BUKU PEDOMAN

PELAKSANAAN PENUMBUHAN WIRAUSAHA BARU

INDUSTRI KECIL MENENGAH (WUB – IKM)

WILAYAH I (SUMATERA DAN KALIMANTAN)

DENGAN METODE FAST-TRACK

DIREKTORAT IKM WILAYAH I

DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

2013

KONSEP

1

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Salah satu masalah pokok yang dihadapi bangsa dan negara Indonesia

adalah masalah pengangguran. Pertambahan jumlah angkatan kerja dari tahun ke

tahun makin bertambah. Di lain pihak akibat dari krisis finansial global yang diikuti

pemutusan hubungan kerja (PHK), pengangguran di Indonesia mengalami kenaikan.

Sementara pembangunan ekonomi yang telah tercipta belum sanggup menyediakan

kesempatan kerja yang lebih cepat daripada pertambahan penduduk. Pengangguran

yang tinggi berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kemiskinan,

kriminalitas dan masalah-masalah sosial politik yang juga semakin meningkat.

Dengan jumlah angkatan kerja yang cukup besar, arus migrasi yang terus mengalir,

serta dampak krisis ekonomi yang berkepanjangan sampai saat ini, membuat

permasalahan tenaga kerja menjadi sangat besar dan kompleks.

Angkatan kerja sampai dengan Agustus tahun 2012 mencapai 118 juta

orang menuntut adanya lapangan dan kesempatan kerja yang cukup. Dari jumlah

tersebut, diperoleh data bahwa pengangguran terbuka pada periode yang sama

sekitar 7,24 juta orang yang terdiri 3 juta lebih lebih adalah lulusan Diploma/Sarjana

dan sisanya adalah lulusan SD/ SMP dan SMA serta tidak bersekolah. Penciptaan

lapangan kerja dan kesempatan berusaha merupakan jawaban atas permasalahan

tersebut. Industri menjadi salah satu sektor yang diharapkan mampu menciptakan

lapangan kerja sekaligus mampu menyerap tenaga kerja.

Penyediaan lapangan kerja di sektor industri khususnya industri kecil dan

menengah (IKM) dapat dilakukan melalui pendekatan penumbuhan wirausaha baru

(WUB) industri kecil dan menengah. Wirausahawan (entrepreneur) secara entimologi

mengandung arti orang yang bekerja sendiri (self-employment). Secara luas dapat

dipahami bahwa wirausahawan sebagai orang yang pandai atau berbakat

mengenali produk baru, menyusun cara baru dalam berproduksi, menyusun operasi

untuk pengadaan produk baru, mengatur permodalan operasinya, serta

memasarkannya (KBBI, 2004). Secara umum penumbuhan jiwa kewirausahaan

2

(entrepreneurship) menjadi salah satu langkah dalam rangka mendorong seseorang

untuk berusaha dan bahkan menciptakan lapangan kerja bagi orang lain.

Sampai dengan tahun 2012, jumlah wirausaha di Indonesia hanya 1,56%

dari jumlah penduduk, sedangkan prosentase yang ideal menurut Global

Entrepreneur Monitoring adalah 2 – 4%, sehingga perlu langkah yang signifikan

sehingga muncul wirausaha baru. Dibandingkan dengan negara Asia lainnya,

Indonesia masih termasuk rendah baik jumlah maupun pertumbuhan

entrepreneurnya, sebagai contoh di Singapura, Malaysia dan Thailand mencapai 4%

dari total penduduk.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2012, dari jumlah usaha mikro,

kecil dan menengah (UMKM) sebesar 56 juta unit usaha, hanya sekitar 700.000 unit

usaha yang masuk kategori wirausaha atau sebesar 1,25% dari total UMKM. Industri

kecil dan menengah (IKM) merupakan bagian dari UMKM didorong untuk lebih

berkembang dalam penumbuhan wirausaha sektor IKM. Jumlah IKM pada tahun 2012

sekitar 3,8 juta merupakan potensi yang besar sebagai sumber (source) wirausaha

baru. Berbagai sektor IKM seperti sektor pangan, sandang, logam, kimia dan bahan

bangunan serta kerajinan yang merupakan penopang perekonomian daerah dan

nasional mampu menghasilkan produk yang diharapkan memenuhi kebutuhan

domestik, unggulan ekspor dan substitusi produk impor menjadi target penumbuhan

wirausaha baru.

