4

MONITORING DAK DAN EVALUASI LABORATORIUMDI KABUPATEN LANDAK DAN BENGKAYANG

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) & dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai prioritas nasional. Tujuan diberikannya DAK adalah membantu daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan sarana prasarana pelayanan dasar masyarakat dan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran prioritas nasional.

Bidang Lingkungan Hidup adalah salah satu bidang yang mendapat alokasi DAK selain pendidikan, kesehatan, pertanian, kelautan dan perikanan, perdagangan, dan lainnya. Setiap daerah di Kabupaten/Kota di seluruh provinsi di Indonesia untuk bidang lingkungan hidup mendapat alokasi DAK yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan di daerah khususnya untuk meningkatkan kapasitas daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) dalam mengatasi persoalan lingkungan hidup yang semakin memprihatinkan, dengan mengoptimalkan segala sumber daya yang dimiliki. Pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan DAK di Kalimantan Barat meliputi 14 Kabupaten/Kota yaitu Kota Pontianak dan Singkawang, Kabupaten Pontianak, Sambas, Bengkayang, Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Kapuas Hulu, Ketapang, Kayong Utara, Kubu Raya dan Melawi.

Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan DAK harus di evaluasi. Melalui program pemantauan dan pengawasan pelaksanaan DAK bidang lingkungan hidup (LH) tahun 2012, pelaksanaan DAK berupa pemanfaatan untuk kegiatan fisik di evaluasi. Dasar untuk melaksanakan evaluasi DAK adalah bersumber pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang LH tahun 2012.

Untuk mengetahui pelaksanaan DAK di Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat, BLHD Prov. Kalbar melaksanakan pemantauan (monitoring) sebagai bahan evaluasi sejauh mana pemanfaatan DAK yang telah dilakukan, permasalahan apa saja yang ditemui di lapangan sehingga menjadi penghambat bagi pemanfaatan DAK tersebut. Badan Lingkungan Hidup Daerah Propinsi Kalimantan Barat, selaku pembina dan pengawas pelaksanaan dan pengelolaan DAK untuk bidang Lingkungan Hidup di daerah Kabupaten dan Kota merasa perlu untuk mengevaluasi kecenderungan penggunaan DAK dan faktor yang melatarbelakanginya. Hal ini bertujuan untuk menjadikan pelaksanaan dan pengelolaan DAK di setiap kabupaten/kota di Kalimantan Barat menjadi lebih efektif, efisien dan tepat sasaran sesuai dengan kondisi karakteristik setiap daerah.

Sifat kegiatan DAK adalah kegiatan fisik seperti pembangunan laboratorium serta pengadaan alatnya, pembangunan taman kehati, pembuatan turap/talud, dan lainnya. Salah satu kegiatan monitoring yang dilakukan oleh BLHD Kalbar adalah terhadap pemanfaatan DAK di kabupaten Landak dan Bengkayang. Kegiatan monitoring ini sekalian untuk mengevaluasi kondisi laboratorium di kabupaten tersebut. Karena hampir semua kabupaten/kota se-Kalimantan Barat memanfaatkan dana DAK-nya untuk pembangunan laboratorium dan pengadaan peralatan.

4

Gambar 1.

Kegiatan monitoring DAK di Kabupaten Landak

Gambar 2.

Kegiatan monitoring DAK di Kabupaten Bengkayang

Evaluasi untuk laboratorium, mengacu pada panduan ISO 17025 tahun 2008 dan Permen LH nomor 6 tahun 2009 laboratorium lingkungan. Dalam panduan ISO 17025 tahun 2008, ada dua persyaratan yang harus dipenuhi oleh laboratorium meliputi persyaratan manajemen dan persyaratan teknis. Persyaratan manajemen meliputi organisasi, sistem manajemen, pengendalian dokumen, kaji ulang permintaan, tender dan kontrak, subkontrak pengujian, pembelian jasa dan perbekalan, pelayanan kepada pelanggan, pengaduan, pengendalian pekerjaan pengujian yang tidak sesuai, peningkatan, tindakan perbaikan, tindakan pencegahan, pengendalian rekaman, audit internal serta kaji ulang manajemen. Sedangkan untuk aspek teknis, persyaratan meliputi personil, kondisi akomodasi dan lingkungan, metode pengujian dan validasi metode, peralatan, ketertelusuran pengukuran, pengambilan sampel, penanganan sampel, jaminan mutu hasil pengujian, serta pelaporan hasil pengujian. Persyaratan teknis ini dilengkapi oleh Permen LH Nomor 6 tahun 2009 tentang laboratorium lingkungan dengan penambahan persyaratan

4

pengelolaan limbah laboratorium dan pengelolaan limbah laboratorium. Pengelolaan laboratorium ini juga mengacu pada pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengelolaan laboratorium termasuk pengambilan sampel dan metode pengujian yang digunakan.

