c..,.ei~a/~ , - kelembagaan| perpustakaan nasional...
TRANSCRIPT
I 1f,111t1'~~~
" ~~~z..~.?.-=~~~~
~~~I1",~ """"f..,~~A ~,Ij? ~tI'l. ~~~ ~~~
., ~"" ~'12,.~~ w ~~~ ~~~1,J' \' -~.'V. A) ~, .c..,.eI~a"/~...,
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 103 TAHUN 2001TENTANG .
KEDUDUKAN, TUG AS, FUNGSI, KEWENANGAN,,, '-
SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA.LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN
j'
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
: ,c.:
Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung tersele~ggaranya tertib administrasi:
pemerintahan dipandang perlu menetapkan kedudukan, tugas, fungsi,
kewenangan, susunan organisasi, dan tala kerja Lembaga Pemerint~h
Non Departemen;
Mengingat : ,1. Pasal 4 ayat (1) Undang--jUndang Dasar 1945;.2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3952);
4. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS,I
FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TAT A
KERJA LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN.
',! .," BABI...
Ic.. " _.' '~ I
~
i ,\ ;
Q
AI1t1If"'~~~.~~ -7~~.?,,",,2'~~~ ---~" ;.1~~ -" 'I ~ -:-.;,,;
~,,~ ~tI~A :-:~,;j~A'" ~ 'fA -' :,;:'~"? .'\'~'/J ;,:~-;-~'"flA" ~A 'b ,,- ,- : --
I \.\"'11 i\"'Z" -~t-~~ ,"1:.:1' ., -~~.""A'tI4":Y :.c..",~" ~
-4'"v,~
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
-2. -
,," ,..~ BAB I .
KEDUDUKi:\N, TUG AS, FUNGSI, DAN KEWENANGAN
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 1
(1) Lembaga Pemerintah Non Departemen dalam Pemerintahan Negara
Republik Indonesia, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini
disebut LPND adalah lembaga pemerintah pusat yang dibentuk
untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden.
(2) LPND berada di bawJ dan bertanggung jawab kepada Preside~.
Pasal 2
LPND mempunyai tug as melaksanakan tl:lgas pemerintahan tertentu dari
Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Pasal 3
LPND terdiri dari :
1. Lembaga Administrasi N egara disingkat LAN;
2. Arsip Nasional Republik Indonesia disingkat ANRI;
3. Badan Kepegawaian Negara disingkat BKN;
4. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia disingkat PERPUSNAS;
...:,' 5 B d-1 , a an '"
-.-~ ~
I ..'~ .
IllIlId~"~~~~'7~~.?p.~ ~~
..-\. .~~; ~~ ~,,~~'-" ~,,? ~tI~
-I ~~{ ~...~, \.~"r1 ~\~J
~. ~~~ ~AI:1' 'C.'o::..\\."'(')
.c.~. . v'-,. ,-
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
."
-3 -
5. Badan Perencanaan Pembangunan Na!~onal disingkat BAPPENAS;" ..
6. Badan Rengendalian Dampak Lingkungan disingkat BAPEDAL;«
7 .Badan Pusat Statistik disingkat BPS;, ,
8. Badan Standardisasi Nasional disingkat BSN;
9. Badan Pengawas Tenaga Nuklir disingkat BAPETEN;
10. Badan Tenaga Nuklir Nasional disingkat BAT AN;
11. Badan Intelijen Negara disingkat BIN; ,
12. Lembaga Sandi Negara disingkat LEMSANEG;
13. Badan Urusan Logistik disingkat BULOG;
14. Badan Koordinasi Keluarga Berencana N asional disingkat BKKBN;
15. Lembaga penerbanga~~tariksa Nasional disingkat LAPAN;
16. Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan N asional disingkat
BAKOSURTANAL;
17. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan disingkat BPKP; ,
18. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia disingkat LIPI;
19. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi disingkat BPPT;
20. Badan Koordinasi Penanaman Modal disingkat.BKPM;
21. Badan Pertanahan Nasional disingkat BPN;
22. Badan Pengawas Ghat dan Makanan disingkat BPOM;
23. Lembaga Informasi Nasional disingkat LIN;
24. Lembaga Ketahanan Nasional disingkat LEMHANNAS;
25. Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata disingkat
BP BUDP AR.
..Bagian ...
~-~ -~-~--
, " .-...
.A""l1d~~~,,~"'7:>.?~"" "\,: 4t .~~:-1 ~~.~ .c:.~~I1~ ...L~ 11? ~~~A \,117 ~tI'l
-~~~ ~A~.~d" ~1J
o~ ~~ ~ d~~t.I~~"""',1) -"'"
.c...&1 ' g; ¥'"~,
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
.-4 -
{':'~':':""'-'t , oc' ..'.1 ;..~\ ..'c .
','" .\ .,
"'.. Bagian Kedua .
Lembaga Administrasi Negara"", ;'
Pasal 4
LAN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang
administrasi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. I,,
Pasal 5
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ~ANk fu ."; ,
menyelenggara an ngsl: j.
a. pengkajian daD penyusunan kebijakan nasional tertentu di bidang
administrasi negara;
::!i)' b. pengkajian kinerja kelembagaan dan sum?er day a aparatur dalam
rangka pembangunan administrasi'~ negara dan peningkalan kualitas
sumbcr daya aparalur;
c. pengkajian dan pengembangan manajemen kebijakan dan pclayanan
di bidang pembangunan adminislrasi negara;
d. pcnclitian dan pengembangan adminislrasi pembangunan dan otomasi
administrasi negara;
e. pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur
negara;
f. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas LAN;
"-.g. [asilitasi ...
--
.I .~.. ,
,f11"1f11'~~~~t.~~~~~~.?;:=C~~h~ ~ -t."t1; ~,,'1~ ~11". ~I\~ ~I\~ ~h~
~d '~1;r" ~~~ A~?'- ~~."'(. A)I~"-Y
"'.&I'O"I,#"",
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
-5 -
,, ," ,
g. fasilitasi"-'dan pembinaan terhadap kegiataJI instansi pemerintah di
bidang, administrasi negara;
h. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di
bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan
tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian,
perlengkapan, dan rumah tangga. .
Pasal 6"1 I
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5,
LAN mempunyai kewenangan :
a. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
b. pt:rumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan
st:cara makro;
c. penetapan sistem informasi di bidangnya;
d. kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku yaitu :
1) perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang
administrasi negara;
2) penyusunan standar dan pedoman penyelenggaraan dan
pelaksanaan pendidikan dah pelatihan fungsional dan
penjenjangan tertentu serta pemberian akreditasi dan sertifikasi di
bidangnya.
i:,.. Bagian .,.
~-~-
.,
, ..1 AA,1"I1'~~~ .
-..t.~~~~~.?""~~~~\. \I~t17~~~'l~ -~~I\I1: ~II~J
~ '- ~h~.\.~~~ ~1i
, ~A~ ~~~?f~~ ,.A'JI -' -'Co~,."II'---w...~
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
-6 -
" .Bagian Ketiga ~:'
Arsip Nasional Republik Indonesia.., Pasal 7
ANRI mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang
kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang"
berlaku.
.,:: :..~
PasalS ':
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasa17, ANRI
menyelenggarakan fungsi :
a. pengkajian dan peny~unan kebijakan nas,ional di bidang kearsipan;.b. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas ANRI;
c. fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di
bidang kearsipan; ,
d. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di
bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata
laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian,
perlengkapan, dan rumah tangga.
Pasal 9
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8,
!.ifib ill .ANRI mempunyal kewenangan :fiBDii' i! a. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
b. penetapan dan penyelenggaraan kearsipan nasional untuk mendukung
:. pemb.angunan secara makro;c. penetapan ...
-~-
, .I .
11,j,jI1I1'~"'~
.~~~~ ~:r~~.?..=..c:-~~~~ ~ .~~ 11':- ~~~A "Ii? ~!\'l .~~~ ~~~
-~I!~ 1~1J~t'~~ 1111-'"'4 ~"\'" A)I~/\"'t7~~'.""'11 1
C-"""g'~~ "
PRESIDEN , :;:REPUBLIK INDONESIA :!'
'.;' ,
,
-7 -
c. penetapan sistem informasi di bidangny.;,,
d. kewenangan lain sesuai dengan keten~an peraturan perundang-.undangan yang berlaku yaitu :
, ., '
, ,
1) perumusan dan .pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang
kearsipan;
2) penyelamatan serta pelestarian arsip dan pemanfaatan naskah
sumber arsip.
Bagian Keempat
Badan Kepe~lw~ian Negara
Pasal 10
BKN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang
manajemen kepegawaian negara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 11
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10,
BKN meyelenggarakan fungsi :
a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang
kepegawaian;
b. penyelenggaraan koordinasi identifikasi kebutuhan pendidikan dan
pelatihan, pengawasan, dan pengendalian pemanfaatan pendidikan
dan pelatihan sumber daya manusia Pegawai Negeri Sipil;
,,~j: ~" .'
c. penyelenggaraan .., ..
...
,,.
.0
,.1I/Atlt1'~~~
~~~ Z~~.? F"';:- ~~~.~""
* ~ "'IiIoi. ~rl:f' ~~~
.~~~ ~A~,~d~ ~\~J.0 ~~."".,,'!I~~!Y
<-.,'gl F",.,
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
-8 -
c. penyelenggaraan administrasi kepetawaian pejabat negara dan, .
mantan,pejabat negara; .d. penyelenggaraan administrasi dan sistem informasi kepegawaian
negara dan mutasi kepegawaian antar propinsi;
e. penyelenggaraan koordinasi penyusunan norma, standar dan
prosedur mengenai mutasi, gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak dan
kewajiban, kedudukan hukum Pegawai Negeri Sipil Pusat dan
Pegawai Negeri Sipil Daerah dan bidang kepegawaian lainnya; .
f. penyelenggaraan bimbingan teknis pelaksanaan peraturan perundang-
undangan di bidang kepegawaian kepada. instansi pemerintah;
g. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BKN."' ,
h. fasilitasi kegiatan in~tansi pemerintah di bidang administrasi
kepegawaian;
i. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di
bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tala
laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian,
perlengkapan, dan rumah tangga, , .,.':
Pasall2 "
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11,
BKN mempunyai kewenangan :
a, penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan
secara makro;
c. penetapan s'istem informasi di bidangnya;
,,", d. pelaksanaan ...~
-"" ~~-
,
....
