bab3

BAB III

RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA

Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Bagian Wilayah Kota II Meliputi wilayah

Kecamatan Kedungwuni dan Kecamatan Karanganyar dengan luas Keseluruhan +

1420 ha.

3.1. Fungsi dan Peran BWK II

Bagian Wilayah Kota II (BWK II) merupakan daerah transisi antara daerah

pusat kota dengan daerah pinggiran kota. Sebagai daerah ekstensi dari

pusat kota maka BWK II memiliki peranan sebagai daerah penunjang pusat

kota serta daerah lain yang berada di belakangnya.

Berdasarkan kondisi tersebut diatas maka beberapa peranan yang dimiliki

oleh BWK II di tinjau dari potensi-potensi yang ada adalah sebagai berikut:

1. Secara fisik geografis, BWK II memiliki lokasi yang cukup strategis

didalam menghubungkan daerah-daerah yang berada disekitarnya

khususnya antara daerah pusat kota dengan daerah pinggiran kota.

2. Berdasarkan kebijaksanaan yang telah di tetapkan, BWK II memiliki

beberapa fungsi utama yaitu fungsi sebagai kawasan pemukiman,

kawasan campuran perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran,

kawasan khusus militer, serta kawasan fasilitas budaya.

3. Berdasarkan fasilitas-fasilitas yang dimilikinya, BWK II memiliki beberapa

fasilitas yang mempunyai skala pelayanan regional yaitu sebagai pusat

pendidikan tinggi, kawasan khusus militer serta kawasan olahraga dan

rekreasi.

Berdasarkan beberapa peranan tersebut maka penjelasan elemen-elemen

fungsi untuk masing-masing kelurahan yang berada di BWK II adalah

sebagai berikut:

1. Fungsi Permukiman perkotaan, beberapa kelurahan yang mendukung

fungsi tersebut diatas meliputi Kelurahan Bendungan, Petompon,

Bendan Duwur, Karangrejo, Jomblang, Kaliwiru, Jatingaleh,

Karanganyar Gunung, Lempongsari, Bendan Ngisor, Gajah Mungkur,

Sampangan, Wonotinggal, Candi, dan Tegalsari.

2. Fungsi Perkantoran, beberapa kelurahan yang berkembang menjadi

fungsi perkantoran meliputi Kelurahan Petompon, Kaliwiru, Karangrejo,

Wonotinggal, Tegalsari, dan Jatingaleh.

3. Fungsi Perdagangan dan Jasa, beberapa kelurahan yang berkembang

menjadi fungsi perdagangan dan jasa meliputi kelurahan Wonotinggal,

Jatingaleh, dan Gajah Mungkur.

4. Fungsi Campuran (Permukiman dan Perdagangan) meliputi Kelurahan

Sampangan, Wonotinggal, Jomblang, Petompon, Tegalsari.

5. Fungsi Kawasan Olahraga dan Rekreasi, beberapa kelurahan yang

memiliki fungsi tersebut meliputi Kelurahan Karangrejo, dan Kelurahan

Kaliwiru.

6. Fungsi Kawasan Pendidikan, beberapa kelurahan yang berkembang

menjadi fungsi kawasan pendidikan meliputi Kelurahan Bendan Duwur,

Sampangan, dan Petompon, Gajah Mungkur, Jatingaleh, dan

Karangrejo.

Berdasarkan peran dan fungsi tersebut maka struktur pelayanan BWK II

diarahkan untuk dapat memanfatkan potensi - potensi kawasan untuk

dikembangkan menjadi pusat kegiatan baik untuk skala pelayanan tingkat

regional, kota ataupun BWK.

3.2. Rencana Struktur Pelayanan

1. Dasar Pengembangan Struktur Pelayanan

Sesuai dengan peran dan fungsinya maka konsep pengembangan

struktur pelayanan di BWK II dilakukan dengan melalui pembentukan

satuan – satuan unit lingkungan di dalam wilayah perencanaan.

Beberapa hal yang di pertimbangkan dalam pembentukan satuan –

satuan unit lingkungan tersebut adalah sebagai usaha untuk

memberikan kemudahan dalam mengontrol dan mengendalikan proses

pengembangan ruang kota, mengefisienkan sistem pelayanan dari

beberapa fasilitas pelayanan, mewujudkan kemudahan dalam hal

pengaturan sistem pelayanan lingkungan, pengaturan fungsi dan

intensitas penggunaan tanah serta penyusunan fatwa perencanaan

(advise planning).

Penetapan satuan – satuan unit lingkungan (sub BWK) sebagai unit

analisis perencanaan wilayah terkecil bagian wilayah kota adalah

bagian dari arahan pengembangan struktur wilyah bagian wilayah kota

dalam sistem pelayanannya. Dalam pelaksanaannya, blok perencanaan

wilayah ini berfungsi sebagai pedoman pengawasan dan pengendalian

bagi pelaksanaan pembangunan fisik sebagai implementasi dari

rencana secara keseluruhan. Penetapan batas-batas unit lingkungan

dilakukan atas dasar pertimbangan elemen-elemen fisik yang mudah

diamati di lapangan, misalnya fungsi, jaringan jalan dan lain-lain.

Berdasarkan hal tersebut, BWK II yang meliputi Kecamatan

Gajahmungkur dan Kecamatan Candisari dapat dibagi menjadi 4

(empat) sub BWK sebagai unit analisis peruntukan tanah terkecil

dengan tiap sub bloknya sebagai berikut:

1. Sub 1 BWK II:

Blok 1.1 (Kel. Petompon)

Blok 1.2 (Kel. Bendan Ngisor)

Blok 1.3 (Kel. Bendan Duwur)

Blok 1.4 (Kel. Sampangan)

2. Sub 2 BWK II:

Blok 2.1 (Kel. Bendungan)

Blok 2.2 (Kel. Lempongsari)

Blok 2.3 (Kel. Gajah Mungkur)

Blok 2.4 (Kel. Karangrejo)

3. Sub 3 BWK II:

Blok 3.1 (Kel. Wonotinggal)

Blok 3.2 (Kel. Kaliwiru)

Blok 3.3 (Kel. Candi)

Blok 3.4 (Kel. Tegalsari)

4. Sub 4 BWK II:

Blok 4.1 (Kel. Jomblang)

Blok 4.2 (Kel. Karanganyar Gunung)

Blok 4.3 (Kel. Jatingaleh)

Penentuan sub perencanaan wilayah BWK II dapat dilihat pada Peta

PR.3.1-1

2. Hierarkhi Sistem Pelayanan

Hierarkhi sistem pelayanan yang dimaksud adalah struktur tingkat

pelayanan internal kota. Tujuan penetapan struktur tingkat pelayanan

adalah agar rencana menjadi teratur dan terstruktur sehingga

pembangunan kota dapat terkoordinasi dengan baik serta tidak

tumpang tindih.

Hierarkhi sistem pelayanan BWK II tidak dapat terlepas dari hierarkhi

sistem pelayanan Kabupaten Pekalongan secara keseluruhan. Hierarkhi

pelayanan yang ada di BWK II tersebut adalah sebagai berikut:

Hirarki I

Pusat pelayanan hirarki I adalah jenjang fungsi pelayanan Bagian

Wilayah Kota (BWK). Jangkauan pelayanannya meliputi satu BWK yang

terdiri dari beberapa blok/sub blok lingkungan. Salah satu tujuan BWK

adalah agar aktivitas perkotaan tidak terpusat pada satu tempat saja.

Pada BWK II sebagai salah satu Bagian Wilayah Kota di Kabupaten

Pekalongan memiliki pusat pelayanan hierarkhi I letaknya adalah di

Kawasan Pertokoan Jalan Sultan Agung atau kawasan sekitar Taman

Diponegoro.

Hirarki II

Pusat pelayanan hirarki II adalah pusat blok lingkungan. Pusat ini

merupakan tempat berkumpulnya fasilitas-fasilitas lingkungan dan skala

pelayanannya meliputi satu blok unit lingkungan. Idealnya pusat

pelayanan hirarki II berada di tengah-tengah suatu blok unit lingkungan,

sehingga mempermudah pencapaian bagi penduduk yang dilayaninya.

Pusat pelayanan ini identik dengan fasilitas skala pelayanan 30.000

penduduk. Fasilitas pelayanan terdiri dari fasilitas pendidikan, fasilitas

peribadatan, fasilitas perdagangan dan jasa, fasilitas kesehatan dan

fasilitas olah raga dan ruang terbuka.

