bintek malang
TRANSCRIPT
-
*
-
MATERILatar BelakangDasar Hukum PerencanaanPrinsip Dasar Integrasi Rencana Pembangunan dan Rencana Tata RuangContoh KasusHal-hal yang Perlu Diperhatikan*Bimbingan Teknis Penataan Ruang Bagi Pemerintah DaerahMalang, 29 Februari 2012
Bimbingan Teknis Penataan Ruang Bagi Pemerintah DaerahMalang, 29 Februari 2012
*
-
LATAR BELAKANG*Pembangunan nasional dilakukan untuk mewujudkan tujuan bersama secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan (UU No. 25 Tahun 2004 tentang SPPN)Dalam melaksanakan pembangunan nasional/daerah, ada 2 (dua) acuan:Rencana PembangunanRencana Tata Ruang Wilayah
UU 26/2007PP 8/2008
*
-
LATAR BELAKANG*Apabila kedua rencana tersebut tidak sinergi, maka:Program-program dalam RTRW tidak dianggarkan di dalam rencana pembangunan (RPJMD dan RKPD)Pelaksanaan rencana pembangunan berpotensi dikenai sanksi (UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang) karena tidak sesuai dengan RTRWContoh Kasus I : Situ Gintung
http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/lingkungan/09/04/04/41906-klh-ada-pelanggaran-tata-ruang-di-situ-gintungContoh Kasus II : Izin tambang tidak sesuai RTRW
http://nasional.kompas.com/read/2011/11/23/03133046/Izin.Tak.Sesuai.Tata.Ruang.
*
-
DASAR HUKUM PERENCANAAN**UU No. 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan NasionalUU No. 26 Tahun 2007 Penataan RuangPP No. 8 Tahun 2008 Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan DaerahPP No. 26 Tahun 2008 Rencana Tata Ruang Wilayah NasionalPermendagri No. 54 Tahun 2010 Pelaksanaan PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan DaerahPermen PU No. 11/PRT/M/2009 Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Raperda tentang RTRW Prov dan Kab/Kota Beserta Rencana Rincinya Permen PU No. 15,16,17/PRT/M/2009 Pedoman Penyusunan RTRW Provinsi, Kabupaten, KotaPermendagri No. 28 Tahun 2008 Tata Cara Evaluasi Raperda Rencana Tata Ruang DaerahUU No. 32 Tahun 2004 Pemerintahan DaerahUU No. 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
PP No. 15 Tahun 2010 Penyelenggaraan Penataan RuangUU No. 17 Tahun 2007 Rencana Pembangunan Jangka Panjang NasionalPP No. 68 Tahun 2010 Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat. Dalam Penataan RuangRencana Tata RuangRencana Pembangunan
*
-
PRINSIP DASAR INTEGRASI**Bimbingan Teknis Penataan Ruang Bagi Pemerintah DaerahMalang 29 Februari 2012Hubungan Dokumen Rencana Pembangunan dan Rencana Tata Ruang
Bimbingan Teknis Penataan Ruang Bagi Pemerintah DaerahMalang 29 Februari 2012
Title
RPJP Nasional
RPJP Provinsi
RPJMNasional
RPJMProvinsi
RenstraKL(Dep. PU, Dep. Pertanian, dll)
RenjaKL(Dep. PU, Dep. Pertanian, dll)
PERENCANAAN PEMBANGUNANBerdasarkan UU No. 24/2005 dan UU 32/2004
RKP
RKPProvinsi
RenstraSKPD(Tata Ruang, Pertanian, Kehutanan, dll)
Renja SKPD(Tata Ruang, Pertanian, Kehutanan, dll)
diacu
pedoman
pedoman
diperhatikan
diserasikan melalui musrenbang
NASIONAL
RPJP Kab/Kota
RPJMKab/Kota
RKPKab/Kota
RenstraSKPD(Tata Ruang, Pertanian, Kehutanan, dll)
Renja SKPD(Tata Ruang, Pertanian, Kehutanan, dll)
diacu
pedoman
PENATAAN RUANGberdasarkan UU No. 26/2007 dan Permen 15, 16, dan 17/PRT/M/2009
pedoman
pedoman
KAB/KOTA
diperhatikan
PROVINSI
pedoman
pedoman
5. GUBERNUR
6. BAPPEDA PROV
7. BKPRD PROV
8. SKPD PROV A. DINAS TATA RUANG B. DINAS KEHUTANAN C. dll
pedoman
dijabarkan
pedoman
dijabarkan
dijabarkan
diserasikan melalui musrenbang
9. WALIKOTA/BUPATI
10. BAPPEDA KAB/ KOTA
11. BKPRD KAB/ KOTA
12. SKPD KAB/KOTA A. DINAS TATA RUANG B. DINAS KEHUTANAN C. dll
5
6
