bupatimusibanyuasin · 2020. 4. 28. · koordina tor kepala seksi yankes rujukan danjaminan...

•

BUPATI MUSI BANYUASINPROVINSISUMATERASELATAN

PERATURANBUPATIMUSIBANYUASINNOMOR lO2l TAHUN2019

TENTANG

PEMBENTUKANPUBLICSAFETYCENTER 1I9 SERASANSEKATEKABUPATENMUSIBANYUASIN

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATIMUSIBANYUASIN,

Menimbang a. bahwa daIam rangka meningkatkan akses dan peIayanan

kesehatan masyarakat khususnya daIam penanganan

pasien gawat darurat medis, diperlukan sarana pelayanan

prafasilitas pelayanan kesehatan meIaIui Sistern

Penaggulangan Gawat Darurat Terpadu yang terintegrasi

dan berbasis caIl center dengan menggunakan kode akses

teIekomunikasi 119 atau nomor lain yang dimungkinkan;

b. bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (3) huruf a

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016

ten tang Sinstem Penanggulangan Gawat Darurat

Terpadu, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

bertugas dan bertanggungjawab membentuk Public

Safety Center (PSG);

c. bahwa untuk mewujudkan peningkatan mutu peIayanan

daIam penanganan korban/pasien gawat darurat

diperlukan suatu sis tern penanganan korban/pasien yang

dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dengan

melibatkan berbagai pihak;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

menetapkan Peraturan Bupati ten tang Pembentukan

Public Safety Center (PSC) 119 Serasan Sekate

Kabupaten Musi Banyuasin;

Mengingat 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di

Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959

Nomor73, Tambahan LembaranNegaraNomor1821);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tabun 2004 tentang

Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tabun 2004 Nomor 116, Tambaban

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4431);


Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tabun 2007 Nomor 66,

Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor4723);


Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tabun 2009 Nomor 112, Tambaban


5. Undang-Undang Nomor 36 Tabun 2009 ten tang

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tabun 2009 Nomor 144, Tambaban Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5063);


Rumab Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tabun 2009 Nomor 153, Tambaban Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor5072);


Pemerintab Daerab sebagaimana telab diubab

beberapa kali terakhir dengan Undang-undang

Nomor 9 Tabun 2015 tentang Perubaban Kedua Atas

Undang-undang Nomor 23 Tabun 2014 ten tang

Pemerintab Daerab Daerab (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tabun 2015 Nomor 58

Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

"

8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang

Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Repub1ik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan


9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009

tentang Pelayanan PubIik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5357);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang

Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara

RepubIik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5542);

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun

2012 tentang Sistem Sistem Rujukan Peiayanan

Kesehatan Perseorangan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor122);

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014

tentang Puskesmas (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor1676);

13. Peraturan Menteri Kesehatan RepubIik Indonesia

Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem

Penanguiangan Gawat Darurat Terpadu (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor802);

14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Nomor 462 Tahun 2002 ten tang Safe Community;

15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor

839/MENKES/SK/VII/2005 ten tang Pengembangan

Manajemen Kinerja Perawat dan Bidan di Rumah

Sakit dan Puskesmas;

16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor

145/MENKES/SK/I/2007 tentang Pedoman

Penangguiangan Bencana Bidang Kesehatan;

17. Keputusan Menteri

882/MENKES/SK/X/2007

Kesehatan

tentang

Nomor

Pedoman

Menetapkan

Penanganan Evakuasi Medik;

18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 301 Tahun

2012 tentang Tim Pengembangan Safe Community

dan Sistem Penanggu1angan Gawat Darurat Terpadu

(SPGDT);

19. Peraturan Gubemur Nomor 41 Tahun 2014 tentang

Sistem Rujukan Pe1ayanan Kesehatan (Berita Daerah

Provinsi Sumatera Se1atan Tahun 2014 Nomor 41)

sebagairnana te1ah diubah dengan Peraturan

Gubemur Sumatera Se1atan Nomor 1 Tahun 2015

tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor

41 Tahun 2014 tentang Sistem Rujukan Pe1ayanan

Kesehatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Se1atan

Tahun 2015 Nomor 1);

