2

Chandra Purna Irawan.,SH., M.H.

KAJIAN HUKUM INTERNASIONAL

CLEANSING OF

MUSLIM IDENTITY

TERKAIT DUGAAN KUAT PEMBERSIHAN IDENTITAS MUSLIM UIGHURS/XINJIANG,CHINA.

ISBN 978-602-5948-02-2

PEMUDA INDONESIA BANGKIT

3

PERPUSTAKAAN NASIONAL RI: KATALOG DALAM

TERBITAN (KDT)

Purna Irawan, Chandra.

Cleansing Of Muslim Identity/ Chandra Purna Irawan.;

penyunting, Chen.—Jakarta : Pemuda Indonesia Bangit,

2019.

...., .... hlm. ; ... cm.

ISBN: 978-602-5948-02-2

1. Hukum I. Judul II. Kusuma, Chen

III.Penyunting

(1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak

mengumumkan atau memperbanyak sesuatu ciptaan atau

memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara

paling lama 7 (tujuh) tahun penjara dan/atau denda paling

banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan,

memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum

suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan

4

pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara dan/atau denda

paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

UU RI No.7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta

Judul Asli :

KAJIAN HUKUM INTERNASIONAL “CLEANSING OF

MUSLIM IDENTITY”

Penulis :

Chandra Purna Irawan.,S.H.,M.H.

Penyunting - Perwajahan isi - Desain Sampul; CHEN

Penerbit :

Pemuda Indonesia Bangkit

Bogor 2019

Dilarang memperbanyak isi buku ini tanpa seizing tertulis

dari penerbit

All Rights Reserved

5

Pengantar Penerbit

Segala puji bagi Allah, Rabb yang telah menciptakan

semua kenikmatan dan keindahan di alam semesta ini.

Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada

kekasih dan panutan kehidupan kita, Rasulullah Muhammad

saw.. Atas jasa beliau, segala berita langit di dalam Al-Qur`an

telah sampai kepada kita. Beliau adalah rahmat bagi alam

raya ini, penutup semua nabi dan rasul, dan pembawa

risalah yang komprehensip dan paripurna.

Buku ini kami sajikan kepada khalayak pembaca. Dari

hasil kajian ini, kita akan sama-sama menemukan mutiara

hikmah yang belum pernah kita temukan. Hikmah yang

dapat kita raih adalah modal yang dapat kita jadikan bekal

untuk kita menapak dalam garis kehidupan yang akan kita

jalani.

Bogor, Januari 2019

Penerbit

6

Pengantar Penulis

Buku yang saya tulis ini adalah catatan dari surat yang

saya kirim kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB/UN),

International Criminal Court (ICC), ASEAN dan OKI. Didalam

buku, saya menyampaikan pendapat bahwa apa yang terjadi

di Uyghur adalah kejahatan internasional dengan nama

Kejahatan Terhadap Kemanusiaan.

Buku ini akan membahas terkait dugaan kuat kejahatan

kemanusian terhadap muslim uyghur”

Selamat Membaca…!

Bogor, Januari 2019

Penulis :

Chandra Purna Irawan.,S.H.,M.H.

7

Daftar Isi

Pengantar Penerbit - 5

Pengantar Penulis – 6

Daftar Isi – 7

Kajian Hukum Internasional; KEJAHATAN

KEMANUSIAAN DI UYGHUR/XINJIANG, CHINA – 8

Versi Bahasa Inggris - 31

Profil Penulis-45

8

Kajian Hukum Internasional

KEJAHATAN KEMANUSIAAN DI UYGHUR/XINJIANG, CHINA.

Buku yang saya tulis ini adalah catatan dari surat

yang saya kirim kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa

(PBB/UN), International Criminal Court (ICC), ASEAN dan

OKI. Didalam buku, saya menyampaikan pendapat bahwa

apa yang terjadi di Uyghur adalah kejahatan internasional

dengan nama Kejahatan Terhadap Kemanusiaan.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Statuta Roma (The

Rome Statute of the International Criminal Court ) “Kejahatan

9

terhadap kemanusiaan” berarti salah satu dari perbuatan

berikut ini apabila dilakukan sebagai bagian dari serangan

meluas atau sistematik yang ditujukan kepada suatu

kelompok penduduk sipil, dengan mengetahui adanya

tindakan berikut ini:

(a) Pembunuhan;

(b) Pemusnahan;

(c) Perbudakan;

(d) Deportasi atau pemindahan paksa penduduk;

(e) Pemenjaraan atau perampasan berat atas

kebebasan fisik dengan melanggar aturan-aturan

dasar hukum internasional;

(f) Penyiksaan;

(g) Perkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan

prostitusi, penghamilan paksa, pemaksaan

sterilisasi, atau suatu bentuk kekerasan seksual

lain yang cukup berat;

(h) Penganiayaan terhadap suatu kelompok yang

dapat diidentifikasi atau kolektivitas atas dasar

politik, ras, nasional, etnis, budaya, agama, gender

sebagai didefinisikan dalam ayat 3, atau atas

10

dasar lain yang secara universal diakui sebagai

tidak diizinkan berdasarkan hukum internasional,

yang berhubungan dengan setiap perbuatan yang

dimaksud dalam ayat ini atau setiap kejahatan

yang berada dalam jurisdiksi Mahkamah;

(i) Penghilangan paksa;

(j) Kejahatan apartheid;

(k) Perbuatan tak manusiawi lain dengan sifat sama

yang secara sengaja menyebabkan penderitaan

berat, atau luka serius terhadap badan atau

mental atau kesehatan fisik.