1. PRESIDEN & MENTERI
2. BAPPENAS
3. BKPRN
4. TIAP DEPARTEMEN/ KEMENTERIAN A. DEP. PU B. DEPDAGRI C. dll
6
8
8
9
10
10
RTRW Nasional
RTRW Provinsi
RTR Kawasan Strategis Nasional
RTR Kawasan Strategis Provinsi
RTR Pulau
RDTR Kabupaten
RTR Kawasan Strategis Kota
RTRW Kabupaten
RTRW Kota
RTR Kawasan Strategis Kabupaten
RDTR Kota
Rencana Tata Ruang Daerah
diselaraskan
diacu
diacu
RENCANA TATA RUANG PROV A
12
12
diacu
RENCANA TATA RUANG PROV B
semua produk rencana tata ruang nasional yang terkait dipertimbangkan
RENCANA TATA RUANG KAB A.1
RENCANA TATA RUANG KAB A.2
diselaraskan
diacu
1
2
2
4
4
diacu
diacu
diacu
Keterangan :
Diacu
Diturunkan
Diselaraskan
2, 3, 4A
6,7,8A
10,11,12A
*
-
PRINSIP DASAR INTEGRASI**Muatan yang Diintegrasikan
INTEGRASI RPJPD DENGAN RTRWPROVINSIKABUPATEN/KOTAPenyelarasan antara visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kab./kota dengan arah dan kebijakan RTRW kabupaten/kota RTRWPenyelarasan arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah provinsi denganarah dan kebijakan RTRW provinsi INTEGRASI RPJMD DENGAN RTRWmenyelaraskan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pemb. jangka menengah daerah dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang kabupaten/kota Menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang provinsi Sumber: Permendagri No. 54 tahun 2010
*
-
PRINSIP DASAR INTEGRASI*Keterkaitan Muatan RTRW dengan RPJPD
RPJPDRTRWPPendahuluanPendahuluanGambaran Umum Kondisi DaerahDasar Hukum Penyusunan RTRWPProfil Wilayah ProvinsiIsu-Isu Strategis dan Peta-PetaAnalisis Isu-Isu StrategisTujuan Penataan RuangVisi dan Misi DaerahKebijakan dan Strategi Penataan Ruang WilayahArah KebijakanRencana Struktur RuangTahapan & Prioritas PembangunanRencana Pola RuangPenetapan Kawasan Strategis Prov.Kaidah Pelaksanaan Arahan Pemanfaatan Ruang (Indikasi Program Utama 5 Tahunan)Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Sumber: (1) PP No. 08/2008; (2) Permendagri No. 54/2010; (3) Permen PU No. 15/PRT/M/2009, Lampiran 5
*
-
PRINSIP DASAR INTEGRASI*Keterkaitan Muatan RTRW dengan RPJMD
RPJPDRPJMDRTRWPPendahuluanPendahuluanPendahuluanGambaran Umum Kondisi DaerahGambaran Umum Kondisi DaerahDasar Hukum Penyusunan RTRWPProfil Wilayah ProvinsiIsu-Isu StrategisPeta-PetaAnalisis Isu-Isu StrategisGambaran Pengelolaan Keuangan DaerahTujuan Penataan RuangVisi dan Misi DaerahAnalisis Isu-Isu StrategisKebijakan dan Strategi Penataan Ruang WilayahArah KebijakanVisi, Misi, Tujuan, SasaranRencana Struktur RuangTahapan & Prioritas PembangunanStrategi & Arah KebijakanRencana Pola RuangKaidah PelaksanaanKebijakan Umum & Program Pembangunan DaerahPenetapan Kawasan Strategis Prov.Indikasi Rencana Program Prioritas + Kebutuhan PendanaanArahan Pemanfaatan Ruang (Indikasi Program Utama 5 Tahunan)Penetapan Indikator Kinerja DaerahArahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pedoman Transisi dan Kaidah PelaksanaanSumber: (1) PP No. 08/2008; (2) Permendagri No. 54/2010; (3) Permen PU No. 15/PRT/M/2009, Lampiran 5
*
-
PRINSIP DASAR INTEGRASI*Keterkaitan Muatan RTRW dengan RPJMD dalam format dokumen
*
-
PRINSIP DASAR INTEGRASI*Tahapan dan Tatacara Penyusunan RPJPD (Permendagri 54/2010)
*
-
*Tahapan dan Tatacara Penyusunan RPJMD (Permendagri 54/2010)
*
-
CONTOH KASUS*CONTOH KASUS INTEGRASI RTRW DENGAN RPJPD:RPJPD Kabupaten Mojokerto (Perda 15/2008) & rancangan dokumen RTRW Kab. Mojokerto
