bidang mutasi badan kepegawaian negara kantor regional i yogyakarta
DESCRIPTION
kualitas pelayanan kenaikan pangkat reguler PNS bidang mutasi secara umum kualitasnya baik dan tepat waktu. Sudah menerapkan prosedur nota persetujuan mutasi kepegawaian dengan baik. Sudah menerapkan SAPK secara online yang menciptakan pelayanan kenaikan pangkat yang cepat dan tidak inefisiensi dalam penyelesaian proses kenaikan pangkat reguler PNSTRANSCRIPT
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelayanan Kenaikan Pangkat Reguler Pegawai
Negeri Sipil Bidang Mutasi Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional I Yogyakarta
Oleh : Made Setya Negara, E0011184
Untuk memperbaiki kondisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) diperlukan suatu lembaga
yang fungsinya tidak hanya mendata secara administratif, tetapi juga mampu
mengembangkan kompentensi PNS secara lebih memadai untuk mendukung tugas-tugas
pembangunan, penyelenggaraan pemerintah, dan pelayanan publik (Sri Hartini. 2008:25).
Lembaga tersebut adalah Badan Kepegawaian Negara (BKN). BKN ini memiliki kantor
regional sejumlah 14 kantor regional yang tersebar di seluruh Indonesia.
Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara (BKN) adalah instansi BKN di daerah
yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BKN. Kanreg BKN
mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas pokok dan fungsi BKN dibidang
administrasi dan manajemen kepegawaian negara di wilayah kerjanya, yang kewenangannya
masih melekat pada pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, kemudian dijabarkan dalam visi, misi
dan strategi BKN Kanreg I Yogyakarta.
Setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian, kedudukan BKN semakin kuat dan strategis dalam manajemen PNS. Bukan
tidak mungkin bahwa posisi ini kemungkinan akan bertabrakan dengan lembaga lain yang
juga turut bertanggung jawab dalam membuat kebijakan tentang PNS antara lain
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara.
Untuk mengatasi tumpang-tindih kewenangan antara Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dengan BKN, Presiden mengeluarkan Keppres Nomor 103 Tahun 2001
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Lembaga Pemerintah Non Departemen. Dalam Keppres tersebut BKN bertugas
melaksanakan tugas pemerintah di bidang manajemen kepegawaian negara sesuai dengan
ketentuan perundangan yang berlaku.
Dalam hal ini, penulis akan membahas tentang “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi
Pelayanan Kenaikan Pangkat Reguler Pegawai Negeri Sipil Bidang Mutasi Badan
Kepegawaian Negara Kantor Regional I Yogyakarta” sebagai laporan akhir Kegiatan Magang
Mahasiswa (KMM) Periode XVIII Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
A. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan Magang Mahasiswa (KMM)
Kegiatan Magang Mahasiswa (KMM) yang dilakukan oleh penulis selama 24 hari
kerja, tepatnya pada tanggal 6 Januari 2015 sampai dengan tanggal 5 Februari 2015
bertempat di Badan Kepegawaian Negara (BKN) Kantor Regional I Yogyakarta. Dalam hal
ini penulis lebih menganalisis di bagian mutasi yang berhubungan dengan kenaikan pangkat
PNS.
Bidang Mutasi di BKN Kanreg I Yogyakarta dengan Kepala Bidang utasi Ibu Dra.
Anjaswari Dewi, MM dan Kepala Seksi administrasi mutasi Ibu Endang Purwati, S.Sos
selalu menerapkan motto yaitu melayani dengan peduli, ikhlas dan bertanggung jawab serta
mewujudkan visi Kanreg I yaitu menjadi pusat pelayanan kepegawaian yang berkualitas.
Dengan menerapkan motto serta visi tersebut, pegawai dalam bidang mutasi dapat bekerja
maksimal dalam melayani PNS se-Jateng dan D.I.Y.
B. Tugas dan Fungsi Bidang Mutasi
- Bidang Mutasi mempunyai tugas:
Melaksanakan pemberian Pertimbangan Teknis Mutasi Kepegawaian kepada
Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dan Pejabat Instansi Pusat yang berwenang di
daerah, dan menetapkan kenaikan pangkat anumerta, pengabdian di wilayah kerjanya.
