bupati klungkung · tanggung jawab, kewajiban, kewenangan dan hak seseorang pegawai dalam satuan...
TRANSCRIPT
-
1
BUPATI KLUNGKUNG
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 10 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KLUNGKUNG,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (4) dan
Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah serta Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten
Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Rumah
Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah
Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
-
2
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit
Pelaksana Teknis Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016
Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung
Nomor 6);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN
KLUNGKUNG.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Klungkung
2. Bupati adalah Bupati Klungkung
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Klungkung.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas
-
3
Kesehatan Kabupaten Klungkung.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD
adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung.
6. Dewan Pengawas Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Dewan
Pengawas adalah unit nonstruktural pada Rumah Sakit yang
melakukan pembinaan dan pengawasan Rumah Sakit secara
internal yang bersifat nonteknis perumahsakitan yang melibatkan
unsur masyarakat.
7. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara nyata dan tegas
diatur dalam lini organisasi yang terdiri dari Direktur, Wakil
Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan
Kepala Seksi.
8. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggung jawab, kewajiban, kewenangan dan hak seseorang
pegawai dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan
tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan
tertentu serta bersifat mandiri.
9. Satuan Pemeriksaan Internal yang selanjutnya disebut SPI adalah
perangkat rumah sakit yang bertugas melakukan pengawasan
dan pengendalian internal dalam rangka membantu Direktur
utama meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh
lingkungan sosial sekitarnya (social responsibility) dalam
menyelenggarakan bisnis yang sehat.
BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH
Bagian Kesatu
Kedudukan RSUD
Pasal 2
(1) RSUD berkedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis pada Dinas
Kesehatan Kabupaten Klungkung yang dipimpin oleh seorang
Direktur.
(2) RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Unit
Pelaksana Teknis yang bersifat fungsional, otonom dan bekerja
secara profesional.
Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi RSUD
Pasal 3
-
4
RSUD mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan kesehatan
perorangan secara paripurna.
Pasal 4
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, RSUD mempunyai fungsi:
a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan
kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui
pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga
sesuai kebutuhan medis;
c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia
dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian
pelayanan kesehatan; dan
d. penyelenggaraan penelitian, pendidikan dan pengembangan serta
penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan
pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu
pengetahuan bidang kesehatan.
BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5
Susunan organisasi RSUD, terdiri dari :
a. Direktur;
b. Wakil Direktur;
c. Bidang;
d. Bagian;
e. Seksi;
f. Sub Bagian;
g. Dewan Pengawas;
h. Satuan Pemeriksaan Internal;
i. Komite-komite;
j. Kelompok Staf Medik;
k. Kelompok Jabatan Fungsional;
l. Instalasi-Instalasi; dan
m. Unit-unit
Pasal 6
(1) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b
terdiri dari:
a. Wakil Direktur Pelayanan Medis dan Keperawatan;
b. Wakil Direktur Penunjang Pelayanan; dan
-
5
c. Wakil Direktur Administrasi Umum dan Sumber Daya
Manusia.
(2) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada
dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur.
Pasal 7
(1) Wakil Direktur Pelayanan Medis dan Keperawatan, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, membawahkan:
a. Bidang Pelayanan Medis; dan
b. Bidang Pelayanan Keperawatan;
(2) Bidang Pelayanan Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, membawahkan :
a. Seksi Pelayanan Medis Rawat Jalan dan Rawat Inap; dan
b. Seksi Pelayanan Medis Rawat Darurat, Rawat Intensif dan
Rawat Khusus.
(3) Bidang Pelayanan Keperawatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, membawahkan:
a. Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Jalan dan Rawat Inap;
dan
b. Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Darurat, Rawat Intensif
dan Rawat Khusus.
Pasal 8
(1) Wakil Direktur Penunjang Pelayanan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, membawahkan:
a. Bidang Penunjang Pelayanan Medis ; dan
b. Bidang Penunjang Pelayanan Non Medis
(2) Bidang Penunjang Pelayanan Medis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, membawahkan :
a. Seksi Penunjang Pelayanan Medis; dan
b. Seksi Rekam Medis dan Medikolegal.
(3) Bidang Penunjang Pelayanan Non Medis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, membawahkan :
a. Seksi Penunjang Pelayanan Non Medis; dan
b. Seksi Sarana Prasarana.
Pasal 9
(1) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)
-
6
dan Pasal 8 ayat (1) dipimpin oleh Kepala bidang yang berada
dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Wakil
Direktur.
(2) Seksi –seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7ayat (2) dan
ayat (3) dan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh Kepala
seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung
kepada Kepala Bidang.
Pasal 10
(1) Wakil Direktur Administrasi Umum dan Sumber Daya Manusia
sebagimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c,
membawahkan:
a. Bagian Bina Program;
b. Bagian Keuangan; dan
c. Bagian Umum dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
(2) Bagian Bina Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, membawahkan:
a. Sub Bagian Perencanaan dan Pengembangan Rumah Sakit;
b. Sub Bagian Evaluasi Pelaporan dan Sistem Informasi
Manajemen Rumah Sakit; dan
c. Sub Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerjasama.
(3) Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
membawahkan:
a. Sub Bagian Pendapatan;
b. Sub Bagian Perbendaharaan; dan
c. Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi.
(4) Bagian Umum dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahkan:
a. Sub Bagian Kepegawaian;
b. Sub Bagian Umum dan Kerumahtanggaan; dan
c. Sub Bagian Diklat, Sertifikasi dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia.
(5) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin
oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung
jawab langsung kepada Wakil Direktur.
(6) Sub Bagian- sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
ayat (3) dan ayat (4) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang
berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada
Kepala Bagian.
Pasal 11
-
7
Bagan Struktur Organisasi RSUD tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB IV
TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG
Bagian Kesatu
Direktur
Pasal 12
Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, mempunyai
tugas :
a. memimpin dan mengurus RSUD sesuai dengan tujuan yang telah
ditetapkan dengan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna
dan hasil guna;
b. menetapkan kebijakan operasional Rumah Sakit;
c. mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program kerja
Rumah Sakit;
d. mengevaluasi, mengendalikan dan membina pelaksanaan tugas
bawahan;
e. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas
kepada bawahan;
f. memberikan petunjuk, pembinaan teknis, pengawasan, dan
pengendalian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan;
g. melaksanakan pengendalian intern;
h. menilai hasil kerja bawahan dan mempertanggungjawabkan hasil
kerja bawahan;
i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;
j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui
Kepala Dinas Kesehatan.
Pasal 13
Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Direktur
menyelenggarakan fungsi:
a. koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi;
b. memelihara, menjaga dan mengelola kekayaan RSUD;
c. melaksanakan kebijakan pengembangan usaha dalam mengelola
RSUD sebagaimana yang telah digariskan;
d. mengelola RSUD dengan berwawasan lingkungan;
-
8
e. menyusun Rencana Strategi Bisnis (RSB) dan Rencana Bisnis dan
Anggaran (RBA) RSUD;
f. mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi
RSUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. menyusun laporan tahunan dan laporan berkala;
h. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja
operasional serta keuangan RSUD.