Ketentuan tersebut kemudian dijelaskan lebih lanjut

pada Pasal 7 ayat (2) Statuta Roma (The Rome Statute of the

International Criminal Court );

(a) Serangan yang terdiri dari tindakan sebagaimana

disebutkan dalam ayat (1) terhadap penduduk sipil

yang berkaitan dengan atau merupakan tindak lanjut

dari kebijakan negara atau organisasi untuk

melakukan penyerangan tersebut;

11

(b) Pemusnahan diartikan sebagai tindakan yang

termasuk di antaranya penerapan kondisi tertentu

yang mengancam kehidupan secara sengaja, antara

lain menghambat akses terhadap makanan dan obat-

obatan, yang diperkirakan dapat menghancurkan

sebagian penduduk;

(c) Perbudakan diartikan sebagai segala bentuk

pelaksanaan hak milik terhadap objek yang berupa

orang, termasuk tindakan mengangkut objek

tersebut, khususnya perempuan dan anak-anak;

(d) Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa

diartikan sebagai tindakan merelokasi penduduk

melalui pengusiran atau cara kekerasan lainnya dari

tempat dimana penduduk tersebut secara sah

berada, tanpa dasar yang dibenarkan menurut

hukum internasional;

(e) Penyiksaan diartikan tindakan secara sengaja untuk

memberikan rasa sakit atau penderitaan, baik fisik

maupun mental, orang-orang yang ditahan di bawah

kekuasaan pelaku. Kecuali itu, bahwa penyiksaan

tersebut tidak termasuk rasa sakit atau penderitaan

12

yang hanya muncul secara inheren atau insidental

dari pengenaan sanksi yang sah;

(f) Penghamilan paksa berarti penyekapan secara tidak

sah seorang perempuan yang dibuat hamil secara

paksa, dengan maksud memengaruhi komposisi etnis

suatu populasi atau merupakan pelanggaran berat

lainnya terhadap hukum internasional. Definisi ini

tidak dapat ditafsirkan mempengaruhi hukum

nasional terkait kehamilan;

(g) Penindasan diartikan penyangkalan keras dan

sengaja terhadap hak-hak dasar dengan cara

bertentangan dengan hukum internasional dengan

alasan identitas sebuah kelompok atau kolektif;

(h) Kejahatan apartheid diartikan tindakan tidak

manusiawi dengan karakter yang serupa dengan

tindakan-tindakan yang disebutkan dalam ayat (1),

dilakukan dalam konteks penindasan sistematis yang

dilakukan oleh suatu rezim dan dominasi satu

kelompok ras tertentu dari kelompok ras lainnya

dengan maksud untuk mempertahankan rezim

tesebut;

13

(i) Penghilangan orang secara paksa diartikan sebagai

penangkapan, penahanan atau penculikan terhadap

seseorang atas dasar wewenang, dukungan atau

persetujuan suatu negara ataupun organisasi politik,

yang kemudian diikuti oleh penolakan pengakuan

kebebasan atau pemberian informasi tentang

keberadaan orang-orang tersebut, dengan maksud

untuk menghilangkan perlindungan hukum dalam

waktu yang lama.

SERANGAN MELUAS DAN SISTEMATIK

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Statuta Roma, salah

satu unsur penting pada Kejahatan Kemanusian yaitu

serangan yang meluas atau sistematik dengan tujuan

penduduk sipil. ‘serangan yang meluas’ dapat dilihat dari

jumlah korban dan skala serangan yang sehingga

menimbulkan efek yang serius dan tidak terbatas. Kemudian

‘sistematik’ dicerminkan oleh suatu pola atau metode

tertentu yang diorganisir secara menyeluruh dan

menggunakan pola yang tetap.

14

Pengertian “luas atau sistematis” merupakan syarat

fundamental yang membedakan kejahatan terhadap

kemanusiaan dengan kejahatan umum lainnya yang tidak

digolongkan ke dalam kejahatan oleh hukum internasional.

Pengertian “luas” mengacu pada jumlah korban. Konsep ini

meliputi kejahatan yang besar-besaran (massive), berulang,

berskala besar, dilaksanakan secara kolektif dengan tingkat

keseriusan yang tinggi.