(Pasal 12 Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 59 Tahun 2001 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara).
- Bidang Mutasi menyelenggarakan fungsi:
a. Penyiapan pertimbangan teknis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian daerah
untuk menetapkan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah dari Juru Muda
Tingkat I Gol. Ruang I/b sampai Pembina Utama Gol. Ruang IV/e.
b. Pemberian pertimbangan teknis kepada Pejabat Instansi Pusat yang berwenang di
daerah untuk penetapan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pusat dari Juru
Muda Tingkat I Gol. Ruang I/b sampai Pembina Tingkat I Gol. Ruang IV/b.
c. Penetapan kenaikan pangkat anumerta dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil
Pusat.
d. Pemberian pertimbangan teknis peninjauan masa kerja.
e. Penetapan pemindahan PNS daerah antar Daerah Propinsi dan antar daerah
Kabupaten/Kota dengan Daerah Kabupaten/Kota lain Propinsi.
(Pasal 13 Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 59 Tahun 2001 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara).
C. Bagian Bidang Mutasi
1. Seksi Administrasi Mutasi yang mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha
dari administrasi Mutasi.
2. Seksi Mutasi I, Seksi Mutasi II, dan Seksi Mutasi III yang mempunyai tugas
melakukan penelitian persyaratan dan penyiapan bahan pertimbangan mutasi bagi
Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk menjadi Juru Muda Tingkat I Gol. Ruang I/b
sampai dengan Pembina Tingkat I Gol. Ruang IV/e dan bagi Pegawai Negeri
Sipil Pusat untuk menjadi Juru Muda Tingkat I Gol. Ruang I/b sampai dengan
Pembina Tingkat I Gol. Ruang IV/b, serta penyiapan bahan penetapan
pertimbangan teknis peninjauan masa kerja bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat dan
Daerah.
(Pasal 14, 15, dan 16 Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 59 Tahun
2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara)
D. Pembagian Daerah Kinerja dalam Bagian Mutasi
1. Seksi I : Kab. Blora, Kab. Rembang, Kab. Pekalongan, Kab. Cilacap, Kab.
Magelang, Kab. Temanggung, Kab. Boyolali, Kab. Sukoharjo, Kab. Wonogiri,
Kab. Banjarnegara, Kota Pekalongan, Kota Magelang, Kota Yogyakarta, Propinsi
DIY.
2. Seksi II : Kab. Klaten, Kab. Semarang, Kab. Demak, Kab. Kendal, Kab. Kudus,
Kab. Tegal, Kab. Kebumen, Kab. Probolinggo, Kab. Purworejo, Kab.
Karanganyar, Kota Salatiga, Kota Surakarta, Kota Tegal, Kab. Kulon Progo, Kab.
Bantul.
3. Seksi III : Kab. Grobogan, Kab. Pati, Kab. Jepara, Kab. Batang, Kab. Pemalang,
Kab. Brebes, Kab. Banyumas, Kab. Wonosobo, Kab. Sragen, Kota Semarang,
Propinsi Jateng, Kab. Gunungkidul, Kab. Sleman.
E. Kenaikan Pangkat Reguler PNS
Dasar hukum kenaikan pangkat PNS adalah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan
Pangkat dan Keputusan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan
Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2002. Sistem Kenaikan Pangkat ada 2, yaitu Sistem Kenaikan Pangkat Reguler dan
Sistem Kenaikan Pangkat Pilihan. Dalam hal ini, penulis khususnya membahas analisis
proses pelayanan kenaikan pangkat PNS lebih memfokuskan pada sistem kenaikan pangkat
reguler.
Kenaikan pangkat reguler diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang tidak
menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu, termasuk Pegawai Negeri Sipil
yang:
1. Melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya tidak menduduki jabatan struktural
atau jabatan fungsional tertentu.
2. Diperkerjakan atau diperbantukan secara penuh di luar instansi induk dan tidak
menduduki jabatan pimpinan yang telah ditetapkan persamaan eselonnya atau
jabatan fungsional tertentu.
