bab viii pengembangan wilayah papua tahun 2012 · pdf fileprovinsi papua sebesar 61,89 dan di...
TRANSCRIPT
BAB VIII
PENGEMBANGAN WILAYAH PAPUA
TAHUN 2012
RKP 2012 III.8-1
BAB VIII
PENGEMBANGAN WILAYAH PAPUA TAHUN 2012
8.1 Kondisi Wilayah Papua Saat Ini
Dalam hal ekonomi, kinerja pembangunan wilayah Papuatahun 2010 menunjukkan
tren yang berfluktuatif. Pertumbuhan ekonomi yang stabil dan memiliki kecenderungan
positif setiap tahunnya ada di provinsi Papua Barat,sedangkan di Provinsi Papua
menunjukkan tren yang pasang surut setiap tahunnya dan di tahun 2010 mengalami laju
pertumbuhan negatif. Perekonomian Wilayah Papua didominasi oleh sektor pertambangan
dan penggalian dengan kontribusi sebesar 54,11 persen dan sektor pertanian sebesar
12,28 persen. Sektor pertambangan dan penggalian wilayah Papua yang terpusat di
Provinsi Papua menjadi salah satu penyumbang terbesar bagi sektor pertambangan
nasional. Investasi swasta dalam bentuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan
Penanaman Modal Asing (PMA) di wilayah Papua masih relatif kecil. Indeks iklim investasi
Tahun 2008 menunjukkan bahwa Provinsi Papua Barat memiliki indeks iklim investasi
terbawah, sedangkan Provinsi Papua menduduki peringkat ke-26 secara nasional Kondisi
tersebut terutama dikarenakan kurangnya dukungan dari sisi kondisi tenaga kerja,
keamanan usaha, kinerja ekonomi daerah, dan peranan dunia usaha dalam perekonomian
daerah, juga kurangnya sisi promosi investasi. Sementara itu, PDRB per kapita wilayah
Papua terus meningkat dengan perbandingan antarprovinsi menunjukkan adanya tren
penurunan ketimpangan yang cukup signifikan.
Dalam bidang sosial, penurunan tingkat pengangguran terbuka di wilayah Papua
pada tahun 2010 tidak terlalu signifikan. Bahkan Provinsi Papua dan Papua Barat memiliki
TPT di bawah rata-rata TPT nasional. Namun, provinsi Papua memiliki TPT yang
melampaui target RPJMN 2010 – 2014. Tingkat kemiskinan wilayah Papua juga
menunjukkan kondisi yang masih relatif tinggi meskipun dilihat dari persentase di masing-
masing provinsi dapat dilihat bahwa kondisi kemiskinan di sebagaian besar wilayah Papua
mengalami penurunan. Rata-rata IPM di wilayah Papua terus meningkat, namun nilai IPM
tersebut masih berada dibawah rata-rata IPM nasional dan secara garis besar peringkat
IPM secara nasional tidak berubah apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
Salah satu hambatan peningkatan mutu sumber daya manusia di wilayah Papua, adalah
terbatasnya tenaga pendidik dan tenaga kesehatan yang berkualitas, belum meratanya
penyebaran tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, dan terbatasnya prasarana dan sarana
transportasi. Indeks Pembangunan Gender (IPG) di wilayah Papua meningkat pada tahun
2009 walaupun peningkatannya masih di bawah rata-rata nasional sebesar 66,77. IPG di
Provinsi Papua sebesar 61,89 dan di Provinsi Papua Barat sebesar 58,07. Rendahnya nilai
tersebut disebabkan oleh rendahnya persentase kontribusi dalam pendapatan dan Umur
Harapan Hidup (UHH) perempuan. Hal ini menunjukkan masih terjadinya kesenjangan
III.8-2 RKP 2012
gender antarprovinsi di wilayah Papua. Sementara itu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
tahun 2009 untuk tiap provinsi juga meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2008
meskipun nilainya masih lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata nasional sebesar
63,52. Nilai IDG untuk Provinsi Papua dan Papua Barat masing-masing sebesar 64,80 dan
57,00 Rendahnya nilai tersebut disebabkan oleh rendahnya keterwakilan perempuan di
parlemen, proporsi perempuan dalam pekerjaan profesional, TPAK, dan upah
nonpertanian perempuan. Apabila dilihat dari kondisi Umur Harapan Hidup (UHH) tahun
2010 di wilayah Papua, UHH tertinggi masih berada di Provinsi Papua yaitu 70,0 tahun,
sedangkan UHH di Provinsi Papua Barat yaitu 69,8 tahun. Angka rata-rata lama sekolah
tahun 2009 di Provinsi Papua memiliki angka rata-rata lama sekolah berada diatas angka
nasional.