Pusat pelayanan hirarki II terletak di Kawasan Kecamatan

Gajahmungkur, Pasar Sampangan, Kawasan pertokoan di Jalan

Kesatrian, Pasar Langgar, serta kawasan di sekitar Jalan Sriwijaya.

Secara lebih jelas mengenai konsep sistem pelayanan yang ada pada

BWK II dapat dilihat dalam Peta PR.3.1-2

3. Rencana Struktur Pelayanan

Berdasarkan hierarkhi sistem pelayanan tersebut diatas maka dalam

rencana struktur pelayanan-nya tetap akan dikembangkan sebagai

pusat BWK dengan strategi pengembangan sebagai berikut:

a. Pengembangan struktur BWK II didasarkan pada kebijaksanaan

yang tercantum dalam arahan rencana tata ruang yang lebih tinggi.

b. Untuk mencapai struktur tata ruang yang efisien dalam

pelaksanaan rencana penataan struktur ruang BWK II, maka

dibutuhkan struktur jaringan jalan dan sistem pembangunan pusat

pelayanan skala lingkungan maupun BWK. Dengan kedua hal

tersebut diharapkan tercipta suatu tata ruang yang optimal dan

efisien.

c. Mengendalikan dan mengurangi mobilitas penduduk untuk menuju

ke pusat kota guna mengatasi kemacetan lalu lintas, dengan

memeratakan perkembangan wilayah dengan membuat pusat

kegiatan/pusat pertumbuhan yang dapat mengalihkan mobilitas

penduduk ke pusat kota.

d. Meningkatkan pemerataan pelayanan penduduk yang ada di BWK

II dengan mendistribusikan fasilitas pelayanan kebutuhan pada area

pemukiman penduduk.

e. Merangsang intensitas penggunaan lahan yang merata pada

seluruh wilayah BWK II, salah satunya dengan peningkatan sarana

transportasi. Akan tetapi pemanfaatan lahan harus tetap

memperhatikan kemampuan dan keterbatasan lahan.

f. Menjaga kegiatan budaya yang mampu memberikan perlindungan

kegiatan budaya/seni tradisional dari erosi budaya asing dalam era

globalisasi, dengan adanya stimulan yang mampu memberikan nilai

lebih dan justru dapat mempunyai nilai jual.

Rencana struktur pelayanan kegiatan dalam Bagian Wilayah Kota II

tersebut merupakan wujud dari diagramatik bekerjanya fungsi-fungsi

pelayanan kota, Bagian Wilayah Kota ataupun lingkungan yang lebih

kecil. Fungsi-fungsi di dalam BWK II tersebut dihubungkan dengan

struktur jaringan akan membentuk sistem pelayanan yang terpadu di

dalam BWK ataupun dalam Kabupaten Pekalongan.

Secara lebih jelas mengenai rencana struktur pelayanan BWK II dapat

dilihat dalam Peta PR. 3.1 – 3

3.3. Rencana Kependudukan

1. Rencana Distribusi Penduduk

Rencana distribusi penduduk dimaksudkan agar ada keseimbangan

antara penyediaan fasilitas pelayanan dengan jumlah penduduk yang

ada. Berdasarkan kebutuhan akan daya tampung di BWK II adalah :

Blok 1 BWK II dapat menampung sebanyak 31.267 Jiwa.




2. Rencana Kepadatan Penduduk

Berdasarkan proyeksi jumlah penduduk, daya tampung penduduk di

BWK II sampai tahun 2010 adalah 147.866 Jiwa dengan kepadatan

bersih rata-rata sebesar 269 jiwa/ha dan kepadatan kotor rata-rata

sebesar 112 jiwa/ha. Angka kepadatan penduduk kotor rata-rata tertinggi

di blok 1 sebesar 164 Jiwa/ha dan kepadatan terendah di blok 2 sebesar

69 jiwa/ha. Sedangkan untuk kepadatan bersih rata-rata tertinggi

terdapat di blok 1 Sebesar 302 jiwa/ha dan terendah di blok 4 sebesar

267 jiwa/ha.

Lebih jelasnya mengenai rencana distribusi dan kepadatan penduduk

lihat Tabel TR.III.2 – 1 dan Tabel TR.III.2 – 2 serta Peta PR.3.2 – 4

3.4. Rencana Pengembangan Kawasan Potensial

Beberapa kawasan yang mempunyai nilai ekonomi dan potensial di BWK II

yang dapat dikembangkan adalah :

1. Kawasan perdagangan jasa dan campuran yang berkembang secara

linear di sepanjang Jalan Sriwijaya merupakan kawasan yang

mempunyai nilai ekonomi tinggi dengan pelayanan skala Kabupaten

Pekalongan. Adapun kawasan perdagangan dan jasa yang

berkembang di Jl. Sultan Agung diarahkan untuk ditekan.

2. Pusat Kawasan Olah Raga Jawa Tengah merupakan kawasan yang

dilengkapi beberapa fasilitas olahraga seperti Gor Jatidiri Karangrejo

yang dilengkapi dengan perkampungan atlit kolam renang dan lain-lain.

Kondisi ini secara langsung akan mempengaruhi penyediaan dan

pemanfaatan. Lahan sekitar kawasan tersebut, disamping itu pula akan

mempengaruhi komposisi perekonomian penduduknya dan

pertimbangan dalam perencanaan pemanfaatan lahan.

3. Kawasan perumahan, dengan kepadatan sedang dan tinggi. Diharapkan

dapat dilakukan penataan bangunan dan koordinasi dengan instansi

terkait baik terhadap prasarana dan sebagai kawasan perumahan yang

dilindungi. Untuk kawasan perumahan yang dilindungi direncanakan

untuk tetap dilestarikan terutama untuk digunakan dengan perumahan

kepadatan rendah, seperti daerah Candi, dsb.

4. Kawasan Pendidikan, yang ada sekarang menempati pada daerah-

daerah yang mempunyai kerelengan, dengan kondisi bangunan diatas

tiga lantai. Sesuai dengan kondisi fisik dasar kawasan lahan ini tidak

cocok untuk bangunan berat. Untuk itu Kawasan Pendidikan

direncanakan diarahkan menuju kawasan lain di luar kawasan BWK II.

3.5. Jenis dan Kebutuhan Ruang

1. Fasilitas Perumahan

Lahan yang direncanakan untuk pemukiman diarahkan menggunakan

lahan kosong yang ada di BWK II dan tetap memperhatikan lingkungan

dengan pengendalian pembangunan oleh instansi terkait melalui IMB.

Untuk bangunan kawasan perumahan peninggalan Belanda yaitu pada

kawasan Blok 2 kepadatan dan kondisi perumahan tetap dipertahankan

seperti semula.

Fasilitas perumahan yang dibutuhkan di BWK II disesuaikan dengan

jumlah penduduk BWK II tahun 2010 sebanyak 147.866 jiwa, dengan

asumsi satu rumah dihuni 4–5 jiwa maka jumlah rumah yang dibutuhkan

sebanyak 29.573 rumah.

Dengan asumsi perbandingan ideal yang dibutuhkan dalam suatu

pemukiman yaitu 1 : 3 : 6 maka jumlah fasilitas perumahan yang akan

dibutuhkan di BWK II pada tahun 2010 adalah :

Rumah Besar dengan luas kapling 446 m2 sebanyak 2957 rumah.

Rumah Sedang dengan luas kapling 223 m2 sebanyak 8.872 rumah.

Rumah Kecil dengan luas kapling 112 m2 sebanyak 17.744 rumah.

Berdasarkan standar luasan tersebut maka hingga tahun 2010 BWK II

membutuhkan 390.366 m2 untuk kapling besar, 1.756.649 m2 untuk

kapling sedang dan 3.531.041 m2 untuk kapling kecil, atau dengan

jumlah total 5.678.056 m2 dibutuhkan untuk kawasan perumahan.

Secara lengkap kebutuhan perumahan di BWK II dapat dilihat pada

Tabel TR.III.2 – 3

2. Fasilitas Pendidikan

Kawasan pendidikan berupa lingkungan perguruan tinggi untuk melayani

skala kota. Kawasan pendidikan tinggi yang ada di BWK II berada pada

Blok 1 (Kelurahan Bendan Ngisor dan Kelurahan Bendan Duwur). Untuk

pendidikan yang ada di Blok 1, sub blok 1.3 (Kelurahan Bendan Dhuwur)

diarahkan untuk dikendalikan, mengingat kawasan tersebut merupakan

daerah rawan gerakan tanah.