Kriteria yang digunakan sebagai parameter penumbuhan dan

pengembangan wirausaha baru adalah inovasi produk dan teknologi, kemandirian

usaha, manajemen dan pemasaran. Untuk itu sebagai sumber/sasaran penumbuhan

dan pengembangan wirausaha baru adalah IKM yang memiliki keinginan dan

kemampuan untuk maju serta calon IKM yang mempunyai keinginan kuat untuk

berkembang menjadi wirausaha baru. Itu berarti sebagai target sasaran program

penumbuhan dan pengembangan wirausaha baru tidak hanya mereka yang baru

memulai usaha tetapi lebih dari itu juga dari mereka yang sudah memiliki usaha

(existing). Metode penumbuhan dan pengembangan wirausaha baru dilakukan

dengan pendekatan yang berbeda, didasarkan kondisi calon peserta (apakah yang

belum mulai berusaha atau sudah memiliki usaha), dan tingkat teknologi maka

diperlukan 2 (dua) pendekatan yaitu fast-track dan by-design.

3

Metode fast-track diperuntukan kepada mereka yang telah memiliki usaha,

karyawan/pegawai yang telah berpengalaman pada bidang usaha untuk

dikembangkan, duplikasi usaha biasanya garis keturunan atau kelompok tertentu, IKM

dalam sentra (memiliki kesamaan pola berusaha). Metode fast-track pada prinsipnya

lebih dikedepankan peningkatan pengetahuan manajemen, pengelolaan keuangan,

motivasi jiwa kewirausahaan dan upgrade teknologi. Metode ini dirancang dan

dilaksanakan dalam waktu singkat mengingat kondisi di atas.

Metode by-design diperuntukan kepada mereka yang belum berusaha

menuju berusaha pada bidang yang baru, terutama pada lulusan perguruan tinggi,

sekolah menengah kejuruan dan kelompok masyarakat potensial lainnya seperti

pondok pesantren, koperasi dan lainnya. Metode by-design menitikberatkan pada

bagaimana mereka memiliki bekal untuk mulai berusaha sehingga selain konten

motivasi, kewirausahaan, sangat ditonjolkan penguasaan teknologi melalui pelatihan

dan magang serta penguasaan target pasar.

Direktorat Jenderal IKM sebagai pengemban tugas dan tanggung jawab

yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama yaitu: (1) rasio IKM di Jawa dan luar

Jawa 60 : 40 dan (2) kontribusi PDB IKM terhadap PDB industri 34%, menugaskan

kepada Direktorat IKM Wilayah I untuk fokus kegiatan pada penumbuhan dan

pengembangan WUB IKM dalam rangka mencapai IKU dimaksud. Untuk itu,

Direktorat IKM Wilayah I menetapkan pedoman pelaksanaan program/kegiatan

penumbuhan dan pengembangan WUB IKM yang memuat tahap–tahap yang krusial

dalam operasionalisasi kegiatan ini adalah seleksi calon peserta, pelatihan, bimbingan

dan fasilitasi start up capital serta monitoring dan evaluasi.

.0/019-05.1/-/2009

B. DASAR HUKUM

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;

2. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara Tahun 2013;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan

Industri Nasional (KIN);

4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan

Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM;

4

5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan

Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010;

6. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah 2010-2014.

