buku pedoman pengurusan surat perkawinan

BUKU PEDOMAN PENGURUSAN SURAT PERKAWINAN( Hukum Perkawinan Indonesia untuk Perkawinan selain agama Islam )oleh : Budiman, SH (Advokat/ Pengacara) – Pencatat Perkawinan Agama BuddhaHandphone : (021) 33370637 – 0818769391 - 081389696926 – 085814181866Website : www.budimansudharma.com - Email. [email protected]

i

DAFTAR ISI

BAB I HUKUM PERKAWINAN

A. Pengertian Perkawinan……………………………………………………......

B. Sahnya Perkawinan……….…………………………………………………..

C. Asas Perkawinan……..…………………………………………………….....

D. Syarat-syarat Perkawinan……………...……………………………………...

E. Larangan Perkawinan…………...………………………………………….....

F. Pencegahan Perkawinan………………………………………………………

G. Batalnya Perkawinan……………………………………………………….....

H. Perjanjian Perkawinan………...………………………………………………

I. Hak dan Kewajiban Suami Istri………….…………………………………...

J. Harta Benda Dalam Perkawinan……………………………………………...

K. Kedudukan Anak……..……………………………………………………….

L. Hak dan Kewajiban Antara Orang Tua dan Anak………………….…………

M. Perkawinan di Luar Indonesia…………...……………………………………

N. Perkawinan Campuran………..……………………………………………....

1

1

1

2

3

3

4

4

5

6

6

6

7

8

BAB II PENCATATAN PERKAWINAN

A. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU

Perkawinan……..……………………………………………………………..

1. Pencatatan Perkawinan……..……………………………………………...

2. Tata Cara Pencatatan Perkawinan……..…………………………………..

3. Tata Cara Perkawinan……..……………………………………………….

4. Akta Perkawinan……..…………………………………………………….

B. Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan...

1. Pencatatan Perkawinan di Indonesia……..………………………………

2. Pencatatan Perkawinan di Luar Wilayah Republik Indonesia ………….

C. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan………….

Persyaratan dan Tata Cara Pencatatan Perkawinan Bagi Penghayat

10

10

10

13

14

15

15

16

16


ii

Kepercayaan……..……………………………………..……………………...

D. Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil……..……………………………

1. Perkawinan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia……………

2. Perkawinan di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia………

E. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2010 tentang Pedoman

Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta Yang Diterbitkan oleh Negara

Lain …………………………………………………………………………...

1. Ruang Lingkup…………………………….................................................

2. Pelaporan dan Pencatatan Perkawinan Melampaui Batas Waktu………….

3. Pencatatan Perkawinan Yang Ditetapkan Pengadilan……………………..

4. Pencatatan Perkawinan Warga Negara Asing……………………………...

5. Pelaporan Akta Pencatatan Sipil Yang DIterbitkan oleh Negara Lain……

F. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan

Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil…

1. Jenis Formulir ……………………………...……………………………..

2. Jenis Buku……………………………...…………………………….........

3. Jenis Catatan Pinggir……………………………...………………………

G. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 35 Tahun 2007 tentang

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 16 Tahun

2005 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk

dan Pencatatan Sipil……………………………...……………………………

1. Pencatatan, Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan dan Pelaporan

Perkawinan Luar Negeri……………………………...……………………

2. Tanda Bukti Pelaporan Perkawinan Luar Negeri…………………………..

16

17

17

19

20

20

20

22

23

24

25

25

25

25

26

26

28

BAB III ANAK DALAM PERKAWINAN……………………………...………………...

A. Pengakuan / Pengesahan Anak Dalam Perkawinan…………………………

B. Anak Dalam Perkawinan Campuran……………………………....................

1. Surat Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Departemen Dalam

30

30

31


iii

Negeri Nomor 471/1478/MD tentang Pencatatan Kewarganegaraan …...

2. Permohonan Dwi kewarganegaraan Terbatas / Restricted Dual

Citizenship (Pasal 41 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang

Kewarganegaraan Indonesia) – Untuk Anak yang Lahir Sebelum tanggal

1 Agustus 2006…………………………………………………………………...

3. Permohonan Dwi kewarganegaraan Terbatas / Restricted Dual

Citizenship (Pasal 41 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang

Kewarganegaraan Indonesia) – Untuk Anak yang Lahir Pada dan

Setelah tanggal 1 Agustus 2006……………………………………………….

4. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta ……………..

31

32

33

34

BAB IV HARTA BERSAMA DAN PERJANJIAN PERKAWINAN ……………………

A. Harta Bersama dan Perjanjian Perkawinan Menurut UU Perkawinan………

B. Harta Bersama ……………………………………………………………...............

C. Pengurusan Harta Bersama…………………………………………………………

D. Perjanjian Kawin……………………………………………………………............

36

36

37

37

38

BAB V TAHAPAN PENGURUSAN SURAT PERKAWINAN…………………………

1. PERTAMA : SURAT PENGANTAR RT (Rukun Tetangga)………………..

2. KEDUA : SURAT KELENGKAPAN KELURAHAN (PM. I., N1, N2, N4)..

3. KETIGA : SURAT DISPENSASI CAMAT………………………………….

4. KEEMPAT : SURAT PERKAWINAN AGAMA……………………………

5. KELIMA : PENCATATAN PERKAWINAN DI CATATAN SIPIL………..

41

41

41

42

42

43

Lampiran :

1) 01 : SURAT PERNYATAAN CALON PENGANTEN………………………….

2) 02 : SURAT PERNYATAN IZIN ORANG TUA…………………………….

3) 03 : SURAT PENGANTAR RT……………………………………………...

4) 04 : SURAT KETERANGAN LURAH (Model PM. I. WNI)……………….

5) 05 : SURAT KETERANGAN UNTUK NIKAH (Model N-1)………………

6) 06 : SURAT KETERANGAN ASAL USUL (Model N-2)…………………..

7) 07 : SURAT KETERANGAN TENTANG ORANG TUA (Model N-4)…….

8) 08 : SURAT PERMOHONAN DISPENSASI CAMAT……………………..

46

47

48

49

50

51

52

53


iv

9) 09 : SURAT DISPENSASI KAWIN dari CAMAT…………………………..

10)10 : SURAT PERMOHONAN PERKAWINAN AGAMA BUDDHA……...

11)11 : SURAT PERKAWINAN AGAMA BUDDHA………………………….

12)FORMULIR UNTUK PENCATATAN PERKAWINAN CATATAN SIPIL.

13)FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN ANAK UNTUK

MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN RI………………….…………..

14)FORMULIR PENDAFTARAN UNTUK MENDAPATKAN FASILITAS

KEIMIGRASIAN………………………….………………………………….

15)CONTOH MINUTA AKTA PERJANJIAN KAWIN………………………..

54

55

56

57

58

60

61

Daftar Pustaka………………….………………………….……………………... 63

Bio Data Penulis………….………………………….……………………............ 64


BUKU PEDOMAN PENGURUSAN SURAT PERKAWINAN - © Budiman, SH. / September 2011 - 1 - 64

BAB I

HUKUM PERKAWINAN

A. PENGERTIAN PERKAWINAN

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”)

mengatur tentang pengertian Perkawinan yaitu Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Penjelasan :

Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang

Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian

sehingga perkawinan bukan saja mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang

bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, Pemeliharaan

dan Pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

B. SAHNYA PERKAWINAN

Dalam Pasal 2 UU Perkawinan mengatur sahnya perkawinan, yaitu :

(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya

dan kepercayaannya itu.

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penjelasan :

Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada Perkawinan diluar hukum rnasing-masing

agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Yang dimaksud

dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-

undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak

bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang- undang ini.

C. ASAS PERKAWINAN

Dalam Pasal 3 ayat 1 UU Perkawinan menyatakan pada azasnya dalam suatu perkawinan

seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh

mempunyai seorang suami.

Penjelasan :

Undang-undang ini menganut asas monogami.

D. SYARAT – SYARAT PERKAWINAN



1. Dalam Pasal 6 UU Perkawinan mengatur :

(1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

(2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua

puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

(3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam

keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal

ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu

menyatakan kehendaknya.

(4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu

untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang

memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan

lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan

kehendaknya.

(5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2),

(3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan

pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan

melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin

setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal

ini.

(6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang

hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan

tidak menentukan lain.

Penjelasan :

Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga

yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak azasi manusia, maka perkawinan harus

disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan

dari pihak manapun.

Ketentuan dalam pasal ini tidak berarti mengurangi syarat-syarat perkawinan menurut ketentuan

hukum perkawinan yang sekarang berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-

ketentuan dalam Undang-undang ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-

undang ini.

2. Dalam Pasal 7 UU Perkawinan mengatur :

(1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan

belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

(2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi

kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria



maupun pihak wanita.

(3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut

dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal

permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Penjelasan :

1) Untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur

untuk perkawinan.

2) Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang

pemberian dispensasi terhadap perkawinan yang dimaksud pada ayat (1) seperti diatur dalam

Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (S. 1933

Nomor 74) dinyatakan tidak berlaku.

E. LARANGAN PERKAWINAN

1. Dalam Pasal 8 UU Perkawinan, Perkawinan dilarang antara dua orang yang :

a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;

b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara

seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;

c. Berhubungan semenda, yaitu mertua,anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;

d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan

bibi/paman susuan;

e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam

hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;

f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang

kawin.

2. Dalam Pasal 9 UU Perkawinan, menyatakan Seorang yang masih terikat tali perkawinan

dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3

ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

F. PENCEGAHAN PERKAWINAN

1. Dalam Pasal 13 UU Perkawinan mengatur Perkawinan dapat dicegah, apabila ada

pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

2. Pihak yang dapat melakukan Pencegahan Perkawinan tersebut diatur dalam :

1) Pasal 14 ayat 1 UU Perkawinan : Yang dapat mencegah perkawinan ialah para

keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali,



pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.

2) Pasal 14 ayat 2 UU Perkawinan : Mereka yang tersebut pada ayat (1) pasal ini berhak

juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai

berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata

mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lainnya, yang mempunyai

hubungan dengan orang-orang seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

3) Pasal 15 UU Perkawinan : Barang siapa karena perkawinan dirinya masih terikat

dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan,

dapat mencegah perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3

ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

4) Pasal 16 ayat 1 UU Perkawinan : Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah

berlangsungnya perkawinan apabila ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal

8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-undang ini tidak dipenuhi.

G. BATALNYA PERKAWINAN

1. Dalam Pasal 22 UU Perkawinan mengatur Perkawinan dapat dibatalkan,apabila para

pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Penjelasan :

Pengertian "dapat" pada pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut

ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain.

2. Dalam Pasal 23 UU Perkawinan mengatur bahwa yang dapat mengajukan pembatalan

perkawinan yaitu:

a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri;

b. Suami atau isteri;

c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;

d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang

yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut,

tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

3. Dalam Pasal 24 UU Perkawinan mengatur bahwa barang siapa karena perkawinan

masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih

adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru dengan tidak

mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

H. PERJANJIAN PERKAWINAN

Dalam Pasal 29 UU Perkawinan mengatur Perjanjian Perkawinan, yaitu :



(1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan

bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat

perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak

ketiga tersangkut.

(2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama

dan kesusilaan.

(3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

(4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila

dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan

pihak ketiga.

Penjelasan :

Yang dimaksud dengan "perjanjian" dalam pasal ini tidak termasuk tak’lik - talak.

I. HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI

1. Dalam Pasal 30 UU Perkawinan : Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk

menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

2. Dalam Pasal 31 UU Perkawinan :

(1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam

kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

(2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

(3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.


(1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.

(2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh

suami isteri bersama.

4. Dalam Pasal 33 UU Perkawinan : Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-

menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.


(1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup

berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

(2) Isteri wajib mengatur urusan rumahtangga sebaik-baiknya.

(3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan

gugatan kepada Pengadilan.



J. HARTA BENDA DALAM PERKAWINAN


(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

(2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh

masing- masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-

masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Penjelasan :

Apabila perkawinan putus, maka harta bersama tersebut diatur menurut Hukumnya masing-

masing.


(1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua

belah pihak.

(2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak

sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

3. Dalam Pasal 37 UU Perkawinan : Bila perkawinan putus karena perceraian, harta

bersama diatur menurut hukumnya masing- masing.

Penjelasan :

Yang dimaksud dengan "hukumnya" masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-

hukum lainnya.

K. KEDUDUKAN ANAK

1. Dalam Pasal 42 UU Perkawinan : Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam

atau sebagai akibat perkawinan yang sah.


(1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata

dengan ibunya dan keluarga ibunya.

(2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan

Pemerintah.

L. HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA ORANG TUA DAN ANAK


(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.



