buku lakip 2015

H a l a m a n | I

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji dan syukur ke hadirat

Allah Subhanahu Wata’ala, atas limpahan

Rahmat, Hidayah dan Karunia-Nya sehingga

kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) Tahun 2015.

emerintah Kabupaten Aceh Barat Daya telah menyelesaikan

penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana telah

diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan ini

berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) mempunyai

beberapa fungsi, antara lain merupakan alat penilai kinerja secara kuantitatif,

wujud akuntabilitas pelaksanaan kewenangan, tugas dan fungsi Pemerintah

Kabupaten Aceh Barat Daya menuju terwujudnya good governance dan

sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban atas kinerja

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya tidak terlepas dari partisipasi aktif

dari semua pihak, baik elemen pemerintahan, masyarakat dan segenap

stakeholders yang terkait didalamnya guna perumusan kebijakan,

implementasi hingga tercapainya pengawasan yang akuntabel.

P

H a l a m a n | II

LAKIP Kabupaten Aceh Barat Daya 2015

Akhirnya laporan ini dapat menjadi sarana evaluasi agar kinerja ke

depan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, dari seluruh aspek

pendukung, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen

keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Blangpidie, Maret 2016

BUPATI ACEH BARAT DAYA

JUFRI HASANUDDIN KATA

H a l a m a n | III


IKHTISAR EKSEKUTIF

Tujuan utama Kabupaten Aceh Barat Daya menyusun LAKIP (Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah agar terwujudnya

penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good governance). Hal tersebut

merupakan syarat mutlak bagi setiap pemerintahan agar terwujudnya aspirasi

masyarakat dalam mencapai cita–cita dan tujuan berbangsa dan bernegara.

Prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Governance) mengandung 3 (tiga)

pilar utama yaitu Akuntablitas, Transparasi dan Partisipasi yang dapat

dijabarkan secara singkat sebagai berikut:

a. Akuntabilitas artinya penyelengaraan fungsi-fungsi pemerintah

harus dapat dipertanggungjawabkan.

b. Transparasi artinya penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintah

harus memiliki mekanisme yang jelas dan diinformasikan kepada

semua pihak.

c. Demokrasi dan partisipasi artinya fungsi-fungsi pemerintah

diselenggarakan tanpa mengabaikan kepentingan bersama serta

melibatkan masyarakat dan pihak swasta sebagai bagian dari pilar

utama kekuatan negara.

Dengan disusunnya LAKIP ini Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya

dapat memberikan gambaran konkrit tentang capaian kinerja organisasi,

pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya yang telah dituangkan

dalam rencana kerja Tahun 2015. Laporan ini berisi hasil pengukuran dan

analisis atas capaian target kinerja yang dikomparasikan dengan penetapan

kinerja, serta secara umum memaparkan alokasi anggaran yang ditetapkan

untuk mendukung pelaksanaan program-kegiatan berikut realisasinya

sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat

berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung

jawab agar terselenggaranya penyelenggaraan Pemerintahan Negara Yang

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagai mana yang

telah terakomodasi dalam ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 dan

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999. Untuk mewujudkannya Pemerintah

H a l a m a n | IV


Kabupaten Aceh Barat Daya telah memiliki Visi, Misi serta Strategi yang jelas

dan tepat untuk mencapai Tujuan dan Sasarannya yang tertuang dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sehingga dapat

dipertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor

29 Tahun 2014 tentang Sisten Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Visi pembangunan jangka menengah Pemerintah Kabupaten Aceh

Barat Daya yang tertuang dalam RPJM Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun

2012-2017 adalah :

KABUPATEN ACEH BARAT DAYA YANG ISLAMI, SEJAHTERA, DAN MANDIRI

MELALUI PEMBERDAYAAN POTENSI DAERAH YANG BERBASIS KEARIFAN LOKAL

Untuk mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui 7 (tujuh) misi

pembangunan daerah, yaitu :

1. Melakukan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang baik

(good governance), bersih dan berwibawa (clean government)

berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA);

2. Menerapkan nilai-nilai keagamaan secara terpadu dalam tatanan

kehidupan masyarakat, sosial dan budaya yang berlandaskan

Syariat Islam;

3. Memberdayakan ekonomi kerakyatan dalam rangka peningkatan

pendapatan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan;

4. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM);

5. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan

pelayanan kesehatan;

6. Menggali dan mengembangkan potensi daerah secara optimal yang

berdaya saing dan berwawasan lingkungan;

7. Mengembangkan kawasan strategis melalui peningkatan

prasarana dan sarana untuk mempercepat tumbuhnya iklim

investasi yang kondusif;

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Aceh

Barat Daya tahun 2015 dilaksanakan dengan mengacu pada Perjanjian

H a l a m a n | V


Kinerja Tahun 2015. Perjanjian Kinerja tersebut, memuat sasaran yang ingin

dicapai pada tahun 2015 berikut target kinerja yang akan dicapai. Dalam

pencapaian sasaran tersebut telah ditetapkan kebijakan, indikator kinerja

serta program dan kegiatan yang bersifat operasional.

LAKIP ini mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan

pelaksanaan program, kegiatan serta hambatan-hambatan/ kendala yang

dijumpai dalam pelaksanaan, selain itu juga mengungkapkan strategi

pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar

sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh

Barat Daya tahun 2015, telah ditetapkan 16 sasaran dengan 74 indikator

kinerja. Pengukuran terhadap indikator kinerja mengacu pada Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah, yang terbagi menjadi 5 Kriteria Penilaian

Realisasi Kinerja yaitu capaian 91 ≤ kriteria sangat Baik, capaian 76 ≤ 90

kriteria tinggi, capaian 66 ≤ 75 kriteria sedang, capaian 51 ≤65 kriteria rendah

dan capaian ≤ 50 kriteria sangat rendah.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 16 sasaran,

disimpulkan bahwa 6 sasaran (98,53%) tercapai dengan Kriteria Sangat Baik,

3 sasaran (83,59%) tercapai dengan Kriteria Tinggi, 2 sasaran (72,55%)

tercapai dengan Kriteria Sedang, 1 sasaran (62,14%) tercapai dengan Kriteria

Rendah dan 4 sasaran (25,19%) tercapai dengan Kriteria Sangat Rendah.

H a l a m a n | VI

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR .................................................................. I IKHTISAR EKSEKUTIF ............................................................. III DAFTAR ISI ............................................................................. VI DAFTAR TABEL ....................................................................... IX DAFTAR GABAR ...................................................................... XII DAFTAR GRAFIK ..................................................................... XIII BAB I PENDAHULUAN ............................................................. 1 1.1. LATAR BELAKANG ............................................................. 1

1.2. GAMBARAN UMUM GEOGRAFIS KABUPATEN..................... 1

1.2.1. Letak Geografis ........................................................ 1

1.2.2. Wilayah Administratif ............................................... 4

1.3. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFI ........................................ 6

1.4. GAMBARAN UMUM PEREKONOMIAN KABUPATEN ............. 9

1.5. GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN KABUPATEN .............. 13

1.5.1. Kepegawaian ............................................................. 13

1.5.2. Struktur Organisasi Daerah ..................................... 15

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ................. 19 2.1 VISI DAN MISI ..................................................................... 19

2.1.1. Visi ........................................................................... 19

2.2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH ....................... 22

2.2.1. Strategi dan Arah Kebijakan ..................................... 22

2.3. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTAHUN .................. 40

2.3.1. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Pertama (2013) 40

2.3.2. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Kedua (2014) .. 41

2.3.3. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Ketiga (2015) .. 42

2.3.4. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Keempat (2016) 43

2.3.5. Arah Kebijakan Pembangunan Tahn Kelima (2017).. . 44

2.4. PRIORITAS PEBANGUNAN TAHUN KETIA (2015) ................. 45

H a l a m a n | VII


2.5. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 2015 .............. 48

2.5.1. Perencanaan Kinerja Tahun 2015 ............................. 48

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 53 3.1. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA ................................... 53

3.2. EVALUASI DAN ANALISIS HASIL PENGUKURAN

KINERJA SASARAN.............................................................. 57

3.2.1. Tingkat Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Perbaikan Tatakelola Pemerintahan yang

Efektif dan Efisien .................................................... 58

3.2.2. Tingkat Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran

Strategis Meningkatnya kinerja dan pelayanan

kepada masyarakat ................................................... 71


Strategis Terciptanya pemerintah yang baik

(good governance), bersih dan berwibawa

(clean government) berdasarkan UUPA ...................... 80


Strategis Terciptanya sosial budaya masyarakat

berdasarkan Syariat Islam ........................................ 87


Strategis Meningkatnya produktivitas perekonomian

rakyat ....................................................................... 92


Strategis Meningkatnya Pendapatan Masyarakat ...... 97


Strategis Meningkatnya kualitas dan keahlian SDM

Aparatur pemerintah dan masyarakat....................... 98


Strategis Meningkatkan kualitas penyelenggaraan

pendidikan ............................................................... 100


Strategis Meningkatkan kualitas pelayanan dan

derajat kesehatan masyarakat .................................. 105

H a l a m a n | VIII



Strategis Menggali potensi daerah yang berdaya

saing secara optimal ................................................. 115


Strategis Meningkatnya produktivitas sektor

unggulan daerah....................................................... 116


Strategis Terpeliharanya Kualitas lingkungan ........... 117


Strategis Meningkatnya Pendapatan Daerah ............. 119


Strategis Meningkatnya kualitas Prasarana dan

Sarana Pembangunan untuk mendukung Investasi .. 121


Strategis Terciptanya pusat-pusat pertumbahan

(growth center) ekonomi ............................................ 123


Strategis Meningkatnya Jumlah Investor investasi

di daerah .................................................................. 125

3.3. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2015 DAN

TARGET RPJM TAHUN 2015 ................................................. 125

3.4. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2015

DENGAN TARGET NASIONAL TAHUN 2015 ........................... 127

3.5. ANALISA PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG

KEBERHASILAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 215 ............. 129

3.6. REALISASI ANGGARAN 2015................................................. 134

BAB IV PENUTUP ..................................................................... 135

H a l a m a n | IX


DAFTAR TABEL Tabel I.1. Daerah aliran Sungai (DAS) dan Sub. Aliran Sungai Kab. Aceh Barat Daya ................................................... 3 Tabel I.2 Luas Wilayah Adinistratif Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Daya ........................................................... 5 Tabel I.3 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Akhir Tahun 2014 dalam Kabupaten Aceh Barat Daya ........... 7 Tabel I.4. Jumlah Penduduk Menurut Struktur Usia Akhir Tahun 2014 dalam Kabupaten Aceh Barat Daya ........... 7 Tabel I.5. Jumlah Penduduk Menurut Jumlah Pemilih Pemilu

dalam Kabupaten Aceh Barat Daya .............................. 8 Tabel I.6. Jumlah Penduduk Menurut Agama dalam Kabupaten Aceh Barat Daya .......................................................... 8 Tabel I.7. Peranan PDRB menurut lapangan usaha (persen) Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2010 – 2014 .......... 10 Tabel I.8. Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2010-2014 ........................................ 11 Tabel I.9. Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (%)Tahun 2010-2014 ......................................... 12 Tabel I.10. Jumlah PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Keadaan 31 Desember 2015 .............. 13 Tabel II.1. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten

Aceh Barat Daya 2012 – 2017 Berdasarkan Tujuan dan Sasaran pada Misi.1 .............. 23

Tabel II.2. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya 2012 - 2017

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran pada Misi.2 .............. 28 Tabel II.3. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten

Aceh Barat Daya 2012 - 2017 Berdasarkan Tujuan dan Sasaran pada Misi.3 .............. 29 Tabel II.4. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten

Aceh Barat Daya 2012 - 2017 Berdasarkan Tujuan dan Sasaran pada Misi. 4 ............. 32 Tabel II.5. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten



Aceh Barat Daya 2012 - 2017 Berdasarkan Tujuan dan Sasaran pada Misi. 7 ............. 38 Tabel II.8. Urusan Wajib yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kab.Aceh Barat Daya Tahun 2015 ................................. 45 Tabel II.9. Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kab.Aceh Barat Daya Tahun 2015 ................................. 47

H a l a m a n | X


Tabel II.10. Perjanjian Kinerja Tahun 2015 yang telah dilaporkan ke KEMENPAN-RB, MENDAGRI, BAPPENAS dan GUBERNUR ACEH ...................................................... 49 Tabel II.11. Perjanjian Kinerja Tahun 2015 yang telah dilakukan perubahan .................................................................... 52 Tabel III.1. Skala Peringkat Penilaian Kinerja ................................ 55 Tabel III.2. Rata – Rata Capaian Sasaran Strategis Pada Perjajian Kinerja Tahun 2015 ...................................................... 56 Tabel III.3. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Perbaikan Tatakelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien ......... 57 Tabel III.4. Rincian Penilaian Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat DayaTahun 2014 -2015 ................................................ 59 Tabel III.5. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)pada Unit

Pelayanan PemerintahKabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2014 - 2015 ....................................................... 60 Tabel III.6. Rata – rata Nilai SPM Pemerintah Daerah Kabupaten

Aceh Barat Daya untuk 6 (enam) bidang urusan Tahun 2014 -2015 ........................................................ 61 Tabel III.7. Nama Program RPJMK yang tertapung dalam RKPK ..... 63 Tabel III.8. Nama Event dan Prestasi Berbagai Cabang Olahraga Tahun 2014 .................................................................. 69 Tabel III.9. Nama Event dan Prestasi Berbagai Cabang Olahraga Tahun 2015 .................................................................. 69 Tabel III.10. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Kepada Masyarakat Tahun 2014 - 2015 ....................................................... 71 Tabel III.11. Data Jenis Pelanggaran K3 pada Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2015 ....................................... 75 Tabel III.12. Data Luas dan Cakupan Pelayanan WMK Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2015 ....................................... 76 Tabel III.13. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Terciptanya

pemerintah yang baik (good governance), bersih dan berwibwa (clean government) berdasarkan UUPA ........... 80 Tabel III.14. Rekapitulasi Pelaksanaan Sistem Pengadaan secara

Elektronik (SPSE) pada LPSE Kabupaten Aceh Barat Daya ........................................................... 84 Tabel III.15. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Terciptanya sosial budaya masyarakat berdasarkan Syariat Islam ... 86 Tabel III.16. Jenis dan Jumlah Pelanggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2014 – 2015 ................................................................. 88 Tabel III.17. TPA Aktif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2015 ....................................... 89 Tabel III.18. Jumlah Dayah/ Pasantren yang Terbantu di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2015 ....................................... 90 Tabel III.19. Besaran penerima Zakat, Infaq dan Sadakah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2014 - 2015 .......... 91 Tabel III.20. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya produktivitas perekonomian rakyat .............................. 91

H a l a m a n | XI


Tabel III.21. Luas Lahan dan Hasil Panen per Kecamatan Di Kabupaten Aceh Barat Daya .................................... 94 Tabel III.22. Produktifitas hasil perikanan darat/tawar dan laut

Per kecamatan Di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2014 - 2015 ....................................................... 96 Tabel III.23. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Pendapatan Masyarakat ............................................... 97 Tabel III.24. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas dan keahlian SDM Aparatur pemerintah dan Masyarakat (Mahasiswa)............................................... 98 Tabel III.25. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan ........................... 100 Tabel III.26. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan kualitas pelayanan dan derajat kesehatan masyarakat . 104 Tabel III.27. Jumlah Puskesmas di Kabupaten Aceh Barat Daya ...... 107 Tabel III.28. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Menggali potensi daerah yang berdaya saing secara optimal .................... 115 Tabel III.29. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah .......................... 115 Tabel III.30. Luas Lahan Persawahan dan Jumlah Bantuan Bibit Padi Di Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2014 -2015 ....... 116 Tabel III.31. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Terpeliharanya Kualitas lingkungan ..................................................... 117 Tabel III.32. Nama DAS dan SUB DAS Kabupaten Aceh Barat Daya . 118 Tabel III.33. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Pendapatan Daerah ...................................................... 119 Tabel III.34. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Prasarana dan Sarana Pembangunan Untuk Mendukung Investasi ................................................... 121 Tabel III.35. Nilai Serta Sumber Anggaran Pembangunan Jalan Baru Di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2015 ................. 122 Tabel III.36. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Terciptanya Pusat-Pusat Pertumbuhan (Growth Center) Ekonomi ... 123 Tabel III.37. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Jumlah Investor investasi di daerah ............................. 124 Tabel III.38. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja 2015 dengan Target RPJMK. Aceh Barat Daya Tahun 2012 – 2017 .... 125 Tabel III.39. Perbandingan Realisasi Kinerja 2015 Bidang Pemerintah Dalam Negeri dengan Target Nasional 2015 .................. 127 Tabel III.40. Perbandingan Realisasi Kinerja 2015 Bidang Kesehatan dengan Target Nasional 2015........................................ 129 Tabel III.41. Daftar Program sesuai visi RPJMK Tahun 2012-2017 ... 128

H a l a m a n | XII


DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1. Letak Geografis Kabupaten Aceh Barat Daya ............ 2 Gambar I.2. Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Aceh Barat Daya ...................................................... 4 Gambar III.1. Kegiatan Panen Raya Bupati Aceh Barat Daya beserta MUSPIDA di Desa Lhong Tarok Kecamatan Blangpidie 95 Gambar III.2. Pembangunan Jalan 30 di Desa Ie Mirah Keccamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya ...................... 121

H a l a m a n | XIII


DAFTAR GRAFIK

Grafik I.1. Kepadatan Penduduk Per Kecamatan

Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2014 ..................... 6

Grafik I.2. Persentase Jumlah PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Keadaan 31 Desember 2015 ....................................................... 14

Grafik I.3. Jumlah PNS Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Keadaan 31 Desember 2015 ......................................... 15

H a l a m a n | 1

BAB. I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mana dalam

pasal 21 berbunyi : “ Bupati/Walikota Menyusun Laporan Kinerja

Tahunan Pemerintah/Kota dan menyampaikan kepada Gubernur,

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Dalam Negeri

paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir “.

Sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah

untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan

misi organisasi dan mencapai tujuan. Penyusunan LAKIP dilakukan

dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

Upaya ini juga selaras dengan tujuan untuk perbaikan

pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Agar terlaksananya otonomi daerah sebagaimana yang

diharapkan dalam perwujudannya perlu mendapatkan dorongan yang

lebih besar dari berbagai elemen pemerintah yang terkait dan

masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui

penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

1.2. GAMBARAN UMUM GEOGRAFIS KABUPATEN 1.2.1. Letak Geografis

Secara Geografis Kabupaten Aceh Barat Daya terletak antara 3o

34’ 24” – 4o 05’ 37” Lintang Utara dan 96o 34’ 57” – 97o 09” 19” Bujur

Timur dengan luas wilayah 1.882.05 Km2 atau 188.205,02 Ha, secara

H a l a m a n | 2


garis besar Kabupaten Aceh Barat Daya dikelilingi bentang alam yang

cukup keras dan menantang yaitu lautan Hindia dan daratan tinggi

yang terjal dan curam, wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya

merupakan hamparan datar, sedangkan bagian tengah merupakan

kawasan bukit barisan yang terdiri dari gunung dan bukit-bukit dan

sebagian lagi hamparan laut dan Kabupaten Aceh Barat Daya memiliki

ketinggian 0 s/d 1.000 meter di atas permukaan laut dengan batas-

batas wilayah sebagai berikut :

Gambar I.1 Letak Geografis Kabupaten Aceh Barat Daya

Sebelah Utara berbatas dengan Kabupaten Gayo Lues;

Sebelah Timur berbatas dengan Kabupaten Aceh Selatan;

Sebelah Selatan berbatas dengan Samudera Indonesia; dan

Sebelah Barat berbatas dengan Kabupaten Nagan Raya.

H a l a m a n | 3


Sebagai Kabupaten yang memiliki daerah ketinggian (dataran

tinggi) dan berada pada Daerah Aliran Sungai Krueng Babahrot dan

Krueng Batee Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan wilayah yang

banyak memiliki lokasi mata air dimana arah aliran sungainya

mengalir ke bagian Utara maupun Selatan. Kabupaten Aceh Barat

Daya memiliki 4 (empat) buah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang cukup

besar yaitu :

Tabel I.1. Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Sub. Aliran Sungai

Kabupaten Aceh Barat Daya NO NAMA DAERAH

ALIRAN SUNGAI LUAS (Ha) NAMA SUB DAERAH ALIRAN SUNGAI

1 2 3 4 1 DAS SEUMANYAM 35.434,27 Ha 1. Krueng Seumayam Rayeuk

2. Krueng Seumayam 3. Krueng Ie Mirah 4. Krueng Tripa Tengah 2 DAS BABAHROT 89.892,24 Ha 1. Krueng Alue Gani Cut

2. Krueng Alue Gani Rayeuk 3. Krueng Babahrot 4. Krueng Ie Mirah Blangpidie 5. Krueng Lama Rayeuk 6. Krueng Sapi 3 DAS SUSOH 24.789,48 Ha 1. Krueng Suak

2. Krueng Alue 3. Krueng Susoh 4 DAS MANGGENG 38.083,07 Ha 1. Krueng Alue Trieng Gadeng

2. Krueng Baru 3. Krueng Tangan Tangan 4. Krueng Manggeng 5. Krueng Raenuh Sumber data : Buku Sanitasi Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2013

Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan daratan yang relatif

berbukit-bukit dengan tingkat kemiringan lereng yang relatif curam

dan cukup beragam. Untuk kemiringan lereng yang ada di

Kabupaten Aceh Barat Daya sendiri dibagi menjadi 4 (empat) bagian,

yaitu :

1) 0 – 3% persen berada di bagian barat Kabupaten Aceh Barat

Daya, tepatnya berada di sebagian besar Kecamatan Blangpidie,

Kecamatan Susoh dan Kecamatan Babahrot;

H a l a m a n | 4


2) 8% persen berada di bagian tengah Kabupaten Aceh Barat

Daya, tepatnya berada di Kecamatan Babahrot, Kecamatan

Setia, Kecamatan Jeumpa dan sebagian kecil di Kecamatan

Kuala Batee;

3) 15% – 30% persen berada di bagian Utara Kabupaten Aceh

Barat Daya, tepatnya berada di Kecamatan Blangpidie,

Kecamatan Jeumpa dan Kecamatan Setia;

4) 30% persen berada di bagian Timur Kabupaten Aceh Barat

Daya, yang membentang dari atas hingga bawah tepatnya

berada di Kecamatan Manggeng, sebagian besar Kecamatan

Setia, Kecamatan Jeumpa dan Kecamatan Kuala Batee.

1.2.2. Wilayah Administratif

Dalam Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 2

tahun 2012, Kabupaten Aceh Barat Daya terdiri dari 9

(sembilan) kecamatan, 132 (seratus tiga puluh dua) desa status,

20 (dua puluh) desa non status, 20 (dua puluh) kemukiman

status, dan 3 (tiga) kemukiman non status.

Gambar I.2 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Aceh Barat Daya

Sumber : Qanun RTRWK Aceh Barat Daya

H a l a m a n | 5


Secara rinci gambaran mengenai wilayah administratif beserta

luas wilayah setiap kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Daya tersaji

pada tabel di bawah ini:

Tabel I.2.

Luas Wilayah Administratif Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Daya

No. Kecamatan Ibukota Luas (Km2)

Jarak Ibukota

Kabupaten dgn Ibukota Kec. (Km)

Desa Definitif

Desa Persiapan

1 Babahrot Pantee Rakyat 52.828 32 7 7

2 Kuala Batee Psr.Kota Bahagia 17.699 19 18 3

3 Jeumpa Alue Sungai Pinang 36.712 12 10 2

4 Susoh Padang Baru 1.905 5 28 1

5 Blangpidie Psr.Blangpidie 47.368 2 19 1

6 Setia Lhang 4.392 7 6 3

7 Tangan-Tangan Tanjung Bunga 13.291 11 15 -

8 Manggeng Kedai Manggeng 4.094 22 17 1

9 Lembah Sabil Cot Bak U 9.915 26 12 2

Total 188.205 - 132 20

Sumber : Qanun RTRWK Aceh Barat Daya

Dengan kedudukan geografis yang strategis dan terletak di jalur

kegiatan ekonomi regional yang sangat dinamis, dimana sektor

pertanian dan perdagangan merupakan pilar utama yang membangun

struktur perekonomian Kabupaten Aceh Barat Daya. Pertanian di

daerah ini masih mengandalkan tanaman pangan sebagai hasil yang

utama berupa padi. Produksi padi yang tinggi di daerah ini didukung

oleh pola tanam dan sebahagian irigasi teknis/irigasi pedesaan. Dalam

perencanaan pembangunan daerah, komoditi padi, kacang hijau,

kacang tanah, ketela pohon, dan pisang ditetapkan sebagai komoditas

yang akan dipacu produksi dan produktivitasnya. Dikelompok

holtikultura juga dikembangkan antara lain mangga, durian, kuini,

dan rambutan, sedangkan di sektor perkebunan lebih diprioritaskan

pengembangannya pada komoditas kelapa, kelapa sawit, pala, kakao,

karet dan jabon. Untuk pengembangan sektor perikanan laut lebih

dimungkinkan karena hampir semua kecamatan di Kabupaten Aceh

Barat Daya berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Secara

umum setiap kecamatan di daerah ini telah memiliki peruntukan

H a l a m a n | 6


kegiatan ekonomi masing-masing sesuai dengan karakteristik wilayah

yang dimiliki.

1.3. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS

Pola karakteristik budaya kehidupan masyarakat Kabupaten

Aceh Barat Daya sebagian besar diatur oleh hukum adat yang

berdasarkan kaidah-kaidah hukum Islam. Selain itu sistem kesatuan

masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan perwujudan dari

beberapa buah keluarga inti yang menjadi suatu kelompok masyarakat

yang disebut “Gampong” (Desa). Sistem sosial pada masyarakatnya

berpedoman pada keluarga inti yang akan memberi pengaruh pada

keluarga lainnya, dengan demikian hubungan antar satu keluarga inti

dengan keluarga inti lainnya cukup erat.

Jumlah penduduk Aceh Barat Daya pada tahun 2011,

2012, 2013 dan 2014 berturut - turut yaitu 129.708, 132.612,

135.385, dan 138.140 jiwa dengan Rata-rata laju pertumbuhan

penduduk Aceh Barat Daya tiap tahunnya dari tahun 2011 hingga

2014 sebesar 2,18 persen. Pada Kabupaten Aceh Barat Daya pada tahun 2014

distribusi penduduk terbesar ada di wilayah kecamatan Susoh

sebesar 16,61 persen dan distribusi penduduk terkecil ada di

kecamatan Setia, sebesar 5,91 persen.

