rapat koordinasi pemantauan dan evaluasi...

EKSPOSE HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASIPELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PENANGGULANGAN BENCANA NASIONAL

TAHUN 2016

SEKRETARIS UTAMA

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

1. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidangpenanggulangan bencana sebagai pelaksanaan amanat UU 24/2007tentang Penanggulangan Bencana, untuk mengkoordinasikanpenyelenggaraan penanggulangan bencana;

2. Tujuan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatanbidang penanggulangan bencana:

a) Mengidentifikasi program dan kegiatan PB di kementerian/lembaga

b) Mengidentifikasi investasi APBN untuk penyelenggaraan PB nasional

c) Menghimpun masukan bagi penyusunan RKP.

2

PENDAHULUAN

3

HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI TAHUN 2015

1. Pemantauan dan evaluasi tahun 2015, baru dapat menghimpun nilai investasiAPBN untuk penanggulangan bencana, belum mengidentifikasiprogram/kegiatan/output dalam Renja K/L;

2. Total alokasi anggaran APBN dalam belanja K/L yang terkait langsung denganpelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana sebesar Rp15 Triliun, tersebardi 30 K/L.

4

PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI TAHUN 2016

Pemetaan K/L dalam Strategi RPJMN 2015-2019

5


No. Strategi RPJMN 2015-2019 K/L Pelaksana Tahapan

A

Internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan di

Pusat dan daerah

BNPB Prabencana

Kementerian Kelautan dan

Perikanan Prabencana

Kementerian ESDM Prabencana

Kementerian Pekerjaan Umum

dan PR Prabencana

LIPI Prabencana

BIG Prabencana

Kementerian Dalam Negeri Prabencana


B Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana

BNPB Prabencana

Kementerian Komunikasi dan

Informatika Prabencana

Kementerian Pertanian Pascabencana

Kementerian Pekerjaan Umum

dan PR Pascabencana

BNPB Pascabencana

Kementerian Lingkungan

Hidup dan Kehutanan Prabencana


C Peningkatan kapasitas dalam penanggulangan bencana

Kementerian Dalam Negeri Prabencana

Kementerian Kesehatan Prabencana

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Prabencana

Kementerian Koordinator Bidang PMK Prabencana

Kementerian Komunikasi dan Informatika Prabencana

BMKG Prabencana

Kementerian ESDM Prabencana

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pascabencana

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Prabencana

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prabencana

BPPT Prabencana

LAPAN Prabencana

BNPB Prabencana

Kementerian Perhubungan Prabencana

Kementerian Pekerjaan Umum dan PR Prabencana

Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Prabencana

Kementerian Kesehatan Tanggap Darurat

Kementerian Sosial Tanggap Darurat

Kementerian Pekerjaan Umum dan PR Tanggap Darurat

BPPT Tanggap Darurat

BASARNAS Tanggap Darurat

BNPB Tanggap Darurat

Kementerian Sosial Prabencana

Kementerian Kelautan dan Perikanan Prabencana

6


1. Total nilai alokasi anggaran dalam belanja K/L untuk mendukung penyelenggaraan penanggulanganbencana sebesar Rp 19.977.944,6 Juta (kisaran 20 Trilyunan);

2. Total nilai alokasi anggaran untuk penanggulangan bencana tahun 2016 naik dibandingkan alokasianggaran tahun 2015;

3. Peningkatan alokasi anggaran K/L untuk Penanggulangan Bencana Nasional sebesar Rp4.680.399.094.000 (30,6%)

4. Dukungan donor untuk adaptasi perubahan iklim sebesar USD $ 18 juta, atau sejumlah234.000.000.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Empat Milyar Rupiah)

No Kementerian / LembagaTotal Anggaran (Rp juta)

2015

Total Anggaran (Rp juta)