"A,1"I1"~~~~.~~~~ ~~~~.?"""~~~~ ;.. .~';,11j'" ~~~
~~~ ~h~.\.~d" ~11Y
..~\4~ AAh1f~~'"'('A)I :.?<-.&/'g~ #'~ "'
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
\
-9 -
d. pelaksanaan mutasi kepegawaian antar fropinsi;,
e. kewena~~n lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu : .
1) perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang
kepegawaian;
2) penyusunan norma, standar dan prosedur kepegawaian negara
dan pengendaliannya;,
3) penyusunan program kepegawaian secara nasional sesuai dengan
kebijakan yang ditetapkan Pemerintah;
4) penyelenggaraan administrasi mutasi kepegawaian antar
propinsi, serta perumusan standar dan prosedur mengenai
perencanaan, pe;~angkatan, pemindahan, pemberhentian,
penetapan pensiun, gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak dan
kewajiban serta kedudukan hukum Pegawai Negeri Sipil;
5) penyelenggaraan administrasi kepegawaian nasional;
6) perencanaan kebijakan dan pemantauan pemanfaatan pendidikan
dan pelatihan struktural;
7) pengawasan dan pengendalian norma, standar dan prosedur
kepegawaian.
Bagian Kelima
Pcrpustakaan Nasional Rcpublik Indonesia
Pasal 13
PERPUSNAS mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di
hidal1g perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
ul1ual1gan yang berlaku.
Pasal14 ...
~--~~-
,1..
.~ ..i '.' j
,1"""11' ~~~.. .'.~~~~~~?..=~~~~~ ,;'. :,
...~~";~ ~~A '.;
-~~'" ~tI'~~A~ \;h'J.'I..\!;'d~ ~~~1
~ ~A~ ~A~1.1~~,""AlI --?.c.."' g ' -s:i"'"-, ,~
I
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
-10 -
~'. (
" .~
-'. Pasal14 '. «
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13,
PERPUSNAS menyelenggarakan fungsi :
a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang
pt:rpuslakaan;
b. koordinasi kegialan fungsional dalam pelaksanaall lugas
PERPUSNAS;
c. fasililasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di
bidang perpustakaan; "1 : '
d. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan, administrasi umum di
bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tala
laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian,
perlengkapan; dan rumah tangga.
Pasal 15
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagairnana dirnaksud dalam Pasal
14, PERPUSNAS mempunyai kewenangan :
a. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan..
secara makro; , '"
c. penetapan sistem informasi di bidangnya;
, ..' , ,.""1 (' d. kewenangan ...
~
.' O.
.,f,,"If/1'~~~LtI~~~Z~~~';:=.e::~~~ .LI'11 ~ ~",J~ ..~"':f' ~,,~ ~~~ ~h~
~I!" ~1~i.~A~ A~h1J.'C.~ '"'(.1111 -"
<-'.&I'U' F'"
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
-11 -"
d. kewcnangan lain sesuai dengan ke.t~ntuan peraturan perundang-,
undangan .yang berlaku yaitu : \
.I) perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang
perpustakaan;
2) pcrumusan dan pelaksanaan kebijakan pelestarian pus taka budaya
bangsa dalam mewujudkan koleksi deposit nasional dan
pemanfaatannya.,
, ;~:!Bagian "keenam ~.. ,;;.;.o.:,::l:~, ."'::
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional .~c,.
Pasal16
BAPPEN AS mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di
bidang perencanaan pembangunan nasional sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku,
Pasal17
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16,
BAPPENAS menyelenggarakan fungsi :
a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang perencanaan
pembangunan nasional;
b. koordinasi penjabaran Garis-garis Besar Haluan Negara ke dalam
rencana pembangunan °nasionaI;
: 10' ~ .c. koordmasl ...
/
, I
.I
",,""11'~\.~.fI~~!~~?"".c:'~~~., ~"':;'~~""l ~rl" ~~'A.~,,? ~1"~
~1'1{ ~~~..~i!" ~"1j
.~A~ ~~~g;I~~,""'A1I ~.c.-"' g ' ---~
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
t,-12 -
c. koordinasi, fasilitasi dan pelaksanlan pencarian sumber-sumber 'J",
pembiayaan dalam dan luar negeri serta pengalokasian dana untuk.pembangunan bersama-sama instansi terkait;
.\
d. penyusunan program pembangunan sebagai bahan penyusunan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
dilaksanakan bersama-sama dengan Departemen Keuangan dan
Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional;,
e. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas
BAPPENAS;
f. fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di
bidang perencanaan ~mbangunan nasional; Ij
g. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di
bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan
tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian,
perlengkapan, dan rumah tangga.
f!Pasal18
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
17, BAPPENAS mempunyai kewenangan :
a. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunanI' ,
sccara makro;
c. penetapan sistem informasi di bidangnya;
.,
d. kewenangan ...
\
__1:, -
....
.~A"lflf'~~~".ltl~~ ~r~~.?;=~~~h~ ..\t1~ ~"'A " ~'t17 ~t:~ .~~£ ~~~
.\.~"" ~\1j.~\~ ~ A~~g.I~~."'('A) -""
<--.e-'v" F""
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
-13 -
d. kewenangan lain sesuai dengan ket~tuan peraturan perundang-,,
undangan.~yang berlaku yaitu : .1) perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang
, .
perencanaan pembangunan nasional dan penilaian atas
pelaksanaaru1ya;
2) perumusan kebijakan perencanaan nasional secara makro dan..
memadukan perencanaan lintas sektor dan lintas wilayah;
3) pencarian sumber-sumber pembiayaan pembangunan di
bidangnya; .'
4) pengalokasian dana yang diperlukan di bidangnya.
~1 ;.j
Bagian Ketujuh
Badan Pengendalian Dampak Lingku~gan
Pasal19
BAPEDAL mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di
bidang pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan
peratuian perundang-undangan yang berlaku. : ,." "
~,:"'~.":','"
Pasal 20
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19,
BAPEDAL menyelenggarakan fungsi :
a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang
peng~~dalian llampak lingkungan;
b. koordinasi ....,
~-
I ...I' ~
~A'j~$~\"~.~~~.'1:
~~~ .c:.~,,~~ .' L~ 11 ~~~A
\\11? ~tI'l.
.~~I ~h~.,~d" ~\1J
.~~ ~ ~~hljf~~ ,.",1I -'"'.c..~'g; ~~ PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA\
-14 -
b. koordinasi kegiatan fungsional dalam p'e,laksanaan tugas BAPEDAL;, -
c. fasilitasi "dan pembinaan terhadap kegiata.n instansi pemerintah di
bidang pengendalian dampak lingkungan;, .
U. pt.'nyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di
biuang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan
tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian,
perlengkapan, dan rumah tangga. , .'
';c;.i::-, "
Pasal 21 "
Dalam menyelenggarakan f!1ngsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20,j
BAPEDAL mempunyai kewenangan :
a. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
b. perumusan kebijakan di bidangnya untu.k mendukung pembangunan
secara makro;
c. penetapan sistem informasi di bidapgnya;
d. penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi
tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya;
e. penilaian analisis mengenai dampak lingkungan bagi kegiatan-
kegiatan yang potensial berdampak negatif pacta masyarakat luas
dan/atau menyangkut pertahanan dan keamanan, yang lokasinya
meliputi lebih daTi satu wilayah Propinsi, kegiatan yang berlokasi di
wilayah sengketa dengan Negara lain, di wilayah laut di bawah 12
(dua belas) mil dan berlokasi di lintas batas negara;
., ' ., .' "
..: I .f. kewenangan .,.
.' .At1I1I1'~~~
l~~~~,~~~~?P~~~~ ."'11 ~ ~~'h ..~'I1,r ~tI~ .~~~ ~h~
~t1" 1~1i.~~n.. £111:-"
.~~.""'A1I~1~ <'-.&1"0" ¥'~,
PRESIDENREPUBLIK INDQ('iESIA
.;:';:," :"
-15 -,"
'.
f. kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku yaitu : , ,, -
1) perumusan dan pelaksanaan kebija~an tertentu di bidang
pengendalian dampak lingkungan;, ,
2) penetapan pedoman pengendalian sumber daya alam dan
pelestarian fungsi lingkungan;
3) penetapan baku mutu lingkungan hidup dan penetapan pedoma,n
tentang perencanaan lingkungan hidup.
I
Bagian Kedelapan ..Badan P~\at: Statistik ..
Pasal 22
BPS mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang
kegiatan statistik sesuai dengan ketentuan perat~ran perundang-undangan
yang herlaku.
Pasal 23
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, BPS
menyelenggarakan fungsi :
a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang kegiatan
statistik;
b. penyelenggaraan statistik dasar;
c. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPS;
,
d. fasilitasi ...c;.,',
:' ,
'. :c
.,,
...j
.AI1I1I1t1'~"'~".~~~~ ~~~~?...~~~~ \0 .~~..11; """'~A
.~"'? ~~'l.~~~ ~h~
.\.~dl1 ~\1J.~A~ ~~~1jf~~."'f.A)I-""
-.&I 'g "'F"...,PRESIDEN
" REPUBLIK INDONESIA
, -16 -
1, ,, ,
d, fasilitasi--dan pembinaan terhadap kegiata.n instansi pemerintah di
bidang kegiatan statistik;, ,
e. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di
bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan
tatalaksana, kepegawaian,. keuangan, kearsipan, hukum, persandian,
perlengkapan daD rumah tangga. .