Grafik I.1

Kepadatan Penduduk Per Kecamatan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2014

Sumber : BPS, Kabupaten Aceh Barat Daya dalam Angka, 2015

H a l a m a n | 7


Angka kepadatan penduduk bermanfaat untuk mengetahui

konsenterasi penduduk di suatu wilayah. Angka kepadatan

penduduk terbesar berada di Kecamatan Susoh sebesar 1.204

jiwa/km2 artinya bahwa secara rata-rata tiap 1 kilometer persegi

wilayah di Kecamatan Susoh didiami oleh 1.204 penduduk. Angka

kepadatan penduduk terkecil ada di Kecamatan Jeumpa sebesar 28

jiwa/km2.

Jumlah penduduk Kabupaten Aceh Barat Daya yang disajikan

pada Tabel 1.3 merupakan jumlah penduduk Kabupaten Aceh Barat

Daya untuk kondisi akhir tahun 2014. Untuk kondisi jumlah

penduduk tahun 2015, hingga penyusunan LAKIP ini belum bisa

disajikan karena masih dalam tahap perhitungan oleh Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya.

Tabel I.3 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Akhir Tahun 2014

dalam Kabupaten Aceh Barat Daya

No Kecamatan Jumlah KK Jumlah Penduduk

Laki-laki Perempuan Jumlah

1. Blangpidie 6.642 12.397 12.203 24.600 2. Tangan-Tangan 3.781 6.949 6.883 13.832

3. Manggeng 4.309 7.944 7.764 15.708

4. Susoh 6.693 12.677 12.378 25.055

5. Kuala Batee 6.122 11.137 10.795 21.932

6. Babahrot 5.547 10.572 9.979 20.551

7. Lembah Sabil 3.214 5.793 5.835 11.628 8. Setia 2.647 4.709 4.522 9.231

9. Jeumpa 3.157 5.759 5.728 11.487

J u m l a h 42.112 77.937 76.087 154.024 Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2014

Tabel I.4 Jumlah Penduduk Menurut Struktur Usia Akhir Tahun 2014

dalam Kabupaten Aceh Barat Daya No Struktur Usia Laki - Laki Perempuan Jumlah

1 75 972 1,377 2,349 2 70-74 1,125 1,432 2,557 3 65-69 999 1,291 2,290 4 60-64 1,750 1,675 3,425

H a l a m a n | 8


No Struktur Usia Laki - Laki Perempuan Jumlah

5 55-59 2,531 2,208 4,739 6 50-54 3,447 3,396 6,843 7 45-49 4,370 4,292 8,662 8 40-44 5,365 5,038 10,403 9 35-39 6,347 6,066 12,413

10 30-34 7,404 7,233 14,637 11 25-29 7,421 7,780 15,201 12 20-24 7,162 7,091 14,253 13 15-19 7,061 6,682 13,743 14 10-14 7,572 7,246 14,818 15 5-9 6,908 6,383 13,291 16 0-4 7,503 6,897 14,400

JUMLAH 77,937 76,087 154,024 Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2014

Tabel I.5 Jumlah Penduduk Menurut Jumlah Pemilih Pemilu

dalam Kabupaten Aceh Barat Daya

No Kecamatan DP4 Laki-Laki

DP4 Perempuan Jumlah DP4

1. Blangpidie 8.398 8.679 17.077

2. Tangan-Tangan 4.977 4.901 9.878

3. Manggeng 5.537 5.586 11.123

4. Susoh 8.677 8.838 17.515

5. Kuala Batee 7.694 7.817 15.511

6. Babahrot 7.248 6.890 14.138

7. Lembah Sabil 4.094 4.253 8.347

8. Setia 3.178 3.197 6.375

9. Jeumpa 3.957 4.046 8.003

J u m l a h 53.760 54.207 107.967 Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2014

Tabel I.6

Jumlah Penduduk Menurut Agama dalam Kabupaten Aceh Barat Daya

No Kecamatan Islam Protestan Katholik Hindu Budha Lainnya Jumlah

1. Blangpidie 24.336 19 4 20 221 - 24.600

2. Tangan-Tangan 13.832 - - - - - 13.832

3. Manggeng 15.703 4 1 - - - 15.708

H a l a m a n | 9


No Kecamatan Islam Protestan Katholik Hindu Budha Lainnya Jumlah

4. Susoh 25.046 4 - - 5 - 25.055

5. Kuala Batee 21.932 0 - - - - 21.932

6. Babahrot 20.549 2 - - - - 20.551

7. Lembah Sabil 11.628 0 - - - - 11.628

8. Setia 9.225 6 - - - - 9.231

9. Jeumpa 11.487 0 - - - - 11.487

J u m l a h 153.738 35 5 20 226 - 154.024 Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2014

1.4. GAMBARAN UMUM PEREKONOMIAN KABUPATEN Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Aceh

Barat Daya dalam buku ”Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2010 – 2014” dinyatakan bahwa struktur lapangan usaha sebagian

masyarakat Aceh Barat Daya masih didominasi dari lapangan usaha

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang terlihat dari besarnya

peranan lapangan usaha ini terhadap pembentukan PDRB Aceh Barat

Daya. Sumbangan terbesar kedua pada tahun 2014 dihasilkan oleh

lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan

sepeda motor, kemudian lapangan usaha konstruksi, lapangan usaha

administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib,

lapangan usaha transportasi dan pergudangan, dan lapangan usaha

Pertambangan dan Penggalian, sementara peranan lapangan usaha

lainnya di bawah 4 persen, hal ini dapat terlihat pada tabel I.9 dibawah

ini yang memperlihatkan peranan PDRB menurut lapangan usaha.

H a l a m a n | 10


Tabel I.7 Peranan PDRB menurut lapangan usaha (persen) Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2010 – 2014

Sumber : BPS, Kabupaten Aceh Barat Daya, Tahun 2015

Perekonomian Aceh Barat Daya pada tahun 2014 mengalami

perlambatan dibandingkan pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya.

Laju pertumbuhan PDRB Aceh tahun 2014 mencapai 1,28 persen,

sedangkan tahun 2013 sebesar 4.02 persen. Hal ini dipengaruhi oleh

produksi tanaman padi yang menurun di tahun 2014. Adanya

perubahan masa tanam dan panen padi yang merupakan komoditi

unggulan di Kabupaten Aceh Barat Daya menjadi salah satu pemicu

perlambatan perekonomian. Selain itu juga produksi bijih besi di

H a l a m a n | 11


lapangan usaha pertambangan dan penggalian Kabupaten Aceh Barat

Daya terus menerus menurun dari tahun 2011. Hal ini dapat terlihat

pada tabel berikut :

Tabel I.8

Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2010─2014


Adapun lapangan usaha lainnya berturut-turut

mencatat pertumbuhan yang positif, di antaranya lapangan

usaha konstruksi mencatat sebesar 6,63 persen, lapangan

usaha informasi dan komunikasi sebesar 5,70 persen, lapangan

usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan

H a l a m a n | 12


sepeda motor sebesar 5,42 persen, lapangan usaha pengadaan

air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 5,12

persen, lapangan usaha Administrasi Pemerintahan,

Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 5,02 persen,

lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar

4,64 persen, lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan

Minum sebesar 4,62 persen, lapangan usaha Keuangan dan

Asuransi sebesar 4,34 persen, lapangan usaha Transportasi dan

Pergudangan 3,56 persen, lapangan usaha Pengadaan Listrik

dan Gas sebesar 3,32 persen, lapangan usaha Jasa Lainnya

sebesar 3,12 persen, lapangan usaha Jasa Perusahaan sebesar

2,68 persen, lapangan usaha Real Estate sebesar 2,65 persen,

lapangan usaha Jasa Pendidikan sebesar 2,23 persen, dan

lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 2,12 persen. Bila PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah

penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan

suatu PDRB Per kapita. PDRB Per kapita atas dasar harga

berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu

orang penduduk. Pada tahun 2014, PDRB per kapita Aceh

Barat Daya mencapai 22,11 juta Rupiah dengan pertumbuhan

sebesar 5,17 persen pada tahun 2011 dan berturut-turut

sebesar 4,56; 7,54; dan 5,87 persen pada tahun 2012-2014.

Tabel I.9

Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2010─2014

H a l a m a n | 13



1.5. GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN KABUPATEN

1.5.1. Kepegawaian Pegawai sebagai aset dan unsur utama dalam organisasi

memegang peranan yang sangat menentukan dalam pencapaian

tujuan organisasi. Semua unsur sumber daya organisasi tidak

akan berfungsi tanpa ditangani oleh manusia yang merupakan

penggerak utama jalannya organisasi. Tanpa didukung dengan

kinerja yang baik atau tinggi dari aparatur, suatu organisasi

akan mengalami kesulitan dalam proses pencapaian tujuannya.

Peningkatan profesionalisme pegawai dimaksudkan untuk

mewujudkan sumber daya aparatur yang handal dan

berkompeten dengan bidang tugasnya. Untuk lebih jelasnya

jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2015 yang tersebar

diberbagai instansi/lembaga dapat dilihat pada tabel dibawah

ini :

Tabel I.10 Jumlah PNS di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Aceh Barat Daya Keadaan 31 Desember 2015

No Instansi/Lembaga Jumlah Lembaga

Jumlah PNS ( Orang )

1 Dinas, Badan, Kantor 46 1,638 Orang 2 Puskesmas 13 399 Orang

H a l a m a n | 14


No Instansi/Lembaga Jumlah Lembaga

Jumlah PNS ( Orang )

3 Pengawas Sekolah 1 35 Orang 4 SMA 15 304 Orang 5 Diperbantukan pada MAN 1 1 Orang 6 SMK 5 134 Orang 7 SMP 29 369 Orang 8 Diperbantukan pada MTsN 1 1 Orang 9 SD 108 963 Orang

10 Diperbantukan pada MIN 3 18 Orang 11 TK 36 88 Orang

258 3,950 Orang NO STATUS PNS JUMLAH PNS 1 PNS Pusat/Daerah yang Dipekerjakan pada

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya 6 Orang

Sumber : BKPP Kabupaten Aceh Barat Daya, 2015

Adapun persentase penyebaran PNS di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dapat dilihat pada

diagram di bawah ini:

Grafik I.2

Persentase Jumlah PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Keadaan 31 Desember 2015

Sumber : BKPP Kabupaten Aceh Barat Daya, 2015

Untuk mengetahui jumlah PNS berdasarkan jenjang

pendidikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat

Daya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

DINAS, BADAN, KANTOR

42%

PUSKESMAS10%

PENGAWAS SEKOLAH

1%

SMA8%

Diperbantukan pada MAN

0%

SMK3%

SMP9%

Diperbantukan pada MTsN

0%

SD24%

Diperbantukan pada MIN

1%TK2%

H a l a m a n | 15


Grafik I.3 Jumlah PNS Berdasarkan Jenjang Pendidikan

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Keadaan 31 Desember 2015

Sumber : BKPP Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2015

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jenjang

pendidikan PNS di Kabupaten Aceh Barat Daya yang memiliki

pendidikan strata 1 menduduki peringkat tertinggi, yaitu 1.900

orang , disusul oleh pendidikan SLTA 1.044 Orang. Hingga

keadaan per 31 Desember 2015 pada pemerintahan Kabupaten

Aceh Barat Daya belum ada tercatat PNS yang memiliki strata

pendidikan S3.

1.5.2. Struktur organisasi daerah

Struktur organisasi sebagai penentuan bagaimana

pekerjaan dibagi dan dikelompokkan secara formal (Robbins,

2007). Ada enam elemen kunci yang perlu diperhatikan oleh

para pimpinan ketika hendak mendesain struktur, antara lain:

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

SD/MIN SLTP SLTA D.I D.2 D.3 D.4 S.1 S.2 S.3

H a l a m a n | 16


Spesialisasi pekerjaan. Sejauh mana tugas-tugas dalam

organisasi dibagi-bagi ke dalam beberapa pekerjaan

tersendiri.

Departementalisasi. Dasar yang dipakai untuk

mengelompokkan pekerjaan secara bersama-sama.

Departementalisasi dapat berupa proses, produk, geografi,

dan pelanggan.

Rantai komando. Garis wewenang yang tanpa putus yang

membentang dari puncak organisasi ke eselon paling

bawah dan menjelaskan siapa bertanggung jawab kepada

siapa.

Rentang kendali. Jumlah bawahan yang dapat diarahkan

oleh seorang manajer secara efisien dan efektif.

Sentralisasi dan Desentralisasi. Sentralisasi mengacu pada

sejauh mana tingkat pengambilan keputusan

terkonsentrasi pada satu titik di dalam organisasi.

desentralisasi adalah lawan dari sentralisasi.

Formalisasi. Sejauh mana pekerjaan-pekerjaan di dalam

organisasi dibakukan.

Dalam penyelenggaran pemerintahan, administrasi,

organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan

administrasi kepada seluruh perangkat kabupaten. Bupati

dibantu oleh seorang Sekretaris Daerah Kabupaten. Sekretaris

Daerah Kabupaten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya

dibantu oleh 3 (tiga) orang Asisten, yaitu : Asisten

Pemerintahan, Asisten Pembangunan dan Kesra serta Asisten

Administrasi Umum. Hal ini tertuang dalam Qanun Kabupaten

Aceh Barat Daya Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh

Barat Daya.

Untuk mempelancar tugas dinas dan terarahnya

koordinasi para SKPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Aceh Barat Daya maka Bupati Aceh Barat Daya mengeluarkan

H a l a m a n | 17


surat tentang Alur Koordinasi Para SKPK dengan Asisten Nomor

061.1/225/2013 Tanggal 11 September 2013. Adapun

penetapan alur koordinasi tersebut sebagai berikut :

1) Asisten Pemerintahan, asisten ini mengkoordinir :

Sekretariat DPRK.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dinas Syari’at Islam.

Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten.

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan

Perempuan dan KS.

Badan Pembinaan Pendidikan Dayah.

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

Satuan Polisi PP, WH dan Pemadaman Kebakaran.

Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU).

Sekretariat Majelis Adat Aceh (MAA).

Sekretariat Baitul Mal Kabupaten (BMK).

KPU/KIP.

Bagian Pemerintahan Umum.

Bagian Hukum.

Bagian Humas dan Protokol

Camat 9 Kecamatan, yaitu : Kecamatan Babarot,

Kecamatan Kuala Batee, Kecamatan Jeumpa,

Kecamatan Susoh, Kecamatan Blangpidie, Kecamatan

Setia, Kecamatan Tangan – tangan, Kecamatan

Manggeng dan Kecamatan Lembah Sabil.

2) Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, asisten

ini mengkoordinir :

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Dinas Pendidikan.

Dinas Kesehatan.

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Dinas Pekerjaan Umum.

H a l a m a n | 18


Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM.

Dinas Pertanian dan Peternakan.

Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

Dinas Kelautan dan Perikanan.

Dinas Pertambangan dan Energi.

Dinas Kebudayaan, Pariwasata, Pemuda dan Olah

Raga.

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan

Pertamanan.

Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan

Kehutanan.

Rumah Sakit Umum Tengku Peukan.

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T).

Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah (MPD).

Bagian Kesra dan Ekonomi.

Bagian Administrasi dan Pembangunan.

Bagian Keistimewaan.

3) Asisten Administrasi Umum, asisten ini mengkoordinir :

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan

Kabupaten.

Dinas Pendapatan.

Inspektorat.

Kantor Perpustakaan dan Arsip.

Sekretariat KOPRI.

Bagian Organisasi dan Kepegawaian.

Bagian Umum.

Bagian Keuangan.

H a l a m a n | 19

BAB. II PERENCANAAN DAN PERJAJIAN KINERJA

2.1. VISI DAN MISI

Perencanaan Kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya

tertuang dalam Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 32 tahun

2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012 – 2017 yang

berisikan Visi dan Misi, Strategi dan Arah Kebijakan Daerah serta

Prioritas Daerah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang –

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional.

2.1.1. Visi

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun visi yang ingin dicapai

adalah : “ KABUPATEN ACEH BARAT DAYA YANG ISLAMI, SEJAHTERA, DAN MANDIRI MELALUI PEMBERDAYAAN POTENSI DAERAH YANG BERBASIS KEARIFAN LOKAL ”

Dari visi pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai mana

tersebut diatas 5 (lima) makna mendasar dapat dijelaskan sebagai

berikut :

1) Islami Akhlaq/prilaku masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya di seluruh

tatanan kehidupan yang senantiasa dijiwai oleh nilai moralitas,

etika dan budi pekerti yang luhur berlandas kan syariat islam.

2) Sejahtera

Kondisi yang dirasakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Aceh

Barat Daya dengan terpenuhinya kebutuhan jasmaniah dan

rohaniah ( fisik, mental, spritual dan emosional ) dalam berbagai

aspek kehidupan, baik sebagai individu maupun sebagai anggota

masyarakat.

H a l a m a n | 20


3) Mandiri

Kondisi Kabupaten Aceh Barat Daya yang mampu memenuhi

kebutuhan daerahnya sendiri di berbagai bidang dengan

mengurangi ketergantungan kepada daerah lainnya.

4) Potensi Daerah

Seluruh potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Aceh Barat Daya

yang dapat digali dan dikembangkan, baik yang bersumber dari

alam, manusia, dan sosial budaya.

5) Kearifan Lokal

Gagasan - gagasan/nilai-nilai/pandangan - pandangan yang

bersifat lokal yang bijaksana, penuh kearifan, dan bernilai baik

yang tertanam dan diikuti oleh seluruh masyarakat Kabupaten

Aceh Barat Daya.

Untuk mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui 7 (tujuh)

misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1) Melakukan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang baik (good governance), bersih dan berwibawa (clean government) berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA);

Maksud dari misi ini adalah : untuk mewujudkan efisiensi dan

efektivitas dalam ruang lingkup tatanan birokrasi pemerintahan

yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stake holder),

tidak hanya terbatas pada proses dan prosedur, tetapi juga

perubahan pada tingkat struktur, sistim administrasi dan tingkah

laku (the ethics being) melalui reformasi birokrasi secara total,

diantaranya pelurusan orientasi, memperkuat komitmen,

membangun kultur baru, rasionalisasi, memperkuat payung

hukum dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. Selain itu

diperlukan langkah eksternal berupa komitmen dan keteladanan

elit politik di daerah dan pengawasan masyarakat sehingga akan

memunculkan sistim pemerintahan yang amanah, bersih dan

H a l a m a n | 21


bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang disesuaikan

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Menerapkan nilai-nilai keagamaan secara terpadu dalam

tatanan kehidupan masyarakat, sosial dan budaya yang berlandaskan Syariat Islam;

Maksud dari Misi ini adalah : Untuk mewujudkan masyarakat

Aceh Barat Daya yang mengedepankan nilai-nilai moral dan etika

berlandaskan syariat islam di seluruh aspek kehidupan untuk

menciptakan rasa aman dan damai dalam hubungan interaksi

sosial dan budaya.

3) Memberdayakan ekonomi kerakyatan dalam rangka

peningkatan pendapatan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan;

Maksud dari Misi ini adalah : Untuk mengembangkan sektor

usaha, mikro, kecil dan menengah (UMKM) melalui pemberdayaan

sumberdaya lokal sehingga memberikan kontribusi yang signifikan

terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan pengembangan usaha

skala mikro lebih diarahkan untuk memberikan kontribusi dalam

peningkatan pendapatan masyarakat berpendapatan rendah.

4) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM); Maksud dari Misi ini adalah : Membangun birokrasi yang kokoh,

sumber daya aparatur pemerintahan yang profesionalisme serta

yang memiliki kapasitas dan kredibilitas tinggi melalui sinergisitas

yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Birokrasi sebagai

salah satu faktor dalam pembangunan harus mampu dan dapat

dipercaya, sehingga dapat menjalankan kewajibannya dalam

melayani masyarakat secara prima.

5) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan

pelayanan kesehatan; Maksud dari Misi ini adalah : Merupakan upaya Pemerintah

Kabupaten Aceh Barat Daya dalam membangun sumber daya

H a l a m a n | 22


manusia yang sehat dan cerdas, yang pada gilirannya akan menjadi

manusia yang produktif, kompetitif, dan dilandasi akhlak mulia

dalam lingkup perspektif kurikulum, sistim, struktur dan proses

pendidikan serta kemudahan akses pelayanan kesehatan yang

terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

6) Menggali dan mengembangkan potensi daerah secara optimal

yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan; Maksud dari Misi ini adalah : Untuk menumbuh kembangkan

potensi - potensi daerah yang bernilai ekonomis dan mempunyai

keunggulan kompetitif dengan memanfaatkan sumber daya alam

yang ramah lingkungan dan berkelanjutan serta pemanfaatan

sumber daya manusia setempat.

7) Mengembangkan kawasan strategis melalui peningkatan

prasarana dan sarana untuk mempercepat tumbuhnya iklim investasi yang kondusif.

Maksud dari Misi ini adalah : Meningkatkan sarana dan prasarana

infrastruktur untuk menumbuhkan dan mengembangkan kawasan

terpadu maupun kawasan strategis, sehingga dapat memunculkan

peluang investasi kondusif di pasar regional dan global serta

mendatangkan sumber pendapatan bagi masyarakat dan

pemerintah daerah.

2.2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH 2.2.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten

Aceh Barat Daya 2012-2017, diperlukan strategi dan arah kebijakan

pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya untuk mewujudkan tujuan

dan sasaran yang telah ditetapkan. Penetapan strategi dan arah

kebijakan pembangunan ini sangat penting karena akan digunakan

sebagai pedoman dan acuan oleh seluruh SKPK di Kabupaten Aceh

Barat Daya dalam menentukan program prioritas untuk periode 5

(lima) tahun ke depan. Hal ini diperlukan dalam upaya untuk

H a l a m a n | 23


mencapai dan mewujudkan visi dan misi Pemerintah Aceh Barat

Daya, 2012-2017.

Untuk mengetahui secara rinci arah dan kebijakan

pembangunan berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

sesuai dengan masing-masing misi Pemerintah Aceh Barat Daya, 2012-

2017, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Aceh

Barat Daya berdasarkan tujuan dan sasaran pada Misi 1:

Tabel II.1

Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya 2012 - 2017

Berdasarkan Tujuan dan .Sasaran pada Misi.1

Misi 1: Melakukan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang baik (good governance), bersih dan berwibawa (clean government) berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA). Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 1. Melakukan

reformasi birokrasi pemerintahan

1. Perbaikan tatakelola pemerintahan yang efektif dan efisien

1. Peningkatan kapasitas Organisasi Perangkat Kabupaten

1. Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah

2. Peningkatan kapasitas Lembaga legislatif

3. Peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah dan pemerintah daerah lainnya

4. Pengembangkan teknologi informasi dan aplikasi telematika dalam rangka e-goverment,e-procurement dan e-development

2. Penyediaan regulasi / produk hukum yang mengakomodasi nilai-nilai agama, kearifan lokal, dan nilai-nilai hidup lainnya yang berkeadilan guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan

1. Penyempurnaan data base kelembagaan dan aparatur

2. Peningkatan peran Ulama dalam penyusunan rencana pembangunan

3. Peningkatan 1. Sinergi dan

H a l a m a n | 24


Misi 1: Melakukan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang baik (good governance), bersih dan berwibawa (clean government) berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA). Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah dan pengendalian pembangunan

koordinasi perencanaan daerah

2. Pembentukan Forum Koordinasi Program Pembangunan lintas sektoral (Forum Koordinasi Aceh Barat Daya) terhadap usulan masyarakat

3. Peningkatan konsistensi perencanaan pembangunan yang partisipatif

4. Peningkatan kegiatan penelitian dan pengembangan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah

5. Pengembangkan data dan statistik pembangunan

6. Efektivitas pengendalian dan evaluasi pembangunan

4. Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal yang efektif

1. Intensifikasi pembinaan dalam rangka pengendalian internal

5. Peningkatan efektifitas dan efisiensi belanja daerah

1. Pelaksanaan perencanaan penganggaran belanja berbasis kinerja

2. Pelaksanaan pengendalian belanja sesuai dengan dokumen anggaran

6. Peningkatan pendapatan daerah

1. Peningkatan kualitas kebijakan pengembangan pendapatan daerah

2. Pelaksanaan intensifikasi pendapatan asli daerah

H a l a m a n | 25


Misi 1: Melakukan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang baik (good governance), bersih dan berwibawa (clean government) berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA). Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 7. Peningkatan

kapasitas kelembagaan pemerintah daerah

1. Penyusunan analisis jabatan dan kebutuhan aparatur

8. Peningkatan kapasitas pemuda, prestasi dan sarana olahraga

1. Peningkatan aktifitas dan partisipasi pemuda dalam pembangunan dan pembinanan pengembangan olahraga

2. Meningkatnya kinerja dan pelayanan kepada masyarakat

1. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi public

1. Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang sesuai dengan prinsip pelayanan prima

2. Peningkatan penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran

1. Peningkatan cakupan pelayanan dan peran serta masyarakat dalam kesiapsiagaan pengendalian bencana dan bahaya kebakaran

3. Peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat

1. Peningkatan sumber daya perlindungan masyarakat (Linmas)

2. Peningkatan penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)

4. Peningkatan program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

1. Peningkatan Pelayanan Komunikasi Informasi dan edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

3.Terciptanya pemerintahan yang baik (good governance), bersih dan berwibawa (clean government) berdasarkan UUPA

1. Perwujudan kepastian hukum dan dipercayadalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik

1.Optimalisasi pengkajian produk hukum daerah dan data hukum

2. Penyebarluasan dan

peningkatan pemahaman masyarakat terhadap produk hukum daerah

3. Optimalisasi penyelesaian persoalan Hukum

H a l a m a n | 26


Misi 1: Melakukan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang baik (good governance), bersih dan berwibawa (clean government) berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA). Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

2. Pencegahan KKN melalui penegakan sistem integritas aparatur negara

1. Pemantapan kebijakan pengawasan

2. Peningkatan efektivitas sistem pengawasa

3. Peningkatan kuantitas dan kualitas internal auditor dan pengelola keuangan Kabupaten

4. Pemantapan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah melalui penyusunan pedoman dan peningkatan kapasitas auditor

5. Pengembangan kebijakan dan penerapan disiplin pegawai, netralitas PNS, penerapan kode etik, pakta integritas; dan pembatasan konflik kepentingan.

