bukti elektronik dalam sistem pembuktian perdata
DESCRIPTION
Presentasi tentang bagaimana peran bukti elektronik dalam pembuktian di dalam hukum perdata.TRANSCRIPT
Dasar
UU Darurat No. 1 tahun 1951 Kamus Hukum UU No 11 2008 tentang ITE UU No. 8 1997 tentang Dokumen
Perusahaan
Bukti
Definisi Subekti, Kamus Hukum, halaman 17:
Sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian
Andi Hamzah, Kamus Hukum, halaman 99 : sesuatu untuk meyakinkan suatu dalil, pendirian, atau dakwaan
Alat Bukti
Definisi Subekti, Kamus Hukum, halaman 17 :
Alat yang dipergunakan untuk membuktikan dalil-dalil suatu pihak di pengadilan
Andi Hamzah, kamus hukum, halaman 99 : Alat-alat yang diperkenankan untuk membuktikan dalil-dalil
Alat Bukti
Bambang Waluyo memberi batasan bahwa alat bukti adalah Suatu hal (barang dan non barang) yang ditentukan oleh Undang-undang yang dapat digunakan untuk memperkuat dakwaan, tuntutan, maupun guna menolak dakwaan, tuntutan, atau gugatan
Sistem Hukum di Indonesia
Civil Law Adanya Kodifikasi UU Sumber Hukum Utama Sistem peradilan bersifat inkuisitorial
Common Law didasarkan pada yurispudensi Sumber hukum ialah putusan
hakim/pengadilan
Perbedaan Civil Law dan Common Law
Perbedaan Common Law Civil Law
SISTEM PERATURAN Didominasi oleh hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan melalui putusan hakim
Tidak ada pemisahan yang tegas dan jelas antara hukum publik dan privat
Hukum tertulis (kodifikasi)
Ada pemisahan secara tegas dan jelas antara hukum publik dengan hukum privat
Perbedaan
Common Law Civil Law
SISTEM PERADILAN
Menggunakan juri yang memeriksa fakta kasusnya menetapkan kesalahan dan hakim hanya menerapkan hukum dan menjatuhkan putusan
Hakim terikat pada putusan hakim sebelumnya dalam perkara yang sejenis melalui asas The Binding of precedent*
Adversary system :pandangan bahwa didalam pemeriksaan peradilan selalu ada dua pihak yang saling bertentangan baik perkara perdata atau pidana
Tidak menggunakan juri sehingga tanggung jawab hakim adalah memeriksa kasus, menentukan kesalahan, serta menerapkan hukumnya sekaligus menjatuhkan putusan
Hakim tidak terikat dan tidak wajib mengikuti putusan hakim sebelumnya. Asas Bebas
Hanya dalam perkara perdata yang melihat adanya dua belah pihak yang bertentangan (penggugat dan tergugat)dan perkara pidana keberadaan terdakwa bukan sebagai pihak penentang
Hukum Acara Perdata
HIR ( Het Herzienne Indonesisch Reglement/ Reglemen Indonesia yang diperbaharui : Stb. 1848 No.16, Stb. 1941 No.44 ) untuk wilayah Jawa dan Madura
RBg (Rechtsreglement Buitengewesten/Reglemen Daerah Seberang: Stb. 1927 No.227) untuk wilayah Luar Jawa dan Madura
Rv (Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering/ Hukum Acara Perdata untuk golongan Eropa : S.1847 No. 52, 1849 No.63)
Hukum Acara Perdata
Menurut sistem HIR, Hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah
Keputusan hanya dapat diambil berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan Undang-Undang Saja
Alat Bukti pada Hukum Perdata
George Whitecross Paton dalam bukunya A Text Book of Jurisprudence menyebutkan bahwa Alat Bukti dapat bersifat
Oral Documentary Material
Alat Bukti pada Hukum Perdata
Pasal 164 HIR/284 RBg : Alat Bukti :
Alat Bukti Tertulis Alat Bukti Kesaksian Alat Bukti Persangkaan Alat Bukti Pengakuan Alat Bukti Sumpah
Alat Bukti Tertulis
Alat bukti Tertulis
Akta
Akta Otentik
Acte Ambtelijk
Acte PartijAkta di Bawah
TanganBukan Akta
Akta
Surat yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yan sejak semula dibuat dengan sengaja untuk pembuktian dan ditandatangani oleh pembuatnya
• Menyempurnakan suatu perbuatan hukum
Fungsi Formal
• alat bukti di kemudian hari
Fungsi Alat Bukti
Alat bukti Kesaksian/Keterangan Saksi
Menurut Sudikno Mertokusumo Kesaksian adalah Kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang dipersengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan
Kesaksian
Peristiwa
LisanTidak dapat diwakilkan
Pasal 171 ayat (2) HIR, 308 ayat (2) RBg, dan 1907 BW
Bukti Elektronik dalam Hukum Perdata
Belum diakomodasi secara yuridis Perluasan Alat Bukti (UU ITE 11 2008) Alat bukti yang sah (UU ITE 11 2008) Memiliki kekuatan hukum tetap Dokumen Elektronik, Transaksi Elektronik,
dan Keluaran komputer lainnya