bokb ok 26 des 15

8/17/2019 BOKB OK 26 DES 15

1/39

8/17/2019 BOKB OK 26 DES 15

2/39

0

PETUNJUK TEKNIS

PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL

KELUARGA BERENCANA

8/17/2019 BOKB OK 26 DES 15

3/39

i

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Buku

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana

(BOKB) dapat diselesaikan. Tahun 2016 merupakan tahun pertama pelaksanaanDana Bantuan Operasional Keluarga Berencana bersumber dari Dana Alokasi

Khusus (DAK) yang dipergunakan untuk mendukung penyediaan sarana dan

prasarana program KB di Kabupaten dan Kota yang memperoleh DAK fisik.

Pada hakekatnya BOKB ditujukan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan

khusus di Kabupaten dan Kota yang menjadi urusan daerah sebagaimana ditetapkan

dalam lampiran 1 huruf (N) Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, yang mengamanatkan bahwa Pemerintah Pusat bertanggungjawab pada

pengelolaan dan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk kebutuhan PUS

nasional. Sementara Daerah Kabupaten/Kota bertanggungjawab dalam pengendalian

dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan

pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota. BOKB bersifat membantu pemerintah

daerah Kabupaten/Kota, bukan sebagai pengganti dana APBD yang selama ini telah

membiayai penyelenggaraan program KKBPK di daerah.

Dana BOKB diperuntukkan pada 1) pembiayaan operasional Balai Penyuluhan KB

ditingkat kecamatan, dan 2) distribusi alat dan obat kontrasepsi dari gudang

kabupaten/kota ke faskes/klinik KB. Mempertimbangkan kondisi dan pentingnya

kegiatan ini untuk mencapai tujuan nasional, maka pemerintah menetapkan

penyediaan Dana Bantuan Operasional KB dalam rangka penguatan penggerakkan

dan untuk menjamin ketersediaan kontrasepsi di setiap fasilitas pelayanan serta

terlaksananya pelayanan KB di daerah.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada TIM DAK serta semua pihak yang telah

memberikan kontribusi dan kerjasamanya dalam menyusun Petunjuk Teknis

Penggunaan Dana Operasional KB. Petunjuk Teknis ini disusun dengan mengacu

pada penjabaran berbagai peraturan perundangan yang terkait, kebutuhan

Kabupaten dan Kota sesuai data berkala yang dilaporkan kepada BKKBN melalui

Perwakilan BKKBN Provinsi masing-masing.

8/17/2019 BOKB OK 26 DES 15

4/39

8/17/2019 BOKB OK 26 DES 15

5/39

iii

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ........................................................................................................... i

Daftar isi......................................................................................................... ............... iii

PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KB NASIONAL................... iv

I. Pendahuluan .......................................................................................................1

A. Latar Belakang.................................................................................

B. Maksud dan Tujuan..........................................................................

C. Ruang Lingkup.................................................................................

D. Pengertian........................................................................................

1

2

2

3

3II. Kebijakan dan Strategi BOKB ........................................................................ 6

A. Kebijakan.........................................................................................

B. Strategi............................................................................................

6

6

III. Mekanisme Pengelolaan.................................................................................. 7

A. Prosedur Pelaksanaan BOKB............................................................

B. Penggunaan Dana BOKB..................................................................C. Pelaporan..................................................................................... ......

D. Pemantauan.......................................................................................

E. Evaluasi........................................................................................ ......

F. Pengawasan.......................................................................................

7

8

8

10

12

13

IV. Penutup...............................................................................................................14

LAMPIRAN ...................................................................................................................

8/17/2019 BOKB OK 26 DES 15

6/39

iv

PERATURAN

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN

DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NOMOR : 291/PER/B1/2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN

DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA

TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 298 ayat (7)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

pemerintahan Daerah bahwa belanja DAK diprioritaskan

untuk mendanai kegiatan fisik dan dapat digunakan untuk

kegiatan non fisik

b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan ProgramKependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan

Keluarga yang bersifat non fisik di Kabupaten dan Kota

sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut, ditetapkan

Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga

Berencana Nasional tentang Petunjuk Teknis

Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga

Berencana Tahun Anggaran 2016.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

8/17/2019 BOKB OK 26 DES 15

7/39

v


Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan

Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5080);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik


Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non

Departemen yang telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;8. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit

Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah

Non Departemen yang telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun

2013;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentangTata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan danBelanja Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5423);10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012

tentang Koordinasi Penyusunan Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus;

11. Peraturan Menteri Dalam Nomor 52 Tahun 2015 tentangPedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.07/2012

tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban

Anggaran Transfer ke Daerah;

8/17/2019 BOKB OK 26 DES 15

8/39

vi

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012

tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan KementerianKeuangan Nomor S-101/MK.7/2015 tanggal 2 Juli 2015

Perihal Penyampaian Proposal DAK 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA TENTANG PETUNJUK TEKNIS

PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL

KELUARGA BERENCANA TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional

Bidang Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2016 adalah

sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu

kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 2

Petunjuk teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional

Bidang Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2016

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimaksudkanuntuk memberikan acuan bagi Pemerintahan Daerah

Kabupaten dan Kota dalam pelaksanaan Bantuan Operasional

Bidang Keluarga Berencana.

Pasal 3

Petunjuk teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional

Bidang Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2016

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bertujuan untuk:

a. Menyediakan dukungan dana operasional kegiatanbagi Balai Penyuluhan KB, dalam upaya pencapaian

tu ju an program Kependudukan, KB dan Pembangunan

Keluarga secara Nasional.

b. Menyediakan dukungan dana pendistribusian alat dan obat

kontrasepsi dari Gudang SKPD-KB Kabupaten/kota ke

setiap tempat Fasilitas Pelayanan KB.

8/17/2019 BOKB OK 26 DES 15

9/39

8/17/2019 BOKB OK 26 DES 15

10/39

0

BADAN KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

LAMPIRAN PERATURAN KEPALA

BADAN KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NOMOR: 291/PER/B1/2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL

KELUARGA BERENCANA TAHUN ANGGARAN 2016

8/17/2019 BOKB OK 26 DES 15

11/39

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai amanat Undang - Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, penduduk harus menjadi titik sentral

dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Pembangunan berkelanjutan

adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan

perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya dukung

dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang

tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang,

sehingga menunjang kehidupan bangsa. Dua hal pokok yang perlu diperhatikan

dalam membahas integrasi penduduk dan pembangunan, yaitu:1) penduduk tidak

hanya diperlakukan sebagai obyek tetapi juga subyek pembangunan. Paradigma

penduduk sebagai obyek telah mengeliminir partisipasi penduduk dalam

pembangunan, 2) ketika penduduk memiliki peran sebagai subyek pembangunan,

maka diperlukan upaya pemberdayaan untuk menyadarkan hak penduduk dan

meningkatkan kapasitas penduduk dalam pembangunan. Hal ini menyangkut

“pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas”.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan

Daerah, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan urusan

Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang

kewenangannya secara konkuren menjadi kewenangan pusat, provinsi dan

kabupaten/kota. Dalam Undang-undang ini secara tegas dijelaskan 4 (empat) Sub

urusan yang menjadi kewenangan bersama, yaitu; 1) Pengendalian Penduduk, 2)

Keluarga Berencana (KB), 3) Keluarga Sejahtera, 4) Pengelolaan penyuluh

KB/PLKB, Standarisasi Pelayanan KB dan Sertifikasi Tenaga Penyuluh KB

(PKB/PLKB) ditetapkan menjadi urusan pusat .

Lebih lanjut ditetapkan pada pasal 298 ayat (7) Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa belanja

DAK diprioritaskan untuk mendanai kegiatan fisik dan dapat digunakan untuk

8/17/2019 BOKB OK 26 DES 15

12/39

2

kegiatan non fisik, yang dalam hal ini dalam bentuk dana bantuan operasional

Keluarga Berencana ( BOKB).