6. Pelaksanaan

Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik

3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan

1. Peningkatan peran masyarakat dalam mengawasi dan mengadukan penyalahgunaan dan malpraktik kewenangan

2. Perbantuan pemerintah dalam pembenahan tata kelola pemerintahan.


Barat Daya berdasarkan tujuan dan sasaran pada Misi 2:

H a l a m a n | 27


Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya 2012 - 2017 Berdasarkan Tujuan dan Sasaran pada Misi.2

Misi 2: Menerapkan nilai-nilai keagamaan secara terpadu dalam tatanan kehidupan masyarakat, sosial dan budaya yang berlandaskan Syariat Islam

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 1. Menerapkan nilai-

nilai keagamaan berdasarkan Syariat Islam

1. Terciptanya sosial budaya masyarakat berdasarkan Syariat Islam

1. Peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat rawan sosial dan meningkatkan kerukunan kehidupan beragama

1. Implementasi Syariat Islam dalam setiap sendi kehidupan bermasyarakat dalam bidang hukum, ekonomi, sosial dan budaya

2. Peningkatan pemahaman nilai-nilai agama dan kebangsaan

3. Peningkatan

pemberdayaan masyarakat miskin dan anak terlantar

1. Peningkatan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat berbasis Dayah/Pesantren

1. Peningkatan swadaya masyarakat dalam pengelolaan Badan Usaha di Dayah/Pesantren

2. Meningkatnya ketaqwaan dalam beragama

1. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana lembaga keagamaan serta kesadaran kehidupan beragama

1. Peningkatan kebijakan pemerintah terhadap pembangunan sarana dan prasarana lembaga keagamaan

2. Peningkatan pemahaman tentang ajaran agama

1. Penyelenggaraan peringatan hari-hari besar keagamaan

2. Penataan Penyelenggaraan pelaksanaan ibadah haji

3. Pengikutsertaan kafilah ketingkat Provinsi dan Nasional

4. Pemerataan Pembangunan sarana dan prasarana keagamaan

3. Meningkatnya kesadaran dan

1. Peningkatan kesadaran

1. Peningkatan kapasitas dan peran lembaga-

H a l a m a n | 28


Misi 2: Menerapkan nilai-nilai keagamaan secara terpadu dalam tatanan kehidupan masyarakat, sosial dan budaya yang berlandaskan Syariat Islam

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan nilai-nilai keagamaan masyarakat sesuai dengan Syariat Islam

masyarakat dan pendayagunaan zakat, infaq dan sadaqah

lembaga pelaksana Syariat Islam seperti Mahkamah Syar’iah, Baitul Maal, dan Wilayatul Hisbah

2. Penataan lembaga keuangan syariah

2. Penyusunan qanun penegakkan nilai-nilai syariat Islam

3. Penegakan syariat Islam secara kaffah


Barat Daya berdasarkan tujuan dan sasaran pada Misi 3 :

Tabel II.3


Berdasarkan Tujuan dan Sasaran pada Misi.3

Misi 3: Memberdayakan ekonomi kerakyatan dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 1. Memberdayakan

ekonomi kerakyatan

1. Meningkatnya produktivitas perekonomian rakyat

1. Peningkatan produktivitas sektor pertanian dan peternakan, perkebunan dan kehutanan dan perikanan dan kelautan

1. Peningkatan produktifitas dan nilai tambah hasil produksi

2. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam

2. Peningkatan

ekonomi masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan

1. Peningkatan kualitas sumber daya pelaku UMKM melalui fasilitasi permodalan, promosi, kerjasama usaha dan informasi usaha

2. Penumbuhan kewirausahaan dan enterpreunership di masyarakat

3. Peningkatanpembinaan koperasi dan lembaga keuangan mikro

H a l a m a n | 29



Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 2. Tersedianya

lapangan kerja baru

1. Penciptaan tumbuhnya investasi, khususnya investasi padat karya agar tercipta kesempatan kerja

1. Perluasan kesempatan kerja dan Penciptaan lapangan kerja baru

2. Pembinaan iklim bagi perluasan lapangan kerja, peningkatan efisiensi dan produktifitas

2. Pengembangan

potensi industri kecil dan kerajinan rakyat

1. Optimalisasi sektor UMKM

3. Fasilitasi penumbuhan wirausaha baru dan wirausaha yang berdaya saing dan pengembangan inkubator bisnis KUMKM yang dilaksanakan bersama perguruan tinggi dan pelaku bisnis

3. Menurunnya tingkat pengangguran

1. Pembukaan lapangan kerja baru yang berorientasi pada pengembangan UMKM

1. Peningkatan angkatan kerja yang produktif dan terampil dalam berwirausaha

2. Penyelenggaraan diklat dalam usaha meningkatkan kreatifitas masyarakat

4. Menurunnya jumlah dan persentase penduduk miskin

1. Pemberian modal usaha dan santunan kepada masyarakat miskin

1. Peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat

2. Peningkatan jumlah penduduk dalam cluster menengah

2. Penyelenggaraan diklat keterampilan kerja

3. Pemberian beasiswa pendidikan bagi penduduk miskin

5. Meningkatnya pendapatan masyarakat

1. Pemberdayaan sektor usaha masyarakat yang

1. Penciptaan kemandirian dan kesejahteraan

H a l a m a n | 30



Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan berbasis industri rumah tangga

masyarakat

2. Pengelolaan komoditas unggulan daerah yang bernilai ekonomi


Barat Daya berdasarkan tujuan dan sasaran pada Misi.4 :


Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya 2012 - 2017 Berdasarkan Tujuan dan Sasaran pada Misi. 4

Misi 4: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 1. Meningkatkan

kualitas SDM aparatur pemerintah dan masyarakat

1. Meningkatnya kualitas dan keahlian SDM aparatur pemerintah dan masyarakat

1. Penyelenggaraan Diklat aparatur dalam rangka meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur yang terencana sesuai dengan prioritas kebutuhan pemerintah daerah

1. Peningkatan kualitas dan kompetensi Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah dan Desa dengan mengefektifkan penyelenggaraan diklat dan pemberian tugas belajar

2. Pemberian Beasiswa S1, S2 dan S3 bagi aparatur daerah

2. Tersedianya prasarana pendukung peningkatan kinerja SDM aparatur pemerintah dan masyarakat

1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan

1. Peningkatan kualitas pengelolaan kelembagaan SKPK yang menyangkut administrasi,kinerja,SDM,sarana dan prasarana serta keuangan

3. Meningkatnya kinerja SDM aparatur pemerintah

1. Penerapan reward dan punishment bagi aparatur

1. Peningkatan kesejahteraan pegawai

2. Penataan SDM aparatur untuk meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat khususnya wilayah terpencil

H a l a m a n | 31


Misi 4: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 4. Meningkatnya

wawasan pengetahuan masyarakat

1. Pengelolaan manajemen kepegawaian yang pada kebutuhan pelayanan prima

1. Peningkatan pelayanan adminitrasi kepegawaian yang transparan, cepat, tepat dan akuntabel


Barat Daya berdasarkan tujuan dan sasaran pada Misi 5 dapat

dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II.5


Berdasarkan Tujuan dan Sasaran pada Misi. 5 Misi 5: Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan.

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 1. Meningkatkan

kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan

1. Tersedianya prasarana dan sarana pendidikan dan kesehatan

1. Peningkatan mutu dan pemerataan akses kesempatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan kejuruanter utama di daerah-daerah terpencil yang di dukung oleh sarana dan prasarana pendidikan yang memenuhi standar

1. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah

2. Peningkatan Kompetensi dan Kesejahteraan Guru serta Tenaga Kependidikan

3. Peningkatan kemampuan dan budaya baca masyarakat khususnya pada usia sekolah

1. Peningkatan kuantitas, kualitas dan fungsi sarana prasarana pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya

1. Peningkatan kualitas ketersediaan sarana prasarana kesehatan dan kefarmasian

2. Pembinaan dan pelaksanaan regulasi pelayanan kesehatan

3. Peningkatan sumber daya manusia kesehatan

2. Terpenuhinya kebutuhan dasar

1. Peningkatan akses pendidikan melalui

H a l a m a n | 32


Misi 5: Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan.

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan pendidikan dan kesehatan

pendidikan formal, non formal maupun Informal

2. Penurunan angka kematian ibu dan anak, membiasakan pemeriksaan kehamilan pada instalasi atau puskesmas

1. Peningkatan pelayanan kesehatan terutama Ibu dan Anak

2. Peningkatan Keluarga Sadar Gizi

3. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat

1. Pengembangan sistem kesehatan

2. Peningkatan upaya pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit menular serta tidak menular

3. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan

4. Pengembangan pelayanan puskesmas 24 jam

3. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan

1. Penataan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) SMP, SMA, SMK serta mewujudkan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI)

1. Peningkatan kualitas siswa dalam persaingan global

2. Penerapan penggunaan sistim teknologi dalam proses belajar mengajar

3. Peningkatan jumlah sarana dan prasaran yang layak dalam kegiatan pembelajaran

2. Peningkatan jumlah daya tampung SMP/MTs dan SMA/SMK

4. Meningkatnya kualitas pelayanan dan derajat kesehatan masyarakat

1. Peningkatan kualitas sarana prasarana pelayanan kesehatan Rumah Sakit

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan

2. Peningkatan kecukupan obat dan perbekalan kesehatan

2. Peningkatan upaya preventif dan promosi

1. Peningkatan peran serta masyarakat di bidang kesehatan

H a l a m a n | 33


Misi 5: Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan.

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan kesehatan menuju Desa Siaga

Aktif dan keluarga siaga


Barat Daya berdasarkan tujuan dan sasaran pada Misi 6 dapat

diuraikan sbb:

Tabel II.6


Berdasarkan Tujuan dan Sasaran pada Misi. 6 Misi 6: Menggali dan mengembangkan potensi daerah secara optimal yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 1. Menumbuhkemb

angkan potensi daerah yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan.

1. Menggali dan mengembangkan potensi daerah yang berdaya saing secara optimal

1. Peningkatan produksi, produktivitas dan kualitas produk pertanian

1. Peningkatan pengelolaan potensi pertanian dan perikanan seoptimal mungkin dengan prinsip-prinsip agribisnis

2. Fasilitasi Pelaksanaan inovasi dan teknologi pertanian, perkebunan, dan peternakan yang ramah lingkungan

2. Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah

1. Peningkatan nilai tambah, sarana serta pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan.

1. Peningkatan produktivitas lahan budidaya pertanian dan perikanan melalui upaya intensifikasi, diversifikasi, optimalisasi, dan rehabilitasi lahan-lahan yang terlantar

2. Percepatan pemanfaatan mekanisasi di sektor industri kerajinan, pertanian dan perikanan, termasuk motorisasi armada perikanan dalam upaya meningkatkan daya jelajah dan produktivitas

H a l a m a n | 34


Misi 6: Menggali dan mengembangkan potensi daerah secara optimal yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan nelayan

3. Mampu bersaing dengan daerah lain

1. Pengembangan potensi ekonomi daerah

1. Pengembangan industri kreatif

2. Peningkatan revitalisasi pasar tradisional

3. Peningkatan fasilitasi pengembangan usaha bagi pedagang /usaha informal

2. Pengembangan pariwisata berbasis budaya

1. Peningkatan keunggulan daya tarik dan promosi wisata untuk peningkatan daya beli masyarakat

2. Peningkatan promosi dan kerjasama pariwisata

3. Pengembangan gerakan sadar wisata

4. Pelestarian nilai-nilai budaya Kabupaten Aceh Barat Daya

4. Terpeliharanya kualitas lingkungan

1. Peningkatan kualitas lingkungan hidup

1. Peningkatan pelestarian lingkungan hidup

2. Peningkatan upaya pemulihan dan konservasi sumberdaya air, udara hutan dan lahan

3. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)

2. Peningkataan kinerja pengelolaan Persampahan

1. Peningkatan penanganan persampahan

5. Meningkatnya

pendapatan daerah

1. Penuntasan Qanun PAD

2. Optimalisasi Pajak dan Retribusi Daerah

1. Optimalisasi jenis- jenis pungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah ada.

3. Pembentukan BUMD sebagai salah satu alternatif pembiayaan daerah

1. Pendayagunaan aset daerah untuk mewujudkan kemakmuran rakyat

2. Pembinaan BUMD untuk dapat berbisnis secara terfokus dan terspesialisasi

H a l a m a n | 35


Misi 6: Menggali dan mengembangkan potensi daerah secara optimal yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan dengan pengelolaan yang bersih, transparan dan professional


Barat Daya berdasarkan tujuan dan sasaran pada Misi 7 sbb :


Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya 2012 - 2017 Berdasarkan Tujuan dan Sasaran pada Misi. 7

Misi 7: Mengembangkan kawasan strategis melalui peningkatan prasarana dan sarana untuk mempercepat tumbuhnya iklim investasi yang kondusif

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 1. Mengembangkan

kawasan strategis untuk mempercepat pertumbuhan investasi

1. Berkembang nya kawasan strategis untuk mempercepat pertumbuhan investasi di daerah

1. Penyusunan master plan kawasan strategis

1. Penetapan wilayah strategis berdasarkan pada struktur ruang untuk meningkatkan kemajuan perekonomian daerah.

2. Pengembangan wilayah pegunungan dan pesisir.

3. Sosialisasi RTRW Kabupaten Aceh Barat Daya

2. Penyediaan Rumah Layak Huni dan Terjangkau

1. Pengembangan perlindungan dan pemenuhan hak dasar warga miskin dalam hal ketersedian perumahan

2. Meningkatnya kualitas prasarana dan sarana pembangunan untuk mendukung investasi (darat, laut dan udara)

1. Pembangunan jaringan jalan dan Jembatan untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat

1. Peningkatan jaringan transportasi

2. Peningkatan infrastruktur dasar dalam pelayanan publik

3. Pemantapan kondisi transportasi jalan guna mendukung pelayanan

H a l a m a n | 36



Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan pergerakan orang, barang, dan jasa

2. Peningkatan Pembangunan Daerah Tertinggal

1. Penyediaan Energi Listrik di Daerah Terpencil

3. Kerjasama

pembangunan infrastruktur dasar dengan pihak swasta

4. Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Air

1. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi

3. Terciptanya pusat-pusat pertumbuhan (growth center) ekonomi

1. Penyusunan master plan Pusat Pertumbuhan Ekonomi

2. Pembangunan sarana dan prasarana kawasan cepat tumbuh

1. Pengembangan mutu dan Produksi Pertanian di kawasan baru

2. Pengembangan kawasan permukiman di wilayah yang memiliki potensi keunggulan daerah

4. Meningkatnya jumlah investor dan investasi di daerah

1. Pengembangan lingkungan yang kondusif bagi dunia usaha

1. Peningkatan pelayanan perizinan sesuai dengan prinsip pelayanan terpadu yang pro investasi

2. Penciptaan ketenteraman dan ketertiban yang kondusif

3. Pemerataan

penyediaan sarana dan prasarana pembangunan untuk mendukung investasi

2. Pengembangan Energi dan Sumber Daya

1. Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral dengan

H a l a m a n | 37



Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Mineral memperhatikan

prinsip keberlanjutan dan kearifan lokal

3. Pengembangan pengolahan hasil-hasil komoditi unggulan daerah

1. Peningkatan nilai tambah dari komoditi unggulan daerah

2.3. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTAHUN

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya

pertahun dari periode 2012-2017 dapat dijabarkan sebagai berikut:

2.3.1. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Pertama (2013)

Arah Kebijakan pembangunan tahun pertama

difokuskan pada upaya untuk mengatasi permasalahan

pembangunan yang perlu segera diselesaikan, seperti dalam

hal pemantapan struktur birokrasi, peningkatan mutu

pendidikan, pelayanan kesehatan, peningkatan kuantitas dan

kualitas infrastruktur dan sumber daya energi, peningkatan

nilai tambah produk pertanian/perkebunan dalam usaha

pemantapan ketahanan pangan. Dalam upaya perluasan

kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan dilakukan

melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama di

pedesaan, daerah tertinggal dan pesisir. Disamping itu, pada

tahun pertama ini perlu dilakukan peningkatan penerapan

syariat islam dan pembangunan sosial dan budaya serta

penguatan keberlanjutan perdamaian sebagai mana yang

tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006

tentang Pemerintahan Aceh.

H a l a m a n | 38


2.3.2. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Kedua (2014)

Arah kebijakan pembangunan tahun kedua

merupakan lanjutan dari tahun pertama, terutama yang

belum terselesaikan. Permasalahan pembangunan yang

bersifat mendesak dan berdampak langsung terhadap

kebutuhan masyarakat merupakan prioritas di tahun kedua

ini. Permasalahan pembangunan tersebut seperti peningkatan

mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan, penanggulangan

kemiskinan dan penurunan angka pengangguran. Disamping

itu, peningkatan dan penambahan sarana dan prasarana

infrastruktur juga menjadi prioritas yang harus diselesaikan,

terutama pekerjaan ataupun kegiatan di kawasan yang

bersifat strategis dan mempunyai dampak jangka panjang

dalam peningkatan akses perekonomian, baik di daerah

perkotaan maupun di pedesaan.

Sementara itu, untuk bidang pemerintahan, ditahun

kedua ini juga dilakukan peningkatan kapasitas dan kualitas

sumber daya aparatur pemerintah/PNS, sebagai upaya

dalam peningkatan ketrampilan dan jenjang keilmuan bagi

PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat

Daya. Selain dari upaya diatas, untuk bidang pertanian,

perkebunan, kelautan dan pariwisata, ditahun kedua ini lebih

diarahkan kepada upaya intensifikasi dan ekstenfikasi

terhadap potensi ataupun komoditi unggulan daerah serta

peningkatan nilai tambah dari produk tersebut, dengan

mensinergikan peran perintah dan swasta melalui iklim

investasi, sehingga bisa meningkatkan penerimaan sumber

pendapatan daerah serta dalam mendukung Aceh Barat Daya

sebagai daerah Agroindustri. Penanganan resiko bencana

juga dilaksanakan ditahun kedua ini, mengingat di

wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya terdapat beberapa titik

rawan bencana seperti bencana banjir yang tersebar di

beberapa kecamatan.

H a l a m a n | 39


2.3.3. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Ketiga (2015)

Arah kebijakan pembangunan di tahun ketiga

dilaksanakan untuk memastikan bahwa pembangunan di

tahun pertama dan ditahun kedua sudah berjalan secara

berkesinambungan dan terintegrasi. Hal tersebut dilaksanakan

dengan tetap menekankan pada perbaikan dan

penyempurnaan pelayanan pemerintahan dan kegiatan-

kegiatan yang mengarah peningkatan kesejahtaraan

masyarakat, terutama masyarakat kecil dan menengah serta

kegiatan yang bersifat skala besar yang tidak bisa

dilaksanakan dalam tahun sebelumnya seperti jalan, irigasi,

pelabuhan laut, bandar udara.

Disamping itu, pembangunan ditahun ketiga tetap akan

diarahkan kepada penanganan penanggulangan kemiskinan

dan pengangguran yang merupakan permasalahan

fundamental dalam kehidupan masyarakat. selain itu,

pengembangan kawasan strategis yang dapat menjadi sumber

peningkatan perekonomian juga akan dilakukan melalui

pengelolaan dan pengembangan potensi daerah dan komoditi

unggulan di sekitar kawasan tersebut dengan tetap menjaga

kelestarian lingkungan.

Peningkatan mutu pendidikan dan layanan kesehatan

akan tetap menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Aceh Barat

Daya karena kedua bidang tersebut sudah menjadi kebutuhan

dasar masyarakat. Pengembangan sosial dan budaya

masyarakat juga menjadi sorotan pemerintah, terutama dalam

menjaga kelestarian adat istiadat daerah, karena adat istiadat

merupakan cerminan kearifan lokal yang perlu dilestarikan.

Peran serta masyarakat dalam pembangunan, pemberdayaan

masyarakat, peningkatan partisipasi peran pemuda dan

pembangunan bidang keolahragaan yang melibatkan unsur

masyarakat juga akan menjadi fokus di tahun ketiga ini.

H a l a m a n | 40


2.3.4. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Keempat (2016)

Arah kebijakan pembangunan di tahun keempat

ditekankan pada pemantapan capaian pembangunan yang

telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya dengan

terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap

upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah. Selain

itu pembangunan di tahun keempat ini juga diarahkan pada

evaluasi kebijakan, program dan kegiatan sebagai upaya

mensinergikan capaian pembangunan di masing-masing

bidang/sektor.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya pada tahun ini

lebih memfokuskan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi

dan peningkatan iklim investasi melalui badan usaha milik

daerah yang berfungsi sebagai motor penggerak dalam

peningkatan pendapatan daerah. Selain itu pembukaan

lapangan kerja baru merupakan prioritas yang utama dengan

mengedepankan kepada usaha skala kecil dan menengah.

Penataan kawasan strategis yang bernilai ekonomis juga akan

terus dilakukan dengan tujuan, penataan kawasan tersebut

sudah memperlihatkan kemajuan dan perkembangan dilintas

sektoral dan regional.

Pada tahap pembangunan ditahun keempat ini,

kemiskinan dan pengangguran di Aceh Barat Daya sudah

mengalami penurunan, walaupun masih belum sesuai

dengan yang ditargetkan dan pembangunan di desa dan

kecamatan sudah memperlihatkan pertumbuhan dan

pemerataan yang cukup signifikan. Akses jalan sebagai alur

distribusi barang dan jasa terutama yang menjangkau di

daerah pedalaman ataupun terisolir sudah dapat diselesaikan

dengan baik. Wilayah yang dikategorikan rawan bencana

sudah dapat teratasi,peningkatan mutu pendidikan dan

layanan kesehatan sudah menjadi lebih baik sesuai dengan

target standar pelayanan minimal (SPM), serta peningkatan

nilai tambah produk komoditas unggulan sebagai aset potensi

H a l a m a n | 41


daerah sudah menunjukkan hasil nyata sehingga dapat

meningkatkan pendapatan daerah.

2.3.5. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Kelima (2017) Arah kebijakan pembangunan di tahun kelima dalam

pelaksanaan RPJM Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun

2012-2017 merupakan tahap evaluasi dan konsolidasi

terhadap pelaksanaan pembangunan di empat tahun

pembangunan sebelumnya. Hal tersebut dilakukan untuk

memastikan bahwa telah terjadinya perubahan dan pencapaian

sasaran pembangunan jangka menengah daerah sesuai dengan

visi dan misi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta target

per prioritas pembangunan yang sudah ditetapkan

sebelumnya.

Arah kebijakan pembangun di tahun ini juga

difokuskan pada bidang/sektor yang masih perlu ditingkatkan

pencapaian kinerjanya bersarkan hasil monitoring dan

evaluasi terhadap capaian program prioritas yang telah

dilaksanakan selama empat tahun sebelumnya. Selain itu pada

tahun kelima ini diharapkan target pembangunan Aceh Barat

Daya di berbagai sektor/bidang sudah dapat dicapai secara

menyeluruh, terutama yang berkaitan langsung dengan

program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan

masyarakat dan peningkatan sarana dan prasarana publik.

2.4. PRIORITAS PEMBANGUNGAN TAHUN KE TIGA (2015) Prioritas pembangunan tahun ketiga (2015) adalah

memastikan kesinambungan dan melanjutkan pembangunan 2 (dua)

tahun sebelumnya dengan menitik beratkan pada :

a. Peningkatan kesejahtaraan masyarakat masyarakat kecil dan

menengah;

b. Pembangunan / kegiatan yang skala besar seperti pembangunan

jalan baru, irigasi, pelabuhan laut dan bandar udara;

c. Penanganan dan penanggulangan kemiskinan;

H a l a m a n | 42


d. Penanganan dan penanggulangan pengangguran;

e. Pengembangan kawasan – kawasan strategis;

f. Pengembangan potensi daerah dan komoditi unggulan di dengan

tetap menjaga kelestarian lingkungan;

g. Peningkatan mutu pendidikan;

h. Peningkatan mutu layanan kesehatan;

i. Pengembangan sosial dan budaya masyarakat dalam

menjaga kelestarian adat istiadat daerah;

j. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan;

k. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah;

l. Peningkatan partisipasi peran pemuda, dan

m. Pembangunan bidang keolahragaan.

Prioritas pembangunan tahun ketiga ini diaplikasikan oleh

pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya kedalam 207 Program, yang

meliputi 166 urusan wajib dan 41 (lima puluh sembilan) urusan

pilihan, sebagai berikut :

Tabel II.8

Urusan Wajib yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kab.Aceh Barat Daya Tahun 2015

No Kode Rekening Urusan Wajib SKPK Penanggung Jawab Jumlah

Program

1 1.01 Pendidikan Dinas Pendidikan; 14 Program

Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah (MPD)

Badan Pembinaan Pendidikan Dayah

2 1.02 Kesehatan Dinas Kesehatan 13 Program

RSU. Teuku Peukan 3 1.03 Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum 17 Program

Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten

4 1.04 Perumahan Dinas Pekerjaan Umum 1 Program

5 1.06 Perencanaan Pembangunan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

7 Program

6 1.07 Perhubungan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

8 Program

7 1.08 Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan

5 Program

H a l a m a n | 43



Program

8 1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

1 Program

9 1.11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan

2 Program

10 1.12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera


3 Program

11 1.13 Sosial Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

8 Program

12 1.15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

3 Program

13 1.17 Kebudayaan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

3 Program

14 1.18 Pemuda dan Olahraga Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

2 Program

15 1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

5 Program

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah

16 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Dinas Pekerjaan Umum 65 Program

Sekretariat Daerah

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Kabupaten Dinas Pendapatan

Inspektorat

Sekretariat Kecamatan Lembah Sabil

Sekretariat Kecamatan Manggeng Sekretariat Kecamatan Tangan-tangan Sekretariat Kecamatan Setia Sekretariat Kecamatan Blangpidie Sekretariat Kecamatan Jeumpa

Sekretariat Kecamatan Susoh Sekretariat Kecamatan Kuala Batee Sekretariat Kecamatan Babahrot

Dinas Syariat Islam Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Sekretariat Majelis Adat Aceh (MAA)

H a l a m a n | 44



Program

Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Sekretariat Baitul Mal Sekretariat KORPRI Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

17 1.22 Pemberdayaan Masyarakat Desa


4 Program

18 1.25 Komunikasi dan Informatika

Sekretariat Daerah 3 Program

19 1.26 Perpustakaan Kantor Perpustakaan dan Arsip 2 Program

Jumlah Total 166 Program

Tabel II.9 Urusan Pilihan yang dilaksanakan

oleh Pemerintah Kab.Aceh Barat Daya Tahun 2015

No Kode Rekening Urusan Pilihan SKPK Penanggung Jawab Jumlah

Program

1 2.01 Pertanian Dinas Pertanian dan Peternakan 11 Program Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

7 Program

2 2.02 Kehutanan Dinas Kehutanan dan Perkebunan 4 Program 3 2.03 Energi dan

Sumberdaya Mineral Dinas Pertambangan dan Energi 6 Program

4 2.04 Pariwisata Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

1 Program

5 2.05 Kelautan dan Perikanan

Dinas Kelautan dan Perikanan 6 Program

6 2.06 Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

2 Program

7 2.07 Perindustrian Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

4 Program

Jumlah Total 41 Program

H a l a m a n | 45


2.5. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 2015 2.5.1. Perencanaan Kinerja Tahun 2015

Dokumen penetapan kinerja merupakan dokumen

pernyataan/ kesepakatan / perjanjian kinerja antara

bawahan dan atasan dalam mencapai target kinerja yang

ditetapkan oleh suatu instansi. Dokumen ini memuat

sasaran strategis, indikator kinerja beserta target kinerja .