Pengertian “sistematis” memperlihatkan adanya pola

atau rencana yang terorganisir secara rapi yang

membedakannya dengan tindakan atau insiden yang

bersifat berdiri sendiri atau pun acak. Putusan Akayesu

menyebutkan bahwa konsep “sistematis” dapat

didefinisikan sebagai pola yang terorganisir secara rapi dan

mengikuti suatu pola yang didasarkan pada suatu kebijakan

yang umum yang melibatkan sumber daya, baik dari negara

mau pun swasta.

Tidak ada ketentuan yang menyebutkan bahwa

kebijakan tersebut diadopsi harus secara formal sebagai

kebijakan negara. Namun harus ada perencanaan atau

kebijakan yang telah dipersiapkan dengan matang

15

sebelumnya Unsur luas (widespread) atau sistematis

(systematic) tidak harus dibuktikan kedua-duanya. Artinya,

kejahatan tersebut bisa saja dilakukan sebagai bagian dari

serangan yang meluas saja atau sistematis saja.

Kejahatan kemanusiaan tidak harus selalu terjadi

didalam wilayah perang, tetapi kejahatan kemanusiaan

merupakan Pemenjaraan atau perampasan berat atas

kebebasan fisik dengan melanggar aturan-aturan dasar

hukum internasional. Penganiayaan terhadap suatu

kelompok yang dapat diidentifikasi atau kolektivitas atas

dasar politik, ras, nasional, etnis, budaya, agama, atau atas

dasar lain yang secara universal diakui sebagai tidak

diizinkan berdasarkan hukum internasional, yang

berhubungan dengan setiap perbuatan yang dimaksud

dalam ayat ini atau setiap kejahatan yang berada dalam

jurisdiksi Mahkamah dan Perbuatan tak manusiawi lain

dengan sifat sama yang secara sengaja menyebabkan

penderitaan berat, atau luka serius terhadap badan atau

mental atau kesehatan fisik. Aktivitas seperti ini

memberikan dampak yang sangat luas dan dilakukan secara

sistematik.

16

Berdasarkan berita ada dugaan kuat bahwa

Pemerintah China sejak tahun lalu, ratusan ribu dan

mungkin jutaan warga Uighur yang tidak bersalah dan etnis

minoritas lainnya di wilayah Xinjiang di barat laut Cina telah

ditangkap secara tidak adil dan dipenjara oleh pemerintah

Cina yang disebut sebagai "sekolah/tempat pendidikan

ulang politik."

Ada laporan kredibel tentang penyiksaan dan

kematian di antara para tahanan. Pemerintah China

mengatakan sedang memerangi "terorisme" dan

"ekstremisme agama." Atas nama memerangi teroris,

pemerintah china tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan,

jika ingin menumpas pelaku teroris, lakukanlah dengan

menegakkan hukum kepada pelaku teror bukan malah

melakukan pelanggaran hak asasi manusia secara massal

dan meluas. Pemerintah Cina memperluas jaringan kamp-

kamp interniran dan pelanggaran hak asasi manusia yang

sistematis yang dirancang untuk membasmi agama dan

budaya mereka.

Berdasarkan Statuta Roma dan pasal 6 huruf c

undang-undang/piagam pengadilan militer internasional;

17

Pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pemindahan

secara paksa dan tindakan tidak manusiawi lainnya

yang ditujukan pada masyarakat sipil, sebelum atau

selama perang, atau penindasan berdasarkan politik,

ras atau agama dalam pelaksanaan atau dalam ruang

lingkup pengadilan ini, apakah perbuatan tersebut

baik yang melanggar atau tidak hukum dimana

perbuatan tersebut dilakukan.

Saya melakukan analisa tindakan terhadap etnis

uighurs di china termasuk kejahatan kemanusian atau tidak.

saya menggunakan 2 (dua) methode yaitu actus reaus

(tindakan/perbuatan) dan Mens Rea (niat jahat).

PERTAMA, ACTUS REUS. Berdasarkan Pasal 7 ayat

(1) Statuta Roma (The Rome Statute of the International

Criminal Court ) “Kejahatan terhadap kemanusiaan” berarti

salah satu dari perbuatan berikut ini apabila dilakukan

sebagai bagian dari serangan meluas atau sistematik yang

ditujukan kepada suatu kelompok penduduk sipil, dengan

mengetahui adanya tindakan berikut ini:

(a) Pembunuhan;

(b) Pemusnahan;

18

(c) Perbudakan;

(d) Deportasi atau pemindahan paksa penduduk;

(e) Pemenjaraan atau perampasan berat atas

kebebasan fisik dengan melanggar aturan-aturan

dasar hukum internasional;

(f) Penyiksaan;

(g) Perkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan

prostitusi, penghamilan paksa, pemaksaan

sterilisasi, atau suatu bentuk kekerasan seksual

lain yang cukup berat;

(h) Penganiayaan terhadap suatu kelompok yang

dapat diidentifikasi atau kolektivitas atas dasar

politik, ras, nasional, etnis, budaya, agama, gender

sebagai didefinisikan dalam ayat 3, atau atas

dasar lain yang secara universal diakui sebagai

tidak diizinkan berdasarkan hukum internasional,

yang berhubungan dengan setiap perbuatan yang

dimaksud dalam ayat ini atau setiap kejahatan

yang berada dalam jurisdiksi Mahkamah;

(i) Penghilangan paksa;

(j) Kejahatan apartheid;

19

(k) Perbuatan tak manusiawi lain dengan sifat sama

yang secara sengaja menyebabkan penderitaan

berat, atau luka serius terhadap badan atau

mental atau kesehatan fisik.