(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak

itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun

perkawinan antara kedua orang tua putus.


(1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.

(2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan

keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.


(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah

melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka

tidak dicabut dari kekuasaannya.

(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di

luar Pengadilan.

4. Dalam Pasal 48 UU Perkawinan : Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak

atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18

(delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila

kepentingan anak itu menghendakinya.


(1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang

anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain,

keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau

pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:

a. sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;

b. la berkelakuan buruk sekali.

(2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk

memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Penjelasan :

Yang dimaksud dengan "kekuasaan" dalam pasal ini tidak termasuk kekuasaan sebagai wali-

nikah.

M. PERKAWINAN DI LUAR INDONESIA

Dalam Pasal 56 UU Perkawinan :

(1) Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warganegara

Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warganegara Asing adalah sah

bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu



dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan

Undang-undang ini.

(2) Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali di wilayah Indonesia, surat

bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat

tinggal mereka.

N. PERKAWINAN CAMPURAN

1. Dalam Pasal 57 UU Perkawinan : Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam

Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada

hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak

berkewarganegaraan Indonesia.

2. Dalam Pasal 58 UU Perkawinan : Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan

yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari

suami/isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang

telah ditentukan dalam Undang-undang kewarganegaraan Republik Indonesia yang

berlaku.


(1) Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya

perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun

mengenai hukum perdata.

(2) Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-

undangPerkawinan ini.


(1) Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-

syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-

masing telah dipenuhi.

(2) Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) telah dipenuhi dan

karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran, maka

oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing

berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat

telah dipenuhi.

(3) Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu,

maka atas permintaan yang berkepentingan, Pengadilan memberikan keputusan

dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah

penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak.



(4) Jika Pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan, maka keputusan itu

menjadi pengganti keterangan yang tersebut ayat (3).

(5) Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan

lagi jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah

keterangan itu diberikan.


(1) Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang.

(2) Barang siapa melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan lebih

dahulu kepada pegawai pencatat yang berwenang surat keterangan atau keputusan

pengganti keterangan yang disebut dalam Pasal 60 ayat (4) Undang-undang ini

dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan.

(3) Pegawai pencatat perkawinan yang mencatat perkawinan sedangkan ia mengetahui

bahwa keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada, dihukum dengan

hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan dihukum jabatan.

6. Dalam Pasal 61 UU Perkawinan : Dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur

sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang- undang ini.



BAB II

PENCATATAN PERKAWINAN

A. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan (“PP

9/1975”)

1. PENCATATAN PERKAWINAN

a. Pasal 2 ayat 2 PP 9/1975 : Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan

perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam,

dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana

dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

b. Pasal 2 ayat 3 PP 9/1975 : Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang

khusus berlaku bagi tatacara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan

yang berlaku, tatacara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan

dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini.

Penjelasan :

Ayat (1) dan (2) Dengan adanya ketentuan tersebut dalam pasal ini maka pencatatan perkawinan

dilakukan hanya oleh dua instansi, yakni Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk, dan Kantor

Catatan Sipil atau instansi/ pejabat yang membantunya. Ayat (3) Dengan demikian maka hal-hal

yang berhubungan dengan tatacara pencatatan perkawinan pada dasarnya dilakukan sesuai

dengan ketentuan-ketentuan tersebut dari Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah

ini, sedangkan ketentuan-ketentuan khusus yang menyangkut tatacara pencatatan perkawinan

yang diatur dalam berbagai peraturan, merupakan pelengkap bagi Peraturan Pemerintah ini.

2. TATA CARA PENCATATAN PERKAWINAN

a. Pasal 3 PP 9/1975 :

(1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan

kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan akan

dilangsungkan.

(2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10

(sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.

(3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan

sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala

Daerah.

Penjelasan :



Ayat (3) Apabila terdapat alasan yang sangat penting untuk segera melangsungkan

perkawinan meskipun belum lampau 10 (sepuluh) hari, misalnya karena salah seorang dari

calon mempelai akan segera pergi ke luar negeri untuk melaksanakan tugas negara, maka

yang demikian itu dimungkinkan dengan mengajukan permohonan dispensasi.

b. Pasal 4 PP 9/1975 : Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon

mempelai, atau oleh orang tua atau wakilnya.

Penjelasan :

Pada prinsipnya kehendak untuk melangsungkan perkawinan harus dilakukan secara lisan

oleh salah satu atau kedua calon mempelai, atau oleh orang tuanya atau wakilnya. Tetapi

apabila karena sesuatu alasan yang sah pemberitahuan kehendak melangsungkan

perkawinan secara lisan itu tidak mungkin dilakukan, maka pemberitahuan dapat dilakukan

secara tertulis. Selain itu maka yang dapat mewakili calon mempelai untuk memberitahukan

kehendak melangsungkan perkawinan adalah wali atau orang lain yang ditunjuk

berdasarkan kuasa khusus.

c. Pasal 5 PP 9/1975 : Pemberitahuan memuat nama, umur, agama/kepercayaan,

pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau

keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suaminya terdahulu.

Penjelasan :

Bagi mereka yang memiliki nama kecil dan nama keluarga, maka dalam pemberitahuan

kehendak melangsungkan perkawinan, dicantumkan baik nama kecil maupun nama

keluarga. Sedangkan bagi mereka yang tidak memiliki nama keluarga, maka cukup

mencantumkan nama kecilnya saja ataupun namanya saja. Tidak adanya nama kecil atau

nama keluarga sekali-kali tidak dapat dijadikan alasan untuk penolakan berlangsungnya

perkawinan. Hal-hal yang harus dimuat dalam pemberitahuan tersebut merupakan

ketentuan minimal, sehingga masih dimungkinkan ditambahkannya hal-hal lain, misalnya

mengenai wali nikah, bagi mereka yang beragama Islam.

d. Pasal 6 PP 9/1975 :

(1) Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan

perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan

apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-undang.

(2) Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pegawai

Pencatat meneliti pula :

a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal

tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat

keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang

diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu;

b. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat

tinggal orang tua calon mempelai;



c. Izin tertulis/izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat(2), (3), (4)

dan (5) Undang-undang, apabila salah seorang calon mempelai atau

keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;

d. Izin Pengadilan sebagai dimaksud Pasal 4 Undang-undang; dalam hal calon

mempelai adalah seorang suami yang masih mempunya isteri;

e. Dispensasi Pengadilan/Pejabat sebagai dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-

undang;

f. Surat kematian isteri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian

surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau

lebih;

g. Izin tertulis dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB,

apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan

Bersenjata ;

h. Surat kuasa otentik atau dibawah tangan yang disahkan oleh Pegawai

Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat

hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan

kepada orang lain.

Penjelasan :

Ayat (2) Huruf f : Surat kematian diberikan oleh Lurah/Kepala Desa yang meliputi wilayah

tempat kediaman suatu atau isteri terdahulu. Apabila Lurah/Kepala Desa tidak dapat

memberikan keterangan dimaksud berhubung tidak adanya laporan mengenai kematian itu,

maka dapat diberikan keterangan lain yang sah, atau keterangan yang diberikan dibawah

sumpah oleh yang bersangkutan dihadapan Pegawai Pencatat.

e. Pasal 7 PP 9/1975 :

(1) Hasil penelitian sebagai dimaksud Pasal 6, oleh Pegawai Pencatat ditulis dalam

sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.

(2) Apabila ternyata dari hasil penelitian terdapat halangan perkawinan sebagai

dimaksud Undang-undang dan atau belum dipenuhinya persyaratan tersebut

dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini, keadaan itu segera

diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau kepada

wakilnya.

Penjelasan :

Ayat (2) Yang dimaksud dengan "diberitahukan kepada mempelai atau kepada orang tua

atau kepada wakilnya", adalah bahwa pemberitahuan mengenai adanya halangan

perkawinan itu harus ditujukan dan disampaikan kepada salah satu daripada mereka itu

yang datang memberitahukan kehendak untuk melangsungkan perkawinan.



f. Pasal 8 PP 9/1975 : Setelah dipenuhinya tatacara dan syarat-syarat pemberitahuan

serta tiada sesuatu halangan perkawinan, Pegawai Pencatat menyelenggarakan

pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan

cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor

Pencatatan Perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca

oleh umum.

Penjelasan :

Maksud pengumuman tersebut adalah untuk memberi kesempatan kepada umum untuk

mengetahui dan mengajukan keberatan-keberatan bagi dilangsungkannya suatu perkawinan

apabila yang demikian itu diketahuinya bertentangan dengan hukum agamanya dan

kepercayaannya itu yang bersangkutan atau bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan lainnya.

g. Pasal 9 PP 9/1975 : Pengumuman ditandatangani oleh Pegawai Pencatat dan

memuat:

a. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon

mempelai dan dari orang tua calon mempelai; apabila salah seorang atau

keduanya pernah kawin disebutkan nama isteri dan atau suami mereka terdahulu ;

b. Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan.

Penjelasan :

Pengumuman dilakukan : -di kantor pencatatan perkawinan yang daerah hukumnya meliputi

wilayah tempat perkawinan dilangsungkan, dan di kantor/kantor-kantor pencatatan

perkawinan tempat kediaman masing-masing calon mempelai.

3. TATA CARA PERKAWINAN

a. Pasal 10 PP 9/1975 :

(1) Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman

kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud dalam

Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini.

(2) Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan

kepercayaannya itu.

(3) Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum

agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan

Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

b. Pasal 11 PP 9/1975 :



(1) Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-

ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani

akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan

ketentuan yang berlaku.

(2) Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya

ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri

perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam,

ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya.

(3) Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat

secara resmi.

4. AKTA PERKAWINAN

a. Pasal 12 PP 9/1975 : Akta perkawinan memuat :

a. Nama, tanggal dan tempat lahir, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempatkediaman suami-isteri; Apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin,disebutkan juga nama isteri atau suami terdahulu ;

b. Nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman orang tua mereka;

c. Izin sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan.(5) Undang-undang;

d. Dispensasi sebagai dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang;

e. Izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 4 Undang-undang;

f. Persetujuan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang;

g. Izin dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB bagi anggotaAngkatan Bersenjata;

h. Perjanjian perkawinan apabila ada;

i. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman para saksi, danwali nikah bagi yang beragama Islam ;

j. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman kuasa apabilaperkawinan dilakukan melalui seorang kuasa.

Penjelasan :

Hal-hal yang harus dimuat dalam Akta Perkawinan yang ditentukan di dalarn pasal ini

merupakan ketentuan minimal sehingga masih dimungkinkan ditambahkannya hal-hal lain,

misalnya mengenai nomor akta; tanggal, bulan, tahun pendaftaran; jam, tanggal, bulan dan

tahun pernikahan dilakukan; nama dan jabatan dari Pegawai Pencatat; tandatangan para

mempelai Pegawai Pencatat, para saksi, dan bagi yang beragama Islam wali nikah atau

yang mewakilinya; bentuk dari mas kawin atau izin Balai Harta Peninggalan bagi mereka

yang memerlukannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Huruf f;

Persetujuan yang dimaksud disini dinyatakan secara tertulis atas dasar sukarela, bebas dari



tekanan, ancaman atau paksaan. Huruf g; Menteri HANKAM/PANGAB mengatur lebih

lanjut mengenai Pejabat yang ditunjuknya yang berhak memberikan izin bagi anggota

Angkatan Bersenjata.

b. Pasal 13 PP 9/1975 :

(1) Akta perkawinan dibuat dalam rangkap 2 (dua), helai pertama disimpan oleh

Pegawai Pencatat, helai kedua disimpan pada Panitera Pengadilan dalam

wilayah Kantor pencatatan Perkawinan itu berada.

(2) Kepada suami dan isteri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan.

B. Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU

Admisduk”)

1. PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA

a. Pasal 34 UU Admisduk :

(1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-

undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di

tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari

sejak tanggal perkawinan.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat

Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan

Kutipan Akta Perkawinan.

(3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-

masing diberikan kepada suami dan istri.

(4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penduduk

yang beragama Islam kepada KUAKec.

(5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dan dalam Pasal 8 ayat (2) wajib disampaikan oleh KUAKec kepada

Instansi Pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah

pencatatan perkawinan dilaksanakan.

(6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak

memerlukan penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil.

(7) Pada tingkat kecamatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan pada UPTD Instansi Pelaksana.

b. Pasal 35 UU Admisduk : Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 34 berlaku pula bagi:



a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan

b. perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas

permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.

Penjelasan :

Huruf a - Yang dimaksud dengan "Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan"

adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama.

Huruf b - perkawinan yang dilakukan oleh warga negara asing di Indonesia, harus

berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Indonesia mengenai Perkawinan

di Republik Indonesia.

c. Pasal 36 UU Admisduk : Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan

dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya

penetapan pengadilan.