Pasal 14
Kewenangan Direktur adalah:
a. menetapkan Peraturan Direktur dan kebijakan operasional dalam
melaksanakan tata kelola rumah sakit yang berpedoman pada
Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital Bylaws);
b. memberikan bantuan hukum kepada seluruh unsur yang ada di
RSUD;
c. menetapkan pedoman, petunjuk teknis dan prosedur tetap RSUD;
d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian pegawai rumah
sakit sesuai peraturan perundang-undangan;.
e. menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban
pegawai rumah sakit sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;
f. memberikan penghargaan kepada pegawai dan profesional yang
berprestasi;
g. memberikan sanksi yang bersifat mendidik sesuai dengan
peraturan yang berlaku;
h. mendatangkan ahli, profesional konsultan atau lembaga
independen jika diperlukan;
i. menetapkan organisasi pelaksana dan organisasi pendukung
dengan uraian tugas masing-masing;
j. menandatangani perjanjian dengan pihak lain untuk jenis
perjanjian yang bersifat teknis operasional pelayanan;
k. mendelegasikan sebagian kewenangan kepada jajaran di
bawahnya;
l. meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dari semua
Pejabat Pengelola dibawah Direktur.
Bagian Kedua
Wakil Direktur
Pasal 15
-
9
(1) Wakil Direktur Pelayanan Medis dan Keperawatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
a. menyusun rencana dan program kegiatan pelayanan dalam
rangka penetapan kebijakan Rumah Sakit;
b. merumuskan kebijakan teknis pelayanan serta
menyelenggarakan administrasi berdasarkan kewenangan;
c. mengkoordinasikan semua kegiatan pelayanan sesuai dengan
standar yang berlaku kepada bawahan;
d. mengkoordinasikan penyusunan dan mengawasi pelaksanaan
Medical Staff by Laws;
e. mengawasi, mengendalikan dan membina pelaksanaan tugas-
tugas di Bidang Pelayanan Medik, Penunjang Medik, dan
Keperawatan;
f. mengatur mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas
kepada bawahan;
g. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan
kepada bawahan;
h. melaksanakan sistem pengendalian intern;
i. menilai prestasi kerja bawahan dan
mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;
j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh
atasan; dan
k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Wakil Direktur Pelayanan Medis dan Keperawatan
mempunyai fungsi :
a. pengkoordinasian seluruh kebutuhan pelayanan medis dan
keperawatan;
b. penyelenggaraan pelayanan medis dan keperawatan;
c. perencanaan segala kebutuhan, baik administratif medik
maupun Standar Prosedur Operasional (SPO) untuk tenaga
medis, tenaga keperawatan dan tenaga kesehatan profesi
lainnya;
d. pemantauan, pengawasan, penggunaan fasilitas kegiatan
pelayanan medis, dan keperawatan;
e. pengawasan dan pengendalian penerimaan serta pemulangan
pasien;
f. penyelanggaraan pelayanan medis dan asuhan keperawatan;
dan
g. peningkatan etika medis dan keperawatan, pengembangan
dan pengendalian mutu pelayanan medis dan keperawatan.
Pasal 16
(1) Wakil Direktur Penunjang Pelayanan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
a. menyusun rencana dan program kegiatan penunjang
pelayanan dalam rangka penetapan kebijakan Rumah Sakit;
b. merumuskan kebijakan teknis penunjang pelayanan serta
menyelenggarakan administrasi berdasarkan kewenangan;
-
10
c. mengkoordinasikan semua kegiatan penunjang pelayanan
sesuai dengan standar yang berlaku kepada bawahan;
d. mengawasi, mengendalikan dan membina pelaksanaan tugas-
tugas di Bidang Penunjang Pelayanan Medik, Penunjang
Pelayanan Non Medik, dan Sarana Prasarana;
e. mengatur mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas
kepada bawahan;
f. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta
pengawasan kepada bawahan;
g. melaksanakan sistem pengendalian intern;
h. menilai prestasi kerja bawahan dan
mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;
i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh
atasan; dan
j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dalam bidang penunjang pelayanan Wakil Direktur Penunjang
Pelayanan menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana pemberian penunjang pelayanan medis
dan non medis;
b. koordinasi dan pelaksanaan penunjang pelayanan medis dan
non medis;
c. pelaksanaan kendali mutu, dan kendali biaya; dan
d. pemantauan dan evaluasi penunjang pelayanan medis dan non
medis.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dalam bidang Sarana dan Prasarana Wakil Direktur Penunjang
Pelayanan menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana pengadaan dan pemeliharaan sarana
prasarana rumah sakit;
b. koordinasi dan pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan
sarana prasarana rumah sakit;
c. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan
pasien di bidang sarana prasarana rumah sakit; dan
d. pemantauan dan evaluasi sarana prasarana rumah sakit.
Pasal 17
(1) Wakil Direktur Administrasi Umum dan Sumber Daya Manusia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c,
mempunyai tugas :
a. menyusun rencana dan program kerja Rumah Sakit;
b. merumuskan kebijakan umum Rumah Sakit serta
menyelenggarakan administrasi berdasarkan kewenangan;
c. mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program
kegiatan administrasi umum, keuangan, tata usaha dan
rumah tangga, bina program, kepegawaian, pengembangan
SDM dan kegiatan kehumasan;
d. mengkoordinasikan penyusunan program kegiatan
perencanaan strategis (Renstra) serta Profil Rumah Sakit
-
11
dan Laporan Tahunan Rumah Sakit;
e. mengkoordinasikan penyusunan laporan
pertanggungjawaban kinerja Rumah Sakit;
f. mengkoordinasikan penyusunan Tata Kelola Rumah Sakit
dan Hospital Bylaws;
g. mengatur mendistribusikan mengkoordinasikan tugas
kepada bawahan;
h. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada
bawahan;
i. melaksanakan pengawasan terhadap urusan administrasi
umum, keuangan, tata usaha dan rumah tangga, bina
program, dan kegiatan kehumasan;
j. menyusun rencana kebutuhan sumber daya berupa sarana
prasarana tenaga, peralatan dan bahan kebutuhan lainnya;
k. melaksanakan pengawasan terhadap keamanan dan
kenyamanan kantor;
l. Melaksanakan pengawasan terhadap urusan kepegawaian,
pendidikan dan pelatihan serta pengembangan sumber daya
manusia;
m. melaksanakan sistem pengendalian intern;
n. menilai prestasi kerja bawahan dan mempertanggung
jawabkan hasil kerja bawahan;
o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan
oleh atasan; dan
p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur.
