bpsdm.riau.go.idbpsdm.riau.go.id/web/wp-content/uploads/2018/02/penyusunan-kurikulum-dan-model... ·...

mffi= =-Fa

ffi-Brhtril

LIOZ NNHVINUH ISNIAOUd HVINIU]I,lI]d NVSNR)ISNII IO

NT

I NUIVIONU AI IVX0NII NVNIdtlilll,lilld]X NVHIIVI]d NV0 NVXl0l0Nld

flVIU lSNl/lOUd l,tg$dE SUIIUSIINIVAVONS NVENVSIAIIUN]d OISSNSVX : NVIV8VT

t00tLoa7,9tg0lg6l: dtN!s'l,u tt's 'vHlnd vs)tv 0tflll Agv : v[ltvN

]VNOISSNNJ NVO SIDI]I IVIXIISVIIUCIINI V V0nI NVSNVgl,llI0N]d IV]XIO VtVt l

NVUVrVllsArld 1n00ht NVo Wnlnxtuny NVNflSnlNld

NVHVS nutd XlAoUd tSVINIWt]dlltINVUOdV'I

H

l1

0

I

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah, kepala daerah merupakan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan

Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan Pemerintahan Daerah

adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan

prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945.

Pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan pola baru sesungguhnya

merupakan upaya inovatif dalam rangka membentuk sosok pemimpin strategis-

taktikal-operasional yang mampu membangun kompetensi, menjabarkan dan

memimpin pelaksanaan visi dan misi instansi ke dalam program dan membentuk

sosok kepemimpinan operasional yang mampu menyusun rencana dan memimpin

pelaksanaan kegiatan.

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara nomor 20 Tahun 2015

tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan

Tingkat IV merupakan panduan pelaksanaan diklat yang bertujuan membentuk

kompetensi kepemimpinan operasional pada pejabat struktural eselon IV yang

akan berperan dan melaksanakan tugas dan fungsi kepemerintahan di instansinya

masing-masing. Kompetensi yang dibangun pada Diklatpim Tingkat IV adalah

kompetensi kepemimpinan operasional yaitu kemampuan membuat perencanaan

kegiatan instansi dan memimpin keberhasilan implementasi pelaksanaan kegiatan

tersebut, yang diindikasikan dengan kemampuan:

1. Membangun karakter dan sikap perilaku integritas sesuai dengan

2

peraturan perundang-undangan dan kemampuan untuk menjunjung

tinggi etika publik, taat pada nilai-nilai, norma, moralitas dan

bertanggungjawab dalam memimpin unit instansinya.

2. Membuat perencanaan pelaksanaan kegiatan instansi.

3. Melakukan kolaborasi secara internal dan eksternal dalam mengelola

tugas-tugas organisasi ke arah efektivitas dan efisiensi pelaksanaan

kegiatan instansi.

4. Melakukan inovasi sesuai bidang tugasnya guna mewujudkan

pelaksanaan kegiatan yang lebih efektif dan efisien.

5. Mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya internal dan eksternal

organisasi dalam implementasi kegiatan unit instansinya.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah

Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, berdasarkan

pengertian umum Zona Integritas yang selanjutnya disingkat ZI adalah sebutan

atau predikat yang diberikan kepada Lembaga yang pimpinan dan jajarannya

mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui upaya pencegahan korupsi,

reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Wilayah Bebas

dari Korupsi yang selanjutnya disebut WBK adalah sebutan atau predikat yang

diberikan kepada suatu unit/satuan kerja yang memenuhi sebagian besar

manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM,

penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Sedangkan Wilayah

Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disebut WBBM adalah sebutan

atau predikat yang diberikan kepada suatu unit/satuan kerja yang memenuhi

sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem

manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan

penguatan kualitas pelayanan publik.

Dalam sebuah organisasi kinerja pegawai memegang peranan penting

sebab dalam rangka pencapaian tujuan dari suatu organisasi dibutuhkan dukungan

3

pegawai yang kompeten di bidangnya. Pelayanan administrasi dengan kinerja

yang lebih baik secara maksimal dapat dicapai dalam suatu organisasi sesua

dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing pegawai dalam

mewujudkan tujuan organisasi. (Rivai, 2005:78)

Suatu organisasi didirikan sebagai suatu wadah untuk mencapai suatu atau

beberapa tujuan. Organisasi tersebut harus mengelola berbagai rangkaian kegiatan

yang diarahkan menuju tercapainya tujuan organisasi. Pelaksanaan rangkaian

kegiatan dalam organisasi dilakukan oleh manusia yang bertindak sebagai aktor

atau peserta dalam organisasi yang bersangkutan. Agar organisasi tersebut dapat

berjalan dengan lancar dan efektif, diperlukan orang-orang yang memiliki

kemampuan tertentu sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Kumpulan

orang-orang itu terangkum dalam suatu tata hubungan (interaksi) dan adaptasi

dalam sistem birokrasi.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau dibentuk

berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 dengan Tipe A

untuk melaksanakan fungsi penunjang pendidikan dan pelatihan dengan tugas

sesuai Peraturan Gubernur Riau Nomor 95 Tahun Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau.

Visi :

“Mewujudkan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau

Menjadi Pusat Pengembangan Aparatur Sipil Negara yang Memiliki

Kompetensi, Integritas dan Berdaya Saing”

Misi :

1. Menyusun Program Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai

Kebutuhan

2. Meningkatkan sumber daya aparatur berkualitas

3. Meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan

4. Meningkatkan sarana dan prasarana kediklatan

4

Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau No. 95 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau, uraian tugas Kepala Sub

Bidang Pengembangan Budaya Integritas adalah sebagai berikut:

1. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Sub Bidang

Pengembangan Budaya Integritas;

2. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil

pelaksanaan tuags bawahan di lingkungan Sub Bidang Pengembangan

Budaya Integritas;

3. Menyelenggarakan penyusunan rencana aksi pengembangan budaya

integritas baik untuk kelompok aparatur dan masyarakat;

4. Melenggarakan dan memfasilitasi gugus tugas budaya integritas;

5. Menyelenggarakan penyusunan, perumusan dan kajian role model

pembangunan dan pengembangan budaya integritas;

6. Menyelenggarakan dan memfasilitasi implementasi hasil pembangunan

dan pengembangan role model budaya integritas;

7. Menyelenggarakan dan memfasilitasi implementasi pengembangan

budaya kerja melalui komunitas tunas integritas;

8. Menyelenggarakan apresiasi terhadap gugus tugas budaya integritas dan

komunitas tunas integritas;

9. Menyelenggarakan evaluasi implementasi rencana aksi, role model

pembangunan dan pengembangan budaya integritas;

10. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan

tugas dan kegiatan pada sub bidang pengembangan budaya integritas;

11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas

dan fungsinya.

Sesuai susunan struktur organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya

Manusia, Kepala Subbidang Pengembangan Budaya Integritas berada di level

Esselon IV dibawah Kepala Bidang Pengembangan Integritas dan membawahi

beberapa staf, berikut adalah Susunan Organisasi pada Badan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Provinsi Riau.

6

Dasar hukum penyelengaraan kegiatan Penyusunan Kurikulum dan Modul

Pembelajaran Mata Diklat Pembangunan Budaya Integritas Diklat Teknis dan

Fungsional adalah;

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-

Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

3. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015

Tentang Penetapan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lemabaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan

Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan

Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4019);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi

kerja Pegawai Negeri Sipil;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,

tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 63, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6037);

7

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan

Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara nomor 20 Tahun 2015

tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Kepemimpinan Tingkat IV;

10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau;

11. Peraturan Gubernur Riau Nomor 95 Tahun Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau.

1.2. AREA DAN FOKUS PROYEK PERUBAHAN

Subbidang Pengembangan Budaya Integritas merupakan struktur eselon

IV pada Bidang Pengembangan Integritas yang ada di Badan Pengembangan

Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Riau yang memiliki prioritas

pembangunan budaya integritas melalui tugas pokok dan fungsi

menyelenggarakan, menyusun perumusan rencana aksi dan kajian Role Model,

fasilitasi implementasi pengembangan budaya integritas serta evaluasi dan

apresiasi implementasi komunitas tunas integritas terhadap gugus tugas integritas

di Provinsi Riau.