Untuk menilai tindakan terhadap etnis uighur masuk

kategori kejahatan kemanusia, maka hal tersebut harus

disesuaikan dengan kriteria ACTUS REUAS (tindakan atau

perbuatan) yang termaktub didalam pasal 7 ayat (1) Statuta

Roma. Untuk menjawab kriteria ini, saya akan

mengetengahkan peristiwa yang terjadi berdasarkan media

internasional dan laporan dari lembaga internasional

1. Masyarakat uighur dan muslim lainnya di negara

china telah diperlakukan sebagai “musuh negara”

dan ditahan didalam kamp rahasia. Pemerintah China

memperlakukan etnis Uighur dan muslim lainnya

sebagai “musuh negara” karena identitas etnis dan

agama mereka. Penahanan secara sewenang-wenang

dan massal terhadap hampir 1 (satu) juta orang

uighur dan kemudian di bawah pengawasan dan

ditargetkan oleh pemerintah, dengan ribuan dikirim

ke pusat-pusat penahanan dan indoktrinasi

20

2. Kelompok hak asasi manusia termasuk Amnesty

International dan Human Rights Watch (HRW) telah

mengirimkan laporan kepada komite PBB yang telah

mendokumentasikan terkait klaim penahanan massal

di kamp-kamp, di mana mereka diminta bersumpah

setia kepada Presiden Cina Xi Jinping. Kongres

Uighur Dunia mengatakan dalam laporannya bahwa

para tahanan ditahan tanpa dakwaan dan dipaksa

untuk meneriakkan slogan-slogan Partai Komunis.

3. Pemerintah Cina menerapkan kebijakan yang

melarang warga negara memelihara jenggot yang

panjang dan menggunakan jilbab di depan umum.

Pemerintah China menuduh bahwa kekerasan atau

kerusuhan telah terjaddi dilakukan oleh militan dan

separatis Islam, namun kelompok hak asasi manusia

mengatakan kerusuhan itu terjadi sebagai reaksi

terhadap kebijakan represif Pemerintah China dan

mengatakan bahwa kebijakan baru Cina di wilayah

itu malah akan mendorong sejumlah warga Uighur

untuk menjadi ekstremis. Mereka menangkap orang-

orang yang dicurigai terlibat dalam "kegiatan

21

keagamaan ilegal,", kegiatan keagaamaan yang tidak

mendapatkan izin disebut sebagai kegiataan

keagaaman ilegal, dan membungkam 'ulama' di

Kashgar yang dituduh menyuarakan pesan-pesan

ekstremis, hingga tak ragu menutup masjid di

Karakash (China 's Failed War on Terror: Fanning the

Flames of Uighur Separatist Violence" (2009, PDF)

published in Berkeley Journal of Middle Eastern &

Islamic Law).

Kedua, MENS REA. Untuk membuktikan bahwa tindakan

yang sedang dilakukan terhadap orang Uighur adalah

tindakan kejahatan terhadap manusia. Saya menggunakan

unsur-unsur kriminal sebagai berikut

1. Niat sudah ada sebelum tindakan dijalankan.

“Mens rea pasti sudah ada sebelum tindak kejahatan

dilakukan. Namun, tindakan individu tidak

memerlukan persiapan; satu-satunya pertimbangan

adalah bahwa tindakan tersebut memang diarahkan

untuk melanjutkan tujuan yang menjadi ciri khas

22

mens rea. Tujuan khusus ini membedakan kejahatan

kemanusiaan dengan kejahatan pembunuhan biasa.

2. Niat bisa diperoleh berdasarkan kesimpulan.

Niat, yang dibuktikan berdasarkan kasus per kasus,

dapat diperoleh atas dasar bukti material yang

disampaikan kepada Majelis termasuk bukti yang

menunjukkan pola perbuatan yang dilakukan secara

konsisten oleh terdakwa. Bukti dugaan tindakan

dapat membantu Majelis untuk menentukan niat

terdakwa, terutama ketika kata-kata dan perbuatan

terdakwa tidak dengan jelas menggambarkan tujuan

dari tindakannya. Meskipun demikian pengadilan

mencatat bahwa penentuan niat terdakwa harus

diimbangi dengan perbuatan yang membuktikan apa

yang telah dilakukannya. Pengadilan berpendapat

bahwa niat terdakwa harus ditentukan berdasarkan

kata-kata dan perbuatannya, dan harus dibuktikan

dari pola tindakan yang dimaksudkan.

