chapter i

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan Zona Perdagangan bebas Asean yang di kenal dengan Asean

Free Trade Area ( AFTA) 2003 dan besarnya pasar yang demikian menjanjikan di

kawasan-kawasan Asia terutama Asia Tenggara telah mendorong terjadinya

penetrasi perusahaan Multinasional yang semakin meningkatkan intensitasnya

belakangan ini, terutama sejak dan dalam masa-masa pemulihan ekonomi.1

Dukungan dana yang kuat dan mulai jenuhnya pasar Eropa dan America menjadikan

mereka mengalihkan perhatian ke kawasan padat penduduknya di Asia dan negera-

negara dengan perekonomian yang terus tumbuh.

Indonesia sebagai salah satu negara di kawasan Asia dengan jumlah

penduduk terbesar, merupakan pangsa pasar yang berpotensial dan menjadi salah

satu pilihan bagi perusahaan-perusahaan global di bidang barang dan jasa untuk

mengembangkan usahannya. Hal ini menjadi suatu keadaan yang tidak dapat di

hindari karena perekonomian suatu negera dalam era globalisasi tidak hanya

menyangkut kegiatan usaha atau pasar di dalam negeri, melainkan sudah

menyangkut pasar di luar negeri. Kehidupan perekonomian sudah menyangkut

hubungan perekonomian dengan negera lain .

1 Bismar Nasution , Hukum Kegiatan Ekonomi , Books Terrace & Library ,Bandung , 2009

hlm. 21

1

Universitas Sumatera Utara

Kondisi perekonomian Indonesia yang pada periode 1996 – 1997 tumbuh

sekitar rata-rata 6 % pertahunnya telah mendorong tumbuhnya dan perkembangan

berbagai industri. Kondisi ini selanjutnya memacu pertumbuhan sektor usaha jasa

asuransi rata-rata mencapai 23,6 % setiap tahunnya.2

Kondisi perekonomian yang kemudian memburuk sejak tahun 1997 yang

berlanjut dengan krisis ekonomi, berdampak negative pada berbagai sektor usaha

yang selanjutnya berpengaruh pada pertumbuhan jasa keuangan. Namun bagi

industri jasa asuransi dampak negative tersebut tidak separah yang dialami industry

keuangan misal Perbankan.

Pertumbuhan industry jasa asuransi dari tahun ke tahun terus mengalami

kenaikan yang cukup signifikan yakni sekitar 30%, alasan paling utama dalam

memiliki asuransi jiwa adalah untuk memastikan bahwa keluarga yang ditinggalkan

akan aman secara financial jika terjadi kematian mendadak terhadap pencari

nafkah. Pertumbuhan pemegang polis asuransi jiwa tidak terlepas dari mulai

sadarnya masyarakat untuk memiliki polis asuransi jiwa sebagai salah satu alat

pemenuhan kebutuhan manusia akan jaminan financial.

Asuransi jiwa dapat memenuhi banyak kebutuhan perorang dan yang paling

dominan adalah kebutuhan akan : 3

1. Pengeluaran akhir ( Final Expenses )

2 Endro Priosamodro, Industri Asuransi Indonesia, Asing Datang Lokal Meradang Majalah

Pilar Bisnis , No.03 , 14 Februari 2001, hlm. 17. 3 Bahan Training , Ageng Basic Course (ABC) , PT. AIA Indonesia Medan , Tahun 2009 , hlm

3-4.


Berkaitan dengan semua pengeluaran yang timbul ketika seorang meninggal

dunia yang harus dibayarkan, misal pinjaman, angsuran rumah, mobil, biaya

rumah sakit ,

2. Tunjangan keluarga (Dependent’s support)

Pemenuhan kebutuhan financial ketika pencari nafkah utama meninggal.

3. Dana Pendidikan (Educational Fund)

Asuransi Jiwa dapat menyediakan pemenuhan kebutuhan dana untuk

Pendidikan masa depan anak.

4. Penghasilan Utama Pensium (Retirement Income)

Ketika seseorang memasuki masa pensiun pekerjaannya dan penghasilannya

mulai berkurang, maka akumulasi nilai tunai polis asuransi jiwa pada masa

habis kontrak dapat dipakai untuk keperluan hari tua.

Pasar Asuransi jiwa dan pelaku-pelaku bisnis bertaraf dunia sudah beroperasi

di Indonesia, bahkan beberapa di antaranya telah menempatkan posisi bisnisnya

sedemikian kuat dan melakukan penetrasi yang cukup jauh ke dalam pasar asuransi

jiwa Indonesia yang masih sangat potensial. Prudential, Manulife Indonesia, AIA

Indonesia, AIG, AXA Life, Allianz, Sequislife, Panin Insurance, Great Eastern,

adalah beberapa asuransi jiwa Indonesia yang telah di kenal oleh masyarakat.

Kehadiran Perusahaan-perusahaan asuransi jiwa asing di Indonesia melalui

pembentukan usaha patungan telah membawa pengaruh yang positif bagi

perkembangan industri jasa asuransi jiwa itu sendiri. Hal ini dikarenakan mereka


pada umumnya memiliki keunggulan baik di bidang permodalan , teknologi, jaringan

pemasaran maupun produk yang bervariasi.4

Asuransi kini telah beralih fungsinya, bukan saja sebagai lembaga penjamin

resiko, tetapi juga sebagai lembaga pengelolaan dana masyarakat. Masyarakat

sekarang cederungan lebih senang membeli polis asuransi yang ada unsur

tabungannnya, seperti halnya asuransi Dwi guna (Endowment) dengan produk

turunannya. Sebagai contoh dalam hal produk, semenjak sepuluh tahun terakhir

pasar asuransi jiwa di Indonesia di ramaikan dengan hadirnya produk baru yang

lazim disebut unit link, yaitu suatu produk asuransi yang di kombinasikan dengan

investasi. Di pasar asuransi Internasional produk ini sudah cukup lama berkembang ,

tetapi di Indonesia masih termasuk baru. Perusahaan asuransi yang memiliki andil

didalam upaya memperkenalkan produk Unit Link di Indonesia yang pertama yaitu

PT. Asuransi Prudential dan PT. Manulife, kemudian di ikuti dan disempurnakan

oleh perusahaan asuransi lainnya, bahkan lima tahun terakhir ini hampir semua

Perusahaan Asuransi semuanya menawarkan produk Investasi dalam Unit Link.