(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Wakil Direktur Administrasi Umum dan Sumber Daya
Manusia mempunyai fungsi :
a. penyelenggaran urusan ketatausahaan, kepegawaian,
umum, perlengkapan dan rumah tangga;
b. penyelenggaraan perencanaan dan penyusunan program,
rekam medik dan informasi rumah sakit, data dan
pelaporan, hukum, humas dan kerjasama;
c. menyelenggarakan keuangan, penyusunan anggaran dan
mobilisasi dana; dan
d. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan pengembangan
SDM.
Bagian Ketiga
Kepala Bidang dan Kepala Seksi
Pasal 18
(1) Kepala Bidang Pelayanan Medis sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
a. menyusun rencana dan program kerja bidang;
b. mengkoordinasikan rencana dan program kerja bidang;
c. mengkoordinasikan para kepala seksi;
d. memberi petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan
kepada bawahan;
-
12
e. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan
tugas kepada bawahan;
f. melaksanakan penerapan mekanisme pengaturan dan
pengelolaan kegiatan pelayanan medik;
g. menyusun rencana kebutuhan sumber daya berupa
sarana prasarana, tenaga, peralatan medis dan kebutuhan
lainnya;
h. mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan medis di
instalasi terkait;
i. mengkoordinasikan penyusunan dan mengawasi
pelaksanaan Medical Staf By Laws;
j. mengkoordinasikan instalasi terkait lainnya untuk
memberikan informasi/ penjelasan dan meminta
persetujuan (informed consent) atas tindakan medis yang
dilaksanakan;
k. menilai prestasi kerja bawahan dan
mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahannya;
l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan
oleh atasan; dan
m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wakil
Direktur.
(2) Kepala Seksi Pelayanan Medis Rawat Jalan dan Rawat Inap
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a
mempunyai tugas :
a. menyusun rencana dan program kerja bawahan;
b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan
tugas kepada bawahan;
d. menyusun dan menyiapkan standar prosedur operasional
(SPO) tentang standar tenaga, standar sarana prasarana
sebagai pedoman dan bimbingan pelaksnaan program;
e. melaksanakan koordinasi dalam penyusunan kebutuhan
sumber daya berupa sarana prasarana, tenaga, peralatan
medis, bahan dan kebutuhan lainnya sesuai dengan
strategi rumah sakit serta prosedur dan peraturan yang
berlaku;
f. mengkoordinasikan instalasi rawat jalan, rawat inap, serta
instalasi terkait lainnya untuk melaksanakan pelayanan
medis sesuai dengan standar pelayanan dan kode etik
profesi serta kode etik Rumah Sakit;
g. mengkoordinasikan Instalasi Rawat Jalan, Rawat Inap,
serta Instalasi terkait lainnya untuk memberikan informasi
dan meminta persetujuan kepada pasien/keluarga atas
tindakan medis atau terapi yang akan diberikan pasien;
h. melaksanakan penyusunan prosedur pelayanan medik;
i. menilai prestasi kerja bawahan dan
mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;
j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan
oleh atasan; dan
k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas baik secara lisan
-
13
maupun tertulis kepada Kepala Bidang.
(3) Kepala Seksi Pelayanan Medis Rawat Darurat, Rawat Intensif
dan Rawat Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(2) huruf a, mempunyai tugas :
a. menyusun rencana dan program kerja bawahan;
b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan
tugas kepada bawahan;
d. menyusun dan menyiapkan standar prosedur operasional
(SPO) tentang standar tenaga, standar sarana sebagai
pedoman dan bimbingan pelaksanaan program;
e. mengkoordinasikan Instalasi Rawat Darurat, Rawat
Intensif dan Rawat Khusus serta Instalasi terkait lainnya
untuk melaksanakan pengembangan dan pengendalian
mutu pelayanan medis;
f. memantau, membimbing dan menilai pelaksanaan standar
pelayanan medik;
g. melaksanakan koordinasi dalam penyusunan pedoman
pelaksanaan penerapan pengendalian mutu pelayanan
medik;
h. merencanakan program pendidikan dan pengembangan
profesi;
i. melaksanakan uji kompetensi dan mengorientasikan
tenaga baru maupun pindahan;
j. menilai prestasi kerja bawahan dan
mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;
k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan
oleh atasan; dan
l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas baik secara lisan
maupun tertulis kepada Kepala Bidang.
Pasal 19
(1) Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
a. menyusun rencana dan program kerja bidang;
b. mengkoordinasikan rencana dan program kerja bidang;
c. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta
pengawasan kepada bawahan;
d. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan
tugas kepada bawahan;
e. mengkoordinasikan pengaturan kegiatan pelayanan
perawatan di seluruh instalasi terkait;
f. mengkoordinasikan rencana pelaksanaan dan evaluasi dan
asuhan pelayanan keperawatan di instalasi rumah sakit;
g. mengadakan pemantauan pengawasan evaluasi dan mutu
pelayanan asuhan keperawatan sesuai dengan standar
mutu yang telah ditetapkan;
h. menyusun rencana kebutuhan sumber daya berupa
sarana prasarana, tenaga, peralatan keperawatan dan
-
14
bahan kebutuhan lainnya;
i. menyiapkan, mengatur dan melakukan pengawasan serta
evaluasi kebutuhan peralatan/logistik pelayanan dan
asuhan keperawatan;
j. melaksanakan penerapan mekanisme pengaturan dan
pengelolaan kegiatan pelayanan keperawatan;
k. menyusun dan menerapkan pelaksanaan Nursing Staf
Bylaws, Standar Prosedur Operasional (SPO) dan Ijin Kerja
Tenaga Perawat;
l. mengevaluasi kegiatan hasil kerja dan laporan untuk
bahan perencanaan berikutnya;
m. melaksanakan sistem pengendalian intern;
n. menilai prestasi kerja bawahan dan
mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;
o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan
oleh atasan; dan
p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wakil
Direktur.
(2) Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Jalan dan Rawat
Inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a,
mempunyai tugas :
a. menyusun rencana dan program kerja seksi;
b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
c. menyusun dan menyiapkan standar prosedur operasional
(SPO) Rawat Jalan dan Rawat Inap tentang pelayanan
keperawatan dan etika profesi keperawatan;
d. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan
tugas kepada bawahan;
e. menyiapkan Pedoman Standar Asuhan Keperawatan
Rawat Jalan dan Rawat Inap;
f. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian
kegiatan, penyusunan alat keperawatan Rawat Jalan dan
Rawat Inap;
g. melaksanakan penyusunan rencana kerja, bimbingan
pelayanan dan asuhan keperawatan Rawat Jalan dan
Rawat Inap;
h. menilai prestasi kerja bawahan dan
mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;
i. melaksanakan sistem pengendalian intern;
j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan
oleh atasan; dan
k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas baik secara lisan maupun tertulis kepala Kepala Bidang.