Niat dapat disimpulkan dari faktor-faktor berikut;

23

1. Keberadaan tindak pidana konteks umum yang

dilakukan oleh aktor yang sama atau berbeda yang

secara sistematis diarahkan terhadap kelompok yang

sama

2. Skala tindakan yang dilakukan

3. Bentuk umum dari kekejaman atau kejahatan yang

terjadi di wilayah tersebut

4. suatu tindakan dilakukan dengan sengaja dan

sistematis dengan korban yang ditargetkan

berdasarkan keanggotaan kelompok tertentu dan

tidak menargetkan kelompok lain

5. Kebijakan politis yang mendasari tindakan-tindakan

tersebut

6. Ada pengulangan dari tindakan-tindakan yang

bersifat merusak dan diskriminatif

Apakah muslim uyghur termasuk kedalam kelompok

yang wajib dilindungi berdasarkan hukum internassional?

Saya menegaskan bahwa muslim Uyghur adalah kelompok

yang wajib dilindungi. Ada 4 (empat) kelompok yang

24

dimungkinkan menjadi target kejahatan internasional, yaitu

kelompok bangsa, etnis, ras dan agama.

Kelompok bangsa adalah sekelompok orang yang

secara bersama menerima keterikatan secara hukum dalam

suatu kewarganegaraan yang sama, dengan timbal balik

antara hak dan kewajiban. (ICTR - International Criminal

Tribunal for Rwanda, Putusan Akayesu)

Kelompok etnis adalah suatu kelompok yang

memiliki persamaan dalam bahasa atau budaya (ICTR -

International Criminal Tribunal for Rwanda, Putusan

Akayesu); atau kelompok yang membedakan dirinya sendiri,

atau kelompok yang diidentifikasikan oleh kelompok

lainnya, termasuk pelaku kejahatan (diidentifikasikan oleh

kelompok lain). (ICTR - International Criminal Tribunal for

Rwanda, Putusan Kayishema dan Ruzindana.

Kelompok ras adalah suatu kelompok yang

didasarkan pada ciri-ciri fisik yang turun temurun yang

seringkali diidentifikasikan dengan wilayah geografis, selain

bahasa, kebudayaan, kewarganegaraan serta agama. (ICTR -

International Criminal Tribunal for Rwanda, Putusan

Akayesu)

25

Kelompok agama adalah suatu kelompok di mana

anggotanya memiliki agama, serta bentuk pemujaan yang

sama. (ICTR - International Criminal Tribunal for Rwanda,

Putusan Akayesu).

Berdasarkan penjelasan saya diatas, saya

berpendapat bahwa yang terjadi di uyghur adalah kejahatan

kemanusian.

Saya menyeru kepada seluruh manusia yang masih

memiliki hati nurani untuk bertindak menghentikan

kejahatan kemanusian tersebut. Dan saya juga menyeru

kepada UN, ICC, ASEAN dan OKI untuk segera terlibat aktf,

serius untuk menghentikan Pemerintah China agar tidak

berdampak lebih serius.

Dengan adanya kewenangan OTP (bisa dipadankan

sebagai jaksa atau penuntut) dari ICC tidak harus bersifat

pasif dan menunggu adanya laporan. Dalam konteks Rome

Statute of the International Criminal Court (“Statuta

Roma”), proprio motu adalah kewenangan yang diberikan

oleh Statuta Roma kepada Office of the Prosecutor (“OTP”) di

International Criminal Court (“ICC”), untuk memulai

investigasi atas kejahatan internasional yang menjadi

26

yurisdiksi ICC, yakni genosida, kejahatan terhadap

kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi

(lihat Pasal 5 Statuta Roma)

Menurut Siebert Fohr dalam makalahnya

berjudul The Relevance of the Rome Statute of the

International Criminal Court for Amnesties and Truth

Commissions, kewenangan ini diberikan kepada OTP untuk

mengatasi keengganan negara pihak Statuta Roma atau

Dewan Keamanan PBB untuk melaporkan kejahatan

internasional, karena alasan-alasan politis.

Tentunya, kewenangan ini tidak bisa langsung

dilaksanakan tanpa adanya tahapan dan pertimbangan.

Berdasarkan Pasal 15 ayat 2 Statuta Roma, sebelum

melaksanakan investigasi proprio motu, OTP harus

mengumpulkan informasi selengkap-lengkapnya dari

negara yang berkepentingan, badan-badan PBB, organisasi

internasional (pemerintah dan non-pemerintah), dan

sumber lain yang dapat dipercaya.