Penyusunan Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2015 dalam proses

pemenuhan Perjanjian Kinerja 2015 dan berdasarkan hasil

reviu oleh Inspekorat sebagai leading sektor sebagai tim

pemeriksa dan reviu, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian

kinerja Kabupaten Aceh Barat Daya yang dilaporkan kepada

KEMENPAN RB, KEMENDAGRI dan BAPPENAS terdapat

beberapa kesalahan indikator kinerja sebagaimana terlihat pada

tabel II.10, dengan demikian PK kabupaten Aceh Barat Daya

dilakukan perubahan sebagaimana terlihat pada tabel II.11 di

bawah ini :

Tabel II.10

Perjanjian Kinerja Tahun 2015 yang telah dilaporkan ke KEMENPAN-RB, MENDAGRI, BAPPENAS dan GUBERNUR ACEH

No SASARAN STRATEGIS KABUPATEN INDIKATOR KINERJA TARGET

KABUPATEN 1 Perbaikan tatakelola

pemerintahan yang efektif dan efisien

1.1

Tersedianya dokumen, perencanaan, Sinkronisasi program/kegiatan, data informasi pembangunan daerah,monitoring, evaluasi, pengendali dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah

-

20 dokumen

1.2.

Tersedianya produk hukum daerah

-

600 produk hukum

1.3.

Meningkatnya Nilai LAKIP Kabupaten

-

CC

2 Meningkatnya kinerja dan pelayanan kepada masyarakat

2.1.

Terlaksananya diseminasi dan pendistribusian informasi daerah dan nasional

-

Tabloid daerah/ Pemda Kabupaten

-

Terpasangnya jaringan internet di 14 SKPK

H a l a m a n | 46



KABUPATEN 2.2.

Jumlah angkutan darat layak jalan untuk anak sekolah

-

12 Unit Mobil

2.3.

Jumlah sarana dan prasarana perhubungan darat

- 6.500 Meter Marka jalan

-

750 unit paku marka jalan

2.4.

Adanya petugas pendamping gampong

-

132 Orang

2.5.

Pelatihan perempuan kepala keluarga

-

100 Orang

3 Terciptanya pemerintah yang baik (good governance), bersih dan berwibwa (clean government) berdasarkan UUPA

3.1.

Hasil audit BPK dengan opini terbaik

-

WTP

3.2.

Menurunnya penyimpangan terhadap anggaran

-

40 Obrik

3.3.

Intensitas Operasi penegakan perda dan Syariat Islam

-

200 Operasi

4 Terciptanya sosial budaya

masyarakat berdasarkan Syariat Islam

4.1.

Jumlah hukum peradilan adat dan keanekaragaman adat yang tersusun dan tertata.

-

10 Raqan / Qanun

4.2.

Meningkatnya intensitas acara/kegiatan yang memujudkan Ukhuwah Islamiyah

-

20 kegiatan

5 Meningkatkan pendapatan

masyarakat

5.1.

Tersedianya bantuan sarana tangkap dan pengolahan ikan untuk masyarakat nelayan

-

kapal penangkapan ikan 7 GT Lengkap 3 Unit;

- Robin 130 Unit ;

-

Pendeteksi Ikan/Fish finder 17 Unit;

-

Alat Bantu Radio Komunikasi 16 Unit

-

Peralatan Sistem Rantai Dingin Sederhana 12 Unit;

-

12 kelompok nelayan

6 Meningkatnya kualitas dan keahlian SDM Aparatur pemerintah dan masyarakat

6.1.

Jumlah aparatur daerah yang mendapatkan pendidikan kompetensi dan profesionalisme

-

50 Orang (5 orang penjenjangan, 35 orang TB & 10 Praja IPDN)

7 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan

7.1.

Terlaksananya Kompetisi bagi Murid dan Siswa

-

16 Kompetisi

H a l a m a n | 47



KABUPATEN pendidikan 7.2.

Cakupan sekolah yang terbantu penyelenggaraan Pengayaannya

- 90%

7.3.

Cakupan Guru yang mendapatkan peningkatan kapasitas

-

20%

8 Meningkatkan kualitas

pelayanan dan derajat kesehatan masyarakat

8.1.

Cakupan kunjungan ibu hamil K4

-

91%

8.2.

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

-

100%

8.3. Cakupan pelayanan nifas - 90%

8.4.

Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani

-

100%

8.5.

Cakupan pelayanan anak balita

-

92%

8.6.

Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin

-

100%

8.7.

Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan

-

100%

8.8.

Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization

-

1/100.000 penduduk

8.9.

Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam

-

100%

8.10. Cakupan Desa Siaga Aktif - 96 desa

8.11.

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

-

90%

8.12.

Cakupan penjaringan kesehatan Siswa SD setingkat

-

70%

8.13.

Cakupan penemuan penderita TB BTA Positif

-

100% dari kasus

8.14.

Cakupan Penderita DBD yang ditangani

-

100 %dari kasus

8.15.

Cakupan penemuan penderita diare

-

100%

8.16.

Terbangunnya sarana rawat inap

-

6 ruang sal TT Kelas III

8.17

Adanya Bangunan baru Poskesdes

-

3 Unit

8.18. Rehab Puskesmas/Pustu - 3 Unit

8.19.

Jumlah puskesmas yang terakomodasi penyediaan Obatnya

-

13 Puskesmas

9 Menggali potensi daerah yang berdaya saing secara

9.1.

Terlaksanannya kegiatan Ekspo dan promosi daerah

-

6 Pameran

H a l a m a n | 48



KABUPATEN optimal

9.2.

Pembinaan Olah raga dan Budaya

- 15 Cabor

- 6 SSB

- 9 Kelompok

9.3.

Tersedianya informasi, sarana dan prasarana obyek wisata

-

Website Pariwisata daerah

- 7 lokasi wisata

10 Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah

10.1.

Luas lahan pertanian rakyat yang terbantu persediaan bibitnya

-

190 Ha

10.2.

Tersedianya bibit bantuan ternak

-

5.800 Ekor

10.3.

Jumlah bantuan alat pertanian pra dan pasca panen

-

130 Unit Alat pertanian pra dan pasca panen

10.4.

Adanya bantuan bibit perkebunan varietas unggul untuk petani

-

23.000 batang bibit Jabon

- 65.000 batang bibit pala

-

10.000 batang tanaman cengkeh

-

300.000 batang bibit tanaman kopi

11 Terpeliharanya Kualitas lingkungan

11.1.

Jumlah rekomendasi dampak lingkungan yang diterbitkan

-

75 rekomendasi

11.2.

Terlaksananya Penghijauan disekitar DAS pada kecamatan

-

6.000 batang, 9 Kecamatan

12 Meningkatnya kualitas prasarana dan sarana pembangunan untuk mendukung investasi

12.1.

Jumlah panjang jalan baru yang terbangun

-

1500 Km

12.2.

jumlah jembatan baru yang terbangun

-

20 unit

12.3.

Cakupan jalan rusak yang diperbaiki

-

500 Km

12.4.

luas lahan yang terakomodasi jaringan irigasinya

-

14.000 Ha

13 Terciptanya pusat-pusat pertumbahan (growth center) ekonomi

13.1.

Tersedianya pasar tradisional yang representative

-

3 buah pasar

13.2.

Terlaksananya pasar murah di tingkat kecamatan

-

9 kecamatan

13.3.

Master Plan industri terpadu Kabupaten Aceh Barat Daya

-

Ada / tidak ada

13.4.

Terpenuhinya kebutuhan untuk KAT

-

5 Komunitas Adat Terpencil (KAT)

H a l a m a n | 49



KABUPATEN 13.5.

Adanya data pengembangan wilayah transmigrasi (RKT & Clean and Clear)

-

500 Ha

14 Meningkatkan Jumlah Investor investasi di daerah

14.1.

Jumlah pertambangan yang telah ditertibkan secara teknis dan administrasi

-

9 Pertambangan (9 WIUP)

14.2.

Jumlah pertambangan yang telah memiliki izin exploitasi

-

1 WIUP

14.3.

Jumlah usaha air tanah yang terawasi

-

60 usaha

Tabel II.11 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2015


KABUPATEN MISI. 1

MELAKUKAN REFORMASI BIROKRASI MENUJU PEMERINTAHAN YANG BAIK ( GOOD GOVERNANCE) BERSIH DAN BERWIBAWA (CLEAN GOVERNMENT) BERDASARKAN

UNDANG – UNDANG PEMERINTAHAN ACEH (UUPA) 1 Perbaikan tatakelola

pemerintahan yang efektif dan efisien

1.1. Meningkatnya Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten

CC

1.2. Tersedianya Indeks Kepuasaan

Layanan Masyarakat (IKM) Tersedia

1.3. Meningkatnya angka perolehan Nilai Standar Pelayanan Minimal

55.00

1.4. Tersedianya Analisis Jabatan Tersedia

1.5. Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA (Qanun)

1.0 Dokumen

1.6. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA (Qanun

1.0 Dokumen

1.7. Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA (Perbup

1.0 Dokumen

1.8. % Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD

70%

1.9. Tersedianya Buku “Kabupaten Dalam Angka “

Tersedia

1.10. Tersedianya Buku “PDRB Kabupaten”

Tersedia

1.11. Tersedianya regulasi peradilan adat kabupaten

Tersedia

H a l a m a n | 50



KABUPATEN 1.12. Cakupan Cabang Olah Raga yang

mendulang Prestasi 70%


2.1.

% Penduduk yang telah memiliki e-KTP

50

2.2.

Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran per 1.000 penduduk (%)

80

2.3.

Rasio Pendampingan Keluarga Berencana Gampong (PPKBG) Terhadap Akseptor KB

0,001

2.4.

Rasio Tenaga Penyuluh Pertanian terhadap Luas Areal Persawahan

0,15

2.5.

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, Ketentraman, Keindahan ) di Kabupaten (%)

100

2.6. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran

25

2.7. % Korban Bencana yang menerima bantuan selama masa tanggap darurat

80


3.1.


WTP

3.2.


35%

3.3. Jumlah Auditor Bersertifikasi 5 3.4.

Tersedianya Website Pemerintah Kab. Aceh Barat Daya (www.acehbaratdaya.go.id)

Tersedia

3.5.

Tersedianya Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) online (www.lpse.acehbaratdaya.go.id)

Tersedia

3.6. Tersedianya buku berita daerah dan lembaran daerah

Tersedia

MISI. 2 MENERAPKAN NILAI – NILAI KEAGAMAAN SECARA TERPADU DALAM TATANAN KEHIDUPAN MASYARAKAT, SOSIAL DAN BUDAYA YANG BERLANDASKAN SYARIAT ISLAM 4 Terciptanya sosial

budaya masyarakat berdasarkan Syariat Islam

4.1. Cakupan Penegakan Syariat Islam secara Kaffa (%)

50%

4.2.

Cakupan TPA Aktif (%) 95

4.3. Cakupan Pemberdayaan Dayah dan Pasantreb (%)

100

4.4. Cakupan Peningkatan ZIS (%) 55%

MISI. 3 MEMBERDAYAKAN EKONOMI KERAKYATAN DALAM RANGKA PENINGKATAN

PENDAPATAN MASYARAKAT DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 5 Meningkatnya

produktivitas perekonomian rakyat

5.1. Cakupan Koperasi Aktif (%) 55 5.2. Cakupan Koperasi Sehat (%) 15

5.3. Cakupan Pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil (%)

25

5.4. Produktivitas Padi Per Hektare 7 Ton

H a l a m a n | 51



KABUPATEN 5.5. Produktivitas Hasil Perikanan 21,474 Ton

6 Meningkatnya pendapatan masyarakat

6.1.

Rasio Nelayan yang Memiliki Sarana Tangkap dan Pengolahan Ikan

4,00

6.2. Cakupan Lahan Pertanian /Perkebunan yang dapat teraliri oleh irigasi (%)

100

MISI. 4 MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

7 Meningkatnya kualitas dan keahlian SDM Aparatur pemerintah dan masyarakat (Mahasiswa)

7 .1.

Cakupan Dana APBK untuk peningkatan/profesionalisme PNS (%)

0,20

MISI. 5 MENINGKATKAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELAYANAN

KESEHATAN MASYARAKAT 8 Meningkatkan kualitas

penyelenggaraan pendidikan

8.1. % Angka Melek Huruf 100 8.2. % Angka Kelulusan 100 8.3. Rasio guru yang memenuhi

kualifikasi S1/D-IV 100

8.4. APK SD/MI/ PAKET A 100 8.5. APK SMP/MTS/ PAKET B 100 8.6. APK SMA/SMK/MA/PAKET C 100 8.7. APM SD/MI/PAKET A 80 8.8. APM SMP/MTS/PAKET B 80 8.9. APM SMA/SMK/MA/PAKET C 80 8.10. Rata – rata Nilai UNAS SD/MI 80 8.11. Rata – rata Nilai UNAS SMP/MT 80 8.12. Rata – rata Nilai UNAS

SMA/SMK/MA 80

9 Meningkatkan kualitas pelayanan dan derajat kesehatan masyarakat

9.1. Angka Kematian Bayi 23/1.000 Kelahiran Hidup

9.2. Rasio Posyandu per satuan Balita 3,55/100 Balita 9.3.


100

9.4. Cakupan Puskesmas yang menyelenggarakan rawat inap.

25

9.5. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan

100

9.6 Cakupan kunjungan ibu hamil K4 91

9.7. Cakupan kompilasi kebidanan yang ditangani

100

9.8. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

90

9.9. Cakupan pelayanan nifas 90

H a l a m a n | 52



KABUPATEN 9.10. Cakupan neonatus dengan komplikasi

yang ditangani 100

9.11. Cakupan pelayanan anak balita 92

9.12. Cakupan penjaringan kesehatan Siswa SD setingkat

70

9.13. Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam

100

9.14. Cakupan Desa Siaga Aktif 96 Desa

MISI. 6 MENGGALI DAN MENGEMBANGKAN POTENSI DAERAH SECARA OPTIMAL YANG

BERDAYA SAING DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN 10 Menggali potensi daerah

yang berdaya saing secara optimal

10.1.

Tersediannya Website Pariwisata PEMDA

Tersedia


11.1.

Cakupan lahan persawahan rakyat yang terbantu pengadaan bibitnya.

100

12 Terpeliharanya Kualitas lingkungan

12.1. Persentase pengelolaan sampah 60 12.2. Cakupan DAS yang direboisasi

(Penghijauan) 2

13 Meningkatnya Pendapatan Daerah

13.1. Persentase Peningkatan PAD 7%

13.2. Persentase Qanun / Pajak Daerah dan Retribusi yang telah disahkan

100

MISI. 7 MENGEMBANGKAN WAWASAN STRATEGIS MELALUI PENINGKATAN PRASARANA DAN

SARANA UNTUK MEMPERCEPAT TUMBUHNYA IKLIM INVESTASI YANG KONDUSIF 14 Meningkatnya kualitas

prasarana dan sarana pembangunan untuk mendukung investasi

14.1.

panjang jalan baru yang terbangun

18.000 Meter

14.2. Jembatan baru yang terbangun 21 Unit 14.3.

Cakupan jalan rusak yang diperbaiki

5%


15.1.

Jumlah Pasar Tradisional dan Modern yang terbangun

5 Unit

16 Meningkatkan Jumlah Investor investasi di daerah

16.1.

Jumlah Perusahaan yang berinvestasi

5 %

H a l a m a n | 53

BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA Anggaran Berbasis Kinerja merupakan metode penganggaran

bagi manajemen untuk mengaitkan setiap biaya yang dituangkan

dalam kegiatan-kegiatan dengan manfaat yang dihasilkan. Dalam

melakukan penyusunan anggaran berbasis kinerja prinsip – prinsip

yang harus diperhatikan adalah :

1. Transparansi dan akuntabilitas anggaran

Anggaran harus dapat menyajikan informasi yang jelas

mengenai tujuan, sasaran, hasil, dan manfaat yang diperoleh

masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan.

Anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk

mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan

kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-

kebutuhan hidup masyarakat. Masyarakat juga berhak untuk

menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan

anggaran tersebut.

2. Disiplin anggaran

Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang

terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber

pendapatan. Sedangkan belanja yang dianggarkan pada setiap

pos/pasal merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.

Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya

kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan

tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan/proyek yang belum/tidak

tersedia anggarannya. Dengan kata lain, bahwa penggunaan setiap

pos anggaran harus sesuai dengan kegiatan/proyek yang diusulkan.

H a l a m a n | 54


3. Keadilan anggaran

Pemerintah pusat/daerah wajib mengalokasikan penggunaan

anggarannya secara adil tanpa diskriminasi agar dapat dinikmati

oleh seluruh kelompok masyarakat dalam pemberian pelayanan.

4. Efisiensi dan efektifitas anggaran

Penyusunan anggaran hendaknya dilakukan berlandaskan

azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan, dan

penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan. Dana yang tersedia

harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat

menghasilkan peningkatan dan kesejahteraan yang maksimal.

5. Disusun dengan pendekatan kinerja

Anggaran yang disusun dengan pendekatan kinerja

mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (output/outcome) dari

perencanaan alokasi biaya atau input yang telah ditetapkan. Hasil

kerjanya harus sepadan atau lebih besar dari biaya atau input yang

telah ditetapkan. Selain itu harus mampu menumbuhkan

profesionalisme kerja di setiap organisasi kerja yang terkait.

Dari hal tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa

manajemen pembangunan berbasis kinerja bukan hanya sekedar

melaksanakan program / kegiatan yang sudah direncanakan. Tetapi

esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi

untuk mendorong perubahan, dimana program / kegiatan dan sumber

daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan

perubahan, baik keluarannya, maupun dampak dan hasil yang

diharapkan. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good

governance di mana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas akan

menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah

memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik

yang langsung biasnya dirasakan oleh masyarakat. Oleh Karena itulah,

pengendalian dan pertanggung jawaban program / kegiatan menjadi

bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah

daerah kepada publik telah dicapai sebagai bagian dari komitmen

H a l a m a n | 55


Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya untuk membangun

akuntabilitas kinerja ini dalam mendorong pelembagaan pengendalian,

evaluasi yang transparan dan berorientasi pada perbaikan pelayanan

publik.

Pijakan yang dipergunakan dalam sistem akuntabilitas kinerja

ini berpedoman kepada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun

2014 tentang Pedoman Penyusunan PK dan Pelaporan AKIP. Dalam

regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang

dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah.

Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja

dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010,

yang juga dipakai dalam penyusunan LAKIP ini.

Tabel III.1 Skala Peringkat Penilaian Kinerja

No Interval Nilai Realisasi Kinerja

Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

1 91 ≤ Sangat Baik 2 76 ≤ 90 Tinggi 3 66 ≤ 75 Sedang 4 51 ≤65 Rendah 5 ≤ 50 Sangat Rendah

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian

(Formulir Pengukuran Kinerja) perlu memperhatikan karakteristik

komponen realisasi, dalam kondisi :

1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang

semakin baik, maka digunakan rumus :

% Pencapaian Kinerja = Realisasi

X 100% Rencana

2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah

pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

% Pencapaian Kinerja

= Rencana – ( Realisasi – Rencana ) X 100% Rencana

H a l a m a n | 56


Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja

sasaran strategis diperoleh rata-rata capaian sasaran strategis sebesar

71,87% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. III.2

Rata-rata Capaian Sasaran Strategis Pada Perjajian Kinerja Tahun 2015

No SASARAN STRATEGIS KABUPATEN

CAPAIAN KINERJA

(%) SKALA PENILAIAN

MISI. 1 MELAKUKAN REFORMASI BIROKRASI MENUJU PEMERINTAHAN YANG BAIK ( GOOD

GOVERNANCE) BERSIH DAN BERWIBAWA (CLEAN GOVERNMENT) BERDASARKAN UNDANG – UNDANG PEMERINTAHAN ACEH (UUPA)

1 Perbaikan tatakelola pemerintahan yang efektif dan efisien

77,51 Tinggi


67,33 Sedang


93,67 Sangat Baik

MISI. 2 MENERAPKAN NILAI – NILAI KEAGAMAAN SECARA TERPADU DALAM TATANAN KEHIDUPAN MASYARAKAT, SOSIAL DAN BUDAYA YANG BERLANDASKAN SYARIAT ISLAM

4 Terciptanya sosial budaya masyarakat berdasarkan Syariat Islam

97,5 Sangat Baik

MISI. 3 MEMBERDAYAKAN EKONOMI KERAKYATAN DALAM RANGKA PENINGKATAN

PENDAPATAN MASYARAKAT DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 5 Meningkatnya produktivitas

perekonomian rakyat 89,26 Tinggi


100 Sangat Baik

MISI. 4 MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

7 Meningkatnya kualitas dan keahlian SDM Aparatur pemerintah dan masyarakat (Mahasiswa)

22,29 Sangat Rendah

MISI. 5 MENINGKATKAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELAYANAN

KESEHATAN MASYARAKAT 8 Meningkatkan kualitas

penyelenggaraan pendidikan 84,01 Tinggi


77,76 Sedang

MISI. 6 MENGGALI DAN MENGEMBANGKAN POTENSI DAERAH SECARA OPTIMAL YANG

BERDAYA SAING DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN 10 Menggali potensi daerah yang

berdaya saing secara optimal 100 Sangat Tinggi

H a l a m a n | 57


No SASARAN STRATEGIS KABUPATEN

CAPAIAN KINERJA

(%) SKALA PENILAIAN


100 Sangat Baik

12 Terpeliharanya kualitas lingkungan 37,03 Sangat Rendah 13 Meningkatnya Pendapatan Daerah 41,43 Sangat Rendah

MISI. 7 MENGEMBANGKAN WAWASAN STRATEGIS MELALUI PENINGKATAN PRASARANA DAN

SARANA UNTUK MEMPERCEPAT TUMBUHNYA IKLIM INVESTASI YANG KONDUSIF 14 Meningkatnya kualitas prasarana

dan sarana pembangunan untuk mendukung investasi

62,14 Rendah


100 Sangat Baik

16 Meningkatkan jumlah Investor yang berinvestasi di daerah

0 Sangat Rendah

3.2. EVALUASI DAN ANALISIS HASIL PENGUKURAN KINERJA SASARAN Evaluasi adalah penilaian atas hasil pengukuran kinerja

sedangkan analisis adalah pengungkapan rinci mengenai hasil

pengukuran kinerja sasaran strategis yang sudah dicapai melalui

pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam

Perjanjian Kinerja tahun 2015

Sasaran. 1 Perbaikan tatakelola pemerintahan yang efektif dan efisien, mencapai rata-rata capaian kinerja sebesar 77,51%

Secara keseluruhan capaian kinerja sasaran Perbaikan tatakelola pemerintahan yang efektif dan efisien dengan kriteria TINGGI diperoleh berdasarkan hasil pengukuran kinerja sebagai

berikut :

Tabel III.3 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis

Perbaikan Tatakelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien


KABUPATEN REALISASI CAPAIAN (%)

1 Perbaikan tatakelola pemerintahan yang efektif dan efisien

1.1. Meningkatnya Nilai Perolehan LAKIP Kabupaten

CC

C 0

H a l a m a n | 58




1.2. Tersedianya Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM)

Tersedia Ada 100

1.3. Meningkatnya angka perolehan Nilai Standar Pelayanan Minimal

55,00 51,84 -6,095

1.4. Tersedianya Analisis Jabatan

Tersedia Ada 100

1.5. Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA (Qanun)

1.0 Dokumen Ada 100

1.6. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/ PERKADA (Qanun)

1.0 Dokumen Ada 100

1.7. Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA (Perbup)

1.0 Dokumen Ada 100

1.8. Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD

345 Program 189 Program

54,78

1.9. Tersedianya Buku “Kabupaten Dalam Angka “

Tersedia Ada 100

1.10. Tersedianya Buku “PDRB Kabupaten”

Tersedia Ada 100

1.11. Cakupan peningkatan prestasi Olah Raga

70% 72,72% 103,88

Rata-rata Nilai Capaian Kinerja 77,51

3.2.1. Tingkat Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Perbaikan Tatakelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien adalah :

Meningkatnya Nilai Perolehan LAKIP Kabupaten, untuk

capaian indikator kinerja ini berdasarkan Surat

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/281/D.I

PANRB/01/2016 Tanggal 20 Januari 2016 Perihal Hasil

H a l a m a n | 59


Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Tahun 2015 nilai LAKIP Kabupaten Aceh Barat Daya hanya

memperoleh nilai 35,88 dengan tingkat akuntabilitas C,

sehingga target CC tidak dapat tercapai dengan capaian

kinerja sebesar 0%.

Tabel III.4 Rincian Penilaian

Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2014 -2015

No Komponen Yang Dinilai 2014 2015

Bobot Nilai Bobot Nilai

a Perencanaan Kinerja 35 16,01 30 13,34

b Pengukuran Kinerja 20 7,78 25 6,05

c Pelaporan Kinerja 15 6,31 15 5,51 d Evaluasi Internal 10 1,30 10 3,85

e Capaian Kinerja 20 9,17 20 7,13

Nilai Hasil Evaluasi 100 40,57 100 35,88

Tingkat Akuntabilitas Kinerja C C Sumber Data : PERMENPAN – RB, Tahun 2015

Laporan Hasil Evaluasi (LHE) tersebut

merekomendasikan beberapa hal mendasar yang perlu

dilakukan perbaikan, yaitu:

1. Memperbaiki kualitas perencanaan kinerja.

2. Memperbaiki kualitas pengukuran kinerja.

3. Memperbaiki kualitas pelaporan kinerja

4. Memperbaiki sistem evaluasi kinerja internal.

5. Memastikan bahwa berbagai kegiatan yang

dilaksanakan oleh satuan kerja dalam rangka

mewujudkan target – target kinerja yang telah

ditetapkan tidak hanya cukup sampai capaian output

tetapi juga berorientasi pada hasil (outcome)

Tersedianya Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM), untuk

capaian indikator kinerja ini Pemerintah Kabupaten Aceh

Barat Daya melalui Bagian Organisasi dan Kepegawaian

pada tahun 2015 telah mengambil sampel Indeks

Kepuasaan Masyarakat (IKM) pada 26 (dua puluh enam)

H a l a m a n | 60


Unit Pelayanan (UP) dengan mengukur 14 (empat belas)

unsur pelayanan, sehingga target tersedianya dokumen

IKM dapat dicapai dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Tabel III.5 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

pada Unit Pelayanan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2014 - 2015

No Unit Layanan

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

KET 2014 2015

Nilai IKM

Mutu Pelayaan

Nilai IKM

Mutu Pelayaan

1 2 3 4 5 6 7

1 Bag. Kesejahteraan Rakyat - - 71,20 Baik 71,20

2 Bag. Keistimewaan Aceh - - 71,91 Baik 71,91

3 Puskesmas Kuala Batee 74,46 Baik 71,12 Baik -3,34

4 Puskesmas Jeumpa 75,79 Baik 75,67 Baik -0,12

5 Puskesmas Susoh 76,22 Baik 63,31 Baik -12,91

6 Puskesmas Blangpidie 75,38 Baik 74,34 Baik -1,04

7 Puskesmas Tangan – tangan 76,73 Baik 79,60 Baik 2,87

8 Puskesmas Manggeng 72,76 Baik 64,93 Baik -7,83

9 SDN Pasar Kota Bahagia 73,80 Baik 74,17 Baik 0,73

10 SMPN Kuala Batee 72,54 Baik 74,08 Baik 1.54

11 SMPN Jeumpa 80,41 Baik 77,52 Baik -2,89

12 SDN Pante Geuluempang 86,23 Sangat Baik 74,11 Baik -12,12

13 SMPN 2 Susoh 78,92 Baik 75,04 Baik -3,88

14 SDN Panjang Baru 73,86 Baik 72,22 Baik -1,64

15 SMPN 3 Blangpidie 75,06 Baik 75,01 Baik -0,05

16 SDN 1 Blangpidie 78,30 Baik 78,40 Baik 0,1

17 SMPN 1 Tangan – tangan 75,67 Baik 68,23 Baik -7,44

18 SDN 1 Adan 77,75 Baik 82,51 Sangat Baik 4,76

19 SMPN 3 Manggeng 76,89 Baik 75,45 Baik -1,44

20 SDN 2 Manggeng 78,38 Baik 74,44 Baik -3,94

21 Kantor Camat Kuala Batee 75,77 Baik 71,12 Baik -4,65

22 Kantor Camat Jeumpa 62,87 Baik 75,67 Baik 12,8

23 Kantor Camat Susoh 68,85 Baik 70,70 Baik 1,85

24 Kantor Camat Blangpidie 72,21 Baik 73,12 Baik 0,91

25 Kantor Camat Tangan – tangan 66,51 Baik 66,08 Baik -0,43

26 Kantor Camat Manggeng 77,23 Baik 66,47 Baik -10,76 Sumber Data : Bagian Organisasi dan Kepegawaian SetdaKabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2015

H a l a m a n | 61


Meningkatnya angka perolehan Nilai Standar Pelayanan Minimal (SPM), rata-rata persentase capaian penerapan

SPM Kabupaten Aceh Barat Daya untuk 6 (enam) bidang

urusan pada tahun 2014 adalah 40, 44% dan pada tahun

2015 sebesar 51,84%. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat

Daya menargetkan nilai sebesar 55,00%.