Kenaikan pangkat reguler diberikan sepanjang tidak melampaui pangkat atasan
langsungnya. Kenaikan pangkat reguler diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil samapai
dengan:
1. Pengatur Muda, golongan ruang II/a bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat
Belajar Sekolah Dasar.
2. Pengatur, golongan ruang II/c bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar
SLTP.
3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat
Belajar Sekolah Lanjutan Kejuruan Tingkat Pertama.
4. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang II/b bagi yang memiliki Surat Tanda
Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Sekolah Lanjutan Kejuruan
Tingkat Atas 3 Tahun, Sekolah Lanjutan Kejuruan Tingkat Atas 4 Tahun, Ijasah
Diploma I, atau Ijasah Diploma II.
5. Penata, golongan ruang III/c bagi yang memiliki Ijasah Sekolah Guru Pendidikan
Luar Biasa, Ijasah Diploma III, Ijasah Sarjana Muda, Ijasah Akademi atau Ijasah
Bakalorat.
6. Penata Tingkat I, golang ruang III/d bagi yang memiliki Ijasah Sarjana (S1) atau
Ijasah Diploma IV.
7. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/a bagi yang memiliki Ijasah dokter, Ijasah
Apoteker, dan Ijasah Magister (S2) atau Ijasah lain yang setara.
8. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/a bagi yang memiliki Ijasah Doktor.
Kelengkapan administrasi Kenaikan Pangkat Reguler :
1. Fotokopi SK dalam pangkat terakhir.
2. Fotokopi DP-3 dalam 2 (dua) tahun terakhir.
3. Fotokopi STTB/Ijazah bagi yang memperoleh peningkatan pendidikan.
4. Fotokopi surat perintah tugas belajar bagi PNS yang melaksanakan tugas belajar.
5. Surat penugasan dipekerjakan/diperbantukan di luar instansi induknya bagi yang
tidak menduduki jabatan structural atau fungsional tertentu.
Kenaikan pangkat PNS yang akan pindah golongan, dilampirkan pula :
1. Fotokopi sah tanda lulus ujian dinas Tingkat I untuk kenaikan pangkat dari
Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d menjadi Penata Muda golongan ruang
III/a.
2. Fotokopi sah tanda lulus ujian dinas Tingkat II untuk kenaikan pangkat dari
Penata Tingkat I golongan ruang III/d menjadi Pembina golongan ruang IV/a.
3. Kenaikan ini tidak berlaku bagi PNS yang dikecualikan dari ujian dinas.
F. Nama dan Susunan Pangkat Serta Golongan Ruang Pegawai Negeri Sipil yang
Terendah Sampai yang Tertinggi
No. PANGKAT GOLONGAN RUANG1. Juru Muda I a2. Juru Muda Tingkat I I b3. Juru I c4. Jutu Tingkat I I d5. Pengatur muda II a6. Pengatur Muda Tingkat I II b7. Pengatur II c8. Pengatur Tingkat I II d9. Penata Muda III a10. Penata Muda Tingkat I III b11. Penata III c12. Penata Tingkat I III d13. Pembina IV a14. Pembina Tingkat I IV b15. Pembina Utama Muda IV c16. Pembina Utama Madya IV d17. Pembina Utama IV e
G. Masa Kenaikan Pangkat
1. Masa kenaikan pangkat PNS ditetapkan tanggal 1 April dan 1 Oktober setiap
tahun, kecuali kenaikan pangkat anumerta dan kenaikan pangkat pengabdian.
2. Masa kerja untuk kenikan pangkat pertama PNS dihitung sejak pengangkatan
sebagai CPNS.
H. Proses Pengajuan Kenaikan Pangkat di Bidang Mutasi
Keterangan Durasi Penyelesaian Layanan:1. NPKP : 20 hari kerja2. NP. PMK : 20 hari kerja3. NK. PWK : 1 hari kerja4. NP Mutasi LL : 5 hari kerja
I. Faktor yang Mempengaruhi Pelayanan Kenaikan Pangkat Reguler Pegawai
Negeri Sipil Bidang Mutasi
Berdasarkan uraian diatas mengenai prosedur nota persetujuan kenaikan pangkat
maksimal dilakukan dalam 20 hari kerja. Menurut pendapat Moenir, yang menyatakan faktor-
faktor yang mendukung pelayanan umum adalah, (a) faktor kesadaran, (b) faktor aturan, (c)
faktor organisasi, (d) faktor pendapatan, (e) faktor kemampuan dan keterampilan, (f) faktor
sarana pelayanan (Moenir, 2000:88-119). Keenam faktor itu masing-masing mempunyai
peranan berbeda tetapi saling berpengaruh dan secara bersama-sama akan mewujudkan
pelaksanaan pelayanan secara baik.