Besaran luas masing-masing fasilitas mengacu kepada standart yang

dikeluarkan Dep. PU yaitu :

- TK, luas per unit 1.200 m2 tiap 1.000 penduduk

- SD, luas per unit 3.600 m2 tiap 1.600 penduduk

- SMP, luas per unit 6.000 m2 tiap 4.800 penduduk

- SMA, luas per unit 6.000 m2 tiap 4.800 penduduk

- Perpustakaan, luas per unit 500 m2 tiap 30.000 penduduk

Fasilitas pendidikan di BWK II pada tahun 2010 berdasarkan hasil

analisis membutuhkan TK sebanyak 148 buah, SD sebanyak 92 buah,

SMTP sebanyak 31 buah dan SMTA sebanyak 31, kebutuhan

perpustakaan sebanyak 5 buah.

Secara lebih jelas mengenai rencana distribusi dan kebutuhan fasilitas

pendidikan di BWK II dapat dilihat dalam Tabel TR.III.2 – 4 dan Peta

PR.3.2 – 5

3. Fasilitas Kesehatan

Di BWK II terdapat fasilitas kesehatan yang memiliki skala pelayanan

kota yaitu RS. Elizabet. Untuk fasilitas kesehatan skala BWK, lokal dan

lingkungan tetap direncanakan sesuai dengan jumlah penduduk.

Berdasarkan standart Dep. PU, kebutuhan luas masing-masing fasilitas

kesehatan adalah sebagai berikut :

- Balai Pengobatan, luas per unit 300 m2 melayani 3.000 penduduk

- BKIA & RS Bersalin, luas per unit 1.600 m2 melayani 10.000

penduduk

- Apotik, luas per unit 400 m2 melayani 10.000 penduduk

Dari uraian tersebut maka rencana distribusi dan kebutuhan

fasilitas kesehatan di BWK II meliputi:

- Apotik : 49 unit

- BKIA/RS Bersalin : 15 unit

- Balai pengobatan : 15 unit

Lebih jelasnya mengenai kebutuhan fasilitas kesehatan BWK II dapat

dilihat pada Tabel TR.III.2 – 5 dan Peta PR.3.2 – 6

4. Fasilitas Peribadatan

Fasilitas peribadatan direncanakan menyebar merata di seluruh kawasan BWK II.

Rencana kebutuhan fasilitas peribadatan baru dihitung berdasarkan standart PU Cipta

Karya, sampai dengan tingkat skala sub blok/kelurahan. Berupa fasilitas Musolla,

dihitung berdasarkan jumlah penduduk sub blok (kelurahan), Masjid berdasarkan

penduduk blok, sedangkan Gereja dan Vihara dihitung berdasarkan penduduk BWK.

Berdasarkan hal tersebut maka kebutuhan masing-masing fasilitas peribadatan pada

tahun 2010 adalah sebagai berikut:

- Mushola

- Masjid

- Gereja

- Pura

- Vihara

: 59 unit

: 5 unit

: 1 unit

: 1 unit

: 1 unit

Rincian mengenai kebutuhan fasilitas peribadatan pada tahun 2005–

2010 tersebut dapat dilihat dalam tabel Tabel TR.III.2 – 6 dan Peta

PR.3.2 – 7.

5. Fasilitas Perdagangan dan Jasa

Di kawasan BWK II perdagangan berkembang karena adanya kegiatan

penting yang ada di sekitarnya, sehingga perlu diarahkan dan diatur agar

mampu memberikan kontribusi aktif dalam pembangunan kota dan juga

mampu mengatasi pemusatan yang ada di pusat kota. Sehingga

pembangunan fasilitas perdagangan dan jasa baru seperti perkantoran

swasta, ruko, pertokoan, pasar, dan departemen store diarahkan untuk

berkembang di kawasan :

Blok 1 Sub blok 1 (Kelurahan Petompon), berupa pengembangan

Perdagangan kebutuhan sehari-hari.

Blok 1 Sub blok 2 (Kelurahan Bendan Ngisor), berupa

pengembangan kegiatan perdagangan penunjang dan perdagangan

kebutuhan sehari-hari.

Blok 1 Sub blok 4 (Kelurahan Sampangan), berupa pengembangan

perdagangan pasar tradisional, jasa dan pertokoan.

Blok 2 sub blok 2 (Kelurahan Lempongsari), berupa kegiatan

perdagangan penunjang kawasan dan kebutuhan sehari-hari.

Blok 2 sub blok 3 (Kelurahan Gajah Mungkur), berupa kegiatan

perdagangan yang berbentuk toko, kebutuhan sehari-hari, alat-alat

elektronik, show room kendaraan dan kegiatan pendukung lainnya.

Blok 3 sub blok 3 (Keluarahan Candi), berupa kegiatan perdagangan

yang berbentuk pasar, toko kebutuhan sehari-hari, toko kebutuhan

sekolah, rumah makan, warung makan, jasa kesehatan, dan toko

bahan bangunan.

Blok 3 sub blok 4 (Kelurahan Tegalsari), berupa pengembangan

perdagangan besar seperti departemen store dan perkantoran

swasta. Hal ini memungkinkan karena blok ini terletak di belakang

BWK I (pusat kota).

Blok 4 Sub blok 2 (Kelurahan Jomblang), berupa pengembangan

perdagangan besar seperti departemen store dan perkantoran

swasta. Hal ini memungkinkan karena perkembangan yang ada

sekarang merupakan perdagangan besar dan didukung dengan letak

yaitu di sepanjang jalan utama kota (Arteri Sekunder).

Untuk perdagangan skala lingkungan tetap direncanakan sesuai dengan

jumlah penduduk berupa kios dan toko. Rencana fasilitas perdagangan

dan jasa dapat dilihat pada Tabel TR.III.2 – 7 dan Peta PR.3.2 – 8.

6. Fasilitas Olah Raga dan Rekreasi

Fasilitas olah raga yang ada di BWK II merupakan fasilitas OR dengan

skala Regional (berada di Blok 2 sub blok 4). Sehingga perlu adanya

perencanaan fasilitas OR untuk skala BWK dan lingkungan.

Pada tahun 2010 kebutuhan fasilitas olahraga dan rekreasi di BWK II adalah sebagai

berikut:

- T. Bermain : 591 Unit

- Lap. OR/Taman : 59 Unit

- Taman : 5 Unit

- G. Bioskop : 5 Unit

- Gedung OR : 5 Unit

- K. Renang : 5 Unit

- Lap. OR/Rekreasi : 5 Unit

Secara lebih jelas mengenai rencana distribusi dan kebutuhan fasilitas

olah raga dan rekreasi dapat dilihat pada Tabel TR.III.2 – 8.

7. Fasilitas Pelayanan Umum

Fasilitas pelayanan umum yang ada saat ini masih di butuhkan sampai

tahun 2010. Penyebarannya disesuaikan dengan skala pelayanan tiap

jenis fasilitas yang ada dengan pertimbangan aksesibilitas yang mudah

terhadap wilayah pelayanan dan pusat-pusat pemukiman yang dilayani.

Untuk lebih jelasnya kebutuhan fasilitas pelayanan umum ini dapat dilihat

pada Tabel TR.III.2 – 9.

8. Fasilitas Pemakaman

Fasilitas pemakaman dihitung berdasarkan jumlah penduduk untuk

setiap blok dengan jumlah penduduk 12.000 sampai dengan 15.000 jiwa

dibutuhkan pemakaman seluas 30.000 m2, dalam satu lokasii

pemakaman atau dua. Untuk BWK II ini area pemakaman direncanakan

berkembang di BWK lain, dengan pertimbangan harga lahan tinggi.

Lebih jelasnya Lihat Tabel TR.III.2 – 10.