Setelah informasi selesai dikumpulkan, OTP lalu

mengajukan permohonan investigasi pada pre-trial

chamber ICC (majelis hakim yang bertugas untuk

27

menentukan investigasi, surat penangkapan, dan hal-hal lain

yang diperlukan untuk jalannya persidangan ICC). Dalam

laporannya, OTP harus menunjukkan informasi dan aspek-

aspek terkait secara jelas kepada pre-trial

chamber (lihat Pasal 15 ayat 3 Statuta Roma).

Ada lima aspek yang harus dipertegas oleh OTP

yakni:

1. Derajat kejahatan (scale of the crimes);

2. Tingkat kekejaman kejahatan (the severity of the

crimes);

3. Sifat sistematis dari kejahatan (the systematic

nature of the crimes);

4. Bagaimana kejahatan itu dilakukan (the manner

in which they were committed); dan

5. Dampak kejahatan kepada korban (the impact on

victims).

Kelima aspek ini lazim disebut dengan gravity

threshold atau gravity requirements. Setelah disetujui, jaksa

dapat melaksanakan investigasi atas kejahatan internasional

yang telah terjadi. ketentuan proprio motu dalam Statuta

Roma adalah hal yang menjadi pembeda ICC dengan

28

pengadilan internasional lainnya seperti International

Criminal Tribunal for Rwanda atau International Criminal

Tribunal for the Former Yugoslavia.

Berharap kepada PBB, ICC, ASEAN, OKI dan NEGARA-

NEGARA ARAB?

Sebetulnya kejahatan kemuniasiaan yang menimpa

umat Islam tidak hanya di Uyghur atau xinjiang china. Tetapi

telah terjadi dibeberapa negara, diantaranya adalah

kejahatan kemanusiaan di Palestina, Genosida di Rohingnya

dan Suriah, Bosnia, dan lain-lain.

Berdasarkan informasi yang saya dapat, PBB/UN

tidak mampu menghentikan kejahatan tersebut, terlebih lagi

jika harapan tersebut diitujukan kepada negeri-negeri yang

mayoritas muslim. Pemimpim negeri-negeri muslim hanya

peduli kepada nasib yang berada diwilayhnya, tidak peduli

kepada umat islam yang berbeda negara.

Terkait uyghur/xinjiang padahal daerah mereka

berbatasan dengan negeri-negeri mayoritas muslim, secara

29

logika seharusnya mudah untuk melakukan pembelaan dan

penyelamatan. Tetapi apa daya, jauh seperti bumi dan langit.

Diantaranya yaitu Iran, tetapi iran disebut sedang

dalam posisi terjepit. Mereka membutuhkan bantuan Cina

untuk mempertahankan posisi diplomasinya di hadapan

negara Muslim lainnya yang bermazhab Sunni.

Pakistan justru butuh China karena mereka sedang

membangun koridor ekonomi dari Xinjiang ke pantai

Pakistan. Jadi agak susah kita melihat bahwa negara Muslim

itu memiliki kapasitas untuk menyerang atau melakukan

kritik terhadap China.

Berdasarkan sejarah, yang mampu melakukan

pembelaan dan pembebasan terhadap derita muslim

diberbagai negara hanyalah Khilafah. Khilafah telah terbukti

hingga akhirnya runtuh pada tahun 1924 M. Jika ingin

menolong, apa harus nunggu khilafah? Tidak perlu, lakukan

apa yang bisa dilakukan misalnya berdoa, mengirim

bantuan sandangan pangan papan, medical, melakulan

diplomasi, perjuangan hukum dll.

Khilafah yang dimaksud adalah khilafah ala minhajun

nubuwwah yaitu khilafah yang mengikuti manhaj kenabian,

30

seperti yang telah dicontohkan oleh sahabat Rasulullah SAW

yaitu Abubakar ashhidiq, Umar ibn khatabb, Usman bin

affan dan Ali bin abithalib. Yang dikenal dengan KHILAFAH

AR-RASYIDIN.

Wallahualambishawab.

31

Crimes against Humanity.

We would like to deliver point of view about

Uyghur/Xinjiang. The Universal Declaration of Human

Rights, “Whereas recognition of the inherent dignity and of

the equal and inalienable rights of all members of the human

family is the foundation of freedom, justice and peace in the

world,”.

In this book, i’m would like to convince that, what is

happening in Uyghurs is an international crime under the

name Crimes against Humanity. We also would like to

encourage the United Nations to hold hearingsat the

International Criminal Court against perpetrators.

Based on Article 7 paragraph (1) of The Rome Statute

of the International Criminal Court, "crime against

humanity" means any of the following acts when committed

32

as part of a widespread or systematic attack directed against

any civilian population, with knowledge of the attack:

(a) Murder;

(b) Extermination;

(c) Enslavement;

(d) Deportation or forcible transfer of population;

(e) Imprisonment or other severe deprivation of physical

liberty in violation of fundamental rules of

international law;

(f) Torture;

(g) Rape, sexual slavery, enforced prostitution, forced

pregnancy, enforced sterilization, or any other form of

sexual violence of comparable gravity;

(h) Persecution against any identifiable group or

collectivity on political, racial, national, ethnic,

cultural, religious, gender as defined in paragraph 3,

or other grounds that are universally recognized as

impermissible under international law, in connection

with any act referred to in this paragraph or any crime

within the jurisdiction of the Court;

(i) Enforced disappearance of persons;

33

(j) The crime of apartheid;

(k) Other inhumane acts of a similar character

intentionally causing great suffering, or serious injury

to body or to mental or physical health.