Untuk mengukur kualitas pelayanan kenaikan pangkat reguler yang dilakukan oleh
bidang mutasi maka peneliti menggunakan pendapat Moenir untuk menganalisis. Dimana
SEKSI ADMINISTRASI
2 HARI
BERKAS USUL
INSTANSI
NOTA PERSETUJUAN
SEKSI TEKNIS 7 HARI
POKJA SAPK7 HARI
SEKSI TEKNIS 4 HARI
SEKSI ADMINISTRASI
2 HARI
Prosedur Nota Persetujuan Mutasi Kepegawaian
dengan asumsi peneliti ini, apabila ke enam indikator tersebut berjalan baik ataupun tidak
tentunya akan mempengaruhi terhadap baik atau tidaknya kualitas pelayanan kenaikan
pangkat reguler di bidang mutasi. Mengacu pada data dan informasi yang telah oeneliti
dapatkan dilapangan serta berdasarkan hasil observasi, wawancara kepada informan internal
bidang mutasi BKN maka peneliti dapat menguraikan ke enam indikator tersebut sebagai
berikut:
1. Kesadaran Pegawai Pelayanan Kenaikan Pangkat
Adanya kesadaran dari orang-orang dilingkungan organisasi akan
membawa seseorang menjalankan dan melaksanakan tugas dan pekerjaannya
secara ikhlas dan bersungguh-sungguh. Kesadaran pegawai bidang mutasi BKN
dalam melaksanakan pelayanan kenaikan pangkat reguler PNS dapat dilihat dari
tingkah laku dan perbuatan mereka dalam melaksanakan pekerjaan dan
tanggungjawab mereka yang meliputi disiplin waktu dan disiplin kerja dalam
menyelesaikan pekerjaan.
Disiplin waktu pegawai tercermin dari ketaatan mereka melaksanakan
aturan waktu jam masuk bekerja, pulang dan waktu istirahat. Kesadaran pegawai
pelayanan kenaikan pangkat juga berhubungan dengan jumlah pegawai. Dari hasil
pengamatan peneliti dalam seksi administrasi mutasi, kurangnya jumlah pegawai
juga mempengaruhi maksimal atau tidaknya proses penyelesaian kenaikan
pangkat reguler yang diajukan oleh beberapa instansi.
Penulis dalam hal ini merasa kagum dengan pegawai bidang mutasi baik
dari Seksi Administrasi, Seksi Mutasi I, Seksi Mutasi II dan Seksi Mutasi III
karena telah menyelesaikan semua berkas usulan kenaikan pangkat reguler dalam
tepat waktu mengingat jumlah berkas yang banyak dan wilayah kerja yang cukup
luas yaitu Jateng dan D.I.Y.
2. Aturan Pada Pelaksanaan Pelayanan Kenaikan Pangkat
Aturan dalam suatu organisasi bertujuan untuk menjadikan organisasi dan
pekerjaannya menjadi teratur dalam pelaksanaannya. Karena dalam peraturan
senantiasa ada sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran dalam organisasi. Aturan
dalam fokus penelitian ini adalah berkaitan dengan aturan-aturan yang ditetapkan
oleh bidang mutasi BKN dalam rangka mendukung pelaksanaan pelayanan
kenaikan pangkat.
Bentuk pelimpahan wewenang diberikan kepada anggota organisasi dalam
memberikan pelayanan menjadi sesuatu yan urgensi sehingga diwujudkan dalam
bentuk Standar Operational Procedure (SOP). Standar Operational Procedure
(SOP) pada sebuah organisasi dalam memberikan pelayanan sangat mendukung
dalam rangka menjaga mutu maupun kualitas pelayanan kenaikan pangkat reguler
PNS yang dilakukan.