2. PENCATATAN PERKAWINAN DI LUAR WILAYAH REPUBLIK INDONESIA

a. Pasal 37 UU Admisduk :

(1) Perkawinan Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di

negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia.

(2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi Orang Asing, pencatatan

dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.

(3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) mencatat peristiwa perkawinan dalam Register Akta Perkawinan dan

menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.

(4) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat

tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan

kembali ke Indonesia.

b. Pasal 38 UU Admisduk : Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan

tata cara pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal

35, Pasal 36, dan Pasal 37 diatur dalam Peraturan Presiden.

C. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU Admisduk (“PP

37/2007”)

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENCATATAN PERKAWINAN BAGI

PENGHAYAT KEPERCAYAAN

1. Pasal 81 PP 37/2007 :



(1) Perkawinan Penghayat Kepercayaan dilakukan di hadapan Pemuka Penghayat

Kepercayaan.

(2) Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan

ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan, untuk mengisi dan

menandatangani surat perkawinan Penghayat Kepercayaan.

(3) Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftar pada

kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi Penghayat

Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

2. Pasal 82 PP 37/2007 : Peristiwa perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat(2) wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana palinglambat 60 (enam puluh) hari dengan menyerahkan:

a. Surat perkawinan Penghayat Kepercayaan;

b. Fotokopi KTP;

c. Pas foto suami dan istri;

d. Kutipan Akta kelahiran; dan

e. Paspor suami dan/atau istri bagi orang asing.

3. Pasal 83 PP 37/2007 :

(1) Pejabat Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat perkawinan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dengan tata cara:

a. Menyerahkan formulir pencatatan perkawinan kepada pasangan suami istri;

b. Melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang tercantum dalam formulir

pencatatan perkawinan; dan

c. Mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta

perkawinan Penghayat Kepercayaan.

(2) Kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan

kepada masing-masing suami dan istri.

D. Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (“Perpres 35/2008”)

1. PERKAWINAN DI WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

a. Pasal 67 Perpres 35/2008 :

(1) Pencatatan perkawinan dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi

Pelaksana tempat terjadinya perkawinan.



(2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukandengan memenuhi syarat berupa:

a. Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama/pendetaatau surat perkawinan Penghayat Kepercayaan yang ditanda tangani olehPemuka Penghayat Kepercayaan;

b. KTP suami dan isteri;

c. Pas foto suami dan isteri;

d. Kutipan Akta Kelahiran suami dan isteri;

e. Paspor bagi suami atau isteri Orang Asing.

(3) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dengan tata cara:

a. Pasangan suami dan isteri mengisi formulir pencatatan perkawinan pada

UPTD Instansi Pelaksana atau pada Instansi Pelaksana dengan

melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

b. Pejabat Pencatatan Sipil pada UPTD Instansi Pelaksana atau Instansi

Pelaksana mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan

Kutipan Akta Perkawinan;

c. Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan

kepada masing-masing suami dan isteri;

d. Suami atau istri berkewajiban melaporkan hasil pencatatan perkawinan

kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat

domisilinya.

b. Pasal 68 Perpres 35/2008 :

(1) Data hasil pencatatan KUAKec atas peristiwa perkawinan, disampaikan

kepada Instansi Pelaksana untuk direkam ke dalam database kependudukan.

(2) Data hasil pencatatan KUAKec sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak

dimaksudkan untuk penerbitan kutipan akta perkawinan.

c. Pasal 69 Perpres 35/2008 :

(1) Pencatatan perkawinan berdasarkan penetapan pengadilan dilakukan di

Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana.

(2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dengan cara menunjukkan penetapan pengadilan.



2. PERKAWINAN DI LUAR WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK

INDONESIA

a. Pasal 70 Perpres 35/2008 :

(1) Pencatatan perkawinan bagi Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia dilakukan pada instansi yang berwenang di

negara setempat.

(2) Perkawinan Warga Negara Indonesia yang telah dicatatkan sebagaimanadimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesiadengan memenuhi syarat berupa fotokopi:

a. bukti pencatatan perkawinan/akta perkawinan dari negara setempat;

b. Paspor Republik Indonesia; dan/atau

c. KTP suami dan isteri bagi penduduk Indonesia.

(3) Pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan

dengan tata cara :

a. Warga Negara Indonesia mengisi Formulir Pelaporan Perkawinan dengan

menyerahkan persyaratan kepada Pejabat Konsuler.

b. Pejabat Konsuler mencatat pelaporan perkawinan Warga Negara

Indonesia dalam Daftar Perkawinan Warga Negara Indonesia dan

memberikan surat bukti pencatatan perkawinan dari negara setempat.

b. Pasal 71 Perpres 35/2008 :

(1) Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan

bagi orang asing, pencatatan dilakukan oleh Perwakilan Republik Indonesia.

(2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukandengan memenuhi syarat berupa:

a. Surat Keterangan tentang terjadinya perkawinan di negara setempat;

b. Pas photo suami dan isteri;

c. Fotokopi Paspor Republik Indonesia; dan

d. Fotokopi KTP suami dan isteri bagi penduduk Indonesia.

(3) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan

dengan tata cara:

a. Warga Negara Indonesia mengisi Formulir Pencatatan Perkawinan

dengan menyerahkan dan/atau menunjukkan persyaratan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) kepada Pejabat Konsuler.

b. Pejabat Konsuler mencatat dalam Register Akta Perkawinan dan

menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.



c. Pasal 72 Perpres 35/2008 :

(1) Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban menyampaikan data

perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) dan Pasal 71 ayat

(3) kepada Instansi Pelaksana melalui departemen yang bidang tugasnya

meliputi urusan pemerintahan dalam negeri.

(2) Instansi Pelaksana yang menerima data perkawinan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) mencatat dan merekam ke dalam database kependudukan.

d. Pasal 73 Perpres 35/2008 : Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 70 dan Pasal 71 setelah kembali di Indonesia melapor kepada Instansi

Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat domisili dengan membawa bukti

pelaporan/pencatatan perkawinan di luar negeri dan Kutipan Akta Perkawinan.

E. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan

Perkawinan dan Pelaporan Akta Yang Diterbitkan oleh Negara Lain (“Permendagri

12/2010”)

1. RUANG LINGKUP

a. Pasal 2 Permendagri 12/2010 : Ruang Lingkup pencatatan perkawinan dan

pelaporan akta pencatatan sipil yang diterbitkan oleh negara lain meliputi:

a. Perkawinan yang melampaui batas waktu;

b. Perkawinan yang ditetapkan pengadilan;

c. Perkawinan Warga Negara Asing; dan

d. Akta yang diterbitkan oleh negara lain.

2. PELAPORAN DAN PENCATATAN PERKAWINAN MELAMPAUI BATAS

WAKTU

a. Pasal 3 Permendagri 12/2010 : Pelaporan dan pencatatan perkawinan yang

melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a,

dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat

terjadinya perkawinan.

b. Pasal 4 Permendagri 12/2010 :

(1) Persyaratan pencatatan atas pelaporan perkawinan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3, bagi Penduduk Warga Negara Indonesiadilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:



a. Surat Keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemukaagama/pendeta atau Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaanyang ditandatangani oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan;

b. Kartu Keluarga;

c. KTP Suami dan Isteri;

d. Pas Photo Suami dan Isteri berdampingan, ukuran 4x6 sebanyak 5lembar;

e. Kutipan Akta kelahiran Suami dan Isteri; dan

f. Akta Perceraian bagi yang telah bercerai atau Akta Kematian atauSurat Keterangan kematian bagi yang pasangannya telah meninggaldunia.

(2) Surat Keterangan telah terjadinya perkawinan sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf a harus mendapatkan legalisasi dari pemukaagama/pendeta atau penghayat kepercayaan di tempat terjadinyaperkawinan.

(3) Legalisasi atas Surat Keterangan telah terjadinya perkawinan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 1 (satu) minggu.

c. Pasal 5 Permendagri 12/2010 : Pencatatan atas pelaporan perkawinansebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bagi orang asing yang memilikiIzin Tinggal Tetap, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,dilengkapi dengan:

a. Paspor bagi suami atau isteri orang asing;

b. Izin kedutaan bagi suami atau isteri orang asing;

c. Izin dari Kedutaan Besar; dan

d. Dokumen keimigrasian.

d. Pasal 6 Permendagri 12/2010 : Pencatatan atas pelaporan perkawinansebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bagi orang asing yang memilikiIzin Tinggal Terbatas dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Surat Keterangan telah terjadinya perkawinan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 4 pada ayat (2) dan ayat (3);

b. Surat Keterangan Tempat Tinggal;

c. Pas Photo Suami dan Isteri;

d. Kutipan Akta kelahiran Suami dan Isteri;

e. Paspor bagi Suami atau Isteri orang asing; dan

f. Izin kedutaan bagi Suami atau Isteri orang asing atau Akta Perceraian bagiyang telah bercerai atau Akta Kematian atau Surat Keterangan kematian bagiyang pasangannya telah meninggal dunia.



e. Pasal 7 Permendagri 12/2010 :

(1) Pelaporan dan pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

3, dilakukan dengan tata cara:

a. Pasangan suami dan isteri mengisi formulir pencatatan perkawinan

pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau UPTD

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan melampirkan

persyaratan;

b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

melakukan verifikasi dan validasi kebenaran data;

c. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat

pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta

Perkawinan;

d. Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada huruf b

diberikan kepada masing-masing suami dan isteri;

e. suami atau istri berkewajiban melaporkan hasil pencatatan

perkawinan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau

UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat

domisilinya.

(2) Pencatatan perkawinan bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal

Tetap dan Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan

Pasal 6, dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan

tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

f. Pasal 8 Permendagri 12/2010 : Penduduk yang telah melaporkan perkawinan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus mengajukan perubahan dokumen

kependudukan di tempat domisili.

g. Pasal 9 Permendagri 12/2010 : Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan

dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya

penetapan pengadilan.

3. PENCATATAN PERKAWINAN YANG DITETAPKAN PENGADILAN

a. Pasal 10 Permendagri 12/2010 :

(1) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b,

dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan



Pencatatan Sipil atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil tempat diterbitkannya penetapan pengadilan.

(2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukandengan memenuhi syarat berupa:

a. Salinan Penetapan Pengadilan yang dilegalisir;

b. KTP suami dan isteri;

c. Pas foto suami dan isteri;

d. Kutipan Akta Kelahiran suami dan isteri; dan

e. Paspor bagi suami atau isteri Orang Asing.

b. Pasal 11 Permendagri 12/2010 : Tata cara pencatatan perkawinan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 10, dilakukan sebagai berikut:


dengan melampirkan persyaratan;

b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan

verifikasi dan validasi kebenaran data;

c. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau

UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat pada Register

Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan paling

lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua

persyaratan;

d. Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada huruf c diberikan

kepada masing-masing suami dan isteri.

4. PENCATATAN PERKAWINAN WARGA NEGARA ASING


(1) Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia dapat dicatatkan pada Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil.

(2) Pencatatan perkawinan Warga Negara Asing sebagaimana dimaksudpada ayat (1), dilakukan dengan memenuhi persyaratan:

a. Surat Keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemukaagama/pendeta atau Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan yangditandatangani oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan;

b. Kutipan Akta Kelahiran suami dan isteri;



c. izin dari Perwakilan Negara yang bersangkutan bagi suami dan isteri;

d. Paspor bagi suami dan isteri;

e. KK dan KTP bagi Warga Negara Asing yang telah menjadi penduduk;dan

f. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Warga Negara Asingpemegang KITAS.

b. Pasal 13 Permendagri 12/2010 : Tata cara pencatatan perkawinan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan sebagai berikut:


dengan melampirkan persyaratan;

b. Pejabat Pencatatan Sipil melakukan verifikasi dan validasi kebenaran data;

c. Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan

menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan paling lambat 30 (tiga puluh) hari

sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan;

d. Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada huruf c diberikan

kepada masing-masing suami dan isteri.

5. PELAPORAN AKTA PENCATATAN SIPIL YANG DITERBITKAN OLEH

NEGARA LAIN


(1) Penduduk WNI yang mempunyai Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan

oleh Negara lain, setelah kembali ke Indonesia melaporkan kepada

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat domisili yang

bersangkutan.

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan denganmemenuhi persyaratan:

a. KK dan KTP;

b. Bukti pelaporan dari Perwakilan Rl setempat; dan

c. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

b. Pasal 15 Permendagri 12/2010 :

(1) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan Surat

Keterangan Pelaporan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 14 paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal dipenuhinya

semua persyaratan.



(2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud daiam Pasal 14

ayat (2) huruf c, tidak dilakukan penambahan catatan.