Kesemuanya ini untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana arah

pembangunan Pemerintahan periode 2015-2019, Badan Kependudukan dan

Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merupakan salah satu

Kementerian/Lembaga (K/L) yang diberi mandat untuk mewujudkan Agenda

Prioritas Pembangunan (Nawacita), terutama pada Agenda Prioritas nomor 5

(lima) yaitu “Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia” melalui

“Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana”. Kemudian di dalam

Strategi Pembangunan Nasional 2015-2019 (Dimensi Pembangunan), BKKBN

berada pada Dimensi Pembangunan Manusia, yang didalamnya berperan serta

pada upaya mensukseskan Dimensi Pembangunan Kesehatan serta

Mental/Karakter (Revolusi Mental). BKKBN bertanggung jawab untuk

meningkatkan peran keluarga dalam mewujudkan revolusi mental.

Kebijakan, strategi, dan upaya yang optimal melalui Program Kependudukan,

Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), terutama melalui

upaya pencapaian target/sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional (RPJMN) 2015-2019 untuk menurunkan laju pertumbuhan penduduk

(LPP), angka kelahiran total (TFR), meningkatkan pemakaian kontrasepsi (CPR),

menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need), menurunnya

Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15 – 19 tahun), serta

menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-49 tahun).

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud:

Secara umum maksud pemberian dana bantuan operasional keluarga

berencana adalah mendukung tercapainya sasaran prioritas pembangunan

Kependudukan dan Keluarga Berencana untuk mendukung tercapainya TFR

2,36 pada akhir tahun 2016, TFR 2,33 pada akhir tahun 2017 dan TFR 2,31

pada akhir tahun 2018.

8/17/2019 BOKB OK 26 DES 15

13/39

3

2. Tujuan :

a. Menyediakan dukungan dana operasional kegiatan bagi Balai

Penyuluhan KB, dalam upaya pencapaian tujuan program

Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga secara

Nasional.

b. Menyediakan dukungan dana pendistribusian alat dan obat kontrasepsi

dari Gudang SKPD-KB Kabupaten/kota ke setiap tempat Fasilitas

Pelayanan KB.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dan sasaran pemberian Bantuan Operasional Keluarga

Berencana (BOKB) adalah:

1. Seluruh Balai Penyuluhan KB yang telah dibangun sejak tahun 2010 sampai

dengan tahun 2015.

2. Pendistribusian alat dan obat kontrasepsi ke seluruh tempat fasilitas

kesehatan (klinik keluarga berencana) yang melayani KB dan telah

teregistrasi.

3. Besaran jumlah bantuan dana operasional untuk setiap Balai Penyuluhan KB

diberikan dengan menggunakan standar pembiayaan yang sama.

4. Besaran dana bantuan operasional pendistribusian alat dan obat kontrasepsi

secara nasional disesuaikan dengan kondisi sosio demografis dan geografis

yang dikategorikan menjadi 3 wilayah yaitu ;

a. Daerah yang masuk wilayah tertinggal, terpencil dan perbatasan (galciltas)

b. Daerah yang masuk non galciltas dan

c. Daerah yang masuk wilayah perkotaan.

5. Realisasi Penyaluran Dana dibedakan sebagai berikut;

a. Bantuan Dana operasional bagi Balai Penyuluhan KB dibiayai selama 12

bulan dengan periode realisasi pendanaan sesuai ketentuan perundangan

yang ditetapkan oleh Kementrian Keuangan,

b. Bantuan Dana operasional KB untuk dukungan pendistribusian alat dan

obat kontrasepsi diberikan berdasarkan klasifikasi sebagaimana dimaksud

pada point 4 untuk seluruh fasilitas kesehatan yang telah teregistrasi.

D. Pengertian

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah – bidang Keluarga Berencana, yang

selanjutnya disingkat SKPD – KB adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah

8/17/2019 BOKB OK 26 DES 15

14/39

4

yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang

pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana di daerah provinsi,

kabupaten, atau kota.

2. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan

untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik

promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat.

3. Balai Penyuluhan Keluarga Berencana adalah Bangunan yang merupakan

wadah kelembagaan penyuluhan pengendalian penduduk dan keluarga

berencana ditingkat Kecamatan sebagai lembaga non struktural yang berada

dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) – KB di Kabupaten dan Kota.

4. Penyuluhan keluarga berencana adalah merupakan proses komunikasi

informasi dan edukasi kepada masyarakat dan keluarga bertujuan untuk

membantu keluarga agar dapat memahami dan berperilaku menuju

terwujudnya keluarga kecil bahagia dan sejahtera.

5. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) adalah Dana bantuan

operasional KB yang bersifat non fisik berupa biaya operasional Balai

Penyuluhan KB dan bantuan biaya pendistribusian alat dan obat kontrasepsi

dari gudang Kabupaten dan Kota ke fasilitas kesehatan.

6. Distribusi alat dan obat kontrasepsi adalah proses penyaluran alat dan obat

kontrasepsi dari gudang SKPD KB Kabupaten dan Kota ke seluruh fasilitas

kesehatan yang ditetapkan dengan surat keputusan Kepala SKPD KB

Kabupaten dan Kota.

7. Dana BOKB adalah belanja langsung yang diperuntukan belanja barang dan

jasa untuk kegiatan operasional yang hasilnya diserahkan ke masyarakat.

8. Biaya operasional penyuluhan adalah biaya yang digunakan untuk

mendukung biaya transport dan/atau belanja makanan-minuman (konsumsi)

kegiatan penyuluhan program KKBPK

9. Biaya operasional pengolahan data adalah biaya untuk membayar langganan

paket pulsa data internet dan/atau belanja makanan-minuman (konsumsi).

8/17/2019 BOKB OK 26 DES 15

15/39

5

10. Staff meeting /rapat teknis adalah pertemuan teknis evaluasi dan pelaksanaan

program kependudukan KB dan Pembangunan Keluarga setiap minggu yang

dipimpin oleh Kepala UPT/Koordinator/PPLKB yang dihadiri oleh PKB/PLKB.

11.Biaya staff meeting /rapat teknis a

dalah biaya untuk membayar belanjamakanan-minuman (konsumsi) rapat dan/atau transport dan/atau narasumber

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

12. Biaya Pemeliharaan Balai Penyuluhan KB adalah biaya untuk pembelian

lampu, cat, kran, peralatan kebersihan.

13. Biaya langganan daya dan jasa adalah biaya untuk membayar listrik dan/atau

telephone dan/atau air.

14. Biaya Bahan Bakar Minyak adalah biaya untuk pembelian bahan bakar

minyak yang digunakan untuk operasional distribusi alat dan obat kontrasepsi

ke faskes yang dibuktikan dengan surat tugas dari atasan langsung.

15. Biaya jasa pengiriman / ekspedisi adalah biaya untuk pengiriman alokon dari

gudang SKPD ke faskes yang dibuktikan dengan tanda terima uang dan

alokon.

8/17/2019 BOKB OK 26 DES 15

16/39

6

BAB II

KEBIJAKAN DAN STRATEGI BOKB

A. Kebijakan1. Pemerintah daerah agar tetap mengalokasikan dana operasional untuk

Balai Penyuluhan KB yang telah diberikan selama ini, karena BOKB bukan

merupakan penerimaan fungsional pemerintah daerah dan bukan dana

utama dalam penyelenggaraan upaya Program KKBPK di Balai

Penyuluhan KB.

2. Pemanfaatan dana BOKB diperuntukan untuk membiayai pengelolaan

dan pelaksanaan kegiatan Balai Penyuluhan KB sesuai alokasi jumlahbiaya yang telah ditetapkan.