20. Peraturan Gubemur Nomor 48 Tahun 2017 tentang

Sistem Penanggu1angan Gawat Darurat Terpadu

(Berita Daerah Provinsi Sumatera Se1atan Tahun

2017 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

PERATURANBUPATI TENTANG PEMBENTUKANPUBLIC

SAFETY CENTER I19 SERASAN SEKATE KABUPATEN

MUSI BANYUASIN

BABI

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin

2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat

Daerah Sebagai Unsur PenyeIenggara Pemerintahan

Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin

4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten

Musi Banyuasin;

kasus

Time)

angka

13. Nomor Telp : 0812-3000-119 Call Center PSC 119 Serasan

Sekate Kabupaten Musi Banyuasin.

14. Aplikasi PSC 119 Serasan Sekate Kabupaten

Musi Banyuasin - Panic Button adalah aplikasi pada

Android untuk masyarakat jika membutuhkan layanan

Gawat Darurat Medis.

BAB11

MAKSUDDANTUJUAN

Pasa12

Maksud dibentuknya PSC 119 Serasan Sekate Kabupaten

Musi Banyuasin adalah agar terwujudnya jaringan pelayanan

gawat darurat di Kabupaten yang dapat terintegrasi dengan

sistem daerah, regional dan bahkan nasional.

Pasa13

SPGDT pada PSC 119 Serasan Sekate Kabupaten

Musi Banyuasin bertujuan untuk :

1. Meningkatkan akses kesehatan bagi masyarakat di

Kabupaten yang memerlukan bantu an;

2. Memberikan pertolongan pertama atas

kegawatdaruratan medis yang teIjadi di masyarakat;

3. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan

kegawatdaruratan;

4. Memandu pertolongan pertama pada kasus kegawatan

medis;

5. Memberikan bantu an ambulance rujukan ke rumah sakit

atas gangguan kesehatan sesuai kriteria medis yang

teIjadi di masyarakat;

6. Mempercepat waktu penanganan (Respon

korbanjpasien gawat darurat dan menurunkan

kematian dan kecacatan;

7. Mengintegrasikan pelayanan kesehatan sampai di tingkat

Unit Pelaksan Teknis Dinas Kesehatan; dan

8. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan

kegawatdruratan medis di lapangan.

Pasal6

Ruang lingkup pengaturan SPGDT pada PSC 119 Serasan

Sekate Kabupaten Musi Banyuasin meliputi penyelenggaraan

kegawatdaruratan medis sehari-hari dan kasus kecelakaan.

BAS III

PENYELENGGARAAN

Pasal 7

(1) Penyelenggaraan SPGDT pada PSC 119 Serasan Sekate

Kabupaten Musi Banyuasin terdiri atas :

a. Sistem komunikasi gawat darurat;

b. Sistem penanganan korbanjpasien gawat darurat;

c. Sistem transportasi gawat darurat.

(2) Sistem komunikasi gawat darurat sistem penanganan

korbanjpasien gawat darurat, dan sistem transportasi

sebagaimana pada ayat (1) harus saling terintegrasi satu

sarna lain.

(3) Alur penyelenggaraan SPGDT pada PSC 119 Serasan

Sekate Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimanan

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalarn Larnpiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupatiini.

BAS IV

KRITERIAPELAYANANPSC 119 SERASANSEKATE

KABUPATENMUSIBANYUASIN

Pasal8

(1) Kriteria pelayanan kesehatan PSC 119 Serasan Sekate

kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana dimaksud pada

Pasal 5 angka l(satu) terdiri atas :

a.Kriteria Umum; dan

b.Kriteria Khusus.

(2) Kriteria pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a adalah masyarakat yang mengalaimi

penyekit seperti pasca stroke, penyekit degenerativ, luka

diabetik, luka pasca bedah dimana tidak sempat untuk

datang langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan dan

penyakit lain yang mempunyai unsur kegawatan tertentu.

e. Ambulans Desa.