Dengan adanya SOP ini maka gambaran berkaitan sistem, mekanisme dan
tata kerja yang harus dilakukan oleh bin. dang mutasi BKN dalam memberikan
pelayanan, yang dalam hal ini adalah pelayan kenaikkan pangkat reguler PNS.
SOP merupakan suatu dokumen/instrumen yang memuat tentang proses dan
prosedur suatu kegiatan yang bersifat efektif dan efisien berdasarkan suatu standar
yang sudah baku. SOP ini disebut dengan SAPK (Standar Administrasi Pelayanan
Kepegawaian). SAPK dalam bidang mutasi BKN disini telah menggunakann
sistem online yang dapat diaskes di seluruh kabupaten kota se-Jateng dan D.I.Y.
Dengan SAPK online ini mempermudah untuk pengiriman data secara teknologi
sebagai syarat akan diprosesnya data fisik yang telah dikirimkan ke bidang mutasi
BKN.
3. Kepemimpinan
a) Pengawasan
Fungsi pengawasan merupakan fungsi pemimpin untuk senantiasa
meneliti kemampuan pelaksanaan pelayanan khususnya dalam pelaksanaan
pelayanan kenaikan pangkat reguler PNS. Dengan adanya pengawasan maka
hambatan-hambatan dapat segera dideteksi unuk diatasi, sehingga semua
kegiatan kembali berlangsung sesuai yang telah ditetapkan dalam rencana.
Pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan juga ditujukan untuk memastikan
bahwa pegawai tetap berada dalam jalur yang seharusnya ketika menjalankan
tugas dalam rangka menapai tujuan organisasi.
Dalam bidang mutasi BKN ini, pengawasan pelaksanaan pelayanan
kenaikan pangkat reguler PNS dilakukan secara berjenjang. Dimana pada
proses mulai dari penerimaan berkas usulan sampai dengan proses pengolahan
data maupun proses penyelesaian pengeprinan pada blangko nota persetujuan
kenaikan pangkat dan dibuat laporan tertulis untuk kepada Kabid Mutasi.
b) Evaluasi Kinerja
Evaluasi kinerja di bidang mutasi BKN ini diperlukan dalam hal upaya
untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja pegawai khususnya dalam
pelaksanaan pelayanan kenaikan pangkat reguler PNS. Selain itu tujuan
utamanya adalah dalam rangka mengetahui aspek mana saja dalam kinerja
pegawaiyang memiliki kekurangan serta kelemahan terhadap capaian
kinerjanya hal ini tentu saja akan menjadi masukan ketika akan merumuskan
serta memperbaiki target dan capaian konerja ditahun berikutnya.
Evaluasi ini dilakukan setiap akan memasuki periode baru. Diadakan
rapat koordinasi untuk mengetahui kendala, masalah pokok maupun sekunder
dan terciptanya solusi agar dapat mempersiapkan periode selanjutnya dan
harapanya dengan evaluasi ini periode yang akan datang lebih baik dari
periode sebelumnya.
4. Pendapatan Pegawai
Pendapatan seseorang dalam bekerja tentu saja akan mempengaruhi
motivasi mereka dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang ada. Secara
umum seseorang bekerja tentunya karena berharap menghasilkan pendapatan yang
dapat digunakan untuk kehidupan dirinya maupun keluarga. Termasuk juga dalam
bekerja memberikan pelayanan di sebuah organisasi, pendapatan yang diterima
oleh pegawai pelayanan tentunya akan mempengaruhi mereka dalam menjalankan
pelayanan itu sendiri. Untuk pendapatan dalam fokus penelitian ini dapat dinilai
dari gaji pegawai, tunjangan umum, tunjangan jabatan eselon dalam melaksanakan
pekerjaannya. Sebagaimana pendapatan tersebut dapat dilihat dengan uraian
berikut:
a) Gaji Pegawai
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014
tentang Perubahan Keenam Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7
Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS, telah ditetapkan secara
berbeda berdasarkan pada tingkat golongan pegawai, serta tingkat masa
kerja pegawai yang bersangkutan. Adapun besaran selisih gaji antar
golongan adalah dengan masa kerja terendah yaitu 0 tahun maka besar
gaji untuk golongan I adalah Rp. 1.402.400, untuk golongan II Rp.