Tabel III.6 Rata-rata Nilai SPM Pemerintah Kabupaten

Aceh Barat Daya untuk 6 (enam) Bidang Urusan Tahun 2014 - 2015

No Realisasi SPM Bidang Urusan Nilai rata-rata dalam

2 (dua) semester 2014 (%) 2015 (%)

1 Pendidikan Dasar 88,88 77,76 2 Kesehatan 83,28 67,21 3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 23,91 80,18 4 Perumahan Rakyat 13,30 13,33 5 Sosial 33,28 20,42 6 Pemerintahan Dalam Negeri 0 52,11

Total rata-rata capaian 40,44 51,84 Sumber Data : Bagian Organisasi dan Kepegawaian SetdaKabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2015

Meskipun terjadi kenaikan nilai rata-rata perolehan SPM

khususnya pada 6 (enam) bidang urusan sebesar 11,4%

sebagaimana tertera pada tabel diatas namun tidak bisa

memenuhi apa yang telah ditargetkan oleh pemerintah

daerah. Hal ini dikarenakan masih adanya indikator

kinerja SPM yang tidak terlaporkan saat penyusunan

laporan SPM pada Bagian Organisasi dan Kepegawain

SetdaKabupaten Aceh Barat Daya.

Tersedianya Analisis Jabatan, untuk capaian indikator

kinerja ini melalui leading sector Bagian Organisasi dan

Kepegawaian SetdaKabupaten Aceh Barat Daya dan Badan

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Aceh

Barat Daya telah melakukan penyusunan Analisa Jabatan

(ANJAB) pada tahun 2013 yang telah disahkan dalam

bentuk Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya

sehingga target tersedia dokumen Analisis Jabatan dapat

H a l a m a n | 62


tercapai dengan capaian kinerja sebesar 100%. Tahun

2016 Pemeritah Kabupaten Aceh Barat Daya melalui

Bagian Organisasi dan Kepegawaian akan melakukan

penyempurnaan Analisa Jabatan berdasarkan peraturan

perundangan – undangan yang berlaku.

Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah

ditetapkan dengan PERDA (Qanun), untuk capaian

indikator kinerja ini Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Aceh Barat Daya telah

menyusun dan telah disahkannya dengan Peraturan

Bupati Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten

Aceh Barat Daya Tahun 2005-2025, sehingga target 1

(satu) dokumen dapat tercapai dengan capaian kinerja

sebesar 100%.

Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah

ditetapkan dengan PERDA/PERKADA (Qanun), untuk

capaian kinerja ini dengan target tersedianya 1 (satu)

dokumen dapat dicapai sebesar 100%. Adapun RPJMD

yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA (QANUN)

tertuang dalam Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor

2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012 –

2017.

Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA (PERBUP), bahwa dalam

rangka pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten

Aceh Barat Daya sesuai dengan pasal 26 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang

H a l a m a n | 63


Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana

Kerja Pembangunan Daerah. Dengan berpedoman pada

kedua peraturan tersebut diatas, maka Pemerintah

Kabupaten Aceh Barat Daya telah menetapkan Peraturan

Bupati Aceh Barat Daya Nomor 15 Tahun 2015 tentang

Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya

Tahun 2016. Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten

(RKPK) merupakan dokumen visi, misi dan program Bupati

yang telah ditetapkan dalam RPJMK ke dalam program

kegiatan Pembangunan Tahunan Kabupaten dengan

menguraikan program kedalam kegiatan untuk

dilaksanakan pada tahun 2016, dengan usulan dana yang

bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Kabupaten (APBK) serta dana otonomi khusus. Target

Sasaran dari indikator ini adalah tersedianya dokumen

Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan

PERKADA (PERBUP) dengan capaian 100%.

Persentase Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD.

Pencapaian Target indikator kinerja ini tidak dapat diukur

karena target persentase Penjabaran Program RPJMD

kedalam RKPD yang tertera dalam dokumen RPJMK

Kabupaten Aceh Barat Daya adalah 0 (nol) persen . Namun

demikian untuk tahun 2015, jumlah program yang

terdapat dalam RKPK sebanyak 189 program dari 345

program yang terdapat dalam RPJMK 2012 -2017 atau

dengan kata lain sebanyak 54,78%. Adapun program

program - program yang terdapat dalam RKPK Tahun 2015

adalah berikut ini :

Tabel III.7 Nama Program RPJMK yang Tertampung Dalam RKPK Tahun 2015

NAMA PROGRAM NAMA PROGRAM 1. Program Pendidikan Anak Usia Dini 2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9

(Sembilan) Tahun 3. Program Pendidikan Menengah

96. Program Peningkatan Kehidupan Beragama

97. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

H a l a m a n | 64


NAMA PROGRAM NAMA PROGRAM 4. Program Pendidikan Luar Biasa 5. Program Pendidikan Non Formal 6. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan

Tenaga Kependidikan 7. Program Manajemen Pelayanan

Pendidikan 8. Program Peningkatan Mutu Pendidikan

dan Sumber Daya Manusia 9. Program Pengembangan Budaya Baca dan

Pembinaan 10. Program Pendidikan Tinggi 11. Program Peningkatan Peran Serta

Kepemudaan 12. Program peningkatan SMK Bisa 13. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 14. Program Pengadaan/Peningkatan dan

Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu serta Jaringannya

15. Program Pengadaan/ Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu serta Jaringannya

16. Program pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

17. Program Regulasi Pelayanan Kesehatan 18. Program Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Anak Balita 19. Program Peningkatan Keselamatan Ibu

Melahirkan dan Anak 20. Program Kemitraan Peningkatan

Pelayanan Kesehatan 21. Program Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit Menular 22. Program Kesehatan Reproduksi Remaja 23. Program Peningkatan Mutu Pelayanan

Kesehatan BLUD 24. Program Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Lansia 25. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 26. Program Pengawasan Obat dan Makanan 27. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 28. Program Desa Siaga 29. Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat 30. Program Pengembangan Lingkungan

Sehat 31. Program Penyelenggaraan Kesehatan

Dasar 32. Program Pengembangan Obat Asli

Indonesia 33. Program Pendidikan Kedinasan 34. Program Peningkatan Kapasitas Sumber

98. Program Pendidikan Politik Masyarakat 99. Program Peningkatan Wawasan

Kebangsaan 100. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Kebinamargaan 101. Program Pembangunan Jalan dan

Jembatan 102. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan

dan Jembatan 103. Program Pembangunan Pemeliharaan

Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

104. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

105. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 106. Program Pembangunan Sarana dan

Prasarana Perhubungan 107. Program Peningkatan Kelaikan

Pengoperasian Kendaraan 108. Program Pembangunan Sarana dan

Prasarana Fasilitas Udara 109. Program Pengembangan Komunikasi

Informasi dan Media Masa 110. Program Kerjasama Informasi dan Media

Masa 111. Program Eksplorasi Mineral, Batuan dan

Batu Bara 112. Program Pengeboran Air Bawah Tanah 113. Program Pengendalian dan Pengamanan

Bandara 114. Program Pemberdayaan Penyuluh

Pertanian/Perkebunan Lapangan 115. Program Pemberdayaan Ekonomi

Masyarakat Pesisir 116. Program Pengembangan Sistem

Penyuluhan Perikanan 117. Program Peningkatan Pemasaran Hasil

Produksi Peternakan 118. Program Peningkatan Penerapan

Teknologi Pertanian 119. Program Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit Ternak 120. Program Peningkatan Produksi Hasil

Peternakan 121. Program Pegembangan Budidaya

Perikanan 122. Program Pemberdayaan Masyarakat

dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan

123. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

H a l a m a n | 65


NAMA PROGRAM NAMA PROGRAM Daya Aparatur

35. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

36. Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur Kehumasan dan Protokol

37. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

38. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

39. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 40. Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas

PNS 41. Program Penataan Daerah OtonomiBaru 42. Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

43. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

44. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Kabupaten

45. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

46. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan

47. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

48. Program Penguatan Kelembagaan Pengarus utamaan Gender danAnak

49. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

50. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/arsip Daerah

51. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

52. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

53. Program Pengembangan Data/Informasi 54. Program Kerjasama Pembangunan 55. Program Pengembangan Wilayah

Perbatasan 56. Program Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

57. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

58. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

59. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

124. Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan/Peternakan

125. Program Peningkatan Ketahanan Pangan 126. Program Pembinaan dan Penertiban

Industri Hasil Hutan 127. Program Pengembangan Perikanan

Tangkap 128. Program Peningkatan Penerapan

Teknologi Pertanian/Perkebunan 129. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 130. Program Optimalisasi Pengelolaan dan

Pemasaran Produksi Perikanan 131. Program Pemberdayaan Masyarakat

dalam Pengawasan dan pengendalian Sumberdaya Kelautan

132. Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Perkiraan Iklim Laut

133. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan

134. Program Pengembangan dan Peningkatan Penyuluhan

135. Program Pengolahan Up Dating dan Analisa Data Statistik Kelautan dan Perikanan

136. Program Peningkatan Kapasitas IPTEK dan Sistem Produksi Industri

137. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

138. Program Penataan Struktur Industri Baru 139. Program Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah 140. Program Pengembangan Sistem

Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

141. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

142. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

143. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

144. Program Kerjasama Informasi Media Masa 145. Program Pemberdayaan Ekonomi

Masyarakat 146. Program Peningkatan Kualitas

Kelembagaan Koperasi 147. Program Pengembangan Industri Kecil

dan Menengah 148. Program Peningkatan Promosi dan

Kerjasama Investasi 149. Program Peningkatan Iklim Investasi dan

RealisasiInvestasi

H a l a m a n | 66


NAMA PROGRAM NAMA PROGRAM 60. Program Perencanaan Pembangunan

Daerah Rawan Bencana 61. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur

Pemerintah Desa 62. Program Koordinasi Lintas Sektoral dan

Pemantapan Kesadaran Masyarakat tentang Hak dan Kewajiban

63. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah

64. Program Inventarisasi Hasil Pengawasan Secara Berkala

65. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

66. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Des

67. Program Penciptaan dan Pengembangan Sistem Kadernisasi Pemimpin Organisasi Pemuda

68. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

69. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

70. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Kebudayaan

71. Program Penataan Administrasi Kependudukan

72. Program Pengembangan SDM dan PeningkatanKinerja

73. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam

74. Program TanggapDarurat Sarana dan Prasarana

75. Program Penanggulangan Bencana Kabupaten

76. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

77. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

78. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

79. Program Peningkatan Keluarga Berencana 80. Program Pelayanan Kontrasepsi 81. Program Pembinaan Peran Serta

Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri

82. Program Promosi kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat

83. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS

84. Program Pengembangan Bahan Informasi

150. Program Penyelenggaraan Jaminan Sosial 151. Program Pembinaan dan Pengawasan

Bidang Pertambangan 152. Program Pengawasan Penertiban Kegiatan

Pertambangan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan

153. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

154. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

155. Program Pengendalian, Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

156. Program Pembinaan Pengembangan Bidang Ketenaga listrikan

157. Program Pemanfaatan Energi Terbaharukan

158. Program dan Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

159. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup

160. Program Perlindungan Konservasi Hutan 161. Program Pengembangan Dakwah dan

Peribadatan 162. Program Peningkatan Institusi

Kelembagaan Majelis Adat Aceh 163. Program Pengembangan Sumber Daya

Syariat Islam 164. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan

Perlindungan Perempuan (KDRT) 165. Program Peningkatan Peranserta

Perempuan dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

166. Program Bina HukumSyariat Islam 167. Program Pembinaan dan Kemaslahatan

Umat 168. Program Peningkatan Pemahaman dan

Pengamalan Agama 169. Program Pembinaan Lembaga Sosial dan

Keagamaan 170. Program Pembangunan Sarana dan

Prasarana Dayah 171. Program Pemberdayaan Santri Dayah 172. Program Sumber Daya Keagamaan 173. Program Pengembangan Wawasan Zakat 174. Program Peningkatan Kehidupan

Beragama 175. Program Pengembangan Wilayah

Transmigrasi 176. Program Pemberdayaan Kelembagaan

Kesejahteraan Sosial 177. Program Ketahanan dan Pemberdayaan

H a l a m a n | 67


NAMA PROGRAM NAMA PROGRAM Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

85. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

86. Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu- PADU

87. Program Penataan Peraturan Perundang Undangan

88. Program Bantuan Hukum dan PenyelesaianSengketa

89. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

90. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

91. Program Pemerintahan Mukim dan Gampong

92. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Organisasi Korpri

93. Program Peningkatan Kesejahteraan Anggota Korpri Yang Aktif dan Memasuki Purna Tugas

94. Program Pembinaan Olah raga, Seni dan Budaya Korpri

95. Program Pembinaan Mental dan Rohani Bagi Anggota Korpri

Keluarga 178. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Desa 179. Program Pengembangan Pemasaran

Pariwisata 180. Program Pengembangan Destinasi

Pariwisata 181. Program Pengembangan Kemitraan 182. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 183. Program Pengembangan Kerjasama

Pengelolaan Kekayaan Budaya 184. Program Pemberdayaan Fakir Miskin,

Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

185. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

186. Program Peningkatan Kualitas, Produktifitas dan Pemagangan Tenaga Kerja

187. Program Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan

188. Program Peningkatan Kelembagaan Sosial Masyarakat

189. Program Bantuan Masa Panik dan Pengumpulan Dana Sosial

Tersedianya Buku “Kabupaten Dalam Angka “, untuk

merealisasikan capaian indikator kinerja ini, BAPPEDA

bekerjasama dengan BPS Kabupaten Aceh Barat Daya

telah menerbitkan Buku Aceh Barat Daya Dalam Angka

Tahun 2015. Buku ini merupakan publikasi dari buku

sejenis tahun sebelumnya dan merupakan seri penerbitan

yang menyajikan data dari berbagai aspek sosial dan

ekonomi di Kabupaten Aceh Barat Daya, Buku Aceh Barat

Daya Dalam Angka Tahun 2015 menguraikan tentang

Geografi, Pemerintahan, Penduduk dan Tenaga Kerja,

Sosial, Pertanian, Industri, Perdagangan, Perhubungan dan

Transmigrasi, Keuangan dan Pendapatan Regional, maka

target sasaran dari indikator ini tersedia maka capaian

kinerja indikator ini adalah 100%.

H a l a m a n | 68


Tersedianya Buku “PDRB Kabupaten”, Pemerintah

Kabupaten Aceh Barat Daya menerbitkan buku PDRB

Kabupaten Aceh Barat Daya setiap tahunnya. untuk tahun

2015 Kabupaten Aceh Barat Daya menerbitkan buku PDRB

yang memuat informasi tentang : 1. Methode Estimasi dan Sumber Data

Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga

Pengeluaran konsumsi akhir LNPRT

Pengeluraran konsumsi akhir pemerintah

Pembentukan modal tetap Bruto

Perubahan inventori

Ekspor impor

2. Tinjauan perekonomian berdasarkan PDRB menurut

pengeluaran.

Tinjauan agregat PDRB menurut pengeluaran

Konsumsi rumah tangga

Konsumsi lembaga non-profit yang melayani

rumah tangga (LNPRT)

Konsumsi pemerintah

Pembentukuan modal tetap bruto

Perubahan inventori

Ekspor barang dan jasa luar negeri

Impor luar negeri

Ekspor dan impor antar daerah

Cakupan Peningkatan Prestasi Olah Raga, Rumusan Realisasi dan capaian

% Realisasi Peningkatan Prestasi Olah Raga

= Jumlah medali tahun 2015 - Jumlah

medali tahun 2014 X 100% Jumlah medali tahun 2014

= 19 -14 X 100% 14

= 72,72% Dan

H a l a m a n | 69


% Capaian Peningkatan Prestasi Olah Raga

= % Realisasi X 100% % Target

= 72,72% X 100% 70

= 103,88 % Untuk capaian indikator kinerja ini Dinas Kebudayaan,

Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga sebagai dinas yang

bertanggung jawab langsung telah berusaha dengan

melakukan pembinaan – pembinaan atlit dengan seluruh

element terkait seperti KONI sehingga pada tahun 2015

terjadi peningkatan dalam perolehan medali pada setiap

perlombaan, sebagaimana tabel berikut :

Tabel III.8 Nama Event dan Prestasi Berbagai Cabang Olahraga

Tahun 2014 No Nama/Event/

Perlobaan Cabang Olah Raga

yang diikuti Medali

1. Popda Ke XIII Taekwondo 1 Perunggu 2. Popda Ke XIII Atletik 1 Perunggu

3. Popda Ke XIII Silat 1 Perak 2 Perunggu

4. Popda Ke XIII Karate 1 Perunggu 5. Kejuaran Pora Anggar 2 Perak

6. Kejuaraan Nasional Anggar 1 Emas 2 Perak

Sumber : Disbudparpora Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2015

Tabel III.9 Nama Event dan Prestasi Berbagai Cabang Olahraga

Tahun 2015 No Event/Cabang Juara Tingkat

1. Open Turnamen Anggar Se-Sumatera Wali Kota Pekan Baru Cup Sabel Putri III Pekan Baru

2. Kualifikasi PON XIX dan Kejuaraan Anggar Nasional Anggar Tahun 2015 Sabel Beregu Putri

III Bandung

3. Open Turnamen Taekondo KIDS Dandim 0101/ BS Cup II Tahun 2015 I Banda Aceh

4. Catur O2SN Tingkat Provinsi Aceh I Banda Aceh

5. Pancak Silat O2SN Tingkat SMA Tahun 2015 Kelas Laga I Banda Aceh

6. Atletik Paralimpic Game Se-Aceh Tolak Peluru Putra I Banda Aceh

7. Renang Putra Paralimpic Game Se-Aceh I Banda Aceh

H a l a m a n | 70


No Event/Cabang Juara Tingkat

8. Atletik Paralimpic Game Se-Aceh Lompat Jauh Putri I Banda Aceh

9. I M I Motor Sport Tahun 2015 II Provinsi Aceh

10. I M I Motor Sport Tahun 2015 II Provinsi Aceh

11. Open Turnamen Taekwondo Sulaiman Cup I Aceh Besar II Aceh Besar

12. Open Turnamen Sulaiman Cup I Aceh Besar II Aceh Besar

13. Karate Seleksi Olimpiade O2SN SMA Tingkat Provinsi Aceh Tahun 2015 II Provinsi Aceh

14. Open Turnamen Bulu Tangkis Se-Sumatera Piala Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2015 II Se-Sumatera

15. Bulu Tangkis O2SN Provinsi Aceh Tahun 2015 Tunggal Remaja Putra II Provinsi Aceh

16. Atletik Paralimpic Game Se-Aceh Lari 100 m Putri II Banda Aceh

17. Catur O2SN Tingkat SMA Se-Aceh Tahun 2015 II Blangpidie

18. Pancak Silat O2SN Tingkat SMA Tahun 2015 III Banda Aceh

19 Taekwondo Open Turnamen Sulaimman Cup I Tahun 2015 III Aceh Besar

Sumber data : Disbudparpora Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2015

Dari rumusan diatas dapat diambil kesimpulan

bahwa terjadi peningkatan capaian kinerja dari yang

ditargetkan sebesar 72,72% dengan capaian indikator

sebesar 103,88%. Ini dikarenakan selama tahun 2015

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

bersama KONI dan unsur – unsur terkait lainnya telah

berhasil melakukan pembinaan secara intensif terhadap

atlit – atlit daerah.

Sasaran. 2 Meningkatnya kinerja dan pelayanan kepada masyarakat, mencapai rata-rata capaian kinerja sebesar 67,33 %

Secara keseluruhan Meningkatnya kinerja dan pelayanan

kepada masyarakat SEDANG, Pencapaian Kinerja Sasaran strategis

tersebut diperoleh berdasarkan hasil pengukuran kinerja sebagai

berikut :

H a l a m a n | 71



Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Kepada Masyarakat




2.1.

% Penduduk yang telah memiliki e-KTP

50 40 80

2.2.

Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran (%)

80 68,08 122,86

2.3.

Rasio Pendampingan Keluarga Berencana Gampong (PPKBG) Terhadap Akseptor KB

0,01 0,009 90

2.4.

Rasio Tenaga Penyuluh Pertanian terhadap Luas Areal Persawahan

0,15 0.0085 5,67

2.5.

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, Ketentraman, Keindahan ) di Kabupaten (%)

100 100 100

2.6. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran (%)

25 38,04 -52,16

2.7. % Korban Bencana yang menerima bantuan selama masa tanggap darurat

80 100 125

Rata-rata nilai Capaian Kinerja 67,33

3.2.2. Tingkat Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya kinerja dan pelayanan kepada masyarakat adalah :

Persentase Penduduk yang telah memiliki e-KTP. Rumusan Realisasi dan capaian

% Realisasi penduduk yang telah memeliki e-KTP

= Jumlah Penduduk berusia > 17 atau

yang telah menikah dan memiliki e-KTP X 100% Jumlah seluruh Penduduk berusia > 17 atau yang telah menikah

= 43.298 Jiwa X 100% 108.288 Jiwa

= 40% Dan

H a l a m a n | 72


% Capaian penduduk yang telah memeliki e-KTP

= % Realisasi

X 100% % Target

= 40 % X 100% 50 %

= 80 %

Dari kedua rumusan diatas dapat disimpulkan bahwa

penduduk Kabupaten Aceh Barat Daya yang telah memiliki

e-KTP hingga tahun 2015 hanya 40% dari jumlah

keseluruhan penduduk. Hal ini tidak sesuai dengan target

dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yaitu sebesar

50% hingga capaian indikator ini hanya 80%. Kendala yang

sering terjadi adalah masih minimnya blangko e-KTP yang

dikirimkan dari pemerintah pusat, minimnya alat cetak

dan rekam e-KTP di kecamatan dan masih kurangnya SDM

yang handal per kecamatan di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Aceh Barat Daya.

Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran (%),

Rumusan Realisasi dan capaian

% Realisasi cakupan kepemilikan akta kelahiran

=

Jumlah penduduk lahir yang memperoleh akta kelahiran di tahun

yang bersangkutan X 100% Jumlah kelahiran di tahun yang

bersangkutan

= 1.835Jiwa X 100% 2.695 Jiwa

= 68,08% Dan

% Capaian cakupan kepemilikan akta kelahiran

= % Realisasi

X 100% % Target

= 68,08% X 100% 80 %

= 85,1%

Tahun 2015 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

Kabupaten Aceh Barat Daya telah menerbitkan 6.639 Akta

Kelahiran. Dari jumlah tersebut diperuntukan bagi bayi

yang lahir pada tahun 2015 sebanyak 1.835 Akta

Kelahiran, sisanya merupakan akta untuk penduduk yang

H a l a m a n | 73


lahir sebelum tahun 2015. Dari data tersebut dapat

diambil kesimpulan bahwa hanya 68,08% dari jumlah

keseluruhan kelahiran pada tahun 2015 yang berjumlah

2.695 jiwa bayi lahir hidup. Kendala yang dihadapi dalam

pencapaian indikator ini adalah selain kurangnya

kesadaran masyarakat akan pentingnya

membuat/mengurus Akta kelahiran bagi seorang

penduduk, juga Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

sering kehabisan blangko dan harus menunggu dari pusat.

Rasio Pendampingan Keluarga Berencana Gampong (PPKBG) Terhadap Akseptor KB,

Rumusan Realisasi dan capaian % Realisasi Rasio Pendampingan Keluarga Berencana Gampong (PPKBG) Terhadap Akseptor KB

=

Jumlah tenaga PPKBG

X 100% Jumlah Akseptor KB

= 132 Orang X 100% 14.062 Pasangan

= 0,009% Dan

% Capaian Rasio Pendampingan Keluarga Berencana Gampong (PPKBG) Terhadap Akseptor KB

=

% Realisasi X 100% % Target

= 0,009% X 100% 0,01 %

= 90%

Perolehan berdasarkan rumusan diatas adalah

0,009% untuk persentase realisasi dan 90% untuk

persentase capaian. Pasangan Usia Subur (PUS) peserta KB

aktif ini tersebar di 9 (Sembilan) kecamatan dan 132

(seratus tiga puluh dua) desa. Tiap desa hanya terdiri dari

1 orang pendamping atau yang biasa juga disebut dengan

Petugas Pendampingan Keluarga Berencana Gampong

(PPKBG). Jumlah tersebut masih sangat minim jika

dibandingkan dengan jumlah akseptor KB yang ada. Hal ini

H a l a m a n | 74


menjadi salah satu faktor penyebab kurang maksimalnya

pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) di

pedesaan.