(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar

pemutakhiran data kependudukan.

F. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku Yang

Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (“Permendagri

19/2010”)

1. Jenis Formulir yang digunakan dalam pencatatan sipil khususnya Perkawinan diatur

dalam Pasal 118 Permendagri 19/2010 yaitu :

a. Formulir Pencatatan Perkawinan, dengan kode F-2.12;- Digunakan untuk pencatatan perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil atau UPTD Instansi Pelaksana. (Pasal 124)

b. Formulir Pelaporan Perkawinan, dengan kode F-2.13 :

c. Formulir Surat Bukti Pencatatan Perkawinan, dengan kode F-2.14;

d. Formulir Pencatatan perkawinan, dengan kode F-2.15;- Formulir dengan kode F-2.13, F-2.14, dan F-2.13 (no. 2 s/d 4 tersebut diatas) digunakan

untuk pelaporan dan pencatatan perkawinan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia. (Pasal 125)

e. Formulir Data Perkawinan, dengan kode F-2.16;

- Digunakan untuk data perkawinan oleh Perwakilan RI yang disampaikan kepada

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Departemen yang bidang

tugasnya meliputi urusan pemerintahan dalam negeri. (Pasal 126)

f. Formulir Pembatalan perkawinan, dengan kode F-2.17;

g. Formulir Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, dengan kode F-2.18;

- Formulir dengan kode F-2.17, dan F-2.18 (no. 6 dan 7 tersebut diatas)

digunakan untuk pencatatan pembatalan perkawinan pada Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil atau UPTD Instansi Pelaksana. (Pasal 127)

2. Jenis Buku yang digunakan dalam pencatatan sipil khususnya Perkawinan diatur dalam

Pasal 198 Permendagri 19/2010 yaitu Buku Daftar Pencatatan Perkawinan WNI di luar

wilayah NKRI, dengan kode Bk 2.02. dan Buku Daftar Pencatatan Anak

Berkewarganegaraan Ganda di wilayah NKRI pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil, dengan kode Bk-2.07 (khusus anak dari Perkawinan Campuran)

3. Jenis Catatan Pinggir akibat pembatalan perkawinan pada register akta dan kutipan akta

perkawinan, dengan kode CP-2.01 diatur pada Pasal 210 Permendagri 19/2010;



Yang dimaksud dengan "catatan pinggir" adalah catatan mengenai perubahan status atas

terjadinya Peristiwa Penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir

akta atau bagian akta yang memungkinkan (di halaman/ bagian muka atau belakang akta)

oleh Pejabat Pencatatan Sipil. (Penjelasan Pasal 47 ayat 4 UU Admisduk)

G. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 35 Tahun 2007 tentang Perubahan

Atas Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 16 Tahun 2005 tentang

Persyaratan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

(“Pergub Jakarta 35/2007”)

1. Pencatatan, Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan dan Pelaporan Perkawinan Luar

Negeri

a. Pasal 68 Pergub Jakarta 35/2007 :

(1) Setiap Perkawinan yang sah dilaksanakan sesuai dengan hukum agama selain

Agama Islam dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catalan Sipil bagi

Penduduk, Pendatang atau Tamu yang tunduk pada Stbld. Tahun 1849 Nomor

25 dan Stbld Tahun 1917 Nomor 130 jo Tahun 1917 Nomor 81 dan pada

Suku Dinas Kependudukan dan Catalan Sipil bagi Penduduk, Pendatang atau

Tamu yang tunduk pada Stbld. Tahun 1933 No. 75 jo Tahun 1936 Nomor 606.

(2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

selambat-lambatnya 60 hari kerja sejak peristiwa perkawinan.

(3) Pencatatan Perkawinan yang melebihi waktu sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dapat dilaksanakan setelah mendapat Surat Keterangan Keterlambatan

(Model OS-18 ) dan Dinas Kependudukan dan Catalan Sipil bagi Penduduk,

Pendatang atau Tamu yang tunduk pada Stbld. Tahun 1949 Nomor 25 dan

Stbld Tahun 1917 Nomor 130 jo Tahun 1917 Nomor 81 atau dari Suku Dinas

Kependudukan dan Catalan Sipil bagi Penduduk , Pendatang atau Tamu yang

tunduk pada Stbld. Tahun 1933 Nomor 75 jo Tahun 1936 Nomor 606.

(4) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada

Register Akta Perkawinan, dicatat pada bagian pinggir akta dan kutipan akta

akta kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan.

b. Pasal 69 Pergub Jakarta 35/2007 Jo. Pergub 16/2005 :

(1) Persyaratan untuk pencatatan dan penerbitan kutipan akta Perkawinansebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 adalah sebagai berikut:

a. Surat Keterangan dari Lurah sesuai domisili yang bersangkutan;

b. Bukti pengesahan Perkawinan menurut agamanya;

c. Kutipan akta kelahiran kedua mempelai;



d. KK dan KTP kedua mempelai ;

e. Kutipan akta perceraian atau kutipan akta kematian suami/isteri bagimereka yang pernah kawin;

f. Dua orang saksi yang memenuhi syarat;

g. Bagi WNA agar melampirkan dokumen :

1. Pasport.

2. Dokumen Imigrasi.

3. Surat Keterangan Lapor Diri dari Kepolisian.

4. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk WNA.

5. Surat Izin dari Kedutaan/Perwakilan dari Negara Asing.

h. Bagi mempelai yang berusia dibawah 21 tahun harus ada izin dari orang tua,apabila pada saat pencatatan perkawinan orang tuanya berhalanganhadir, harus ada surat izin resmi diketahui oleh pejabat yangberwenang;

i. Surat izin Pengadilan Negeri bagi calon mempelai di bawah usia 21tahun, apabila tidak mendapat persetujuan dari orang tua;

j. Surat izin Pengadilan Negeri apabila calon mempelai pria dibawah usia 19tahun dan wanita dibawah usia 16 tahun;

k. Surat Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatanhukum yang pasti bila ada sanggahan;

l. Dispensasi Camat apabila pelaksanaan pencatatan perkawinan kurang darisepuluh hari sejak tanggal pengajuan permohonan;

m. Kutipan Akta Kelahiran Anak yang akan diakui/disahkan dalamperkawinan, apabila ada;

n. Hasil pengumuman yang tidak ada sanggahan;

o. Akta Perjanjian Harta terpisah dari Notaris apabila kedua mempelaimenghendaki dan disahkan oleh pegawai pencatat pada Dinas;

p. Bagi mereka yang berusia dibawah 21 tahun harus ada izin dari Balai HartaPeninggalan, apabila orang tua meninggal dunia dengan melampirkanAkta Kematian orang tuanya;

q. Bagi anggota TNI dan Kepolisian Surat Izin dari Komandan.

c. Pasal 70 Pergub Jakarta 35/2007 Jo. Pergub 16/2005 :

(1) Setiap permohonan pencatatan perkawinan dicatat dalam Buku Induk

Pencatatan Perkawinan.

(2) Sebagai bukti pencatatan perkawinan diberikan Kutipan Akta Perkawinan.

d. Pasal 71 Pergub Jakarta 35/2007 Jo. Pergub 16/2005 : Petunjuk Teknis pencatatan



perkawinan dan penerbitan kutipan akta perkawinan ditetapkan dengan keputusan

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

2. Tanda Bukti Pelaporan Perkawinan Luar Negeri

a. Pasal 72 Pergub Jakarta 35/2007 Jo. Pergub 16/2005 :

(1) Setiap Perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri antar WNI atau WNI

dengan WNA adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di

negara tempat perkawinan itu dilangsungkan dan bagi perkawinan antar WNI

tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang–undang Perkawinan.

(2) Setelah kembali ke Indonesia setiap perkawinan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) bagi Penduduk dilaporkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil.

(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selambat-

lambatnya satu tahun setelah suami isteri kembali ke Daerah apabila

melampaui jangka waktu satu tahun, pelaporan dimaksud dapat dilaksanakan

setelah mendapat Surat Keterangan Peringatan Keterlambatan (Model OS-18).

(4) Pelaporan Perkawinan di Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dicatat pada Register Pelaporan Perkawinan Luar Negeri, dicatat pada bagian

pinggir akta dan kutipan akta akta kelahiran dan diterbitkan Surat Keterangan

Pelaporan Perkawinan Luar Negeri.

b. Pasal 73 Pergub Jakarta 35/2007 Jo. Pergub 16/2005 : Persyaratan untuk tanda buktipelaporan perkawinan di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1)adalah sebagai berikut:

a. Bukti Pengesahan Perkawinan di Luar Indonesia;

b. Kutipan akta kelahiran;

c. Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk ;

d. Kutipan akta perceraian atau kutipan akta kematian suami/isteri bagi merekayang pernah kawin;

e. Pasport kedua mempelai;

f. Pasfoto berdampingan ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar.

c. Pasal 74 Pergub Jakarta 35/2007 Jo. Pergub 16/2005 :

(1) Setiap pelaporan perkawinan di Luar Negeri dicatat dalam Buku Induk

Pencatatan Perkawinan Luar Negeri.

(2) Sebagai bukti pelaporan perkawinan di Luar Negeri diberikan Surat

Keterangan Pelaporan Perkawinan Luar Negeri.



d. Pasal 75 Pergub Jakarta 35/2007 Jo. Pergub 16/2005 : Petunjuk Teknis pelaporan

perkawinan di luar negeri ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil.



BAB III

ANAK DALAM PERKAWINAN

A. Pengakuan / Pengesahan Anak Dalam Perkawinan

1. Dalam Pasal 42 UU Perkawinan : Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam

atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

2. Dalam pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak : “Anak

adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang

masih dalam kandungan”.

3. Anak yang lahir sebelum orang tuanya melangsungkan perkawinan di Catatan Sipil

disebutkan anak luar kawin.

4. Pengakuan/Pengesahan anak dilangsungkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil sewaktu orang tuanya melaksanakan perkawinan.

5. Persyaratan permohonan Akta Pengakuan / Pengesahan Anak Dalam Perkawinan

a. Mengisi formulir pengakuan anak yang telah disediakan oleh Dinas Kependudukandan Catatan Sipil.

b. Kutipan Akta Kelahiran anak yang diakui.

c. Kartu Tanda Pengenal orang tuanya seperti KTP, SKBRI, STMD, Passport

d. Pengesahan anak dilangsungkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sewaktuorang tuanya melaksanakan Perkawinan

e. Akta Perkawinan orang tuanya

f. Tanda Bukti Ganti Nama ( bila sudah ganti nama )

g. Biaya Rp. 50.000,- di Kantor kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

6. Catatan Pinggir dalam Kutipan Akta Perkawinan orang tuanya :

(Yang dimaksud dengan "catatan pinggir" adalah catatan mengenai perubahan status atas

terjadinya Peristiwa Penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir

akta atau bagian akta yang memungkinkan (di halaman/ bagian muka atau belakang akta)

oleh Pejabat Pencatatan Sipil. (Penjelasan Pasal 47 ayat 4 UU Admisduk))

Dalam pencatatan Perkawinan ini disahkan seorang anak bernama :

1. ……(nama anak)…….., anak kesatu laki-laki lahir di Jakarta tanggal limabelas Oktobertahun duaribu sembilan.-------------------------------------------------------------

Jakarta, tanggal tiga puluh satu Desember tahun duaribu Sembilan.------------------------

KEPALA SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT



…………………………………………

Nip. ……………………

7. Catatan Pinggir dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak yang bersangkutan

Catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran menyatakan, bahwa anak bernama : ……(namaanak)…….., anak kesatu laki-laki lahir di Jakarta tanggal limabelas Oktober tahun duaribuSembilan. Telah disahkan sebagai anak suami istri dari ……(nama ayah)…….. dan……(nama ibu)…….. berdasarkan Akta Perkawinan Nomor ……………………….. tanggaltigapuluh satu Desember Tahun duaribu Sembilan yang dikeluarkan oleh Suku DinasKependudukan dan catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat.………………………………………………………………………………………

Jakarta, tanggal tiga puluh satu Desember tahun duaribu Sembilan………………………..

KEPALA SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

…………………………………………

Nip. ……………………

B. Anak Dalam Perkawinan Campuran

Dalam Pasal 57 UU Perkawinan : Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam

Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk

pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu

pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik

Indonesia, anak WNI yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18

(delapan belas) tahun atau belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang

berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.

Proses pengesahan anak luar kawin dalam perkawinan orang tuanya, pada hakekatnya

adalah proses pengakuan dan pengesahan yang dilaksanakan sekaligus. Dengan demikian

anak tersebut masih memiliki status WNI sampai dengan berumur 18 tahun atau belum

kawin, meskipun sesuai dengan hukum kewarganegaraan ayahnya anak tersebut

memperoleh kewarganegaraan ayahnya. Jika anak tersebut telah berusia 18 tahun atau telah

menikah, maka anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.