1.8816.900, untuk golongan III Rp. 2.317.600 dan untuk golongan IV
Rp. 2.735.300. Dalam penelitian ini, penulis akan melampirkan besaran
gaji pegawai secara rinci hingga masa kerja tertinggi yaitu 32 tahun.
b) Tunjangan Umum Pegawai
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006 tentang
Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Direktorat Jendral
Perbendaharaan Departemen Keuangan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor: PER-26/PB/2006, maka setiap pegawai mendapatkan tambahan
pendapatan tidak terlepas bagi seluruh PNS tingkat daerah. Besarnya
tambahan penghasilan berupa tunjangan umum bagi pegawai setiap
golongan terinci sebagaimana tabel berikut:
Rincian Tunjangan Umum PNS
No Golongan Tunjangan Umum1. IV Rp. 190.000,-2. III Rp. 185.000,-3. II Rp. 180.000,-4. I Rp. 175.000,-
Pada tabel diatas, selain setiap pegawai mendapatkan gaji pokok
yang telah ditetapkan pegawi juga mendapatkan tunjangan umum PNS.
Besarnya tunjangan tersebut disesuaikan oleh golongan yang dimiliki
oleh setiap pegawai. Hal ini juga berlaku bagi pegawai yang
melaksanakan pelayanan kenaikan pangkat PNS dilingkungan BKN
Kanreg I Yogyakarta yaitu sebesar Rp. 175.000,- untuk golongan
terendah yaitu golongan I sampai dengan golongan tertinggi yaitu
golongan IV yang mendapatkan tunjangan umum sebesar Rp. 190.000,-
per pegawainya untuk setiap bulan kerja.
c) Tunjangan Jabatan Eselon
Untuk pendapatan pegawai dalam tunjangan jabatan pada tingkat
eselon di tingkat daerah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 26
Tahun 2007. Artinya, selain mendapatkan gaji yang telah ditetapkan
oleh pemerintah pegawai juga mendapat pendapatan jabatan ketika
mereka menduduki jabatan struktural eselon tertentu dalam
kepegawaian yang dimiliki untuk setiap bulannya. Besarnya tunjangan
jabatan eselon tersebut sebagaimana tabel berikut:
Tunjangan jabatan Eselon/jabatan Struktural
No. Eselon Besar Tunjangan1. IA Rp. 5.500.000,-2. IB Rp. 4.375.000,-3. IIA Rp. 3.250.000,-4. IIB Rp. 2.025.000,-5. IIIA Rp. 1.260.000,-6. IIIB Rp. 980.000,-7. IVA Rp. 540.000,-8. IVB Rp. 490.000,-9. VA Rp. 360.000,-
Berkaitan dengan pelayanan kenaikan pangkat reguler PNS pada
bidang mutasi terdapat 3 eselon struktural yaitu, 1. Kapala Bidang
mutasi yang menduduki jabatan eselon IIIB yang mendapatkan
tunjangan jabatan sebesar Rp. 980.000,-, 2. Kepala Seksi mutasi
menduduki jabatan eselon IVA yang mendapatkan tunjangan jabatan
sebesar Rp. 540.000,-.
5. Kemampuan dan Keterampilan Pegawai
Kemampuan dan keterampilan seorang pegawai akan mempengaruhi cara
kerja dan hasil kerja pegawai tersebut didalam sebuah organisasi. Begitu pula
dalam memberikan pelayanan kenaikan pangkat reguler PNS, kemampuan dan
keterampilan pelaksanaan pelayanan terhadap teknis pelaksanaan serta
pamahaman akan bidang tugas tersebut sangat menentukan akan kualitas
pelayanan. Untuk kemampuan dan keterampilan pegawai pelayanan kenaikan
pangkat PNS yang ada di bidang mutasi BKN ini dapat dilihat dari tingkat
pendidikan pegawau, jurusan pendidikan pegawai, masa kerja serta pendidikan
dan pelatihan yang pernah dijalani oleh pegawai.