Adapun area organisasi yang bermasalah pada tugas dan fungsi Sub

Bidang Pengembangan Budaya Integritas antara lain sebagai berikut:

1. Belum tersusunnya Perda tentang Pembangunan Budaya Integritas

Provinsi Riau.

2. Belum adanya Peraturan Gubernur maupun Peraturan Daerah tentang

Peningkatan Sumber Daya Manusia Dalam Rangka Pengembangan

Budaya Integritas di Provinsi Riau.

3. Belum rampungnya panduan komite integritas Provinsi Riau.

8

4. Belum tersusunnya Kurikulum Diseminasi Gugus Tugas Budaya Integritas

terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada eselon III dan IV.

5. Belum tersusunnya Modul/materi Diseminasi Gugus Tugas Budaya

Integritas terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada eselon III dan IV.

6. Belum tersusunnya Silabus/GBPP/SAP Pembelajaran Diseminasi Gugus

Tugas Budaya Integritas terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada eselon

III dan IV.

7. Belum tersusunnya kurikulum dan modul pembelajaran mata diklat

pembangunan budaya integritas diklat teknis dan Fungsional.

8. Belum terselenggaranya Penilaian terhadap Gugus Tugas Budaya

Integritas dan Komunitas Tunas Integritas.

9. Belum terselenggaranya Apresiasi terhadap Gugus Tugas Budaya

Integritas dan Komunitas Tunas Integritas.

10. Kurangnya anggaran pendukung dalam upaya menjalankan kegiatan-

kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan Budaya Integritas di

Provinsi Riau.

Dari beberapa permasalahan tersebut diatas, maka dalam pelaksanaan

Proyek Perubahan ini penulis memilih permasalahan ”Belum adanya Kurikulum

dan Modul Pembelajaran Mata Diklat Pembangunan Budaya Integritas Diklat

Teknis dan Fungsional”, untuk itu diupayakan dapat diselesaikan dengan

pertimbangan sebagai berikut:

1. Merupakan salah satu tugas dan fungsi pada uraian tugas Subbidang

Pengembangan Budaya Integritas sesuai Peraturan Gubernur Riau

Nomor 95 Tahun Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Provinsi Riau.

2. Pengembangan budaya integritas merupakan salah satu bentuk nyata

dalam rangka mewujudkan ”Nawa Cita” 9 Prioritas Presiden Republik

Indonesia yaitu poin ke 8 ”Melakukan revolusi karakter bangsa melalui

kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan Nasional dengan

mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang

9

menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran

sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta tanah air,

semangat bela negara dan budi pekerti dalam kurikulum pendidikan

Indonesia”.

3. Kurikulum dan modul pembelajaran mata diklat merupakan media

penyampaian informasi dan edukasi terhadap pemahaman,

pengembangan dan aktualisasi pembangunan budaya integritas PNS

Pemerintah Provinsi Riau.

Adapun leader project pada penyusunan kurikulum dan modul

pembelajaran mata diklat pembangunan budaya integritas yang akan menjadi area

perubahan pelaksanaan proyek perubahan tersebut adalah kepala Sub Bagian

Pengembangan Budaya Integritas BPSDM Provinsi Riau.

1.3. TUJUAN DAN MANFAAT

Tujuan Penyusunan Kurikulum dan Modul Pembelajaran Mata Diklat

Pembangunan Budaya Integritas Diklat Teknis dan Fungsional adalah:

1. Penyusunan Kurikulum pembelajaran mata diklat yang berisi rancangan

pembelajaran mata diklat pembangunan budaya integritas diklat teknis dan

fungsional.

2. Penyusunan Modul pembelajaran mata diklat pembangunan budaya

integritas diklat teknis dan fungsional.

Manfaat Penyusunan Kurikulum dan Modul pembelajaran mata diklat

pembangunan budaya integritas diklat teknis dan fungsional adalah membentuk

karakter kinerja PNS Pemerintah Provinsi Riau yang berintegritas melalui

aktualisasi nilai budaya melayu.

1.4. RUANG LINGKUP PROYEK PERUBAHAN

Ruang lingkup dalam pelaksanaan proyek perubahan adalah tersusunnya

kurikulum dan modul pembelajaran mata diklat pembangunan budaya integritas

diklat teknis dan fungsional melalui materi yang menjadi media penyampaian

informasi dan edukasi terhadap pemahaman, pengembangan dan aktualisasi

10

pembangunan budaya integritas PNS Pemerintah Provinsi Riau pada muatan lokal

diklat teknis dan fungsional di lingkungan BPSDM Provinsi Riau.

Adapun yang menjadi objek dalam proyek perubahan ini adalah seluruh

peserta yang mengikuti diklat teknis dan fungsional yang diselenggarakan oleh

BPSDM Provinsi Riau.

1.5. KRITERIA KEBERHASILAN PROYEK PERUBAHAN

Kriteria keberhasilan yang akan dicapai pada pelaksanaan proyek

perubahan ini adalah:

1. Tersusunnya Kurikulum pembelajaran mata diklat yang berisi rancangan


fungsional.

2. Tersusunnya Modul pembelajaran mata diklat pembangunan budaya


11

BAB II

DESKRIPSI PROYEK PERUBAHAN

2.1. OUTPUT KUNCI PROYEK PERUBAHAN

Proyek perubahakan ini dilaksanakan untuk mengatasi masalah yang

dijadikan area perubahan, Penulis bertujuan Menyusunan Kurikulum dan Modul


Fungsional, Output Kunci Proyek Perubahan ini adalah Tersedianya Kurikulum

yang mengatur tentang pembelajaran mata diklat pembangunan budaya integritas

pada Diklat Teknis dan Fungsional di Lingkungan BPSDM Provinsi Riau.

Kemudian tersedianya modul pembelajaran mata diklat sebagai bahan ajar bagi

Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada muatan lokal Diklat Teknis dan Fungsional

Lingkungan BPSDM Provinsi Riau. Dengan adanya Kurikulum dan Modul


Fungsional diharapkan tersampaikannya informasi, edukasi, pengembangan dan

penerapan dalam rangka pembangunan Budaya Integritas pada Pegawai Negeri

Sipil Pemerintah Provinsi Riau.

Namun hal tersebut tidak terlepas dari dukungan dan motivasi pimpinan

dan para pihak terkait, dan juga dibutuhkannya evaluasi setelah proyek perubahan

ini di implementasikan untuk penyempurnaan-penyempurnaan dimasa yang akan

datang, proyek perubahan tersebut juga tidak akan berjalan lancar apabila diklat-

diklat teknis dan fungsional tersebut tidak memasukkan modul pembelajaran

budaya integritas tersebut ke dalam muatan lokal diklat tersebut. Oleh karena itu,

untuk mencapai kondisi ideal yang diharapkan, perlu ditentukan output kunci,

pentahapan (milestone), tata kelola proyek, analisis peran dan pengaruh

stakeholder, dan target capaian kinerja.