Rasio Tenaga Penyuluh Pertanian terhadap Luas Areal

Persawahan, Rumusan Realisasi dan capaian

% Realisasi rasio tenaga penyuluh pertanian terhadap luas persawahan

=

Jumlah seluruh tenaga penyuluh pertanian X 100%

Luas areal persawahan keseluruhan

= 95 petugas X 100% 11.178 Ha

= 0,0085% Dan

% Capaian rasio tenaga penyuluh pertanian terhadap luas persawahan

=


= 0,0085% X 100% 0,15 %

= 5,67%

Berdasarkan rumusan realiasi dan capaian diatas dapat

terlihat bahwa masih rendahnya jumlah tenaga penyuluh

jika dibandingkan dengan luas areal persawahan yaitu

0,0085% dan capaian 5,67%. untuk mencapai tujuan

daerah menjadi salah satu lumbung pangan di daerah

barat selatan, maka salah satu yang hendaknya dibenahi

oleh pemerintah daerah adalah keberadaan tenaga

penyuluh pertanian sebagai ujung tombak. Mengingat

luasnya areal pertanian/persawahan seluas 11.178 Ha

yang terdapat di Kabupaten Aceh Barat Daya dibanding

ketersediaan Tenaga Penyuluh Pertanian sebanyak 95

petugas yang tersebar pada 132 Desa definitif dalam 9

(sembilan) Kecamatan tidaklah sebanding.

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban,

Keterntraman, Keindahan) di kabupaten Rumusan Realisasi dan capaian

H a l a m a n | 75


% Realisasi Tingkat penyelesaian pelanggaran K3(Ketertiban, Keterntraman, Keindahan) di kabupaten

=

pelanggaran K3 yang terselesaikan

X 100% Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan

terindentifikasi oleh SATPOL PP

= 39 Pelanggaran X 100% 39 Pelanggaran

= 100 % Dan

% Capaian Tingkat penyelesaian pelanggaran K3(Ketertiban, Keterntraman, Keindahan) di kabupaten

=

% Realisasi X 100%

% Target

= 100 % X 100% 100 %

= 100 %

Penertiban pelanggaran K3 merupakan penegakan

PERDA dan/atau Peraturan Kepala Daerah (Qanun dan

Peraturan Bupati) adalah kegiatan yang dilakukan oleh

Satuan Polisi Pamong Praja untuk menyelesaikan setiap

terjadi pelanggaran PERDA dan/atau Peraturan Kepala

Daerah (Qanun dan Peraturan Bupati) yang dilakukan oleh

warga masyarakat, badan hukum maupun aparat

pemerintah baik pelanggaran PERDA dan/atau Peraturan

Kepala Daerah (Qanun dan Peraturan Bupati) yang

dilaporkan oleh masyarakat maupun yang dipantau oleh

anggota Satuan Polisi Pamong Praja.

Tabel III.11

Data Jenis Pelanggaran K3 pada Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2015

No Uraian

Jumlah Pelanggaran

yang di laporkan

Jumlah Pelanggaran

yang terselesaikan

Nomor dan Perihal

PERDA/Qanun yang dilanggar

1 Penertiban PNS 12 12 PP No.53 tahun 2010/Disiplin PNS

2 Penertiban Hewan 8 8 Qanun No.2 tahun 2008/Penertiban Hewan

3 Penertiban Pasar 12 12 PERDA No.3

H a l a m a n | 76


No Uraian

Jumlah Pelanggaran

yang di laporkan

Jumlah Pelanggaran

yang terselesaikan

Nomor dan Perihal

PERDA/Qanun yang dilanggar

tahun 2007/Penertiban Pasarta

4 Galian. C 7 7 Qanun No.9 Tahun 2009/Penertiban Galian C

Total 39 39 Sumber Data : Satpol PP & WH Kabupaten Aceh Barat Daya, Tahun 2015

Penyelesaian pelanggaran PERDA dan/atau

Peraturan Kepala Daerah (Qanun dan Peraturan Bupati)

oleh Satuan Polisi Pamong Praja dilakukan sesuai dengan

Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja

yaitu tindakan Preventif Non Yustisial sebagaimana

dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur

Satuan Polisi Pamong Praja. Apabila pelanggaran terhadap

PERDA dan/atau Peraturan Kepala Daerah (Qanun dan

Peraturan Bupati) mengandung unsur pidana dan daerah

tersebut telah memiliki PPNS, Satuan Polisi Pamong Praja

dapat meneruskan proses hukum sesuai dengan peraturan

perundang-undangan. Menurut perhitungan dari rumusan

dan realisasi diatas didapatkan nilai 100% untuk realisasi

dari 39 pelanggaran dan 100% untuk capaian indikator

kinerja, karena dari 39 pelanggaran yang ada dapat

terselesaikan keseluruhannya oleh Satuan Polisi Pamong

Praja dan WH Kabupaten Aceh Barat Daya.

Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran,

Tabel III.12 Data Luas dan Cakupan Pelayanan WMK Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2015

No.

Kecamatan Luas (Km2) WMK

Luas Per

WMK (Km2)

Cakupan Rata2

Pelayan per WMK

(%)

Rata2 WMK

Kabupaten (%)

1 Babahrot 528,28 WMK.III Pos Kuala

Batee 1.072,39 16,47

38,04 2 Kuala Batee 176,99

H a l a m a n | 77


No.

Kecamatan Luas (Km2) WMK

Luas Per

WMK (Km2)

Cakupan Rata2

Pelayan per WMK

(%)

Rata2 WMK

Kabupaten (%)

3 Jeumpa 367,12

4 Susoh 19,05 WMK.II Pos Blang

Pidie (induk)

536,25 32,94 5 Blangpidie 473,68

6 Setia 43,92

7 Tangan-Tangan 132,91 WMK.I Pos Manggeng 273 64,71 8 Manggeng 40,94

9 Lembah Sabil 99,15

Total 1.882,05 -

Untuk menghitung cakupan indikator berdasarkan

rumus diatas maka dapat diambil suatu kesimpulan dari

jumlah sebanyak armada 7 (tujuh) unit dan jumlah WMK 3

(tiga) wilayah diperoleh angka realisasi rata-rata sebesar

114.12 Km2, ,hal ini masih sangat jauh dari target nasional

sebesar 176,26Km2, untuk itu dalam pencapaian target

indikator pada tahun selanjutnya dapat lebih ditingkatkan

dengan menambah jumlah Pelayanan Wilayah Manajemen

Kebakaran (WMK) sebanyak 2 (dua) WMK, sesuai dengan

target nasional 25% cakupan pelayanan WMK kabupaten.

Hal ini kedepan tentunya menjadi bahan

pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya

dalam hal peningkatan mutu dan layanan respon

penanggulangan bencana kebakaran seperti

pembangunan/penambahan sebanyak 2 WMK berikut 2

(dua) unit Pos Pembantu Pemadam Kebakaran pada

masing-msing WMK, penambahan petugas pemadam

kebakaran serta peningkatan Kapasitas Aparatur

Pemerintah/Petugas Pemadam Kebakaran dengan kegiatan

Pelatihan/sertifikasi Pemadam Kebakaran, hal ini tentunya

akan menambah nilai tambah profesionalitas petugas

pemadam kebakaran yang berkorelasi dengan semakin

pendeknya waktu tanggap respon bencana kebakaran di

masa-masa yang akan datang.

H a l a m a n | 78


Persentase Korban Bencana yang menerima bantuan selama masa tanggap darurat,

Rumusan Realisasi dan capaian % Realisasi korban bencana yang menerima bantuan selama masa tanggap darurat

=

Jumlah korban bencana yang terbantu X 100% Jumlah korban bencana kebarakan secara keseluruhan

= 20.875 Jiwa X 100% 20.875 Jiwa

= 100 % Dan

% Capaian korban bencana yang menerima bantuan selama masa tanggap darurat

=


= 100 % X 100% 80 %

= 125 %

Tahun 2015 jumlah korban bencana sebanyak

20.875 jiwa yang terdiri dari korban bencana banjir/tanah

longsor, angin topan/kencang dan kebakaran dan dapat

terbantu masa tanggap daruratnya secara keseluruhan.

Berdasarkan hitungan rumusan realisasi dan capaian

diatas maka didapat angka realisasi sebesar 100% dan

capaian sebesar 125%.

Hal ini tentunya dapat dicapai dengan

terintegrasinya seluruh instansi penanggulangan bencana

daerah Kabupaten Aceh Barat Daya seperti Badan

Penanggulangan Bencana Kabupaten, Dinas Sosial Tenaga

Kerja dan Transmigrasi, TNI, POLRI, SAR, PMI, RAPI,

TAGANA serta tenaga Swadaya /sukarelawan /instansi

penanggulangan bencana lainnya yang tentunya didukung

oleh sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang

tersedia pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya,

penyelenggaraan penanggulangan bencana tersebut dapat

diselenggarakan serta tetap menjadi perhatian penuh oleh

pemerintah dan masyarakat terutama pada masa tanggap

H a l a m a n | 79


darurat. Dengan menganut azas “setiap warga negara wajib

mendapatkan perlindungan akibat bencana dari

pemerintah” maka Pemerintah daerah beserta masyarakat

serta instansi/organisasi lainnya segera memberikan

bantuan masa panik berupa sandang, pangan sebagai

kebutuhan dasar pada korban bencana serta tindakan-

tindakan darurat lainnya yang dianggap perlu segera

dilakukan seperti perbaikan sarana dan prasarana umum

vital lainnya guna untuk normalnya kembali kehidupan

masyarakat pasca bencana. Guna untuk lebih optimalnya

kembali penyelenggaraan penanggulangan bencana di

daerah, kedepan perlu dilakukan peningkatan ketersediaan

sumberdaya baik personil maupun sarana dan prasarana

pendukung lainnya dalam penanggulangan bencana, selain

itu paradigma lama penanggulangan bencana yakni

penanganan darurat bencana dewasa ini telah dialihkan

dan lebih dititik beratkan pada pemantapan kesiapsiagaan

dan pencegahan masyarakat dalam menghadapi bencana

merupakan prioritas untuk dapat lebih ditingkatkan

dimasa-masa yang akan datang.

Sasaran. 3 Terciptanya pemerintah yang baik (good governance), bersih dan berwibawa (clean government) berdasarkan UUPA mencapai rata-rata capaian kinerja sebesar 93,67 %

Secara keseluruhan sasaran strategis Terciptanya pemerintah yang baik (good governance), bersih dan berwibawa (clean government) berdasarkan UUPA memperoleh skala penilaian SANGAT BAIK Pencapaian Kinerja Sasaran strategis tersebut diperoleh

berdasarkan hasil pengukuran kinerja sebagai berikut :

H a l a m a n | 80



Terciptanya pemerintah yang baik (good governance), bersih dan berwibawa (clean government) berdasarkan UUPA



3 Terciptanya pemerintah yang baik (good governance), bersih dan berwibawa (clean government) berdasarkan UUPA

3.1.


WTP

WDP 71

3.2.


35% 32% 91

3.3. Jumlah Auditor Bersertifikasi

5 5 100

3.4.

Tersedianya Website Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya

Tersedia Ada 100

3.5.

Tersedianya Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) online

Tersedia Ada 100

3.6. Tersedianya buku berita daerah dan lembaran daerah

Tersedia Ada 100

Rata –rata nilai capaian nilai kinerja 93,67

3.2.3. Tingkat Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Terciptanya pemerintah yang baik (good governance), bersih dan berwibawa (clean government) berdasarkan UUPA adalah:

Hasil audit BPK dengan opini terbaik, capaian indikator

ini oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya

memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), ada

7 (tujuh ) pengecualian yang diberikan oleh BPK-RI untuk

ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat

Daya Dalam Laporan BPK-RI Nomor

6.A/LHP/XVIII.BAC/04/2015 tanggal 10 April 2015

sebagai berikut : 1. Kasbon tahun 2003 s.d 2010 yang belum diselesaikan

2. Kas dibendahara pengeluaran

3. Kas dibendahara pengeluaran lainnya

4. Piutang lainnya

5. Persediaan

6. Investasi non permanen

H a l a m a n | 81


7. Aset tetap

Dari tujuh pengeculian dalam opini BPK-RI terhadap

laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat

Daya sebanyak 5 (lima) pengecualian atau 71% sudah

ditindak lanjuti melalui MPTG-R yaitu :

1. Kasbon tahun 2003 s.d 2010

2. Kas di bendahara pengeluaran

3. Piutang Lainnya

4. Investasi non permanen

5. Aset tetap

Sedangkan untuk penyelesaian Kas di bendahara

pengeluaran lainnya dan Persediaan dalam proses

penyelesaian. Dalam penyelesaian kedua hal tersebut

masih terdapat kendala antara lain :

1. Masih rendahnya SDM dalam pengelolaan Keuangan

Daerah

2. Kurangnya minat SKPK dalam menindaklanjuti

rekomendasi hasil pengawasan.

Untuk mengatasi kendala tersebut Pemerintah Kabupaten

Aceh Barat Daya perlu melakukan beberapa hal, yaitu :

1. Peningkatan SDM dalam pengelolaan Keuangan

Daerah.

2. Sosiliasi tentang pentingnya menindaklanjuti setiap

rekomendasi hasil pengawasan

Menurunnya Penyimpangan Terhadap Anggaran,

Rumusan Realisasi dan capaian % Realisasi menurunnya penyimpangan terhadap anggaran

=

(Jumlah Orbik tahun (X)) – (Jumlah Orbik tahun (X-1) ) X 100%

(Jumlah Orbik tahun (X-1) )

= 443 – 653 X 100% 653

= - 32,16 % ( tanda -, berarti terjadi penurunan Dan

H a l a m a n | 82


% Capaian menurunnya penyimpangan terhadap anggaran

=


= 32,16 % X 100% 35 %

= 91 %

Berdasarkan rumusan diatas dapat di artikan

bahwa target pelaksanaan pengawasan terhadap 40 Objek

Pemeriksaan tercapai 100% sesuai dengan PKPT tahun

2015. Pada tahun 2014 ada sebanyak 653 rekomendasi

yang harus ditindaklanjuti sedangkan pada tahun 2015

terdapat 443 rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh

Objek Pemeriksaan sehingga ada penurunan

penyimpangan terhadap anggaran sebanyak 210

penyimpangan atau realisasi 32,16% dan 91% capaian dari

target yang telah ditetapkan.

Jumlah Auditor yang Bersertifikasi,


Realisasi jumlah auditor yang bersertifikasi

= Jumlah auditor yang telah memiliki sertifikasi + Jumlah auditor baru mendapatkan sertifikasi

= 3 Orang + 2 Orang

= 5 Orang Dan

% Capaian jumlah auditor yang bersertifikasi

=

Realisasi X 100% Target

= 5 Orang X 100% 5 Orang

= 100 %

Untuk capaian indikator ini tercapai dengan tingkat

pencapaian 100% dimana dari target sebanyak 5 auditor

bersertifikasi pada tahun 2015 tercapai 100%. Pada tahun

2014 jumlah auditor yang bersertifikasi sebayak 3 orang

H a l a m a n | 83


pada tahun 2015 bertambah 2 orang tenaga auditor yang

lulus sehingga sekarang sudah ada 5 tenaga auditor.

Dengan adanya tenaga auditor yang bersertifikasi sangat

mendukung fungsi pengawasan untuk mencapai

pemerintahan yang bersih. Namun demikaian untuk

memaksimalkan fungsi pengawasan masih memiliki

beberapa kendala antara lain :

1. Sulitnya mendapat kesempatan untuk mengikuti

diklat sertifikasi auditor

2. Biaya yang dibutuhkan sangat besar.

Untuk mengatasi kendala yang terjadi Pemerintah

Kabupaten Aceh Barat Daya perlu melakukan beberapa hal

antara lain :

1. Meminta penambahan kuota untuk mengikuti diklat

sertifikasi ke PUSBIN BPKP

2. Penambahan anggaran untuk Bimtek Auditor.

Tersedianya Website Pemerintah Kabupaten Aceh Barat

Daya, Untuk capaian target indikator kinerja tersebut,

pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya telah

menyediakan 3 (tiga ) buah website yang terdiri dari

website ( www.acehbaratdayakab.go.id ) yang dikelola oleh

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi. dan

Website ( www.humas.acehbaratdayakab.go.id ) dikelola

langsung oleh bagian humas dan protokol setdaKabupaten

Aceh Barat Daya. Sedangkan website (

www.jdih.acehbaratdayakab.go.id ) dikelola oleh bagian

hukum setdaKabupaten Aceh Barat Daya website ini

khusus mempublikasikan Peraturan Bupati dan Qanun

Kabupaten Aceh Barat Daya. Tujuan utama disediakannya

3 (tiga) website tersebut untuk memudahkan penyebaran

informasi dan promosi daerah kepada masyarakat sehingga

memperoleh informasi yang aktual tentang kemajuan

H a l a m a n | 84


pembangunan daerah. Adapun kendala yang dihadapi

dalam penyebaran informasi menggunakan website

dikarenakan fasilitas internet yang kurang memadai dan

kurangnya SDM Pengelola website. Peningkatan sarana

dan prasarana serta adanya pelatihan dan bimbingan

teknis untuk pengelola website sangat diharapkan. Dengan

Target tersedia maka capaiannya indikator ini 100%.

Tersedianya Layanan Pengadaan secara Elektronik

(LPSE) online, Untuk meningkatkan efesiensi,

efektifitas,transparansi dan akuntabilitas pengadaan

barang / jasa yang dilakukan oleh pemerintah maka

dibentuklah LPSE Kabupaten Aceh Barat Daya. LPSE

berfungsi sebagai penghubung antara PPK / panitia

dengan penyedia Barang/Jasa melalui aplikasi e-

procurement. e-procurement merupakan salah satu

pendekatan terbaik dalam mencegah terjadinya korupsi

dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dengan e-

procurement peluang untuk kontak langsung antara

penyedia barang/ jasa dengan panitia pengadaan menjadi

semakin kecil, lebih transparan, lebih hemat waktu dan

biaya serta dalam pelaksanaannya mudah untuk

melakukan pertanggung jawaban keuangan.

Adapun pelaksanaan e-procurement pada LPSE

Kabupaten Aceh Barat Daya dari tahun 2013 sampai saat

ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel III.14 Rekapitulasi Pelaksanaan Sistem Pengadaan secara Elektronik

(SPSE) pada LPSE Kabupaten Aceh Barat Daya

NO TA JUMLAH PEMBERIAN USER ID JUMLAH

PAKET LELANG E-PROC

JUMLAH PAGU LELANG E- PROC PPK

ANGGOTA POKJA

PENYEDIA

1 2 3 4 5 6 7

1 2013 18 10 20 153 90.650.120.000,00

2 2014 31 10 8 259 247.829.400,000,00

3 2015 38 7 20 282 401.433.211,000,00

H a l a m a n | 85


NO TA JUMLAH PEMBERIAN USER ID JUMLAH

PAKET LELANG E-PROC

JUMLAH PAGU LELANG E- PROC PPK

ANGGOTA POKJA

PENYEDIA

1 2 3 4 5 6 7

JUMLAH 87 27 48 694 739.912.731.000,00 Sumber data : Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab. Aceh Barat Daya, Tahun 2015

e-procurement merupakan salah satu hal yang amat

penting dalam setiap implementasi e- goverment pada

hampir seluruh pemerintahan. Namun dalam hal

implementasi e-procurement masih banyak kekurangan

baik dalam hal pengelolaan, SDM, sarana dan prasarana.

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi serta

meningkatkan kualitas pelayanan LPSE diantaranya :

1. Meningkatkan pelayanan kepada seluruh pengguna

LPSE

2. Meningkatakan kualitas LPSE dari tahap basic menjadi

advanced

3. Meningkatkan/mengikuti standarisasi LPSE menuju

ISO Standar

4. Mengembangkan infrasruktur LPSE

5. Menjalankan/membuat SOP LPSE yang memadai

6. Meningkatkan SDM pengelola LPSE secara kompeten,

handal dan profesional.

Keberhasilan suatu daerah dalam menerapkan e-

procurement dalam sistem pengadaan barang dan jasa

sangat didorong oleh komitmen dan konsistensi yang tinggi

dari pimpinan daerah dalam menerapkan program program

inovatif dan dukungan sumber daya manusia yang

berkualitas dipayungi dasar hukum yang kuat serta

ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Target

indikator tersedia dapat terpenuhi dengan capaian 100%.

Tersedianya Buku Berita Daerah dan Lembaran Daerah,

Berita daerah merupakan kumpulan peraturan Bupati

H a l a m a n | 86


sedangkan lembaran daerah kumpulan dari qanun yang

telah disahkan. Untuk memudahkan para SKPK yang ada

di Kabupaten Aceh Barat Daya dalam mematuhi peraturan

daerah, maka Bagian Hukum setdaKabupaten Aceh Barat

Daya membukukan semua Peraturan Bupati dan Qanun

Kabupaten Aceh Barat Daya dan membagikan kepada

semua SKPK. Adapun untuk tahun 2015 buku berita

daerah telah di cetak sebanyak 24 (dua puluh empat) buku

sedangkan untuk lembaran daerah telah dicetak sebanyak

840 ( delapan ratus empat puluh) buku yang merupakan

kumpulan dari 14 (empat belas ) qanun yang telah

ditetapkan. Dengan adanya buku berita daerah dan

lembaran daerah target tersedianya buku berita daerah

dan lembaran daerah dapat terealisasi dengan capaian

100%. Manfaat buku berita daerah ini mengenal dan

mentaati peraturan yang ada sesuai dengan apa yang

diamanatkan oleh berita daerah dan lembaran daerah

tersebut dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Sasaran. 4 Terciptanya sosial budaya masyarakat berdasarkan Syariat Islam mencapai rata-rata capaian kinerja sebesar 97,5 %

Secara keseluruhan sasaran strategis Terciptanya sosial budaya masyarakat berdasarkan Syariat Islam memiliki skala

penilaian SANGAT BAIK. Pencapaian Kinerja Sasaran strategis

tersebut diperoleh berdasarkan hasil pengukuran kinerja sebagai

berikut :


Terciptanya sosial budaya masyarakat berdasarkan Syariat Islam No SASARAN STRATEGIS

KABUPATEN INDIKATOR KINERJA TARGET KABUPATEN REALISASI CAPAIAN

(%) 4 Terciptanya sosial

budaya masyarakat berdasarkan Syariat Islam

4.1. Cakupan Penegakan Syariat Islam secara Kaffa (%)

50% 84% 168

4.2.

Cakupan TPA Aktif (%) 95% 100% 102

H a l a m a n | 87




4.3. Cakupan Pemberdayaan Dayah dan Pasantren (%)

100% 96,22% 96,22

4.4. Cakupan Peningkatan ZIS (%)

55% 60,02% 120

Rata-rata nilai capaian kinerja 97,5

3.2.4. Tingkat Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Terciptanya sosial budaya masyarakat berdasarkan Syariat Islam adalah :

Cakupan Penegakan Syariat Islam secara Kaffah (%), Rumusan Realisasi dan capaian

% Realisasi cakupan penegakan syariat islam secara kaffa

=

(Jumlah pelanggaran tahun(X)) – (Jumlah pelanggaran tahun (X-1) ) X 100%

(Jumlah pelanggaran tahun (X-1) )

= 31 – 204 X 100% 204

= - 84,80% ( tanda -, berarti terjadi penurunan Dan

% Capaian cakupan penegakan syariat islam secara kaffah

=


= 84,80% X 100% 80%

= 106 %

Penegakan Syariat Islam Secara Kaffah di Kabupaten Aceh

Barat Daya tahun 2015 telah menampakkan hasil yang

bagus dengan menurunnya tingkat pelanggaran Qanun

Syariat Islam di Kabupaten Aceh Barat Daya. Adapun

jumlah pelanggaran Qanun Syariat Islam yang tertangani

Tahun 2014 – 2015 dapat di lihat dari Tabel di bawah ini :

H a l a m a n | 88


Tabel III.16 Jenis dan Jumlah Pelanggaran di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2014 – 2015

No Jenis Pelanggaran Syariat

2014 2015 Jumlah

Pelanggaran Syariat

Jumlah Pelanggaran

tertangani

Jumlah Pelanggaran

Syariat

Jumlah Pelanggaran

tertangani

1.

Pelanggaran Qanun Syariat Islam No.11 Tahun 2002 tentang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam

191 191 22 22

2.

Pelanggaran Qanun Syariat Islam No.14 Tahun 2002 tentang Khalwat

13 13 9 9

Jumlah 204 204 31 31 Sumber : Dinas Syariat Islam Tahun 2015

Dari tabel diatas dan didasari oleh rumusan realisasi dan

capaian kinerja maka didapat realisasi indikator sebesar

84% dan capaian dari indikator setelah dibagi target

memperoleh hasil 106%.

Cakupan TPA Aktif (%), Rumusan Realisasi dan capaian

% Realisasi cakupan TPA aktif

=

Jumlah TPA Aktif X 100% Jumlah TPA Keseluruhan

= 409 TPA X 100% 409 TPA

= 100 % Dan

% Capaian cakupan TPA aktif

=


= 100 % X 100% 98 %

= 102% Tabel dibawah ini menggambarkan jumlah TPA dan TPA

Aktif di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2015.

H a l a m a n | 89


Tabel III.17 TPA Aktif di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2015

No Kecamatan

Jumlah Desa

Definit/ Desa

Persiapan

Jumlah TPA Aktif

Jumlah TPA Keseluruhan

Jumlah Santri

1. Babahrot 13 59 59 2.495 2. Kuala Batee 21 52 52 2.107 3. Jeumpa 13 36 36 1.335 4. Susoh 28 70 70 2.490 5. Blangpidie 20 49 49 2.317 6. Setia 6 18 18 828 7. Tangan-Tangan 13 45 45 1.809 8. Manggeng 19 49 49 1.683 9. Lembah Sabil 11 31 31 1.254

Total 144 409 409 16.732 Sumber : Badan Pembinaan Pendidikan Dayah, Tahun 2015

Jumlah Taman Pengajian Al-Quran (TPA) Aktif di

Kabupaten Aceh Barat Daya di Tahun 2015 sebanyak 409

TPA dengan Jumlah Desa 144, jumlah desa ini termasuk

desa definitif dan desa persiapan dengan Jumlah Santri

16.732 Orang, berdasarkan rumusan Realisasi dan capaian

diatas didapat nilai realisasi indikator sebesar 100% dan

capaian 102%.

Cakupan Pemberdayaan Dayah dan Pasantren (%), Rumusan Realisasi dan capaian

% Realisasi cakupan pemberdayaan dayah dan pasantren

=

Jumlah dayah dan pasantren yang terbantu X 100%

Jumlah seluruh dayah dan pasantren

= 51 dayah/pasantren X 100% 53 dayah/pasantren

= 96,22 % Dan

% Capaian cakupan pemberdayaan dayah dan pasantren

=


= 96,22 % X 100% 100 %

= 96,22 % Pada tahun 2015 terjadi penambahan 2 (dua) buah

dayah/pasantren yang terdapat di kecamatan setia dan

tangan- tangan sehingga pencapain bantuan untuk dayah

H a l a m a n | 90


oleh badan Pembinaan pendidikan dayah tidak tercapai

sebagaimana yang telah ditargetkan, hal ini dapat terlihat

pada tabel berikut: Tabel III.18

Jumlah Dayah/ Pasantren yang Terbantu di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2015

B

a

n

t

u

a

n

yang diberikan pada tahun 2015 dalam bentuk sarana dan

prasarana khususnya asrama untuk para Santri.