1. Surat Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Departemen Dalam Negeri

Nomor 471/1478/MD tentang Pencatatan Kewarganegaraan pada akta kelahiran

adalah sebagai berikut :



a. Untuk anak yang lahir setelah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 diundangkan,

dicatatkan sebagai Warga Negara Indonesia. Apabila dalam akta kelahirannya telah

tercatat sebagai Warga Negara Asing, maka yang bersangkutan dapat mengajukan

permohonan pembetulan Akta Catatan Sipil, yang diajukan kepada Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil yang mnegeluarkan akta kelahiran tersebut.

b. Untuk anak yang lahir sebelum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 diundangkan

dan belum berusia 18 tahun, pencatatan perubahan kewarganegaraan dapat dilakukan

setelah mendapat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang

Kewarganegaraan Republik Indonesia. Artinya, yang bersangkutan dapat mengajukan

permohonan perubahan akta kelahiran setelah mendapat keputusan Menteri Hukum

dan Hak Asasi Manusia tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

2. Permohonan Dwi kewarganegaraan Terbatas / Restricted Dual Citizenship (Pasal

41 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia) –

Untuk Anak yang Lahir Sebelum tanggal 1 Agustus 2006.

a. Sesuai Pasal 41 UU No. 12 Tahun 2006, anak-anak yang lahir sebelum UU No. 12Tahun 2006 berlaku (1 Agustus 2006), belum berusia 18 (delapan belas) tahun ataubelum kawin dan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c,huruf d, huruf h, huruf l, dan anak yang diakui atau diangkat secara sah sebagaimanadimaksud dalam Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2006, memperoleh kewarganegaraanRepublik Indonesia berdasarkan UU tersebut dengan mendaftarkan diri kepadaMenteri Hukum dan HAM melalui pejabat atau Perwakilan RepublikIndonesia paling lambat 4 (empat) tahun setelah UU tersebut diundangkan. Dengandemikian permohonan ini hanya dapat diajukan selambat- lambatnyatanggal 1 Agustus 2010.

b. Anak-anak dimaksud adalah:

1. ANAK yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibuWNA;

2. ANAK yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNA dan ibuWNI;

3. ANAK yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNA, yangdiakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukansebelum anak berusia 18 tahun atau belum kawin;

4. ANAK yang dilahirkan di luar wilayah Indonesia dari seorang ayah dan ibuWNI yang karena ketentuan di negara dimana anak tersebut dilahirkanmemberikan kewarganegaraan kepada anak itu;

5. ANAK Warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah,belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin, diakui secara saholeh ayahnya yang berkewarganegaraan asing; dan



6. ANAK Warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun, diangkatsecara sah sebagai anak oleh Warga Negara Asing berdasarkanpenetapan pengadilan.

a. Permohonan yang telah lengkap akan diteruskan ke Departemen Hukum dan HAMRI, Jakarta. Waktu penyelesaian sekitar 3 bulan sejak permohonan diterimadinyatakan telah lengkap.

c. Sesudah mendapatkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM, Saudara wajibmelaporkan secara tertulis kepada KBRI Wellington. Dalam surat tersebut, Saudaramenyatakan: telah menerima Surat Keputusan dan memohon paspor RI /tidakmemohon paspor RI untuk anak. Mohon Saudara melampirkan fotokopi SK MenteriHukum dan Ham, fotokopi paspor kebangsaan lain serta dokumen keimigrasian atasnama anak (apabila ada).

d. Apabila orang tua/wali anak yang mempunyai status kewarganegaraan gandamemohon paspor RI untuk anak tersebut, maka berlaku prosedur pembuatan pasporRI seperti biasa. Dalam lembaran paspor RI, KBRI akanmencantumkan cap subjek kewarganegaraan ganda.

e. Apabila orang tua/wali anak yang telah mempunyai status kewarganegaraan gandadan mempunyai paspor kebangsaan lain, namun tidak menginginkan paspor RI,orang tua/wali anak wajib mendaftarkan anak tersebut dengan mengisi formulirPermohonan Fasilitas Keimigrasian (lihat butir B 5). Formulir yang telah diisibeserta paspor asli anak dikirimkan ke KBRI untuk dibuatkan keterangan secaraaffidavit.

f. Dengan adanya affidavit tersebut, maka anak tersebut diperlakukansebagaimana warga Negara Indonesia dan akan mendapatkan fasilitas keimigrasianapabila berkunjung ke Indonesia berupa:

- Pembebasan dari keharusan memiliki visa untuk masuk ke Indonesia.

- Pembebasan dari keharusan memiliki ijin tinggal di Indonesia.

g. Permohonan untuk mendapatkan fasilitas keimigrasian ini tidak dipungut biaya.

h. Sebagai catatan, anak yang telah mempunyai status kewarganegaraan ganda danmempunyai paspor RI dan paspor asing, apabila melakukan perjalanan keluar/masuk wilayah Indonesia wajib mempergunakan satu paspor yang sama.

i. Status kewarganegaraan ganda ini hanya berlaku sampai anak berusia 18(delapan belas) tahun.

3. Permohonan Dwi kewarganegaraan Terbatas / Restricted Dual Citizenship (Pasal41 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia) –Untuk Anak yang Lahir Pada dan Setelah tanggal 1 Agustus 2006.

a. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.80-HL.04.01 Tahun2007, anak berkewarganegaraan terbatas adalah anak yang belum berusia 18 tahunatau belum kawin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h,



dan huruf l serta dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentangKewarganegaraan Republik Indonesia.

b. Anak-anak yang memenuhi kriteria tersebut secara otomatis menjadi wargaNegara Indonesia. Oleh sebab itu secara keimigrasian, anak tersebut dapatmemperoleh paspor RI. Namun, anak tersebut tetap harus didaftarkan di PerwakilanRI.

c. Tujuan pendaftaran adalah agar Perwakilan RI mempunyai rekaman data mengenaianak yang memiliki status kewarganegaraan ganda yang di kemudian hari (setelahberusia 18 tahun atau kawin) akan membuat pernyataan: tetap menjadi WNI ataumelepaskan kewarganegaraan Indonesia dan menjadi asing.

d. Apabila orang tua/wali anak yang mempunyai status kewarganegaraan gandamemohon paspor RI untuk anak tersebut, maka berlaku prosedur pembuatan pasporRI seperti biasa. Dalam lembaran paspor RI, KBRI akan mencantumkan cap subjekkewarganegaraan ganda.

e. Apabila orang tua/wali anak yang telah mempunyai status kewarganegaraanganda dan mempunyai paspor kebangsaan lain, namun tidak menginginkan pasporRI, orang tua/wali anak wajib mendaftarkan anak tersebut dengan mengisiformulir Permohonan Fasilitas Keimigrasian (lihat butir B 5). Formulir keterangansecara affidavit untuk mendapatkan fasilitas keimigrasian.

f. Untuk pendaftaran ini tidak dipungut biaya.

g. Proses peneraan cap/pemberiaan affidavit dapat diselesaikan dalam waktu 2(dua) hari kerja setelah permohonan lengkap diterima di KBRI.

4. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta

a. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang

Kewarganegaraan RI, memang benar bahwa bagi anak-anak WNA hasil perkawinan

campuran (salah satu orangtuanya WNA) yang lahir sebelum tanggal 1 Agustus 2006

dan belum berusia 18 tahun dan belum kawin dapat memperoleh kewarganegaraan

Indonesia sehingga mempunyai status kewarganegaraan ganda terbatas dengan cara

mengajukan permohonan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI melalui

Perwakilan RI atau Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

sesuai domisili yang bersangkutan.

b. Sedangkan untuk anak-anak hasil perkawinan campuran yang lahir setelah berlakunya

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI, maka secara

otomatis sudah berstatus sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) sehingga saat

mengurus akta kelahiran di catatan sipil akan dicatat sebagai Warga Negara Indonesia.

c. Adapun persyaratan untuk memperoleh kewarganegaraan RI yang harus dipenuhi oleh

pemohon sebagi berikut :



d. Mengisi formulir permohonan yang telah disediakan di Kantor Wilayah denganmelampirkan :

1. Fotokopi kutipan akte kelahiran anak;

2. Surat pernyataan dari orang tua atau wali bahwa anak belum kawin;

3. Fotokopi KTP atau paspor orang tua;

4. Pas foto anak terbaru berwarna ukuran 4X6 cm sebanyak 6 (enam) lembar;

5. Fotokopy kutipan akte perkawinan/buku nikah atau kutipan akte perceraian/surattalak/perceraian atau keterangan/kutipan akte kematian salah seorang dari orangtua;

6. Fotokopi kutipan akte pengakuan atau penetapan pengadilan tentang pengangkatananak;

7. Fotokopi KTP warga negara asing bagi anak yang sudah berusia 17 tahun;

8. Fotokopy kartu keluarga orang tua;

9. Membayar biaya permohonan sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).

Permohonan pendaftaran Kewarganegaraan RI dapat dilakukan melalui Kantor

Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta Jl. Let.

Jend. MT. Haryono No. 24, Telp. 8090928 – 8090704 PO BOX 706 Kbj -

JAKARTA TIMUR.

Catatan : Formulir terlampir dalam Lampiran di Buku ini.

e. Perlu pula kami sampaikan bahwa fasilitas pendaftaran Kewarganegaraan RI bagi

anak-anak hasil perkawinan campuran tersebut dibatasi sampai dengan tanggal 1

Agustus 2010 dan setelah batas waktu terlewati maka apabila yang bersangkutan ingin

menjadi Warga Negara Indonesia harus melalui cara naturalisasi atau

pewarganegaraan dengan persyaratan dan tahapan yang lebih berat serta biaya yang

lebih mahal.



BAB IV

HARTA BERSAMA DAN PERJANJIAN PERKAWINAN

A. Harta Bersama dan Perjanjian Perkawinan Menurut UU Perkawinan

1. Dalam Pasal 29 UU Perkawinan mengatur Perjanjian Perkawinan, yaitu :

(1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan

bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai

pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga

sepanjang pihak ketiga tersangkut.

(2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum,

agama dan kesusilaan.

(3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

(4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali

bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak

merugikan pihak ketiga.

Penjelasan :

Yang dimaksud dengan "perjanjian" dalam pasal ini tidak termasuk tak’lik - talak.


(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

(2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang

diperoleh masing- masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah

penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Penjelasan :

Apabila perkawinan putus, maka harta bersama tersebut diatur menurut Hukumnya masing-

masing.


(1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua

belah pihak.

(2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak

sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

4. Dalam Pasal 37 UU Perkawinan : Bila perkawinan putus karena perceraian, harta

bersama diatur menurut hukumnya masing- masing.

Penjelasan :



Yang dimaksud dengan "hukumnya" masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan

hukum- hukum lainnya.

B. Harta Bersama

Harta Bersama Menurut Undang-Undang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata / BURGERLIJK WETBOEK (“KUH Perdata”), yaitu :

1. Pasal 119 KUH Perdata : Sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum

terjadi harta-bersama menyeluruh antara suami-istri, sejauh tentang hal itu tidak

diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu,

selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu

persetujuan antara suami-istri.

2. Pasal 120 KUH Perdata : Berkenaan dengan soal keuntungan, maka harta-bersama itu

meliputi barang-barang bergerak dan barang-barang tak bergerak suami-istri itu, baik

yang sudah ada maupun yang akan ada, juga barang-barang yang mereka peroleh secara

cuma-cuma, kecuali bila dalam hal terakhir ini yang mewariskan atau yang

menghibahkan menentukan kebalikannya dengan tegas.

3. Pasal 121 KUH Perdata : Berkenaan dengan beban-beban, maka harta-bersama itu

meliputi semua utang yang dibuat oleh masing-masing suami-istri, baik sebelum

perkawinan maupun selama perkawinan.

4. Pasal 122 KUH Perdata : Semua penghasilan dan pendapatan, begitu pula semua

keuntungan dan kerugian yang diperoleh selama perkawinan, juga menjadi keuntungan

dan kerugian harta-bersama itu.

5. Pasal 123 KUH Perdata : Semua utang kematian, yang terjadi setelah seseorang

meninggal dunia, hanya menjadi beban para ahli waris dari yang meninggal itu.