Unit Link , pada dasarnya memilik komposisi yang tidak jauh berbeda dengan

produk gabungan (Endowment) tradisional, hanya saja produk ini mengaitkan dengan

investasi dan bukan dengan tabungan. Dengan membeli polis Asuransi jiwa sebagai

proteksi, masyarakat sekaligus berinvestasi. Misalnya seorang yang memiliki dana

Rp.10 juta, sebagian untuk membayar premi polis asuransi, sebagaian di potong

untuk biaya admintrasi, Sisa dananya tersebut , oleh perusahaan asuransi di tanamkan

4 Bahan Training, Agent Basic Course (ABC) , AIA Indonesia, tahun 2009 , hlml. 28.


ke dalam instrument investasi sehingga polis memperoleh dua manfaat sekaligus ,

pertanggungan asuransi jiwa ( Proteksi ) dan hasil investasi (Return).

Pada Unit Link, dana investasinya di pisahkan dengan dana pertanggungan

untuk klaim tertanggung, dana klaim tertanggung dikelola oleh perusahaan asuransi,

sedangkan investasi di kelola oleh manajer investasi yang terpisah .

Krisis Finansial global yang terjadi pada pertengahan September 2008 dan

dimulai karena Subprime Mortgage di Amerika Serikat tersebut berdampak pada

kinerja industri asuransi jiwa di Indonesia selama tahun 2008 sampai 2009 tersebut,

tampaknya bukan hanya pada perusahaan asuransi jiwa patungan saja, namun juga

perusahaan asuransi nasional . Akibat krisis ini dimana harga saham jatuh tajam,

berdampak pada turunnya harga unit link, pernurunan harga unit hampir mencapai

60 %, akibatnya banyak dana nasabah yang hasil investasi tidak seperti yang

diharapkan, dan semua kerugian akibat penurunan harga unit link menjadi

tanggungan nasabah ( pemilik polis).5 Tentu kita akan bertanyaan bagaimana

perjanjian/kontrak unit link itu ? Seimbang dan adilkah perjanjian/kontrak tersebut ?

Kondisi perekonomian yang terpuruk tersebut, secara bertahap mengalami

perbaikan yang cukup baik dan juga harga unit link yang terus mengalami kenaikan.

Unit Link cepat berkembang di indonesia dan sangat diminati, dikarena unit

link dapat memberikan keuntungan antara lain :

Keuntungan Unit Link :

5 Media Asuransi Bisnis Peransuransian dan Keuangan “ Insurance Outlook 2010, Edisi 226

Nopember 2009 , hlm 18-19.


a. Memberikan dua jenis instrumen keuangan sekaligus yaitu instumen asuransi dan

investasi

b. Memberikan keuntungan investasi yang cukup menarik di banding asuransi

konvensional.

c. Pilihan investasi yang lebih beraneka ragam dan pembeli asuransi penentuan

resiko yang di inginkannya sendiri.

d. Dana investasi di kelola secara professional oleh manajer investasi

e. Sistem pencatatan lebih transparan.

Tujuan penerbitan unit link adalah memberikan daya tarik atau insentif

tambahan bagi pemegang polis asuransi jenis unit link. Selain menginvestasikan

dananya pada instrumen reksadana, pembeli unit link juga diberi fasilitas jaminan

proteksi. Asuransi jiwa jenis unit link ini berfungsi sebagai alat investasi karena

sebagian preminya dikelola di reksadana.6

PT. Asuransi AIA Indonesia (Asuransi Ikkar Abadi) berdiri tahun 1975

adalah perusahaan Joint Venture Pertama di Indonesia dengan America Internasional

Assurance. Co. Ltd perusahaan asuransi jiwa di Asia yang berkantor di Hong Kong

dan merupakan bagian dari America Internasional Group Inc (AIG).

PT. AIA Indonesia perusahaan asuransi yang sudah lebih dari 34 tahun berdiri

dan bergerak dalam bidang pengelolaan resiko berupakan perusahaan Join Future

dengan AIG, yang mulai tanggal 22 Oktober 2009, secara resmi perpisah dari AIA /

6 Sapto Rahardjo, Panduan Investasi Reksadana, (PT. Elex Media Komputindo Kelompok

Gramedia, Jakarta, 2004, hlm. 204.


AIG dan PT. Asuransi AIA Indonesia berubah nama menjadi PT. Avrist Assurance.

Sejalan dengan keluarnya dan perubahan nama tersebut PT.Avrist Assurance bermitra

dengan DEG (Deutsche Investition–und Entwicklungsgesellschaft) salah satu Insitusi

Keuangan terbesar Eropa yang memiliki rating AAA oleh S&P, Fitch ang Moody’s,

DEG sendiri telah bekerja sama dengan 1.500 perusahaan dan berinvestasi sekitar

4,7 miliar euro selama lima tahun terakhir, dan sebagai pemegang saham sebesar 23

%. Perubahan ini didasarkan atas Keputusan Direksi tertanggal 20 Oktober 2009,

yang dituangkan dalam akta Notaris Nomor 31, tertanggal 17 September 2009 yang

dibuat dihadapan Merryana Suryana, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh

persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-48179 AH. 01.02 Tahun 2009 tertanggal

7 Oktober 2009. PT Avrist Assurance berkedudukan di Jakarta, dan berkantor pusat

di Gedung Bank Panin Senayan lantai 2, 3, 7 dan 8 Jalan Jenderal Sudirman Jakarta