Pasal 24
Dalam menyelenggarakan "tngSi sebagaimana dimaks~d dalam ~asal
23, BPS mempunyai kewenangan :
a. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk ~endukung pembangunan
secara makro;
c. penetapan sistem informasi di bidangny,a;
d, penetapan dan penyelenggaraan statistik nasional.
e. kcwenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku yaitu :
1) pcrumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang kegiatan
statistik;
2) penyusunan pedoman penyelenggaraan survei statistik sektoral.
Bagian ...
...: .14t11111'~~~~
~~~~~-::?'""~~h~..~t1 ~ ~"'I~ -' .~"',;'" ~tI~;. ~~{ ~h~
\"~~,, ~\~1.' ~~..., ,)I~~~
.c...e.- ' g ~ .,#"~ "
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
1,!-17 -
1," ~
..Bagian Kesclnbilan .
c
j" Badan Standardisasi Nasional
Pasal 2S
BSN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bida~1;;,;'
standardisasi nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang~..,
undangan yang berlaku.
;.
,pa~al ~6.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, BSN
menyelenggarakan fungsi :
a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidangstandardisasi nasional; .
b. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BSN;
c. fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di
bidang standardisasi nasional;
d. penyelenggaraan kegiatan kerjasama dalam negeri dan internasional
di bidang standardisasi;
e. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di
bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan
tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan; hukum, persandian,
perlengkapan dan rumah tangga.
, ,
;. :
Pasal27 ...
~~~
-ri..J
.111';1f1t'~~~.~~~~ ~Z~~.?.. ~~~~ ~ -.t.\I1; ~"~A
, ~"7 ~tI'l
.~~~ ~h~.,~d" ~,~!.~~..."",lI~~~ .c.."' o" ~,=
PRESIDENREPUBL/K INDONESIA
-18 -
Pasal 27 1 ,, ,
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana .dimaksud dalam Pasal 26,
BSN mempunyai kewenangan :, .
a. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan
secara makro; .
c. penetapan sistim informasi di bidangnya;'
d. kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku yaitu :
1) p.erumusan dan p~lak~anaan kebijakan tertentu di bidang
standardisasi nasionai;
2) perumusan dan penetapan kebijakan sistem akreditasi lembaga
sertifikasi, lembaga inspeksi dan laboratorium;
3) penetapan Standar Nasional Indonesia (~NI);
4) pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidangnya;
5) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidangnya.
Bagian Kesepuluh
Badan Pengawas Tenaga Nuklir ., ....;,
Pasal28 .,':'..,, ..:'~
BAPETEN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di
bidang pengawasan tenaga nuklir sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku..;1 : .
Pasal29 ...
..'::.", .. .
.~"Aj~$~\"".~~~,., ~~~" ~-~~~ .~\'11? ~\-:~'" ~"'? ~tI~
.' ~"f ~h~",,'I[:,,~ i~\1J
.~~~L 'II~Z.~~""" /I~~/IY.c...&/ ' 0 I. ".....,
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
t.t -19 -.~,.. ,
Pasal 29 1,, ,
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28,.BAPETEN menyelenggarakan fungsi: ,
, .
a. pcngkajian clan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan
lenaga nuklir;
b. koordinasi kegialan fungsional dalam pelaksanaan tugas BAPETEN;
c. rasililasi clan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di
bidang pengawasan tenaga nuklir;
d. penyelenggaraan pembinaan clan pelayanan administrasi umum di
bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi clanI
talalaksana, kepegawaici\1, keuangan, kearsipan, hukum, persandian,j '.:;;"
perlengkapan dan rumah tangga. .;,..!,.,.':"
Pasal 30
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29,
BAPETEN mempunyai kewenangan .....
a. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan
secara makro;
c. penetapan persyaratan akreditasi dan sertifikasi di bidangnya;
d. kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku yaitu :
1) perumusan clan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang
pengawasan tenaga nuklir;
"
.4,1,' 2) perumusan ...
26
."
I...,.~... ~A1/~~'~""
.~tI~~~~~~ .c.~~~~ ...l~l1? ~"~A
,,117 ~I\',:.' ~~~ ~A~
\.~d~ ~14j..~~ ~ 4Ah?J~~""',1)1 --"
.c..,eI'O' P""~,\PRESIDEN .
REPUBLIK INDONESIA
-20 -'-,
:-
; ...;:,".:~':..'..':,, .2) perumusan kebijakan pengawasan1pemanfaatan teknologi tinggi '. :
,, ,yang.strategis di bidangnya;
.3) penetapan pedoman pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir;..
4) penjaminan kesejahteraan, keamanan, dan ketenteraman
masyarakat dari bahaya nuklir;
5) penjaminan keselamatan dan kcsehatan pekerja dan anggola
masyarakat scrta perlindungan lingkungan hidup dari bahaya
nuklir;
6) pcncegahan terjadinya perubahan tujuan pemanfaatan bahan
nuklir.
I_1..':: ".I
Bagian Kesebelas
Badan Tenaga Nuklir Nasional
Pasal 31
BA T AN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang
penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan tenaga nuklir sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 32
Dalam melaksanakan tug as sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31,
BA T AN menyelenggarakan fungsi :
a, pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang penelitian,
pengembangan, dan pemanfaatan tenaga nuklir;
...,:' ";:' ,
b. koordinasi ...
.:c, ..'.
.... .
.~~.411"~~\"~
.~~,-1~~~~ ~~~~~" I.t-~I1"'~ ,,",,"AA ."Ii? ~tI'l
.~~~ ~h~.,'i,/1" ~\1j, ~~~ ~~hU
~~."";111 :..PoC-.c:-'g" ~~ , PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
..
-21 -
b. koordinasi kegiatan fungsional dalam ~elaksanaan tugas BAT AN;,, '-
c. fasilitasi- dan pembinaan terhadap kegiat~n instansi pemerintah di
bidang penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan tenaga nuklir;, ,
d. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di
bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan
tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian,
perlengkapan dan rumah tangga.,
Pasal 33I
Dalam menyelenggarakan '~ngSi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32,
BA T AN mempunyai kewenangan :
a. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk ~endukung pembangunan
secara makro;
c. kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku yaitu :
1) perumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam program penelitian
dasar dan terapan, pengembangan teknologi dan energi nuklir, !
pengembangan teknologi daur bahan nuklir dan rekayasa serta
pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan, dan
pcmasyarakatan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir;
2) penetapan pedoman penggunaan nuklir dan penggunaan tenaga
l1uklir.
Bagian ...
-
...,
41f",1"'~~~", .r.~~~~~?p..e-~,,~~ .~ t-~"7~~"~ ;. ~11... ~tI~
-~~& ~h~.I..~d" ~"'!I.~A~ ~~h1/~~.'V,~lI -?
.c.-"' o" ~-~ ,~
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA,
-22 -
" 1,
" \."~. Bagian Keduabelas .
~i Badan Intelijen Negara..1
Pasal 34
BIN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang
intelijen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. ,
., . ,.- ,
Pasal 35 ,"1
j
Dalam melaksanakan tugassebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, BIN
menyelenggarakan fungsi :
a. pengkajian daD penyusunan kebijakan nasional di bidang intelijen;
b. penyampaian produk intelijen sebagai bahan pertimbangan untuk
menentukan kebijakan pemerintah;
c. perencanaan daD pelaksanaan operasi intelijen di bidangnya;
d. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BIN;"
e. fasilitasi daD pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di
bidang intelijen;
f. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di
bi<.Iang perencanaan umum, kclatausahaan, organisasi <.Ian
lalalaksana, kepegawaian, keuangan, .kearsipan, hukum, persandian.
pcrlcngkapan, dan rumah tangga,
.Pasal 36 ...,"
c
..~:...~~
~I/~~$~~""i L~~~~~~" ~~~~~ .LI"'? '"""~~ ~',f? ~!1~
~~~ ~h~\.~d~ ~\1j
..~~~ ~~~1/~~"""AlI -?.c...&"g~ ~""
PRESIDEN "
""REPUBLIK INDONESIA ;,",-
" .",'
-23 -;', ."~:,...::;'::'";':':':, ,."
...1l',- ~
'A. Pasal 36.
Oalam m~nyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35."
BIN mempunyai kcwenangan :
a, pcnyusunan rencana nasional sccara makro di bidangnya;
b. pcrumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan
sccara makro. ,
c, kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku yaitu :
1) perumusan dan ,ela~sanaan kebijakan tertentu di bi9ang .
intelijen; j
2) pengaturan Sistem Intelijen Nasional daD sistem pengamanan
pimpinan nasional di bidang intelijen.
Bagian Ketigabelas
Lembaga Sandi Negara
Pasal 37
LEMSANEG mempunyai tugas melaksanakan tug as pemerintahan di
bidang persandian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
,O.~ io" ::':;:,
Pasal 38 :-0 ",; '
,
'0'
..
. ,
.AAI1IfI?"~~~;; .~~~~ ~~~:::.?"':.e-~~~~ .; l~..I1~ '-.:~~A .~,.,? ~tI'l ~,.,;. ~h~
.~d~ ~1J.~~\;I ~~h~~~...,.t1'!1 -"'"
<--.&/'0" #"""
PRESIDENREPUBLIK INDONE;SIA
-24 -
1," ~
"4.. Pasal 38«
Oalam m~laksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
LEMSANEG menyelenggarakan fungsi :
a. pl:ngkajian dan penyusunan kcbijakan nasional di bidang pcrsandian;
b. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas
LEMSANEG;
c. I"asilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di
hidang persandian;
d. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umull1 di
bidang perencanaan 1umum. ketatausahaan. organisasi dan
tatalaksana. kepegawaian. keuangan. kearsipan. hukum. persandian.
perlengkapan. dan rumah tangga.
c." ';,":..,
~ :o.,t: .Pasal 39 ' ',,'
Oalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
LEMSANEG mempunyai kewenangan :
a. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan
secara makro; 0
c. penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi
tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya;
,. '.d. kewenangan ...
.~1:f':'
....,j",1IfI'f'~\-:I\"
~~~~~~?P~~~k..~1i;; ~ ~~lh ..~I!/ ~tI~
.~~{ ~~~~d~ ~11J
..~A ~ ~h~?jf'C.~"""A1I -"<-',&.-'g" F"4'"'
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA '.