TABEL 8.1 PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN WILAYAH PAPUA
Perkembangan Pembangunan
Papua Barat Papua
Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2010 (ADHK 2000) *
26,82 -2,65
Peringkat Indeks Iklim Investasi Tahun 2008
46,45
(Peringkat 33)
52,62
(Peringkat 26)
PDRB Perkapita Dengan Migas Tahun 2009 (Rp.Ribu)
9,099 10,931
Persentase Pengangguran Tahun 2010 (Agustus)
7,68 3,55
Persentase Kemiskinan
Tahun 2010 (Maret) 34,88 36,80
Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2009
68,58 (Peringkat 30)
64,53 (Peringkat 33)
Indeks Pembangunan Gender Tahun 2009
58,07 61,89
Indeks Pemberdayaan Gender Tahun 2009
57,00 64,80
Umur Harapan Hidup
Tahun 2010 69,80 70,00
Rata-Rata Lama Sekolah
Tahun 2009 6,4 8,2
Sumber : Badan Pusat Statistik
Keterangan : *) = Data Pertumbuhan c-to-c Triwulan IV 2010
RKP 2012 III.8-3
Dari sisi ketersediaan Sumber Daya Alam (SDA), berdasar data sebaran produksi
pangan utama tahun 2010, untuk komoditas padi, jagung, kedelai, kelapa sawit, dan daging
sapi, berturut-turut wilayah Papua memiliki kontribusi sebesar 0,22 persen, 0,05 persen,
0,53 persen, 0,50 persendan 1,01 persenterhadap produksi nasional.Wilayah Papua
mempunyai cadangan minyak sebesar 94,93 MMSTB dengan cadangan gas sebesar 24,32
TSCF. Wilayah ini juga kaya akan cadangan batubara yaitu sebesar 156,8 juta ton. Luas
kawasan hutan di Papua merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan wilayah lainnya
yaitu sebesar 42,2 juta hektar. Laju deforestasi Papua pada periode tahun 2000-2005 rata-
rata adalah sekitar 143.680 hektar/tahun.
Di bidang sarana dan prasarana, kebutuhan total listrik untuk wilayah Papua adalah
sebesar 1,95 PJ dengan asumsi pertumbuhan penduduk sebesar 9,6 persen. Penjualan
tenaga listrik untuk pulau Papua pada tahun 2009 mencapai kurang Lebih 661,44 GWh.
Pada tahun 2009, rasio elektrifikasi sebesar 32,6 persen dengan komposisi rasio
elektrifikasi untuk daerah Papua Barat adalah 41,87 persen dan Papua 31,61 persen dan
rasio desa berlistrik sebesar 33,6 persen. Sementara itu, terkait dengan daerah irigasi, luas
daerah irigasi di Papua sampai dengan tahun 2007 mencapai 39,52 ribu hektar atau sekitar
1 persen dari total daerah irigasi di seluruh Indonesia yang tersebar di Papua sekitar 48
persen, dan Papua Barat 52 persen. Dari total 39,52 ribu hektar daerah irigasi di Pulau
Papua, ketersediaan airnya masih mengandalkan aliran sungai, baik melalui bendung
maupun free intake. Sedangkan luas daerah rawa mencapai 23,71 ribu hektar (rawa lebak).
Bencana banjir bandang dan longsor juga mengancam wilayah Papua, seperti
kejadian banjir di Wasior yang menimbulkan kerugian besar, baik harta maupun jiwa.
Wilayah Papua memiliki kawasan perbatasan, baik berupa perbatasan laut maupun
perbatasan darat. Pada tahun 2010 telah terbangun sebanyak 5 pos pertahanan di wilayah
Kodam XVII/Cendrawasih. Dengan demikian sampai saat ini totalnya mencapai 206 pos
pertahanan dari total kebutuhan minimal sebanyak 395 pos pertahanan di seluruh wilayah
perbatasan. Pembangunan pos pengamanan perbatasan belum secara signifikan mampu
memperpendek jarak antara satu pos dengan pos yang lainnya. Jarak antar pos perbatasan
rata-rata masih 50 km. Sementara itu dari 92 pulau kecil terluar baru 12 pulau yang
terbangun pos pengamanan pulau kecil terluar. Di kawasan perbatasan papua selama ini
terjadi migrasi penduduk secara tradisional berkaitan dengan ikatan kekerabatan yang
sudah lama terjalin. Kondisi tersebut dapat menyebabkan wilayah perbatasan berpotensi
pula menjadi jalan bagi penurunan keamanan dalam negeri. Oleh karenanya, tingkat
kerawanan di wilayah perbatasan dan pulau terdepan (terluar) di wilayah Papua masih
relatif tinggi. Gangguan keamanan yang masih terjadi di wilayah perbatasan ini terutama
dalam bentuk aktivitas ilegal berupa pencurian sumber daya alam, aktivitas penebangan
tidak berijin, dan pergeseran patok-patok perbatasan yang kesemuanya itu berpotensi
merugikan kewibawaan dan kedaulatan NKRI.