(10270). PT.Avrist Assurance didukung kekuatan financial yang kuat dengan total

Asset Rp. 7,4 Trilium dan tingkat Solvabilitas RBC ( Risk Based Capital ) 331 %.7

Rangkaian produk PT. Avrist Assurance Indonesia yang dipasarkan kepada

masyarakat antara lain adalah wealth protection, yang menyediakan perlindungan

komprehensif yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia, seperti

perlindungan terhadap penyakit, kecelakaan, penyakit kritis, termasuk perlindungan

ketika melakukan perjalanan, serta penyediaan dana darurat untuk kebutuhan rumah

7 Pernyataan Resmi Direksi PT. AIA Indonesia Atas Perubahan Nama PT. AIA Menjadi

PT. Avrist Assurance Indonesia tertanggal 20 Oktober 2009, hlml. 2.


tangga. Avrist juga menyediakan asuransi kredit terkemuka di Indonesia, yang

bertujuan melindungi para peminjam dan pemberi pinjaman jika si peminjam tidak

dapat memenuhi kewajiban untuk membayar akibat kematian atau cacat. Pelayanan

ini diperuntukkan terutama bagi jasa pegadaian, kartu kredit dan pinjaman pribadi.

Di samping rangkaian produk wealth protection seperti yang telah diuraikan di atas

ada juga rangkaian produk yang disebut dengan wealth accumulation, yang berfokus

pada perencanaan pendidikan, tabungan dan hari tua, warisan serta berbagai

kebutuhan terkait gaya hidup, program dana pensiun perusahaan, baik perorangan

maupun pesangon untuk karyawan. Produk wealth accumulation tersedia dalam

bentuk premi tunggal dan premi berkala melalui agency, Bancassurance, Employee

Benefits Divisions. Avrist juga memiliki lisensi syariah dan telah memasarkan produk

berbasis syariah, baik untuk nasabah individu maupun kelompok.8

Salah satu produk terbaru yang dipasarkan kepada masyarakat Indonesia

sekarang ini adalah produk berbasis investasi yaitu “Avrist Prime Invest” yang

bertujuan memberi perlindungan terhadap investasi perorangan melalui penguncian

harga, pada angka tertinggi saat jatuh tempo, sekaligus memberi perlindungan

melalui Fitur-High Water Mark (HWM). Jangka waktu berinvestasi adalah sepuluh

tahun, dengan premi sekaligus (tunggal) atau secara berkala selama tiga tahun. High

Water Mark (HWM) adalah nilai tertinggi yang pernah dicapai oleh portofolio Avrist

Link Primer Invest 001B pada waktu yang telah ditentukan selama periode investasi.

Terdapat 33 harga HWM yang tercatat pada 33 tanggal valuasi kuartalan selama

8 Brosur Avrist Assurance Indonesia Nomor EB-FL-ME. 02120902, hlm. 2.


sepuluh tahun. Terhitung sejak tanggal valuasi pertama. Harga HWM pada setiap

kuartal dijamin tidak akan lebih rendah daripada harga HWM kuartal sebelumnya.

Harga HWM berlaku untuk Avrist Link Prime Invest 001B dan dimaksudkan untuk

menentukan jumlah faedah jatuh tempo.9

Persyaratan yang ditentukan untuk dapat menjadi peserta asuransi unit link

Avrist Prime Invest adalah :10

1. Berusia satu bulan s/d 60 tahun (tertanggung) dan minimal 18 tahun (pemilik

polis)

2. Terlampirkan KTP/SIM/Paspor atau akta kelahiran untuk anak-anak.

3. Membayar premi berkala minimal Rp. 10.000.000 (sepuluh juta) rupiah per tahun

atau premi tunggal Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

4. Jumlah premi top-up minimal Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

5. Jangka waktu pembayaran untuk premi berkala 3 (tiga) tahun.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang tersebut di atas, maka yang menjadi

permasalahan dalam tulisan ini yang perlu mendapat kajian lebih lanjut adalah :

1. Bagaimana bentuk dan isi perjanjian Asuransi Avrist Prime Invest ?

2. Apakah pada perjanjian Polis Asuransi Avrist Prime Invest memuat asas-asas

keseimbangan dan keadilan dalam praktek pelaksanaannya ?

3. Bagaimana sistem pelaksanaan pembayaran klaim asuransi pada

asuransi Avrist Prime Invest ?

9 Brosur Avrist Assurance Indonesia Nomor OB-FL-P1 121009-01 hlm. 1

10 Ibid, hlm. 3


C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk dan isi perjanjian asuransi Avrist Prime Invest pada

PT. Avrist Assurance .

2. Untuk mengetahui apakah pada perjanjian asuransi Avrist Prime Invest

PT. Avrist Assurance memuat asas-asas keseimbangan dan keadilan pada praktek

pelaksanaannya.

3. Untuk mengetahui bagaimana sistem pelaksanaan pembayaran klaim asuransi

pada asuransi Avrist Prime Invest PT. Avrist Assurance dalam praktek

pelaksanaannya.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis

maupun secara praktis yaitu :

1. Secara teoritis, kegiatan penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa

sumbangsih pemikiran bagi perkembangan hukum asuransi khususnya mengenai

hukum perjanjian dan sistem pembayaran klaim asuransi Avrist Prime Invest

pada PT. Avrist Assurance.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para praktisi

maupun bagi pihak terkait mengenai hukum asuransi, perjanjian asuransi dengan

penerapan asas keseimbangan dan keadilan dan sistem pembayaran klaim

asuransi Avrist Prime Invest Study pada PT. Avrist Assurance.