2016No Kementerian / Lembaga


2015


2016

1. Kemenko PMK - 11.623,2 16. Kemendikbud - 60.266,9

2. Kemenko Maritim & SDK - 4.533,0 17. Kemensos 10.464,8 262.417,1

3. Kemendagri 18.206,8 52.649,6 18. Kemenag 5.332,4 1.490,6

4. Kemenlu - - 19. Kemenkominfo - 54.943,9

5. Kemenhan 461.990,5 - 20. KemendesPDTT 56.990,0 36.996,3

6. KemenhukHAM - 72.638,2 21. Kemenristekdikti - -

7. KemenESDM - 158.347,9 22. KemenATR - 365.334,3

8. Kemenperin - 56,8 23. BIG 6.250,2 70.900,0

9. Kemendagri - 723.981,5 24. LIPI 7.052,7 -

10. Kementan 505.190,0 441.200,0 25. Basarnas 1.078,0 174.884,4

11. KemenLHK 6.621.439,6 6.050.585,3 26. BMKG 797.858,8 77.317,2

12. Kemenhub 2.855.901,5 2.896.156,5 27. BPPT 56.289,2 -

13. KemenKP 89.925,4 1.411.472,6 28 Batan 2.306,2 4.791,1

14. KemenPUPera 1.136.866,0 1.799.019,5 29 Lapan - -

15. Kemenkes 450.070,0 59.436,6 30 BNPB 2.214.333,5 5.186.902,4

Total 15.297.545,5 19.977.944,6

1. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi tahun 2016 mengalami kemajuandibandingkan tahun 2015, dimana saat ini telah teridentifikasi programdan kegiatan K/L yang terkait penanggulangan bencana;

2. Masih banyak program dan kegiatan yang belum teridentifikasi sebagaiprogram dan kegiatan yang berdimensi pengurangan risiko bencanadalam Renja KL;

3. Belum teridentifikasinya lokasi sasaran pelaksanaan program dankegiatan;

4. Belum teridentifikasinya faktor-faktor keberhasilan dan hambatan dalampelaksanaan;

5. Penanggulangan bencana tidak masuk dalam kebijakan prioritas RKPmempengaruhi pengalokasian program, kegiatan dan anggaran K/L;

6. Koordinasi pelaksanaan kebijakan program harus dimulai sejak prosesperencanaan dengan dukungan Bappenas dalam penyusunan RKP;

7. Dukungan KL dalam pelaksanaan arah kebijakan dan strategis RPJMN2017-2019 kedepan, sebagai berikut:

7

EVALUASI

8

EVALUASI

No. K/LPelaksana Tahapan

A

1 Bappenas,BNPB,KKP,

Kemendagri

Prabencana

2 BNPB,ESDM,PUPR,

BIG,LIPI

Prabencana

3 Bappenas,BNPB,

ESDM,Kemendagri

Prabencana

4 Bappenas,PUPR,

ATR/BPN,PUPR

Prabencana

5 BNPB,Kum-HAM,Kemendagri

Prabencana

6 BNPB-seluruhKL

Teknis

PrabencanaPenyusunanrencanakontinjensipada

kabupaten/kotayangberisikotinggisebagai

panduankesiapsiagaandanoperasitanggap

daruratdalammenghadapibencana.

Pengenalan,pengkajiandanpemantauanrisiko

bencanamelaluipenyusunankajiandanpetarisiko

skal1:50.000padakabupatendanskala1:25.000

untukkota,yangdifokuskanpadakabupaten/kota

risikotinggiterhadapbencana;

Pengarusutamaanpengurangirisikobencana

dalamperencanaanpembangunannasionaldan

daerah;

Pemanfaatankajiandanpetarisikobagi

penyusunanRPBdanRADPRB,yangmenjadi

referensiuntukpenyusunanRPJMD;

Integrasikajiandanpetarisikobencanadalam

penyusunandanreviewRTRWP/K/K;

HarmonisasikebijakandanregulasipenanggulanganbencanadiPusatdandaerah;