The provision is then further explained in Article 7

paragraph (2) of The Rome Statute of the International

Criminal Court, for the purpose of paragraph (1) ;

(a) "Attack directed against any civilian population" means

a course of conduct involving the multiple commission

of acts referred to in paragraph 1 against any civilian

population, pursuant to or in furtherance of a State or

organizational policy to commit such attack;

(b) "Extermination" includes the intentional infliction of

conditions of life, inter alia the deprivation of access to

food and medicine, calculated to bring about the

destruction of part of a population;

(c) "Enslavement" means the exercise of any or all of the

powers attaching to the right of ownership over a

person and includes the exercise of such power in the

34

course of trafficking in persons, in particular women

and children;

(d) "Deportation or forcible transfer of population" means

forced displacement of the persons concerned by

expulsion or other coercive acts from the area in which

they are lawfully present, without grounds permitted

under international law;

(e) "Torture" means the intentional infliction of severe pain

or suffering, whether physical or mental, upon a person

in the custody or under the control of the accused;

except that torture shall not include pain or suffering

arising only from, inherent in or incidental to, lawful

sanctions;

(f) "Forced pregnancy" means the unlawful confinement of

a woman forcibly made pregnant, with the intent of

affecting the ethnic composition of any population or

carrying out other grave violations of international law.

This definition shall not in any way be interpreted as

affecting national laws relating to pregnancy;

(g) "Persecution" means the intentional and severe

deprivation of fundamental rights contrary to

35

international law by reason of the identity of the

group or collectivity;

(h) "The crime of apartheid" means inhumane acts of a

character similar to those referred to in paragraph 1,

committed in the context of an institutionalized

regime

of systematic oppression and domination by one

racial group over any other racial group or groups

and committed with the intention of maintaining that

regime;

(i) "Enforced disappearance of persons" means the

arrest, detention or abduction of persons by, or with

the authorization, support or acquiescence of, a State

or a political organization, followed by a refusal to

acknowledge that deprivation of freedom or to give

information on the fate or whereabouts of those

persons, with the intention of removing them from

the protection of the law for a prolonged period of

time.

WIDESPREAD OR SYSTEMATIC ATTACK

36

Based on Article 7 paragraph (1) of the Rome Statute,

one of the important elements in Human Crime is

widespread or systematic attacks for the purpose civilian

population. “Widespread Attack” we can be check of the

number of victims and the scale of the attack which has

serious and unlimited effects. The 'systematic' reflected by a

pattern or methods organized thoroughly and use a fixed

pattern.

Human crime does not have to always within the war

zone, but human crime that is Imprisonment or other severe

deprivation of physical liberty in violation of fundamental

rules of international law. Persecution against any

identifiable group or collectivity on political, racial, national,

ethnic, cultural, religious, or other grounds that are

universally recognized as impermissible under international

law, in connection with any act referred to in this paragraph

or any crime within the jurisdiction of the Court. And other

inhumane acts of a similar character intentionally causing

great suffering, or serious injury to body or to mental or

37

physical health. All activity that is have a widespread and

systematic attack. That is human crime.

Based on the news there is a strong suspicion that

that the Chinese government, since last year, hundreds of

thousands and perhaps millions of innocent Uighurs and

other ethnic minorities in the Xinjiang region in northwest

China have been unjustly arrested and imprisoned in what

the Chinese government calls “political re-education camps.”

Thousands have disappeared. There are credible reports of

torture and death among the prisoners. The government

says it is fighting “terrorism” and “religious extremism.”

The Chinese government expand a network of

internment camps and systematic human rights abuses

designed to stamp out their peoples’ religion and culture.

Based on Rome Statute of The International

Criminal Court and article 6 letter c Charter of the

International Military Tribunal (Nuremberg Charter) ;

Murder, extermination, slavery, forced displacement

and other inhumane actions aimed at civil society,

before or during the war, or oppression based on

38

politics, race or religion in the implementation or

within the scope of this court

We analyze the actions taken against ethnic Uyghurs

in China including human crime or not. We use 2 (two)

methods, namely Actus Reus (action) and Mens Rea (evil

intent)in action to ethnic Uyghurs in China.