.0/019-05.1/-/2009

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Buku pedoman ini dimaksudkan memberikan panduan dan petunjuk pelaksanaan

kegiatan penumbuhan dan pengembangan WUB IKM di Direktorat IKM Wilayah I.

Tujuannya agar pelaksanaan kegiatan penumbuhan dan pengembangan WUB IKM di

Direktorat IKM Wilayah I dapat berjalan dengan baik sesuai dengan rencana kegiatan,

output dan memenuhi kaidah dan peraturan yang berlaku

D. SASARAN

Adanya buku pedoman pelaksanaan kegiatan penumbuhan dan pengembangan WUB

IKM di Direktorat IKM Wilayah I.

E. RUANG LINGKUP

1. Penumbuhan dan pengembangan WUB IKM merupakan salah satu program yang

dilaksanakan oleh Direktorat IKM Wilayah I dalam rangka menciptakan WUB

khususnya di Sumatera dan Kalimantan guna meningkatkan populasi IKM di luar

pulau Jawa;

2. Kegiatan penumbuhan dan pengembangan WUB IKM dilaksanakan melalui

pelatihan kewirausahaan dan/atau teknis produksi serta fasilitasi start up capital

kepada peserta/kelompok terpilih serta pendampingan/bimbingan;

3. Peserta kegiatan penumbuhan dan pengembangan WUB IKM adalah masyarakat

yang telah dan belum berusaha di bidang IKM yang memiliki kemauan kuat untuk

tumbuh dan berkembang menjadi WUB IKM yang maju dan berdaya saing.

4. Tahap yang ditetapkan adalah seleksi peserta, pelatihan, magang, bantuan

fasilitas start-up capital dan pendampingan/bimbingan usaha.

5. Buku pedoman ini juga memuat kriteria peserta, kriteria instruktur, dan kerangkar

pikir/alur proses program kegiatan penumbuhan dan pengembangan WUB IKM.

Kerangka pikir dan alur proses kegiatan penumbuhan WUB IKM dapat dilihat pada

lampiran 1 buku pedoman ini.

5

BAB II KETENTUAN DAN PERSYARATAN

A. KRITERIA PESERTA

Calon peserta yang memiliki kriteria sebagai berikut :

1. Perorangan/kelompok IKM yang memiliki usaha IKM sesuai sektor IKM yang akan

dijadikan target program/kegiatan; atau

2. Perorangan/kelompok yang memiliki minat dan kemampuan untuk dijadikan target

program/kegiatan;

3. Usia minimal 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal pelaksanaan rekrutmen;

4. Berdomisili di lingkup Provinsi/Kabupaten/Kota tempat program/kegiatan

dilaksanakan.;

5. Memperoleh rekomendasi Dinas yang membidangi Perindustrian setempat baik

Provinsi dan/atau Kabupaten dan/atau Kota;

B. REKRUTMEN PESERTA

Usulan peserta program/kegiatan penumbuhan dan pengembangan WUB IKM dapat

berasal dari :

1. Usulan Dinas yang membidangi Perindustrian setempat dilengkapi dengan surat

dari Dinas dimaksud; atau

2. Ditentukan langsung oleh Direktorat IKM Wilayah I dengan melihat potensi daerah

dan sentra setempat dan selanjutnya diinformasikan kepada Dinas terkait; atau

3. Diusulkan oleh kelompok masyarakat, koperasi atau lembaga lainnya dengan

melampirkan surat rekomendasi dari Dinas yang membidangi Perindustrian

setempat; atau

4. Diusulkan oleh kelompok masyarakat, koperasi atau lembaga lainnya dengan

tembusan ditujukan kepada Dinas yang membidangi Perindustrian setempat; atau

C. JENIS DAN METODOLOGI PELATIHAN

Dalam program/kegiatan penumbuhan dan pengembangan WUB IKM dilaksanakan

melalui pelatihan sebagai berikut :

6

1. Pelatihan peningkatan motivasi melalui Achievement Motivation Trainning (AMT);

dan/atau

2. Pelatihan kewirausahaan; dan/atau

3. Pelatihan teknis produksi sektor sebagai target/sasaran pengembangan; dan/atau

4. In house training di lokasi peserta/IKM bersangkutan; dan/atau

5. Pelatihan terintegrasi melalui magang ke perusahaan.

Metodologi pelatihan yang digunakan adalah kombinasi antara teori, praktek dan

simulasi bisnis.