3. Pemanfaatan dana BOKB untuk pendistribusian alat dan obat kontrasepsi

diberikan berdasarkan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada point 4

untuk seluruh fasilitas kesehatan yang telah teregistrasi.

4. Pemanfaatan dana BOKB di Balai penyuluhan KB, pendistribusian alat

dan obat kontrasepsi agar disinergikan dengan pendanaan yang

bersumber dari APBD dan sumber dana lainnya.

B. Strategi

1. Setiap Balai Penyuluhan KB wajib membuat alokasi jadwal kegiatan sesuai

dengan menu dalam petunjuk teknis dan disetujui oleh kepala SKPD-KB

Kabupaten dan Kota.

2. Memperkuat peran Balai penyuluhan KB sebagai pusat pengendali

operasional program KKBPK di setiap kecamatan.

3. Setiap fasilitas pelayanan KB (Klinik KB) mengajukan permintaan

kebutuhan alokon ke SKPD-KB Kabupaten dan Kota.

4. SKPD-KB menganalisis kelayakan permintaan kebutuhan alokon.

5. Melakukan monitoring ketersediaan alokon di setiap fasilitas kesehatan

(Klinik KB ).

8/17/2019 BOKB OK 26 DES 15

17/39

7

BAB III

MEKANISME PENGELOLAAN BOKB

A. Prosedur Pelaksanan BOKB

1. Penguatan Koordinasi pelaksanaan

a. Bupati/walikota menetapkan pedoman pengendalian dan pendistribusian

kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di

daerah Kabupaten dan Kota mengacu pada Undang-undang No. 23 Tahun

2014 tentang Pemerintah Daerah Lampiran 1 huruf N.

b. Kepala SKPD KB Kabupaten dan Kota menetapkan pengelola keuangan

BOKB di Balai Penyuluhan KB tingkat kecamatan dengan Surat Keputusan

Kepala SKPD KB Kabupaten dan Kota.

c. Kepala SKPD KB Kabupaten dan Kota menetapkan fasilitas kesehatan

(klinik keluarga berencana) penerima alokon dengan Surat Keputusan

Bupati dan Walikota.

d. Kepala SKPD KB Kabupaten dan Kota menetapkan Balai Penyuluhan KB

yang mendapat biaya operasional KB dengan Surat Keputusan Kepala

SKPD KB Kabupaten dan Kota.e. Kepala SKPD KB Kabupaten dan Kota melakukan stock opname di faskes

secara berkala paling sedikit satu tahun sekali.

2. Mekanisme Penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban BOKB

dalam APBD

a. Mekanisme penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja

program/kegiatan DAK sub bidang KB oleh Pemerintah Daerah

berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur

pengelolaan keuangan daerah.

b. Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke

Daerah program/ kegiatan DAK sub bidang KB oleh Pemerintah Daerah

berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana

Desa.

8/17/2019 BOKB OK 26 DES 15

18/39

8

B. Penggunaan Dana BOKB

Dana BOKB adalah belanja langsung yang diperuntukan belanja barang dan jasa

untuk kegiatan operasional yang hasilnya diserahkan ke masyarakat.

1. Biaya operasional bagi Balai Penyuluhan KB dengan rincian menu dan urutan

prioritas kegiatan sebagai berikut:

a. Biaya operasional penyuluhan KB

b. Biaya operasional pengolahan data

c. Staff meeting /rapat teknis

d. Alat Tulis Kantor

e. Biaya langganan daya dan jasa

f. Biaya pemeliharaan Balai Penyuluhan KB

2. Biaya distribusi alat dan obat kontrasepsi dapat digunakan untuk:

a. Biaya Bahan Bakar Minyak/biaya transport

b. Biaya jasa pengiriman/ekspedisi

C. Pelaporan

Pelaporan BOKB dilakukan secara berjenjang dan berkala dari tahap persiapan,

pelaksanaan sampai dengan penyaluran di masing-masing Kecamatan di

Kabupaten dan Kota. Agar pelaporan BOKB dapat berjalan sesuai dengan yangdiharapkan, maka diperlukan langkah sebagai berikut:

1. Kepala SKPD-KB Kabupaten dan Kota, melaporkan perkembangan

pelaksanaan BOKB secara triwulanan dikirimkan ke Perwakilan BKKBN

Provinsi c.q Tim pengendalian DAK sub bidang KB Provinsi dan tembusannya

disampaikan kepada ketua tim pengendali DAK sub bidang KB tingkat Pusat

(Sekretaris Utama) c.q Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN;

2. Pelaksanaan pencatatan dan pelaporan merujuk pada ketentuan Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana;

3. Sesuai dengan Surat Edaran Bersama (SEB) 3 (tiga) Menteri yaitu Menteri

Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri

Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0239/M.PPN/11/2008, SE

1722/MK 07/2008, 900/2556/SJ tanggal 21 November 2008, SKPD-KB

Kabupaten dan Kota berkewajiban menyampaikan laporan Triwulan DAK sub

bidang KB kepada Sekretaris Daerah;

8/17/2019 BOKB OK 26 DES 15

19/39

9

4. Penanggungjawab dan pengelola dana Bantuan Operasional Balai

Penyuluhan KB wajib menyampaikan laporan triwulan Keuangan kepada

Kepala SKPD-KB Kab dan Kota (fomulir 1);

5. Sekretaris atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala SKPD-KB Kab dan

Kota untuk menyampaikan laporan triwulan penggunaan dana distribusi alat

dan obat kontrasepsi kepada Kepala SKPD-KB Kabupaten dan Kota (Formulir

4);

6. Kepala SKPD-KB Kabupaten dan Kota merekap seluruh laporan dari Balai

Penyuluhan KB dan penggunaan dana distribusi alat dan obat kontrasepsi

dan menyampaikan laporan triwulan kepada Perwakilan BKKBN Provinsi c.q

Tim Pengendalian DAK KB Provinsi dan tembusan disampaikan kepada ketua

tim pengendali DAK sub bidang KB tingkat Pusat (Sekretaris Utama) c.q. Biro

Keuangan dan Pengelolaan BMN di masing-masing Kabupaten dan Kota

paling lambat 10 hari setelah triwulan bersangkutan berakhir (Formulir 2);

7. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi c.q. Tim Pengendalian DAK Sub bidang

KB melakukan rekapitulasi laporan triwulan yang disampaikan oleh Kepala

SKPD-KB Kabupaten dan Kota dan menyampaikan kepada ketua tim

pengendali DAK Sub bidang KB tingkat Pusat (Sekretaris Utama) c.q Biro

Keuangan dan Pengelolaan BMN, sesuai dengan laporan sebagaimana

dalam formulir 2 paling lambat 15 hari setelah triwulan bersangkutan berakhir

(Formulir 3).

8/17/2019 BOKB OK 26 DES 15

20/39

10

MEKANISME PELAPORAN BOKB

D. Pemantauan

Pemantauan pengelolaan dana BOKB dilakukan secara berjenjang dari BKKBN

ke pemerintah daerah Kabupaten dan Kota dalam hal ini adalah SKPD KB

dan/atau dari Perwakilan BKKBN Provinsi ke pemerintah daerah Kabupaten dan

Kota dalam hal ini adalah SKPD KB.