(3) Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Darurat, Rawat
Intensif dan Rawat Khusus sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (3) huruf b, mempunyai tugas :
a. menyusun rencana dan program kerja seksi;
b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan
tugas kepada bawahan;
d. melaksanakan koordinasi dalam penyusunan pedoman
pelaksanaan, penerapan dan pengendalian mutu
-
15
pelayanan asuhan keperawatan rawat darurat, rawat
intensif dan rawat khusus, pengembangan profesi dan
etika keperawatan;
e. merencanakan program pendidikan dan pengembangan
profesi keperawatan rawat darurat, rawat intensif dan
rawat khusus,;
f. melaksanakan pengembangan mutu pelayanan dan
asuhan keperawatan rawat darurat, rawat intensif dan
rawat khusus,;
g. memantau, membimbing dan menilai pelaksanaan
pelayanann dan asuhan keperawatan rawat darurat, rawat
intensif dan rawat khusus;
h. melaksanakan orientasi serta uji kompetensi bagi tenaga
baru maupun tenaga pindahan;
i. menilai prestasi kerja bawahan dan mempertanggung
jawabkan hasil kerja bawahan;
j. melaksanakan sistem pengendalian intern;
k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan
oleh atasan; dan
l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas baik secara lisan
maupun tertulis kepala Kepala Bidang.
Pasal 20
(1) Kepala Bidang Penunjang Pelayanan Medis sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
a. menyusun rencana dan program kerja bidang;
b. mengkoordinasikan rencana dan program kerja bidang;
c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan
tugas kepada bawahan;
d. mengkoordinasikan para kepala seksi;
e. membimbing dan memberikan petunjuk kepada kepala
seksi dan bawahan;
f. mengkoordinasikan kegiatan dan pemeliharaan peralatan
kesehatan, diagnostik (Laboratorium Dan Radiologi),
Farmasi, Gizi, Dan Sterilisasi;
g. mengevaluasi kegiatan hasil kerja dan laporan untuk
bahan perencanaan berikutnya;
h. melaksanakan sistem pengendalian intern;
i. menilai prestasi kerja bawahan dan mempertanggung
jawabkan hasil kerja bawahan;
j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan
oleh atasan; dan
k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas baik secara lisan
maupun tertulis kepada wakil direktur.
(2) Kepala Seksi Penunjang Pelayanan Medis sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas :
a. menyusun rencana dan program kerja seksi;
b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
c. menyusun dan menyiapkan standar prosedur operasional
(SPO) tentang penunjang diagnostik (Laboratorium dan
-
16
Radiologi), Sterilisasi, Farmasi Dan Gizi;
d. menyusun program pelaksanaan, pengawasan dan
pengendalian kegiatan pengelolaan diagnostik, sterilisasi,
Instalasi Farmasi Dan Instalasi Gizi;
e. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan
tugas kepada bawahan;
f. melaksanakan kegiatan pengelolaan diagnostik, sterilisasi,
Instalasi Farmasi Dan Instalasi Gizi;
g. melaksanakan sistem pengendalian intern;
h. menilai prestasi kerja bawahan dan mempertanggung
jawabkan hasil kerja bawahan;
i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan
oleh atasan; dan
j. melaporkan hasil pelaksanaan kepada Kepala Bidang.
(3) Kepala Seksi Rekam Medis dan Medikolegal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas:
a. menyusun rencana dan program kerja seksi;
b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
c. menyusun dan menyiapkan standar prosedur operasional
(SPO) tentang Rekam Medis dan Medikolegal;
d. menyusun program pelaksanaan, pengawasan dan
pengendalian kegiatan pengelolaan Rekam Medis dan
Medikolegal;
e. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan
tugas kepada bawahan;
f. melaksanakan kegiatan pengelolaan Rekam Medis dan
Medikolegal;
g. melaksanakan sistem pengendalian intern;
h. menilai prestasi kerja bawahan dan mempertanggung
jawabkan hasil kerja bawahan;
i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan
oleh atasan; dan
j. melaporkan hasil pelaksanaan kepada Kepala Bidang.
Pasal 21
(1) Kepala Bidang Penunjang Pelayanan Non Medis sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
a. menyusun rencana dan program kerja bidang;
b. mengkoordinasikan rencana dan program kerja bidang;
c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan
tugas kepada bawahan;
d. mengkoordinasikan para kepala seksi;
e. membimbing dan memberikan petunjuk kepada kepala
seksi dan bawahan;
f. mengkoordinasikan kegiatan dan pemeliharaan peralatan
penunjang non medis ( Instalasi Kesehatan Lingkungan
dan Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit) dan
sarana prasarana lainnya;
g. mengevaluasi kegiatan hasil kerja dan laporan untuk
bahan perencanaan berikutnya;
-
17
h. melaksanakan sistem pengendalian intern;
i. menilai prestasi kerja bawahan dan mempertanggung
jawabkan hasil kerja bawahan;
j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan
oleh atasan; dan
k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas baik secara lisan
maupun tertulis kepada Wakil Direktur.
(2) Kepala Seksi Penunjang Pelayanan Non Medis sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a mempunyai tugas :
a. menyusun rencana dan program kerja seksi;
b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
c. menyusun dan menyiapkan standar prosedur operasional
(SPO) tentang Penunjang Non Medis (IKLRS dan IPSRS);
d. menyusun program pelaksanaan, pengawasan dan
pengendalian kegiatan Penunjang Non Medis (IKLRS dan
IPSRS);
e. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan
tugas kepada bawahan;
f. melaksanakan kegiatan pengelolaan penunjang non Medis
(IKLRS dan IPSRS);
g. melaksanakan sistem pengendalian intern;
h. menilai prestasi kerja bawahan dan mempertanggung
jawabkan hasil kerja bawahan;
i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan
oleh atasan; dan
j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala
Bidang.
(3) Kepala Seksi Sarana Prasarana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (3) huruf b, mempunyai tugas :
a. menyusun rencana dan program kerja seksi;
b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
c. menyusun dan menyiapkan standar prosedur operasional
(SPO) tentang sarana dan prasarana RS;
d. menyusun program pelaksanaan, pengawasan dan
pengendalian kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana
RS;
e. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan
tugas kepada bawahan;
f. melaksanakan kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana
RS;
g. melaksanakan sistem pengendalian intern;
h. menilai prestasi kerja bawahan dan mempertanggung
jawabkan hasil kerja bawahan;
i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan
oleh atasan; dan
j. melaporkan hasil pelaksanaan kepada Kepala Bidang.