12

2.2. PENTAHAPAN DAN TARGET CAPAIAN PROYEK PERUBAHAN

Pentahapan dan target capaian proyek perubahan merupakan rencana kerja

rinci yang menggambarkan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang

umumnya disusun sebagai bagian dari rencana strategis. Adapun pentahapan dan

target capaian proyek perubahan ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1. Milestone Laporan Proyek Perubahan

NO MILESTONE OUTPUT HARI/ TGL

1 Konsultasi dengan Kepala

BPSDM, mentor, Tunas

Integritas dan Akademisi

Dokumentasi Foto Senin/ 15 Mei

2017

2 Pembentukan Tim Kerja &

Pembagian Tugas SK Tim Kerja

Kepala BPSDM

Prov. Riau

Rabu/ 17 Mei

2017

3 Pembentukan SK Tim Ahli

Penysunan Kurikulum SK Tim Ahli Kepala

BPSDM Prov. Riau

Kamis/ 8 Juni

2017

4 Pengumpulan dan

Penghimpunan data, fakta,

referensi dan Bahan Teori

Referensi dan Bahan

Teori

Minggu ke-2 s/d

ke-3 Juni 2017

5 Konsultasi dengan Kepala

BPSDM, mentor dan coach Dokumentasi Foto Minggu Ke-3 Juni

2017

6 FGD awal Penyusunan

Kurikulum Undangan Rapat

Absen Rapat

Notulen

Dokumentasi Foto

Draft Kurikulum

Senin/ 19 Juni

2017

7 Rapat Tim Ahli Analisis dan

Evaluasi Hasil FGD Dokumentasi Foto Selasa/ 4 Juli

2017

8 FGD Lanjutan Penyusunan


Absen Rapat

Notulen

Dokumentasi Foto

Selasa/ 11 Juli

2017

9 FGD/Seminar Akhir Penyusunan


Absen Rapat

Notulen

Dokumentasi Foto

Jumat/ 21 Juli

2017

10 Rapat Tim Ahli Evaluasi dan

Finalisasi Kurikulum SK dan Kurikulum

Dokumentasi Foto

Senin/ 24 Juli

2017

11 Pembentukan SK Tim Ahli

Penyusunan Modul SK Tim Ahli Kepala

BPSDM Prov. Riau

Senin/ 24 Juli

2017

12 Pengumpulan Bahan dan

Penyusunan Modul Referensi dan Bahan

Teori

Minggu Ke-4 Juli

2017

13 Implementasi Uji Materi Modul Dokumentasi Foto Senin/ 31 Juli

13

NO MILESTONE OUTPUT HARI/ TGL

Uji materi pada

Diklat Kompetensi

dan TOFL

2017

14 Rapat Tim Ahli Evaluasi

Pemantapan & Finalisasi Modul SK dan Modul

Dokumentasi Foto

Selasa/ 1 Agustus

2017

15 Konsultasi dengan coach Dokumentasi Foto Minggu Pertama

Agustus 2017

16 Menyusun Laporan Proyek

Perubahan Dokumen Laporan

Proyek Perubahan

Minggu Pertama

Agustus 2017

Untuk mencapai target proyek perubahan tersebut didukung oleh tim kerja

yang solid dan stakeholder lainnya yang dapat mendukung pelaksanaan proyek

perubahan tersebut, sehingga outcome yang didapat dari pelaksanaan proyek

perubahan ini dapat tercapai yaitu.

1. Meningkatnya pemahaman PNS tentang Konsep Integritas, Budaya

Integritas, Rambu-Rambu Integritas Dan Budaya Melayu yang

berintegritas.

2. Terbentuknya karakter PNS yang berbudaya Intergritas.

3. Teraktualisasinya nilai Budaya integritas dan nilai budaya melayu dalam

mendukung kinerja PNS.

Kondisi ideal tersebut akan tercapai apabila dalam pelaksanaan proyek

perubahan tersebut dapat di laksanakan sesuai sasaran, indikator dan tahapan

pelaksanaan.

Dalam laporan proyek perubahan ini juga akan dibagi tahapan berkala

(jangka pendek, menengah dan panjang) untuk mencapai tujuan utama. Pada

proyek perubahan ini penulis akan memilih mengimplementasikan/ melaksanakan

tahapan berkala jangka pendek, hal tersebut disesuaikan analisis teknis yang telah

ditentukan oleh penulis.

TAHAPAN JANGKA PENDEK

- Menyusun kurikulum dan modul pembelajaran mata diklat

pembangunan budaya intergitas diklat teknis dan fungsional yang di

tetapkan melalui Surat Keputusan Kepala BPSDM.

14

- Melakukan implementasi terhadap modul pembelajaran mata diklat

pembangunan budaya intergitas pada diklat teknis dan fungsional di

lingkungan BPSDM Provinsi Riau.

TAHAPAN JANGKA MENENGAH

- Melakukan evaluasi dan penyempurnaan post pelaksanaan

implementasi modul pembelajaran mata diklat pembangunan budaya

intergitas diklat teknis dan fungsional di lingkungan BPSDM Provinsi

Riau.


pembangunan budaya intergitas diklat teknis dan fungsional pada

seluruh diklat teknis dan fungsional di lingkungan Pemerintah

Provinsi Riau yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Riau.

TAHAPAN JANGKA PANJANG

- Melakukan evaluasi dan penyempurnaan post pelaksanaan

implementasi modul pembelajaran mata diklat pembangunan budaya

intergitas diklat teknis dan fungsional di lingkungan Pemerintah

Provinsi Riau.


pembangunan budaya intergitas diklat teknis dan fungsional pada

seluruh diklat teknis dan fungsional di Kabupaten/ Kota Provinsi Riau

yang ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Riau.

Dalam pelaksanaan proyek perubahan ini, penulis memiliki jadwal atau

time schedule pelaksanaan penyusunan proyek perubahan yang dibagi menjadi

beberapa tahap yakni:

15

Tabel 2.2. Time schedule Rancangan Proyek Perubahan

2.3. TATA KELOLA PROYEK PERUBAHAN

Proyek perubahan ini didukung oleh kepada Bidang Pengembangan

Integritas sebagai Sponsor/ Mentor dengan memberikan arahan dan masukan

untuk keberhasilan proyek perubahan yang dilaksanakan. Sedangkan Coach

merupakan pembimbing Project leader, dengan memberikan arahan dan masukan

akademis sehingga proyek perubahan dapat dilaksanakan dengan baik. Selain

sponsor dan coach, project leader didukung oleh sumber daya tim yang membantu

terlaksananya proyek perubahan ini secara administrasi dan teknis, melalui

stakeholedrs yang membantu dalam proyek perubahan penyusunan kurikulum dan

modul pembelajaran mata diklat pembangunan budaya integritas diklat teknis dan

fungsional.

AG

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1

1 Konsultasi dengan Kepala BPSDM, mentor, Tunas Integritas

dan Akademisi

2 Pembentukan Tim Kerja & Pembagian Tugas

1 Pembentukan SK Tim Ahli Penysunan Kurikulum

2 Pengumpulan dan Penghimpunan referensi & Bahan Teori

3 Konsultasi dengan Kepala BPSDM, mentor dan coach

4 FGD awal Penyusunan Kurikulum

5 Rapat Tim Ahli Analisis dan Evaluasi Hasil FGD

6 FGD Lanjutan Penyusunan Kurikulum

7 FGD/Seminar Akhir Penyusunan Kurikulum

8 Rapat Tim Ahli Evaluasi dan Finalisasi Kurikulum

9 Pembentukan SK Tim Ahli Penysunan Modul

10 Pengumpulan Bahan dan Penyusunan Modul

11 Implementasi Uji Materi Modul Mata Diklat

12 Rapat Tim Ahli Evaluasi Pemantapan dan Finalisasi Modul

1 Konsultasi dengan coach

2 Menyusun Laporan Proyek Perubahan

A. PERSIAPAN

B. PELAKSANAAN

C. EVALUASI DAN PELAPORAN

JULINO PENTAHAPAN UTAMA

WAKTU

MEI JUNI

16

Gambar 2.1. Tata Kelola Proyek Perubahan

2.4. STAKEHOLDER PROYEK PERUBAHAN

Keberhasilan gagasan proyek perubahan ini tidak terlepas dari dukung

segala aspek yang terlibat dalam penyusunan kurikulum dan modul pembelajaran

mata diklat pembangunan budaya integritas diklat teknis dan fungsional. Oleh

karena itu peranan steakholder internal dan eksternal pada proyek perubahan ini

diharapkan akan berjalan dengan efektif dan efesien mengingat waktu yang

diberikan kurang dari tiga bulan.