E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang ada di lingkungan Universitas

Sumatera Utara, khususnya di lingkungan Pascasarjana Kenotaritan Universitas

Sumatera Utara menunjukkan bahwa penelitian dengan judul Penerapan Asas

Keseimbangan dan Keadilan Dalam Kontrak Polis Asuransi Avrist Prime Invest

Study di PT. Asuransi AIA Indonesia Medan (sekarang PT. Avrist Assurance)

belum ada yang membahasnya . Namun penelitian tentang Asuransi pernah

dilakukan oleh :

1. Zulhujjain Al-Adyan Rangkuti , Nim 077011076 , Mahasiswa Program Studi

Kenotariatan, Program Pasca Sarjana USU, Medan , dengan Judul Aspek

Hukum Perjanjian Dalam Penyelenggaraan Perusahaan Asuransi Takaful.

2. Robi Ferdinand Hutagalung, Nim 02701154, Mahasiswa Program Studi

Kenotariatan, Program Pasca Sarjana USU, Medan , dengan judul Pembelian

Polis Asuransi Jiwa Berdasarkan Kesehatan Perusahaan Asuransi.

3. Donna Francy , Nim. 057011021, Mahasiswa Program Studi Kenotariatan,

Program Pasca Sarjana USU, Medan , dengan Judul Analisis Yuridis Terhadap

Klausula Wajib Asuransi Jiwa Dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah ( KPR)

di kota Medan.

Apabila dihadapkan dengan judul penelitian sebelumnya maka judul yang di

teliti adalah berbeda olek karenanya tesis ini dapat dipertanggungjawabkan

keasliannya.


F. Kerangka Teori dan Konsepsi

1. Kerangka Teori

Teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik

atau proses tertentu terjadi. Suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada

fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidak benarannya.11

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan/petunjuk

dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati.12

Kerangka teori adalah

kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus atau

permasalahan (problem) yang menjadi bahan perbandingan, perjanjian teoritis, bagi

peneliti kajian hukum terhadap Penerapan Asas-asas Keseimbangan Dan Keadilan

Dalam Kontrak Polis Asuransi Avrist Prime Invest di PT. Avrist Assurance.13

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori keseimbangan dan

keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles, dimana ia menyatakan bahwa hukum

harus diluruskan penegakannya sehingga memberi keseimbangan yang adil terhadap

orang-orang yang mencari keadilan. Dalam teori keseimbangan semua orang

mempunyai kedudukan yang sama dan diperlakukan seimbang dihadapan hukum.14

Dalam transaksi Hukum ( Perjanjian) , tata hukum memberikan wewenang

khusus kepada para pihak untuk mengatur hubungan-hubungan tertentu secara

hukum, ini adalah suatu tindakan pembentukan hukum, karena transaksi hukum

melahirkan kewajiban-kewajiban hukum dan hak-hak hukum dari para pihak yang

11

JJJ. M. Wuisman, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Jilid I, Penyunting. M. Hisyam, UI Press,

Jakarta, 1996, hlm. 203. 12

Lexy J. Moelong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993,

hlm 35. 13

M. Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 80. 14

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm. 15.


mengadakan transaksi tersebut, sebagai mana yang di maksudkan dalam pasal 1338

KUHPerdata, yaitu semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-

Undang bagi mereka yang membuatnya.

Sistem hukum perjanjian dibangun berdasarkan asas-asas hukum yang terpadu

di atas mana dibangun tertib hukum. Pandangan ini menunjukkan arti sistem hukum

dari segi substantif, asas hukum perjanjian adalah suatu pikiran mendasar tentang

kebenaran (waar heid truth) untuk menopang norma hukum dan menjadi elemen

yuridis dari suatu sistem hukum perjanjian.15

Penelitian ini berusaha untuk memahami obyek penelitian hukum sebagai kaidah

hukum atau sebagai isi kaidah hukum yang tentunya dalam peraturan-peraturan

yang terkait dengan masalah Penerapan Azas Keseimbangan Dan Keadilan

Dalam Kontrak ( Perjanjian )Polis Asuransi Prime Invest.

Asuransi atau pertanggungan adalah suatu jenis perjanjian. Hal ini secara tegas

dinyatakan dalam Undang-Undang Usaha Perasuransian No. 2 Thn 1992, BAB I

Pasal 1 yang mendefenisikan asuransi sebagai suatu Perjanjian antara dua pihak

atau lebih, dengan mana pihak tertanggung, dengan menerima premi asuransi,

untuk memberikan pengantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan,

atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum

kepada pihak ketiga yang mungkin akan di derita tertanggung, yang timbul dari

suatu peristiwa yang tidak pasti atau memberikan suatu pembayaran atas

meninggalnya atau hidupnya seseorang yang di pertanggungkan. 16

Asuransi atau pertanggungan menurut KUHD adalah suatu perjanjian dengan

mana seorang penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima

suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian,

kerusakan atau kehilangan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang

mungkin akan di deritanya karena suatu peristiwa tak tentu . 17

Dalam asuransi terkandung 4 (empat ) Unsur yakni :

1. Pihak tertanggung ( Insured) yang berjanji akan memberikan premi kepada

pihak penanggung, secara sekaligus atau cicilan.

15

Mariam Darus Badrulzaman, Hukum Benda Nasional, Alumni, Bandung, 1990, hlm. 15. 16

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian. 17

Defenisi Asuransi Menurut Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ( KUHD).


2. Pihak Penanggung yang berjanji kan membayarkan sejumlah uang (santunan)

kepada pihak tertanggung apabila terjadi sesuatu mengandung unsur tak

tertentu.

3. Suatu peristiwa ( Acciden) yang tak tertentu ( tidak di ketahui sebelumnya)

4. Kepentingan ( interest) yang mungkin akan mengalami kerugian karena

peristiwa yang tak tertentu.

Asuransi adalah suatu alat untuk mengurangi risiko yang melekat pada

perekonomian, dengan cara mengabungkan sejumlah unit-unit yang terkena risiko

yang sama, dalam jumlah yang besar, agar probabilitas kerugiannya dapat di

ramalkan dan bila kerugian terjadi akan di bagi secara Proposional oleh semua

pihak yang bergabung

Fungsi asuransi adalah :

1. Transfer Resiko

Dengan membayar premi yang relative kecil, seseorang atau perusahaan dapat

memindahkan ketidakpastian atas hidup atau harta bendanya ( Resiko ) ke

perusahaan asuransi.