Dayah/Pesantren yang terbantu berjumlah 51 (lima puluh

satu) Dayah/Pesantren dari 53 (lima puluh tiga)

Dayah/Pesantren yang ada di Kabupaten Aceh Barat Daya

atau realisasi dan capaian indikator kinerja 96,22 %

sebagaimana yang ditunjukan oleh rumusan diatas.

Cakupan Peningkatan ZIS (%), Rumusan Realisasi dan capaian

% Realisasi peningkatan ZIS

=

(Jumlah penerimaan ZIS tahun(X)) – (Jumlah penerimaan ZIS tahun (X-1) ) X 100%

(Jumlah penerimaan ZIS tahun (X-1) )

= Rp. 2.920.979.133,44 - Rp.

1.825.298.165,-. X 100% Rp. 1.825.298.165,-.

= 60,02 % Dan

% Capaian peningkatan ZIS

=


No Kecamatan Jumlah dayah/

Pasantren

Jumlah dayah/

Pasantren

Jumlah santri

Pimpinan Dayah/

Guru Pasantren

Jenis Bantuan

1. Babahrot 8 8 1.006 74 Asrama Santri 2. Kuala Batee 10 10 905 84 Asrama Santri 3. Jeumpa 5 5 300 42 Asrama Santri 4. Susoh 2 2 359 34 Asrama Santri 5. Blangpidie 6 6 916 66 Asrama Santri 6. Setia 5 4 159 34 Asrama Santri 7. Tangan-Tangan 7 6 557 53 Asrama Santri 8. Manggeng 7 7 541 58 Asrama Santri 9. Lembah Sabil 3 3 667 44 Asrama Santri

Total 53 51 5.410 489

H a l a m a n | 91


= 60,02% X 100% 55 %

= 109 % Peningkatan ZIS Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2014 –

2015 dapat di lihat dari tabel dibawah ini :

Tabel III.19 Besaran peneriman Zakat, Infaq dan Sadaqah

Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2014 - 2015 No Uraian Jumlah Tahun 2014 Jumlah Tahun 2015 1. Zakat 1.335.392.092 2.448.346.737,14 2. Infaq 489.906.073 472.272.396 3. Sadakah - 360.000

Total 1.825.298.165 2.920.979.133,44 Sumber : Data Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya

Berdasarkan rumusan realisasi dan capaian dapat

dilihat ZIS tahun 2015 meningkat yaitu dengan nilai Rp

2.920.979.133,44,- di bandingkan tahun 2014 sebesar Rp

1.825.298.165,-.. Realisasai Indikator Cakupan Peningkatan

Zakat Infaq Sadaqah (ZIS) di Kabupaten Aceh Barat Daya

Tahun 2015 meningkat sebesar Rp 1.095.680.968,44,-

atau 60.02% dan capaian indikator kinerja sebesar 109%.

Sasaran. 5 Meningkatnya produktivitas perekonomian rakyat mencapai rata-rata capaian kinerja sebesar 89,26 %

Secara keseluruhan sasaran strategis Meningkatnya

produktivitas perekonomian rakyat memiliki skala penilaian TINGGI. Pencapaian Kinerja Sasaran strategis tersebut diperoleh berdasarkan

hasil pengukuran kinerja sebagai berikut :


Meningkatnya produktivitas perekonomian rakyat No SASARAN STRATEGIS

KABUPATEN INDIKATOR KINERJA TARGET KABUPATEN REALISASI CAPAIAN

(%) 5 Meningkatnya

produktivitas perekonomian rakyat

5.1 Cakupan Koperasi Aktif(%)

55 52,91 96,2

5.2. Cakupan Koperasi sehat (%)

15 12,69 84,6

5.3. Cakupan Pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil (%)

25 15,09 60,36

H a l a m a n | 92




5.4. Produktivitas Padi Per Hektare (Ton)

7 7,41 105,86

5.5. Produktivitas Hasil Perikanan (Ton)

21.474 12.922,52 60,17

Rata-rata nilai capaian kinerja

3.2.5. Tingkat Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya produktivitas perekonomian rakyat adalah : Cakupan Koperasi Aktif (%) dan Cakupan Koperasi

Sehat (%), Rumusan Realisasi dan capaian koperasi aktif

% Realisasi cakupan koperasi aktif

=

Jumlah koperasi aktif X 100% Jumlah seluruh koperasi

= 100 koperasi X 100% 189 koperasi

= 52,91% Dan

% Capaian cakupan koperasi aktif

=


= 52,91% X 100% 55%

= 96,22 %

Rumusan Realisasi dan capaian koperasi sehat % Capaian cakupan koperasi sehat

=

Jumlah koperasi sehat X 100% Jumlah seluruh koperasi

= 24 koperasi sehat X 100% 189 koperasi

= 12,70% Dan

% Capaian cakupan koperasi sehat

=


= 12,70% X 100% 15 %

= 84,67% Pada tahun 2015, jumlah keseluruhan koperasi

yang ada di Kabupaten Aceh Barat Daya sebanyak 189

koperasi, dengan komposisi 100 koperasi aktif dan 24

Koperasi Sehat, dari jumlah tersebut koperasi yang telah

H a l a m a n | 93


melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) 18 jenis

koperasi yang tersebar di 9 kecamatan, seperti : KUD,

KPRI, Koperta, KSU, Koperbun, Kopontren, Koperkan,

Koppas, Kopkar, Kopernak, Kopinkra, Kopwan, Kopermas,

Kop.Pensiunan, Kop.Angkutan, KSP, Kop. Pertambangan

dan lain-lain.

Dari uraian diatas, maka jumlah cakupan koperasi

aktif di Kabupaten Aceh Barat Daya sebesar 52,91%

dengan persentase realisasinya 96,22%, sedangkan

capaian untuk koperasi sehat 12,70% dengan persentase

capaian realisasi 84,67%.

Cakupan Pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil (%), Rumusan Realisasi dan capaian % Realisasi pertumbuhan usaha mikro dan kecil

=

(Jumlah UKM (X)) – (Jumlah UKM (X-1) ) X 100% (Jumlah UKM (X-1) )

= 122 UKM – 106 UKM X 100% 106 UKM

= 15,09% Dan

% Capaian peningkatan ZIS

=


= 15,09 % X 100% 25 %

= 60,36 %

Cakupan Pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil yang

tercatat pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan

Koperasi Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2014

sebanyak 106 Usaha Kecil Menengah (UKM), tahun 2015

sebanyak 122 UKM. Bidang usaha yang dijalankan oleh

Usaha Kecil Menengah diantara : Jahit, bengkel, pangkas

dan kuliner.

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa Cakupan

Pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil terjadi penambahan

H a l a m a n | 94


16 UKM, maka realisasi dari Cakupan ini sebesar 15,09%

dengan capaian 60,36%.

Produktivitas Padi Per Hektare, keberhasilan sektor

Pertanian di Aceh Barat Daya dapat dijadikan contoh oleh

Kabupaten lain di Indonesia, sebagaimana yang terlihat

pada tabel dibawah ini.

Tabel III.21 Luas Lahan dan Hasil Panen per Kecamatan

Di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2014 – 2015 No Kecamatan Luas Lahan

(Ha) Hasil Panen per Hektare (Ton)

2014 2015 1. Babahrot 1.085 5,24 6,65 2. Kuala Batee 2.151 6,51 6,82 3. Jeumpa 1.306 6,45 6,88 4. Susoh 1.168 6,73 7,12 5. Blangpidie 836 7,77 8,26 6. Setia 1.148 6,89 7,25 7. Tangan-Tangan 1.700 6,63 8,30 8. Manggeng 1.232 7,82 8,08 9. Lembah Sabil 587 7,11 7,29

Rata –rata per Hektare (Ton) 6,79 7,41

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa keberhasilan

pada sektor ini merupakan suatu prestasi yang harus

dipertahankan dengan terus melakukan upaya-upaya

perbaikan bidang pertanian, diantaranya dengan terus

mempertahankan sistem tanam serentak yang merupakan

faktor penentu keberhasilan peningkatan hasil panen

petani dengan rata-rata produktivitas padi per hektare

mencapai 7,41 Ton/Ha untuk 1(satu) kali musim tanam.

Bila dilihat dari tabel III.20, maka kecamatan

Blangpidie merupakan kecamatan penghasil padi terbesar

dari 9 (Sembilan) kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh

Barat Daya yaitu dengan produktifitas sebanyak 8,26 ton

rata–rata per hektar.

H a l a m a n | 95


Foto III.1 Kegiatan Panen Raya Bupati Aceh Barat Daya beserta

MUSPIDA di Desa Lhong Tarok Kec. Blangpidie

Dari penjelasan di atas maka Kabupaten Aceh Barat

Daya yang merupakan salah satu kabupaten Swasembada

pangan harus dipertahankan karena sektor pertanian

salah satu sumber mata pencaharian terbesar yang

mampu menyerap dan menyediakan lapangan kerja bagi

masyarakat.

Produktivitas Hasil Perikanan, produktivitas hasil

perikanan Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2015 terjadi

peningkatan jika dibandingkan tahun 2014 baik untuk

perikanan air tawar maupun perikanan laut.

H a l a m a n | 96


Tabel III.22 Produktifitas hasil perikanan darat/tawar dan laut

Per kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2014 - 2015

No Kecamatan Produktifitas perikanan

darat/tawar (Ton) Produktifitas perikanan

laut (Ton) 2014 2015 2014 2015

1. Babahrot 39,03 36,07 - 2. Kuala Batee 48,76 50,71 375,48 383,74 3. Jeumpa 20,24 21,05 - - 4. Susoh 35,60 37,03 6.054,30 6.175,39 5. Blangpidie 29,94 31,13 - - 6. Setia 29,15 30,32 513,76 526,61 7. Tangan-Tangan 32,72 34,03 1.082,64 1.107,54 8. Manggeng 42,95 47,06 3.756,24 3.838,88 9. Lembah Sabil 82,81 34,12 551,63 564,32

Total Jumlah 313,50 326,04 12.334,06 12.596,48

Dari tabel diatas menjelaskan bahwa jumlah hasil

produksi perikanan air tawar pada tahun 2014 sebesar

313,50 ton dan capaian tahun 2015 sebesar 326,04 ton

sehingga terjadi peningkatan sebesar 4% atau 12,54 ton,

pada produktivitas perikanan laut tahun 2015 sebesar

12.596,48 ton juga terjadi peningkatan sebesar 2,13 %

atau 262,42 ton dari capaian tahun 2014 sebesar

12.334,06 ton. Kenaikan produktivitas hasil perikanan

budidaya ini dikarenakan adanya dukungan peningkatan

sarana dan prasarana budidaya perikanan. Secara

keselurahan produktifitas hasil perikanan sebesar

12.922,52 Ton.

Sasaran. 6 Meningkatnya pendapatan masyarakat mencapai rata-rata capaian kinerja sebesar 100 %

Secara keseluruhan sasaran strategis Meningkatnya pendapatan

masyarakat memiliki skala penilaian SANGAT BAIK. Pencapaian

Kinerja pada Sasaran ini diperoleh berdasarkan hasil pengukuran

kinerja sebagai berikut :

H a l a m a n | 97


Tabel III.23 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Pendapatan Masyarakat




6.1.

Rasio Nelayan yang Memiliki Sarana Tangkap dan Pengolahan Ikan

4,00 4,00 100

6.3. Cakupan Lahan Pertanian yang dapat teraliri oleh irigasi (%)

100 100 100

Rata-rata nilai capaian kinerja 100

3.2.6. Tingkat Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Pendapatan Masyarakat adalah :

Rasio Nelayan yang Memiliki Sarana Tangkap dan Pengolahan Ikan, Indikator keberhasilannya adalah

bertambahnya sarana tangkap ikan. Pada tahun 2014

rasio perbandingan antara jumlah sarana tangkap ikan < 7

GT dengan jumlah nelayan adalah 3.944 : 747 sebesar 0,18

atau sekitar 1 : 6 sedangkan pada tahun 2015 tidak

mengalami perubahan yang siginifikan yaitu 3.956 : 766

sebesar 0,194 atau sekitar 1 : 5. Rasio perbandingan

antara jumlah sarana tangkap ikan > 7 GT dengan jumlah

petani pada tahun 2014 adalah 3944 : 55 sebesar 0,014

atau sekitar 1 : 71 , sedangkan capaian pada tahun 2015

mengalami peningkatan pada alat tangkap sehingga jumlah

perbandingan 3956 : 58 sebesar 0,015 atau sekitar 1 : 68 .

Dengan semakin moderen adanya alat tangkap yang

dimiliki, maka para nelayan pun semakin leluasa mencari

dan meningkatkan hasil tangkapannya, sehingga dapat

menambah/meningkatkan pendapatannya. Dapat diambil

kesimpulan bahwa rata-rata pada tahun 2015 rasio

nelayan terhadap sarana tangkap 3956 : 824 sebesar 4,00

atau 1 : 4, dengan pengertian 1 (satu) alat tangkap untuk 4

(empat) nelayan.

H a l a m a n | 98


Cakupan Lahan Pertanian yang dapat teraliri oleh irigasi (%), capaian indikator kinerja ini tercapai

sepenuhnya atau 100%, dari luas lahan pertanian 11.178

Ha seluruhnya dapat teraliri oleh aliran irigasi yang ada di

daerah Kabupaten Aceh Barat Daya pada tahun 2015.

Sasaran. 7 Meningkatnya kualitas dan keahlian SDM aparatur pemerintah dan masyarakat (Mahasiswa)mencapai rata-rata capaian kinerja sebesar 22,29 %

Secara keseluruhan Meningkatnya kualitas dan keahlian SDM

Aparatur pemerintah dan masyarakat (Mahasiswa) SANGAT RENDAH, Pencapaian Kinerja Sasaran strategis tersebut diperoleh berdasarkan

hasil pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel III.24

Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas dan keahlian SDM Aparatur pemerintah dan

Masyarakat (Mahasiswa)



7 Meningkatnya kualitas dan keahlian SDM Aparatur pemerintah dan masyarakat)

7 .1.

Cakupan Dana APBK untuk peningkatan/profesionalisme PNS (%)

0,20 0,05 22,29


3.2.7. Tingkat Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Meningkatnya kualitas dan keahlian SDM Aparatur pemerintah dan masyarakat adalah :

Cakupan Dana APBK untuk peningkatan/ profesionalisme PNS (%)

Rumusan Realisasi dan capaian % Realisasi cakupan dana APBK

= Jumlah Dana Peningkatan SDM

Aparatur X 100% Jumlah Dana APBK

= Rp. 486.136.000,- X 100% Rp. 1.038.642.540.647,-

= 0,05%

H a l a m a n | 99


Dan

% Capaian cakupan dana APBK

= % Realisasi X 100% % Target

= 0,05 % X 100% 0,20 %

= 22,29 %

Dari kedua rumusan diatas dapat disimpulkan

bahwa masih minimnya alokasi dana untuk peningkatan

profesionalisme aparatur Kabupaten Aceh Barat Daya pada

tahun 2015 hanya 0,05% dari jumlah keseluruhan alokasi

belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten,

sedangkan persentase cakupan dana sebesar 22,29 %.

Adapun alokasi anggaran tersebut untuk peningkatan

profesionalisme aparatur meliputi bantuan yang diberikan

kepada PNS yang sedang mengikuti tugas belajar, praja

IPDN dan PNS yang mengikuti diklat kepemimpinan.

Rincian Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengikuti

peningkatan profesionalisme aparatur dalam tahun 2015

yaitu : PNS tugas belajar sebanyak 16 orang, bantuan praja

IPDN sebanyak 8 orang dan PNS yang mengikuti diklat

kepemimpinan sebanyak 3 orang. Sedangkan pada tahun

2014 PNS tugas belajar sebanyak 35 orang, bantuan praja

IPDN sebanyak 10 orang dan PNS yang mengikuti diklat

kepemimpinan sebanyak 4 orang.

Sasaran. 8 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan capaian kinerja sebesar 84,01 %

Secara keseluruhan Meningkatkan kualitas penyelenggaraan

pendidikan TINGGI, Pencapaian Kinerja Sasaran strategis tersebut

diperoleh berdasarkan hasil pengukuran kinerja sebagai berikut :

H a l a m a n | 100



Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan



8 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan

8.1. % Angka Melek Huruf

100 96,51 96,51

8.2. % Angka Kelulusan 100 100 100 8.3. Rasio guru yang

memenuhi kualifikasi S1/D-IV

100 53,95 53,95

8.4. APK SD/MI/ PAKET A 100 89,28 89,28 8.5. APK SMP / MTS /

PAKET B 100 92,55 92,55

8.6. APK SMA / SMK /MA /PAKET C

100 54,54 54,54

8.7. APM SD/MI /PAKET A 80 89,22 111,53 8.8. APM SMP/ MTS/

PAKET B 80 92,55 115,68

8.9. APM SMA/ SMK/ MA/PAKET C

80 66,29 82,86

8.10. Rata-rata Nilai UNAS SD/MI

80 56,41 70,51

8.11. Rata-rata Nilai UNAS SMP/MT

80 56,25 70,31

8.12. Rata-rata Nilai UNAS SMA/ SMK/ MA

80 56,30 70,40


3.2.8. Tingkat Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan adalah :

Persentase Angka Melek Huruf, Realisasi angka melek

huruf Kabupaten Aceh Barat Daya pada tahun 2015

sebesar 96.51% dari 100% yang ditargetkan. angka ini

mengalami peningkatan sebesar 0.06% jika dibandingkan

dengan tahun 2014 sebesar 96.45%.

Persentase Angka kelulusan, Angka kelulusan tahun

2015 mencapai 100% sesuai target capaian bila

dibandingkan dengan angka kelulusan 2014 sebesar

93,52%

Rasio guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV pada

tahun 2015 sebesar 53.95%. Hal ini belum sesuai dengan

target yang ditetapkan yaitu sebesar 100% karena masih

H a l a m a n | 101


kurangnya guru berkualifikasi S1/D-IV di Kabupaten Aceh

Barat Daya. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini

telah dilakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi

Negeri.

APK SD/MI pada tahun 2015 sebesar 89,28%. Pada tahun

2014 sebesar 94.32%. jika dilihat dari capaian tahun 2014

mengalami penurunan, Hal ini disebabkan oleh perubahan

regulasi tentang usia sekolah anak.

APK SMP/MTsN pada tahun 2015 sebesar 92,55%. Pada

tahun 2014 sebesar 99,51%. jika dilihat dari capaian tahun

2014 mengalami penurunan, Hal ini disebabkan oleh

perubahan regulasi tentang usia sekolah anak.

APK SMA/MA pada tahun 2015 sebesar 54,54%,

sedangkan pada tahun 2014 sebesar 94,64%. Hal ini

menunjukan terjadinya penurunan sebesar 40,10% karena

banyaknya lulusan SMP yang melanjutkan ke sekolah SMA

luar daerah. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi

masalah ini adalah dengan cara peningkatan akreditasi

sekolah.

APM SD/MI/PAKET A Rumusan Realisasi dan capaian

% Realisasi APM SD/MI/Paket A

=

Jumlah siswa usia 7 – 12 Tahun

dijenjang SD/MI/Paket A X 100% Jumlah penduduk kelompok usia 7- 12

Tahun

= 15.667 siswa X 100% 17.559 jiwa

= 89,22% Dan

% Capaian APM SD/MI/Paket A

=


= 89,22% X 100%

H a l a m a n | 102


80 %

= 111,53% Berdasarkan rumusan diatas pada tahun 2015 dapat

diperoleh hasil nilai Angka Partisipasi Murni (APM) pada

Kabupaten Aceh Barat Daya untuk jumlah siswa 15.667

orang (angka perkiraan) dari 17.559 jiwa penduduk yang

umur 7 – 12 tahun ((angka perkiraan) adalah 89,22%

dengan nilai capaian 111,53%.

APM SMP/MTs/PAKET B Rumusan Realisasi dan capaian

% Realisasi APM SMP/MTs/Paket.B

=

Jumlah siswa usia 13 – 15 Tahun

dijenjang smp/MTs/Paket B X 100% Jumlah penduduk kelompok usia 13-

15 Tahun

= 8.189 siswa X 100% 8.848 jiwa

= 92,55% Dan

% Capaian APM SMP/MTs/Paket.B

=


= 92,55% X 100% 80 %

= 115,68%

Berdasarkan rumusan diatas pada tahun 2015 dapat

diperoleh hasil nilai APM pada Kabupaten Aceh Barat Daya

untuk jumlah siswa 8.189 orang (angka perkiraan) dari

8.848 jiwa penduduk yang umur 13 – 15 tahun ((angka

perkiraan) adalah 89,22% dengan nilai capaian 111,53%.

APM SMA/MA/SMK/PAKET C Rumusan Realisasi dan capaian

% Realisasi APM SMA/MA/SMK/Paket.C

=

Jumlah siswa usia 16 – 18 Tahun dijenjang SMA/MA/SMK/Paket.C X 100%

Jumlah penduduk kelompok usia 16 – 18 Tahun

= 5.633 siswa X 100% 8.497 jiwa

= 66,29 %

H a l a m a n | 103


Dan

% Capaian APM SMA/MA/SMK/Paket.C

=


= 66,29 % X 100% 80 %

= 82,86%

Berdasarkan rumusan diatas pada tahun 2015 dapat

diperoleh hasil nilai APM pada Kabupaten Aceh Barat Daya

untuk jumlah siswa 8.189 orang (angka perkiraan) dari

8.848 jiwa penduduk yang umur 13 – 15 tahun ((angka

perkiraan) adalah 89,22% dengan nilai capaian 111,53%.

Rata-rata nilai UN SD/MI pada tahun 2015 sebesar 56,41.

Angka ini tidak sesuai dengan target yang ditetapkan

kabupaten sebesar 80,00. Upaya yang dilakukan untuk

meningkatkan angka ini adalah dengan melaksanakan

kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG) yang bekerjasama

dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, atas

rekomendasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Rata-rata nilai UN SMP/MTs pada tahun 2015 sebesar

56,25. Angka ini tidak sesuai dengan target yang

ditetapkan kabupaten sebesar 80,00. Upaya yang

dilakukan untuk meningkatkan angka ini adalah dengan

melaksanakan kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran

(MGMP) yang bekerjasama dengan Dinas Pendidikan

Kabupaten Sukabumi, atas rekomendasi Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan.

Rata-rata nilai UN SMA/SMK/MA pada tahun 2015

sebesar 56,30. Angka ini tidak sesuai dengan target yang

ditetapkan kabupaten sebesar 80,00. Upaya yang

dilakukan untuk meningkatkan angka ini adalah dengan

H a l a m a n | 104


melaksanakan kegiatan Pelatihan Guru Mata Pelajaran

dengan narasumber langsung dari Universitas Indonesia.

Sasaran. 9 Meningkatkan kualitas pelayanan dan derajat kesehatan masyarakat capaian kinerja sebesar 77,76 %

Secara keseluruhan Meningkatkan kualitas pelayanan dan

derajat kesehatan masyarakat SEDANG Pencapaian Kinerja Sasaran

strategis tersebut diperoleh berdasarkan hasil pengukuran kinerja

sebagai berikut :

Tabel III.26

Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan kualitas pelayanan dan derajat kesehatan masyarakat




9.1. Angka Kematian Bayi

23/1.000 Kelahiran

hidup

15/1.000 kelahiran

hidup

-53,95

9.2. Rasio Posyandu per satuan Balita

3,55/100 balita 2/100 balita

56,34

9.3.


100 71,7 71,7

9.4. Cakupan Puskesmas yang menyelenggarakan rawat inap.

25 23,07 92,28

9.5. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan

100 100 100

9.6. Cakupan kunjungan ibu hamil K4

91 92,3 101,42

9.7. Cakupan kompilasi kebidanan yang ditangani

100 100 100

9.8. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

90 89 99,89

9.9. Cakupan pelayanan nifas

90 89,95 99,94

9.10. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani

100 100 100

H a l a m a n | 105




9.11. Cakupan pelayanan anak balita

92 80,44 87,43

9.12 Cakupan penjaringan kesehatan Siswa SD setingkat

70 42,3 70,5

9.13. Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam

100 - -

9.14. Cakupan Desa Siaga Aktif

96 Desa 46 Desa 47,91


3.2.9. Tingkat Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan kualitas pelayanan dan derajat kesehatan masyarakat adalah :

Angka Kematian Bayi Angka kematian bayi secara rasio nasional dan daerah

adalah 23/1.000 kelahiran hidup, artinya dalam 1.000

kelahiran hidup hanya 23 orang kematian bayi yang terjadi

dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Pemerintah Kabupaten

Aceh Barat Daya telah berusaha semaksimal mungkin

untuk menurunkan tingkat kematian bayi hingga

mencapai angka 15/1.000 kelahiran hidup, maka dapat

disimpulkan bahwa angka kematian bayi masih tergolong

rendah.

Sehubungan dengan hal di atas, maka Dinas

Kesehatan beserta jajarannya telah berupaya untuk

menurunkan lagi jumlah kematian bayi tersebut, sehingga

pada tahun 2015 terdapat 2.695 kelahiran hidup dengan

rincian 1.326 laki-laki dan 1.369 perempuan.

Rasio Posyandu per satuan Balita

Kabupaten Aceh Barat Daya terdapat 213 Pos Pelayanan

Terpadu (Posyandu), jumlah tersebut masih dibawah target

H a l a m a n | 106


nasional yaitu sebesar 3,55 pos/100 balita, yang berarti

untuk 100 orang balita dilayani oleh 3 unit Posyandu.

sehingga di Kabupaten Aceh Barat Daya dari 100 balita

yang ada diwilayah tertentu hanya dilayani oleh 1 (satu)

Unit Posyandu.

Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization,

Rumusan Realisasi dan capaian % Realisasi cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization

=

Jumlah Desa /Keseluruhan UCI X 100% Jumlah seluruh Desa/Kelurahan

= 109 Desa UCI X 100% 132 desa Definiif + 20 Desa Persiapan

= 71,7 % Dan

% Capaian cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization

=


= 71,7 % X 100% 100 %

= 71,7 % Universal Child Immunization (UCI) adalah

tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada bayi (0-

11 bulan), ibu hamil, wanita usia subur dan anak sekolah

tingkat dasar. Imunisasi dasar lengkap pada bayi meliputi:

1 dosis BCG, 3 dosis DPT, 4 dosis polio, 4 dosis hepatitis B,

1 dosis campak. Pada ibu hamil dan wanita usia subur

meliputi 2 dosis TT.Untuk anak sekolah tingkat dasar

rneliputi 1 dosis DT, I dosis campak dan 2 dosis TT. Untuk

Kabupaten Aceh Barat Daya, dari 152 jumlah desa (desa

definitf + desa persiapan) dengan angka kelahiran bayi

2.695 jiwa, hanya terdapat 109 desa denga jumlah bayi

yang diimunisasi 2.132 Jiwa UCI (71,7%).