Potensi pendorong-penghambat-pengganggu dalam perencanaan maupun

pelaksanaan proyek perubahan bahkan sering ditimbulkan oleh para stakeholder

yang tadinya tidak diperhitungkan sama sekali. Untuk itu perlu dikenali jenis

stakeholder sebagai berikut:

PROJECT

LEADER COACH

MENTOR

Tim Kerja

Tim Penyusun

Kurikulum

Tim Penyusun

Modul

17

1. Stakeholder primer,

yaitu mereka yang langsung dipengaruhi oleh program yang dijalankan

oleh organisasi publik tertentu. Pengaruh disini dapat bersifat positif

maupun negatif;

2. Stakeholder sekunder,

yaitu mereka yang tidak langsung dipengaruhi oleh program yang

dijalankan oleh organisasi publik tertentu. Pengaruh disini dapat

bersifat positif maupun negatif pula;

3. Stakeholder utama, yaitu

mereka yang bisa memiliki pengaruh positif / negatif terhadap program

pemerintah dan keberadaan mereka sangat penting bagi organisasi

yang memiliki program tersebut.

Kemudian dalam menempatkan masing-masing stakeholder berdasarkan

kepentingannya tersebut harus dilakukan dengan mempertimbangkan ciri-ciri

keempat Kelompok Stakeholders sebagai berikut:

1. Promoters

Memiliki kepentingan besar terhadap proyek perubahan dan juga kekuatan

untuk membantu membuatnya berhasil (atau menggagalkannya).

2. Defenders

Memiliki kepentingan pribadi dan dapat menyuarakan dukungannya dalam

komunitas, tetapi kekuatannya kecil untuk mempengaruhi program

Influence Interest.

3. Latents

Tidak memiliki kepentingan khusus maupun terlibat dalam program, tetapi

memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi program jika mereka

menjadi tertarik.

4. Apathetics

Kurang memiliki kepentingan maupun kekuatan, bahkan mungkin tidak

mengetahui adanya proyek perubahan ini.

18

Untuk dapat mengkategorikan stakeholders ke dalam kelompok tersebut,

maka sangat diperlukan pemahaman terhadap kepentingan stakeholder pada

proyek perubahan ini. Berikut adalah pembagian kelompok terhadap stakeholder

yang terlibat dalam pelaksanaan proyek perubahan ini.

Gambar 2.2. Pengelompokan Steakholder Proyek Perubahan.

Adapun steakholder yang terlibat dalam penyusunan kurikulum dan modul


fungsional adalah sebagai berikut:

1. Kepala BPSDM: sebagai atasan mentor memberi dukungan dan

pengaruh positif saat penentuan area perubahan pada rancangan proyek

perubahan yang bermanfaat untuk BPSDM.

2. Kepala Bidang: sebagai mentor memberikan arahan, masukan, dan

persetujuan dan memiliki pengaruh positif sangat besar terhadap

kelancaran pelaksanaan rancangan proyek perubahan.

3. Staf dan Peserta Diklat: sebagai pendukung dalam pelaksananaan proyek

perubahan dan tidak memiliki kepentingan maupun kekuatan.

LATENTS

- Penyelenggara Diklat

- Bidang Penjaminan Mutu

PROMOTERS

- Kepala BPSDM

- Kabid. Pengembangan

integritas

DEFENDERS

- Tunas Integritas

- Widyaiswara BPSDM

- Akademisi

APATHETICS

- Staf BPSDM

- Peserta diklat

19

4. Penyelenggara Diklat dan Bidang Penjaminan Mutu: sebagai steakholder

yang tidak memiliki kepentingan khusus maupun terlibat dalam Proyek

Perubahan, tetapi memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi Proyek

Perubahan jika mereka menjadi ikut serta terhadap pelaksanaan hasil

proyek perubahan.

5. Tunas Integritas, Widyaiswara dan Akademisi Provinsi: steakholder

memiliki kepentingan pribadi dan dapat menyuarakan dukungannya

dalam komunitas, tetapi kekuatannya kecil untuk mempengaruhi proyek

perubahan Penyusunan Kurikulum dan Modul Pembelajaran Mata Diklat

Pembangunan Budaya Integritas Diklat Teknis dan Fungsional.

2.5. FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN PROYEK PERUBAHAN

Faktor kunci keberhasilan proyek perubahan Penyusunan Kurikulum dan

Modul Pembelajaran Mata Diklat Pembangunan Budaya Integritas Diklat Teknis

dan Fungsional ini tidak terlepas dari dukung segala aspek yang terlibat, oleh

sebab itu penulis mengidentifikasi fator kunci keberhasilan sebagai berikut.

1. Pentahapan pelaksanaan rancanagan proyek perubahan.

Pentahapan/milestone pada sebuah kegiatan sangat berpengaruh dalam

proses pencapaian suatu tujuan, oleh sebab itu pentingnya

Pentahapn/milestone yang terukur dan dapat dilakukan oleh semua aspek

yang terlibat pada suatu rancangan proyek perubahan

2. Tim work pelaksanaan rancanagan proyek perubahan.

Tim work adalah sebuah sistem pekerjaan yang terstruktur dikerjakan/

dilaksanakan oleh seluruh aspek pelaksana yang terdapat pada kegiatan

proyek perubahan untuk mendapatkan tujuan yang direncanakan

bersama.

3. Steakholder yang terlibat.

Steakholeder merupakan instrument yang terlibat dalam Penyusunan

Kurikulum dan Modul Pembelajaran Mata Diklat Pembangunan Budaya

Integritas Diklat Teknis dan Fungsional dan memiliki uraian tugas sesuai

kapasitas masing-masing.

20

2.6. ADOPSI HASIL BENCHMARKING KE BEST PRACTICE

Benchmarking merupakan suatu proses pembandingan dan mengukur

suatu kegiatan organisasi terhadap proses operasi yang telah dilakukan secara

optimal. Dalam tahapan pelaksanaan benchmarking dapat dijelaskan bahwa secara

umum benchmarking meliputi: manfaat, tujuan, indicator keberhasilan,

pelaksanaan kegiatan, kompetensi yang dibangun dan keterkaitan dengan mata

diklat kepemimpinan IV. Hal tersebut menjadi pertimbangan peserta dalam

mengadopsi informasi yang didapat kedalam rancangan proyek perubahan.

Pada rancangan proyek perubahan yang diambil oleh penulis yaitu

Penyusunan Kurikulum dan Modul Pembelajaran Pengembangan Budaya

Integritas pada Diklat Teknis dan Fungsional di Lingkungan BPSDM Provinsi

Riau, dapat mengadopsi beberapa informasi terkait benchmarking yang

dilaksanakan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali, yaitu sebagai berikut:

1. Inovasi terhadap peraturan pajak progresif.

Mengadopsi benchmarking Bapenda Bali, pada rancangan proyek

perubahan ini penulis menciptakan inovasi terhadap Pengembangan

Budaya Integritas yaitu dengan menyusun Kurikulum dan Modul

Pembelajaran yang akan diimplementasikan pada Diklat Teknis dan

Fungsional di Lingkungan BPSDM Provinsi Riau.

2. Pelayanan maksimal Samsat Keliling.

Pada pelayanan samsat keliling dapat diadopsi bahwa pelayanan/

penyampaian informasi, edukasi, pengembangan dan penerapan

pembangunan Budaya Integritas pada aparatur sipil negara dapat

dilakukan pada Diklat Teknis dan Fungsional di Lingkungan BPSDM

Provinsi Riau, karena materi pembelajaran Budaya Integritas hanya ada

pada diklat-diklat yang bersifat Ready made.

3. Kerjasama dan kesepatakan kerja dengan Bank Bali

Kerjasama dan kesepakatan yang dapat diadopsi pada benchmarking

adalah kerjasama dan kesepakatan yang dapat diterapkan pada pentahapan

jangka panjang yaitu agar kurikulum dan modul pembelajaran budaya

21

integritas dapat di masukkan pada diklat-diklat teknis dan fungsional yang

ada di Provinsi Riau.

4. Evaluasi pelaksanaan

Evaluasi pelaksnaaan pada pentahapan jangka menengah diharapkan dapat

menjadikan kurikulum dan modul pembelajaran budaya integritas dapat

menjadi lebih sempurna dan hasil dari pembelajaran tersebut tentunya

dapat mencapai tujuan pembangunan Budaya Integritas yang terhadap

Aparatur Sipil Negara pada muatan lokal setiap diklat teknis dan

Fungsional di Lingkungan BPSDM Provinsi Riau.