III.8-4 RKP 2012
8.2 Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Papua
Berdasarkan arahan pengembangan wilayah Papua, tujuan pembangunan wilayah
Papua dalam rangka mewujudkan percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat pada
tahun 2012 adalah untuk:
1. meningkatkan standar hidup masyarakat di wilayah Papua;
2. meningkatkan standar layanan jasa pendidikan di Papua;
3. meningkatkan standar layanan jasa kesehatan di Papua;
4. meningkatkan produksi, produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian, perkebunan,
perikanan dan pertambangan di wilayah Papua;
5. meningkatkan ketersediaan, kualitas, dan jangkauan pelayanan prasarana dan sarana
transportasi, baik darat, laut maupun udara;
6. meningkatkan jumlah, mutu dan jangkauan sistem jaringan prasarana dasar (jalan,
pelabuhan, lapangan udara, telekomunikasi, listrik dan telepon);
7. meningkatkan aksesibilitas masyarakat wilayah Papua terhadap pelayanan publik
dasar;
8. meningkatkan sinergi dalam pengelolaan sumber daya alam dan tambang dengan
memperhatikan keseimbangan antara kepentingan dan hak ulayat, perlindungan
masyarakat adat, dan pengembangan usaha;
9. meningkatkan fungsi transportasi udara perintis untuk daerah terpencil dan
pedalaman di wilayah Papua;
10. meningkatkan aksesibilitas antarwilayah di Papua dan daerah perbatasan;
11. meningkatkan kondisi keamanan dan pengawasan kawasan perbatasan antara Papua
dan Papua Nugini.
12. mewujudkan dan mempertahankan fungsi Papua sebagai bagian dari paru-paru dunia
dan konservasi keanekaragaman hayati.
13. mewujudkan kemandirian pangan dengan tingkat ketersediaan minimal 90 persen dari
kebutuhan domestik di Papua;
14. meningkatkan mutu pengelolaan otonomi khusus dan koordinasi percepatan
pembangunan wilayah Papua dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan
kemajuan wilayah Papua.
15. meningkatkan kapasitas penyediaan air baku untuk mengurangi tekanan krisis air di
Pulau Papua yang seiring dengan upaya pencapaian target MDGs, melalui penyediaan
air baku di S. Heling Kab. Yalimo dan di daerah Wasior Kab. Teluk Wondama, serta
pembangunan sarana/prasarana pengendali banjir dan pengamanan pantai sebagai
penanganan pasca bencana Wasior di Papua Barat.
16. mendorong terlaksananya pemenuhan, perlindungan dan penghormatan Hak Asasi
Manusia (HAM) di seluruh wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota.
Dengan mengacu pada tujuan pengembangan wilayah Papua, sasaran yang dicapai
dalam rangka pengembangan wilayah Papua pada tahun 2012 adalah sebagai berikut:
RKP 2012 III.8-5
1. meningkatnya standar hidup masyarakat wilayah Papua yang ditunjukkan dengan
membaiknya berbagai indikator pembangunan, yaitu pertumbuhan ekonomi,
kemiskinan, pengangguran, angka kematian bayi, angka harapan hidup, pengangguran
serta pendapatan per kapita.
2. meningkatnya standar layanan jasa pendidikan di Papua;
3. meningkatnya standar layanan jasa kesehatan di Papua;
4. meningkatknya produksi, produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian,
perkebunan, perikanan dan pertambangan di wilayah Papua;
5. meningkatnya ketersediaan, kualitas, dan jangkauan pelayanan prasarana dan sarana
transportasi, baik darat, laut maupun udara;
6. meningkatnya jumlah, mutu, dan jangkauan sistem jaringan prasarana dasar (jalan,
pelabuhan, lapangan udara, telekomunikasi, listrik dan telepon);
7. meningkatnya aksesibilitas masyarakat wilayah Papua terhadap pelayanan publik
dasar;
8. meningkatnya sinergi dalam pengelolaan sumber daya hutan dan tambang dengan
memperhatikan keseimbangan antara kepentingan dan hak ulayat, perlindungan
masyarakat adat, dan pengembangan usaha.