C. Pengurusan Harta Bersama

1. Pasal 124 KUH Perdata : Hanya suami saja yang boleh mengurus harta-bersama itu.

Dia boleh menjualnya, memindahtangankannya dan membebaninya tanpa bantuan

istrinya, kecuali dalam hal yang diatur dalam pasal 140. Dia tidak boleh memberikan

harta bersama sebagai hibah antara mereka yang sama-sama masih hidup, baik barang-

barang tak bergerak maupun keseluruhannya atau suatu bagian atau jumlah tertentu dari

barang-barang bergerak, bila bukan kepada anak-anak yang lahir dari perkawinan

mereka, untuk memberi suatu kedudukan. Bahkan dia tidak boleh menetapkan ketentuan

dengan cara hibah mengenai suatu barang yang khusus, bila dia memperuntukkan untuk

dirinya hak pakai hasil dari barang itu.

2. Pasal 125 KUH Perdata : Bila si suami tidak ada, atau berada dalam keadaan tidak

mungkin untuk menyatakan kehendaknya, sedangkan hal itu dibutuhkan segera, maka si



istri boleh mengikatkan atau memindahtangankan barang-barang dari harta-bersama itu,

setelah dikuasakan untuk itu oleh pengadilan negeri.

D. Perjanjian Kawin

Perjanjian Kawin Menurut Undang-Undang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata / BURGERLIJK WETBOEK (“KUH Perdata”), yaitu :

1. Pasal 139 KUH Perdata : Para calon suami-istri, dengan perjanjian kawin dapat

menyimpang dari peraturan undang-undang mengenai harta-bersama, asalkan hal itu

tidak bertentangan dengan tata-susila yang baik atau dengan tata-tertib umum, dan

diindahkan pula ketentuan-ketentuan berikut.

2. Pasal 140 KUHPerd : Perjanjian itu tidak boleh mengurangi hak-hak yang bersumber

pada kekuasaan si suami sebagai suami, dan pada kekuasaan sebagai ayah, tidak pula

hak-hak yang oleh undang-undang diberikan kepada yang masih hidup paling lama.

(KUHPerd. 105 dst., 110, 298 dst., 300, 307 dst., 311, 345 dst., 355.) Demikian pula

perjanjian itu tidak boleh mengurangi hak-hak yang diperuntukkan bagi si suami sebagai

kepala persatuan suami-istri; namun hal ini tidak mengurangi wewenang istri untuk

mempersyaratkan bagi dirinya pengurusan harta kekayaan pribadi, baik barang-barang

bergerak maupun barang-barang tak bergerak, di samping penikmatan penghasilannya

pribadi secara bebas. (KUHPerd. 105, 115.) Mereka juga berhak untuk membuat

perjanjian, bahwa meskipun ada gabungan harta-bersama, barang-barang tetap, surat-

surat pendaftaran dalam buku besar pinjaman-pinjaman negara, surat-surat berharga

lainnya dan piutang-piutang yang diperoleh atas nama istri, atau yang selama perkawinan

dari pihak istri jatuh ke dalam harta-bersama, tidak boleh dipindahtangankan atau

dibebani oleh suaminya tanpa persetujuan si istri.

3. Pasal 141 KUHPerd : Para calon suami-istri, dengan mengadakan perjanjian perkawinan,

tidak boleh melepaskan hak yang diberikan oleh undang-undang kepada mereka atas

warisan keturunan mereka, pun tidak boleh mengatur warisan itu.

4. Pasal 142 KUHPerd : Mereka tidak boleh membuat perjanjian, bahwa yang satu

mempunyai kewajiban lebih besar dalam utang-utang daripada bagiannya dalam

keuntungan-keuntungan harta-bersama.

5. Pasal 143 KUHPerd : Mereka tidak boleh membuat perjanjian dengan kata-kata sepintas

lalu, bahwa ikatan perkawinan mereka akan diatur oleh undang-undang luar negeri, atau

oleh beberapa adat kebiasaan, undang-undang, kitab undang-undang atau peraturan

daerah, yang pernah berlaku di Indonesia.

6. Pasal 144 KUHPerd : . Tidak adanya gabungan harta-bersama tidak berarti tidak adanya

keuntungan dan kerugian bersama, kecuali jika hal ini secara tegas ditiadakan.

Penggabungan keuntungan dan kerugian diatur dalam Bagian 2 bab ini.



7. Pasal 145 KUHPerd : Juga dalam hal tidak digunakannya atau dibatasinya gabungan

harta-bersama, boleh ditetapkan jumlah yang harus disumbangkan oleh si istri setiap

tahun dari hartanya untuk biaya rumah tangga dan pendidikan anak-anak.

8. Pasal 146 KUHPerd : Bila tidak ada perjanjian mengenai hal itu, hasil-hasil dan

pendapatan dari harta istri masuk dalam penguasaan suami.

9. Pasal 147 KUHPerd : Perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris sebelum

pernikahan berlangsung, dan akan menjadi batal bila tidak dibuat secara demikian.

(KUHPerd. 232a.) Perjanjian itu akan mulai berlaku pada saat pernikahan

dilangsungkan; tidak boleh ditentukan saat lain untuk itu.

10. Pasal 148 KUHPerd : Perubahan-perubahan dalam hal itu, yang sedianya boleh diadakan

sebelum perkawinan dilangsungkan, tidak dapat diadakan selain dengan akta, dalam

bentuk yang sama seperti akta perjanjian yang dulu dibuat. Lagipula tiada perubahan

yang berlaku jika diadakan tanpa kehadiran dan izin orang-orang yang telah menghadiri

dan menyetujui perjanjian kawin itu.

11. Pasal 149 KUHPerd : Setelah perkawinan berlangsung, perjanjian kawin tidak boleh

diubah dengan cara apa pun.

12. Pasal 150 KUHPerd : Jika tidak ada gabungan harta-bersama, maka masuknya barang-

barang bergerak, terkecuali surat-surat pendaftaran pinjaman-pinjaman negara dan efek-

efek dan surat-surat piutang atas nama, tidak dapat dibuktikan dengan cara lain daripada

dengan cara mencantumkannya dalam perjanjian kawin, atau dengan pertelaan yang

ditandatangani oleh notaris dan pihak-pihak yang bersangkutan, dan dilekatkan pada

surat asli perjanjian kawin, yang di dalamnya hal itu harus tercantum.

13. Pasal 151 KUHPerd : Anak di bawah umur yang memenuhi syarat-syarat untuk

melakukan perkawinan, juga cakap untuk memberi persetujuan atas segala perjanjian

yang boleh ada dalam perjanjian kawin, asalkan dalam perbuatan perjanjian itu, anak

yang masih di bawah umur itu dibantu oleh orang yang persetujuannya untuk melakukan

perkawinan itu diperlukan. Bila perkawinan itu harus berlangsung dengan izin tersebut

dalam pasal 38 dan pasal 41, maka rencana perjanjian kawin itu harus dilampirkan pada

permohonan izin itu, agar tentang hal itu dapat sekaligus diambil ketetapan.

14. Pasal 152 KUHPerd : Ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kawin, yang

menyimpang dari harta-bersama menurut undang-undang, seluruhnya atau sebagian,

tidak akan berlaku bagi pihak ketiga sebelum hari pendaftaran ketentuan-ketentuan itu

dalam daftar umum, yang harus diselenggarakan di kepaniteraan pada pengadilan negeri,

yang di daerah hukumnya perkawinan itu dilangsungkan, atau kepaniteraan di mana akta

perkawinan itu didaftarkan, jika perkawinan berlangsung di luar negeri.

15. Pasal 153 KUHPerd : Segala ketentuan mengenai gabungan harta-bersama selalu

berlaku, selama tidak ada penyimpangan daripadanya, baik yang dibuat secara tertulis,



maupun secara tersirat, dalam perjanjian kawin. Bagaimanapun sifat dan cara gabungan

harta-bersama diperjanjikan, istri atau para ahli warisnya berhak untuk melepaskan diri

daripadanya, dengan cara dan dalam hal-hal seperti yang diatur dalam bab yang lalu. (Ov.

14; KUHPerd. 119 dst., 132 dst., 138 dst., 1423.)

16. Pasal 154 KUHPerd : Perjanjian kawin, demikian pula hibah-hibah yang berkenaan

dengan perkawinan, tidak berlaku bila tidak diikuti oleh perkawinan. (KUHPerd. 58, 168

dst., 176 dst. 1258.



BAB V

TAHAPAN PENGURUSAN SURAT PERKAWINAN

1. PERTAMA : SURAT PENGANTAR RT (Rukun Tetangga)

Dokumen yang harus dipersiapkan sebelum ke RT domisili KTP, masing-masing calon

suami istri harus mengisi formulir dibawah ini serta menandatanganinya diatas meterai,

yaitu :

a. Surat Pernyataan Calon Penganten. (lihat Lampiran-01)

b. Surat Pernyataan Izin Orang Tua bagi calon suami / istri yang belum mencapai usia 21

tahun harus izin orang tua (Pasal 6 UU Perkawinan). (lihat Lampiran-02)

Catatan : Bagi calon mempelai pria yang belum berusia 19 tahun dan calon mempelai

wanita yang belum berusia 16 tahun supaya dilampirkan dispensasi Pengadilan (Pasal

7 UU Perkawinan).

Surat huruf a dan b tersebut diatas harus ditandatangani dan distempel oleh

Pengurus RT (Rukun tetangga) dan RW (Rukun Warga).

Setelah itu yang bersangkutan mendapatkan SURAT PENGANTAR RT. (lihat Lampiran-

03)

2. KEDUA : SURAT KELENGKAPAN KELURAHAN (PM. I., N1, N2, N4)

Dokumen yang harus disiapkan sebelum ke Kelurahan domisili KTP yaitu :

1. Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga / KK (model komputerisasi), untuk dilegalisir oleh

LURAH.

2. Fotokopi Kutipan Akta Lahir.

3. Surat Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia / SBKRI (seharusnya sudah

tidak lagi diperlukan sebagai syarat pengurusan surat kependudukan, sesuai dengan UU No.

23 Tahun 2006 Jo. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007 Jo. Peraturan Presiden No. 25

tahun 2008).

4. Surat Pernyataan Calon Penganten (lihat Lampiran-01) dan Surat Pernyataan

Pernyataan Izin Orang Tua (lihat Lampiran-02) yang sudah diselesaikan pada Tahapan

PERTAMA tersebut diatas. (ASLI)

5. Surat Pengantar RT (lihat Lampiran-03)

Kemudian datang ke Kelurahan sesuai dengan domisili KTP yang bersangkutan dan

menyampaikan maksud ingin mendapatkan kelengkapan surat Kelurahan untuk

perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.



Kemudian masing-masing calon suami istri akan mendapatkan :

1. Surat Keterangan Kelurahan PM.I. WNI (lihat Lampiran-04)

2. Surat Keterangan Untuk Nikah (Model N-1).

lampiran 7 Keputusan Menteri Agama (“KMA”) No. 477 Tahun 2005 Pasal 5 ayat (1), yang

terakhir berubah menjadi Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun

2007 tentang Pencatatan Nikah .(lihat Lampiran-05)

3. Surat Keterangan Asal Usul. (Model N-2)

lampiran 8 KMA No. 477 Tahun 2005 Pasal 7 ayat (2) huruf b, yang terakhir berubah menjadi

Pasal 5 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan

Nikah. (lihat Lampiran-06)

4. Surat Keterangan Tentang Orang Tua (Model N-4).

lampiran 10 KMA No. 477 Tahun 2004 Pasal 7 ayat (2) huruf d, yang terakhir berubah menjadi

Pasal 5 ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan

Nikah. (lihat Lampiran-07)

3. KETIGA : SURAT DISPENSASI CAMAT

Bahwa sesuai dengan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Pencatatan

Perkawinan tersebut harus dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari.

KHUSUS : Bagi calon suami istri yang ingin melangsungkan perkawinan dibawah 10

hari harus mendapatkan Surat Dispensasi Camat.

Dokumen yang harus disiapkan sebelum ke Kecamatan yaitu :

1. Surat Permohonan (lihat Lampiran-08)

2. Fotokopi Surat Kelengkapan Kelurahan di Tahapan KEDUA yaitu :

a. Surat Pernyataan Calon Penganten dan Surat Pernyataan Izin Orang Tua.

b. Surat Keterangan Kelurahan PM. I. WNI, N-1, N-2, dan N-4.

c. KTP dan KK yang dilegalisir LURAH.

Dan kemudian akan mendapatkan Surat Dispensasi Camat. (lihat Lampiran-08)

4.

.

KEEMPAT : SURAT PERKAWINAN AGAMA

Bahwa sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan : Perkawinan adalah sah, apabila

dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Dokumen yang harus dipersiapkan untuk permohonan Surat Perkawinan Agama (Khusus

Agama Buddha) yaitu :

1. Surat Permohonan (lihat Lampiran-09)



2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran.

