badan kebijakan fiskal sebagai unit research &...

BADAN KEBIJAKAN FISKALKEMENTERIAN KEUANGAN RI

BADAN KEBIJAKAN FISKAL

SEBAGAI UNIT RESEARCH & POLICY RECOMMENDATION

Disampaikan dalam kegiatan :

Public Lecture “Policy Knowledge Sharing Forum”

Pusat Penelitian & Pengembangan Kebijakan & Penerapan Teknologi

Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat

24 Juni 2019

Oleh :

Toto Trianto

Sekretariat Badan Kebijakan Fiskal

BADAN KEBIJAKAN FISKAL - KEMENTERIAN KEUANGAN RI

OUTLINE

I. PEMBENTUKAN & PERAN STRATEGIS BKF

II. OUTPUT BKF

III. KOMPETENSI & PEMBAGIAN PERAN SDM BKF

IV. BKF VISION

V. KONKLUSI

2

BADAN KEBIJAKAN FISKAL - KEMENTERIAN KEUANGAN RI 3

I. PEMBENTUKAN & PERAN STRATEGIS BKF


• Setiap rekomendasi kebijakan harus didukung hasil kajian yang komprehensif (research based policy) dan memperhatikanhasil monitoring dan evaluasi objektif atas implementasi kebijakan sebelumnya/terkait

• BKF melaksanakan perumusan rekomendasi kebijakan perpajakan yang meliputi kebijakan pajak, kepabeanan dan cukaiyang mengatur tentang subjek, objek dan tarif, yang berdampak terhadap penerimaan negara, termasuk perbaikankebijakan yang berlaku.

• BKF mendukung fungsi Menteri Keuangan sebagai pengelola keuangan dan kekayaan negara dengan rumusan kebijakanyang terpercaya, akuntabel dan transparan.

• BKF adalah miniatur Kementerian Keuangan, menangani semua fungsi rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan olehMenteri Keuangan.

PERAN STRATEGIS BKF

BKF :

Institusi Perumus Kebijakan di Kementerian Keuangan yang mengemban amanat tugas Menteri Keuangan dalam

mengelola fiskal sesuai dengan Pasal 8 huruf a, d, dan h UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Merupakan pemisahan fungsi perumusan kebijakan dengan fungsi pelaksanaan kebijakan di lingkungan Kementerian

Keuangan.

Memenuhi kebutuhan unit yang dapat memberi second opinion kepada Menteri Keuangan dalam penetapan suatu

kebijakan


Pimpinan : MenteriKeuangan

Pelaksana Tugas(Direktorat Jenderal)

Kebijakan Teknis

PelaksanaanKebijakan

Pendukung

Kebijakan

Strategis (BKF)

Pendidikan & pelatihan

other support

Pengawas

Audit

Pengendalian & kepatuhan internal

Pembantu Pimpinan: Sekjen (Koordinasi

& Administrasi)

PEMBAGIAN PERAN POLICY SUPPORT

Kebijakan Strategis Kebijakan Teknis

PMK 158/PMK.011/2018

21 Desember 2018

PER 26/BC/2018

21 Desember 2018

Tariff cukai etil alcohol,

minuman mengandung etil

alcohol, dan kosentrat

mengandung etil alkohol

Tata cara penetapan tariff cukai

etil alcohol, minuman

mengandung etil alcohol, dan

kosentrat mengandung etil

alkohol

Contoh Praktik Pembagian Peran Antarunit Eselon I (BKF dengan DJBC)


MAKRO FISKAL &

SEKTOR KEUANGAN

PEMANTAUAN EKONOMI & KEBIJAKAN

PEMBANGUNAN SEKTOR KEUANGAN

ANGGARAN NEGARA

Tinjauan Ekonomi, Keuangan, & Fiskal;

Laporan Ekonomi dan Keuangan

KEM-PPKF, Pembahasan RUU APBN;

Pemantauan pelaksanaan APBN

Asuransi; Pasar Modal;

Restrukturisasi Perbankan; Pensiun

6

II. OUTPUT BKF


PERUMUSAN PERATURAN PERPAJAKAN

FASILITASI PERDAGANGAN INTERNASIONAL

OPTIMALISASI PENDAPATAN NEGARA

PERLINDUNGAN INDUSTRI

KEBIJAKAN

PENDAPATAN NEGARA

Insentif Perpajakan (Tax allowance, Tax Holiday),

Penentuan Subjek, Objek, dan Tarif Perpajakan

CEPA & PTA

Tarif BM, Tarif PPnBM, Tarif PPh 22

Tim Tarif (BM, BK) Bea Masuk Anti Dumping;

Bea Masuk Tindakan Pengamanan

7


KERJASAMA EKONOMI DAN KEUANGAN

KERJA SAMA BILATERAL

PEMBIAYAAN PERUBAHAN IKLIM

LEMBAGA KEUANGAN/ORG. INTERNASIONAL

KERJASAMA

INTERNASIONAL

ASEAN; MULTILATERAL

(APEC, DRFI, KSST, G20, OECD, dll)