-25 -
d. kewenangan lain sesuai dengan ket~tuan peraturan perundang-.undangal1.yang berlaku yaitu:. \
.1) perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang
.,
persandian;
2) pengaturan dan penyelenggaraan Sistem Sandi Negara meliputi
bidang sumber daya manusia, perangkat lunak dan keras
persandian, serta jaringan komunikasi persandian..
Bagian KeempatbelasI
Badan Ur~anLogistik.Pasal 40
BULOG mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang
manajemen logistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Pasal 41
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40,
BULOG menyelenggarakan fungsi :
a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang manajemen
ll)gislik. pengadaan, pengelolaan persediaan, dan dislribusi beras
scrla pengendalian harga beras;
b. koordinasi kegialan fungsional dalam pelaksanaan lugas BULOG;
,', c. fasililasi ...
-~- ~
'. ."11t1"~~ ' :;J,":
.,j"--~-'" """";'p, .,\ : ,"'-'~-4~ .c."'I1~ ,'c'. '..~"" ~,-" '".,' .~\'I1 ~,,~ \..".1 .' c'
.~'-1? ~.'A .';:c,,::~"'I ~'h'~ :,' ; ,
..\.~tI~ ~110 ~A ~ ~~h1/~~,""A1I .c...&"g~ ¥'"
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
..'I 26 ' --"
1,,- ,
C. fasilitasi -clan pembinaan terhadap kegiata!1 instansi pemerintah di
bidang; ,manajemen logistik pengadaan, pengelolaan persediaan, dan
distribusi beras serta pengendalian harga beras;
d. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di
bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan
tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian,.perlengkapan, dan rumah tangga.
I
P;~l 42
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41,
BULOG mempunyai kewenangan :
a. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
b. perl!musan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan
secara makro;
c. kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku yaitu :
1) perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang
manajemen logistik, pengadaan, pengelolaan persediaan, dan
distribusi beras serta pengendalian harga beras;
2) perumusan norma dan pengadaan, pengelolaan dan distribusi
beras.".
Bagian ...
---~~
.... .
-~AI1,1t1/1' --~~"
.~~~~~~?~~~~~..~~~I1"' ~ ~"~A , \,I1? ~tI'l
~~~ ~h~.~~" ~~1..~A~ ~~~1J'~~""'..A)I :.:?
.c...&1 ' 0 I ¥"',
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
-27 - ..
, '., , "
" ,", Bagian Kelimabelas .
Badal1 Koordil1asi Kcluarga BcrCI1cana Nasional, ,
Pasal 43
BKKBN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerimahan di bidang
keluarga berencana dan keluarga sejahtera sesuai dengan ketentuan
pcraturan perundang-undangan yang berlaku. .
..'
Pasal 44"1 I ; ,,:.~..:,
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, ' '
BKKBN menyelenggarakan fungsi :
a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang keluarga
berencana dan keluarga sejahtera;
b. koo~dinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BKKBN;
c. fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah,
swasta, Lembaga Sosial dan Organisasi Masyarakat dan masyarakat
di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
d. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di
bidang perencanaan umum, ketatausaha,an, organisasi dan
tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian,
perlengkapan, dan rumah tangga.
" ( :.. Pasal 45 ...
...,
.AI1,1IfI1'~~~..~~~~
~ ~~~.?;O:=~~h~ ~ ~~I'I1... ~"~A .1,117 ~~'l ~~~ ~h~
-,\\Cd" ~'~!I'- ~A~ ~~~&~~""~JJ) ~<-.,e.'u' ~~,
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
-28 -,
'C.,?;:.i;, :
"
t, ~
". Pasal 4S«
,
Dalam ~~nyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
44, BKKBN mempunyai kewenangan :
a, pellyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
b. perumusan kebijakan di bidangnya unluk mendukung pcmbangunan
secara makro; .
<.:, perumusan kebijakan pengendalian angka kelahiran dan penurunan
angka kematian ibu, bayi dan anak;
d. penetapan sislim informasi di bidangnya. I
") :
e. kewenangan lainsesu~i dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku yaitu :
1) perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang keluarga
berencana dan keluarga sejahtera;
2) perumusan pedoman pengembangan kualitas keluarga.
..
Bagian Keenambelas
Lembaga Penerbangan daD Antariksa Nasional
Pasal 46
LAP AN mempunyai tug as melaksanakan tugas pemerintahan di bidang
penelitian dan pengembangan kedirgantaraan tlan pemanfaatannya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
.:" ",";j"
Pasal47 ...
--'-
..
..41ft11f""~~~.~~~~ ~~~~.?P.c.~~~~ .~\.t1 -~~IA -~'t1; ~~~ ~~~ ~h~
~d" ~\1j...~A~ -AAh1)f
~~."'f./lJ\f/-",c-.&I ' 0 /. .,#""~,
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
-29 -
1..,- ~".~ Pasal47 .
Dalam mylaksanakan tug as sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46,
LAP AN menyelenggarakan fungsi :, ,
a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang penelitian
dan pengembangan kedirgantaraan dan pemanfaatannya;
b, kootdinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas LAP AN; ,
c. pemantauan, pemberia~ .bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan
instansi pemerintah di bidang kedirgantaraan dan pemanfaatanny,a;
d~ penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umuD;l di
bidang perencanaan 1umtim, ketatausahaan, organisasi dan ::';'tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, ,
perlengkapan, dan rumah tangga.
Pasal 48
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47,
LAP AN mempunyai kewenangan :
a. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan
secara makro;
c. p~netapan sistem informasi di bidangnya; ..;
d. kewenangan '"
-
.,
A",1Ift1'~~~..~~~Z~~.?"""~~~~.~~~t1? ~ ~"hA "t!? ~tI'l,
~~~ ~h~..\..~d" ~\1J'. ~~~"'(i,1;iJ1
~...g,~
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
-30 -
"
d. kewenangan lain sesuai dengan ket!ntuan peraturan perundang- :',.~, ", , '
undangaQ'yang berlaku yaitu : ': :
.1) pcrumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang
, \
penelitian dan pengembangan kedirgantaraan da,11
pemanfaatannya.
2) pcnginderaan/pemotretan jarak jauh dan pemberian rekomendasi
perizinan orbit satelit.,
Bagian Ketuj uhbelasBadan Koordinasi Sur~\i dan Pemetaan Nasional I
Pasal 49
BAKOSURT ANAL mempunyai tugas melaksanakan tug as pemerintahan
di bidang survei dan pemetaan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku."
,
Pasal 50
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49,
BAKOSURTANAL menyelenggarakan fungsi :
a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang survei dan
pemetaan;
b. pembinaan infrastruktur data spasial nasional;
c. koordinasi kegiata~ .tu~gsional dalam pelaksanaan tugas
BAKOSURTANAL;., ., .".:':' ' d. pemantauan ...
-,
.
4A"tfl'1'~~~..tI~~;~-::?~~~~~~
..~~11? ~ ~~A .~,,? ~tI\(
~~{ ~,,~.,~"" ~\~2.~J~ ~~~?J~~.-V' A} :.?
_~'O;/~~,
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
-31 -
1 ," ,d. pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan.
instansi pemerintah di bidang survei dan pemetaan nasional;, ,
e. penyelenggaraan pem.bin3;a~ dan pelayanan administrasi umum di
bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan
tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian,
perlengkapan, dan rumah tangga. .
'.
Pasal 51I
Dalam menyelenggarakan ~ngSi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50,
BAKOSURTANAL mempunyai kewenangan :
a. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan
secara makro;
c. penetapan sistem informasi di bidangnya;~I
d. kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang.
undangan yang berlaku yaitu :
I) pt.'rumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang survei
dan pemetaan;
2) penetapan pedoman dan pemclaan dasar nasional.
" , Bagian ...",
..'
'A,1I1I1'~~"...~"-~>~..,."~~ ~";7'~~~ ~ ~n~
-~~"? ~I~ ~~I~.~~1 ~tI~
.~~ ~fj.~A ~ ~~~1jf~~ ,.A1I .c.-",~I/I----.,..w ~
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
-32 -
1l'" .'
..Bagian Kedelapanbelas «
BadaQ Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Pasal 52;:":.:BPKP mempunyai tugas melaksanakan tug as pemerintahan di bidang "
pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. fi.,
')~ ,.'
..~as~l 53 I
j
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52,
BPKP menyelenggarakan fungsi :
a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan
keuangan dan pembangunan;
b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan
keuangan dan pembangunan;
c. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPKP;
d. pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan
pengawasan keuangan dan pembangunan;
~. pl.'nyclenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum ui
hillang perencanaan umum, kclalausahaan, organisasi uan
lalalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persanuian.
pcrl~ngkapan dan rumah tangga.
Pasal 54 ...
.....l1"I1I1'~~~
..~~~~ *I1~~~.?,,",,~~~~ ~\'11 -~~'1~ ~",; ~\I~ .~"{ ~h~
.~~~ ~~~.~~."'(. A)I~~Y
.c-.&-,V""¥"~ "
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
-33 -
Pasal 54 ,,
Dalam mefiy.elenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53.BPKP mempunyai kewenangan : .
.1. pcnyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
n. pcrumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan
secara makro;
c. penetapan sistem informasi di bidangnya;.
d. pembinaan daD pengawasan atas peny~~enggaraan otonomi daerah
yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan,
dan supervisi di bidangnya;
e. penetapan persyaratan tre~itasi lembaga pendidikan daD sertifikasi
tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya;
f. kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, yaitu :
1) memasuki semua kantor, bengkel, gudang, bangunan, tempat-
tempat penimbunan, daD sebagainya;
2) meneliti semua catatan, data elektronik, dokumen, buku
perhitungan, surat-surat bukti, notulen rapat panitia dan
sejenisnya, hasil survei laporan-laporan pengelolaan, daD surat-
surat lainnya yang diperlukan dalam pengawasan;
3) pengawasan kas, surat-surat berharga, gudang persediaan daD
lain-lain;
4) meminta ketera~ga~ ~entang tindak lanjut basil pengawasari,
baik hasil pengawasan BPKP sendiri maupun hasil pengawasan
Badan Pemeriksa 'Keuangan, daD lembaga pengawasan lainnya.