2. Kumpulan Dana

Premi yang diterima kemudian di himpun oleh perusahaan asuransi sebagai

dana untuk membayar risiko yang terjadi

Dalam Pasal 308 KUHD, diatur mengenai asuransi jiwa, yang dipertanggungkan

dalam asuransi ini adalah jiwa seseorang, yang dipertanggungkan untuk

keperluan seseorang yang berkepentingan, baik untuk suatu waktu yang

diperjanjikan atau untuk seumur hidup penanggung.18

Asuransi jiwa adalah suatu perlimpahan resiko (risk shifting) atas kerugian

keuangan (financial loss) oleh tertanggung kepada penanggung.19

Jadi dalam

asuransi jiwa risiko yang dilimpahkan adalah resiko kerugian keuangan sebagai

akibat hilangnya jiwa atau ketidak mampuan seseorang bukan resiko hilangnya

jiwa seseorang.

18

Agus Prawoto, Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi, Guide Line untuk

membeli Polis Asuransi yang Tepat dari Perusahaan Asuransi yang Benar, Yogyakarta : BPEE, 1995

hlm. 69. 19

Modul Training . ABC Avrist Medan, 2009


Salah satu upaya dapat dilakukan untuk mengurangi risiko adalah dengan

mengalihkan risiko pada pihak lain (Perusahaan Asuransi / Penanggung). Hal di

maksud untuk memberikan perlindungan akan rasa aman kepada masyarakat yaitu

dengan mengadakan perjanjian pelimpahan risiko dengan pihak lain yang disebut

perjanjian / kontrak asuransi.

Perjanjian / kontrak asuransi merupakan perjanjian Aletoir . Aletoir adalah bahwa

prestasi dari penanggung untuk memberikan ganti rugi atau sejumlah uang kepada

tertanggung diganti kepada suatu peristiwa yang belum pasti terjadi . Disamping

itu juga perjanjian / kontrak asuransi merupakan perjanjian sepihak, artinya

bahwa perjanjian dimaksud menunjukkan bahwa hanya satu pihak saja yang

member janji yaitu Pihak penanggung. Dimana penanggung memberikan janji

akan menganti kerugian , apabila tertanggung sudah membayar premi dan polis

sudah berjalan, sebaliknya tertanggung tidak menjanjikan sesuatu apapun.

Pengertian perjanjian, juga dalam pasal 1313 KUH Perdata yaitu suatu perbuatan

dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau

lebih. Agar suatu perjanjian dapat dinyatakan sah perjanjian tersebut harus

memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata yaitu :

a. Kesepakatan para pihak

b. Kecakapan para pihak

c. Adanya suatu hak tertentu

d. Atas dasar sebab yang halal.

Sebagai suatu perjanjian , asuransi harus tunduk pada ketentuan buku III KUH

Perdata tentang perikatan. Landasan Hukum dari pernyataan tersebut adalah pasal

1 KUHD dan sesuai dengan pasal 1774 KUH Perdata yang mengatakan bahwa

perihal asuransi akan di atur dalam KUHD, materi dan syarat-syarat perjanjian

asuransi di secara khusus dalam Buku I Bab 9 dan 10 mengatur Asuransi

kebakaran, pertanian dan asuransi jiwa dan Buku II Bab 9 dan 10.

Dengan demikian pengaturan perjanjian asuransi dalam KUHD merupakan hukum

yang bersifat khusus (lex specialis) Dalam ilmu hukum dianut suatu asas bahwa

hukum yang bersifat khusus mengenyampingkan hukum yang bersifat umum (lex

specialis deroget lex generalis). Syarat yang diatur dalam KUHD adalah

kewajiban pemberitahuan yang diatur dalam Pasal 251 KUHD.

Pasal 251 KUHD menyatakan bahwa setiap keterangan yang keliru atau tidak

benar, ataupun setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh si

tertanggung, betapapun itikad baik ada padanya, yang demikian sifatnya, sehingga

seandainya si penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian

itu tidak akan ditutup atau tidak ditutup dengan syarat-syarat yang sama

mengakibatkan batalnya pertanggungan.


Kesepakatan (konsensus) dalam suatu perjanjian asuransi adalah merupakan

kesepakatan antara tertanggung dengan penanggung yang mengadakan perjanjian

yang meliputi :20

1. Benda yang menjadi objek asuransi.

2. Pengalihan resiko dan pembayaran premi.

3. Evenemen dan ganti kerugian.

4. Syarat-syarat khusus asuransi.

5. Dibuat secara tertulis yang disebut polis.

Pengadaan perjanjian antara tertanggung dan penanggung dapat dilakukan

secara langsung atau secara tidak langsung. Dilakukan secara langsung artinya kedua

belah pihak menjadikan perjanjian asuransi tanpa melalui perantara. Dilakukan secara

tidak langsung artinya kedua belah pihak mengadakan perjanjian asuransi melalui

jasa perantara.21

Penggunaan jasa perantara memang dibolehkan menurut undang-

undang. Dalam Pasal 260 KUHD ditentukan apabila asuransi dilakukan dengan

perantaraan seorang makelar, maka polis yang sudah ditandatangani harus diserahkan

dalam waktu 8 (delapan) hari setelah perjanjian dibuat. Dalam Pasal 5 huruf (a)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, ditentukan perusahaan pialang asuransi dapat

menyelenggarakan usaha dengan bertindak mewakili tertanggung dalam rangka

transaksi yang berkaitan dengan perjanjian asuransi. Perantara dalam KUHD disebut

20

Abdul Kadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006,

hlm 49. 21

Gemala Dewi, Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di

Indonesia, Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm. 36.


dengan makelar. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 disebut dengan istilah

pialang. Kesepakatan antara tertanggung dan penanggung dibuat secara bebas, artinya

tidak berada dibawah pengaruh, tekanan atau paksaan pihak tertentu. Kedua belah

pihak sepakat menentukan syarat-syarat perjanjian asuransi sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 1992 ditentukan bahwa penutupan asuransi atas objek

asuransi harus didasarkan kepada kebebasan memilih penanggung kecuali bagi

program asuransi sosial. Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi hak

tertanggung agar dapat secara bebas memilih perusahaan asuransi sebagai

penanggungnya.22

Hal ini dipandang perlu mengingat tertanggung adalah pihak yang

paling berkepentingan atas objek yang diasuransikan.