22

BAB III

PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN

3.1. CAPAIAN PROYEK PERUBAHAN

Pendidikan dan pelatihan merupakan upaya dalam pengembangan sumber

daya manusia (SDM) terutama untuk mengembangkan kemampuan intelektual

dan kepribadian manusia yang sesuai dengan definisi Pengembangan yaitu proses

peningkatan ketrampilan teknis, teoritis, konseptual, dan moral peserta melalui

pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan latihan yang diberikan harus sesuai

dengan kebutuhan pekerjaan masa kini maupun masa depan. Pada Proyek

perubaha ini penulis bertujuan dilaksanakan untuk mengatasi masalah yang

dijadikan area perubahan, yaitu menyusunan Kurikulum dan Modul Pembelajaran

Mata Diklat Pembangunan Budaya Integritas Diklat Teknis dan Fungsional.

Output Kunci pada Proyek Perubahan ini adalah Tersedianya Kurikulum

yang mengatur tentang pembelajaran mata diklat pembangunan budaya integritas

Diklat Teknis dan Fungsional, kemudian Tersedianya Modul Pembelajaran

sebagai bahan ajar bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada muatan lokal Diklat

Teknis dan Fungsional Lingkungan BPSDM Provinsi Riau. Dengan adanya

Kurikulum dan Modul Pembelajaran Mata Diklat Pembangunan Budaya Integritas

Diklat Teknis dan Fungsional diharapkan tersampaikannya informasi, edukasi,

pengembangan dan penerapan dalam rangka pembangunan budaya integritas

melalui budaya melayu pada Aparatur Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Provinsi

Riau.

Pada prosesnya, pelaksanaan proyek perubahan ini sudah berjalan sesuai

dengan rencana milestone/ pentahapan yang telah disusun yang didahului dengan

berkonsultasi dengan mentor/ atasan langsung serta juga kepada kepada BPSDM

Provinsi Riau dalam rangka untuk mendapatkan masukan-masukan dan arahan

terkait pelaksanaan proyek perubahan. Berikut adalah urutan milestone/

23

pentahapan yang akan dilakukan dalam penyusunan kurikulum pembelajaran mata

diklat pembangunan budaya integritas diklat teknis dan fungsional:

1. Pembentukan Tim Ahli Penyusunan Kurikulum.

Pembentukan Tim Ahli Penyusunan Kurikulum dilakukan untuk

mencapai tujuan yaitu tersusunya kurikulum pembelajaran mata diklat

pembangunan budaya integritas diklat teknis dan fungsional untuk

menetapkan metode dan pengayaan dalam pembentukan karakter dan mental

aparatur yang dituangkan kedalam bentuk bahan ajar pada diklat teknis dan

fungsional.

Tim Ahli Penyusunan Kurikulum terdiri dari Narasumber yaitu Tunas

Integritas Provinsi Riau dan Widyaiswara Provinsi Riau yang telah mengikuti

kompetensi tentang integritas dan pengampu materi Inovasi dan Sefl Mastery

dan dianggap cakap dan sesuai dengan kompetensinya dalam menyusun

kurikulum pembelajaran mata diklat pembangunan budaya integritas diklat

teknis dan fungsional, serta Kepala BPSDM Provinsi Riau sebagai Pengarah.

Berikut tugas Tim Ahli penyusunan kurikulum pembelajaran mata diklat

pembangunan budaya integritas diklat teknis dan fungsional:

a) Mengumpulkan dan menghimpun data, fakta, referensi dan bahan

terkait Penyusunan Kurikulum Pembelajaran Mata Diklat

Pembangunan Budaya Integritas Diklat Teknis dan Fungsional;

b) Mengklasifikasi data, fakta, referensi dan bahan terkait Penyusunan

Kurikulum Pembelajaran Mata Diklat Pembangunan Budaya Integritas

Diklat Teknis dan Fungsional;

c) Menyusun Draft awal Kurikulum Pembelajaran Mata Diklat


d) Melakukan FGD tentang Kurikulum Pembelajaran Mata Diklat


e) Melakukan Seminar/FGD terbatas tentang Kurikulum Pembelajaran

Mata Diklat Pembangunan Budaya Integritas Diklat Teknis dan

Fungsional;

24

f) Melakukan evaluasi terhadap hasil Seminar/FGD terkait Kurikulum

Pembelajaran Mata Diklat Pembangunan Budaya Integritas Diklat

Teknis dan Fungsional;

g) Melakukan Finalisasi Penyusunan Kurikulum Pembelajaran Mata

Diklat Pembangunan Budaya Integritas Diklat Teknis dan Fungsional;

h) Melakukan penyusunan Dokumen Kurikulum Pembelajaran Mata

Diklat Pembangunan Budaya Integritas Diklat Teknis dan Fungsional.

2. Pengumpulan dan Penghimpunan Data, Fakta, Referensi dan Bahan Teori.

Pengumpulan dan Penghimpunan data, fakta, referensi dan bahan teori

dilakukan oleh Tim Ahli dalam rangka mengklasifikasi data-data, fakta,

referensi dan bahan teori sesuai kebutuhan yang diperlukan dalam penyusunan

Kurikulum Pembelajaran Mata Diklat Pembangunan Budaya Integritas Diklat

Teknis dan Fungsional, dimana pada pengumpulan dan penghimpunan data,

fakta, referensi dan bahan teori Tim Ahli dibantu oleh Tim Kerja yang telah

dibentuk sebelumnya. Data, fakta, referensi dan bahan teori tersebut di

dikompilasi dan disusun menjadi sebuah Draft Kurikulum Pembelajaran Mata

Diklat Pembangunan Budaya Integritas Diklat Teknis dan Fungsional.

3. Pelaksanaan FGD Penyusunan Kurikulum.

Setelah terkumpulnya dan tersusunya Draft Kurikulum Pembelajaran

Mata Diklat Pembangunan Budaya Integritas Diklat Teknis dan Fungsional,

tahapan berikutnya adalah melakukan FGD (Forum Group Discusion) Draft


Teknis dan Fungsional. Tujuan dilakukanya FGD tersebut adalah untuk

evaluasi, analisis, supervisi, dan penyempurnaan kerkait penyusunan


Teknis dan Fungsional terhadap masukan, saran dan rekomendasi yang

diberikan oleh peserta FGD yang terdiri dari Struktual BPSDM Provinsi Riau,

Widyaiswara, Tunas Integritas Provinsi Riau dan Akademisi. Hal tersebut

25

dianggap mampu menambah daya ungkit dan kedalalam substansi pada

penyusunan kurikulum.

FGD Penyusunan Kurikulum dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dan

sekaligus seminar pada FGD terakhir, setiap pelaksanaan FGD yang dilakukan

oleh Tim Ahli. Pada FGD pertama terdapat poin-poin penting terhadap

penyempurnaan penyusunan Kurikulum Pembelajaran Mata Diklat

Pembangunan Budaya Integritas Diklat Teknis dan Fungsional antara lain:

- Menganalisa kebutuhan penyusunan kurikulum dalam memperdalam

substansi pembahasan materi yang tercantum pada Kurikulum

Pembelajaran pengembangan budaya integritas diklat teknis dan

fungsional dilingkungan BPSDM Provinsi Riau.

- Menginventarisir kebutuhan pelaksanaan kegiatan penyusunan

Kurikulum Pembelajaran pengembangan budaya integritas diklat

teknis dan fungsional dilingkungan BPSDM Provinsi Riau, untuk

dipersipakan guna mendukung kinerja Tim dalam melakukan kegiatan

penyusunan kurikulum.

- Mempertimbangkan masukan-masukan dari pihak akademisi yang

telah ditemui untuk dimintai pendapat terkait kaedah dan rambu-rambu

dalam penyusunan kurikulum pembelajaran pengembangan budaya

integritas diklat teknis dan fungsional dilingkungan BPSDM Provinsi

Riau.

- Merancang fromat Evaluasi yang dibutuhkan dalam pengevaluasian

pelaksanaan pembelajaran (evaluasi peserta, evaluasi pengajar/ pelatih

dan evaluasi materi Pebelajaran) yang nantinya akan dilakukan revisi-

revisi dan penyempurnaan-penyempurnaan pasca pelaksanaan

pembelajaran agar dapat mencapai tujuan pembelajaran.