..'
Bagian ..~
~ "
.,
.~""IfI1'~~~\.l~~~ ~~~~.?,,",,~"~~ .~\'11; ~,,~ ~t!? ~~~ .~~~ ~~~
.,~dll ~"~J
~~~ ~~~I/
~~"""A)I .c..~'o" ,#'"...,
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
-34 -"'" .
1
-(
" ,
'. Bagian Kesembilanbelas .
Lcmbaga Ilmu Pengctahuan Indoncsia
, \
Pasal 55
LIPI mcmpunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang
pcnclilian ilmu pengetahuan sesuai dengan ketentuan peraluran
perundang-undanganyang berlaku.
Pasal 56
Dalam melaksanakan tugas ~eba,gaimana dimaksud dalam Pasal 55,. LIPI
menyelenggarakan fungsi: '.
a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang penelitian "
';
ilmu pengetahuan; ,"c,:;.',:'~:
.' '
~ .'
b. penyelenggaraan riset keilmuan yang bersifa.t dasar; .'
c. penyelenggaraan riset inter dan multi disiplin terfokus;
d. pemantauan, evaluasi kemajuan dan penelaahan kecenderungan ilmu
pengetahuan gall teknologi;
e. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas LIPI;
f. fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan ins tans i pemerintah di
bidang penelitian ilmu pengetahuan;
g. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di
bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan
tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian,
perlengkapan dan ruIIiah tal1gga.
.' :. :.' .;.~: .,
Pasal 57 ...
~ ~
....~...
,1.11111/1' --'~~".l~~ftt ~~~~.?,.::~,,~~ "'" ~ ~",Ii ...~"'.i'" ~~~ ~~{ ~A~
.,~i1~ ~\~!I.~~ 1:1 ~hhg.1
~~."'(.""to .c..p'g; ~,
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
-35 -
.P 157 ..,-;',asa, .;,'
,, ,Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
.56, LIPI mempunyai kewenangan :
a. penya~unan rencana nasional secara makro di bidangnya;
b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan
secara makro;"
c. penetapan sistem informasi di bidangnya;'.
d. kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku yaitu :
1) perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang
penelitian ilmu pe~et~huan; I
.2) penetapan pedoman'dan penyelenggaraan riset ilmu pengetahuan
dasar;
3) penetapan pedoman etika ilmiah, kedudukan dan kriteria
kelembagaan ilmiah;
4) pemberian izin peneliti aging;
5) pemegang kewenangan ilmiah dalam keanekaragaman hayati.
Bugian Keduupuluh
Budan Pcngkujian daD Pcncrupan Teknologi
Pasal 58
BPPT mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang
pengkajian dan penerapan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undanganyang berlaku. .
" .
Pasal 59 ...
;
'. '
a 411t11ft1'~~~./I~~~~~.?.-=2"~h~~ ~~I1?~ ~\,'I~ .~AIj: ~tI~
, ~d~ ~1~.~~~ ~~h1/~~."'(. A1I ..;?
.c.."' o""~,~
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
-36 -
," , l'
.'".. Pasal S9 ' .
'~o
Dalam n:Ielaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58,
BPPT menyelenggarakan fungsi :
a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengkajian
dan penerapan teknologi;
b. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPPT; ,
c. pemantauan, pembinaan dan pelayanan terhadap kegiatan instansi, I' ,
pemerintah dan swasta di bidang pengkajian dan penerapan teknologi
dalam rangka inovasi, difusi, dan pengembangan kapasitas, s~rtapembinaan ~lih teknol~~i; : '
d. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di
bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan
tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian,
perlengkapan, dan rumah tangga.
0;
Pasal 60 :;,,:,',:',, ':,~'"
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ',' ,
59, BPPT mempunyai kewenangan :
a. pcnyusunan rencana nasional secara makro di bidangn)'a;
b. pL'rumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pcmbangunan
SCl:ara makro;
c. penetapan sistem informasi di bidangnya;
d. kewenangan ...
.' -,
.'.,:!": ~.14j~~\"".l/l~;7 x~~ ---"~~ "'/1 ...'""""h
-~'I1:f' ~~~--~~f ~h~
.'\..~d4 I~'~.!~I'~~ 1I11z
.~~ "",'tI41.y.c..~'g~ #""~,
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
-.37' -
-,
d. kewenangan lain sesuai dengan ke~~tuan peraturan perundang-
undang'a~ yang berlaku yaitu :.
r;'!jr'z-,c;" 1) peiumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang, ", 'i , \
"!"';":"- ,_!;\~,;" pengkajian dan penerapan teknologi;:-:;::::,...:,i,;.',;' !':
'~,;"; "";...: " 2) pemberian rekomendasi penerapan teknologi dan melaksanakan,
I
, , ' audit teknologi. :..,~,:;::
:;.'
'"
Bagian Keduapuluhsatu
Badan Koordinasi Penanaman ModalI
pa\al 61
BKPM mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidallg
penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Pasal 62
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61,
BKPM menyelenggarakan fungsi :
a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang penanaman
modal;
b, koordinasi dan pelaksanaan promosi penanaman modal;
c, koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BKPM;
d, fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di
bidang penanaman modal;
e. penyelenggaraan ...
~-
...
.,."",t1/1'~~~ '
.~~~~~~.?,"".c.~~~~.' ~~~117~'-=:\-:~A .\"'? ~Wl .-~~;. ~h~
.\,.~d~ ~1J ~.~A':\ 4A~1/ ';:~~.v. A'JI ~ ;.c.. .."If --,~...g...~ :..';
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
-38 - .I
..
e. penyelenggaraan pembinaan dan pellyanan "administrasi umum di,
bidang ': perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan.
tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian.
perlel1gkapan, dan rumah tangga.
~
Pasal 63
Oal.1111 menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62.
BKPM mempunyai kewenangan :
a. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunansecara makro; ~1: I
c. penetapan sistem informasi di bidangnya;
d. pemberian izin dan pengendalian penanaman modal untuk usaha
berteknologi strat~gis yang mempunyai derajat kecanggihan tinggi
dan berisiko tinggi dalam penerapannya;
e. kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku yaitu perumusan dan pelaksanaan kebijakan
tertentu di bidang penanaman modal.
Bagian Keduapuluhdua
Badan Pertanahan N asional
Pasal 64
BPN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang
pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.,; /'. !.:.
.'.. Pasal6S ...
-
, .
.,jA,jt1d~~:)\
.~~~-r~~.?"""-4~~~"' t.~117~ ~"~ : f~Y ~~~
.,~I1~ ~11.~,4 ~ ~~h1/~~."'(. All -"
.c..~, 0 II,:#",, ...
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
-39 -
Pasal 6S , ,, ,Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, BPN.menyelenggarakan fungsi :
, ,
a. pengkajian daD penyusunan kebijakan nasional di bidang pertanahan;
b. perumusan daD penetapan kebijakan pengendalian pertanahan daD
pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan serta pembuatan peta
dasar pendaftaran tanah;
c. fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan di bidang pertanahan dan
pengembangan Sistem Informasi Perta~ahan;
d. perumusan dan penetapan kebijakan dan pengembangan sumber day a
pertanahan yang melip1ti pendidikan dan pelatilian tenaga-tenaga
pertanahan dan mitra kerja serta penyediaan sarana dan prasarana
kerja teknis pertanahan;
e. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPN;
f. pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan '
instansi pemerintah di bidang administrasi pertanahan;
g. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di
bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan
tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian,
perlengkapan, dan rumah tangga.
Pasal 66
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65,
BPN mempunyai kewenangan :
a. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
'.1'" b. perumusan ...
- ,
A"I1tt'~"~A" ,~A7~?II'=.""'"~"~ ~~ &. ~,,~
'. ~~11?~~ ~\,'I~ ..
, ~11? ~tI~-~'~~ ~h~
.\.~"~ ~~J.~~~ )A~~1J~~,""'A j
<'-"' 0 ' ~-, ,-
PRESIDEN ,REPUBLIK INDONESIA
..' :...," ., :',
, ," ." -40 -
'"
~, ,, c
b. perumus~n kebijakan di bidangnya untuk .mendukung pembangunan
secara makro;, ,, '. ' ,'.'
" , .
c. penetapan sistem informasi di bidangnya; ;,,:,,' ;"
d. penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan daD sertifikasi
tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya;
e. penetapan Kerangka Dasar Kadastral Nasional dan pelaksanaan
pengukuran Kerangka Dasar Kadastral Orde I dan II;
f. penetapan standar administrasi pertanahan daD pedoman biaya
pelayanan pertanahan; "1 : I
g. kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku yaitu :
1) perumusan daD pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang
pertanahan;
2) perumusan standar penyediaan peruntukan, penggunaan,
pemanfaatan daD pemeliharaan tanah serta pengawasan
pelaksanaannya;
3) perumusan standar tatalaksana pelayanan pertanahan, alat bukti
pemilikan daD penguasaan hak alas tanah;
4) penetapan kriteria tala guna tanah dalam rangka perubahan fungsi
ruang kawasan.
Bagian ....; , .
~--."---,
....I., ' A,,"IItt'~~~ ;'
.~~~~~~.?"".e-~~~~ :.:.-.."~I1? ~ """~A ' .
~11" ~I\'l 1
~ri{ ~h~.\..~d" ~\1j
.~-!!t:I i)I~A~~~...,~t1.-..c.-P'Vr --I
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
-41 -
., ," ,..' Bagian Keduapuluhtiga 'I"
I..-Badan Pengawas abut dan Makanan
.,
.Pasal 67
BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di biuang
pcngawasan obat dan makanan ~csuai dengan ketentuan peraturall
pcrunuang-undangan yang berlaku, .