TUJUAN RTRWVISI RPJPDKeteranganTujuan:Mewujudkan ruang wilayah Kab. Mojokerto sebagai basis pertanian didukung industri,perdagangan dan jasa, serta pariwisata yang berdaya saing danmemperhatikan keberlanjutan terhadap lingkungan hidup sertapemerataan pembangunanVisi:Mewujudkan Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil, Makmur, Tentram, dan BeradabTerintegrasi.Maju dan Makmur dijabarkan dalam basis pertanian didukung industri, perdagangan dan jasa, serta pariwisata yang berdaya saing;Adil dijabarkan dalam pemerataan pembangunan;Tentram dan Beradab tidak dijabarkan dalam RTRW, karena a-spasial;Memperhatikan keberlanjutan terhadap lingkungan hidup tidak ditekankan dalam Visi RPJPD, tetapi diakomodir di dalam Misi RPJPD
*
-
*CONTOH KASUS INTEGRASI RTRW DENGAN RPJPD:RPJPD Kabupaten Mojokerto (Perda 15/2008) & rancangan dokumen RTRW Kab. Mojokerto
Kebijakan & Strategi RTRWMisi RPJPDKeteranganKebijakan dan Strategi Sistem PerdesaanMisi 1: Mewujudkan pemerataan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya, politik, hukum, dan keamanan tanpamentoleransi adanya diskriminasiCukup terintegrasi. Catatan:
RPJPD menekankan peran sektor pertanian sebagai sektor unggulan Kabupaten Mojokerto yang mendukung perkembangan sektor industri, sementara itu di dalam RTRW tidak. RPJPD tidak menyebut sektor pertambangan, sementara itu di RTRW menyebutkan adanya sektor pertambangan.Misi-misi yang lain bersifat a-spasial, sehingga tidak terkait langsung dengan kebijakan-kebijakan dalam RTRW yang bersifat spasial.Kebijakan dan Strategi Sistem PerkotaanMisi 6: Mewujudkan peningkatan kegiatan ekonomi dan pendapatan masyarakat, peningkatan produksi pertanian dan hasil-hasil perdesaan, penurunan jumlah keluarga miskin, dan penurunan jumlah pengangguranKebijakan dan Strategi Sistem Prasarana Wilayah Misi 7: Mewujudkan pengelolaan dan dan pelestarian Sumber Daya Alam (SDA)dan Lingkungan Hidup secara berkelanjutanKebijakan kawasan lindungMisi 11: Menjadikan Kabupaten Mojokerto sebagai pusat tujuan wisata Budaya danreligius di Jawa TimurKebijakan kawasan budidaya
*
-
CONTOH KASUS*CONTOH KASUS INTEGRASI RTRW DENGAN RPJMD:RTRW Kab. Pesisir Selatan (Perda 7/2011) dan rancangan RPJMD
Kebijakan & Strategi RTRWArah Kebijakan RPJMDKeteranganKebijakan 4: Pengurangan kesenjanganpembangunan dan perkembangan wilayah UtaraSelatan.Strategi 4.1: Mengembangkan interaksi kawasan untuk Peningkatan perkembangan ekonomi kawasan dengan pengembangan jalan arteri primer.Strategi 4.2: Memantapkan fungsi Pusat Kegiatan Lokal (PKL).Strategi 4.3: Menetapkan dan memantapkan Kota Tapan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp) yang dipromosikan provinsi untuk melayanikegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota dan Pusat.Strategi 4.4: Mendorong terbentuknya aksesibilitas jaringan transportasi dalam rangka menunjang perkembangan wilayah.Strategi 4.5: Meningkatkan akses wilayahwilayah yang belum berkembang melalui pengembangan/ pembangunan jaringan jalan Kabupaten, propinsi dan pelayanan kapal perintis ke daerahdaerah terisolir di Pantai Barat Kabupaten menuju Kepulauan MentawaiArah Kebijakan 3: Pembangunan EkonomiPemberdayaan ekonomi kerakyatanberbasis potensi lokal secara bertahapdan berkelanjutan (sustainabledevelopment).Mengembangkan komoditas unggulanserta pusatpusat pertumbuhanekonomi daerah.Mengoptimalkan pemanfaatkanpotensi sumber daya lokal.Menerapkan teknologi tepat guna.Meningkatkan kerjasama ekonomi lintas daerah.Pengentasan kemiskinan dan ketertinggalan daerah.Kebijakan 4 pada dokumen RTRW terintegrasi dengan arah kebijakan 3 pada dokumen RPJMD berkaitan dengan peningkatan perkembangan ekonomi dalam rangka pengurangan kesenjangan.