- Memperdalam materi dan mengklasifikasi materi pada penyusunan

kurikulum pembelajaran pengembangan budaya integritas diklat teknis

dan fungsional dilingkungan BPSDM Provinsi Riau yang akan

dikembangkan menjadi deskripsi tetang isi materi pembelajaran bagi

26

peserta pada muatan lokal setiap diklat teknis dan fungsional yang ada

di Lingkungan BPSDM Provinsi Riau.

Pada FGD yang kedua terdapat poin-poin penting terhadap



- Penyempurnaan redaksi kurikulum pembelajaran pengembangan

budaya integritas diklat teknis dan fungsional dilingkungan BPSDM

Provinsi Riau.

- Sinkronisasi antara kompetensi yang diharapkan dengan Materi yang

akan disampaikan.

- Mengerucutkan dan mempertajam poin kompetensi pada Draft

kurikulum pembelajaran pengembangan budaya integritas diklat teknis

dan fungsional dilingkungan BPSDM Provinsi Riau.

- Memperdalam materi dan mengklasifikasi materi pada kurikulum

pembelajaran pengembangan budaya integritas diklat teknis dan

fungsional dilingkungan BPSDM Provinsi Riau yang terdiri dari

Pemahaman, Pengembangan dan Aktualisasi pembelajaran.

- Mendeskripsikan ulang tentang materi pembelajaran pengembangan


Provinsi Riau.

- Menyempurnakan kembali metode pembelajaran pengembangan


Provinsi Riau.

- Menyempurnakan kembali tenaga pengajar/pelatih pada Kurikulum

Pembelajaran pengembangan budaya integritas diklat teknis dan

fungsional dilingkungan BPSDM Provinsi Riau.

- Menyempurnakan kembali evaluasi hasil pembelajaran pada

Kurikulum Pembelajaran pengembangan budaya integritas diklat

teknis dan fungsional dilingkungan BPSDM Provinsi Riau.

27

- Pembentukan Karakter PNS yang berintegritas merupakan salah satu

prioritas pembangunan di Provinsi Riau, salah satu yaitu membangun

pondasi integritas dari aspek pembelajaran dalam suatu diklat.

Diharapkan tim dapat bersinergi dengan steakholder terkait dalam

penyempurnaan Kurikulum Pembelajaran pengembangan budaya


- Integritas merupakan sikap dan berbuatan yang menunjukan karakter

yang taat peraturan dan secara batin merupakan mempererat hubungan

spiritual baik sesama manusia maupun kepada allah swt.

- Perlunya pengklasifikasian (rigit) terhadap menyusunan materi

pembelajaran pengembangan budaya integritas diklat teknis dan

fungsional dilingkungan BPSDM Provinsi Riau

- Pada materi Aktualisasi pengembangan budaya integritas lebih

ditekankan terhadap pembangunan karakter PNS dilingkungan tempat

kerja, sehingga pasca diklat peserta memiliki kewajiban untuk

mengimplementasikan budaya integritas untuk menilai habituasi

peserta tersebut dan diberikan semacam kartu kendali/format/rencana

aksi dalam mendukung kinerja PNS tersebut.

- Perlunya membangun nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai kedisiplinan

yang dimasukan kedalam materi yang akan dikurikulumkan tersebut

sehingga tujuan pembangunan budaya integritas dapat tercapai.

- Perlunya membangun pondasi dalam pengembangan budaya integritas,

oleh karena itu diperlukan aksi nyata dalam menyampaikan konsep-

konsep tentang pembangunan budaya integritas tidak hanya slogan/

formalitas semata.

- Penafsiran nilai-nilai budaya melayu sebagai aktualisasi integritas

diperlukan guna menumbuh kembangkan budaya melayu yang

merupakan representasi dari agama islam dan memiliki nilai-nilai

luhur yang dianggap (perlu pembuktian) mempunyai ruh integritas

yang tersirat didalamnya seperti gurindam dua belas, yang dalat digali

guna keperluan penyusunan modul nantinya.

28

- Perlunya corporate cultur dalam membangun budaya integritas di suatu

organisasi, karena diharapkan dengan tumbunya cultur yang dibarengi

dengan komitmen pimpinan dapat menegakan peraturan, kedisiplinan

serta meningkatkan kinerja PNS.

Pada FGD yang ketiga terdapat poin-poin penting terhadap



- Revisi batang Tubuh Pedoman dimana sebelumnya memakai kata

“Peraturan Kepala Badan” di revisi menjadi “Surat Keputusan Kepala

Badan”

- Judul Lampiran dimana sebelumnya “Pedoman Pembelajaran

Pembangunan Budaya Integritas Diklat Teknis dan Fungsional di

Lingkungan BPSDM Provinsi Riau” Menjadi “Kurikulum


Teknis dan Fungsional” dan disesuaikan pada Batang tubuh Modul dan

Modul Pembelajaran.

- Menyempurnakan kembali substansi masing masing BAB:

BAB I

Latar Belakang

(Dasar-dasar hukum, permasalahan, solusi, target capaian)

Tujuan dan Sasaran

(disesuaikan kembali dengan indikator keberhasilan GBPP/SAP)

Kompetensi

(disesuaikan kembali dengan indikator keberhasilan GBPP/SAP)

BAB II

Modul Pembelajaran

(disesuaikan kembali GBPP/SAP dan dijadikan 1 (satu) materi

Pembelajaran)

Ringakasan Materi

29

(disesuaikan kembali GBPP/SAP dengan ringkasan materi 1 (satu)

materi Pembelajaran)

Pengalaman Belajar

(disesuaikan kembali GBPP/SAP dengan pegalaman belajar (satu)

materi Pembelajaran)

Media Pembelajaran

(disesuaikan kembali dengan GBPP/SAP)

BAB III

Metode Pembelajaran

(disesuaikan dengan hasil evaluasi Tim Ahli)

Tenaga Pengajar/ Pelatih


Waktu Pembelajaran


Evaluasi Hasil Pembelajaran


- Koreksi Redaksi/Penulisan kata di Latar Belakang pada Kalimat

“Pemerintah” seharusnya “Pemerintahan” dan Sinkronisasi antara

Deskripsi Materi dengan Indikator Hasil Belajar.

- Merasionalisasi kembali terkait terbatasnya JP yang diberikan kepada

peserta untuk dapat langsung mengaktualisasikan materi tersebut di

lingkungan pekerjaan, apakah tidak sebaiknya target capaian dari hasil

pembelajaran tersebut hanya sebatas pemahaman peserta diklat.

- Koreksi UU No. 23 Tahun 2014 serta ditabahkan Perubahan atas UU.

- Terkait penamaan Mata Pelajaran atau Mata Pelatihan.

- penyusunan Modul hendaknya memiliki velue (nilai/makna) yang

dapat langsung dipahami oleh peserta sehingga hasil pembelajaran

dapat menjawab semua indikator keberhasilan dari pembelajaran

Pembangunan Budaya Integritas.

30

- Terkait Pre test atau Post test hendaknya disusun sebaik mungkin

sehingga habituasi peserta dari hasil pembelajaran dapat

diimplementasikan pada Post test.

- Pentingnya Pembangunan Budaya Integritas dalam membangun PNS

dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau, contonya Pelatihan Teknis

bagi pegawai Perhubungan hendaknya juga diberi pemahaman tentang

integritas guna membentuk karakter integritas pegawai Dinas

Perhubungan sebagai pondasi dalam menjalankan tugas tugas yang

diemban pegawai.

- Terkait JP yang dibutuhkan dalam proses Pembelajaran Pembangunan

Budaya Integritas, hendaknya JP tersebut diklasifikasi/dibobot sesuai

jumlah keseluruhan JP pada suatu Diklat dan tidak dibatasi hanya 3 JB

suatu Diklat.

- Terkait jumlah JP dan habituasi yang diinginkan (Pemahaman,

Pengembangan dan Aktualisasi) hendaknya disinkronkan kembali

dengan kaedah penyusunan kurikulum dan asas kepatutan dan realistis

terhadap pencapaian pembelajaran.