D. KRITERIA INSTRUKTUR

Dalam pelaksanaan pelatihan program/kegiatan penumbuhan dan pengembangan

WUB IKM menggunakan jasa instruktur dengan kriteria sebagai berikut :

1. Memiliki keahlian sesuai bidang kompetensi sektor terkait program/kegiatan yang

dilaksanakan dibuktikan dengan sertifikat keahlian; dan/atau

2. Memiliki pengalaman minimal 5 (lima) tahun sebagai ahli atau pengajar pada

kompetensi dimaksuddibuktikan dengan curriculum vitae (CV) yang bertanda

tangan; dan/atau

3. Berasal dari praktisi, akademisi, peneliti, perekayasa dan kalangan industri baik

secara pribadi atau melalui asosiasi profesi;

E. SUMBER PENDANAAN

Kegiatan ini dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah

Tahun Anggaran 2013 dan tahun – tahun selanjutnya dengan mempertimbangkan

ketersediaan alokasi dan penyesuaian program.

F. TAHAP PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan dibagi pada tahap sebagai berikut :

1) Koordinasi;

2) Rekruitment;

3) Seleksi;

4) Pelaksanaan Pelatihan; dan/atau

5) Magang; dan/atau

6) Fasilitasi start-up capital kepada peserta pelatihan;

7) Monitoring dan evaluasi.

7

G. PELAKSANA KEGIATAN

Penanggung jawab program/kegiatan adalah Direktur Industri Kecil dan Menengah

Wilayah I, Direktorat Jenderal IKM, Kementerian Perindustrian RI. Dalam pelaksanaan

kegiatan melalui :

1. Swakelola, pengelolaan dan pelaksanaan pelatihan yang dapat dikelola sendiri

oleh internal Direktorat dengan melibatkan SDM yang ada; dan/atau

2. Pihak Ketiga, yaitu penyedia jasa untuk pelaksanaan pelatihan dan penyedia

barang untuk pelaksanaan fasilitasi start-up capital. Proses pengadaan penyedia

baik jasa maupun barang dilakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang

berlaku yaitu Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 dan Peraturan Presiden No.

70 tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

H. JADWAL PELAKSANAAN

Pada pelaksanaan program/kegiatan ini, dapat dijadwalkan sebagai berikut:

1. Koordinasi selama 1 (satu) bulan dengan melibatkan Dinas terkait, target peserta,

pelaksana kegiatan (pihak III), instruktur, tempat pelatihan dan lain – lain;

2. Rekrutmen peserta selama 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) bulan melalui Dinas

terkait atau kelompok masyarakat atau sentra dengan tetap berkoordinasi dengan

Dinas;

3. Seleksi selama 1 (satu) bulan dapat dilakukan melalui berkas kriteria persyaratan

yang masuk dan/atau kunjungan sampling ke calon peserta;

4. Pelaksanaan pelatihan dijadwalkan duration tentative selama tenggang 1 (satu)

bulan baik untuk pelatihan AMT, Kewirausahaan dan/atau teknis produksi serta

program magang;

5. Fasilitasi start-up capital selama 2 (dua) bulan dilakukan pada saat atau pelatihan

selesai dengan penjadwalan secara simultan dengan pelatihan tetap berprinsip

pada aspek kebutuhan peserta dan anggaran yang tersedia.

6. Monitoring dan evaluasi dilakukan baik pada saat pelaksanaan program/kegiatan

dan dilanjutkan pada tahun berikutnya sebagai evaluasi menyeluruh keberhasilan

program.