Menurut Herlien Budiono pegertian Asas keseimbangan dan keadilan adalah

suatu asas hukum yang memberikan perlindungan kepada tertanggung dan

penanggung secara seimbang dan adil dalam suatu perjanjian / kontrak.23

Keseimbangan dimaknakan dalam bahasa sehari-hari, kata seimbang

(evenwicht) menunjuk pada pengertian suatu” Keadaan pembagian beban di kedua

sisi berada dalam keadaan seimbang. Dalam Konteks studi Keseimbangan diartikan

22

Syahir M. Sula, Asuransi Syariah, Konsep dan Sistem Operasional, Gema Insan, Jakarta,

2004, hlm. 48. 23

Herlina Budiono, Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia , Hukum

Perjanjian berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia, Alih Bahasa Tristam P. Moeliono, Citra Bakti

Bandung , 2006.


sebagai “keadaan hening atau keselarasan karena dari perbagai gaya yang bekerja

tidak satu pun mendominasi yang lainnya.24

Keseimbangan juga merupakan salah satu landasan kontrak. Secara umum

keseimbangan ini memberikan makna sebagai keseimbangan posisi antara para pihak

yang berkontrak. Oleh karena itu dalam hal tidak terjadinya keseimbangan atau

adanya pihak yang di rugikan, pihak yang di rugikan merasakan tidak adanya

keadilan, posisi yang demikian menimbulkan gangguan isi kontrak sehingga

diperlukan intevensi otoritas tertentu (Pemerintah).

Tiga Aspek dari perjanjian yang berfungsi sebagai penguji dalam rangka

menetapkan akibat-akibat yang muncul apabila terjadi ketidak seimbangan yaitu :25

1. Perbuatan para pihak

2. Isi dari kontak

3. Pelaksanaan kontrak

Perjanjian dapat dikatakan juga sebagai pertukaran prestasi, untuk

menentukan apakah pertukaran prestasi terjadi adil atau tidak menurut Nieuwenhuis

“Keadilan sebagai kategori formal yang mensyaratkan perlakuaan sama terhadap

kasus serupa harus di lengkapi dengan bantuan kriterium materiil yang pada

gilirannya berfungsi sebagai landasan pola atau tata nilai yang berlaku”. Keadilan

24

Herlien Budiono , Asas Keseimbngan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia , Hukum

Perjanjian berlandaskan AsasAsas Wigati Indonesia, alih bahasa Tristam P. Moeliono , Citra

Aditya bakti , bandung 2006. Hlm. 304 25

Herlien Budiono , Op Cit , hlm 335-338


tidaklah semata-mata bersifat formal. Keadilan berlandaskan pada suatu tata nilai,

tertib normative tertentu, yang dipilih oleh dan berlaku di dalam masyarakat tertentu.

Menurut John Rawls, bahwa mengingat tidak adanya kriterium untuk menguji

tingkat keadilan dari prestasi yang ditukarkan, satu strategi yang dapat digunakan “ to

set up a fair procedure so that any principles agreed to will be just “ Kreterium mana

dapat di cari dalam prosedur berdasarkan kriterium tersebut ditetapkan.26

Konsekuensinya ialah bahwa jika prosedur tersebut berbentuk suatu perjanjian,

dengan atau melalui cara tersebut prestasi yang ditetapkan dapat dikatakan adil

karena prestasi tersebut telah disepakati oleh para pihak. Hal tersebut menjadi adil

bukan hanya karena telah di sepakati, melainkan juga karena asas keseimbangan

yang berlaku dan mengikat semua pihak dalam perjanjian, karena dengan ada

jaminan keseimbangan merupakan cara terjadinya perjanjian diantara para pihak.

2. Konsepsi

Konsepsi adalah salah satu bagian terpenting dari teori. Konsepsi

diterjemahkan sebagai usaha membawa sesuatu dari abstrak menjadi suatu yang

konkrit, yang disebut dengan definisi operasional.27

Pentingnya definisi operasional

adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (dubius)

dari suatu istilah yang dipakai. Oleh karena itu untuk menjawab permasalahan dalam

26

Herlien Budiono , Op Cit , hlm. 346-347 27

Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dari Perlindungan yang Seimbang Bagi

para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bak di Indonesia, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993,

hlm. 10.


penelitian ini harus didefinisikan beberapa konsep dasar, agar secara operasional

diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan yakni :

1. Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan

mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima

premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena

kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung

jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang

timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu

pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang

dipertanggungkan.28

2. Polis Asuransi adalah polis atau perjanjian asuransi, atau dengan nama apapun,

serta dokumen lain yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan

dengan perjanjian asuransi, termasuk tanda bukti kepesertaan asuransi bagi

pertanggungan kumpulan, antara pihak penanggung dan pihak pemegang polis

atau tertanggung.29

3. Avrist Prime Invest adalah salah satu produk investasi Unit Link dengan imbal

hasil jatuh tempo dijamin pada harga HWM tertinggi yang dipasarkan oleh

PT. Avrist Assurance kepada masyarakat Indonesia.30

28

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian. 29

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 422/KM.06/2003. 30

Bahan Training, Produk Avrist prime Invest, PT. Avrist Assurance, Okt 2009.