3. Fotokopi Surat Kelengkapan Kelurahan di Tahapan KEDUA yaitu :

a. Surat Pernyataan Calon Penganten dan Surat Pernyataan Izin Orang Tua.

b. Surat Keterangan Kelurahan PM. I. WNI, N-1, N-2, dan N-4.

c. KTP dan KK yang dilegalisir LURAH.

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak yang akan diakui/disahkan.

4. Fotokopi Kutipan Akta Perceraian / Akta Kematian jika yang bersangkutan telah pernah

kawin.

5. Fotokopi Izin dari Komandan bagi Anggota TNI/Kepolisian.

6. Fotokopi Paspor bagi WNA (Warga Negara Asing).

7. 2 orang SAKSI yang telah berusia 21 tahun ke atas.

8. Fotokopi Akta Perjanjian Kawin jika calon suami istri melakukan Perjanjian Kawin.

9. Pas Foto berdampingan ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.

Setelah itu akan dijadwalkan untuk Upacara Perkawinan Agama Buddha sesuai dengan

sektenya.

Kemudian akan mendapatkan Surat Perkawinan Agama Buddha. (lihat Lampiran-10)

Persyaratan Dokumen untuk Agama Hindu, Agama Katolik, Agama Kristen, Agama

Konghucu dan Penghayat Kepercayaan pada prinsipnya sama dan hanya Tata Cara

Perkawinan menurut agamanya yang berbeda.

5. KELIMA : PENCATATAN PERKAWINAN DI CATATAN SIPIL

Lokasi Pelayanan :

1. Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi dan

2. Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Biaya : Rp. 50.000 (Pencatatan),

Rp. 25.000 (Pemakaian Ruang WNI),

Rp. 50.000 (Pemakaian Ruang WNA)

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta melayani Pencatatan

Perkawinan bagi mereka yang telah melangsungkan perkawinan menurut hukum dan tata

cara agama selain agama Islam. Pencatatan Perkawinan didasarkan atas Undang-undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, usia perkawinan adalah 19 tahun

bagi Pria dan 16 tahun bagi Wanita.



Jika Anda melangsungkan perkawinan dalam usia di bawah 21 tahun, maka Anda harus

memperoleh ijin dari orang tua. Apabila Anda masih di bawah 19 tahun bagi Pria dan di

bawah usia 16 tahun bagi Wanita, maka harus memperoleh Dispensasi dari Pengadilan

Negeri.

Blangko Kutipan Akta Perkawinan

Blangko Akta Perkawinan

Persyaratan

Untuk mendapatkan Pelayanan Pencatatan Perkawinan, harus melengkapi persyaratan



berikut ini:

a. Surat Bukti Perkawinan Agama

b. Kutipan Akta Kelahiran

c. Surat Keterangan dari Lurah

d. Fotocopy KK/KTP yang dilegalisir oleh LURAH

e. Pas Foto berdampingan ukuran 4 x 6 cm sebanyak 5 (lima) lembar

f. 2 (dua) orang SAKSI yang telah berusia 21 tahun ke atas

g. Akta Kelahiran Anak yang akan diakui/disahkan

h. Akta Perceraian / Akta Kematian jika yang bersangkutan telah pernah kawin

i. Ijin dari Komandan bagi Anggota TNI / Kepolisian

j. Passport bagi WNA

k. Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dari Kepolisian bagi WNA

l. Surat dari Kedutaan / Konsul / Perwakilan Negara Asing yang bersangkutan (bagiWNA)

m. SKK dari Imigrasi (bagi WNA)

Waktu yang tepat untuk mencatatkan perkawinan

10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal Pendaftaran. Jika kurang dari 10 (sepuluh) harikerja, harus dengan Dispensasi dari Camat yang harus ditandatangani Camat

Catatkan perkawinan Anda sebelum 1 (satu) bulan sejak Perkawinan menurut Agamadilangsungkan

Alamat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta

Jalan Letjen. S. Parman No. 7 Jakarta Barat, Telp. 5662400, 5666242Alamat Kantor Sudin Kependudukan dan Catatan Sipil 5 Kota

1. Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara, JalanBerdikari No. 2 Jakarta Utara, Telp. 4357508, 42930358

2. Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat, Jalan MeruyaUtara No.5 Kembangan (disamping MAKRO), Telp 58902657

3. Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur, Jalan CipinangBaru Raya No. 16 Jakarta Timur Telp. 4603844,48703401,4895725

4. Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat, Jalan TanahAbang I Jakarta Pusat, Telp. 3852857

5. Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan, Jalan RadioV No. 1 Jakarta Selatan, Telp. 72801284-85



LAMPIRAN – 01

SURAT PERNYATAAN CALON PENGANTEN

Nama : ………………………………………………………………………

Jenis Kelamin : Laki-Laki / Perempuan.

Tempat/Tanggal Lahir : ………………………………………………………………………

Agama : ………………………………………………………………………

Warga negara : …………. ………………………………………………………….

Pekerjaan : ………………………………………………………………………

Alamat : ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

No. KTP/NIK : ………………………………………………………………………

anak kandung pernikahan/perkawinan dari ……………………………………... (nama ayah) dan….............................................(nama ibu).

Dengan ini saya menyatakan yang sebenarnya bahwa saya hingga saat ini :1. Masih belum pernah menikah / kawin secara hukum yang sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimanapun juga dan dengan siapapun baik secara sah secarahukum agama atau hukum adat.

2. Masih Duda / Janda / Cerai Hidup / ditinggal mati dari seorang laki-laki / perempuan bernama :

………………………………… dan sampai saat ini belum pernah menikah/kawin lagi baik secara

sah secara hukum agama atau hukum adat.

Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk melengkapi pernyataan pernikahan/perkawinan

dengan calon Suami / Istri yang bernama …………………………………… beralamat di

.………………………………………………….

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan kesadaran tanpa ada paksaan dari siapapun juga sertaapabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menanggung segala akibat hukum dan bersedia dituntutdimuka pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tanpa melibatkan pihak-pihak atauaparat pemerintahan yang telah membantu proses pelaksanaan pernikahan/perkawinan saya ini.Jakarta. ………………………20……Yang membuat pernyataan, Saksi-saksi

_____________________

1.

__________________

2.

_____________________

Mengetahui,Nomor :Tanggal :Ketua RW …….. Kelurahan …………………...

_____________________________________

Nomor :Tanggal :Ketua RT ……… Kelurahan …………………...

_____________________________________

Meterai6000



LAMPIRAN – 02

SURAT PERNYATAN IZIN ORANG TUA(bagi yang belum mencapai usia 21 tahun harus izin orang tua (Pasal 6 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan))

Yang bertanda tangan di bawah ini :

I. 1. Nama lengkap dan alias : ………………………………………………………………………

2. Tempat dan tanggal lahir : ………………………………………………………………………

3. Warga negara : ………………………………………………………………………

4. Agama : ………………………………………………………………………

5. Pekerjaan : ………………………………………………………………………

6. Tempat tinggal : ………………………………………………………………………

II. 1. Nama lengkap dan alias : ………………………………………………………………………


3. Warga negara : ………………………………………………………………………

4. Agama : ………………………………………………………………………

5. Pekerjaan : ………………………………………………………………………

6. Tempat tinggal : ………………………………………………………………………

adalah ayah kandung dan ibu kandung dari :

1. Nama lengkap dan alias : ………………………………………………………………………


3. Warga negara : ………………………………………………………………………

4. Agama : ………………………………………………………………………

5. Pekerjaan : ………………………………………………………………………

6. Tempat tinggal : ………………………………………………………………………

memberikan izin kepadanya untuk melakukan pernikahan dengan :

1. Nama lengkap dan alias : ………………………………………………………………………


3. Warga negara : ………………………………………………………………………

4. Agama : ……………………………………………………………………….

5. Pekerjaan : ………………………………………………………………………

6. Tempat tinggal : ………………………………………………………………………

Demikianlah surat izin ini dibuat dengan kesadaran tanpa ada paksaan dari siapapun juga dan untuk dipergunakanseperlunya.

Jakarta. ………………………20……Kami yang menyatakan, Saksi-saksi

I. Ayah

____________________

II. Ibu

_____________________

1.

______________________

2.

_______________________Mengetahui,

Nomor :Tanggal :Ketua RW …….. Kelurahan ………………………...

_____________________________________

Nomor :Tanggal :Ketua RT ……… Kelurahan …………………………...

_____________________________________

Meterai6000



LAMPIRAN – 03

LAMPIRAN XII : Model AA.04

KECAMATAN : …………………………….....

KELURAHAN : ……………………………….

RT.00 ……./ RW. …….J A K A R T A

SURAT PENGANTAR

Nomor : …………………………………………………..

Yang bertanda tangan dibawah ini Pengurus RT.00…… / RW. ……….

Kelurahan ……………………….. Kecamatan ……………………….. dengan ini

menerangkan bahwa :

Nama : ……………………………………………………………......

Jenis Kelamin : ……………………………………………………………......

Tempat/Tanggal Lahir : ……………………………………………………………......

Pekerjaan : ……………………………………………………………......

No. KTP/NIK KK : ……………………………………………………………......

Kewarganegaraan : ……………………………………………………………......

Pendidikan : ……………………………………………………………......

Agama : ……………………………………………………………......

Alamat : ……………………………………………………………......

RT. 00……. / RW. ………

Maksud/Keperluan : Nama tersebut diatas akan mengurus Surat Perkawinan/

Pernikahan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil

Jakarta.

Nomor :

Mengetahui :

Pengurus RW. ……….

(____________________________)

Jakarta, ………………………………….

Pengurus RT. 00……/RW. …….

K e t u a

(____________________________)

Surat Pengantar ini tidak berlaku apabila tidak ada tanda tangan dan stempel RT, RW



LAMPIRAN – 04



LAMPIRAN – 05

Catatan :

lampiran 7 Keputusan Menteri Agama (“KMA”) No. 477 Tahun 2005 Pasal 5 ayat (1), yangterakhir berubah menjadi Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007tentang Pencatatan Nikah



LAMPIRAN – 06

Catatan :

lampiran 8 KMA No. 477 Tahun 2005 Pasal 7 ayat (2) huruf b, yang terakhir berubah menjadiPasal 5 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah



LAMPIRAN – 07

Catatan :

lampiran 10 KMA No. 477 Tahun 2004 Pasal 7 ayat (2) huruf d, yang terakhir berubah menjadiPasal 5 ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah



LAMPIRAN – 08

Jakarta, …………………… 20…..

Kepada Yth.Bapak Camat ……………………………..Pemerintah Kota Administrasi Jakarta ……………….ditempat

Dengan hormat,

Bersama surat ini saya yang bertanda tangan dibawah ini ingin mengajukan permohonan SURATDISPENSASI KAWIN berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yaitu :

Nama : …………………………………………………..………………

Jenis Kelamin : Laki-Laki / Perempuan.

Tempat/Tanggal Lahir : …………………………………………..………………………

Agama : ………………………………………..…………………………

Warga negara : ……….………………………………………………………….

Pekerjaan : …………………………………………………………………..

Alamat : …………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

No. KTP/NIK : …………………………………………………………………..

yang akan melangsungkan pernikahan/perkawinan dengan calon Suami / Istri yang bernama

……………………………..…, Pada hari ……………… tanggal ……………….........................

Bahwa sesuai dengan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pencatatan Perkawinantersebut harus dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari dan dikarenakan undanganya sudahtersebar dan waktunya sudah ditentukan sehingga tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat 1Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka Saya mengajukan permohonan Dispensasi Camatsebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

Demikian surat permohonan ini saya buat dengan kesadaran tanpa ada paksaan dari siapapun jugaserta apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menanggung segala akibat hukum danbersedia dituntut dimuka pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tanpa melibatkanpihak-pihak atau aparat pemerintahan yang telah membantu proses pelaksanaanpernikahan/perkawinan saya ini.

Jakarta. ………………………20……

Yang membuat pernyataan,

____________________

Meterai6000



LAMPIRAN – 08



LAMPIRAN – 09



LAMPIRAN – 10



Formulir Untuk Pencatatan Perkawinan Catatan Sipil



Contoh :Formulir Permohonan Pendaftaran Anak untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia

Lampiran 1Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia Republik Indonesia

Nomor M.01-HL.03.01 Tahun 2006Tanggal 26 September 2006

…………..,…………………..1)

Perihal : Permohonan Pendaftaran Anak Kepadauntuk memperoleh Kewarganegaraan Yth. Menteri Hukum dan Hak AsasiRepublik Indonesia Manusia Republik Indonesia

melalui Kepala Kantor WilayahDepartemen Hukum Hukum danHak Asasi Manusia/Kepala PerwakilanRepublik Indonesia di London

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Lengkap : ………………………………………….2. Alamat Tempat Tinggal : ………………………………………….3. Adalah ayah/ibu/wali dari anak 2)

Nama Lengkap : ………………………………………….Jenis Kelamin : ………………………………………….Tempat tanggal lahir : ………………………………………….Status Perkawinan anak: belum kawin

Yang dilahirkan dari perkawinan yang sah dari:-AyahNama Lengkap : …………………………………………Tempat tanggal lahir : …………………………………………Kewaganegaraan : ……..………………………………….Alamat tempat tinggal : ………………………………………….