"
Pasal 68 t
Dalam melaksanakan tui4s sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67,
BPOM menyelenggarakan fungsi :
a. pengkajian daD penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan
obat dan makanan; .
b. pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengawasan obat daD
makanan;
c, koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPOM;
d. pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan
instansi pemerintah dan masyarakat di bidang pengawasan obat dan
makanan;
e. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di"
bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi daD ..
tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian,
perlengkapan dan rumah tangga.
.;' ,. "",:,~ ~
Pasal 69 ...
"
-."11t11f11'~~~, ~~~:r~~.?,-=;.c:.~~~~-.~~I1"' ~ "",,"~A ~,,? ~tI'l
~~~ ~,,~.I..~d" ~1~j
.~~~ ~~~1f~~.-V'AlI ~.c,.~'o' ~~ PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-42 -
1l'" ,
".. Pasal 69 '«
Dalam m~Jlyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68,
BPOM mempunyai kewenangan :
a. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan
secara makro; .
c. penetapan sistem informasi di bidangnya;
d. penetapan persyaratan penggunaan bahan tambahan (zat aditif),
tertentu untuk makanan dan penetapan pedoman pengawasan"1 ; ','
peredaran obat dan maka!~ari; ..c.:''! ; :
e. pcmberian izin dan pengawasan pcredaran obat serta pengawasan
industri farmasi;
f. pcnctapan pedoman penggunaan konservasi, pengembangan dan
pcngawasan tanaman obat.
Bagian Keduapuluhempat
Lembaga Informasi Nasional
Pasal 70
UN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang
pelayanan informasi nasional sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
..: :" -.Pasal71 ...
...' ,
.,j,f"t1I1'~\-~c ~~~:r~~.?,",,~~~h~~. , ~~I1?~ ~~A ~,,? ~,,~
~~{ ~f1~..~i1" ~\~J
.~A~ Aft~1/~~ ,. A)I .?c...&I' 0 ,II'.#"""
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
-43 -
Pasal 71 , L,
, 4
Dalam melal<sanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, LIN.
menyelenggarakan fungsi :.,
a. pengkajian dan penyusunan kebijakan naslonal di bidang informasi
nasional;
b. pengkajian dan pengembangan sistem informasi dalam
penyelenggaraan pemerintahan;.f
c. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas LIN;
d. fasilitasi arus informasi antar lembaga dalam penyelenggaraan
pemerintahan; ..'
e. penyediaan dan penyeblan.;informasi tentang kebijakan nasional'dap
penyaluran umpan batik masyarakat;
f. pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi semua
unsur di lingkungan LIN;
g. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di
bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan
tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian,
perlengkapan dan rumah tangga.
Pasal 72
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 .
LIN mempunyai kewenangan :
a. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan
secara makro;
c. penetapan sistem informasi di bidangnya..'
Bagian ...
.
& A"""I1'~~~".~~~z~-::?r~~~,
..~~I1' ~ ~"'l~ ~~: ~tI~
.~d~ ~~~.~~~ ~~~1.J'~~...,. All :.;;'
.c.-.&/'g~/~,
PRESIDEN ; ,
REPUBLIK INDONESIA ":0;,:,,0: ~', :'
\ ° ~:( ,
-44 -', " ,;'
,
~ 0
,". Bagian Keduapuluhlima ..'
Lembaga Ketahanan Nasional «
{' Pasal73
LEMHANNAS mcmpunyai tugas mclaksanakan tugas pcmcrintahal1 cJi
bidang pengkajian dan pendidikan stratcgik ketahanan nasil}nal scsuai
dengan ketentuanperaturan perundang-undanganyang bcrlaku.
Pasal 74
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73,LEMHANNAS menyelen~arakan fungsi : I
.a. pengkajian strategis mengenai berbagai permasalahan nasional dan
internasional;
b. pengkajian secara berlanjut mengenai Pancasila sebagai dasar negara,
serta pengembangan, pemantapan, dan pemasyarakatan wawasan
nusantara dan ketahanan nasional;
c. penyiapan kader-kader pemimpin tingkat nasional;
d. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas
LEMHANN AS;
e. pelaksanaan evaluasi dan pengembangan berbagai hasil kajian
strategis dan pemantapan kader pimpinan bangsa;
f. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di
bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan
tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian,
perlengkapan dan rumah tangga.
\ ' ;. '~ :. 0,. .° ,'~.i:: ...Pasal7S ..."0'
,
..., .1",1t1'~\.~
~~~z~~? r ~~h~a L~I1"'~ ~"! ..~'t!". ~~~
.~At ~h~~d'1 '~1J.~~~" " ~~~
""~~~.~.A"'~~.~,'W,f'~ ~..O =-
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
-45 -
':,
..", .Pasal 7S ,
,, ,Dalam men~elenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74,
.LEMHANN AS mempunyai kewenangan :
, ,
a. penyusunan rencana nasional secara makrodi bidangnya;
b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan
secara makro.
,
Bagian' Keduapuluhcnam
Badan Pcngembangan Kebudayaan daD PariwisataI
pJal16
BP BUDPAR mempunyai tugas m~laksanakan tugas.. pem~rintahan di
hidang pengembangan kebudayaan dan pariwisata sesuai dengan
ket~ntuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
';"
"":'.;'" ...
Pasal 77
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76,
BP BUDP AR menyelenggarakan fungsi :
a. pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional' di
bidang pengembangan kebudayaan dan pariwisata;
b. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BP
BUDP AR;
c. fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah dan
masyarakat di bidang pengembangan kebudayaan dan pariwisata;
..~.' .?~.;, '
d, pengawasan ...
-
, ,
.~",11111'~~~.~~ft,~~-::~F'.c-~~~~.." Lt-~t17~ ~"~A ,,11? ~"'l
-' ~~~ ~h~
.,~d.1 ~\1J.~~~ ~~~1/~~...,.t111 -:?
"'~'g" ,#""~,,
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
,,
-46 -;-
d. pengawasan fungsional terhadap pct~ksanaan tugas dan fungsi
semua'U-!1s~r di ling~ng~n.~P BUDPAR;.
e. penyeienggaraan pembina:an dan pelayanan administrasi umum di.\
bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tala
laksana, kepegawaian, keuangan, kerasipan, hukum, persandian,
perlengkapan dan rumah tangga.
.Pasal 78
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77,
BP BUDP AR mempunyai kewenangan :
I
a. penyusunan rencana naii~nal secara makro di bidangnya;
b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan
secara makro
c. pembinaan dan pengawasan alas penyelenggaraan otonomi daerah
yang meliputi pemberian bimbingan, pelatihan, araban, dan supervisi
di bidangnya;
d. pcnetapan persyaratan administrasi Lembaga PenJiJikan Jan
sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabalan Ji
bidangnya;
e. pt.:manfaatan basil penelitian arkeologi nasional serla pengelolaan
museum nasional, galeri nasional, pemanfaatan naskah sumber arsip,
dan monumen yang diakui secara internasional;
f. penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang
kawasan/lahan dalam rangka penyusunan tala ruang di bidangnya;
, .....g. penetapan ...
-
...l4,11f11'~~~ ,,' "
.(I~~!~~.?~~~~~~-.~~11"' ~ ~""~ ~,,? ~tI~
~~{ ~h~.,~"" ~\~j.~~ ."f. A)~~Ay-~'o" ,."
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA '.
'. -47 -
g. penetapan standar pemberian izin oleh ~aerah di bidangnya;,, ,
h. penetapan persyaratan kualifikasi us aha jas~ dibidangnya;
i. kewe~.angan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, yaitu :
1) penetapan standar daD norma sarana daD jasa kebudayaan daD
kepariwisataan;
2) pengembangan informasi daD promosi di bidang kebudayaan daD
pariwisata; , .,
3) pelaksa~aan kerjas~ma daD bantuan teknik luar negeri di bidang
kebudayaan daD pariwisata;, I
4) fasilitasi pelaksanaadsexisor film daD rekaman video komersial.
BAB II .
SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Pert am a
Umum
Pasal 79
LPND terdiri dari :
a. Kepala;
b. Sekretariat Utarna;
c. Deputi;
d. Unit Pengawasan.
Bagian ...
, ~--
.,
.AI1t1tf/1'~~~".~~~~~~?,,",.c-~~~~
..~~~I1~ ~~~~A ,,117 ~tI'.(
--~~~ ~h~-\..~i!11 ~\~j
.~~~ ~A~g.I~~...,. A)I -".c.-~,,"~fl~v ~
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
-48 -
,," ,"~ Bagian Kedua
, Kepala «,-'
I.,,:4 Pasal 80
Kepala adalah pemimpin LPND.
Pasal 81 .
Kepala mempunyai tugas :
a. memimpin LPND sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. menyiapkan kebijakan "fuasional dan kebijakan umum sesuai denganj !
,tugas LPND; ','
".c. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas LPND yang menjadi
.tanggung jawabnya;
d. membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi daD
organisasi lain.
Pasal 82
(1) Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
Kepala BKN dibantu oleh seorang Wakil Kepala.
(2) Kepala BIN, Kepala LIPI, dan Kepala LEMHANNAS, dapat
dibantu oleh seorang Wakil Kepala.
(3) Wakil Kepala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) daD ayat (2)
mempunyai tugas membantu Kepala dalam melaksanakan tugas
memimpin LPND.
{ ;
-', Bagian ...
~-
...~
.~A~~~\"",.l/l~~ x~~ ~-~~~ ll'l1 -~~I~
.-.~'t!7'" ~!I~.-~6~ ~h~
~d~ ~\1J.' ~,4\;1 Aft~
~~,""iA~~~o,~
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA .,
-49 -
Bagian Kctiga 1" Sckretariat Utailla ~i'
4
Pasal83 «
(1) Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pimpinan LPND yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
(2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.
Pasal 84
Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan,
pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi", dan
sumber daya di lingkungan LPND.t
"1 :j
Pasal 85
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84,
Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi :
a. pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi di lingkungan LPND;
b. pengkoordinasian perencanaan dan perumusan kebijakan tekriis
LPND;
c. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, organisasi dan
tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian,
perlengkapan, dan rumah tangga LPND;
d. pembinaan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan
di lingkungan LPND sepanjang tidak dilakukan oleh unit lain di
lingkungan LPND;
e. pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan tugas LPND;
f. peng~90rdinasian dalam penyusunan laporan LPND...' ," .
