Studi System Komputer Fakultas
Teknik Universitas Diponogoro, 2009.
Soebroto, Wewenang Kepolisian dalam Hukum Kepolisian di Indonesia, Jakarta:
Bunga Rampai PTIK,2004.
Sadjijono, Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance, Yogyakarta:
LaksabangMediatama.
Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Bandung: Sinar Grafika, 1992.
Siti Soetami, Pengantar Tata Hukum di Indonesia, Bandung: PT Refika Aditama,
2005.
Supriyadi, Eksistensi Hukumdisiplin Anggota Polri Pasca Separasi Polri dan TNI,
Jurnal Mimbar Hukum, Universitas Gajah Mada.
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R dan
D, Bandung: Alfabeta, 2009.
Sanapiah Faisal, Format-Format Penelitian Sosial, Dasar-Dasar dan
Aplikasi,Rajagrafindo Persada, 2007.
SuharsimiArikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Renaka
Cipta, 2006.
ValleryAprialdy, “Penerapan Kode Etik Polri Terhadap Oknum Polisi Yang
Melakukan Penganiayaan Terhadap Pelanggaran Lalulintas”, Fakultas Hukum
Universitas Pasundan 2016.
75
W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka,
2007.
Wikipedia, Kode Etik Profesi, http://id.wikipedia.org/wiki/kode_etik_profesi.
W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakrta: Balai Pustaka,
2017.
W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka
2007.
Warta Warga Student Journalism, “Pelanggaran Dalam Kode
Etik”,http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2012/04/pelanggaran-dalam-kode-
etik/.
Zarkasyim Syam, Ajaran Metode Penelitian, jambi: Fakultas Tarbiah IAIN Sultan
Thaha Saifuddin Jami, 2006.
76
LAMPIRAN-LAMPIRAN
77