-IbuNama Lengkap : ………………………………………….Tempat tanggal lahir : …………………………………………….Kewarganegaraan : …………………………………………….Alamat tempat tinggal : ....………………………………………….

Yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah/diakui/diangkat2) oleh:-AyahNama Lengkap : ………………………………………….Tempat tanggal lahir : ………………………………………….Kewarganegaraan : ………………………………………….Alamat tempat tinggal : ………………………………………….

-IbuNama Lengkap : …………………………………………Tempat tanggal lahir : …………………………………………



Kewarganegaraan : ………………………………………….Alamat tempat tinggal : ………………………………………….

Berdasarkan penetapan pengadilan ………………………………………3)

nomor………………….…… tanggal….. bulan………….. tahun……. dengan ini mengajukanpermohonan pendaftaran untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak-anaktersebut di atas berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006.

Untuk melengkapi permohonan pendaftaran ini kami lampirkan :

1. fotokopi kutipan akte kelahiran anak yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau PerwakilanRepublik Indonesia;

2. surat pernyataan dari orang tua atau wali bahwa anak belum kawin;3. fotokopi kartu tanda penduduk atau paspor orang tua anak yang masih berlaku yang disahkan oleh

pejabat yang berwenang atau Perwakilan Republik Indonesia;4. pas foto anak terbaru berwarna ukuran 4X6 sebanyak 6 (enam) lembar;5. fotokopi kutipan akte perkawinan/buku nikah atau kutipan akte perceraian/surat talak/perceraian

atau keterangan/kutipan akte kematian salah seorang dari orang tua anak yang disahkan olehpejabat yang berwenang atau Perwakilan Republik Indonesia bagi anak yang lahir dariperkawinan yang sah;

6. fotokopi kutipan akte pengakuan atau penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak yangdisahkan oleh pejabat yang berwenang atau Perwakilan Republik Indonesia bagi anak yang diakuiatau diangkat;

7. fotokopi kartu tanda penduduk warga negara asing yang disahkan oleh pejabat yang berwenangbagi anak yang sudah berusia 17 tahun dan bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia; dan

8. fotokopi kartu keluarga orangtua yang disahkan oleh pejabat yang berwenang bagi anak yangbelum wajib memiliki kartu tanda penduduk yang bertempat tinggal di wilayah negara RepublikIndonesia.

Demikian permohonan pendaftaran ini saya ajukan untuk dapat dikabulkan.Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

……………,………………………..Pemohon,

meterai dan tanda tangan

(………………..……………….)

Catatan :1) diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun surat dibuat;2) coret yang tidak perlu;3) bagi anak yang bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia diisi nama pengadilan negeri tempat

tinggal anak, bagi anak yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia diisi nama pengadilansesuai dengan ketentuan di negara tempat tinggal anak.



Contoh :Formulir Pendaftaran untuk mendapatkan Fasilitas Keimigrasian

LAMPIRAN VPERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASIMANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.80-HL.04.01 tahun 2007 TENTANG TATA CARAPENDAFTARAN PENCATATAN DAN PEMBERIANFASILITAS KEIMIGRASIAN SEBAGAIWARGANEGARA INDONESIA YANGBERKEWARGANEGARAAN GANDA

Perihal : Pendaftaran untuk mendapatkan Jakarta,………………………………..Fasilitas Keimigrasian Kepada Yth.

Kepala Kantor Imigrasidi Jakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini :1. Nama Lengkap Anak : ………………………………………………………………..2. Tempat/tanggal Lahir : ………………………………………………………………..3. Jenis Kelamin : ………………………………………………………………..4. Alamat : ………………………………………………………………...

…………………………………………………………………5. Nomor Paspor : …………………………………………………………………6. Nama Orang Tua : Ayah : ……………………………………………………..

Ibu : ……………………………………………………..7. Kewarganegaraan : Ayah : ……………………………………………………..

Ibu : ……………………………………………………...8. Status Perkawinan Orang Tua : ………………………………………………………………..

Bersama ini mengajukan permohonan pendaftaran untuk mendapatkan fasilitas keimigrasian denganmelampirkan :1. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran anak, yang dibuktikan sesuai dengan aslinya oleh Pejabat Penerima

Pendaftaran;2. Fotokopi Akte Perkawinan/Buku Nikah atau Akte Perceraian Orang Tua anak, yang dibuktikan sesuai

dengan aslinya oleh Pejabat Penerima Pendaftaran;3. Fotokopi paspor asing anak yang dibuktikan sesuai dengan aslinya oleh Pejabat Penerima Pendattaran;

dan4. Pasfoto anak yang terbaru yang berwarna dan berukuran 4 cm X 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar.

Demikian permohonan pendaftaran ini diajukan unutk dapat dikabulkan dan atas perhatiannyadisampaikan terima kasih.

Orang Tua/Wali,

(…………………………….)



contoh : Perjanjian Kawin

PERJANJIAN PERKAWINAN

Pada hari ini, _____ tanggal _____ bulan _____ tahun _____ .Menghadap kepada saya, _____ , Sarjana Hukum, Notaris di _____ , dengan dihadiri oleh para saksi yang dikenaloleh saya, Notaris dan akan disebutkan pada akhir akta ini:

1. Nama :Pekerjaan :Alamat :Bertindak untuk dan atas diri sendiri, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama :Pekerjaan :Alamat :Bertindak untuk dan atas dirinya sendiri,yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Penghadap telah dikenal oleh saya; Notaris.Para penghadap menerangkan kepada saya, Notaris:Bahwa antara Para Pihak telah terdapat kesepakatan untuk melangsungkan perkawin-an, dan untuk itu Para Pihak telahsetuju dan mufakat untuk membuat Perjanjian Kawin dengan memakai syarat-syarat dan ketentuanketentuan sebagaiberikut:

Pasal 1PISAH HARTA

Antara suami dan istri tidak akan ada persekutuan harta-benda dengan nama atau sebutan apa pun juga, baikpersekutuan harta-benda menurut hukum atau persekutuan untung dan rugi maupun persekutuan hasil danpendapatan.

Pasal 2HARTA

Semua harta benda yang bersifat apa pun yang dibawa oleh Para Pihak dalam perkawinan, atau yang diperolehnyaselama perkawinan, karena pembelian, waris-an, hibah, dan atau dengan cara apa pun juga tetap menjadi milik dariPara Pihak yang membawa dan atau yang memperolehnya.

Pasal 3BUKTI PEMILIKAN

1. Barang-barang bergerak yang oleh Para Pihak didapat dari dan oleh sebab apa pun juga sesudah perkawinandilangsungkan, wajib dibuktikan dengan bukti pemilikan, dengan tidak mengurangi hak PIHAK KEDUA, untukmembuktikan adanya barang-barang atau harganya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 166 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Barang-barang tidak bergerak, yang tidak dapat dibuktikan dengan bukti pemilikan atau surat-surat lainnya olehsalah satu pihak, dianggap sebagai ke-punyaan Para Pihak, masing-masing untuk 1/2 (setengah) bagian yang samabesar.

Pasal 4HAK-HAK PARA PIHAK

1. Kekayaan dan utang dari Para Pihak yang terjadi sebelum atau sesudah perkawinan dilangsungkan, tetap menjadihak atau kewajiban masing-masing.

2. PIHAK KEDUA dapat mengurus dan mempertahankan haknya, baik dalam tindakan pengurusan maupun dalamtindakan pemilikan untuk mengurus, menguasai sendiri harta bendanya, baik yang bergerak, maupun yang tidakbergerak, dan penikmatan secara bebas dari penghasilannya

3. Untuk hal-hal tersebut di atas, sepanjang diperlukan dengan ini PIHAK KEDUA telah diberi kuasa dan persetujuanoleh PIHAK PERTAMA.



Pasal 5BIAYA-BIAYA

1. Biaya-biaya untuk keperluan rumah tangga, untuk mendidik dan memelihara anak-anak yang dilahirkan dariperkawinan mereka dipikul oleh PIHAK PERTAMA.

2. Pengeluaran-pengeluaran untuk keperluan tersebut di atas yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA, dianggap telahdilakukan dengan persetujuan dari PIHAK PERTAMA.

3. Utang-utang maupun tagihan-tagihan dari pihak lain yang timbul dari biaya-biaya tersebut di atas, harus ditanggungdan wajib dibayar oleh PIHAK PERTAMA, dan PIHAK KEDUA tidak dapat ditagih atau digugat mengenai haltersebut.

Pasal 6BERAKHIR/PERHITUNGAN MENURUT HUKUM

1. Pakaian-pakaian dan perhiasan-perhiasan yang ada pada Para Pihak, pada saat berakhirnya perkawinan atau padawaktu diadakan perhitungan menurut hukum, dianggap sebagai milik pihak yang memakainya atau dianggapdimiliki oleh yang biasa memakai barang-barang tersebut, sehingga terhadap barang-barang tersebut tidak akandiadakan perhitungan.

2. Segala macam barang-barang untuk keperluan rumah tangga termasuk pula perabot-perabot makan, minum, tiduryang ada di dalam rumah kedua belah pihak pada saat berakhirnya perkawinan atau pada saat diadakan perhitunganmenurut hukum, dianggap miliknya PIHAK KEDUA, sehingga terhadap barang-barang tersebut, tidak akandiadakan perhitungan.

Pasal 7LAIN-LAIN

Bahwa selain daripada pakaian dan barang-barang perhiasan, mereka masing-masing (yang menurut keterangan ParaPihak tidak perlu diuraikan lebih lanjut dalam akta ini), tidak membawa sesuatu apa pun dalam perkawinan yangharus ditulis dalam akta ini.

Pasal 8DOMISILI

Untuk akta ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya, memilih tempat tinggal yang umum dan tetap di kantorPanitera Pengadilan Negeri _____ di _____ .

DEMIKIANLAH AKTA INIDibuat dan diselesaikan di _____ , pada hari, tanggal, bulan, dan tahun seperti tersebut pada awal akta ini, dengandihadiri oleh: _____ , _____ .Keduanya karyawan kantor Notaris, dan bertempat tinggal di _____, sebagai para saksi.

Setelah akta ini selesai dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan para saksi, maka segera parapenghadap, para saksi dan saya, Notaris, menandatangani akta ini.

Dilangsungkan dengan tanpa perubahan, penggantian, dan penambahan.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

_____________ ___________

SAKSI 1 SAKSI 2

_______________ ____________

NOTARIS

__________



DAFTAR PUSTAKA

1. http://www.indonesianembassy.org.nz

2. http://www.kependudukancapil.go.id

3. http://www.kumham-jakarta.info

4. http://contohsuratindo.blogspot.com/2011/04/surat-perjanjian-perkawinan.html

Peraturan perundang-undangan

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata / BURGERLIJK WETBOEK

2. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

4. Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan

5. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI

6. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan

7. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.

23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan

8. Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan

Perkawinan dan Pelaporan Akta Yang Diterbitkan oleh Negara Lain

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku Yang

Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

11. Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah

12. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 35 Tahun 2007 tentang Perubahan

Atas Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 16 Tahun 2005 tentang

Persyaratan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

13. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 16 Tahun 2005 tentang Persyaratan

dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

14. Surat Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Departemen Dalam Negeri

Nomor 471/1478/MD tentang Pencatatan Kewarganegaraan pada akta kelahiran



BIODATA PENULIS

Budiman Sudharma, SH.

Pada tahun 1999-2003 menjabat Sekretaris WALUBI (Perwakilan Umat Buddha Indonesia )DKI Jakarta

Pada tahun 2000-2004 menjabat anggota Forum Konsultasi Komunikasi Umat BeragamaDKI Jakarta.

Pada tahun 2001-2004 menjabat Wakil Sekjen DPP WALUBI (Perwakilan Umat BuddhaIndonesia ).

Pada tahun 2002-2007 menjabat Ketua FKUB (Forum Komunikasi Umat Buddha) DKIJakarta.

Wakil Sekretaris DPD MAJABUMI (Majelis Agama Buddha Mahayana Indonesia) DKIJakarta 2003 – 2007.

Wakil Sekjen DPH MAJABUMI (Majelis Agama Buddha Mahayana Indonesia) 2005-2008.

Pencatat Perkawinan Agama Buddha sejak tahun 1999 s/d sekarang. Advokat/Pengacara

buku pedoman pengurusan surat perkawinan

Education