Agar pemantauan dapat terselenggara dengan baik, dilaksanakan langkah-

langkah sebagai berikut:

1. Mekanisme Pemantauan BOKB

a) Ketua Tim Pengendalian DAK sub bidang KB tingkat Pusat (Sekretaris

Utama BKKBN) secara berkala melakukan pemantauan pelaksanaan

BOKB ke Provinsi dan Kabupaten dan Kota dan melaporkan hasilnya

kepada Kepala BKKBN;

b) Ketua Tim Pengendali DAK sub bidang KB Provinsi (Kepala Perwakilan

BKKBN Provinsi) secara berkala melakukan pemantauan pelaksanaan

BOKB ke Kabupaten dan Kota dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Tim

Pengendalian DAK sub bidang KB Pusat (Sekretaris Utama BKKBN)

8/17/2019 BOKB OK 26 DES 15

21/39

11

c) Ketua Tim Pengendali DAK Bidang KB Kabupaten dan Kota (Kepala

SKPD-KB Kabupaten dan Kota) secara berkala melakukan pemantauan

pelaksanaan BOKB ke kecamatan dan desa serta melaporkan hasilnya

kepada Sekretaris Daerah Kabupaten dan Kota.

MEKANISME PEMANTAUAN BOKB

KABUPATEN DAN KOTA OLEH BKKBN

2. Mekanisme Pemantauan BOKB Kabupaten Dan Kota oleh Pemerintah Provinsi

a. Gubernur berkoordinasi dengan Ketua Tim Pengendali DAK sub bidang KB

Provinsi (Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi) dan Kepala SKPD KB Provinsi

secara berkala melakukan pemantauan pelaksanaan BOKB ke Kabupaten dan

Kota;

b. Ketua Tim Pengendali DAK sub bidang KB Provinsi (Kepala Perwakilan

BKKBN Provinsi) dan Ketua Tim Pengendali DAK SKPD KB Provinsi secara

berkala melakukan pemantauan pelaksanaan BOKB ke Kabupaten dan Kota

serta melaporkan hasilnya kepada Ketua Tim Pengendalian DAK sub bidang

KB Pusat (Sekretaris Utama BKKBN) dan kepada Sekretaris Daerah.

c. Ketua Tim Pengendali DAK Sub Bidang KB Kabupaten dan Kota (Kepala

SKPD-KB Kabupaten dan Kota) secara berkala melakukan pemantauan

pelaksanaan BOKB ke kecamatan dan desa serta melaporkan hasilnya kepada

Sekretaris Daerah Kabupaten dan Kota.

Ketua Tim Pengendali DAK sub

bidang KB Kab dan Kota

(Kepala SKPD –KB KAB DAN KOTA)

Ketua Tim Pengendali DAK sub bidang KB Provinsi

(KEPALA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI)

Ketua Tim PengendalianDAK sub bidang KB

( KEPALA BKKBN)

8/17/2019 BOKB OK 26 DES 15

22/39

12

MEKANISME PEMANTAUAN BOKB

KABUPATEN DAN KOTA OLEH PEMERINTAH PROVINSI

E. Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan untuk menilai atau mengukur sejauh mana pelaksanaan

pengelolaan BOKB telah dilakukan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan. Apabila ternyata dalam pelaksanaannya masih ditemui kekeliruan

maka dapat segera dilakukan perbaikan dengan disertai dukungan data yang

akurat.

Agar pelaksanaan evaluasi dapat terselenggara dengan baik, dilakukan langkah-

langkah sebagai berikut:

1. Ketua Tim Pengendalian DAK sub bidang KB tingkat Pusat (Sekretaris Utama

BKKBN) setiap 3 (tiga) bulan melakukan evaluasi pelaksanaan BOKB dan

melaporkan hasilnya kepada Kepala BKKBN;

2. Ketua Tim Pengendali DAK sub bidang KB Provinsi cq (Kepala Perwakilan

BKKBN Provinsi) setiap 3 (tiga) bulan melakukan evaluasi pelaksanaan

BOKB dan melaporkan hasilnya kepada Tim Pengendali DAK sub bidang KB

Tingkat Pusat (Sekretaris Utama BKKBN)

3. Tim Pengendali DAK sub bidang KB Kabupaten dan Kota cq (Kepala SKPD-

KB) setiap 3 (tiga) bulan melakukan evaluasi pelaksanaan BOKB dan

melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Daerah Kabupaten dan Kota.

Perwakilan BKKBN

di Provinsi

SKPD-KB Kabupaten dan Kota

GUBERNUR

SKPD -KB

PROVINSI

8/17/2019 BOKB OK 26 DES 15

23/39

13

D. Pengawasan Pelaksanaan BOKB

Pengawasan pelaksanaan BOKB dilaksanakan oleh pengawasan eksternal

maupun APIP. Jika terjadi penyimpangan, hasil audit akan dijadikan

rekomendasi untuk diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Untuk itu, setiap SKPD-KB Kabupaten dan Kota yang mendapatkan BOKB

wajib melakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Menggunakan dana BOKB untuk membayar transaksi sesuai dengan menu

yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis penggunaan dana BOKB.

2. Membukukan seluruh transaksi dan menyelesaikan pertanggungjawaban

laporan keuangan tepat waktu.

8/17/2019 BOKB OK 26 DES 15

24/39

14

BAB IV

PENUTUP

Pedoman penggunaan dana Bantuan Operasional KB (BOKB) disusun sebagai

acuan dalam pembiayaan operasional Balai Penyuluhan KB di kecamatan dan

pendistribusian alat dan obat kontrasepsi ke seluruh fasilitas kesehatan yang

teregistrasi melayani kontrasepsi. Dukungan Dana bantuan operasional KB ini

bukanlah merupakan satu-satunya sumber pembiayaan untuk pengelolaan kedua

kegiatan tersebut akan tetapi BOKB merupakan biaya pendukung yang selama ini

telah menjadi kewenangan pemerintah daerah .

Tentunya bantuan biaya ini masih sangat terbatas dan khususnya bagi daerah yang

belum memiliki Balai Penyuluhan Kecamatan tentu belum dapat menggunakan

BOKB ini. Keberadaan Balai Penyuluhan KB Kecamatan yang teregistrasi adalah

merupakan prasyarat dan sekaligus dijadikan Pusat Pengendalian Operasional KB

di kecamatan dan desa di wilayah tersebut. Untuk itu bagi daerah yang belum

memiliki Balai Penyuluhan KB di kecamatan diharapkan dapat melakukan advokasi

secara terus menerus kepada stakeholder terkait agar pembangunan Balai

Penyuluhan segera terealisasi dan diajukan pembiayaan BOKB pada tahun

berikutnya.

Berkaitan dengan penerapan pedoman ini di daerah diharapkan pedoman ini dapat

ditindaklanjuti dengan petunjuk pelaksanaan yang lebih operasional yang ditetapkan

dengan Keputusan Bupati /Walikota untuk menampung variasi kebutuhan daerah

dengan tetap mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan BKKBN.

Apabila dikemudian hari terjadi perubahan kebijakan yang berkaitan dengan BOKB

maka pedoman akan dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan pada penyusunan

pedoman BOKB selanjutnya.

8/17/2019 BOKB OK 26 DES 15

25/39

Formulir 1

Balai Penyuluhan KB Kecamatan :

Kabupaten

dan

Kota :SKPD‐KB :

Provinsi :

Periode Pelaporan : Triwulan I/II/III/IV*

NO TOTAL DANA

(Rp)

REALISASI

(Rp)

1 3 4

45.000.000Rp

1

2

3

4

5

6

Keterangan:

*Coret yang tidak perlu

……………….., ……. …

Kepala Unit Pelaksa

Koordinator PKB/PP

NIP. ………………………

Formulir 1 ‐ Diisi oleh Balai Penyuluhan KB Tingkat Kecamatan dan disampaikan

kepada SKPD‐KB Kabupaten dan Kota

LAPORAN TRIWULANAN

PELAKSANAAN BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA (BOKB) BALA

TAHUN ANGGARAN 2016

Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)

Biaya langganan daya dan jasa

Biaya Pemeliharaan Balai Penyuluhan KB

Biaya Operasional penyuluhan

JENIS KEGIATAN

2

Biaya operasional pengolahan data

Staff Meeting /Rapat Tekhnis

Alat Tulis Kantor

8/17/2019 BOKB OK 26 DES 15

26/39

Formulir 2

Kabupaten dan Kota :

SKPD‐KB :

Provinsi :


REALISASI

(Rp)

PERSENTASE

(%)

REALISASI

(Rp)

PERSENTASE

(%)

REALISASI

(Rp)

PERSENTASE

(%)

REALISASI

(Rp)

PERSENTASE

(%)

REALISASI

(Rp)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

2

3

4

5

6

7

8

Keterangan:

*Coret yang

tidak

perlu

REKAPITULASI LAPORAN TRIWULANAN

PELAKSANAAN BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA (BOKB) BA LAI PENYULUHAN K

TAHUN ANGGARAN 2016

NO KECAMATAN

Balai Penyuluhan KB Kecamatan …

2



Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)

Formulir 2 ‐ Diisi oleh SKPD‐KB dan disampaikan kepada Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi

Biaya Peme

Peny



TOTAL DANA

Biaya langganan daya dan jasaBiaya operasional pengolahan

dataStaff Meeting /Rapat Tekhn is A la t Tul is Kantor



…………………………………..