Cakupan puskesmas yang menyelenggarakan rawat inap, Rumusan Realisasi dan capaian

% Realisasi cakupan puskesmas yang menyelenggarakan rawat inap

=

Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan rawat inap X 100%

Jumlah seluruh puskesmas

H a l a m a n | 107


= 3 puskesmas X 100% 13 puskesemas

= 23,07 % Dan

% Capaian cakupan puskesmas yang menyelenggarakan rawat inap

=


= 23,07 % X 100% 25 %

= 92,28 % Dari 9 (sembilan) kecamatan yang ada dalam Kabupaten

Aceh Barat Daya terdapat 13 Puskesmas sebagaimana

terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel III.27 Jumlah Puskesmas di Kabupaten Aceh Barat Daya

No KECAMATAN Jumlah Puskesmas

Puskesmas yang menyelenggarakan

rawat inap

1 Babahrot 2

2 Kuala Batee 2 1

3 Jeumpa 1

4 Susoh 2

5 Blangpidie 1 1

6 Setia 1

7 Tangan – Tangan 1

8 Manggeng 1 1

9 Lembah Sabil 1

Total 13 3

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa hanya 3

puskesmas yang menyelenggarakan rawat inap, hal ini

dikarenakan masih banyaknya puskesmas yang tidak

memenuhi persyaratan. Dalam hal ini Puskesmas baru

dapat menyelenggarakan rawat inap jika :

- Puskesmas terletak lebih kurang 20 KM dari rumah

sakit;

- Puskesmas mudah dicapai dgn kenderaan;

- Jumlah kunjungan Puskesmas minimal 100 orang per

hari;

H a l a m a n | 108


- Penduduk wilayah kerja Puskesmas dan penduduk

wilayah 3 Puskesmas di sekitarnya minimal 20.000 jiwa

per Puskesmas;

- SDM Yang memadai (Dokter, Bidan, Perawat, dll), bagi

dokter yang telah memahami obstetric ginekologi,

pediatri dan interne, bagi perawat minimal mengetahui

tentang perawatan bedah, kebidanan dan penyakit

dalam;

- Sarana dan Prasarana yang memadai ( ruang operasi,

persalinan, kamar jaga perawat);

- Standar peralatan medis ( Peralatan operasi, obstetric

patologis, alat resusitasi, dll)

Berdasarkan rumusan realisasi dan capaian maka

dapat diketahui besaran nilai realisasi untuk indikator ini

adalah 23,07% dan capaian 92,28%.

Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan,

Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan di Kabupaten Aceh Barat Daya tercatat sebanyak 5 (lima)

kasus gizi buruk yang terjadi di Kabupaten Aceh Barat

Daya pada tahun 2015, dari 5 (lima) orang tersebut

diantaranya 2 (dua) orang berjenis kelamin laki-laki dan 3

(tiga) lainnya adalah perempuan. Seluruh kasus gizi buruk

yang terjadi sudah ditangani. Penanganan yang dilakukan

yaitu mulai dari pemberian PMT sampai dengan rujukan

pada kasus–kasus yang tidak bisa ditangani oleh FKTP

(Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama). Rumus yang

digunakan untuk mendapatkan persentase ini adalah

dengan cara membagikan jumlah kasus yang ditangani

dengan kasus yang ditemukan pada tahun yang sama dan

dikalikan 100%.

H a l a m a n | 109


Cakupan kunjungan ibu hamil K4 Rumusan Realisasi dan capaian

% Realisasi cakupan kunjungan ibu hamil K4

=

Jumlah kunjungan bumil K4 X 100% Jumlah sasaran bumil 1tahun

= 3.160 bumil X 100% 3.241 bumil

= 92,3 % Dan

% Capaian cakupan kunjungan ibu hamil K4

=


= 92,3 % X 100% 91 %

= 101,42%

Cakupyang dan kunjungan Ibu Hamil (Bumil) K4

sebesar 92,3 % atau 3.160 orang Bumil dari total jumlah

ibu hamil sebanyak 3.241 orang, angka ini termasuk tinggi

bila dibandingkan dari tahun sebelumnya yang hanya 79 %

dari 3.323 orang Bumil. Dengan demikian telah terjadinya

kenaikan persentase pada capaian ini, karena kinerja

bidan desa, bidan koordinator serta pengelola Kesehatan

Ibu dan Anak (KIA) Dinas Kesehatan yang selalu aktif

menjaring para ibu hamil untuk memeriksakan kehamilan

dari sejak K1 sampai dengan K4.

Cakupan kompilasi kebidanan yang ditangani

Cakupan komplikasi yang ditangani, seluruh kasus

komplikasi kebidanan yang terjadi semuanya ditangani

oleh tenaga kesehatan di desa dan di puskesmas. Untuk

tahun 2015, cakupan komplikasi yang ditangani adalah

sebesar 57% atau 370 kasus dari jumlah perkiraan 648

Komplikasi kebidanan. Persentase ini didapatkan dengan

cara membagikan jumlah perkiraan komplikasi kebidanan

dengan jumlah ibu hamil dalam kurun waktu tertentu

dikalikan 100%. Perkiraan komplikasi kebidanan ini

didapatkan sesuai JUKNIS yang ada, yaitu sebesar 20%

H a l a m a n | 110


dari total jumlah ibu hamil dalam waktu waktu tertentu.

Persentase ini tidak dapat menggambarkan keadaan yang

sebenarnya, karena factor pembaginya adalah jumlah

perkiraan komplikasi,sedangkan untuk seluruh kasus yang

terjadi, para petugas dilapangan telah melakukan

penanganan untuk semua kasus yang terjadi pada tahun

2015.

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan

yang memiliki kompetensi kebidanan. Rumusan Realisasi dan capaian

% Realisasi cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

=

Jumlntah ibu bersalin yang ditolong

oleh tenaga kesehatan di satu wil.kerja dalam pada kurun waktu tertentu X 100%

Jumlah seluruh sasaran disatu wilayah dalam kurun waktu yang sama

= 2.749 bumil X 100% 3.095 bumil

= 89% Dan

% Capaian cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

=


= 89 % X 100% 90 %

= 99,89 %

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga

kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, yaitu

sebesar 89%. Persentase ini didapat dari hasil pembagian

jumlah persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan

(2.749 bulin) dibagi dengan jumlah ibu bersalin ditahun

yang sama (3.095 bulin), dikalikan 100%. Rendahnya

cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan ini

disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya adalah karena

sebagian ibu hamil tidak melahirkan ditempat/desa yang

di tempati, akan tetapi pulang ke tempat orangtua nya,

H a l a m a n | 111


sehingga tidak tercatat dalam laporan di desa yang

ditempati. Kemudian juga, hal lainnya adalah karena

sebagian dari ibu bersalin ini masih mempercayai

persalinan pada dukun kampung, hingga akhirnya mereka

lebih memilih bersalin pada dukun kampung tersebut.

Cakupan Pelayaan Nifas


% Realisasi cakupan pelayanan nifas

=

Jumlntah ibu nifas yang telah

memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar disatu wilayah pada

kurun waktu tertentu X 100%

Jumlah seluruh ibu nifas disatu wilayah dalam kurun waktu tertentu

= 2.781 bumil X 100% 3.095 bumil

= 89,85% Dan

% Capaian cakupan pelayanan nifas

=


= 89,85 % X 100% 90 %

= 99,94 %

Untuk tahun 2015, dari 3095 orang bulin/bufas,

hanya 2,781 orang yang mendapatkan pelayanan

kesehatan nifas. Pada dasarnya semua ibu bersalin pasti

menjalani masa nifas, namun para ibu bersalin masih

mempercayakan perawatan masa nifas nya pada dukun

kampong ataupun masiih dilakukan secara tradisional. Hal

yang ditakutkan disini adalah apabila ada infeksi pasca

bersalin terjadi, maka akan berakibat fatal apabila tidak

dilakukan penanganan secara baik. Oleh karena itu, cara

yang dilakukan adalah dengan meningkatkan sosialisasi

akan pentingnya perawatan masa nifas, sehingga para ibu

tergerak dan mau memeriksakan kesehatan nya pada

tenaga kesehatan.

Anggaran Realisasi ( Bertambah/Berkurang) Capaian (%)Dinas Pendidikan 248.512.603.716,00 220.312.322.539,00 -28.200.281.177,00 88,65Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah (MPD)

695.065.000,00 625.547.883,00 -69.517.117,00 90,00

Badan Pembinaan Pendidikan Dayah 9.975.084.030,00 9.620.700.926,00 -354.383.104,00 96,45Dinas Kesehatan 28.574.090.950,00 25.605.794.556,00 -2.968.296.394,00 89,61Rumah Sakit Umum Teungku Peukan 64.460.997.071,00 53.979.355.114,00 -10.481.641.957,00 83,74Dinas Pekerjaan Umum 220.847.921.460,00 150.477.318.811,00 -70.370.602.649,00 68,14Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten 28.182.298.000,00 8.728.404.988,00 -19.453.893.012,00 30,97

4 Perumahaan Dinas Pekerjaan Umum 14.380.000.000,00 14.221.309.116,00 -158.690.884,00 98,905 Perencanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 4.614.525.000,00 3.917.598.884,00 -696.926.116,00 84,90

6 Perhubungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

5.473.202.000,00 4.264.102.892,00 -1.209.099.108,00 77,91

7 Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan

4.752.995.975,00 4.335.368.131,00 -417.627.844,00 91,21

8 Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1.592.696.000,00 1.209.096.239,00 -383.599.761,00 75,929 Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan AnakBadan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan

1.525.000.000,00 1.429.590.168,00 -95.409.832,00 93,74

10 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera


1.561.867.750,00 1.540.463.000,00 -21.404.750,00 98,63

11 Sosial Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

2.456.729.380,00 2.328.545.930,00 -128.183.450,00 94,78

12 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

1.775.400.000,00 1.757.360.000,00 -18.040.000,00 98,98

13 Kebudayaan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

590.596.500,00 539.936.400,00 -50.660.100,00 91,42

14 Pemuda dan Olah Raga Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

2.495.000.000,00 2.245.294.800,00 -249.705.200,00 89,99

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 948.536.000,00 767.242.064,00 -181.293.936,00 80,89

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah

5.336.938.000,00 4.870.701.626,00 -466.236.374,00 91,26

BELANJAN LANGSUNG URUSAN WAJIB SKPK

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Pendidikan

Kesehatan

Pekerjaan Umum 3

15

Tabel III.42RINCAIN REALISASI DAN CAPAIAN BELANJA LANGSUNG URUSAN WAJIB TAHUN 2015

No

1

2

Anggaran Realisasi ( Bertambah/Berkurang) Capaian (%)BELANJAN LANGSUNG URUSAN WAJIB SKPK No

Dinas Pekerjaan Umum 100.000.000,00 99.500.000,00 -500.000,00 99,50

Sekretariat Daerah 32.902.315.400,00 26.873.102.733,00 -6.029.212.667,00 81,68Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten

9.305.968.000,00 8.966.725.543,00 -339.242.457,00 96,35

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Kabupaten

5.487.840.580,00 4.491.724.853,00 -996.115.727,00 81,85

Dinas Pendapatan 2.097.164.000,00 1.790.760.985,00 -306.403.015,00 85,39Inspektorat 2.489.120.700,00 2.047.076.599,00 -442.044.101,00 82,24Sekretariat Kecamatan Lembah Sabil 448.919.100,00 409.092.688,00 -39.826.412,00 91,13Sekretariat Kecamatan Manggeng 542.469.000,00 522.069.450,00 -20.399.550,00 96,24Sekretariat Kecamatan Tangan-tangan 458.237.500,00 421.217.950,00 -37.019.550,00 91,92Sekretariat Kecamatan Setia 608.995.000,00 590.060.731,00 -18.934.269,00 96,89Sekretariat Kecamatan Blangpidie 416.594.000,00 414.754.200,00 -1.839.800,00 99,56Sekretariat Kecamatan Jeumpa 438.613.818,00 427.109.857,00 -11.503.961,00 97,38Sekretariat Kecamatan Susoh 358.634.500,00 334.591.000,00 -24.043.500,00 93,30Sekretariat Kecamatan Kuala Batee 572.276.000,00 537.936.958,00 -34.339.042,00 94,00Sekretariat Kecamatan Babahrot 497.289.090,00 452.709.750,00 -44.579.340,00 91,04Dinas Syariat Islam 5.836.982.500,00 5.647.799.169,00 -189.183.331,00 96,76Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu 584.800.000,00 540.300.361,00 -44.499.639,00 92,39Sekretariat Majelis Adat Aceh (MAA) 533.192.000,00 446.547.925,00 -86.644.075,00 83,75Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)

954.036.000,00 873.276.031,00 -80.759.969,00 91,53

Sekretariat Baitul Mal 4.727.359.760,00 3.596.998.833,00 -1.130.360.927,00 76,09Sekretariat KORPRI 339.480.000,00 244.263.782,00 -95.216.218,00 71,95Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

3.030.840.240,00 2.625.862.819,00 -404.977.421,00 86,64

17 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa


4.045.883.231,00 3.549.044.196,00 -496.839.035,00 87,72

18 Komunikasi dan Informatika Sekretariat Daerah 1.682.200.000,00 1.453.729.250,00 -228.470.750,00 86,42

19 Perpustakaan Kantor Perpustakaan dan Arsip 640.450.000,00 611.105.812,00 -29.344.188,00 95,42

727.851.207.251,00 580.743.415.542,00 -147.107.791.709,00 79,79Total

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

16

Anggaran Realisasi ( Bertambah/Berkurang) Capaian (%)Dinas Pertanian dan Peternakan 35.152.794.358,00 32.783.946.365,00 -2.368.847.993,00 93,26Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

3.480.580.000,00 3.093.129.534,00 -387.450.466,00 88,87

Dinas Kehutanan dan Perkebunan 6.853.870.939,00 6.108.982.000,00 -744.888.939,00 89,132 Kehutanan Dinas Kehutanan dan Perkebunan 3.824.974.700,00 3.536.372.957,00 -288.601.743,00 92,453 Energi dan Sumberdaya Mineral Dinas Pertambangan dan Energi 6.597.231.000,00 6.250.720.513,00 -346.510.487,00 94,754 Pariwisata Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan

Olahraga80.000.000,00 75.887.400,00 -4.112.600,00 94,86

5 Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan 16.160.817.229,00 13.838.234.554,00 -2.322.582.675,00 85,636 Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi

dan Usaha Kecil Menengah9.759.750.675,00 8.708.992.199,00 -1.050.758.476,00 89,23

7 Perindustrian Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

4.167.653.641,00 4.074.531.428,00 -93.122.213,00 97,77

86.077.672.542,00 78.470.796.950,00 -7.606.875.592,00 91,16Total

URUSAN PILIHAN SKPK

Tabel III.43RINCAIN REALISASI DAN CAPAIAN BELANJA LANGSUNG URUSAN PIIIHAN TAHUN 2015

BELANJAN LANGSUNG

Pertanian

No

1

No Misi Program Anggaran Realisasi (Bertambah/berkurang) Capaian (%)Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

763.647.116,00 533.630.294,00 (230.016.822,00) 69,88

Program pengembangan data/informasi 340.160.000,00 288.007.000,00 (52.153.000,00) 84,67Program perencanaan pembangunan daerah 1.056.811.000 924.023.850 (132.787.150,00) 87,44Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis 85.000.000 52.280.750 (32.719.250,00) 61,51Program peningkatan kapasitas kelembagaan 80.000.000 61.116.400 (18.883.600,00) 76,40Program perencanaan pembangunan daerah 1.056.811.000 924.023.850 (132.787.150,00) 87,44Program perencanaan pembangunan ekonomi 162.489.000 120.383.500 (42.105.500,00) 74,09Program perencanaan sosial dan budaya 197.500.000 184.963.900 (12.536.100,00) 93,65Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 1.679.000.000 1.462.373.000 (216.627.000,00) 87,10

Program Penataan Administrasi Kependudukan 609.100.000 387.620.350 (221.479.650,00) 63,64Program Keluarga Berencana 1.486.867.750 1.466.133.000 (20.734.750,00) 98,61Program Pelayanan Kontrasepsi 30.000.000 29.667.000 (333.000,00) 98,89Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunanan lapangan

295.000.000 267.052.000 (27.948.000,00) 90,53

Program Pengembangan dan Peningkatan Penyuluhan 1.170.400.000 981.315.500 (189.084.500,00) 83,84

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

30.000.000 29.550.000 (450.000,00) 98,50

Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

43.020.000 39.794.000 (3.226.000,00) 92,50

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak criminal

539.832.000 524.619.460 (15.212.540,00) 97,18

Program penanggulangan bencana 513.385.000 423.423.800 (89.961.200,00) 82,48Program tanggap darurat sarana dan prasarana 875.592.625 841.304.780 (34.287.845,00) 96,08Program rekontruksi sarana dan prasarana umum 19.201.485.000 28.912.000 (19.172.573.000,00) 0,15Program bantuan masa panik dan pengumpulan dana sosial

100.000.000 97.553.900 (2.446.100,00) 97,55

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

239.880.000 207.795.200 (32.084.800,00) 86,62

Program peningktan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

1.296.073.000 1.020.730.500 (275.342.500,00) 78,76

Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

114.760.000 91.089.644 (23.670.356,00) 79,37

Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

114.760.000 91.089.644 (23.670.356,00) 79,37

Tabel III.44RINCIAN REALISASI DAN CAPAIAN PROGRAM PER MISI BERDASARKAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Misi. 1Melakukan Reformasi Birokrasi Menuju Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Bersih Dan Berwibawa (Clean Government) Berdasarkan Undang – Undang Pemerintahan Aceh (UUPA)Rata - Rata Capaian 79,08%

1

No Misi Program Anggaran Realisasi (Bertambah/berkurang) Capaian (%)Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

165.243.000 137.402.400 (27.840.600,00) 83,15

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 1.029.323.464 859.284.533 (170.038.931,00) 83,48

Program kerjasama informasi dan mass media 592.050.000 41.991.000 (550.059.000,00) 7,09Program penataan peraturan perundang – undangan 483.000.000 354.748.000 (128.252.000,00) 73,45

Program bina hukum syari’at islam 310.000.000 286.659.250 (23.340.750,00) 92,47Program pengembangan sumber daya syari’at islam 3.938.690.000 3.854.110.000 (84.580.000,00) 97,85

Program pembinaan lembaga sosial keagamaan 50.000.000 37.036.000 (12.964.000,00) 74,07Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan

2.541.773.000 2.517.285.500 (24.487.500,00) 99,04

Program pembangunan sarana dan prasarana dayah 5.051.436.500 4.825.332.800 (226.103.700,00) 95,52

Program sumber daya keagamaan 1.769.461.000 1.699.906.524 (69.554.476,00) 96,07Program pembinaan lembaga sosial dan keagamaan 60.000.000 59.053.000 (947.000,00) 98,42

Program pemberdayaan ekonomi masyarakat 4.042.433.760 2.971.160.860 (1.071.272.900,00) 73,50Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah

1.661.200.000 1.646.360.000 (14.840.000,00) 99,11

Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi 114.200.000 111.000.000 (3.200.000,00) 97,20

Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan)

833.987.000 780.239.832 (53.747.168,00) 93,56

Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan

22.212.475.300 21.753.771.398 (458.703.902,00) 97,93

Pogram pengembangan budidaya perikanan 70.000.000 62.392.750 (7.607.250,00) 89,13Program pengembangan sistem penyuluh perikanan 30.000.000 29.744.000 (256.000,00) 99,15

Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 300.000.000 28.025.000 (271.975.000,00) 9,34

Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan

170.300.000 137.673.000 (32.627.000,00) 80,84

Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

973.950.000 936.105.338 (37.844.662,00) 96,11

Program prencanaan, pembangunan dan pengembangan perikanan

4.827.776.956 4.328.916.050 (498.860.906,00) 89,67

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

1.661.200.000 1.646.360.000 (14.840.000,00) 99,11

Program Pengembangan Budidaya Perikanan 366.574.000 315.296.450 (51.277.550,00) 86,01Program Pengembangan Perikanan Tangkap 8.586.144.273 6.984.182.546 (1.601.961.727,00) 81,34

3

MISI. 2Menerapkan Nilai – Nilai Keagamaan Secara Terpadu Dalam Tatanan Kehidupan Masyarakat, Sosial Dan Budaya Yang Berlandaskan Syariat B5IslamRata - Rata Capaian 90,87%

2

MISI. 3Memberdayakan Ekonomi Kerakyatan Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Masyarakat Dan Penanggulangan KemiskinanRata - Rata Capaian 82,56%

No Misi Program Anggaran Realisasi (Bertambah/berkurang) Capaian (%)Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong 320.000.000 118.173.000 (201.827.000,00) 36,93

Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

28.849.304.655 24.265.149.736 (4.584.154.919,00) 84,11

Program kerjasama pembangunan 608.860.000 495.334.450 (113.525.550,00) 81,35Program pendidikan kedinasan 96.636.000 44.250.000 (52.386.000,00) 45,79

Program pembinaan dan pengembangan aparatur 936.200.400 832.622.390 (103.578.010,00) 88,94

Program pendidikan anak usia dini 3.293.091.569 2.886.566.800 (406.524.769,00) 87,66Program wajib belaja pendidikan dasar Sembilan tahun 23.944.283.671 18.514.809.519 (5.429.474.152,00) 77,32

Program pendidikan menengah 20.584.095.000 15.659.466.551 (4.924.628.449,00) 76,08Program pendidikan non formal 72.060.000 45.338.000 (26.722.000,00) 62,92Program pendidikan luar biasa 135.000.000 99.000.000 (36.000.000,00) 73,33Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan

161.681.357 109.246.550 (52.434.807,00) 67,57

Program manajemen pelayanan pendidikan 841.017.500 512.737.500 (328.280.000,00) 60,97Program peningkatan SMK bisa 193.000.500 84.600.500 (108.400.000,00) 43,83Program peningkatan mutu pendidikan dan sumber daya manusia

10.000.000 10.000.000 - 100,00

Program wajib belajar pendidikan dasar Sembilan tahun 40.000.000 26.480.000 (13.520.000,00) 66,20

Program manajemen pelayanan pendidikan 230.000.000 213.104.840 (16.895.160,00) 92,65Program obat dan perbekalan kesehatan 1.567.278.000 1.555.178.017 (12.099.983,00) 99,23Program upaya kesehatan masyarakat 50.000.000 40.983.000 (9.017.000,00) 81,97Program pengawasan obat dan makanan 20.000.000 16.126.000 (3.874.000,00) 80,63Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

20.000.000 20.000.000 - 100,00

Program perbaikan gizi masyarakat 120.000.000 77.324.267 (42.675.733,00) 64,44Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

170.300.000 82.800.522 (87.499.478,00) 48,62

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmaas/puskesmas pembantu dan jaringannya

7.692.293.000 7.027.715.164 (664.577.836,00) 91,36

Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 11.060.000.000 9.308.803.492 (1.751.196.508,00) 84,17

Program regulasi layanan kesehatan 10.000.000 7.824.000 (2.176.000,00) 78,24

MISI. 4Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Rata - Rata Capaian 67,36%

4

MISI. 5Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Rata - Rata Capaian 76,86%

5

No Misi Program Anggaran Realisasi (Bertambah/berkurang) Capaian (%)Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan)

833.987.000 780.239.832 (53.747.168,00) 93,56

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

1.763.770.000 1.549.575.600 (214.194.400,00) 87,86

Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam

995.229.000 984.968.000 (10.261.000,00) 98,97

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 180.200.000 161.715.000 (18.485.000,00) 89,74

Program peningkatan dan pengembagan pengelolaan keuagan daerah

748.900.000 606.485.000 (142.415.000,00) 80,98

Program pembangunan jalan dan jembatan 131.002.771.905 86.346.571.722 (44.656.200.183,00) 65,91

Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 300.000.000 213.040.882 (86.959.118,00) 71,01

Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri

9.538.750.675 8.673.803.199 (864.947.476,00) 90,93

80,63Total Rata - Rata Capaian

MISI. 7Mengembangkan wawasan strategis melalui peningkatan prasarana dan sarana untuk mempercepat tumbuhnya iklim investasi yang kondusifRata - Rata Capaian 75,95%

7

MISI. 6MENGGALI DAN MENGEMBANGKAN POTENSI DAERAH SECARA OPTIMAL YANG BERDAYA SAING DAN BERWAWASAN LINGKUNGANRata - Rata Capaian 90,22%

6

H a l a m a n | 135

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2015, secara umum Pemerintah

Kabupaten Kabupaten Aceh Barat Daya telah memperlihatkan pencapaian

kinerja yang baik atas sasaran-sasaran strategisnya. Enam belas sasaran dan

tujuh puluh empat indikator sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian

Kinerja Tahun 2015, sebagian besar telah dapat direalisasikan dengan kriteria

sangat baik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun

sebagai wujud pertanggung jawaban dalam pencapaian misi dan tujuan

Instansi Pemerintah, serta dalam rangka perwujudan good governance. Tujuan

penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat

pencapaian sasaran maupun tujuan Instansi Pemerintah sebagai jabaran dari

visi, misi dan strategi Instansi Pemerintah yang mengindikasikan tingkat

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan

program dan kebijakan yang ditetapkan.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah

proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-

prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasif, adanya kepastian hukum,

kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsi-prinsip penyelenggaraan pemerintahan

demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis

yang dilandasi dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja

pelayanan publik.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap enam belas sasaran,

disimpulkan bahwa 5 sasaran (98,23%) tercapai dengan Kriteria Sangat Baik,

2 sasaran (86,64%) tercapai dengan Kriteria Tinggi, 2 sasaran (72,55%)

tercapai dengan Kriteria Sedang, 2 sasaran (62,79%) tercapai dengan Kriteria

Rendah dan 5 sasaran (20,15%) tercapai dengan Kriteria Sangat Rendah.

Dengan demikian masih terdapat beberapa sasaran Indikator kinerja

yang capaian kinerjanya sangat rendah sesuai dengan yang diharapkan.

H a l a m a n | 136


Akhirnya secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target

terhadap beberapa Sasaran indikator kinerja yang tercantum dalam RPJM

Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012-2017, dan khususnya untuk tahun

2015 yang juga dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kabupaten Aceh Barat

Daya Tahun 2015 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Terhadap sasaran

indikator kinerja yang capaiannya belum memenuhi target yang telah

ditetapkan, kami mengakui semata-mata karena kelemahan dan

ketidaksempurnaan sebagai manusia, namun demikian segala kekurangan

dan ketidaksempurnaan tersebut harus menjadi motivasi untuk memperbaiki

kinerja agar lebih baik lagi pada tahun-tahun mendatang.

buku lakip 2015

Documents