Bagian Keempat
Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian
-
18
Pasal 22
(1) Kepala Bagian Bina Program sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
a. menyusun rencana dan program kerja bagian;
b. mengkoordinasikan recana dan program kerja bagian;
c. mengkoordinasikan para Kepala Sub Bagian;
d. menyusun rencana strategis rumah sakit (RENSTRA),
menyusun rencana Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA)/Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA), rencana
program dan kegiatan;
e. menyusun rencana pengadaan peralatan dan fasilitas
pelayanan rumah sakit;
f. pengolahan data dan menyusun laporan tahunan, profil
rumah sakit serta pertanggungjawaban kinerja rumah
sakit/Laporan Kinerja Rumah Sakit (LAKIP) dan Laporan
Kinerja BLUD;
g. mengatur mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas
kepada bawahan;
h. melakukan koordinasi untuk pengembangan rumah sakit
antara lain, penelitian, BLUD dan jenis pelayanan rumah
sakit, SIM rumah sakit;
i. melakukan koordinasi untuk pengembangan mutu rumah
sakit antara lain, akreditasi, ISO, Citra Pelayanan Prima
dan yang lainnya;
j. melakukan promosi, pemasaran sosial pelayanan,
penanganan pengaduan/ komplain, publikasi rumah sakit
dan kegiatan kehumasan;
k. membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Sub
Bagian dan bawahan;
l. mengevaluasi kegiatan hasil kerja dan laporan untuk
bahan perencanaan berikutnya;
m. melaksanakan sistem pengendalian intern;
n. menilai prestasi kerja bawahan dan mempertanggung
jawabkan hasil kerja bawahan;
o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan
oleh atasan; dan
p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wakil
Direktur.
(2) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pengembangan Rumah
Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a,
mempunyai tugas :
a. menyusun rencana dan program kerja;
b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
c. menyusun dan menyiapkan standar prosedur operasional
(SPO) tentang perencanaan dan pengembangan Rumah
Sakit antara lain, penelitian dan jenis pelayanan rumah
sakit;
d. menyusun rencana program dan kegiatan, Rencana
Strategis dan RBA (Rencana Bisnis Anggaran) Rumah
Sakit;
-
19
e. menyusun penetapan kinerja rumah sakit;
f. menyusun rencana pengembangan fasilitas dan pelayanan
rumah sakit;
g. mengatur mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas
kepada bawahan;
h. mengatur pelaksanaan kegiatan perencanaan dan
pengembangan rumah sakit;
i. menyusun dan merencanakan pengembangan mutu
rumah sakit antara lain Akreditasi, ISO, IKM (Indek
Kepuasan Masyarakat), Citra Pelayanan Prima;
j. melaksanakan sistem pengendalian intern;
k. menilai prestasi kerja bawahan dan mempertanggung
jawabkan hasil kerja bawahan;
l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan
oleh atasan; dan
m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala
Bagian.
(3) Kepala Sub Bagian Evaluasi, Pelaporan dan Sistem Informasi
Manajemen Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas :
a. menyusun rencana dan program kerja;
b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
c. melaksanakan pengumpulan data, analisa data, penyajian
dan pelaporan rumah sakit;
d. menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan
SIMRS;
e. membuat Profil, Laporan Kinerja Rumah Sakit (LAKIP) dan
Laporan Kinerja BLUD;
f. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas monitoring,
evaluasi dan pelaporan rumah sakit;
g. menyusun laporan kinerja bulanan, triwulan, semester
dan tahunan;
h. mengkoordinasikan kegiatan pelaporan kinerja pelayanan
dan kinerja rumah sakit;
i. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan
tugas kepada bawahan;
j. menilai prestasi kerja bawahan dan mempertanggung
jawabkan hasil kerja bawahan;
k. melaksanakan sistem pengendalian intern;
l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan
oleh atasan; dan
m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala
Bagian.
(4) Kepala Sub Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat dan
Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf
c, mempunyai tugas :
a. menyusun rencana dan program kerja;
b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
c. melaksanakan perencanaan dan pengkajian produk
hukum dan kerjasama dengan pihak lain;
d. menghimpun dan mempelajari peraturan perundangan,
-
20
kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta
melaksanakan penyelenggaraan kerjasama dan MOU
dengan pihak pemerintah, swasta atau lembaga lainnya;
e. membuat dokumen terkait hukum, informasi dan
kerjasama;
f. menyusun dan meneliti rancangan produk hukum BLUD;
g. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan
tugas kepada bawahan;
h. melaksanakan kegiatan protokoler;
i. memberikan layanan informasi kepada masyarakat
menyangkut pelayanan rumah sakit;
j. melayani pengaduan-pengaduan yang dilakukan oleh
masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit;
k. mengkoordinasikan kegiatan kepada semua unit dalam
rangka penyelenggaraan dan peningkatan pemasaran
rumah sakit;
l. melaksanakan pamasaran sosial terhadap pelayanan
rumah sakit melalui media cetak maupun elektronik;
m. mengadakan informasi dan koordinasi dengan rumah
sakit lain, instansi, perusahaan, penyelengara asuransi
kesehatan dan lembaga lainnya dan/atau perorangan
dalam rangka memajukan pelayanan rumah sakit;
n. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
o. menilai prestasi kerja bawahan dan mempertanggung
jawabkan hasil kerja bawahan;
p. melaksanakan sistem pengendalian intern;
q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan
oleh atasan; dan
r. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala
Bagian.
Pasal 23
(1) Kepala Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
a. menyusun rencana dan program kerja;
b. mengkoordinasikan rencana dan program kerja;
c. mengkoordinasikan para Kepala Sub Bagian;
d. membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Sub
Bagian dan bawahan;
e. menyusun rencana anggaran biaya langsung dan tak
langsung;
f. menyusun perencanaan pendapatan dan keuangan;
g. menyusun unit cost, tarif pelayanan, dan remunerasi/jasa
pelayanan;
h. menyelenggarakan tata usaha keuangan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan pedoman yang telah ditetapkan;
i. mengatur mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas
kepada bawahan;
-
21
j. melaksanakan sistem pengendalian intern;
k. menilai prestasi kerja bawahan dan
mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;
l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan
oleh atasan;
m. menyusun laporan keuangan dan laporan kinerja
keuangan BLUD; dan
n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wakil
Direktur.
(2) Kepala Sub Bagian Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 ayat (3) huruf a mempunyai tugas :
a. menyusun rencana dan program kerja;
b. mengatur mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas
kepada bawahan;
c. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan;
d. menyusun anggaran pendapatan rumah sakit dan
melakukan evaluasi perkembangan pendapatan rumah
sakit;
e. menerima dan membukukan pendapatan fungsional
rumah sakit dan melakukan penyetoran kepada bank,
serta menyimpan jika bank tutup;
f. memverifikasi setoran penerimaan dari kasir penerima
dengan rekening bank dan membuat buku kas
penerimaan;
g. menyusun tarif pelayanan dan remunerasi/jasa pelayanan
serta unit cost;
h. melaksanakan sistem pengendalian intern;
i. menilai prestasi kerja bawahan;
j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan
oleh atasan; dan
k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala
Bagian.