8/17/2019 BOKB OK 26 DES 15

27/39

Formulir 3 (Rekap Laporan Pelaksanaan BOKB‐BP Tingkat Provinsi)

Provinsi : Formulir 3: F3/BOKB/

Periode Pelaporan :

Triwulan

I/II/III/IV*

TOTAL DANA

(Rp)

REALISASI

(Rp)

PERSENTASE

(%)

SISA DANA

(Rp)

TOTAL DANA

(Rp)

REALISASI

(Rp)

PERSENTASE

(%)

SISA DANA

(Rp)

TOTAL DANA

(Rp)

REALISASI

(Rp)

PERSENTASE

(%)

S

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

2

3

4

5

6

7

8

Keterangan:


……………….., ……. ……………. 2

Kepala Perwakilan BKKBN P

NIP. ……………………………………

STAFF MEETING/RAPAT TEKHNISNO KABUPATEN DAN KOTA BIAYA LANGGANAN DAYA DAN JASA BIAYA OPERASIONAL PENGOLAHAN DATA (PAKET

DATA INTERNET)

LAPORAN TRIWULANAN

PELAKSANAAN BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA (BOKB) BALAI PENYULUHAN

DANA ALOKASI KHUSUS SUB BIDANG KELUARGA BERENCANA

TAHUN ANGGARAN 2016

2

Formulir 3 disampaikan kepada Kepala BKKBN Pusat

8/17/2019 BOKB OK 26 DES 15

28/39

Formulir 3

Provinsi :


TOTAL DANA

(Rp)

REALISASI

(Rp)

PERSENTASE

(%)

SISA DANA

(Rp)

TOTAL DANA

(Rp)

REALISASI

(Rp)

PERSENTASE

(%)

SISA DANA

(Rp)

TOTAL DANA

(Rp)

REALISASI

(Rp)

PERSENTASE

(%)

S

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

2

3

4

5

6

7

8

Keterangan:


Formulir 3 ‐ Diisi oleh Tim DAK Perwakilan BKKBN Provinsi dan disampaikan kepada

Sekretaris Utama BKKBN cq. Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN

ALAT TULIS KANTOR BIAYA PEMELIHARAAN BALAI PENYULUHAN KB BIAYA OPERASIONAL PENYULUHAN


PELAKSANAAN BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA (BOKB) BALAI PENYULUHAN

TAHUN ANGGARAN 2016

NO KABUPATEN DAN KOTA

2

8/17/2019 BOKB OK 26 DES 15

29/39

Formulir 4

Kabupaten dan Kota :

SKPD‐KB :

Provinsi :


NO TOTAL DANA

(Rp)

REALISASI

1 3 4

1

2

Keterangan:


………………

Kepala SK

NIP. ………

Formulir 4 ‐ Diisi oleh SKPD‐KB Kabupaten dan disampaikan kepada Tim DAK Perwakilan

BKKBN Provinsi

LAPORAN TRIWULANAN

PELAKSANAAN DISTRIBUSI ALOKON

BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA (BOKB)

TAHUN ANGGARAN 2016

Distribusi Alokon

Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM), atau

Biaya Jasa Pengiriman/Ekspedisi

JENIS KEGIATAN

2

8/17/2019 BOKB OK 26 DES 15

30/39

Formulir 5

Provinsi :


TOTAL DANA

(Rp)

REALISASI

(Rp)

PERSENTASE

(%)

SISA DANA

(Rp)

TOT

1 3 4 5 6

1

2

3

4

5

6

7

8

Keterangan:



BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA (BOKB)

TAHUN ANGGARAN 2016

NO KABUPATEN DAN KOTA BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)