First, ACTUS REUS. Based on Article 7 paragraph (1)

of The Rome Statute of the International Criminal Court,

"crime against humanity" means any of the following acts

when committed as part of a widespread or systematic attack

directed against any civilian population, with knowledge of

the attack:

(a) Murder;

(b) Extermination;

(c) Enslavement;

(d) Deportation or forcible transfer of population;

(e) Imprisonment or other severe deprivation of physical

liberty in violation of fundamental rules of

international law;

(f) Torture;

39

(g) Rape, sexual slavery, enforced prostitution, forced

pregnancy, enforced sterilization, or any other form of

sexual violence of comparable gravity;

(h) Persecution against any identifiable group or

collectivity on political, racial, national, ethnic,

cultural, religious, gender as defined in paragraph 3,

or other grounds that are universally recognized as

impermissible under international law, in connection

with any act referred to in this paragraph or any crime

within the jurisdiction of the Court;

(i) Enforced disappearance of persons;

(j) The crime of apartheid;

(k) Other inhumane acts of a similar character

intentionally causing great suffering, or serious injury

to body or to mental or physical health.

To assess the actions taken against ethnic uighur into the

category of human crime, then it must be in accordance with

the criteria of ACTUS REUS article 7 paragraph (1) of the

statutes of Rome.

40

To answer of these criteria, we will describe events that

occur based on the international mediaand reports from

international institutions;

1. Members of the Uighur community and others

Muslims in China have been treated as "enemies of

the state" and held in secret camp. China of treating

Uighurs and other Muslims like "enemies of the state"

due to their ethnic and religious identity. The

arbitrary and mass detention of almost 1 million

Uighurs and then being kept under surveillance and

targeted by the government, with thousands being

sent to detention and indoctrination centers.

2. Human rights groups including Amnesty

International and Human Rights Watch has

submitted a report to the UN committee that

documented claims of mass incarceration in the

camps, where they are required to swear allegiance

to the President of China Xi Jinping. The World

Uighur Congress said in its report that detainees

41

were held without charge and forced to shout

Communist Party slogans.

3. Cleansing of muslim identity. The Chinese

government implemented a policy prohibiting

citizens from maintaining long beards, use a hijab in

public. The Chinese government has accused the

violence of being carried out by Islamic militants and

separatists. But the human rights group said the riots

came as a reaction to repressive policies, and said

that China's new policies in the region would instead

encourage a number of Uighurs to become

extremists. They arrested those suspected of being

involved in "illegal religious activities," silencing

'ulama' in Kashgar who were accused as voicing

extremist messages, until to be close the mosque in

Karakash. (China 's Failed War on Terror: Fanning the

Flames of Uighur Separatist Violence" (2009, PDF)

published in Berkeley Journal of Middle Eastern &

Islamic Law).

42

Second, MENS REA.to prove that the actions are being

carried out to the uighur is the act of crime against

human.We use criminal elements;

1. Intention already exists before the action is

executed. “Mens rea must have existed before the crime

act was committed. However, individual actions do not

require preparation; the only consideration is that the

act is indeed directed to continue goals that

characterize mens rea” . “This particular purpose

distinguishes the crime of human crime with ordinary

murder crimes. The Court of Appeals contended that in

order to determine the occurrence of an act of human

crime. Therefore we consider that element “Intention

already exists before the action is executed” we suspect

it is complete;

2. Intentions can be obtained based on conclusions.

Intentions, which are proven on a case-by-case basis,

can be obtained on the basis of material evidence

submittedto the Assembly including evidence which

shows the pattern of deeds performed consistently by

43

the Defendant. Evidence of the alleged actscan help the

Assembly to determine the defendant’s intentions,

especially when words and deeds defendantdoes not

clearly illustrate the purpose of his actions.Nonetheless

the court noted that the determination of the

defendant's intention must be offset by deedsindeed

what he has done. The Court is of the opinion that the

intention of the accused must be determined on the

basis of his words and deeds, and must be proved from

the pattern of the intended actions.”.

Intentions can be inferred from the following factors;

1. “the existence of that general context criminal acts

committed by the same or different actors that are

systematically directed against the same group;”

2. “scale of atrocities committed;”

3. “a common form of cruelty occurring in the region;”

4. “an act is done intentionally and systematicallywith

targeted victims based on membershipof a particular

groupand not targeting other groups;”

44

That is our explanationin a legal perspective, that what

happened in Uighurs is a crime against human.

We are calling the United Nations to stop the crime,

opens all border areas adjacent to Uighurs, guarantee the

basic rights of Uighurs and urged the United Nationsto drag

the responsible parties to the International Criminal Court.

45

PROFILE PENULIS

Chandra Purna Irawan, S.H.,M.H.

Adalah praktisi hukum dan konsultan hukum bisnis. Saat

mendapat amanah sebagai Ketua Dewan Pimpinan Nasional,

Badan Hukum Perkumpulan/Komunitas Sarjana Hukum

Muslim Indonesia (DPN BHP KSHUMI) dan Sekjend

Lembaga Bantuan Hukum Pembela Islam Terpercaya-Umat

(LBH PELITA UMAT).

Follow

IG @ChandraPurnaIrawan