3.6. Rencana Penggunaan Tanah

Pemanfaatan ruang direncanakan sesuai dengan rencana pengembangan

fungsi dimana yang utama atas dasar pertimbangan perencanaan yang

bernilai operasional, sehingga pemanfaatan ruang tersebut lebih cocok bila

didasarkan sesuai batas-batas administrasi. Rencana tersebut meliputi:

1. Blok 1.1

Kelurahan Petompon memiliki luas wilayah 48,010 ha. Penggunaan

tanah yang dominan adalah sebagai kawasan permukiman dengan

kepadatan tinggi, kawasan perkantoran, kawasan perdagangan jasa dan

fasilitas kesehatan dengan di tunjang dengan keberadaan fasilitas

pendukung yang berupa fasilitas pendidikan dan fasilitas peribadatan.

Kawasan yang akan digunakan sebagai kawasan perdagangan dan jasa

antara lain pada sisi sepanjang jalan ruas jalan Kaligarang Raya dan Jl.

Kintelan karena memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Hal ini didukung pula

dengan keberadaan RS. Dr. Kariadi dan pembangunan jalan tembus ke

bandara udara A. Yani yang akan melewati Kelurahan Petompon.

Direncanakan sebagai kawasan pemukiman kepadatan tinggi, serta

kawasan perdagangan dan jasa yang antara lain berbentuk jeni

perdagangan sehari-hari. Sedangkan untuk kawasan konservasi yang

ada pada diarahkan pada sepanjang bentaran sungai kali garang.

2. Blok 1.2

Kelurahan Bendan Ngisor memilik luas 59,491 ha. Penggunaan tanah

yang dominan adalah sebagai kawasan permukiman dengan kepadatan

sedang dan sebagai kawasan perkantoran.

Kawasan yang digunakan sebagai kawasan perdagangan dan jasa

diarahkan pada sepanjang ruas Jalan Dewi Sartika karena pada

kawasan ini memiliki nilai aksessibilitas yang tinggi.

Sedangkan arahan untuk jenis perdagangan dan jasa adalah barang-

barang kebutuhan sehari-hari.

3. Blok 1.3

Kelurahan Bendan Duwur memiliki luas wilayah 15,654 ha dengan

penggunaan tanah yang dominan adalah sebagai kawasan militer,

kawasan konservasi, dan kawasan permukiman.

Penetapan kawasan konservasi pada sub blok ini berdasarkan

pertimbangan kondisi geologi yang rawan terhadap gerakan tanah dan

pada sepanjang bentaran sungai Kali Garang.

Direncanakan sebagai kawasan pemukiman kepadatan rendah, serta

kawasan perdagangan dan jasa yang antara lain berbentuk jeni

perdagangan sehari-hari.

4. Blok 1.4

Kelurahan Sampangan memiliki luas wilayah 96,021 ha dengan

penggunaan tanah yang dominan adalah sebagai kawasan permukiman

dan sebagai kawasan perdagangan dan jasa.

Kawasan yang diarahkan sebagai kawasan konservasi adalah sepanjang

bentaran sungai kali garang.

Sedangkan arahan untuk jenis perdagangan dan jasa adalah toko

barang-barang kebutuhan sehari-hari, warung makan dan sektor

informal.

5. Blok 2.1

Kelurahan Bendungan memiliki luas wilayah 37,573 ha dengan

penggunaan tanah yang dominan adalah sebagai kawasan permukiman,

kawasan perkantoran, dan kawasan perdagangan jasa yang berada

pada sepanjang ruas Jalan Kintelan dengan didukung oleh adanya

fasilitas pendidikan.

Arahan kegiatan perdagangan dan jasa meliputi perdagangan jasa non

grossir yang antara lain berbentuk jeni perdagangan sehari-hari, toko

kebutuhan sekolah, toko alat-alat elektronik, rumah makan, show room

kendaraan, bengkel dan jasa kesehatan.

Sedangkan untuk kawasan konservasi yang ada pada diarahkan pada

kawasan yang memiliki kelerengan> 40 %, dengan merekomendasi

bangunan-bangunan yang sudah ada.

6. Blok 2.2

Kelurahan Lempongsari memiliki luas wilayah 87,671 ha. Penggunaan

tanah yang dominan adalah sebagai kawasan permukiman dan kawasan

konservasi (lahan yang memiliki kelerengan >40 %).

Kawasan yang akan diarahkan sebagai kawasan perdagangan dan jasa

antara lain pada ruas jalan veteran yangh meliputi perdagangan

penunjang kawasan serta perdagangan kebutuhan sehari-hari.

7. Blok 2.3

Kelurahan Gajahmungkur memiliki luas wilayah 251,535 ha dengan

penggunaan tanah yang dominan adalah sebagai kawasan permukiman

dengan kepadatan tinggi, kawasan perkantoran, kawasan pendidikan

serta kawasan perdagangan jasa yang berkembang di ruas jlan Sultan

Agung.

Jenis perdagangan dan jasa yang diarahkan pada sub blok 2.3 antara

lain perdagangan non grossir, toko kebutuhan sehari-hari dll.

8. Blok 2.4

Kelurahan Karangrejo memiliki luas wilayah 169,031 ha. Penggunaan

tanah yang dominan adalah sebagai kawasan permukiman dengan di

dukung keberadaan fasilitas olahraga skala regional, fasilitas pendidikan,

dan fasilitas perkantoran dan fasilitas kesehatan. Untuk kawasan

perdagangan dan jasa diarahkan pada sepanjang sisi ruas Jalan Teuku

Umar.

Jenis perdagangan dan jasa sebagai penunjang yang diarahkan pada

sub blok 2.4 antara lain perdagangan non grossir, toko kebutuhan sehari-

hari dll.

9. Blok 3.1

Kelurahan Wonotinggal memiliki luas wilayah 44,879 ha dengan


kawasan campuran perdagangan jasa yang berada pada sepanjang ruas

Jalan Sultan Agung dengan didukung oleh adanya fasilitas pendidikan

dan fasilitas kesehatan.


grossir yang antara lain berbentuk jenis perdagangan sehari-hari, toko






10. Blok 3.2

Kelurahan Kaliwiru memiliki luas wilayah 60,535 ha dengan


kawasan perkantoran, dan kawasan perdagangan jasa yang berada

pada sepanjang ruas Jalan Sultan Agung dan Jl. Dr. Wahidin dengan

didukung oleh adanya fasilitas pendidikan.





11. Blok 3.3

Kelurahan Candi memiliki luas wilayah 45,923 ha dengan penggunaan

tanah yang dominan adalah sebagai kawasan permukiman, makam dan

kawasan perdagangan jasa yang berada pada sepanjang ruas Jalan

Mataram, Dr. Wahidin, dan Sriwijaya.


grossir yang antara lain berbentuk jenis perdagangan sehari-hari, toko






12. Blok 3.4

Kelurahan Tegalsari memiliki luas wilayah 103,148 ha dengan


kawasan perkantoran, dan kawasan perdagangan jasa dengan didukung

oleh adanya fasilitas kesehatan.


grossir yang antara lain berbentuk jenis perdagangan sehari-hari yang

berkembang di sepanjang Jalan Sriwijaya.




13. Blok 4.1

Kelurahan Jomblang memiliki luas wilayah 88,962 ha dengan


makam dan kawasan perdagangan jasa dengan didukung oleh adanya

fasilitas pendidikan, peribadatan dan kesehatan.


grossir yang antara lain berbentuk jeni perdagangan sehari-hari di

sepanjang ruas jalan tentara pelajar dengan jenis perdagangan berupa

toko kebutuhan sekolah, toko alat-alat elektronik, rumah makan, show

room kendaraan, bengkel dan jasa kesehatan.




14. Blok 4.2

Kelurahan Karanganyar Gunung memiliki luas wilayah 80,365 ha

dengan penggunaan tanah yang dominan adalah sebagai kawasan

permukiman dan ditetapkan adanya kawasan konservasi yang diarahkan

pada kawasan yang memiliki kelerengan> 40 %, dengan merekomendasi

bangunan-bangunan yang sudah ada

Arahan kegiatan perdagangan dan jasa pada sepanjang ruas jalan Jangli

meliputi perdagangan jasa non grossir, perkantoran, industri, rumah

makan, kesehatan dan tempat peribadatan.

15. Blok 4.3

Kelurahan Jatingaleh memiliki luas wilayah 131,500 ha dengan


kawasan perkantoran, dan kawasan militer, kawasan perdagangan jasa

dengan didukung oleh adanya fasilitas pendidikan dan peribadatan.





Secara lebih jelas mengenai rencana penggunaan tanah dapat dilihat dalam

Tabel TR.III.2 – 11 dan 11 A Peta PR.3.2 – 9.