4. Asas keseimbangan dan keadilan adalah suatu asas hukum yang memberikan

perlindungan kepada tertanggung dan penanggung secara seimbang dan adil

dalam suatu perjanjian asuransi.31

5. Pembayaran klaim adalah kewajiban perusahaan asuransi untuk membayar

sejumlah uang pertanggungan akibat terjadinya klaim.32

6. Pembayaran premi adalah cara pembayaran premi asuransi yang dapat dibayar

secara berkala maupun tunggal (sekaligus). Premi yang dibayar kepada

perusahaan asuransi jiwa akan di pisahkan sesuai peruntukannya berapa persen

yang di perhitungkan sebagai premi untuk proteksi asuransi jiwa dan berapa

persen untuk alokasi investasi. 33

7. Uang pertanggungan adalah sejumlah uang yang tercantum dalam polis yang

pembayarannya dikaitkan dengan hidup matinya tertanggung.34

8. Unik Link adalah suatu produk asuransi jiwa pengembangan dari dwiguna

(endowment) yang mengabungkan unsur perlindungan ( proteksi) dan investasi.35

9. Mekanisme Kerja unit link Premi akan dipisahkan berapa persen untuk premi

proteksi jiwa dan berapa persen dialokasi investasi . Hasil Investasi akan di

31

Herlina Budiono, Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia , Hukum

Perjanjian berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia, Alih Bahasa Tristam P. Moeliono, Citra Bakti

Bandung , 2006. 32

Polis Avrist Prime Invest, PT. Avrist Assurance. 33

Polis Avrist Prime Invest, PT. Avrist Assurance. 34

Polis Avrist Prime Invest, PT. Avrist Assurance 35

Freddy Pieloor, CFP, Jangan Beli Unit Link bila Anda tidak Paham Benar, PT. Elex

Media Komputindo , Kelompok Kompas Gramedia – Jakarta.


berikan pada saat polis tersebut jatuh tempo ( nasabah menerima akumulasi

premi yang dibayar sekaligus akumulasi hasil investasi ).36

10. RBC ( Risk Based Capital ) Kekuatan keuangan yang di miliki perusahaan di

banding dengan kewajiban-kewajiban perusahaan .37

11. High Water Mark adalah Harga tertinggi dari semua harga beli fund Avrist Prime

Invest 001 B untuk 33 ( Tiga puluh tiga) tanggal perhitungan High Water Mark.38

12. Aletoir adalah bahwa prestasi dari penanggung untuk memberikan ganti rugi atau

sejumlah uang kepada tertanggung diganti kepada peristiwa yang belum pasti

terjadi. 39

Kewenangan pihak tertanggung dan penanggung melakukan perbuatan

hukum yang diakui oleh undang-undang. Kewenangan berbuat tersebut ada yang

bersifat subjektif dan ada yang bersifat objektif. Kewenangan subjektif artinya kedua

pihak sudah dewasa, sehat ingatan, tidak berada di bawah perwalian (trusteeship),

atau pemegang kuasa yang sah. Kewenangan objektif artinya tertanggung mempunyai

hubungan yang sah dengan benda objek asuransi karena benda tersebut adalah

kekayaan miliknya sendiri. Penanggung adalah pihak yang sah mewakili Perusahaan

Asuransi berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan. Apabila asuransi yang diadakan

itu untuk kepentingan pihak ketiga, maka tertanggu ng yang mengadakan asuransi

itu mendapat kuasa atau pembenaran dari pihak ketiga yang bersangkutan.

Kewenangan pihak tertanggung dan penanggung tersebut tidak hanya dalam

rangka mengadakan perjanjian asuransi, tetapi juga dalam hubungan internal

di lingkungan perusahaan asuransi bagi penanggung dan hubungan dengan pihak

ketiga bagi tertanggung, misalnya jual beli objek asuransi, asuransi untuk

kepentingan pihak ketiga. Dalam hubungan dengan perkara asuransi di muka

pengadilan, pihak tertanggung dan penanggung adalah berwenang untuk bertindak

mewakili kepentingan pribadinya atau kepentingan perusahaan asuransi.

36

Freddy Pieloor, CFP, Jangan Beli Unit Link bila Anda tidak Paham Benar, PT. Elex

Media Komputindo , Kelompok Kompas Gramedia – Jakarta 37

Profil Perusahaan PT.Avrist Assurance. 38

Polis Avrist prime Invest “ Pegertian Dasar “. 39

Gunonto , Asuransi kebakaran di Indonesia , Jakarta : Tirta Pustaka, 1994.


Objek tertentu dalam perjanjian asuransi adalah objek yang diasuransikan,

dapat berupa harta kekayaan dan kepentingan yang melekat pada harta kekayaan,

dapat pula berupa jiwa atau raga manusia. Objek tertentu berupa harta kekayaan dan

kepentingan yang melekat pada harta kekayaan terdapat pada perjanjian asuransi

kerugian. Objek tertentu berupa jiwa atau raga manusia terdapat pada perjanjian

asuransi jiwa. Pengertian objek tertentu adalah bahwa identitas objek asuransi

tersebut harus jelas dan pasti. Apabila berupa harta kekayaan, harta kekayaan apa,

berapa jumlah dan ukurannya, dimana letaknya, apa mereknya, buatan mana, berapa

nilainya dan sebagainya. Apabila berupa jiwa atau raga, atas nama siapa, berapa

umurnya, apa hubungan keluarganya, dimana alamatnya, dan sebagainya.

Karena yang mengasuransikan objek itu adalah tertanggung, maka dia harus

mempunyai hubungan langsung atau tidak langsung dengan objek asuransi itu.

Dikatakan ada hubungan langsung apabila tertanggung memiliki sendiri harta

kekayaan, jiwa atau raga yang menjadi objek asuransi. Dikatakan ada hubungan tidak

langsung apabila tertanggung hanya mempunyai kepentingan atas objek asuransi.

