bahan ajar hukum acara perdata
DESCRIPTION
Bahan Ajar Hukum Acara PerdataTRANSCRIPT
HUKUM ACARA PERDATA
Oleh :
Hamonangan Albariansyah, SH, MH
(disarikan dari buku ajar Hukum Acara Perdata di Indonesia karya Bpk. Ahmaturrahman, SH)
MoU Perkuliahan3 SKS = 36 x PertemuanKomponen nilai
Absen +Tugas 1 + UTS + Tugas 2 + UAS
Tim Pengajar :H. Abdullah Gofar, SH, M.HumAhmaturrahman, SHHamonangan Albariansyah, SH, MH
Mahasiswa Masuk kelas sesuai dengan jadwal pengisian KRStidak menerima KK titipan dan KK sementaraKecurangan selama Ujian = tidak lulusUjian susulan max.1 minggu setelah Mata Kuliah tsbTata tertib mahasiswa ditaati
PERTEMUAN 1GARIS BESAR POKOK PEMBELAJARAN (GBPP)
HUKUM ACARA PERDATA
PENDAHULUANPeristilahan PengertianSumber HukumAsas- asas HukumSusunan & Kekuasaan PeradilanStruktur Organisasi PNTugas & Wewenang PengadilanSifat Acara PersidanganSejarah & Perkembangan Hukum Acara Perdata di Indonesia
PEMBERIAN KUASA (Lastgeving)Pengertian
Pengaturan
Syarat Surat Kuasa
Cara-cara memberi Kuasa
Format dan Substansi Surat Kuasa
Contoh-contoh Surat Kuasa
PENYELESAIAN PERKARA PERDATAMetode Penyelesaian Perkara
Tahapan Penyelesaian Perkara di PN
GUGATANPihak yang dapat mengajukan Gugatan
Kompetensi Pengadilan
Cara Mengajukan Gugatan
Format dan Substansi Gugatan
Penggabungan Gugatan
Pendaftaran Gugatan
Contoh Surat Gugatan
SITA JAMINAN (UPAYA MENJAMIN HAK)
Pengaturan & Bentuk-bentuk Sita Jaminan
Saat Berlakunya Sita Jaminan
Berakhirnya Sita Jaminan
Sita Terhadap Perusahaan (Rijdende Beslag)
PEMERIKSAAN DI PERSIDANGAN Kemungkinan yang terjadi pada Sidang Pertama
Penggugat hadir - Tergugat tidak hadirPenggugat tidak hadir – Tergugat hadirPenggugat & Tergugat sama-sama tidak hadirPenggugat & Tergugat masing-masing hadir
Pencabutan & Perubahan Gugatan Jawaban Tergugat
EksepsiPokok PerkaraGugat Balik (Reconventie)
Perkara dengan Tiga Pihak
PEMBUKTIANPengertian Membuktikan
Pengaturan Pembuktian
Perihal yang harus Dibuktikan
Beban Pembuktian
Alat - alat BuktiBukti Tulisan (surat)
Saksi-saksi
Persangkaan (Vermoeden)
Pengakuan (Bekentenis)
Sumpah (Eed)
PUTUSAN HAKIM (VONNIS)Pengertian Putusan
Jenis-jenis Putusan
Susunan & Substansi Putusan
Sifat Kekuatan Putusan
UPAYA HUKUM (RECHTS MIDDELEN)
Pengertian
Jenis-jenis Upaya HukumUpaya Hukum Biasa
– Verzet, Banding dan Kasasi
Upaya Hukum Luar Biasa– PK & Perlawanan Pihak Ketiga
EKSEKUSIPengertian
Putusan yang dapat di Eksekusi
Pengaturan Eksekusi
Bentuk-bentuk Eksekusi
Instansi Pelaksana Eksekusi
Prosedur Eksekusi
ARBITRASEPengertian
Jenis Sengketa Arbitrase
Bentuk dan Sifat Putusan
PERTEMUAN 2PENDAHULUAN HUKUM ACARA PERDATA
Peristilahan Hukum Acara
Mengatur cara agar hukum material dapat dijalankan
Hukum ProsesRangkaian perbuatan atau tindakan sehingga hukum material dapat diwujudkan
Hukum Formil hukum yang mengatur bagaimana caranya agar hukum meterial dapat dipertahankan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya Mengutamakan kebenaran bentuk dan kebenaran cara
Hukum Acara Perdata Selanjutnya dalam slide ini disingkat HAPdt
Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SHHAPdt adalah kumpulan aturan-aturan hukum ;
yang mengatur bagaimana cara menjamin ditaatinya hukum perdata materil ;
dengan perantara hakim
HAPdt bersifat mengabdi kepada hukum materil (Bediende Functie)
HAPdt meliputi 3 tahap tindakan :Pendahuluan, persiapan pengajuan gugatan
Penentuan, pemeriksaan peristiwa, pembuktian dan putusan hakim
Pelaksanaan, Eksekusi
SUMBER HUKUM ACARA PERDATA
HIR (Herziene Indonesische Reglement) di dalam Stb.1941 : 44 Pasal 118-245, berlaku bagi Gol. Bumiputera daerah Jawa & Madura
RBg (Rechtsreglement voor de Buitenwesten) di dalam Stb.1927 : 227 Pasal 142-314, berlaku bagi Gol. Bumiputera daerah luar Jawa & Madura
BRv (Reglement opde Burgerlijke Rechtvordering) di dalam Stb.1847 : 52, berlaku bagi Gol.Eropa & yang dipersamakan. Skerang sebagai Pedoman
UU Kekuasaan Kehakiman, 48 tahun 2009
UU Mahkamah Agung, 5 tahun 2004
UU No.2 tahun 1986 ttg Peradilan Umum jo UU No.8 tahun 2004 jo UU No.49 tahun 2009 ttg Perubahan kedua UU No.2 tahun 1986 ttg Peradilan Umum
SEMA
Jurispurdensi
Asas-asas dalam HAPdt
Peradilan dilakukan “demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang maha Esa”. Pada kepala Putusan hakim.
Fungsinya : memberi kekuatan untuk melaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat negara (kekuatan Eksekutorial)
Peradilan dilakukan dengan :“sederhana”, mudah dipahami dan tidak
berbelit-belit.
“cepat”, tidak banyak formalitas
“biaya ringan”, terjangkau oleh rakyat.