PELAKSANAAN DISTRIBUSI ALOKON

2

Formulir 5 ‐ Diisi oleh Tim DAK Perwakilan Provinsi dan disampaikan kepada

Sekretaris Utama cq. Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN

8/17/2019 BOKB OK 26 DES 15

31/39

NO NAMA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA PAGU BOKB

1 Provinsi Aceh

2 Kab. Aceh Barat 591.840.000 3 Kab. Aceh Besar 779.040.000

4 Kab. Aceh Selatan 757.440.000

5 Kab. Aceh Singkil 515.160.000

6 Kab. Aceh Tengah 663.600.000

7 Kab. Aceh Tenggara 280.650.000

8 Kab. Aceh Timur 860.400.000

9 Kab. Aceh Utara 1.122.000.000

10 Kab. Bireuen 792.300.000

11 Kab. Pidie 506.550.000

12 Kab. Simeulue 375.840.000

13 Kota Banda Aceh 259.500.000 14 Kota Sabang 97.590.000

15 Kota Langsa 144.660.000

16 Kota Lhokseumawe 195.180.000

17 Kab. Gayo Lues 428.040.000

18 Kab. Aceh Barat Daya 423.720.000

19 Kab. Aceh Jaya 432.360.000

20 Kab. Nagan Raya 501.840.000

21 Kab. Aceh Tamiang 428.100.000

22 Kab. Bener Meriah 473.040.000

23 Kab. Pidie Jaya 293.040.000

24 Kota Subulussalam 228.450.000 25 Provinsi Sumatera Utara -

26 Kab. Asahan 1.143.000.000

27 Kab. Dairi 474.150.000

28 Kab. Deli Serdang 1.055.100.000

29 Kab. Karo 594.600.000

30 Kab. Labuhanbatu 429.150.000

31 Kab. Langkat 858.450.000

32 Kab. Mandailing Natal 272.250.000

33 Kab. Nias 477.360.000

34 Kab. Simalungun 1.041.450.000

35 Kab. Tapanuli Selatan 531.750.000 36 Kab. Tapanuli Tengah 337.680.000 37 Kab. Tapanuli Utara 399.000.000

38 Kab. Toba Samosir 703.350.000

39 Kota Binjai 248.460.000

40 Kota Medan 755.580.000

41 Kota Pematang Siantar 388.980.000

42 Kota Sibolga 197.940.000

43 Kota Tanjung Balai 285.180.000

44 Kota Tebing Tinggi 240.870.000

45 Kota Padang Sidempuan 286.560.000

46 Kab. Pakpak Bharat 372.960.000 47 Kab. Nias Selatan 495.720.000

48 Kab. Humbang Hasundutan 17.850.000

49 Kab. Serdang Bedagai 795.450.000

50 Kab. Samosir 422.850.000

51 Kab. Batu Bara 298.350.000

52 Kab. Padang Lawas 161.250.000

53 Kab. Padang Lawas Utara 329.700.000

54 Kab. Labuhanbatu Selatan 116.250.000

55 Kab. Labuhanbatu Utara 296.250.000

56 Kab. Nias Utara 201.240.000

57 Kab. Nias Barat 155.160.000 58 Kota Gunungsitoli 203.460.000

59 Provinsi Sumatera Barat -

60 Kab. Limapuluh Kota 610.200.000

RINCIAN ALOKASI BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA

BERENCANA TAHUN ANGGARAN 2016

MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

8/17/2019 BOKB OK 26 DES 15

32/39


61 Kab. Agam 745.200.000

62 Kab. Kepulauan Mentawai 464.400.000

63 Kab. Padang Pariaman 828.360.000

64 Kab. Pasaman 557.850.000

65 Kab. Pesisir Selatan 743.040.000

66 Kab. Sijunjung 423.720.000

67 Kab. Solok 709.200.000 68 Kab. Tanah Datar 661.500.000

69 Kota Bukit Tinggi 143.280.000

70 Kota Padang Panjang 94.140.000

71 Kota Padang 433.980.000

72 Kota Payakumbuh 250.530.000

73 Kota Sawahlunto 190.080.000

74 Kota Solok 94.140.000

75 Kota Pariaman 194.490.000

76 Kab. Pasaman Barat 533.880.000

77 Kab. Dharmasraya 516.600.000

78 Kab. Solok Selatan 335.160.000 79 Provinsi Riau -

80 Kab. Bengkalis 64.950.000

81 Kab. Indragiri Hilir 440.700.000

82 Kab. Indragiri Hulu 88.050.000

83 Kab. Kampar 756.900.000

84 Kab. Kuantan Singingi 74.400.000

85 Kab. Pelalawan 120.450.000

86 Kab. Rokan Hilir 64.950.000

87 Kab. Rokan Hulu 74.400.000

88 Kab. Siak 64.950.000

89 Kota Dumai 59.490.000 90 Kota Pekanbaru 93.300.000

91 Kab. Kepulauan Meranti 55.500.000

92 Provinsi Jambi -

93 Kab. Batang Hari 201.000.000

94 Kab. Bungo 794.400.000

95 Kab. Kerinci 662.550.000

96 Kab. Merangin 568.350.000

97 Kab. Muaro Jambi 519.150.000

98 Kab. Sarolangun 476.250.000

99 Kab. Tanjung Jabung Barat 66.000.000

100 Kab. Tanjung Jabung Timur 514.950.000

101 Kab. Tebo 563.100.000

102 Kota Jambi 386.220.000

103 Kota Sungai Penuh 369.660.000

104 Provinsi Sumatera Selatan -

105 Kab. Lahat 411.840.000

106 Kab. Musi Banyuasin 176.250.000

107 Kab. Musi Rawas 801.720.000

108 Kab. Muara Enim 430.500.000

109 Kab. Ogan Komering Ilir 862.560.000

110 Kab. Ogan Komering Ulu 106.950.000

111 Kota Palembang 275.760.000

112 Kota Prabumulih 310.710.000

113 Kota Pagar Alam 159.840.000

114 Kota Lubuk Linggau 403.470.000

115 Kab. Banyuasin 948.600.000

116 Kab. Ogan Ilir 514.800.000

117 Kab. Ogan Komering Ulu Timur 931.500.000

118 Kab. Ogan Komering Ulu Selatan 756.000.000

119 Kab. Empat Lawang 546.480.000

120 Kab. Penukal Abab Lematang Ilir 117.300.000

121 Kab. Musi Rawas Utara 68.100.000

122 Provinsi Bengkulu -

123 Kab. Bengkulu Selatan 543.300.000

124 Kab. Bengkulu Utara 829.050.000

8/17/2019 BOKB OK 26 DES 15

33/39


125 Kab. Rejang Lebong 583.050.000

126 Kota Bengkulu 460.200.000

127 Kab. Kaur 520.920.000

128 Kab. Seluma 673.200.000

129 Kab. Mukomuko 712.440.000

130 Kab. Lebong 385.920.000

131 Kab. Kepahiang 385.920.000 132 Kab. Bengkulu Tengah 491.760.000 133 Provinsi Lampung -

134 Kab. Lampung Barat 435.240.000

135 Kab. Lampung Selatan 574.650.000

136 Kab. Lampung Tengah 185.400.000

137 Kab. Lampung Utara 947.520.000

138 Kab. Lampung Timur 518.400.000 139 Kab. Tanggamus 926.250.000

140 Kab. Tulang Bawang 389.400.000

141 Kab. Way Kanan 661.680.000

142 Kota Bandar Lampung 395.190.000 143 Kota Metro 241.560.000

144 Kab. Pesawaran 469.800.000

145 Kab. Pringsewu 427.050.000

146 Kab. Mesuji 328.650.000

147 Kab. Tulang Bawang Barat 370.500.000

148 Kab. Pesisir Barat 190.500.000

149 Provinsi DKI Jakarta

150 Provinsi Jawa Barat -

151 Kab. Bandung 1.663.800.000

152 Kab. Bekasi 122.700.000

153 Kab. Bogor 636.750.000 154 Kab. Ciamis 1.347.450.000

155 Kab. Cianjur 1.572.300.000

156 Kab. Cirebon 283.950.000

157 Kab. Garut 1.947.600.000

158 Kab. Indramayu 1.509.450.000

159 Kab. Karawang 1.069.950.000

160 Kab. Kuningan 1.016.550.000

161 Kab. Majalengka 1.221.450.000

162 Kab. Purwakarta 304.950.000 163 Kab. Subang 1.318.050.000

164 Kab. Sukabumi 913.680.000

165 Kab. Sumedang 670.950.000

166 Kab. Tasikmalaya 168.750.000

167 Kota Bandung 182.460.000

168 Kota Bekasi 664.890.000

169 Kota Bogor 83.640.000

170 Kota Cirebon 252.600.000

171 Kota Depok 165.750.000

172 Kota Sukabumi 375.030.000