(3) Kepala Sub Bagian Perbendaharaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b mempunyai tugas :
a. menyusun rencana dan program kerja;
b. melaksanakan tugas penyusunan anggaran belanja rumah
sakit baik anggaran langsung maupun anggaran tidak
langsung;
c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan
tugas kepada bawahan;
d. membimbing dan memberikan petunjuk kepada bawahan;
e. mengeluarkan uang yang bersumber dari anggaran
langsung dan tidak langsung sesuai dengan anggaran,
otorisasi, verifikasi, pembukuan dan pertanggungjawaban
keuangan;
f. membayar tagihan-tagihan lainnya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
g. membayar gaji dan insentif pegawai dilingkungan rumah
sakit;
h. melaksanakan sistim pengendalian intern dan membuat
-
22
laporan keuangan yang dibutuhkan pihak internal
maupun eksternal;
i. membantu pencatatan dan pelaporan keuangan serta
meverifikasi seluruh pengeluaran rumah sakit;
j. membuat jurnal umum, buku kas pengeluaran;
k. menyampaikan laporan pertanggungjawaban mengenai
seluruh pengeluaran keuangan Rumah Sakit yang
dituangkan dalam administrasi akuntansi;
l. menilai prestasi kerja bawahan dan mempertanggung
jawabkan hasil kerja bawahan;
m. melaksanakan sistem pengendalian intern;
n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang dituaskan
oleh atasan; dan
o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala
Bagian
(4) Kepala Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c, mempunyai tugas:
a. menyusun rencana dan program kerja;
b. melaksanakan tugas penyusunan anggaran belanja rumah
sakit baik anggaran langsung maupun anggaran tidak
langsung;
c. mengatur mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas
kepada bawahan;
d. membimbing dan memberikan petunjuk kepada bawahan;
e. membuat laporan neraca, aktivitas R/K aliran kas dan
realisasi anggaran serta catatan atas laporan keuangan
dan Laporan Kinerja Keuangan BLUD;
f. melakukan verifikasi terhadap pengeluaran
cek/BG/transfer dari kasir pengeluaran dengan rekening
bank;
g. memverifikasi bukti pengeluaran berupa lembar order,
lembar pengeluaran kas, legality form dan nota/kwitansi;
h. melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap anggaran
langsung dan tak langsung;
i. mengumpulkan, mengolah, menyajikan dan menganalisa
data-data keuangan sehingga menjadi informasi yang
akurat;
j. menyampaikan laporan pertanggungjawaban mengenai
seluruh pengeluaran keuangan Rumah Sakit yang
dituangkan dalam administrasi akuntansi;
k. menilai prestasi kerja bawahan dan mempertanggung
jawabkan hasil kerja bawahan;
l. melaksanakan sistem pengendalian intern;
m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang dituaskan
oleh atasan; dan
n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala
Bagian
-
23
Pasal 24
(1) Kepala Bagian Umum dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c
mempunyai tugas :
a. menyusun rencana dan program kerja;
b. mengkoordinasikan rencana dan program kerja;
c. mengkoordinasikan pada Kepala Sub Bagian;
d. mengatur dan mendistribusikan dan mengkoordinasikan
tugas kepada bawahan;
e. membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Sub
Bagian;
f. melaksanakan penatausahaan urusan tata usaha dan
kearsipan;
g. melaksanakan urusan Rumah Tangga dan perlengkapannya;
h. melaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian serta
penyelenggaraan Diklat;
i. melaksanakan pengawasan terhadap kenyamanan dan
keamanan Rumah Sakit;
j. menghimpun dan mempelajari peraturan perundangan,
kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta
melaksanakan penyelenggaraan kerjasama dan MOU dengan
pihak pemerintah, swasta atau lembaga lainnya;
k. melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan terhadap sarana
dan prasarana non medik;
l. mengkoordinasikan instalasi terkait lainnya untuk
pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
m. melaksanakan sistem pengendalian intern;
n. menilai prestasi kerja bawahan dan mempertanggung
jawabkan hasil kerja bawahan;
o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan
oleh atasan; dan
p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wakil Direktur.
(2) Kepala Sub Bagian Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 ayat (4) huruf a, mempunyai tugas :
a. menyusun standar prosedur operasional (SPO) tentang
administrasi kepegawaian dan rencana program kerja;
b. mengatur mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas
kepada bawahan;
c. membimbing dan memberikan petunjuk kepada bawahan;
d. membuat buku penjagaan pegawai;
e. mengadakan koordinasi dengan unit terkait dalam rangka
perencanaan diklat pegawai;
f. mengkoordinasikan dengan instansi terkait untuk menjamin
legalitas pegawai seperti keabsahan ijazah, surat tanda
registrasi dan ijin-ijin yang dibutuhkan;
g. menyiapkan bahan usul kepangkatan, pembinaan,
pemberhentian, mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji
-
24
berkala, kartu pegawai, jaminan kesehatan, taspen;
h. membuat konsep usul pengangkatan, pemindahan,
pemberhentian, mutasi, kenaikan pangkat termasuk
kenaikan pangkat melalui angka kredit jabatan fungsional,
gaji berkala, cuti, penghargaan dan usul lainnya;
i. melakukan analisis jabatan pegawai;
j. membuat rekapitulasi absensi pegawai;
k. membuat, menghimpun dan memelihara daftar urut
kepangkatan (DUK);
l. menyiapkan blanko-blanko kepegawaian;
m. menyiapkan rekapitulasi prosedur kepegawaian secara
periodik;
n. menata dan menyimpan berkas kepegawaian;
o. menyelenggarakan kegiatan upacara bendera baik kedinasan
maupun kenegaraan atau nasional;
p. melaksanakan sistem pengendalian intern;
q. menilai prestasi kerja bawahan dan mempertanggung-
jawabkan hasil kerja bawahan
r. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan
oleh atasan; dan
s. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bagian.
(3) Kepala Sub Bagian Umum dan Kerumahtanggaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b, mempunyai tugas :
a. menyusun rencana dan program kerja;
b. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas
kepada bawahan;
c. membimbing dan memberikan petunjuk kepada bawahan;
d. menyusun standar prosedur operasional (SPO) dan rencana
kebutuhan rumah tangga dan barang serta peralatan non
medis;
e. memelihara kenyamanan, keamanan, ketertiban, kebersihan
kantor, sanitasi rumah sakit serta laundry;
f. menyelenggarakan urusan tata usaha/surat menyurat,
kearsipan dan aset, rumah tangga dan perlengkapannya;
g. melaksanakan pengendalian naskah dinas yang masuk dan
keluar rumah sakit;
h. melakukan pengendalian dan pengawasan konsumsi;
i. mengkoordinasikan gudang logistik dan inventory
khususnya mengenai pengadaan , penyimpanan dan
pendistribusian alat/barang;
j. melaksanakan sistem pengendalian intern;
k. menilai prestasi kerja bawahan dan mempertanggung
jawabkan hasil kerja bawahan;
l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan
oleh atasan; dan
m. melaporkan hasil pelaksanaanm tugas kepala Kepala Bagian.