StrategiRPJMN2015-2019

Internalisasipenguranganrisikobencanadalamkerangkapembangunanberkelanjutandi

Pusatdandaerah

9

EVALUASI

No. K/LPelaksana Tahapan

B

1 BNPB,Kemendagri,

Kemendikbud,

KemendesPDTT

Prabencana

2 BNPB,Kemenkominfo Prabencana

3 BNPB,ESDM,BMKG,

PUPR,KKP,

Kemendikbud,

Kemenkominfo,

KemenLHK

Prabencana

4 Bappenas,BNPB,

Kemenlu

Prabencana

5 BNPB,PUPR,

Kemenkes,Kemensos,Kemendikbud,

Kemenhub,

Kementan,Kemenag,

Kemenhut,Kemendes

PDTT,dll

Pascabencana

6 BNPB,PUPR,

ATR/BPN,KemenLHK

Prabencana

7 BNPB,Kemendagri,Kemendikbud,

KemendesPDTT

Prabencana

Peningkatankualitashidupmasyarakatdidaerah

pascabencana,melaluipercepatanpenyelesaianrehabilitasidanrekonstruksiwilayahpascabencana

alam;

Pemeliharaandanpenataanlingkungandidaerah

rawanbencanaalam;

Membangundanmenumbuhkankearifanlokaldalammembangundanmitigasibencana

StrategiRPJMN2015-2019

Penurunantingkatkerentananterhadapbencana

Mendorongdanmenumbuhkembangkanbudaya

sadarbencanasertameningkatkanpengetahuan

masyarakattentangkebencanaan;

Peningkatansosialisasidandiseminasi

penguranganrisikobencanakepadamasyarakat

baikmelaluimediacetak,radio,dantelevisi;

Penyediaandanpenyebarluasaninformasi

kebencanaankepadamasyarakat;

Meningkatkankerjasamainternasional,mitra

pembangunan,OMSdanduniausahadalam

penyelenggaraanpenanggulanganbencana;

10

EVALUASI

1. Kebijakan penanggulangan bencana yang terintegrasi dalam perencanaandan pelaksanaan pembangunan daerah menjadi kunci dalam pengalokasiananggaran;

2. Salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan atas peran dan tanggungjawab dalam koordinasi, komando, dan pelaksana penyelenggaraanpenanggulangan bencana adalah melaksanakan pemantauan dan evaluasi;

3. Pemantauan dan evaluasi kebijakan penanggulangan bencana menjadi faktorpenting untuk mengetahuan capaian dan posisi strategis penanggulanganbencana dalam pembangunan, dan memberikan masukan bagi prosesperencanaan berikutnya;

4. BPBD juga melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaankebijakan penanggulangan daerah, tidak hanya yang dilaksanakan olehBPBD, tetapi juga oleh seluruh pemangku kepentingan penanggulanganbencana daerah;

5. Hasil evaluasi disusun sebagai masukan terhadap penyempurnaan kebijakanyang berjalan, atau sebagai masukan bagi penyusunan/revisi RPJMD;

6. BPBD dapat meningkatkan upaya koordinasi dan komunikasi denganBappeda sejak proses perencanaan, sampai dengan evaluasi pelaksanaankebijakan penanggulangan bencana daerah yang tidak terpisahkan dariproses pembangunan daerah;

7. Peningkatan koordinasi dan forum komunikasi pusat-daerah dalamperencanaan PB.

11

PENUTUP

12

Badan Nasional Penanggulangan BencanaJl. Pramukan Kav.38 Jakarta Timur 13120

Telp. : 021-29827781

Fax. : 021-29827781

Email : [email protected]

Website : www.bnpb.go.id

Facebook : www.facebook.com/bnpb.indonesia

Twitter : @BNPB_Indonesia

YouTube : BNPBIndonesia

TERIMA KASIH

mailto:[email protected]

http://www.bnpb.go.id/

13

PROGRAM DAN KEGIATAN KL TAHUN 2016

14


15


16


17


18


rapat koordinasi pemantauan dan evaluasi...

Documents