Proses Ratifikasi Hukum Internasional Menjadi Hukum Nasional

(Diatur dalam UUD No.24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional)Oleh : Ayumi K. (02) Olivia K. (15) Christyasti A.P. (03) Stephanie R.H. (18) Gabriella O. (07) Yolanda F.H. (25)

SINCERE XI

Istilah-Istilah dalam perjanjian InternasionalPerjanjian internasional : Perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.

Pengesahan perjanjian internasional : Perbuatan hukum untu mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional dalam bentuk ratifikasi, aksesi, penerimaan, penyetujuan.

Surat kuasa (Full Powers) : Surat yang dikeluarkan presiden/menteri yang memberi kuasa pada satu/beberapa orang yang mewakili pemerintah RI untuk menandatangani/menerima naskah perjanjian, menyatakan persetujuan negara untuk mengikatkan diri pada perjanjian, dan menyelesaikan hal-hal lain yang diperlukan dalam pembuatan perjanjian internasional.

Surat kepercayaan (Credentials) : Surat yang dikeluarkan oleh presiden/menteri yang memberi kuasa kepada satu/beberapa orang yang mewakili pemerintah RI untuk menghadiri, merundingkan, dan menerima hasil akhir suatu pertemuan internasional.

Pensyaratan (Reservations) : Pernyataan sepihak suatu negara untuk tidak menerima berlakunya ketentuan tertentu pada perjanjian internasional, dalam rumusan yang dibuat ketika menandatangani, menerima, menyetujui, atau mengesahkan suatu perjanjian internasional yang bersifat multilateral.

Pernyataan (Declarations) : Pernyataan sepihak suatu negara tentang pemahaman mengenai ketentuan dalam perjanjian internasional yang dibuat ketika menandatangani, menerima, menyetujui, atau mengesahkan perjanjian yang bersifat multilateral. (Untuk memperjelas makna ketentuan dan tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi hak dan kewajiban negara dalam perjanjian internasional)

Pengikatan Diri pada Perjanjian InternasionalMenteri memberi pertimbangan politis & mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional, dengan berkonsultasi dengan DPR dalam hal yang menyangkut kepentingan publik.

Pemerintah RI mengikatkan diri pada perjanjian internasional melalui cara :

-Penandatanganan-Pengesahan-Pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatik-dll (sesuai kesepakatan)

Pembuatan Perjanjian InternasionalPerjanjian internasional dibuat dengan itikad baik.

Dalam pembuatannya, pemerintah berpedoman pada kepentingan nasional dan berdasarkan prinsip persamaan kedudukan, saling menguntungkan, dan memperhatikan, baik hukum nasional maupun internasional yang berlaku.

Lembaga yang berencana membuat perjanjian internasional melakukan konsultasi dan koordinasi mengenai rencana itu dengan menteri.

Dalam persiapan pembuatannya, pemerintah RI harus ditetapkan posisinya dan dituangkan dalam suatu pedoman delegasi RI.

Pedoman delegasi RI memuat hal-hal sbb :Latar belakang permasalahanAnalisis permasalahan ditinjau dari aspek politis dan yuridis serta aspek lain yang dapat mempengaruhi kepentingan nasional Indonesia.Posisi Indonesia, saran, dan penyesuaian yang dapat dilakukan untuk mencapai kesepakatan.Perundingan rancangan perjanjian dilakukan oleh Delegasi RI yang dipimpinPerundingan dilakukan oleh Delegasi Republik Indonesia. Dipimpin oleh pejabat / menteri.Tahap pembuatan perjanjian Internasional :PenjajakanPerundinganPerumusan naskahPenerimaanPenandatanganan

Seseorang yang mewakili pemerintah Republik Indonesia, dengan tujuan untuk menerima atau menandatangani naskah suatu perjanjian memerlukan Surat Kuasa.Namun, pejabat yang tidak memerlukan Surat Kuasa adalah presiden, menteri atau satu / beberapa orang yang menghadiri atau menerima hasil akhir suatu pertemuanInternasional, memerlukan Surat Kepercayaan. Surat kuasa bisa diberikan secara dipisah atau disatukan dengan Surat Kepercayaan. Penandatanganan suatu perjanjian internasional yang menyangkut kerja sama teknis sebagai pelaksanaan dari perjanjian yang sudah berlaku dan materinya berada dalam lingkup kewenangan suatu lembaga negara atau lembaga pemerintah, baik departemen maupun nondepartemen, dilakukan tanpa Surat Kuasa.

Pemerintah Indonesia dapat melakukan pensyaratan / pernyataan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian internasional. Hal itu harus ditegaskan kembali pada saat pengesahan. Pensyaratan dan pernyataan yang ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia dapat ditarik kembali setiap saaat melalui pernyataan tertulis atau menurut tata cara yang ditetapkan dalam perjanjian.

Pengesahan Perjanjian InternasionalPengesahan perjanjian internasional yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan undang-undang atau keputusan presiden, berkenaan dengan:A. masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara.B. perubahan wilayahC.kedaulatan atau hak berdaulat negara.D.hak asasi manusiaPembentukan kaidah hukum baruPinjaman atau hibah luar negeri

Pemberlakuan perjanjian internasionalPemerintah Indonesia dapat menbuat perjanjian internasional yang berlaku setelah penandatanganan, pertukaran dokumen, dan car-cara lain. Suatu perjanjian internasional mulai berlaku sebagaimana ditetapkan di perjanjian tersebut. Pemerintah indonesia melakukan perubahan atas ketentuan perjanjian internasional.perubahan perjanjian internasional mengikat para pihak. Dalm hal perubahan perjanjian internasinal yang berifat teknis administratif, pengesahan perubahan tersebut dilakukan melalui prosedur sederhana.

Pengesahan perjanjian internasional yang tidak masuk pasal 10, dilakukan dengan keputusan presiden. Daalam mengesahkan perjanjian internasional, lembaga pemrakarsa menyiapkan salinan naskah perjanjian, terjemahan, rancangan undang-undang, atau rancangan keputusan presiden. Tiap keputusan presiden tentang pengesahan perjanjian internasional ditempatkan dalam lembaran negara republik indonesia.

Penyimpanan Perjanjian InternasionalMenteri: I Bertanggung jawab dalam penyimpanan dan pemeliharaan naskah asli perjanjian internasional yang dibuat oleh Pemerintah Republik Indonesia I Menyusun daftar naskah resmi I Menerbitkannya dalam himpunan perjanjian internasioanal

MENTERIMenyampaikan salinan naskah resmi kepada perjanjian internasional yang sudah dibuat RI ke sekeretariat organisasi internasional yang didalamnya RI menjadi anggotaMenyampaikan salinan piagam pengesahan perjanjian internasioanal ke instansi terkaitPenerima dan penyimpan piagam pengesahan perjanjian internasional yang disampaikan negara pihak

Pengakhiran Perjanjian InternasionalBerakhir bila: Ada kesepakatan mengenai prosedur yang sudah ditetapkan Tujuan perjanjian sudah dicapaiAda perubahan mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjianSalah satu pihak melanggarAda perjanjian baruMuncul norma baru dalam hukum internasionalObjek perjanjian hilangAda hal yang merugikan kepentingan nasional

Walaupun gagal1Tidak mempengaruhi penyelesaian setiap pengaturan yang sudah tercantum dalam perjanjian2Hal-hal yang belum dilaksanakan juga tetap akan dilaksanakan secara penuh sampai berakhirnya perjanjian itu3Tetap berlaku sampai ada negara pengganti yang menyatakan terikat dengan perjanjian