(4) Kepala Sub Bagian Diklat, Sertifikasi dan Pengembangan Sumber
-
25
Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4)
huruf c, mempunyai tugas:
a. menyusun rencana dan program kerja;
b. mengkoordinasikan rencana dan program kerja;
c. mengatur dan mendistribusikan dan mengkoordinasikan
tugas kepada bawahan;
d. membimbing dan memberi petunjuk kepada Staf Sub
Bagian;
e. melaksanaan pengelolaan urusan diklat, sertifikasi serta
penyelenggaraan pengembangan SDM;
f. menghimpun dan mempelajari peraturan perundangan,
kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta
melaksanakan penyelenggaraan kerjasama dan MOU
dengan lembaga pendidikan, sertifikasi atau lembaga
lainnya;
g. melaksanakan workshop, seminar, pelatihan dan kursus
lainnya untuk peningkatan kompetensi pegawai;
h. mengkoordinasikan instalasi terkait lainnya untuk
pelaksanaan diklat, sertifikasi dan pengembangan SDM;
i. melaksanakan sistem pengendalian intern;
j. menilai prestasi kerja bawahan dan mempertanggung
jawabkan hasil kerja bawahan;
k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan
oleh atasan; dan
l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala
Bagian.
Bagian Kelima
Dewan Pengawas
Pasal 25
(1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf
g, bertugas:
a. menentukan arah kebijakan RSUD;
b. menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis;
c. menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran;
d. mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;
e. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;
f. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban Rumah Sakit; dan
g. mengawasi kepatuhan penerapan etika Rumah Sakit, etika
profesi, dan peraturan perundang- undangan;
(2) Dalam melaksanakan tugas, Dewan Pengawas mempunyai
wewenang:
a. menerima dan memberikan penilaian terhadap laporan
-
26
kinerja dan keuangan RSUD dari Direktur;
b. menerima laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh
Satuan Pemeriksa Internal Rumah Sakit dengan
sepengetahuan Direktur Rumah Sakit dan memantau
pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut;
c. meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat
manajemen lainnya mengenai penyelenggaraan pelayanan di
RSUD dengan sepengetahuan Direktur sesuai dengan
Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital Bylaws) atau
Dokumen Pola Tata Kelola (Corporate Governance)
d. meminta penjelasan dari komite atau unit nonstruktural di
RSUD terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengawas
sesuai dengan Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital
Bylaws) atau Dokumen Pola Tata Kelola (Corporate
Governance)
e. berkoordinasi dengan Direktur dalam menyusun Peraturan
Internal RSUD(Hospital Bylaws) atau Dokumen Pola Tata
Kelola (Corporate Governance) untuk ditetapkan oleh pemilik;
dan
f. memberikan rekomendasi perbaikan terhadap pengelolaan
RSUD.
(3) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali
dalam satu semester dan sewaktu- sewaktu atas permintaan
Bupati.
Pasal 26
(1) Anggota Dewan Pengawas terdiri dari unsur: perangkat daerah
yang ditunjuk oleh Bupati, organisasi profesi, asosiasi
perumahsakitan, tokoh masyarakat yang ahli di bidang
perumahsakitan.
(2) Keanggotaan Dewan Pengawas berjumlah maksimal 5 (lima)
orang terdiri dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 4
(empat) orang anggota;
(3) Ketua Dewan Pengawas dipilih oleh anggota Dewan Pengawas
melalui musyawarah;
(4) Kriteria yang dapat diusulkan menjadi anggota Dewan
Pengawas, yaitu :
a. memiliki integritas, dedikasi, dan memahami masalah yang
berkaitan dengan perumahsakitan, serta dapat menyediakan
waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
b. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
c. tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi
anggota direksi atau komisaris atau dewan pengawas yang
dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan
-
27
usaha pailit;
d. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
e. tidak mempunyai benturan kepentingan dengan
penyelenggaraan Rumah Sakit; dan
f. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Bupati.
Bagian Keenam
Satuan Pemeriksaan Internal
Pasal 27
(1) Satuan Pemeriksaan Internal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 huruf h, berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Direktur;
(2) Satuan Pemeriksaan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Direktur.
(3) Tugas dan tanggung jawab Satuan Pemeriksaan Internal
adalah:
a. melakukan kajian dan analisa terhadap rencana investasi
rumah sakit khususnya sejauh mana uraian pengkajian dan
pengelolaan resiko telah dilaksanakan oleh unit-unit yang
lain;
b. melakukan penilaian terhadap sistem pengendalian,
pengelolaan, pemantauan, efektifitas dan efisiensi sistem dan
prosedur, dalam bidang keuangan, operasi dan pelayanan,
pemasaran, sumber daya manusia dan pengembangan
rumah sakit;
c. melakukan penilaian dan pemantauan mengenai sistem
pengendalian informasi dan komunikasi yang meliputi :
1) informasi penting rumah sakit terjamin
keamanannnya;
2) fungsi sekretariat rumah sakit dalam pengendalian
informasi dapat berjalan dengan efektif;
3) penyajian laporan-laporan rumah sakit memenuhi
peraturan dan perundang-undangan;
d. melaksanakan tugas khusus dalam lingkup pengendalian internal yang ditugaskan Direktur;
(4) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), Satuan Pemeriksaan Internal mempunyai fungsi
sebagai unit monitoring untuk :
a. membantu Direktur agar dapat secara efektif
mengamankan investasi dan aset Rumah Sakit;
b. melakukan penilaian desain dan implementasi
pengendalian internal; dan
c. melakukan analisa dan evaluasi efektif proses sesuai dan
prosedur pada semua bagian dan unit kegiatan rumah
sakit;
(5) Satuan Pemeriksaan Internal dalam melaksanakan fungsinya
-
28
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bertanggung jawab
langsung kepada Direktur.
(6) Hasil pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dan ayat (4) disampaikan dalam bentuk rekomendasi
kepada Direktur.
Bagian Ketujuh
Komite-Komite
Pasal 28
(1) Komite-komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i,
terdiri dari :
b. Komite Medis;
c. Komite Keperawatan; dan
d. Komite Non Medis dan Non Keperawatan.
(4) Komite Medis, Komite Keperawatan dan Komite Non Medis dan
Non Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan unsur organisasi yang mempunyai tanggung jawab
untuk menerapkan tata kelola klinis yang baik (good clinical
governance).
(5) Komite Medis, Komite Keperawatan dan Komite Non Medis dan
Non Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk
oleh dan bertanggung jawab kepada Direktur.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite Medis, Komite
Keperawatan, dan Komite Non Medis dan Non Keperawatan diatur
dalam Keputusan Direktur.
Bagian Kedelapan
Klompok Staf Medik
Pasal 29
(1) Pembentukan Kelompok Staf Medis sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 huruf j, sesuai dengan jenis dan jumlah tenaga
medis yang ada di RSUD dan ditetapkan dengan Keputusan
Direktur RSUD.
(2) Kepala Kelompok Staf Medis dipilih secara internal di setiap
Kelompok Staf Medis dan ditetapkan dengan Keputusan
Direktur RSUD.
Bagian Kesembilan
-
29
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 30
(1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5 huruf k, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi
atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai bidang
keahliannya.