Pada prosesnya, poin-poin penting pada FGD tersebut menjadi

evaluasi perbaikan bagi Tim Ahli untuk penyempurnaan penyusunan


Teknis dan Fungsional.

4. Evaluasi Penyusunan dan Finalisasi Kurikulum.

Pada tahapan ini Tim Ahli akan melakukan analisis dan evaluasi

terkait penyempurnaan penyusunan Kurikulum Pembelajaran Mata Diklat

Pembangunan Budaya Integritas Diklat Teknis dan Fungsional dari setiap

hasil pelaksanaan FGD sebagaimana poin-poin penting diatas sehingga

tersusunnya Kurikulum Pembelajaran Mata Diklat Pembangunan Budaya

Integritas Diklat Teknis dan Fungsional yang sesuai tujuan pembelajaran

melalui metode dan pengayaan dalam pembentukan serta peningkatan

kapasitas karakter dan mental Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berintegritas

31

melalui penerapan nilai-nilai budaya yang dituangkan kedalam bentuk bahan

ajar pada diklat teknis dan fungsional yang ditetapkan oleh Surat Keputusan

Kepala BPSDM Provini Riau.

Selanjutnya setelah ditetapkanya Surat Keputusan Kepala BPSDM

Provinsi Riau tentang Kurikulum Pembelajaran Mata Diklat Pembangunan

Budaya Integritas Diklat Teknis dan Fungsional, dilanjutkan pembentukan/

penyusunan modul pembelajaran mata diklat pembangunan budaya integritas

diklat teknis dan fungsional. Berikut adalah urutan milestone/ pentahapan yang

akan dilakukan dalam penyusunan modul pembelajaran mata diklat pembangunan

budaya integritas diklat teknis dan fungsional:

1. Pembentukan Tim Ahli Penyusunan Modul.

Pembentukan Tim Ahli Penyusunan Modul dilakukan untuk mencapai

tujuan yaitu tersusunya modul pembelajaran mata diklat pembangunan budaya

integritas diklat teknis dan fungsional untuk menanamankan nilai-nilai budaya

integritas pada Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya Pegawai Negeri Sipil

(PNS) yang diajarkan pada muatan lokal setiap diklat teknis dan fungsional.

Tim Ahli Penyusunan Modul terdiri dari Narasumber yaitu Tunas

Integritas Provinsi Riau dan Widyaiswara Provinsi Riau yang telah mengikuti

kompetensi tentang integritas dan pengampu materi Inovasi dan Sefl Mastery

dan dianggap cakap dan sesuai dengan kompetensinya dalam menyusun

modul pembelajaran mata diklat pembangunan budaya integritas diklat teknis

dan fungsional, serta Kepala BPSDM Provinsi Riau sebagai Pengarah. Berikut

tugas Tim Ahli penyusunan modul pembelajaran mata diklat pembangunan

budaya integritas diklat teknis dan fungsional:

a) Mengumpulkan dan menghimpun data, fakta, referensi dan bahan

terkait Penyusunan Modul Pembelajaran Mata Diklat Pembangunan

Budaya Integritas Diklat Teknis dan Fungsional;

b) Mengklasifikasi data, fakta, referensi dan bahan terkait Penyusunan

Modul Pembelajaran Mata Diklat Pembangunan Budaya Integritas

Diklat Teknis dan Fungsional;

32

c) Menyusun Draft awal Modul Pembelajaran Mata Diklat Pembangunan

Budaya Integritas Diklat Teknis dan Fungsional;

d) Melakukan FGD/koreksi tertulis tentang Modul Pembelajaran Mata


e) Melakukan Seminar/FGD terbatas tentang Modul Pembelajaran Mata


f) Melakukan evaluasi terhadap hasil Seminar/FGD terkait Modul


Teknis dan Fungsional;

g) Melakukan Finalisasi Penyusunan Modul Pembelajaran Mata Diklat

Pembangunan Budaya Integritas Diklat Teknis dan Fungsional:

h) Melakukan penyusunan Modul Pembelajaran Mata Diklat

Pembangunan Budaya Integritas Diklat Teknis dan Fungsional.

2. Pengumpulan Referensi dan Bahan Teori serta Penyusunan Modul.

Pengumpulan dan Penghimpunan data, fakta, referensi dan bahan teori

dilakukan oleh Tim Ahli dalam rangka mengklasifikasi data-data, fakta,

referensi dan bahan teori serta rujukan sesuai kebutuhan yang diperlukan

dalam penyusunan Modul Pembelajaran Mata Diklat Pembangunan Budaya

Integritas Diklat Teknis dan Fungsional, dimana pada pengumpulan dan

penghimpunan data, fakta, referensi dan bahan teori serta rujukan tersebut Tim

Ahli dibantu oleh Tim Kerja yang telah dibentuk sebelumnya. Data, fakta,

referensi dan bahan teori tersebut di dikompilasi dan disusun menjadi sebuah

Draft Modul Pembelajaran Mata Diklat Pembangunan Budaya Integritas

Diklat Teknis dan Fungsional.

3. Implementasi Uji Materi Modul

Pada tahapan ini Tim Ahli melakukan uji materi terkait substansi

materi yang diberikan. Implementasi uji materi ini dilaksanakan pada diklat

teknis kompetensi dan TOFL yang diselenggarakan di BPSDM Provinsi Riau,

peserta yang mengikuti diklat tersebut berasal dari berbagai Organisasi

33

Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Materi

tersebut diampu oleh salah satu Widyaiswara BPSDM Provinsi Riau yang

memiliki/ telah mengikuti TOT (Training Of Trainer) Tunas Integritas

sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik, dalam proses

penerapan uji materi tersebut juga diaplikasikan format penilaian integritas

dimana peserta diklat akan di nilai sesuai instrument penilaian selama

mengikuti diklat tersebut dan diakhir penyelenggaraan akan diadakan apresiasi

terhadap peserta yang memiliki nilai tertinggi.

4. Evaluasi dan Finalisasi Penyusunan Modul.

Pada tahapan ini Tim Ahli akan melakukan analisis dan evaluasi

terkait penyempurnaan penyusunan Modul Pembelajaran Mata Diklat

Pembangunan Budaya Integritas Diklat Teknis dan Fungsional dari hasil

implementasi uji materi yang dilakukan pada muatan lokal pada diklat teknis

kompetensi dan TOFL di BPSDM Provinsi Riau. Setelah implementasi uji

materi tersebut, Tim Ahli akan melakukan revisi dan penyempurnaan terkait

pendalaman substansi materi pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran

dapat tercapai.

3.2. MOBILISASI STAKEHOLDERS

Proyek perubahan ini merupakan bentuk aksi nyata Pemerintah Provinsi

Riau dalam merevolusi mental Aparatur Sipil Negara sesuai Nawacita Presiden

Republik Indonesia poin ke-8 ”Melakukan revolusi karakter bangsa melalui

kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan Nasional dengan

mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara

proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa,

nilai-nilai patriotisme dan cinta tanah air, semangat bela negara dan budi pekerti

dalam kurikulum pendidikan Indonesia”. Melalui proyek perubahan ini,

Pemerintah Provinsi Riau bertujuan penyampaian informasi dan edukasi terhadap

pemahaman, pengembangan dan aktualisasi pembangunan budaya integritas PNS

34

Pemerintah Provinsi Riau pada muatan lokal diklat teknis dan fungsional di

lingkungan BPSDM Provinsi Riau.

Pada prosesnya proyek perubahan ini merupakan proyek yang melibatkan

stakeholder internal dan stakeholder eksternal dan sangat penting untuk

mengetahui siapa stakeholder yang memiliki kepentingan dan pengaruh terhadap

proyek perubahan ini, sehingga mobilisasi stakeholder yang dilakukan pada

proyek perubahan ini harus dapat mengajak seluruh stakeholdert (internal dan

eksternal) untuk dapat mendukung proyek perubahan ini dan diperlukan strategi

yang berbeda terhadap masing-masing kelompok. Adapun strategi yang dapat

dilakukan dalam memobilisasi stakeholder adalah sebagai berikut:

1. Promoters (High Influence / High Interest)

- Meyakinkan bahwa proyek perubahan ini dapat terlaksana sesuai

tujuan area perubahan yang telah disepakati.