3.7. Rencana Sistem Jaringan Pergerakan

Beberapa dasar pertimbangan dalam penyusunan rencana sistem

pergerakan di BWK II tahun 2005 dan tahun 2010 adalah sebagai berikut:

Perkiraan perkembangan bagian-bagian wilayah kota beserta pusat-

pusat kegiatannya sebagai penarik dan penyebab tingginya arus lalu

lintas.

Jarak BWK II terhadap pusat-pusat kegiatan di sekitarnya.

Penerapan UU No. 13 tahun 1980 tentang jalan dan PP. No. 26 tahun

1985 tentang jalan dan perencanaan sistem jaringan jalan.

a. Prasarana Transportasi

Dalam menentukan prioritas dan tingkat perbaikan suatu sistem jaringan

jalan di butuhkan beberapa studi ekonomi, penyusunan program, dan

prosedur pendukung lainnya. Tahapan ini disusun berdasarkan

inventarisasi kondisi jalan, frekuensi kecelakaan, karakteristik, baiaya

pemeliharaan yang ditangkaikan dengan perhitungan lalu lintas (LHR,

Kapasitas dan tingkat pelayanan dll).

Mengacu pada sistem jaringan jalan yang sesuai dengan RTRW dan

melihat perkembangan yang ada saat ini serta perkiraan pada akhir

tahun perencanaan, maka rencana sistem fungsi jaringan jalan yang

direncanakan di BWK II adalah sebagai berikut:

1. Jalan Arteri Primer

Fungsi utama jalan arteri primer adalah menghubungkan kota jenjang

ke satu yang terletak berdampingan. Dasar pertimbangan

perencanaan jalan arteri primer di BWK II adalah perencanaan jalan

arteri primer yang berupa ring road Kabupaten Pekalongan. Jalan

arteri primer yang ada meliputi Jalan Jangli-Kaligawe dan Jalan

Jatingaleh-Krapyak

2. Jalan Arteri Sekunder

Fungsi utama jalan arteri sekunder adalah menghubungkan antara

bagian wilayah kota dan fungsi lainnya adalah sebagai alternatif dari

jalan arteri primer. Fungsi jalan ini meliputi Jl. Teuku Umar, Jl. Sultan

Agung, jl. S Parman, Jl. Dr. Wahidin, Jl. Sisingamaraja, Jl. Jangli-

Sendangmulyo, Jl. Tentara Pelajar, Jl. MT Haryono, Jl. Kaligarang, Jl.

Kelud raya, Jl. Menoreh raya, serta Jalan Papandayan.

3. Jalan Kolektor Sekunder

Fungsi utama jalan kolektor sekunder adalah menghubungkan pusat

kegiatan antar bagian wilayah kota. Fungsi jalan ini di rencanakan

pada Jl. Sriwijaya, Jl. Veteran, dan Jl. Diponegoro.

4. Jalan Lokal Sekunder

Fungsi utama jalan lokal sekunder adalah sebagai jaringan jalan

penghubung jalan antar lingkungan dalam suatu wilayah. Rencana

pengembangan fungsi jalan ini meliputi jl. Pawiyatan Luhur, jl. Jangli,

Jl. Kesatrian, Jl. Semeru, jl. Lamongan raya, jl. Karanganyar Gunung,

Jl. Tandang, Jl Tandang raya, Jl. Cinde raya, jl. Tegalsari raya dan Jl.

Kanarisasi raya, Jl. Kawi raya, Jl. Tumpang raya, Jl. Gajah Mungkur

Selatan dan jalan lain yang memiliki fungsi sebagai jalan penghubung

antar lingkungan.

Secara lebih jelas mengenai rencana fungsi jaringan jalan dapat dilihat

dalam Peta PR.3.2 – 10.

Selain perencanaan beberapa fungsi jalan yang ada juga perlu direncanakan

beberapa persimpangan guna mengatasi kemacetan lalu lintas. Pada

pertemuan antara beberapa ruas jalan akan dibuat Simpang Sebidang

dengan Traffic Light, Simpang Sebidang Tanpa Traffic Light, Simpang

Sebidang Dengan Traffic Light dan Simpang Susun dengan perincian

sebagai berikut:

a. Simpang Sebidang dengan Traffic Light, direncanakan pada pertemuan

ruas jalan Dr. Wahidin dan Jl. Teuku Umar, Jl. Semeru dan Jl. Sultan

Agung, Jl. Sisingamangaraja dan Jl. Sultan Agung, Jl. Diponegoro dan

Jl. MT Haryono serta Jl. Sriwijaya.

b. Simpang Sebidang Tanpa Traffic Light dengan lokasi di pertemuan ruas

jalan Jln. Kali Garang - Jln. Kelud - Jln.Basudewo dan jalan tembus

Pamularsih dan di pertemuan ruas jlaan Dr. Wahidin – Jl. Tentara

Pelajar – Jl. MT. Haryono – Jl. Papandayan – dan Jl. Kelud Raya.

c. Fly over dengan lokasi di pertemuan ruas Jln. Tol Seksi C dengan Jalan

Tol Srondol Manyaran.

d. Underpass/Overpass dengan lokasi Jalan Tol Seksi C maupun Tol

Srondol Manyaran dengan jalan – jalan kolektor/lokal.

Secara lebih jelas mengenai rencana lokasi persimpangan dan notasi

penggal jalan dapat dilihat dalam Peta PR.3.2 – 11 dan Peta PR.3.2 – 12.

b. Sarana Tranportasi

Sarana tranportasi yang berupa sarana angkutan umum di BWK II

secara umum pola pergerakannya adalah pola pergerakan regional dan

lokal. Angkutan umum regional berupa minibus dan bus kota serta untuk

angkutan lokal menggunakan angkutan non bis.

1. Angkutan Umum Regional

Angkutan kota melayani jalur-jalur:

- Jl. Kaligarang - Sampangan

- Jl. Dr. Wahidin, dan direncanakan jalur tambahan yang melayani

jalur jalan Jangli kearah Tembalang

Angkutan bus kota melayani jalur:

- Jl. S. Parman – Jl. Sultan Agung

2. Angkutan bus Kota dan Minibus melayani jalur-jalur:

- Jl. Dr. Wahidin

- Jl. Sultan Agung – Jl. Dr. Kariadi

- Jl. Karangrejo

- Jl Tegalsari – RS. Elisabeth – Jl. Sisingamangaraja

Secara lebih jelas mengenai rencana jaringan jalan dapat dilihat

dalam Peta PR.3.2 – 13.

3.8. Rencana Sistem Jaringan Utilitas Kota

1. Rencana Penyediaan Air Bersih

Rencana penyediaan air bersih/ air minum di BWK II terutama ditujukan

pada penyediaan air bersih/ air minum yang dapat secara masal dan

dengan memanfaatkan air permukaan. Saat ini sedang diusahakan oleh

PDAM, walau tidak menutup kemungkinan pengusahaan oleh instansi/

badan lain, termasuk swasta.

Rencana penyediaan air bersih di BWK II direncanakan dengan

pertimbangan :

Konsumsi air per hari BWK II diperkirakan ± 180 liter/ orang

Kebutuhan air untuk fasilitas umum dan sosial diperkirakan 30 % dari

kebutuhan rumah tangga.

Penyusutan air sewaktu pengaliran 25 %

Dengan perhitungan penyediaan air bersih/ air minum diperkirakan

pada:

- Akhir 2005 = 37.467.725 lt/hari

- Akhir 2010 = 38.925.737 lt/hari

Penyediaan kebutuhan air bersih diusahakan oleh PDAM dengan

pengolahan sumber sungai Kaligarang pada sebagian wilayahnya dan

sebagian yang lain dari pengolahan sungai Kaligarang di Banyumanik.

Secara lebih jelas mengenai kebutuhan air bersih di BWK II dapat dilihat

dalam Tabel TR.III.2 – 12 dan Peta PR.3.2 – 14.

2. Rencana Penyediaan Jaringan Listrik

Rencana penyediaan jaringan listrik di BWK II sampai tahun 2010

didasari pertimbangan-pertimbangan antara lain sebagai berikut :

1. Kemudahan mendapatkan sambungan jaringan listrik, menaikan

perkembangan permintaan menjadi pelanggan.