Catatan:
Kebijakan mengenai mitigasi bencana pada dokumen RTRW belum dituangkan pada dokumen RPJMDPerlu ditambahkan arahkebijakan bidangkesehatan, agama, sosial budaya, dan pemerintahan yang terkait dengan ruang (misal distribusi fasilitas, dsb) pada kebijakan dan alokasi ruang dalam RTRW.
*
-
*CONTOH KASUS INTEGRASI RTRW DENGAN RPJMD:RTRW Kab. Pesisir Selatan (Perda 7/2011) dan rancangan RPJMD
Indikasi Program RTRWIndikasi Program Prioritas RPJMDKeteranganPerwujudan Kawasan LindungProgram pemantapan kawasan lindungEvaluasi kebijakan pemanfaatan lahan kawasan lindungPembangunan Ekonomi:Program pemantapan dan pemanfaatan sumberdaya hutanProgram rehabilitasi dan pemulihan sumberdaya alamProgram pengembangan sumberdaya hutan dan lahan kritisCatatan:
Secara umum, indikasi program prioritas di dalam RPJMD sudah sesuai dan mengakomodir indikasi program RTRW.Namun demikian, perlu ada kesamaan nomenklatur antara program dalam RPJMD dengan indikasi program dalam RTRW. Hal ini untuk menjamin penganggaran yang dilakukan berbasis RPJMD tepat sasaran sesuai indikasi program dalam RTRW.
Lebih lanjut, pentahapan pelaksanaan (misal: PJM I, PJM II, dst) dalam indikasi program RTRW juga harus sesuai dengan program dari RPJMD Perwujudan kawasan budidaya
2.1 Program pengembangan kawasan permukiman: pengembangan kawasan permukiman perdesaan dan permukiman perkotaan.
2.2 Program pengembangan hutan produksi dan hutan rakyat: program pengembangan kawasan pertanian, kawasan perkebunan, kawasan peternakan, perikanan dan kelautan, kawasan pertambangan, industri, kepariwisataan.Pembangunan Ekonomi:Program pengembangan agribisnis peternakanProgram agropolitan berbasis peternakanProgram pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir kelautan dan perikananProgram pengembangan usaha industry dan perdagangan
*
-
HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN*Bila RPJPD disusun lebih dulu daripada RTRW. Arahan lokasi dalam RPJPD dapat disusun berdasarkan hasil pengkajian pelaksanaan RTRW dan RPJMD periode sebelumnya. Arahan lokasi masih berupa arahan umum/global tetapi sudah memperhatikan pola dan stuktur ruang yang ada. Arahan ini kemudian dijabarkan secara lebih rinci dalam RTRW.Bila RPJPD disusun setelah RTRW. Arahan lokasi di RPJPD disusun dengan mengacu pada pola dan struktur yang direncanakan dalam RTRW. Namun demikian, mengingat bahwa visi daerah ada di dalam RPJPD maka seharusnya RPJPD disusun lebih dulu daripada RTRW karena visi daerah menjadi dasar perumusan tujuan dalam RTRW.RPJPD disusun secara paralel dengan RTRW. Visi daerah disusun terlebih dulu, akan dimuat dalam RPJPD, dan menjadi acuan bagi perumusan tujuan, kebijakan, dan strategi dalam RTRW. Tujuan, kebijakan, dan strategi yang memiliki muatan spasial tersebut kemudian menjadi acuan perumusan arah kebijakan dalam RPJPD.
*
-
HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN*Bagaimana bila penyusunan RTRW tidak bersamaan dengan penyusunan RPJPD?Solusi :Pentahapan dalam RTRW maupun RPJPD disesuaikan dengan periode RPJMD, yaitu sesuai dengan masa jabatan kepala daerah.
*
-
HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN*Kesulitan penerjemahan RTRW ke dalam RPJMD juga diperberat dengan adanya ketidaksetaraan dari dokumen-dokumen turunan dari RTRW dan RPJPD. Solusi :Penerjemahan RDTR ke dalam RPJMD dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut ini:Harus tersedia semua RDTR bagian wilayah kota/kabupaten (khususnya untuk kawasan budidaya atau perkotaan);Pentahapan dalam RDTR harus sesuai dengan periode waktu RPJMD;
*
-
TERIMA KASIH
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*