- Jika gagasannya proyek perubahan ini tidak dapat terlaksana, yakinkan

bahwa mereka tahu mengapa, dan apa alternatifnya lebih baik.

2. Latents (High Influence / Low Interest)

- Perlu diberi informasi, pemahaman serta keyakinan bahwa pentingnya

proyek perubahan ini.

- Perlu dilakukan pendekatan dan koordinasi dengan kelompok

- Tunjukkan bagaimana Upaya memiliki efek positif terhadap isu

maupun populasi yang menjadi perhatiannya

3. Defenders (Low Influence / High Interest)

- Meyakinkan bahwa proyek perubahan ini akan berdampak positif

terhadap PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

- Meyakinkan bahwa proyek perubahan ini merupakan inovasi yang

termukhtahirkan dan belum dilakukan oleh Pemerintah lain di Provinsi

Riau.

- Bisa sangat membantu jika kelompok Defenders dapat diyakinkan

akan pentingnya Upaya bagi kepentingan mereka sendiri atau untuk

kebaikan yang lebih besar.

35

4. Apathetics (Low Influence / Low Interest)

- Mengikutsertakan Pegawai Negeri Sipil dalam penyusunan proyek

perubahan ini agar mengenal sehinga ingin melihat hasil dari proyek

perubahan ini.

- Menginformasikan pentingnya proyek perubahan ini dan mendatangan

minat/ keingintahuan mereka terhadap hasil proyek perubahan ini.

- Memberikan pengertian bahwa hasil proyek perubahan ini dapat

merubah karakter dan mental Pegawai Negeri Sipil Pemerintah

Provinsi Riau.

Setelah dapat mengelompokkan stakeholder dan menentukan strategi

dalam memobilisasi stakeholder, maka diharapkan bahwa setiap kelompok akan

dapat bergabung dalam mendukung pelaksanaan proyek perubahan ini.

3.3. KENDALA IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN

Terdapat beberapa kendala pada proses pelaksanaan proyek perubahan ini,

berikut adalah kendala-kendala yang ditemui penulis pada pelaksanaan proyek

perubahan ini:

1. Kurangnya waktu yang tersedia dalam pelaksanaan proyek perubahan ini,

yang berdampak pada kurang maksimalnya analisis terhadap penyusunan

modul pembelajaran mata diklat pengembangan budaya integritas.

2. Tidak tersedianya anggaran untuk mengakomodir segala kebutuhan yang

ditimbulkan akibat pelaksanaan proyek perubahan.

3. Kurangnya alokasi Jam Pelajaran (JP) untuk penerapan modul

pembelajaran mata diklat pengembangan budaya integritas pada diklat

teknis dan fungsional.

4. Kesulitan untuk mendapatkan literatur-litelatur/ referensi-referensi budaya

melayu dan referensi-referensi bahan integritas yang berbahasa inggris.

36

3.4. STRATEGI MENGATASI KENDALA

Dalam rangka mengatasi kendala yang ditimbulkan pada pelaksanaan

proyek perubahan ini, maka penulis melakukan strategi untuk mengatasi

permasalahan tersebut sebagai berikut:

1. Melakukan pembagian tugas yang efektif terkait penyusunan kurikulum

dan modul pembelajaran mata diklat pengembangan budaya integritas

diklat teknis dan fungsional.

2. Melibatkan pihak sekretariat BPSDM Provinsi Riau kedalam tim

penyusunan kurikulum dan modul pembelajaran mata diklat

pengembangan budaya integritas diklat teknis dan fungsional, sehingga

kegiatan proyek perubahan dapat dibantu oleh anggaran umum dari

secretariat BPSDM Provinsi Riau.

3. Memaksimalkan Jam Pelajaran (JP) yang diberikan penyelenggara diklat

untuk penerapan modul pembelajaran mata diklat pengembangan budaya

integritas pada diklat teknis dan fungsional dan meringkas intiasari

pembelajaran yang akan disampaikan ke peserta diklat serta aktualisasi

peserta dilakukan peserta hanya pada saat proses pelaksanaan diklat.

4. Mengambil/mengutip rujukan/tulisan tentang budaya melayu yang telah

akui seabsahannya dan diteliti oleh akademisi serta Mengambil/mengutip

bahan bacaan tentang integritas dari internet.

37

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Dari proses penyusunan kurikulum dan modul pembelajaran mata diklat

pembangunan budaya integritas diklat teknis dan fungsional ini dapat diambil

kesimpulan bahwa untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan

kepribadian PNS yang berintegritas dan sesuai peraturan yang berlaku, perlu

peningkatan ketrampilan teknis, teoritis, konseptual, dan moral peserta melalui

pendidikan dan pelatihan. Berikut adalah kesimpulan terhadap penyusunan

kurikulum dan modul pembelajaran mata diklat pembangunan budaya integritas

diklat teknis dan fungsional ini adalah:

1. Perlunya komitmen Pemerintah untuk memastikan hasil proyek perubahan

ini akan tetap dijalankan.

2. Perlunya evaluasi, analisis dan pengembangan terhadap kurikulum dan

modul pembelajaran mata diklat pembangunan budaya integritas diklat

teknis dan fungsional sesuai pentahapan berkala.

3. Bahwa pendidikan dan pelatihan merupakan upaya dalam pengembangan

sumber daya manusia (SDM) terutama untuk mengembangkan

kemampuan intelektual dan kepribadian manusia yang sesuai dengan

definisi Pengembangan yaitu proses peningkatan ketrampilan teknis,

teoritis, konseptual, dan moral peserta melalui pendidikan dan pelatihan.

4. Bahwa pemahaman tentang Konsep Integritas, Budaya Integritas, Rambu-

Rambu dan pelenggaran Integritas serta Aktualisasi Integritas terhadap

Nilai Budaya Melayu merupakan materi dalam rangka peningkatan

karakter dan mental bagi aparatur Pemerintah Provinsi Riau.

5. Bahwa penyusunan kurikulum dan modul pembelajaran mata diklat

pembangunan budaya integritas diklat teknis dan fungsional merupakan

38

bentuk aksi nyata dalam mengimplementasikan Nawacita Presiden ke-8

terhadap revolusi mental Pegawai Negeri Sipil.

6. Pengaktualisasian Nilai Budaya Integritas dan Nilai Budaya Melayu untuk

meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil dan mencapai tujuan

organisasi dengan pendekatan Discovery (Pemetaan), dan Destiny

(Rencana aksi).

4.2. REKOMENDASI

Rekomendasi dalam memaknai penyusunan kurikulum dan modul


fungsional ini adalah:

1. Perlunya memperkuat Sumber Daya Manusia pada BPSDM Provinsi

Riau dengan mempertimbangkan analisis jabatan sebagai acuan

penyusunan kebutuhan pegawai dan memperkuat Sumber Daya

Manusia Widyaiswara BPSDM terkait keberagaman latarbelakang

pendidikan para Pejabat Fungsional Widyaiswara BPSDM Provinsi

Riau.

2. Perlunya alokasi anggaran dalam rangka meningkatkan kapasitas

pegawai negeri sipil terkait pelaksanaan diklat teknis dan fungsional

yang akan menjadi media pembelajaran mata diklat pembangunan

budaya integritas.

3. Perlu adanya pembobotan jumlah Jam pelajaran (JP) diklat terhadap

alokasi Jam Pelajaran (JP) muatan lokal pada setiap diklat teknis dan

fungsional agar Jam Pelajaran (JP) pada muatan lokal bisa fleksibel

menyesuaikan bobot yang ditetapkan, sehingga tujuan pembelajaran

dapat terpenuhi.

4. Perlunya dibentuk/diberdayakan kembali perpuskataan dikantor-

kantor untuk lebih diaktifkan dan didukung dengan sarana dan

prasarana serta kelengakapan buku-buku yang menjadi referensi dan

bahan bacaan.

bpsdm.riau.go.idbpsdm.riau.go.id/web/wp-content/uploads/2018/02/penyusunan-kurikulum-dan-model... ·...

Documents