Pasal 86 ...
-
-.1111.11ft1'~"~~& /I~~Z~:::.?F'~~,,~~-." ~~I1;~~tI~ .~"'1. ~h~
-.,~d~ ~11.-~A~ ,A~~I/
~~."(.",I\fl-"",-.&#'g/~~ "
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
-50 -
..-,
Pasal 86 ,!, ,
(1) Sekretariat Utama terdiri dari sejumlah Biro..(2) Biro terdiri dari sejumlah Bagian dan setiap Bagian dapat terdiri
, ,
dari sejumlah Subbagian.
Bagian Keempat
Deputi
Pasal 87
(1) Deputi adalah unsur pelaksana LPND yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala.
I(2) Deputi dipimpin oleh '~eputi.j
Pasal 88
Deputi mempunyai tug as merumuskan dan melaksanakan kebijakan di
bidang tertentu. _i-"...;".:, "'
...
,"
Pasal 89
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88~
Deputi menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan dan
pembinaan sesuai dengan bidang tugasnya;
b. pengendalian terhadap kebijakan teknis sesuai dengan bidang
tugasnya;
c. pelaksanaan tug as sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh
Kepala.: 'I- 'r:'..-: '. Pasal 90 ...
-~-~--
..
.114111f/1'~~~
.~~~~~.?,",,~~h~~. ~~~~~tI~ 0" ~~~ ~h~
..~d" ~'4!1.~A~ ~~A1jf~~ ,. All -7
.c..~'OI/'F"~,
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
-51 -~ .
Pasal90 ,,, ,
(1) Deputi.terdiri dari Direktorat dan/atau Pusat..(2) Pusat dapat terdiri dari sejumlah Bidang, dan masing-masing
, \
Bidang dapat terdiri dari Subbidang.
(3) Be~dasarkan pertimbangan lokasi dan beban kerja di lingkungan
Pusat dapat dibentuk 1 (satu) Bagian Tata Usaha yang terdiri dari
sejumlah Subbagian. .
(4) Direktorat dapat terdiri dari sejumlah Subdirektorat dan masing-
masing Subdirektorat dapat terdiri dari sejumlah Seksi.
(5) Dalam melaksanakan tugasnya, secara administrasi DeputiI
dikoordinasikan oleh ~kretaris Utama.j
Bagian Kelima
Unit Pengawasan
Pasal 91
(I) Dilingkungan LPND dapat dibentuk unit pengawasan yang
melaksanakan tugas pengawasan fungsional yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala. ,
(2) Unit pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat
berbentuk Inspektorat Utama atau Inspektorat.
(3) Apabila objek pengawasan fungsional pacta LPND yang
bersangkutan relatif kecil, maka pelaksanaan pengawasan fungsional
dilakukan langsung oleh BPKP atau lembaga fungsional eksternal
lain, yang pelaksanaannya difasilitasi oleh Sekretariat Utama LPND
yang bersangkutan.::-\ '
Pasal92 ...
.C't;-
.;,+.J
..1,,"IfIf'~~~
.~tI~~ ~ z~~?"",.-=-~~h~ -.I.~ 11;:'" ""'~~A
\,117 ":-~~-' ~~{ ~h~
.I..~d" ~\~j.~~~ .Afthgj'
~~.'V',.11\/1 c.~'D~ ,#"'"
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
-52 -
Pasal 92 ,,
.;, .Unit Pengawasan mempunyai tugas me.laksanakan pengawasan
fungsionai di lingkungan LPND. [), ii~.\ "
Pasal93
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Unit
Pengawasan menyelenggarakan fungsi : ,
a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan fungsional;
b. pelaksanaan pengawasan fungsional sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;"1 I
c. pelaksanaan administrasi Inspektorat Utama atau Inspektorat.
'I. Pasal 94
(1) Inspektorat Utama terdiri dari sejumlah Inspektorat dan Kelompok
Jabatan Fungsional.
(2) Inspektorat Utama dapat dibantu oleh 1 (satu) Subbagian Tata
Usaha.
Pasal 95...,.
(1) Inspektorat yang berada di bawah Kepala terdiri dari Kelompok ..
Jabatan Fungsional.
(2) Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibantu
oleh 1 (satu) Subbagian Tata Usaha.
.." 1 ~; '. Bagian ...
..
',fAI1rf'~~~'~"-7>.?P"" \~." ~ ~ ~11~.~'ii;: ~ ~"'1! I.~,,? ~~IA
C' ~'II? ~"'~
t~~ ~~~.~AI:\ ~~hV.~~."'(. ~1I -""
~~'Oll,#";,.-,
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
-53 -
,, i'
" ,.; Bagian Keenam
«
Lain-lain..\i
Pasal 96
(1) Apabila dipandang perlu, di lingkungan LPND dapat dibentuk Pusat
sebagai unsur penunjang tugas pokok lembaga.
(2) Pusat dipimpin oleh seorang ~epala Pusat.
,
,,;}"';". Pial :97 :
j
(1) Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 dapat terdiri dari
sejumlah Bidang dan 1 (satu) Subbagian Tata Usaha.
(2) Pusat dapat membawahkan kelompok jabatan fungsional sesuai bidang
tugasnya.
Pasal 98
(1) Di lingkungan LPND secara selektif dapat ditetapkan Unit Pelaksana
, Teknis sebagai pelaksana tugas teknis penunjang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangan yang berlaku..
(2) Pedoman Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang
pendayagunaan aparatur negara.
./.'., ,..\ , ~
Pasal 99 ...
.
,"I1,1t1'~~~.~~"?>?,.:;"" \~.~ ~~~;~~~~ .c-~,,~~ .~~11". ~~~
~~5. ~h~~ ,,~d~ ~1J
.~~~ _Aft~!tI'~~ ,. ATolI-".c.-~'D~/~...,
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
~
..
-54 -:,::::;;'!::,::
~~"~;':...;,:""
Pasal 99 , ," ,
(1) Fungslperumusan kebijakan dilaksanakan oleh Direktorat.
(2) Fungsi penelitian dan pengkajian dilaksanakan oleh Pusat..,
PasallOO
Di lingkungan unit, organisasi LPND dapat ditetapkan jabatan fungsionaltertentu. .
PasallOl
Apabila dipandang perlu, "LPND dapat membentuk Komisi/Kelon;pokj
Kerja non struktural sesuai dengan kebutuhan yang pt.'laksanaannya
dilakukan dengan memperhatikan kt.'tt.'ntuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Pasal 102
lumlah unit organisasi di lingkungan LPND disusun berdasarkan analisis
organisasi dan beban kerja.
\ ','Pasall03 .
(1) Unit Organisasi untuk jabatan struktural Eselon I pacta masing-
masing LPND ditetapkan oleh Presiden atas usul Kepala LPND
yang bersangkutan setelah mendapat pertimbangan tertulis dari
Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan
aparatur negara.;' ' .
(2) Urnt ...
..,,1111t1tt'~~~
.~~~~~~.?..=~~~~~~ ~~I1"'~ """'~ ..~,,? ~..'A.-~I\~ ~\\'~
~A~ \;~7j
~'~" ~~11..~~~ ~~~~~~ ,. A) -"
<-.&I'O~/~"
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
-55 -
,,, ,
(2) Unit O'rganisasi untuk jabatan struktural eselon II ke bawah pacta«
-'"
masing-masing LPND ditetapkan oleh Kepala LPND yang, \
bersangkutan setelah mendapat pertimbangan dan persetujuan
tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang
pendayagunaan aparatur negara. v
.':1;'{
PasallO4
(1) Rincian tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja LPNDI
ditetapkan oleh Kepak LPND yang bersangkutan setelah terlebihj
dahulu mendapat pertimbangan dan persetujuan tertulis dari "°:
Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur
negara.
(2) Kepala LPND menyampaikan tembusan Keputusan Kepala LPND
tentang Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2) kepada Presiden dan Menteri yang bertanggung jawah di
hidang pendayagunaan °aparatur negara.
(3) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). dicabut apahila
terdapat penyimpangan dalam pclaksanaannya.
(4) Pcnyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud daJam
ayat (3), berakibat pacta pembatalan anggaran dan hak-hak
kepegawaian.
;" ," °
BAB III ...,..,---
-,~-~ ~
0
11.1~tf'~~~.~~~7 >.?o'; ~~..~ "'x~" ~~,,"~ rOO \1"11.,."" ~,,'1~
~~I!: ~~~~A{ \;...lj~ I..I;\"'~ ~~~}
.~~~ _A~h1/~~...,o ,1/011-",
"'.&-'0" ~...,PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-56 -
" 11'" BAB III I .,';'0':':A, '« ::;:.';:1;'; : ,:
'.f.- TATAKERJA"
, \;
rfJ£
PasallOS
Kepala LPND menyampaikan laporan, saran~an pertimbangan di
b~dang tug as dan tanggung jawabnya kepada Presiden melalui Menteri.
yang mengkoordinasikannya.
"
'.. PasallO6
I
Dalam melaksanakan tuga$ya." masing-masing LPND dikoordinasikanj
oleh Menteri, yang meliputi :
a. Menteri Dalam Negeri bagi BPN;
b. Menteri Pertahanan bagi LEMSANEG dan LEMHANNAS;
c. Menteri Perindustrian dan Perdagangan bagi BKPM;
d. Menteri Pertanian bagi BULOG;
e. Menteri Kesehatan bagi BPOM dan BKKBN;
f. Menteri Pendidikan Nasional bagi PERPUSNAS;
g. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara bagi LAN, BKN,
BPKP, dan ANRI;
h. Menteri Negara Lingkungan Hidup bagi BAPEDAL;
i. Menteri Negara Riset dan Teknologi bagi LIPI, LAPAN,. BPPT,
BATAN, BAPETEN, BAKOSURTANAL, dan BSN;
.!
j, Mentc:ri ..,
~- ~
-."