(3) PSC 119 Serasan Sekate Kabupaten Musi Banyuasin

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan 24

(dua puluh empat) jam sehari secara terus menerus.


sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan

secara bersama-sama dengan unit teknis lainnya diluar

bidang kesehatan seperti kepolisian dan pemadam

kebakaran tergantung kekhususan dan kebutuhan

daerah.


sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian

utama dari rangkaian kegiatan pelayanan kesehatan on

call melakukan pelayanan kesehatan dengan kriteria

umum maupun khusus kriteria kegawat daruratan yang

ada dalam sistem aplikasi Call Center 119.

(6) Dinas Kesehatan bertindak sebagai fasilitator, regulator

dan penanggungjawab kegiatan PSC 119 Serasan Sekate

Kabupaten Musi Banyuasin.

(7) Struktur Organisasi PSC 119 Serasan Sekate Kabupaten

Musi Banyuasin sebagaimana tercantum dalam lampiran

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupatiini.

Pasal 10

Masyarakat yang mengetahui dan mengalami

kegawatdaruratan medis dapat melaporkan dan/ atau meminta

bantu an melalui Call Center 119 atau nomor lain yang akan

disosialisasikan kepada masyarakat.

Pasal 11

Sekretariat PSC 119 Serasan Sekate Kabupaten Musi

Banyuasin bertempat di :

1. Dinas Kesehatan;

2. PSC dapat meiliki jejaring di fasilitas pelayanan kesehatan

pemerintah dan swasta.

c. Mengevakuasi korban ke fasilitas pelayanan kesehatan

terdekat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan

sesuai dengan tingkat kegawatdaruratannya.

Pasal 15

(1) Operator Call Center 119 sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 12 ayat (2) huruf c merupakan petugas penerima

panggi1an dengan kualifikasi minimal tenaga kesehatan.

(2) Operator Call Center 119 sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) bekerja dengan pembagian waktu sesuai dengan

kebutuhan.

(3) Operator Call Center 119 sebagaimana dimaksud pada

ayat (1)memi1iki tugas :

a. Menerima dan menjawab panggi1an yang masuk ke Call

Center 119;

b. Mengoperasikan computer dan ap1ikasinya; dan

c. Menginput di sistem aplikasi Call Center 119 untuk

panggilan darurat.

Pasa1 16

Tenaga lain sebagaimana dimaksud da1am Pasa1 12 ayat (2)

huruf d merupakan tenaga yang mendukung penyelenggaraan

PSC 119 Serasan Sekate Kabupaten Musi Banyuasin yang

terdiri dari Sopir, Tenaga Administrasi, IT, Teknisi, Logistik,

Kepolisian, TNI, Badan Penanggu1angan Bencana, Pemadam

Kebakaran, Satpol PP, PMI, Saka Bhakti Husada dan Lembaga

Swadaya Masyarakat serta tenaga lain yang dapat

berko1aborasi dengan PSC 119 Serasan Sekate Kabupaten Musi

Banyuasin.

Pasal17

PSC 119 Serasan Sekate Kabupaten Musi Banyuasin dapat

membentuk Re1awan PSC 119 Serasan Sekate Kabupaten Musi

Banyuasin sete1ah mereka mengikuti pendidikan dan pelatihan

khusus untuk re1awan.

(3) Operasional PSC bersumber dari APBD Kabupaten

Musi Banyuasin yang di anggarkan dalam kegiatan

Dinas Kesehatan setiap tahun.

Pasal21

Memberikan jaminan biaya rujukan ambulans kepada

korban/pasien yang diluar tanggungan BPJS Kesehatan :

1. Klaim ambulance jaringan PSC dan pendamping rujukan

diajukan ke Dinas Kesehatan;

2. Tarif ambulance sesuai peraturan dan ketentuan yang

berlaku;

3. Biaya pendamping rujukan maksimal sebesar standar

uang harian yang berlaku;

4. Pembayaran klaim dibebankan pada dana penunjang

program jaminan kesehatan nasional (JKN);

5. Kreteria rujukan yang dibayar adalah semua rujukan

pasien non JKN atau JKN namun tidak dapat dijamin oleh

BPJS Kesehatan karen a tidak sesuai prosedur.

6. Pembayaran klaim ambulans kepada faskes pemerintah

sesuai peraturan yang berlaku.

7. Pembayaran klaim ambulans desa atau swasta melalui

pembuatan MoVterlebih dahulu.