173 Kota Tasikmalaya 111.240.000

174 Kota Cimahi 163.290.000

175 Kota Banjar 220.020.000

176 Kab. Bandung Barat 804.000.000

177 Kab. Pangandaran 68.100.000 178 Provinsi Jawa Tengah -

179 Kab. Banjarnegara 860.400.000

180 Kab. Banyumas 996.600.000

181 Kab. Batang 706.500.000

182 Kab. Blora 773.550.000

183 Kab. Boyolali 425.100.000

184 Kab. Brebes 419.850.000

185 Kab. Cilacap 642.750.000

186 Kab. Demak 445.950.000 187 Kab. Grobogan 798.750.000

188 Kab. Jepara 757.800.000

8/17/2019 BOKB OK 26 DES 15

34/39


189 Kab. Karanganyar 794.400.000

190 Kab. Kebumen 959.850.000

191 Kab. Kendal 683.550.000

192 Kab. Klaten 369.750.000

193 Kab. Kudus 233.550.000

194 Kab. Magelang 719.100.000

195 Kab. Pati 987.000.000 196 Kab. Pekalongan 620.700.000

197 Kab. Pemalang 452.250.000

198 Kab. Purbalingga 672.000.000

199 Kab. Purworejo 773.550.000

200 Kab. Rembang 656.250.000

201 Kab. Semarang 227.250.000

202 Kab. Sragen 781.950.000

203 Kab. Sukoharjo 616.650.000

204 Kab. Tegal 644.850.000

205 Kab. Temanggung 309.900.000

206 Kab. Wonogiri 858.300.000 207 Kab. Wonosobo 540.150.000

208 Kota Magelang 62.940.000

209 Kota Pekalongan 215.880.000

210 Kota Salatiga 196.560.000

211 Kota Semarang 648.480.000

212 Kota Surakarta 254.670.000

213 Kota Tegal 189.660.000 214 Provinsi DI Yogyakarta -

215 Kab. Bantul 596.700.000

216 Kab. Gunung Kidul 760.050.000

217 Kab. Kulon Progo 613.500.000 218 Kab. Sleman 384.300.000

219 Kota Yogyakarta 172.950.000 220 Provinsi Jawa Timur -

221 Kab. Bangkalan 847.440.000

222 Kab. Banyuwangi 559.050.000 223 Kab. Blitar 945.150.000

224 Kab. Bojonegoro 1.180.650.000

225 Kab. Bondowoso 989.640.000

226 Kab. Gresik 730.650.000

227 Kab. Jember 607.200.000

228 Kab. Jombang 60.900.000

229 Kab. Kediri 134.250.000

230 Kab. Lamongan 997.500.000

231 Kab. Lumajang 667.800.000

232 Kab. Madiun 706.500.000

233 Kab. Magetan 573.600.000

234 Kab. Malang 1.348.200.000

235 Kab. Mojokerto 528.600.000

236 Kab. Nganjuk 709.650.000

237 Kab. Ngawi 884.400.000

238 Kab. Pacitan 569.400.000

239 Kab. Pamekasan 619.560.000

240 Kab. Pasuruan 803.850.000

241 Kab. Ponorogo 989.100.000

242 Kab. Probolinggo 677.250.000

243 Kab. Sampang 619.560.000

244 Kab. Sidoarjo 46.200.000

245 Kab. Situbondo 721.080.000

246 Kab. Sumenep 1.105.350.000

247 Kab. Trenggalek 658.350.000

248 Kab. Tuban 628.050.000

249 Kab. Tulungagung 920.100.000

250 Kota Blitar 150.180.000

251 Kota Kediri 145.350.000

252 Kota Madiun 283.110.000

8/17/2019 BOKB OK 26 DES 15

35/39


253 Kota Malang 84.330.000

254 Kota Mojokerto 99.660.000

255 Kota Pasuruan 190.350.000

256 Kota Probolinggo 245.700.000

257 Kota Surabaya 169.200.000

258 Kota Batu 146.730.000

259 Provinsi Kalimantan Barat -

260 Kab. Bengkayang 214.560.000

261 Kab. Landak 612.360.000

262 Kab. Kapuas Hulu 623.880.000

263 Kab. Ketapang 853.200.000

264 Kab. Mempawah 424.950.000

265 Kab. Sambas 700.560.000

266 Kab. Sanggau 581.760.000

267 Kab. Sintang 621.000.000

268 Kota Pontianak 110.550.000

269 Kota Singkawang 246.390.000

270 Kab. Sekadau 155.160.000

271 Kab. Melawi 377.280.000

272 Kab. Kayong Utara 282.960.000

273 Kab. Kubu Raya 323.550.000

274 Provinsi Kalimantan Tengah -

275 Kab. Barito Selatan 151.800.000

276 Kab. Barito Utara 88.050.000

277 Kab. Kapuas 279.750.000

278 Kab. Kotawaringin Barat 108.000.000

279 Kab. Kotawaringin Timur 334.350.000

280 Kota Palangkaraya 284.340.000 281 Kab. Katingan 316.200.000

282 Kab. Seruyan 538.200.000

283 Kab. Sukamara 304.650.000

284 Kab. Lamandau 242.850.000

285 Kab. Gunung Mas 250.200.000

286 Kab. Pulang Pisau 303.600.000

287 Kab. Murung Raya 69.150.000

288 Kab. Barito Timur 352.800.000

289 Provinsi Kalimantan Selatan -

290 Kab. Banjar 399.900.000

291 Kab. Barito Kuala 441.000.000 292 Kab. Hulu Sungai Selatan 523.350.000

293 Kab. Hulu Sungai Tengah 525.450.000

294 Kab. Hulu Sungai Utara 397.440.000

295 Kab. Kotabaru 361.200.000

296 Kab. Tabalong 66.000.000

297 Kab. Tanah Laut 111.000.000

298 Kab. Tapin 240.750.000

299 Kota Banjarbaru 189.660.000

300 Kota Banjarmasin 222.780.000

301 Kab. Balangan 62.850.000

302 Kab. Tanah Bumbu 67.050.000 303 Provinsi Kalimantan Timur -

304 Kab. Berau 69.150.000

305 Kab. Kutai Kartanegara 523.500.000

306 Kab. Kutai Barat 75.240.000

307 Kab. Kutai Timur 84.900.000

308 Kab. Paser 90.150.000

309 Kota Balikpapan 80.880.000

310 Kota Bontang 71.220.000

311 Kota Samarinda 135.540.000

312 Kab. Penajam Paser Utara 57.600.000

313 Kab. Mahakam Ulu 50.250.000

314 Provinsi Sulawesi Utara

315 Kab. Bolaang Mongondow 197.850.000

8/17/2019 BOKB OK 26 DES 15

36/39


316 Kab. Minahasa 437.700.000

317 Kab. Kepulauan Sangihe 703.800.000

318 Kota Bitung 380.010.000

319 Kota Manado 519.840.000

320 Kab. Kepulauan Talaud 390.240.000

321 Kab. Minahasa Selatan 812.250.000

322 Kota Tomohon 239.490.000 323 Kab. Minahasa Utara 442.800.000

324 Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro 336.600.000

325 Kota Kotamobagu 194.490.000

326 Kab. Bolaang Mongondow Utara 281.550.000

327 Kab. Minahasa Tenggara 516.000.000

328 Kab. Bolaang Mongondow Timur 231.300.000

329 Kab. Bolaang Mongondow Selatan 234.450.000

330 Provinsi Sulawesi Tengah -

331 Kab. Banggai 892.080.000

332 Kab. Banggai Kepulauan 561.600.000

333 Kab. Buol 536.760.000

334 Kab. Toli-Toli 569.520.000

335 Kab. Donggala 804.960.000

336 Kab. Morowali 479.880.000

337 Kab. Poso 533.160.000

338 Kota Palu 278.130.000

339 Kab. Parigi Moutong 749.520.000

340 Kab. Tojo Una Una 485.640.000

341 Kab. Sigi 662.760.000

342 Kab. Banggai Laut 208.350.000

343 Kab. Morowali Utara 175.950.000 344 Provinsi Sulawesi Selatan -

345 Kab. Bantaeng 376.800.000

346 Kab. Barru 340.200.000

347 Kab. Bone 1.127.400.000

348 Kab. Bulukumba 566.550.000

349 Kab. Enrekang 568.350.000

350 Kab. Gowa 843.600.000

351 Kab. Jeneponto 385.920.000

352 Kab. Luwu 832.050.000

353 Kab. Luwu Utara 555.750.000

354 Kab. Maros 653.100.000 355 Kab. Pangkajene dan Kepulauan 329.040.000

356 Kota Palopo 417.420.000

357 Kab. Luwu Timur 512.850.000

358 Kab. Pinrang 605.100.000