Seiring dengan berjalannya dana DAK yang digulirkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup sejak tahun 2006 lalu, Pusat Sarana Pengendali Dampak Lingkungan (PUSARPEDAL) yang mengelola laboratorium lingkungan, akan melakukan pemetaan terhadap pemanfaatan laboratorium lingkungan di seluruh Indonesia yang berasal dari pemanfaatan DAK. Oleh karena itu PUSARPEDAL mengeluarkan daftar periksa (check list) untuk evaluasi kinerja laboratorium dengan memadukan persyaratan yang terdapat pada ISO 17025 tahun 2008 dan Permen LH Nomor 6 tahun 2009 tentang laboratorium lingkungan serta pedoman dan petunjuk teknis yang terkait. Nilai tersebut kemudian di hitung dalam persentase pemenuhan terhadap aspek manajemen dan aspek teknis.

Untuk daerah Kalimantan Barat, laboratorium yang sudah di evaluasi meliputi laboratorium Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak, laboratorium Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Landak dan laboratorium Kantor Lingkungan Hidup kabupaten Bengkayang. Untuk laboratorium BLH Kota Pontianak, evaluasi di laksanakan langsung oleh PUSARPEDAL sebagai bahan pembelajaran bagi BLHD Provinsi Kalbar untuk membina labaratorium kabupaten/kota lainnya se-Kalimantan Barat.

Pada tahap pertama penilaian yang dilakukan langsung oleh BLHD Kalbar, dilakukan terhadap laboratorium Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Landak dan laboratorium Kantor Lingkungan Hidup kabupaten Bengkayang. Hasil penilaian menunjukkan untuk laboratorium BLH kabupaten Landak, nilai aspek manajemen mencapai 19,60 % sedangkan aspek teknis mencapai 28,26 % (rata-rata 23,93 %). Sedangkan untuk laboratorium KLH kabupaten Bengkayang, nilai aspek manajemen mencapai 11,76 % sedangkan aspek teknis mencapai 14,13 % (rata-rata 12,945 %).

Dalam ISO 17025 tahun 2008, setiap laboratorium wajib dilengkapi dengan dokumen Panduan Mutu (PM), Prosedur Pelaksanaan (PP) dan Instruksi Kerja (IK) serta formulir sebagai bentuk rekaman setiap aktivitas di laboratorium. Semua laboratorium lingkungan di Kalimantan Barat belum memiliki dokumen tersebut. Hal ini dikarenakan berbagai faktor yang permasalahan yang dihadapi oleh laboratorium tersebut.

Untuk laboratorium BLH kabupaten Landak, permasalahan utama yang dihadapi tidak beroperasionalnya laboratorium adalah permasalahan daya listrik untuk menghidupkan alat. Akibatnya peralatan laboratorium seperti AAS, spektrofotometer dan lainnya tidak dapat difungsikan. Tetapi beberapa peralatan portable seperti PH Meter, DO Meter, Turbidimeter, Konduktivitimeter, TDS Meter dan thermometer masih dapat difungsikan oleh staf di bidang pengendali dampak lingkungan (PDL) untuk pengambilan sampel air sungai setiap 6 bulan sekali. Permasalahan lain yang turut menjadi alasan tidak beroperasionalnya laboratorium ini adalah masalah SDM (Sumber Daya Manusia). Kurangnya SDM di laboratorium dikarenakan laboratorium ini tidak memiliki struktur organisasi tersendiri dan melekat pada bidang pengendali dampak lingkungan (PDL) sebagai bagian yang

4

ditugaskan mengelola laboratorium. Hal ini mengakibatkan pekerjaan yang dilakukan dapat tumpang tindih.

Gambar 1.

Kondisi laboratorium kabupaten Landak

Untuk laboratorium KLH kabupaten Bengkayang, permasalahan bersumber dari kurangnya tenaga SDM untuk mengoperasionalkan laboratorium dan alokasi dana untuk pembelian bahan kimia (reagen) untuk keperluan pengujian. Akibatnya baik laboratorium BLH kabupaten Landak maupun KLH kabupaten Bengkayang, pengujian untuk sampling air dan udara diserahkan kepada laboratorium yang terakreditasi seperti laboratorium Baristand, laboratorium kesehatan dan laboratorium sucofindo.

4

Gambar 1.

Kondisi laboratorium kabupaten Bengkayang

Dilaporkan oleh : Etty Septia Sari, ST, M.I.L