8

BAB III PENGORGANISASIAN

A. DIREKTORAT IKM WILAYAH I

Program kegiatan penumbuhan WUB IKM merupakan bagian dari kegiatan

Peyebaran dan Pengembangan IKM Wilayah I Tahun Anggaran 2013 dan tahun –

tahun selanjutnya, maka Direktur IKM Wilayah I dan atau Pejabat Pembuat Komitmen

Direktorat Jenderal IKM mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menetapkan pedoman pelaksanaan kegiatan penumbuhan WUB IKM;

2. Berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian terkait, instansi lainnya dalam rangka

persiapan dan pelaksanaan kegiatan;

3. Menetapkan peserta pelatihan dengan mempertimbangkan usulan/rekomendasi

dari Dinas terkait dan/atau kelompok/lembaga masyarakat dengan tetap

berkoodinasi dengan Dinas;

4. Menetapkan jadwal pelaksanaan pelatihan dan fasilitasi strat-up capital;

5. Mengadakan pelatihan AMT, Kewirausahaan dan teknis produksi secara

swakelola dan/atau bekerjasama dengan pihak III;

6. Menetapkan dan menunjuk Penyedia Jasa selaku pelaksana pelatihan baik

melalui pelelangan umum maupun pengadaan langsung berdasar peraturan yang

berlaku;

7. Menerbitkan sertifikat pelatihan kepada peserta;

8. Melakukan koreksi dan masukan terhadap laporan akhir pelaksanaan pelatihan;

9. Menentukan dan memutuskan jenis, volume dan nilai start-up capital yang akan

diadakan;

10. Memberikan fasilitasi start up capital kepada peserta baik kepada perorangan

maupun kelompok peserta;

11. Menetapkan dan menunjuk Penyedia Barang selaku pihak pengadaan

barang/bahan baku sebagai start-up capital melalui pelelangan umum maupun

pengadaan langsung berdasar peraturan yang berlaku;

12. Melakukan monitoring dan evaluasi program/kegiatan.

9

B. PENYEDIA JASA PELATIHAN

Dalam hal pelaksanaan pelatihan dilakukan secara kontraktual pihak ketiga, maka

penyedia jasa pelatihan mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Berkoordinasi dengan Direktorat IKM Wilayah I dan Dinas terkait dalam persiapan

pelatihan;

2. Menyusun dan mengusulkan jadwal, lokasi pelatihan (teori dan praktek) dan

instruktur serta detail silabus/bahan ajar kepada Direktorat IKM Wilayah I;

3. Melaksanakan pelatihan sesuai persetujuan Direktorat IKM Wilayah I (berdasar

dokumen penawaran lelang atau pengadaan langsung) dengan jumlah peserta,

dan jumlah hari yang sesuai dengan kontrak/SPK;

4. Melaksanaan pembiayaan pelatihan yang dibebankan sesuai kontrak/SPK;

5. Menyusun dan menyerahkan laporan akhir pelatihan yang sekurang – kurangnya

memuat daftar hadir dan biodata peserta, daftar hadir dan cv instruktur, bahan

ajar, foto dokumentasi pelatihan dan permasalahan selama pelatihan;

C. PENYEDIA BARANG/BAHAN START – UP CAPITAL

Dalam pengadaan barang/bahan sebagai strat-up capital, Direktorat IKM Wilayah I

menunjuk Pihak penyedia barang/bahan start-up capital yang mempunyai tugas

sebagi berikut :

1. Berkoordinasi dengan Direktorat IKM Wilayah I dan Dinas terkait dalam persiapan

pengadaan barang/bahan start-up capital;

2. Menyusun dan mengusulkan jadwal pengadaan mulai dari persiapan, pengadaan,

pengiriman dan serah terima barang/bahan kepada Direktorat IKM Wilayah I;