Dukungan keanggotaan di FATCA,

Mitra Pembangunan, Economic Dialog, P3B

CGF, NDA, Budget Tagging, COP

AIIB, IDB, ADB, IMF, WB, dll

8


Kompetensi Strategis SDM BKF

Formulasi RekomendasiKebijakan

Pengelolaan Kerja SamaInternasional

Policy Knowledge Center

• Public Policy

Formulation

• Impact Analysis

• Public consultation

technique

• Project Management

• Academic/report writing

• Statistic / Econometric /

Modelling

• Developing Knowlegde

Management System

• Academic / report /

journal writing and

publications

• Disseminating skill

• Negotiation

• Project management

• International formal

writing

• Language skill

III. KOMPETENSI SDM BKF

9


Pembagian Peran Antar-Jabatan

INPUT PROSES OUTPUT OUTCOME

Administrator (Alokasi sumber

daya)

Analis Kebijakan(Analisis/Project)

Jabatan PimpinanTinggi

(PengambilanKeputusan)

Peneliti(Evaluasi)

Pokja & Tim

• Sumber daya• Administrasi

Penugasan

Proses Analisis danRekomendasi

Proses Persetujuan danpemberian arahan

Evaluasi Outcome Kebijakan &

memberikan input padaanalis


ORGANI-

SASI

SDM

CARA

KERJA

INFRA

STRUK

TUR

1. BKF yang DINAMIS

• Kompetensi Tinggi

• Manajemen Talenta

• Pemanfaatan lulusan LPDP

• Kerjasama peningkatan

kapasitas

• Penguatan fungsi teknis perumusan

kebijakan dan research : JFAK dan JFP

• Penguatan support Manajerial

• Kelompok kerja dinamis

• Berdasarkan Kepakaran

• Distribusi Beban Kerja

• Pengukuran Prestasi Lebih Akuntabel

• Menjaga network dengan stakeholder

terkait

• Portal Fiskal sebagai Knowledge

Management System

• Kualitas IT

• Open space office

• Flexible time

• Energi listrik Panel Surya

11

IV. BKF VISION


2. Penguatan Tata Kelola

• Peraturan/Keputusan Menteri

Keuangan

• Peraturan/Keputusan Kepala BKF

• Aturan Teknis Lainnya

12

AnalisKebijakan

JA & JabfungLainnya

Peneliti


Jembatan (BKF)

Dunia Akademik & Teknokratik

•Ekonomika

•Teknika

•Lingkungan(termasuk sosial)

Dunia Birokrasi

•Politik

•Peraturan

•kelembagaan

Keterangan:

Terdapat 4 kemungkinan hubungan antara research dan policyyaitu saling bertentangan; research mempengaruhi policy; policymempengaruhi research; dan terjadi siklus research denganpolicy (kolaboratif)

BKF mengarah pada kondisi yang ke-4, dimana semuarekomendasi kebijakan berdasarkan research yangmempertimbangkan input dari pelaksanaan kebijakan.

Peran BKF sebagai Jembatan

Akademik/Teknokratik dan Birokratik

3. Fungsi Research & Policy Recommendation :


menjadi policy support unit perumus rekomendasi kebijakan yang dinamis dan kreatif

menjadi unit think tank yang berbasis pengetahuan dan berorientasi kebijakan untukmenghasilkan output penelitian, analisa & rekomendasi isu domestik dan internasional

menjadi unit think tank yang menjembatani antara fungsi teknokrasi / akademisi danpengambil keputusan (policy maker)

menjadi unit think tank yang bereputasi nasional & internasional, sebagai best practice bagi unit penelitian dan pengembangan, serta unit perumus kebijakan publik

berkontribusi, berperan aktif, serta menentukan arah lembaga profesi analis kebijakanpublik

4. Visi Kelembagaan BKF :

14


V. KONKLUSI & MASUKAN

15

1. Perlunya penguatan lembaga research atau litbangkebijakan, yang dapat/langsung berkolaborasi denganunit perumus kebijakan (terpisah / dalam satu payungkelembagaan yang sama).

2. Penguatan SDM & kelembagaan Litbang kebijakan K/L, perlu diawali dalam rumusan inisiatif strategis program transformasi kelembagaan K/L.

3. Pemisahan fungsi kebijakan strategis (seperti BKF) dankebijakan teknis (Dirjen2/badan lain) pada K/L di luarKemenkeu, perlu dikaji kemungkinanny.

4. Antisipasi isu rencana pembentukan BRN (Badan RisetNasional) yang dapat berpengaruh pada kelembagaanlitbang K/L/Pemda. (Pembahasan bersama denganKemenPANRB, LAN, LIPI, Kemenristek, & unit terkait).

5. Penguatan Peneliti yg mempunyai kepakaran RisetKebijakan atau penggunaan Jabatan Fungsional AnalisKebijakan.

6. Penggunaa sistem informasi untuk aktifitas rekomendasikebijakan

Struktur Balitbang Kementerian PUPR

BADAN KEBIJAKAN FISKALKEMENTERIAN KEUANGAN RI

Terima Kasih

badan kebijakan fiskal sebagai unit research &...

Documents