44t111tt'~\.~" '
6 ~~~~~~?r2'~~~" .~It* ~~'1' '., , ~'I!': "::-11111
-~~; ~~~..,~d~ ~"J
.~~~ \1i~A1J~~."(. J ..;.c-,. ,~~.---,v,-
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
..".
-57 -
j. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional bagi,BAP~ENAS dan BPS; ~.(
k. Menterl Negara Komunikasi dan Informasi bagi LIN;
1. Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata bagi BP BUDPAR.
Pasal 107
LPND dan semua unsur LPND dalam melaksanakan tugas 'masing-,
masing wajib menerapkan secara intensif prinsip-prinsip koordinasi,
iritegrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan ins tans i masing-masing
maupun dalam hubungan antar LPND dan/atau instansi lain.
I I " I~1 ,\! , "
j ," :"
BAB IV
KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, DANPEMBERHENTIAN : ,.
;;,~.:",Pasal 108 ...'. " ,;~.. '
-(I) Kepala LPND yang dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil adalah
jabatan eselon la. , .,
(2) Wakil Kepala, Sekretaris Utama, Deputi, dan Inspektur Utama
adalah jabatan eselon la.
(3) Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, Inspektur, dan Kepala Unit
lain adalah jabatan eselon lIa.
(4) Kepala Bagian, Kepala Subdirektorat, Kepala Bidang adalah
jabatan eselon ilia.
(5) Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala adalah jabatan eselon IV,a.
...', ""(' Pasal109 ...
" .'. ~~
,1" ~
A"I1,1t1'~"'~ '
..~~~Z~~.?,-:=~~~~""r ~~117~ ~~~A ~1j7 ~tI'l
.~~{ ~h~4 \..~d~ ~\41, ~A~ ~~~v
~~..."",11 -"'"<-P'O" ~"
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
-58 -"',
, ,: l'" ,
".. PasaI 109 '«
(1) Kcpa,l~ LPND diangkat dan diberhel1likan oleh Presiden, ;,'",
(2) Wakil Kepala, Sekretaris Ulama dan Depuli diangkal lJan ;',',
diberhentikan oleh Presiden alas usul Kepala.
(3) Pejabat esclon lIke bawah di lingkungan LPND diangkat dan
diberhentikan oleh Kepala LPND yang bersangkutan. .
P~I 1:10 Ij
Pelantikan Kepala LPND dilakukan oIeh Menteri yang
mengkoordinasikannya berdasarkan pendelegasian wewenang dari
Presiden,
BABV
ADMINISTRASI DAN PEMBIA Y AAN
PasaI 111
Pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan,
kearsipan, persandian, perlengkapan, keprotokolan, keamanan, dan lain-
lain di lingkungan LPND diselenggarakan oleh LPND yang
bersangkutan,
, .',,' ,I PasaI112..." : :' ." :,' )i',
....,
-.1"",1tt'~\.~.to~~~~:::?P~~~~"-r .~~11? ~ ~"~ ~~\"", ~~
-~~? ~\I~
~ ~~ ~~~.~I'~ ~ l~~.:tI
~~...,. A)II-?.c..~'g;I'F"""
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
-59 -
1 1"...," ,'., Pasal112 :
«
(1) Ha~ .keuangan. administratif. dan fasilitas-fasilitas lain bagi Kepala
LPND diberikan setingkat dengan jabatan Eselon la.
"c' (2) Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas LPND
dibebankan pacta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
(3) Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas
BULOG dibebankan pad a Anggaran Pendapatan dan Bclanja
Negara dan sumber dana lainnya scsuai dcngan peralurall
perundang-undangan yang bcrlaku sampai dengan selt.'sainya pr()st.'s.
.pengalihan kelembag~an ~BULOG mcnjadi Balian Usaha Milikj
Ncgara.
BAB VI
KETENTU AN LAIN-LAIN
Pasal 113
(1) Mengingat kedudukan dan sifat tugasnya. Kepala BIN dibantu oleh
Star Ahli.
(2) Star Ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala BIN.
(3) Star Ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas
memberikan telaahan mengenai masalah tertentu sesuai bidang
tugasnya.
',~:::: (4) Star ...
~ _c -
/ '.,-,-' '11,111t?"~~~ .
.~~"~,..?"""""~, ~~ ~~~~ .c:.~"I\~ ~ '~ ,. ~\'11;- "'O::",,~-~"7 ~,'A
~A? ~I"IA~. ~n~ ~h~..,~d" ~\1:1
.~A!:\ 4fthg.t~~,"'('A')I -"".c.-~'o' ~~,
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
-60 -
..., ,, ,
, ~
(4) Star A::hli sebagaimana dimaksud dalal1} ayat (1) adalah jabatan
eselon lb." 'I..,
(5) Star Ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diangkat dan
diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala.
.
Pasall14
(1) Sebagian tugas pemerintahan yang dilaksanakan oleh BPS, dalam
bidang kegiatan statistik dasar di daerah berdasarkan peratpran ..
perundang-undangan '~i :bidang statistik, tetap dilaksanakan o.leh ..',
Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
(2) Sebagian tugas pemerintahan yang dilaksanakan olch BKKBN di
daerah tetap dilaksanakan olch Pcmerintah, dal1 sccara bcrlahap
scsuai dengal1 kebutuhan dialihkan kcpada Pcmcrilllah Dacrah
sesuai dengan ketenlual1 pcraluran pcrundang-ul1uangan yang
bcrlaku selambat-lambatl1ya sampai uengan 31 Dcscmhcr 2003.
(3) Scbagian tugas pemerintahan yang dilaksanakan olch BPKP di
daerah tetap dilaksanakan oleh Pemerintah dalam rangka
melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan
di daerah yang kewenangannya masih melekat pada Pemerintah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. '.
..: (4) Sebagian ...
---~--~-- ---~--
;;:::=:::::. ~.
, ~.A.111/11?"
~~~~
.~~~;~~.?,"".c:-~~~~v, \' ~~t17~ ~~ '-~,.,t!: \tI~,j ":.'
~ nt \:h'/J ,",,- \.~~~ ~~~J ;' 1,.-
W ~I-~I. AA~1ff :."=:.~,\.. :",1' "" , ..~~'.""A" -"'"
.c.-~'gl ~...,PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-61 -
..:...
,,, ,
(4) Sebagian tug as pemerintahan yang dilaksanakan oleh BKN di«
daerah tetap dilaksanakan oleh Pemerintah dalam rangka, ,
melaksanakan administrasi dan manajemen kepegawaian negara
yang kewenangannya masih melekat pacta Pemerintah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(5) Sebagian tugas pemerintahan yang dilaksanakan oleh BULOG di.daerah tetap dilaksanakan oleh Pemerintah sampai dengan
selesainya proses pengalihan kelembagaan BULOG menjadi Badan
Usaha Milik Negara, selambat-lambatnya 31 Mei 2003.
(6) Sebagian tugas pem\fint~han yang dilaksanakan oleh BPN di
daerah tetap dilaksanakan oleh Pemerintah sampai dengan
ditetapkannya seluruh peraturan perundang-undangan di bidang
pertanahan, selambat-lambatnya 31 Mei 2003.
Pasall15.
(1) Kepala LPND adalah jabatan negeri.
(2) Apabila dipandang perlu, untuk Kepala LPND tertentu dapat..
dijabat oleh bukan pegawai negeri.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan jabatan Kcpala LPND
tcrtentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditctapkan dcngall
Keputusan Presiden. .,'
'... ..
",;:.",',..
'.
Pasal 116 ,..
~~---
,
., ,: "t1"d~"~ ..w .~~-»~~ \.r.,~,~..~ ~ ""I.~..
-t.~I1? *,~ ~,,'1A I." ,,~tf? ""tI~
~~; ~~~'1- ~i'I" ~1Jw ~~~~ \l4A~
'C~ ,'Vi) ~...o,-
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
\,
-62 -
Pasall16 ,, "
lumlah unit"organisasi di lingkungan LPND disusun berdasarkan analisis«
organisasi dan beban kerja., ,
BAB VII
KETENTU AN PERALIHAN
Pasall17 '
,(1) Keputusan Kepala LPND tentang Organisasi dan Tata Kerja LPN9.. .,;
_.~yang tidak bertentangan dengan Keputusan Presiden ipi, dinyat~'kari
tetap berlaku. I
(2) Penyesuaian organi~lSi: dan Tata Kerja pacta BP BUDP AR
berdasarkan Keputusan Presiden ini dilaksanakan selambat-
lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya .'
Keputusan Presiden ini.
BAB .VIII
KETENTUANPENUTUP..-:.",
Pasall18
Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden
Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tu~~s, Fungsi,
Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah
Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2001 dinyatakan tidak
berlaku.
\ ~ Pasal119 ....,j ".
~---
) ---I(~~ '
,'"
{ , ---~7-.f"
" -.A,,"IfI1'~"~~ ..~~~~~~?"':.d'~~~'", '" .~~~I1? ~~~~A ..."II? ~~~\.. ~ ~I\;' ~h~
'" fI" ,11' ?J., ,~d~A {~~11 ~f~~ ~~."'i'A)~~7 ""..
c.-~'o" ¥',
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
-93 -
"..' ~ ' .'C~:, ~,:
Pasall19 ~ ' "
, .
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pacta tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pacta tanggal 13 September 2001
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
lid.
MEGA W A TI SOEKARNOPUTRI
; 1 ::: .j, ;',.
"';;:'"" \
","'.
Salinan sesuai dengan aslinya
S~~~1~{~ T KABlNET RI I
; ~'(",-<';:'-l{"epala~jr~ Peraturan j ;~ ~ ex n.Qj' ":.undangan II
.;C/J"!J~7 ~~F:W\.r:f((f1r ! ~
~,t ,-\J-!i" r.. I 1\ * ~~f~l.~".,o'!:' ~j,~~' .,.""""-=' .'..w':'- ,:/~\,~":,...'-_.Prl dibyo','" fO 0 \,~';t I~~;;~
,
, r
: ,;,.,
I.I :.: .
~...
.-~~~ .' o.
~ '