3. Melaksanakan pengadaan sesuai persetujuan Direktorat IKM Wilayah I (berdasar

dokumen penawaran lelang atau pengadaan langsung) dengan jenis

mesin/peralatan/bahan dan volume yang sesuai dengan kontrak/SPK;

4. Melaksanaan serah terima kepada Direktorat IKM Wilayah I yang disertai dengan

berita acara;

10

BAB IV MEKANISME PELAKSANAAN

A. PERSIAPAN

1. Direktorat IKM Wilayah I melakukan koordinasi dengan Dinas Perindustrian,

perguruan tinggi, praktisi/psikolog di provinsi tempat pelaksanaan kegiatan.

2. Direktorat IKM Wilayah I menyusun dan menetapkan kerangka acuan kerja baik

untuk kegiatan yang swakelola maupun pihak ketiga.

3. Direktorat IKM Wilayah I bekerjasama dengan Unit Layanan Pengadaan (ULP)

dalam pengadaan jasa pelatihan dan pengadaan barang/bahan start-up capital

oleh sesuai kebutuhan kegiatan.

4. Direktorat IKM Wilayah I berkerjasama dengan Pejabat Pengadaan dalam

pengadaan jasa pelatihan dan pengadaan barang/bahan start-up capital oleh

sesuai kebutuhan kegiatan.

B. REKRUTMEN CALON PESERTA

1. Direktorat IKM Wilayah I merekrut calon peserta melalui Dinas Perindustrian

dengan surat atau koordinasi langsung; atau

2. Rekrutmen dilakukan dengan berdasarkan usulan kelompok masyarakat atau

lembaga lainnya; atau

3. Direktorat IKM Wilayah I dapat merekrut langsung ke sentra/daerah yang dinilai

potensial untuk dikembangkan dengan program/kegiatan ini;

4. Proses rekrutmen peserta harus diikuti pengisian kriteria dan persyaratan sesuai

dengan bidang/sektor yang akan dikembangkan. (form isian kriteria dan

persyaratan terlampir)

C. SELEKSI CALON PESERTA PESERTA

1. Direktorat IKM Wilayah I melakukan seleksi terhadap hasil rekrutmen calon

peserta baik oleh Dinas Perindustrian, usulan kelompok masyarakat atau lembaga

lainnya, merekrut langsung ke sentra/daerah yang dinilai potensial;

2. Seleksi didasarkan pada kriteria yang ditentukan, kompetensi dan jumlah peserta

yang dipersyaratkan pada masing – masing sektor;

11

3. Direktorat IKM Wilayah I menetapkan jumlah dan nama – nama peserta yang

terpilih untuk ikut program/kegiatan dimaksud.

D. PELATIHAN

1. Peserta yang dinyatakan lolos diberitahukan terkait jadwal tentative pelatihan,

lokasi pelatihan dan fasilitas yang akan diterima;

2. Dalam hal pelaksanaan pelatihan dilakukan dengan swakelola, maka Direktorat

IKM Wilayah I melakukan persiapan, penetapan jadwal, lokasi pelatihan, instruktur

dan bahan ajar yang disesuaikan dengan anggaran yang tersedia;

3. Dalam hal pelaksanaan pelatihan dilakukan dengan swakelola, maka Direktorat

IKM Wilayah I memberikan fasilitas kepada peserta sesuai dengan kerangka

acuan kegiatan dan rincian anggaran belanja dimaksud;

4. Dalam hal pelaksanaan pelatihan dilakukan dengan swakelola, Direktorat IKM

Wilayah I menyusun laporan pelaksanaan pelatihan yang sekurang – kurangnya

memuat daftar hadir dan biodata peserta, daftar hadir dan cv instruktur, bahan

ajar, foto dokumentasi pelatihan dan permasalahan selama pelatihan;