2. Perkembangan sosial ekonomi masyarakat akan menaikan

perkembangan supplai dari perkembangan penyediaan suplai

energi listrik

3. Perkembangan teknologi akan menaikan perkembangan

penyediaan suplai energi listrik.

4. Energi listrik dinilai sangat berhasil guna dan berdaya guna dan

berdaya guna bagi penunjang kehidupan kota.

5. Kebijaksanaan untuk menghimbau penghematan tenaga listrik.

Dengan demikian perencanaan penyediaan jaringan listrik, dianggap

semua rumah tangga akan dilayani jaringan listrik dengan

pertimbangan-pertimbangan antara lain sebagai berikut :

Konsumsi penduduk untuk permukiman kota BWK II dengan asumsi

untuk rumah tipe besar membutuhkan ± 1.300 watt, rumah tipe

sedang membutuhkan ± 900 watt dan rumah tipe kecil membutuhkan

± 450 watt.

Kebutuhan listrik untuk non domestik (perdagangan, jasa, fasilitas

umum, industri, dan perkantoran) diasumsikan sebesar 20%.

Sehingga rencana kebutuhan penyediaan jaringan listrik di BWK II

sampai dengan tahun 2010 adalah sebagai berikut :

Kebutuhan untuk rumah besar : 3.844,52 Kwatt

Kebutuhan untuk rumah sedang : 7.984,77 Kwatt

Kebutuhan untuk rumah kecil : 7.984,77 Kwatt

Kebutuhan untuk non domestik : 3.962,81 Kwatt

Sehingga total kebutuhan listrik di BWK II pada tahun perencanaan

sebesar 23.776,86 Kwatt. Secara lebih jelas mengenai distribusi dan

kebutuhan listrik pada BWK II tahun 2005 dan tahun 2010 dapat dilihat

pada Tabel TR.III.2 – 13 dan Peta PR.3.2 – 15.

3. Rencana Penyediaan Sambungan Telepon

Rencana penyediaan sambungan telepon di BWK II diperkirakan

berdasarkan asumsi yaitu 1 SST untuk 25 penduduk dan 10% dari

jumlah total kebutuhan sambungan telepon untuk sambungan telepon

umum. Sistem hubungan telepon di BWK II saat ini sudah menggunakan

sistem hubungan telepon otomat. Secara keseluruhan jumlah

sambungan yang diperlukan adalah 14.233 sambungan telepon dengan

kebutuhan akan telepon umum sejumlah 1.423 sedangkan kebutuhan

untuk tahun 2010 adalah 19.711 dengan kebutuhan akan telepon umum

sejumlah 1971 buah.

Secara lebih terperinci rencana ini memerlukan konfirmasi dengan

rencana sektoral, terutama dalam perencanaan sektoral, terutama

dalam perencanaan teknis sistem jaringan.

Kebutuhan telepon pada BWK II pada tahun 2005 dan tahu 2010 dapat

dilihat pada Tabel TR.III.2 – 14 dan Peta PR.3.2 – 16.

4. Rencana Pengelolaan Sampah

Dasar pertimbangan penyusunan rencana pengelolaan pembuangan

sampah untuk BWK II tahun 2005 sampai tahun 2010, antara lain

sebagai berikut :

Asumsi produksi sampah domestik per orang/hari adalah sebesar

0,90 kg untuk tahun 2005 dan 1.14 kg untuk tahun 2010.

Produksi sampah non domestik sebanyak 50% dari sampah domestik

pada tahun 2005 dan 70 % pada tyahun 2010.

Berdasarkan asumsi tersebut maka produksi sampah pada tahun

perencanaan tahun 2010 dengan jumlah penduduk proyeksi sebesar

147.866 jiwa, produksi sampah akan mencapai 286.564 kg/ hari.

Dengan arahan target pelayanan dari RTRW pada tahun 2005 dan

2010 yaitu :

Untuk tahun 2005 sebesar 90%

Untuk tahun 2010 sebesar 100 %

Maka diperkirakan produksi sampah pada tahun 2005 akan mencapai

168.638 kg/ hari dan pada tahun 2010 mencapai 286.564 kg/ hari.

Rencana Sistem Pengelolaan

Dasar pertimbangan rencana pengelolaan sampah untuk BWK II sampai

tahun 2005 dan tahun 2010, antara lain sebagai berikut :

Sebagian penduduk dapat mengelola pembuangan sampah sendiri,

misaknya : dibakar, ditimbun atau dikumpulkan dari rumah tangga ke

bak sampah LKMD atau lembaga-lembaga sosial lainnya. (sesuai

dengan karakteristik BWK)

Pengelolaan pembuangan sampah oleh masyarakat diharapkan

mencakup 30% dari jumlah sampah yang diproduksi

Keterbatasan pengelolaan sampah oleh Pemerintah daerah dalam

penyediaan prasarana, sarana dan tenaga. Diharapkan pemerintah

daerah dapat mengelola sampah 70% dari produksi sampah rumah

tangga sampai pembuangan terakhir.

Keterbatasan pemanfatan perkembangan teknologi pengelolaan

sampah, karena keterbatasan dana pemda dalam pengelolaan

sampah .

Perkembangan sosial-ekonomi masyarakat BWK II yang

berpengaruh terhadap perkembangan volume sampah.

Produksi sampah harian diperhitungkan sebagai berikut :

Sampah dari rumah tangga, sebagian dikelola oleh penduduk sendiri

dengan menimbun dan membakarnya 10% sebagian lagi dikelola

oleh LKMD 20% dengan sarana gerobak atau becak sampah,

diangkut dari tempat sampah, diangkut dari tempat sampah rumah

tangga ke bak sampah yang telah disediakan oleh DKP. Selanjutnya

dari bak sampah ke pembuangan akhir yang dikelola oleh DKP.

Sampah dari pasar, pertokoan dan kantor pemerintah langsung

dikelola oleh DPUK dengan sarana truk besar atau truk kecil.

Rencana Penyediaan Sarana Angkutan Sampah

Rencana penyediaan sarana angkutan sampah untuk BWK II secara

standart minimal memerlukan gerobak (becak – Kereta) sampah dan

truk. Berdasarkan pertimbangan tersebut, sampai tahun 2005 dengan

perkiraan target pelayanan sampah sebesar 138.797 kg/hari, maka

diperlukan 187 gerobak (1 gerobak dengan kapasitas 1 m3 dan 1 hari =

4 x 1 rit, berarti kapasitas angkut ± 4 m3/hari/gerobak) atau 31 truk (1

truk dengan kapasitas ± 6 m3 dan 1 hari = 3 x 1 rit, berarti kapasitas

angkut ± 18 m3/hari/truk) atau 23 Truk (1 truk dengan kapasitas ± 8 m3

dan 1 hari = 3 x 1 rit, berarti kapasitas angkut ± 24 m3/hari/truk) atau 19

truk (1 truk dengan kapasitas ± 10 m3 dan 1 hari = 3 x 1 rit, berarti

kapasitas angkut ± 30 m3/hari/truk).

Sedang pada tahun 2010 dengan perkiraan target pelayanan oleh

Pemerintah Daerah sebesar 286.564 kg/hari, diperlukan 287 gerobak (1

gerobak dengan kapasitas 1 m3 dan 1 hari = 4 x 1 rit, berarti kapasitas

angkut ± 4 m3/hari/gerobak) atau 48 truk (1 truk dengan kapasitas ± 6

m3 dan 1 hari = 3 x 1 rit, berarti kapasitas angkut ± 18 m3/hari/truk) atau

36 Truk (1 truk dengan kapasitas ± 8 m3 dan 1 hari = 3 x 1 rit, berarti

kapasitas angkut ± 24 m3/hari/truk) atau 29 truk (1 truk dengan kapasitas

± 10 m3 dan 1 hari = 3 x 1 rit, berarti kapasitas angkut ± 30 m3/hari/truk).

Pengelolaan sampah pada BWK II untuk lebih jelasnya dapat dilihat

pada Tabel TR.III.2 – 15 dan Peta PR.3.2 – 17.