Tertanggung harus dapat membuktikan bahwa dia adalah benar sebagai pemilik atau

mempunyai kepentingan atas objek asuransi.

Apabila tertanggung tidak dapat membuktikannya, maka akan timbul

anggapan bahwa tertanggung tidak mempunyai kepentingan apa-apa, hal mana

mengakibatkan asuransi batal (null and void). Undang-undang tidak akan

membenarkan, tidak akan mengakui orang yang mengadakan asuransi, tetapi tidak

mempunyai kepentingan (interest). Walaupun orang yang mengadakan asuransi itu

tidak mempunyai hubungan langsung dengan objek asuransi, dia harus menyebutkan

untuk kepentingan siapa asuransi itu diadakan. Jika tidak demikian, maka asuransi itu

dianggap tidak ada.

Menurut ketentuan Pasal 599 KUHD, dianggap tidak mempunyai kepentingan

adalah orang yang mengasuransikan benda yang oleh undang-undang dilarang

diperdagangkan dan kapal yang mengangkut barang yang dilarang tersebut. Apabila

diasuransikan juga, maka asuransi tersebut batal.

Kausa yang halal maksudnya adalah isi perjanjian asuransi itu tidak dilarang

undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan

dengan kesusilaan. Contoh asuransi yang berkausa tidak halal adalah

mengasuransikan benda yang dilarang undang-undang untuk diperdagangkan,

mengasuransikan benda, tetapi tertanggung tidak mempunyai kepentingan, jadi hanya

spekulasi yang sama dengan perjudian. Asuransi bukan perjudian dan pertaruhan.

Berdasarkan kausa yang halal itu, tujuan yang hendak dicapai oleh

tertanggung dan penanggung adalah beralihnya risiko atas objek asuransi yang

diimbangi dengan pembayaran premi. Jadi, kedua belah pihak berprestasi,

tertanggung membayar premi, penanggung menerima peralihan risiko atas objek


asuransi. Jika premi dibayar, maka risiko beralih. Jika premi tidak dibayar, risiko

tidak beralih.

Salah satu teori ilmu hukum yang dikenal dalam hukum asuransi adalah

teori objektivitas. Menurut teori ini, setiap asuransi harus mempunyai objek tertentu.

Objek tertentu artinya jenis, identitas, dan sifat yang dimiliki objek tersebut harus

jelas dan pasti. Jenis, identitas, dan sifat objek asuransi wajib diberitahukan oleh

tertanggung kepada penanggung, tidak boleh ada yang disembunyikan. Sifat objek

asuransi mungkin dapat menjadi sebab timbulnya kerugian. Berdasarkan

pemberitahuan itu penanggung dapat mempertimbangkan apakah dia akan menerima

pengalihan risiko dari tertanggung atau tidak.

Pada kenyataannya penerapan teori objektivitas diikuti oleh pembuat undang-

undang sebagaimana diatur dalam KUHD. Tertanggung wajib memberitahukan

dengan jujur dan jelas kepada tertanggung mengenai sifat objek asuransi.

Tertanggung yang tidak jujur diancam dengan sanksi kebatalan terhadap asuransi

yang diadakannya dengan penanggung. Kepastian hukum perjanjian asuransi

tergantung pada perjanjian tertulis dalam bentuk polis yang memuat jenis, identitas,

dan sifat yang jelas dan lengkap mengenai objek asuransi, termasuk juga syarat

khusus (policy clausule) cara mengatasi kemungkinan adanya cacat tersembunyi pada

benda objek asuransi.

F. Metode Penelitian

Sebagai suatu penelitian ilmiah, maka rangkaian kegiatan penelitian diawali

dengan pengumpulan data hingga analisis data dilakukan dengan memperhatikan

kaidah-kaidah penelitian sebagai berikut :

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan

untuk mendeskripsikan atau menggambarkan dan menganalisis data yang diperoleh

secara sistematis, faktual dan akurat tentang pelaksanaan pembayaran Klaim (Studi

pada Avrist Assurance di Medan).

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis sosiologis yakni

suatu kajian disamping dengan menekankan pada aspek hukum (Peraturan


Perundang-undangan), yang berkenaan dengan masalah yang ada, dibandingkan

dengan prakteknya dilapangan dengan cara wawancara.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di PT. Avrist Assurance Medan. Adapun pertimbangan

dipilihnya lokasi penelitian ini karena data yang dibutuhkan lengkap sehingga

dapat menjawab segala apa yang diteliti dari nara sumber yang ada khususnya

mengenai pelaksanaan pembayaran klaim, dan juga penelitian dianggap lebih

dekat sehingga proses penelitian lebih cepat dilakukan.

4. Teknis Pengumpulan Data

Untuk mendapat data yang akurat dan relevan, baik berupa pengetahuan ilmiah,

maupun tentang suatu fakta atau gagasan, maka pengumpulan data dilakukan

dengan cara sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan (library research) yaitu menghimpun data dengan melakukan

penelahan bahan kepustakaan baik berupa dokumen-dokumen, maupun peraturan

perundang-undangan, yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran klaim

Avrist Assurance.

b. Studi Lapangan (field research) yaitu untuk melakukan wawancara dengan staff

asuransi tersebut juga sebagian nasabah atau pemegang polisnya.

5. Bahan Penelitian

a. Bahan hukum primer, bahan hukum yang mengikat, berasal dari peraturan

perundang-undangan seperti : Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2

Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen .


b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum

primer, seperti : hasil-hasil penelitian, karya dari kalangan hukum dan

sebagainya.

c. Bahan Tertier (penunjang) di luar bidang hukum seperti kamus, insklopedia,

majalah koran, makalah, dan sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan.

6. Analisa Data

Semua data yang diperoleh dari bahan pustaka serta data yang diperoleh

dilapangan dianalisa secara kualitatif.


chapter i

Documents