5. Dalam hal pelaksanaan pelatihan dilakukan dengan kontraktual, maka penyedia

jasa pelatihan melakukan persiapan, penetapan jadwal, lokasi pelatihan, instruktur

dan bahan ajar yang disesuaikan dengan kontrak/SPK;

6. Dalam hal pelaksanaan pelatihan dilakukan dengan kontraktual, maka penyedia

jasa pelatihan memberikan fasilitas kepada peserta sesuai dengan lampiran

kontrak/SPK;

7. Dalam hal pelaksanaan pelatihan dilakukan dengan kontraktual, maka penyedia

jasa pelatihan menyusun laporan akhir pelaksanaan pelatihan yang sekurang –

kurangnya memuat daftar hadir dan biodata peserta, daftar hadir dan cv instruktur,

bahan ajar, foto dokumentasi pelatihan dan permasalahan selama pelatihan;

8. Direktorat IKM Wilayah I menerbitkan sertifikat pelatihan untuk pelatihan baik

swakelola maupun kontraktual yang ditandatangani Direktur IKM Wilayah I;

9. Dalam hal pelaksanaan pelatihan dilakukan dengan kontraktual, maka penyedia

jasa pelatihan wajib menyerahkan laporan akhir pelaskanaan pelatihan yang

dituangkan dalam berita acara serah terima yang ditangani penyedia jasa dengan

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat IKM Wilayah I;

12

E. FASILITASI START UP CAPITAL

1. Persiapan fasilitasi dilakukan melalui survei, koordinasi dan perencanaan

kebutuhan start up capital yang cocok untuk peserta/kelompok peserta;

2. Merencanakan jenis, jumlah dan spesifikasi start up capital dapat mesin dan/atau

peralatan dan atau bahan baku/pendukung.

3. Pengadaan start up capital dilaksanakan oleh Direktorat IKM Wilayah I melalui

proses pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik

melalui pelelangan umum oleh ULP maupun pengadaan langsung oleh Pejabat

Pengadaan.

4. Pihak III selaku penyedia barang melakukan koordinasi terkait jenis dan volume

pekerjaan pengadaan, lokasi dan pihak serah terima serta waktu pelaksanaan

serah terima berdasarkan kontrak/SPK yang disepakati;

5. Penyedia barang dan Direktorat IKM Wilayah I melakukan pemeriksaan, uji coba

dan serah terima hasil pekerjaan yang dituangkan dalam berita acara dan

ditandatangani kedua belah pihak;

6. Direktorat IKM Wilayah I dan Peserta/Kelompok peserta selaku IKM melakukan

serah terima start up capital dan diketahui oleh Dinas setempat.

F. MONITORING DAN EVALUASI

1. Direktorat IKM Wilayah I melaksanakan monitoring dan evaluasi guna mengetahui

tingkat keberhasilan pelatihan;

2. Monitoring dan evaluasi juga dilaksanakan guna menilai keberhasilan program ini

secara komprehensif, khususnya bagi peserta/kelompok yang terpilih

mendapatkan start up capital;

3. Bagi peserta/kelompok yang tidak terpilih untuk mendapatkan start up capital,

Direktorat IKM Wilayah I dapat mengikutkan peserta tersebut ke dalam kegiatan

pembinaan dan pendampingan yang lain guna mendapatkan pembinaan lebih

lanjut.

13

BAB V PELAPORAN

1. Peserta/kelompok yang mendapatkan start up capital diwajibkan menyampaikan

laporan kemajuan usaha kepada Direktorat IKM Wilayah I setiap 1 (satu) tahun sekali

selama 3 (tiga) tahun sejak diserahterimakan fasilitas tersebut.

2. Laporan dari peserta/kelompok terpilih menjadi bahan evaluasi dan penyusunan

kegiatan lanjutan program oleh Direktorat IKM Wilayah I.

3. Hasil laporan dari peserta/kelompok sebagai salah satu rujukan dalam program tahun

berikutnya untuk menentukan fasilitasi yang akan diberikan.