Adapun untuk tingkat pendidikan pegawai di bidang mutasi, paling rendah
adalah berpendidikan SMA, rata-rata berpendidikan S-1 dan D-III dan
berpendidikan S-2 yang sekarang menjabat sebagai kepala bidang mutasi. Untuk
masa kerja rata-rata pegawai mencapai kurang lebih 9 tahun. Dilihat dari masa
kerja yang relatif cukup lama tersebut memungkinkan untuk pegawai
berpengalaman dalam bidang tugas mereka masing-masing walaupun pada
kenyataanya untuk beberapa pegawai ada yang tidak mahir mengoprasionalkan
komputer karena rata-rata pegawai sudah cukup tua.
6. Sarana dan Prasarana Dalam Pelayanan Kenaikan Pangkat
Dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pelayanan suatu organisasi,
sarana dan prasarana merupakan penunjang yang sangat memegang peranan
karena merupakan perangkat yang digunakan dalam proses kegiatan yang
dilaksanakan oleh organisasi. Dengan adanya sarana dan prasarana ini diharapkan
akan mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan (khususnya dapat menghemat
waktu), meningkatlan produktivitas barang atau jasa yang dilaksanakan
organisasi(produk/jasa akan lebih berkualitas), serta akan memberikan rasa
nyaman yang dalam hal ini adalah bagi pelaksana pelayanan maupun dari
penerima pelayanan yang dilakukan oleh organisasi.
Begitupula dalam proses pelayanan kenaikan pangkat yang dilakukan
bidang mutasi BKN, saran dan prasarana penunjang pada pelaksaan proses
pelayanan kenaikan pangkat yang dilakukan akan memberi pengaruh kepada
output pelayanan itu sendiri. Dari hasil pengamatan penulis dan wawancara
dengan Ibu Endang Purwati, S.Sos selaku kepala seksi administrasi mutasi, dapat
di lihat bahwa ruang dan fasilitas sudah baik namun ada kekurangan yang perlu
diperhatikan, yaitu kurangnya pembaharuan sarana dan prasarana seperti
komputer yang tahun lama diganti tahun baru agar tidak menghambat proses
pelayaan serta mesin print yang menghasilkan output berupa nota persetujuan
haruslah ditambah, diperbarui dan dirawat secara berkala.
J. Kesimpulan
Berdasarkan hasil kajian dilapangan sebagaimana telah diuraikan pada pembahasan
diatas, maka berkaitan dengan kualitas pelayanan kenaikan pangkat reguler PNS bidang
mutasi BKN Kanreg I Yogyakarta, bahwa kualitas pelayanan kenaikan pangkat reguler PNS
bidang mutasi secara umum kualitasnya baik dan tepat waktu. Sudah menerapkan prosedur
nota persetujuan mutasi kepegawaian dengan baik. Sudah menerapkan SAPK secara online
yang menciptakan pelayanan kenaikan pangkat yang cepat dan tidak inefisiensi dalam
penyelesaian proses kenaikan pangkat reguler PNS.
K. Saran
Penulis bependapat untuk lebih ditingkatkan sarana dan prasarana yang memadai
seperti penambahan komputer agar lebih cepat dalam menyelesaikan kenaikan pangkat, lebih
menciptakan kerja tim yang solid dan selalu menjujung visi misi agar terciptanya kondisi
yang nyaman serta pekerjaan selesai tepat waktu. Adanya penambahan pegawai di bidang
mutasi khususnya bagian seksi administrasi mutasi. Adanya pelatihan agar setiap pegawai
dapat menjalankan pelayanan dengan profesional dan bermartabat.
L. Daftar Pustaka
Buku
Moenir H.A.S. 2000. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta. Bumi Aksara.
Sri Hartini. 2008. Hukum Kepegawaian di Indonesia. Jakarta. Sinar Grafika.
Peraturan dan Undang-Undang
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 99 tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat.
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman
Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK).
Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 59 Tahun 2001 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan
Pelaksanaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002.
Artikel
Ramsah Hasanuddin. 2011. Analisis Kualitas Pelayanan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri
Sipil (PNS) Studi di BKPPD Kota Metro Provinsi Lampung.
Internet
www.bkn.go.id
www.bkn-yogya.net