(2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(3) Kelompok jabatan fungsional bertugas melakukan kegiatan
sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
(5) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari staf keperawatan, staf
tenaga kesehatan lainnya dan staf non medis.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai staf keperawatan, staf tenaga
kesehatan lainnya dan staf non medis ditetapkan dalam
Keputusan Direktur.
Bagian Kesepuluh
Instalasi-Instalasi
Pasal 31
(1) Instalasi-instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf l,
terdiri dari:
a. Instalasi Rawat Jalan;
b. Instalasi Rawat Inap;
c. Instalasi Rawat Darurat dan Rawat Intensif;
d. Instalasi Bedah Sentral;
e. Instalasi Laboratorium;
f. Instalasi Radiologi;
g. Instalasi Farmasi;
h. Instalasi Gizi;
i. Instalasi Pendidikan, Pelatihan dan PKRS;
j. Instalasi Kesehatan Lingkungan;
k. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit;
l. Instalasi Rekam Medik dan SIM RS; dan
m. Instalasi Pemulasaraan Jenazah.
(2) Kepala Instalasi mempunyai tugas dan kewajiban merencanakan,
melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi, serta melaporkan
kegiatan pelayanan di instalasinya masing-masing kepada Wakil
Direktur;
-
30
(3) Kepala Instalasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)
berkewajiban untuk menyusun rencana aksi strategis (Strategic
Action Plan).
Bagian Kesebelas
Unit-Unit
Pasal 32
(1) Unit-Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf m, sesuai
dengan jenis pelayanan khusus yang ada di RSUD dan ditetapkan
dengan Keputusan Direktur RSUD.
(2) Unit-Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
Kepala Unit.
(3) Kepala Unit sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2)
mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, memonitor dan
mengevaluasi, serta melaporkan kegiatan pelayanan di Unitnya
masing-masing kepada Wakil Direktur melalui Kepala Instalasi;
(4) Kepala Unit sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2)
berkewajiban untuk menyusun rencana teknis operasional di
masing-masing unit .
BAB V
TATA KERJA
Pasal 33
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Direktur, Wakil
Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Seksi, Kepala Sub
Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan
prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam
lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di
lingkungan RSUD, serta instansi lain di luar RSUD sesuai dengan
tugas pokok.
BAB VI
JABATAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 34
(1) Direktur dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan
sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan
diberikan tugas tambahan.
(2) Wakil Direktur merupakan jabatan eselon III a atau
Administrator;
(3) Kepala Bidang dan Kepala Bagian merupakan jabatan eselon IIIb
atau jabatan Administrator;
-
STRUKTUR ORGANISASI UPT. RSUD KABUPATEN KLUNGKUNG
DIREKTUR DEWAN PENGAWAS
WADIR ADMINISTRASI UMUM DAN SUMBER
DAYA MANUSIA
WAKIL DIREKTUR PENUNJANG
PELAYANAN
KABID PELAYANAN
MEDIS
WADIR PELAYANAN MEDIS DAN
KEPERAWATAN
dr. I Nyoman Kesuma, MPH
NIP. 196405171991031010
drg. Ni Nyoman Sujartini Aryanti
NIP. 196104021989012002
dr. Ni Ketut Siti Sunari
NIP. 196203081989032007
dr. I Wayan Swatama, M.Kes
NIP. 196601231996031002
dr. Ida Ayu Megawati, M.Kes
NIP. 197405142002122012
KABID PELAYANAN
KEPERAWATAN
Desak Ayu Oka Sriyoni,
SKM., MM.
NIP. 196603181989032012
drg. Rahayu Arya Arieshanti
NIP. 197604082005022002
Ni Wayan Sutiari, S.ST
NIP. 197203171991032001
KASI PELAYANAN MEDIS
RAWAT JALAN DAN
RAWAT INAP
KASI PELAYANAN
KEPERAWATAN RAWAT
JALAN DAN RAWAT INAP
Ida Bagus Purnama Wirawan,
S.Kep
NIP. 197910102005011020
KASI KEPERAWATAN
RAWAT DARURAT,
RAWAT INTENSIF DAN
RAWAT KHUSUS
KASI PELAYANAN MEDIS
RAWAT DARURAT,
RAWAT INTENSIF DAN
RAWAT KHUSUS
-
KABID PENUNJANG
PELAYANAN MEDIS KABID PENUNJANG
PELAYANAN NON MEDIS
KASI PENUNJANG
PELAYANAN
KASI PENUNJANG
PELAYANAN NON MEDIS
KASI REKAM MEDIS
DAN MEDIKOLEGAL KASI SARANA
PRASARANA
drg. Ni Luh Komang Sriasih
Lilawati
NIP. 196605032006042015
Ns. I Wayan Suardana, S.Kep
NIP. 197510241998031007
I Nyoman Mudia, SKM., M.M
NIP. 196610231990021002
Ni Luh Putu Ayu Setiawati,
SKM
NIP. 197311291997032003
Ngakan Made Okayasa, SKM
NIP. 196411281989031009
I Nyoman Yudiyana, ST
NIP. 197512061999031005
KABAG BINA
PROGRAM
KABAG KEUANGAN KABAG UMUM DAN
PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
I Gede Edy Habibie, S.T
NIP.197504182010011009
Ni Luh Swartini, S.E
NIP.19690713198803200
2
Ni Komang Artini, SH
NIP. 198604212005012001
KA. SUB. BAGIAN
PERENCANAAN DAN
PENGEMBANGAN
RUMAH SAKIT
KA. SUB. BAGIAN
PENDAPATAN KA. SUB. BAGIAN
KEPEGAWAIAN
KA. SUB. BAGIAN
EVALUASI PELAPORAN
DAN SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN RUMAH
SAKIT
I Dewa Gede Hardi
Rastama, S.T
NIP. 197909252009021006
KA. SUB. BAGIAN
PERBENDAHARAAN
Ni Wayan Ratnasih, S.E
NIP.196609151989032015
KA. SUB. BAGIAN
UMUM DAN KERUMAH
TANGGAAN
I Gusti Ayu Made Anom
Yuliati, SE
NIP.196609151989032015
KA. SUB BAGIAN HUKUM,
HUBUNGAN
MASYARAKAT DAN
KERJASAMA
KA. SUB BAGIAN
VERIFIKASI DAN
AKUNTANSI
KA. SUB . BAGIAN
DIKLAT, SERTIFIKASI
DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
I Gusti Putu Widiasa, SH
NIP.197111281990021001
Nyoman Trio Susandi, S.E.,
M.Si.
NIP.197610142005011007
Ni Wayan Ayu Susilawati,
S.E
NIP.198103302010012016
I Made Sumiarta, SH
NIP.197003201991031003
Ni Made Rai Riani, SKM
NIP.196608071989032011
Ni Luh Gd. Anggraeni L.
Rupeg Putri, SKM., M.Kes NIP. 197306182000122001
INSTALA
SI/UNIT
INSTALA
SI/UNIT
KOMITE-KOMITE SPI