BABVIlI

PEMBINAANDANPENGAWASAN

Pasal22

(1) Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan melakukan

pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan

system pelayanan kesehatan PSC 119 Serasan Sekate


(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi.

(3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana di maksud pada

ayat (2) dilakukan untuk mewujudkan sinergi,

kesinambungan dan efektifitas pelaksanaan kebijakan

system pelayanan Call Center 119 ini kepada masyarakat


.'

(4) Monitoring dan evaluasi sabagaimana dimaksud pada

ayat (3) dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan

pemantauan langsung terhadap pelaksanaan dalam

kebijakanjprogram.

BABlX

KETENTUANPENUTUP

Pasal23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu

o pada tanggal :>1 ()(ltll"W ~~}!'[1BUPATl MUSl BANYUASlT

\REZA ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayupada tanggal ,1 l)~er>lb.r 2019

SEKR TARlS DAERAHKABU ATEN MUSl BANYUASIN,

BERITA DAERAH KABUPATENMUSI BANYUASINTAHUN2019 NOMOR J.O.~.

Lamipran I : Peraturan Bupati Musi BanyuasinNomor : 103 Tahun 2019Tanggal : 3>1 O.q>",.u 2019Tentang: Alur Penyelenggaraan SPGDT

Serasan Sekate Kab, Muba

~ BUPAT! MUSI BANYUASI1

~ \~~J H. DODIREZA ALEX NOERDIN

DISPATCHER MEMERINTAHKAN

PETUGAS MEDIS DAN AMSULAN

FASYANKES I RUJUKAN

RUMAH SAKIT •

DDD DODDDODDDDD0 0

00

PETUGAS PSCMENERIMA

PANGILAN DAR I MASYARAKAT

~v\1'

PETUGAS MEDIS SERANGKAT KETKP

I.-

MASYARAKAT MENElPON IMENEKAN EMERGENCY SUDON

t!'tr-I'-, ~ Q

> ':~)

PETUGAS MEDIS MElAKUKAN

PERTOlONGAN

KEGAWATDARURATAN

Lampiran IINomorTanggalTt"tltang

Peruluran Bupati Musi Banyuasin10.3 Tahun 2019

,I Dn'MW 2019SltUktur Organisasi Public Safety CL'Tlter119 (PSC)Serosan Sekllle Kabupaten MUBA

STRUKTUR ORGANISASI PUBLIC SAFETY CENTER (PSC) 119 SERASAN SEKA TEKABUPATEN MUSI BANYUASIN

PELINDUNGBUPATll\lUSI BANYUASIN

~PEMBINA

KEPALA D1NAS KESEHATAN

~PENGARAH

SEKRETARIS D1NAS KESEHATAN

+PENANGGUNG JAWAB

KEPALA BIDANG PELAYANANKESEHATAN

~KOORDINA TOR

KEPALA SEKSI YANKES RUJUKANDAN JAMINAN KESEHATAN

SEKRETARIS BENDAIIARA

KETUA TIMDokter I Sarjana Kes I Sarjana Keperawatan

TIM PENDUKUNG TIM P3KFarmasi liT I Dokumentasi I

Teknisi

TIM I TIM 2 TIM 3 TIM 4A. Operator A. Operator A. Operator A. Operator

1. Call CentL-r I Orung 1. Call Center I Orang 1. Call Cenler 1 Orang I. Call Center I Orong2. Dispatcher 1 Orang 2. Dispatcher 1 Orang 2. Dispatcher 1Orang 2. Dispatcher 1 Orang

B. Tim Ambul ••n B. Tim Ambul ••n B. Tim Ambulan B. Tim Ambulan1. PerawatIBidan 2 Orang 1. PCf'dwallBidan 2 Orang 1. Pcrawatillidan 2 Orang I. PerawntIBidan 2 Orang

2. DriVc."T 1Ornng 2. Driver 1 Orang 2. Drin:r 1Orang 2. Driwr I Omn}!.

~ BVP~TI MVSl BANYVASlNf

-_\~!rH. DOD! REZA ALEX NOERD!N

bupatimusibanyuasin · 2020. 4. 28. · koordina tor kepala seksi yankes rujukan danjaminan...

Documents