5. Rencana Jaringan Pematusan/ Drainase

Dalam sistem jaringan pematusan, diperlukan saluran utama kota yang

dapat memanfaatkan saluran-saluran alamiah. Ditinjau dari kondisi

topografi, BWK II merupakan daerah yang berbukit, sehingga dalam

mengatasi pembuangan air hujan dan air limbah adalah dengan

menggunakan saluran yang ada di BWK II, yaitu :

Saluran Primer : Sungai Kali Garang

Saluran Sekunder : Saluran dari sungai kecil yang ada

Saluran Tersier : Untuk fungsi saluran tersier adalah saluran-

saluran pada kanan kiri pada setiap ruas jalan.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan guna mengatasi pembuangan air

hujan dan air limbah di BWK II adalah:

Sistem jaringan pematusan di kampung-kampung padat dan di

daerah pembangunan perumahan baru diarahkan untuk diberikan

jaringan drainase sekunder yang terpadu dengan sistem jaringan

kota secara keseluruhan;

Sistem pembangunan jalan harus dilengkapi saluran buangan

dengan dimensi yang cukup sesuai dengan fungsi jalan serta

saluran tersebut;

Perlunya pemeliharaan secara intensif terhadap saluran-saluran

yang ada;

Perlunya diadakan koordinasi yang baik dengan instansi terkait

seperti PLN, Telkom, PAM, dan sebagainya sehingga tidak terjadi

penyimpangan pada pipa-pipa yang akan mengakibatkan

kebocoran.

Sedangkan mengenai langkah-langkah yang dapat dilakukan sebagai

solusi agar sistem drainase dapat berjalan sempurna adalah

Program normalisasi Sungai Banjir Kanal Barat dan saluran

drainase kota dengan dilengkapi pelebaran jalan inspeksi sesuai

dengan hasil perhitungan yang telah dilakukan;

Pengembangan sistem drainase yang berwawasan lingkungan.

Selain itu, untuk mengatasi berkembangnya daerah permukiman,

perkantoran, pertokoan, aspal pavement dan lain-lain maka perlu adanya

beberapa upaya yang diantaranya sebagai berikut:

Pengahijauan kota;

Material yang digunakan untuk menutup permukaan tanah dipilih

material yang berpori sehingga dapat meresapkan air hujan;

Pembuatan sumur-sumur resapan air hujan guna mengurangi run

off air hujan;

Memfungsikan saluran tersier di sisi kanan kiri pada setiap ruas

jalan.

Untuk lebih jelas mengenai rencana jaringan drainase dapat dilihat pada

Peta PR.3.2 – 18.

3.9. Rencana Perpetakan Bangunan

Penetapan luas perpetakan bangunan direncanakan berdasarkan hierarkhi

tertinggi dari fungsi jalan. Untuk petak besar ditempatkan disepanjang jalan

yang memiliki hirarki tertinggi, petak sedang dan kecil pada hirarki

berikutnya. Bentuk petak-petak direncanakan dengan ketentuan teknis

sebagai berikut:

- Petak-petak diusahakan berbentuk empat persegi panjang

- Perbandingan panjang sisi petak/persil yang sejajar jalan dengan

yang tegak lurus jalan berkisar 3 : 4.

- Perpetakan kapling bangunan disesuaikan dengan hirarki / fugsi

jalan, artinya disisi jalan yang hirarkinya tinggi ditempati kapling yang

lebih luas.

- Kapling yang berhadap-hadapan diusahakan untuk tipe yang sama.

Luas perpetakan/ persil BWK II menyesuaikan dengan luasan yang telah

ada. Hal ini mengingat sifat lahan yang ada merupakan lahan yang sudah

berbentuk. Adapun dalam mengantisipasi adanya bangunan baru,

perpetakan bangunan sebagai berikut :

1. Kawasan Permukiman

Kawasan permukiman dibedakan untuk permukiman terencana dan

permukiman asli/ kampung. Untuk permukiman terencana perbandingan

yang digunakan 1 : 3 : 6 dengan luasan :

- Tipe rumah besar, ukuran ± 446 m2

- Tipe rumah sedang, ukuran ± 223 m2

- Tipe rumah kecil, ukuran ± 112 m2

Sedangkan mengenai lokasi dari kawasan perumahan/permukiman

tersebut pada dasarnya berada pada jalan-jalan lokal dan lingkungan

namun tidak menutup kemungkinan pembangunan rumah di jalan arteri

yang dilayani dengan jalan service dan kolektor. Apabila memang pada

lokasi tersebut di peruntukkan bagi perumahan terutama jalan-jalan arteri

dan kolektor yang melalui daerah transisi dan pusat kota.

2. Fasilitas Umum

Luasan perpetakan fasilitas umum disesuaikan dengan standar

kebutuhan fasilitas/ prasarana kota yang ditetapkan Direktorat Jendral

Cipta Karya.

Berdasarkan pembagian persil dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- Klasifikasi I : > 2.500 m2 ; Khusus kawasan industri

- Klasifikasi II : 1.000 – 2.500 m2

- Klasifikasi III : 600 – 1.000 m2

- Klasifikasi IV : 250 – 600 m2

- Klasifikasi V : 100 – 250 m2

- Klasifikasi VI : 50 – 100 m2

3. Peraturan Bangunan Perdagangan dan Perniagaan

Pengaturan bangunan perdagangan dan perniagaan ini tidak hanya

mencakup pada kegiatan perdagangan formal seperti pertokoan, pasar,

pusat perbelanjaan, kantor perdagangan, bank/asuransi tetapi juga

mencakup kegiatan-kegiatan sektor informal. Pengaturan yang diberikan

berupa pemberian keharusan bagi bangunan perdagangan formal untuk

menyisihkan ruangnya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan guna

kegiatan perdagangan sektor informal.

Secara prinsip, sebenarnya bangunan perdagangan perniagaan masih

bisa dibangun secara tradisional sebagai daerah pertokoan yang terletak

dipinggir jalan, tetapi juga perlu dikembangkan bangunan – bangunan

yang tidak merapat jalan berupa kompleks/pusat perbelanjaan yang tidak

berkembang mamanjang mengikuti jalan agar tidak mengganggu lalu

lintas khususnya yang berada di jalan arteri.

Arahan pengaturan tata bangunan pada BWK II dapat dilihat dalam Tabel

TR.III.2 – 16 dan Peta PR.3.2 - 19

3.10. Rencana Kepadatan Bangunan

Rencana kepadatan bangunan dideskripsikan dengan menetapkan KDB.

KDB (Koefesien Dasar Bangunan) merupakan angka banding antara total

luas lantai dasar bangunan dengan luas kaplingnya.

Dalam menetapkan KDB tersebut di gunakan rumusan maksimum

perbandingan sebagai berikut:

Berdasarkan pertimbangan rumusan tersebut serta dengan pertimbangan

fungsi dari ruas jalan maka dapat ditetapkan sebagai berikut:

a. Ruas jalan arteri primer: KDB nya ditetapkan sebagai berikut:

Perumahan : 20 %

Fasilitas Pendidikan : 60 %

Fasilitas olahraga : 40 %

Militer : 40 %

Rekreasi : 40 %

b. Ruas jalan arteri sekunder: KDB nya ditetapkan sebagai berikut:

Perkantoran : 60 %

Perdagangan dan jasa : 60 %

Fasilitas umum : 60 %

Militer : 40 %

c. Ruas jalan Kolektor Sekunder: KDB nya ditetapkan sebagai berikut:

Perkantoran : 60 %



Perumahan : 60 %

Militer : 40 %

d. Ruas jalan Lokal Sekunder: KDB nya ditetapkan sebagai berikut:

Luas Lantai Dasar Bangunan KDB =

Luas Kapling

Perkantoran : 40 %



Perumahan : 40 %

Militer : 40 %

3.11. Rencana Ketinggian Bangunan

Rencana ketinggian bangunan KLB merupakan angka banding antara total

luas lantai bangunan dengan luas kapling. Dalam menetapkan KLB tersebut

di gunakan rumusan maksimum perbandingan sebagai berikut:

Selain berdasarkan pertimbangan tersebut juga digunakan beberapa kriteria

yang mempengaruhi yaitu:

- daya dukung tanah

- sudut bayangan matahari

- fungsi dan kelas jalan

- keamanan dan estetika

- daya tampung dan kepadatan jalan

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka

1. Ruas jalan arteri primer: KDB nya ditetapkan sebagai berikut:

Perumahan : 2-3 lantai dan KLB 0,6

Fasilitas Pendidikan : 2-4 lantai dan KLB 2,4

Fasilitas olahraga : 1-3 lantai dan KLB 1,2

Militer : 1-3 lantai dan KLB 1,2

Rekreasi : 2-4 lantai dan KLB 1,6

2. Ruas jalan arteri sekunder: KDB nya ditetapkan sebagai berikut:

Perkantoran : 4 lantai dan KLB 2,4

Perdagangan dan jasa : 2-4 lantai dan KLB 2,4

Fasilitas umum : 2-4 lantai dan KLB 2,4


Luas Lantai Total Bangunan KLB =

Luas Kapling

3. Ruas jalan Kolektor Sekunder: KDB nya ditetapkan sebagai berikut:

Perkantoran : 4 lantai dan KLB 2,4

Perdagangan dan jasa : 3-4 lantai dan KLB 2,4

Fasilitas umum : 2-4 lantai dan KLB 2,4



4. Ruas jalan Lokal Sekunder: KDB nya ditetapkan sebagai berikut:

Perkantoran : 2-4 lantai dan KLB 1,6

Perdagangan dan jasa : 1-3 lantai dan KLB 0,8 dan 1,2

Fasilitas umum : 1-3 lantai dan KLB 0,8 dan 1,2



Rekreasi : 1-3 lantai dan KLB 1,2

3.12. Rencana Garis Sempadan

Pengaturan garis sempadan bangunan pada BWK II dilakukan untuk

memberikan peluang pertumbuhan kota yang mampu mencerminkan

budaya dan cerminan dari waktu/masa. Adapun pengaturan garis sempadan

bangunan secara garis besar adalah sebagai berikut:

a. Garis Sempadan Muka Bangunan;

Berdasarkan peraturan bangunan Kabupaten Pekalongan maka

penetapan Garis Sempadan untuk tiap fungsi kawasan dan karakteristik

ruas jalannya adalah sebagai berikut:

a. Ruas jalan arteri primer;

GSB –nya adalah 32 meter

b. Ruas jalan arteri

sekunder; GSB –nya adalah 29 meter

c. Ruas jalan kolektor


d. Ruas jalan lokal


b. Garis Sempadan Samping dan Belakang

Bangunan

Garis sempadan samping dan belakang bangunan yang berbatasan

dengan persil bangunan di sampingnya ditetapkan sebagai berikut:

Untuk bangunan tunggal tidak bertingkat dapat berimpit apabila

berjarak minimal 1,5 meter

Untuk bangunan deret sampai dengan ketinggian 3 lantai dapat

berimpit.

c. Garis Sempadan Sungai

Garis sempadan sungai diberlakukan guna melindungsi sungai dari

kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air

sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran

sungai.

Garis sempadan sungai ditetapkan secara umum untuk sungai yang

bertanggul sebesar 3 m di sebelah luar sepanjang kaki tanggul.

Sempadan sungai Kali Garang sebesar 200 m dari permukaan air

tertinggi/ air pasang sungai.

d. Garis Sempadan dan Ruang Bebas SUTET,

SUTT, dan SUTM

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No.

01.P/47/MPE/1992 tentang Ruang Bebas Saluran Tegangan Tinggi

(SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) mengenai

penyaluran listrik terdapat dua jenis menara SUTT dan SUTET yaitu

1. Menara yang ditinggikan

Direncanakan untuk wilayah yang padat perumahan dengan jarak

bebas minimum antara penghantar SUTT dengan tanah/rumah 9 m

– 13,5 m sedangkan SUTET antara 8,5 – 15 m.

2. Menara yang tidak ditinggikan

Direncanakan untuk wilayah yang belum begitu padat daerah

permukimannya sehingga ruang bebas yang ditetapkan membentuk

sudut 45 o dari sumbu penghantar.

Sedangkan garis sempadan yang disyaratkan meliputi:

SUTT jarak antara titik proyeksi penghantar ke titik sudut 45 o

adalah 2,5 m – 4 m.

SUTET jarak antara titik proyeksi penghantar ke titik sudut 45 o

adalah 5 m – 5,5 m.

3.13. Rencana Penaganan Bangunan dan Jaringan

Rencana penanganan bangunan di BWK II terbagi dalam:

a. Bangunan Yang Akan Di Konservasi :

Berdasarkan Keputusan WaliKabupaten Pekalongan No. 646/50/1992

tentang Konservasi Bangunan-Bangunan Kuno/ bersejarah di wilayah

Kabupaten Pekalongan dan mengkaji inventarisasi dan penelitian yang

dilakukan oleh prof. Ir. Eko Budiharjo, Msc pada bulan februari 1988 di

Kabupaten Pekalongan terdapat 94 bangunan yang mempunyai nilai

sejarah dan arsitektural yang tinggi. Dari 94 bangunan tersebut

sebagian besar diantaranya berada di BWK II, yaitu :

1. Kelompok A ( Nilai 56-73)

RS Elizabeth

AKK dan SMA Ibu Kartini

Yayasan pendidikan kanisius

2. Kelompok B (nilai 51-55) :

Hotel candi baru

3. Kelompok C (nilai 45-50) :

Gerbang makam cina Jl. Sriwijawa

Rumah dinas kodam (depan taman diponegoro)

4. Kelompok D ( nilai 30-44) :

Kantor pos candi lama

Rumah Jl. Mataram (Jomblang)

b. Bangunan Yang Akan Ditingkatkan- Diperbaiki

Bangunan yang akan dirtingkatkan dan diperbaiki di BWK II sebagian

berada di :

Blok 3.1 ( Kelurahan Wonotingal)

Blok 3.2 (Kelurahan Kaliwiru)

Blok 3.3 (Kelurahan Candi)

Blok 3.4 (Kelurahan Tegal Sari)

Blok 4.1 (Kelurahan Jomlang)

c. Bangunan Yang Akan Dibangun

Bangunan yang akan dibangun di BWK II berada disebagian dari :

Blok 1.1 (Kelurahan Petompon)

Blok 1.2 (Kelurahan Bendan Ngisor)

Blok 2.1 (Kelurahan Bandungan)

Blok 2.2 (Kelurahan Lempong Sari)

Blok 2.4 (Kelurahan Karang Rejo)

d. Jaringan Jalan Baru Yang Di Bangun

Jaringan jalan baru yang dibangun berada di Blok 4.1, 4.2 Jalan Tol

Seksi C dan Jalan Inspeksi Jalan Tol Jangli - Pelabuhan serta di Blok

1.1, 1.2, 1.4 jalan Inspeksi Kali Banjir Kanal Barat.

e. Jaringan Jalan Yang Akan Ditingkatkan

Jaringan jalan yang akan ditingkatkan berada di Blok 1.2, 2.3 di Jalan

Papandayan, Blok 3.4, 3.1 di Jalan Kawi, Blok 3.1, 3.2 di Jl.

Sisingamangaraja, Blok 3.3, 3.4, 3.1 di Jl. Tegalsari, Blok 4.1 Jalan

Tentara Pelajar.

f. Jaringan Jalan Yang Akan Diperbaiki

Jaringan jalan yang akan diperbaiki berada di Blok 3.4 jalan Genuk

Krajan, Blok 2.4 di Jalan Semeru, dan Jalan Karangrejo, Blok 1.1, 1.2,

2.3 di jalan Tumpang, Blok 4.3 Jalan Kesatrian, Blok 4.2, 4.3 di jalan

Jangli, Blok 4.1, 4.2 di Jalan Karanganyar Gunung – Singotoro.

g. Jaringan Utilitas Yang Akan Dibangun

Jaringan utilitas yang akan dibangun meliputi:

1. Jaringan utilitas baru

- Jaringan air hujan dan drainase berada di Blok 1.2 dan 1.4

berupa normalisasi kali garang

2. Jaringan utilitas yang akan di tingkatkan

- Air bersih berada di Blok 2.3, 4.3, 2.4, dan 4.2;

- Jaringan listrik berada di Blok 4.1, 2.3, dan 1.3;

- Jaringan telepon berada di Blok 2.4 dan 1.3;

- Jaringan drainase di blok 1.4 dan 1.1.

3. Jaringan utilitas yang akan diperbaiki

- Air bersih berada di Blok 4.1, 4.2, dan 3.1;

- Jaringan listrik berada di Blok 3.3 dan 4.1;

- Jaringan telepon berada di Blok 4.1, 4.2, dan 2.3;

- Jaringan drainase di blok 2.3 dan 3.2.

bab3

Documents