359 Kab. Sinjai 442.800.000

360 Kab. Kepulauan Selayar 516.600.000

361 Kab. Sidenreng Rappang 293.100.000

362 Kab. Soppeng 302.550.000

363 Kab. Takalar 431.250.000

364 Kab. Tana Toraja 611.250.000

365 Kab. Wajo 665.700.000 366 Kota Pare-pare 195.180.000

367 Kota Makassar 472.620.000

368 Kab. Toraja Utara 529.560.000

369 Provinsi Sulawesi Tenggara -

370 Kab. Buton 338.040.000

371 Kab. Konawe 1.044.720.000

372 Kab. Kolaka 562.050.000

373 Kab. Muna 1.192.680.000

374 Kota Kendari 434.670.000

375 Kota Bau-bau 284.490.000

376 Kab. Konawe Selatan 816.840.000

377 Kab. Bombana 391.680.000

378 Kab. Wakatobi 255.240.000

8/17/2019 BOKB OK 26 DES 15

37/39


379 Kab. Kolaka Utara 609.480.000

380 Kab. Konawe Utara 160.920.000

381 Kab. Buton Utara 285.840.000

382 Kab. Konawe Kepulauan 280.500.000

383 Kab. Kolaka Timur 280.500.000

384 Kab. Muna Barat 61.800.000

385 Kab. Buton Tengah 56.550.000 386 Kab. Buton Selatan 52.350.000

387 Provinsi Bali -

388 Kab. Badung 94.350.000

389 Kab. Bangli 108.900.000

390 Kab. Buleleng 451.200.000

391 Kab. Gianyar 153.900.000

392 Kab. Jembrana 76.500.000

393 Kab. Karangasem 291.000.000

394 Kab. Klungkung 67.050.000

395 Kab. Tabanan 350.700.000

396 Kota Denpasar 87.780.000

397 Provinsi Nusa Tenggara Barat -

398 Kab. Bima 929.520.000

399 Kab. Dompu 440.640.000

400 Kab. Lombok Barat 673.200.000

401 Kab. Lombok Tengah 753.120.000

402 Kab. Lombok Timur 1.252.800.000

403 Kab. Sumbawa 1.306.080.000

404 Kota Mataram 321.060.000

405 Kota Bima 262.950.000

406 Kab. Sumbawa Barat 446.400.000 407 Kab. Lombok Utara 282.750.000

408 Provinsi Nusa Tenggara Timur -

409 Kab. Alor 798.120.000

410 Kab. Belu 567.360.000

411 Kab. Ende 781.560.000

412 Kab. Flores Timur 256.680.000

413 Kab. Kupang 295.920.000

414 Kab. Lembata 419.400.000

415 Kab. Manggarai 436.680.000

416 Kab. Ngada 560.160.000

417 Kab. Sikka 414.720.000 418 Kab. Sumba Barat 195.840.000

419 Kab. Sumba Timur 761.760.000

420 Kab. Timor Tengah Selatan 725.400.000

421 Kab. Timor Tengah Utara 432.300.000

422 Kota Kupang 299.670.000

423 Kab. Rote Ndao 473.040.000

424 Kab. Manggarai Barat 242.280.000

425 Kab. Nagekeo 325.080.000

426 Kab. Sumba Barat Daya 513.720.000

427 Kab. Sumba Tengah 143.640.000

428 Kab. Manggarai Timur 436.680.000 429 Kab. Sabu Raijua 190.080.000

430 Kab. Malaka 197.850.000

431 Provinsi Maluku -

432 Kab. Maluku Tenggara Barat 339.480.000

433 Kab. Maluku Tengah 421.920.000

434 Kab. Maluku Tenggara 468.900.000

435 Kab. Buru 200.160.000

436 Kota Ambon 274.680.000

437 Kab. Seram Bagian Barat 298.800.000

438 Kab. Seram Bagian Timur 288.720.000

439 Kab. Kepulauan Aru 224.640.000

440 Kota Tual 145.750.000

441 Kab. Maluku Barat Daya 100.080.000

8/17/2019 BOKB OK 26 DES 15

38/39


442 Kab. Buru Selatan 230.760.000

443 Provinsi Papua -

444 Kab. Biak Numfor 786.240.000

445 Kab. Jayapura 160.200.000

446 Kab. Jayawijaya 108.720.000

447 Kab. Merauke 114.480.000

448 Kab. Mimika 86.760.000 449 Kab. Nabire 213.120.000

450 Kab. Paniai 188.640.000

451 Kab. Puncak Jaya 57.960.000

452 Kab. Kepulauan Yapen 262.440.000

453 Kota Jayapura 245.265.100

454 Kab. Sarmi 53.640.000

455 Kab. Keerom 195.840.000

456 Kab. Yahukimo 288.720.000

457 Kab. Pegunungan Bintang 97.200.000

458 Kab. Tolikara 49.320.000

459 Kab. Boven Digoel 70.920.000

460 Kab. Mappi 152.280.000

461 Kab. Asmat 57.960.000

462 Kab. Waropen 168.120.000

463 Kab. Supiori 280.080.000

464 Kab. Mamberamo Raya 49.320.000

465 Kab. Mamberamo Tengah 46.440.000

466 Kab. Yalimo 47.880.000

467 Kab. Lanny Jaya 46.440.000

468 Kab. Nduga 50.760.000

469 Kab. Dogiyai 194.400.000 470 Kab. Puncak 56.520.000

471 Kab. Intan Jaya 50.760.000

472 Kab. Deiyai 49.320.000

473 Provinsi Maluku Utara -

474 Kab. Halmahera Tengah 383.040.000

475 Kota Ternate 336.000.000

476 Kab. Halmahera Barat 419.400.000

477 Kab. Halmahera Timur 158.040.000

478 Kab. Halmahera Selatan 723.960.000

479 Kab. Halmahera Utara 196.560.000

480 Kab. Kepulauan Sula 413.640.000 481 Kota Tidore Kepulauan 239.700.000

482 Kab. Pulau Morotai 240.840.000

483 Kab. Pulau Taliabu 49.200.000

484 Provinsi Banten -

485 Kab. Lebak 1.099.800.000

486 Kab. Pandeglang 1.625.400.000

487 Kab. Serang 723.300.000

488 Kab. Tangerang 522.600.000

489 Kota Cilegon 15.180.000

490 Kota Tangerang 63.480.000

491 Kota Serang 287.250.000 492 Kota Tangerang Selatan 103.500.000

493 Provinsi Bangka Belitung -

494 Kab. Bangka 149.700.000

495 Kab. Belitung 14.700.000

496 Kota Pangkal Pinang 104.490.000

497 Kab. Bangka Selatan 239.400.000

498 Kab. Bangka Tengah 516.150.000

499 Kab. Bangka Barat 279.450.000

500 Kab. Belitung Timur 143.400.000

501 Provinsi Gorontalo -

502 Kab. Boalemo 342.360.000

503 Kab. Gorontalo 884.400.000

504 Kota Gorontalo 422.250.000

8/17/2019 BOKB OK 26 DES 15

39/39


505 Kab. Pohuwato 609.480.000

506 Kab. Bone Bolango 534.900.000

507 Kab. Gorontalo Utara 520.920.000

508 Provinsi Kepulauan Riau -

509 Kab. Natuna 24.480.000

510 Kab. Kepulauan Anambas 191.520.000

511 Kab. Karimun 11.550.000 512 Kota Batam 364.680.000

513 Kota Tanjung Pinang 24.150.000

514 Kab. Lingga 10.500.000

515 Kab. Bintan 17.850.000

516 Provinsi Papua Barat -

517 Kab. Fak Fak 333.900.000

518 Kab. Manokwari 397.800.000

519 Kab. Sorong 349.560.000

520 Kota Sorong 205.530.000

521 Kab. Raja Ampat 158.040.000

522 Kab. Sorong Selatan 200.160.000

523 Kab. Teluk Bintuni 185.760.000

524 Kab. Teluk Wondama 226.440.000

525 Kab. Kaimana 100.080.000

526 Kab. Maybrat 45.000.000

527 Kab. Tambrauw 145.080.000

528 Kab. Manokwari Selatan 5.250.000

529 Kab. Pegunungan Arfak 7.350.000

530 Provinsi Sulawesi Barat -

531 Kab. Majene 250.920.000

532 Kab. Mamuju 361.080.000 533 Kab. Polewali Mandar 396.000.000

534 Kab. Mamasa 484.200.000

535 Kab. Mamuju Utara 397.440.000

536 Kab. Mamuju Tengah 10.500.000

537 Provinsi Kalimantan Utara -

538 Kab. Bulungan 22.050.000

539 Kab. Malinau 95.760.000

540 Kab. Nunukan 278.280.000

541 Kota Tarakan 7.590.000

542 Kab. Tana Tidung 3.150.000

TOTAL 215.698.315.100

bokb ok 26 des 15

Documents