9. meningkatnya fungsi transportasi udara perintis untuk daerah terpencil dan
pedalaman di wilayah Papua.
10. meningkatnya aksesibilitas antarwilayah di Papua dan daerah perbatasan.
11. meningkatknya kondisi keamanan dan pengawasan kawasan perbatasan antara Papua
dan Papua Nugini.
12. terpeliharanya kawasan hutan tropis basah yang bervegetasi minimal 50 persen dari
luasan Pulau Papua serta terehabilitasinya dan terpeliharanya kawasan yang memiliki
keanekaragaman hayati flora dan fauna endemik.
13. terwujudnya kemandirian pangan dengan tingkat ketersediaan minimal 90 persen dari
kebutuhan domestik di Papua;
14. meningkatknya mutu pengelolaan otonomi khusus dan koordinasi percepatan
pembangunan wilayah Papua dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan
kemajuan wilayah Papua.
15. pembangunan sistem penyediaan air baku;
16. percepatan peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi;
17. tersedianya Penyediaan Air Baku bagi PDAM yang mengalami krisis air baku dan
dalam rangka tujuan MDGs;
18. menurunnya resiko banjir di daerah-daerah pusat pertumbuhan ekonomi, kawasan
permukiman pada penduduk dan jalur transportasi utama;
19. meningkatnya pelaksanaan kegiatan RANHAM berdasarkan amanat Perpres No.23
Tahun 2011 yaitu melalui pembentukan dan penguatan institusi pelaksana RANHAM,
harmonisasi rancangan dan evaluasi Perda, pendidikan HAM, penerapan norma dan
standar HAM, pelayanan komunikasi masyarakat dan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan.
III.8-6 RKP 2012
TABEL 8.2 SASARAN PERTUMBUHAN EKONOMI, KEMISKINAN
DAN PENGANGGURANDI WILAYAH PAPUA TAHUN 2012
Provinsi Pertumbuhan Ekonomi 1)
(%)
Kemiskinan 2)
(%)
Pengangguran 3)
(%)
Papua Barat 6,60 – 7,20 32,37 6,75 – 6,15
Papua 5,75 – 6,25 34,26 3,50 – 2,70
Sumber: Proyeksi Bappenas; BPS; Susenas
Keterangan: 1) Pertumbuhan Ekonomi: persentase laju perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
2) Kemiskinan: persentase jumlah penduduk miskin terhadap total jumlah penduduk. 3) Pengangguran: persentase jumlah pengangguran terbuka terhadap total angkatan
kerja.
TABEL 8.3
SASARAN ANGKA KEMATIAN BAYI, RATA-RATA LAMA SEKOLAH DAN UMUR HARAPAN HIDUP DI WILAYAH PAPUA TAHUN 2012
Provinsi Angka Kematian
Bayi 1) Rata-Rata Lama
Sekolah 2) Umur Harapan
Hidup 3)
Papua Barat 29 7,97 70,47
Papua 29 8,60 70,63
Sumber : Proyeksi Bappenas; BPS; Susenas
Keterangan: 1) Angka Kematian Bayi: jumlah bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun per 1000 kelahiran hidup. 2) Rata-rata Lama Sekolah: rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia
15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. 3) Angka Harapan Hidup: perkiraan lama hidup rata-rata penduduk.
8.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah Papua
Pengembangan Pulau Papua sebagai salah satu pulau terbesar di Indonesia dengan
posisi paling timur dan berbatasan langsung dengan negara tetangga Papua Nugini
memiliki tantangan yang lebih sulit jika dibanding dengan wilayah lainnya. Pengembangan
wilayah Papua menghadapi permasalahan yang sangat kompleks terutama akibat
ketertinggalan dan keterisolasian. Pengembangan wilayah Papua juga memiliki tantangan
yang lebih sulit jika dibandingkan dengan wilayah lain. Tantangan terbesar adalah
memberikan perhatian yang sama terhadap seluruh wilayah pesisir, wilayah pegunungan,
dan wilayah dataran, serta sekaligus membangun keterkaitan antarwilayah dalam satu
kesatuan ruang wilayah.
RKP 2012 III.8-7
Di sisi lain, pelaksanaan transformasi ekonomi yang tengah digulirkan konsepnya pada
saat ini, menuntut peranan wilayah Papua yang lebih besar dibandingkan dengan tahun-tahun
sebelumnya. Transformasi ekonomi yang dikembangkan melalui konsep percepatan dan
perluasan pembangunan ekonomi Indonesia serta dituangkan kedalam koridor ekonomi
Indonesia ini. Rencana pengembangan Koridor Papua dilakukan dengan melihat potensi
wilayah Papua dari sisi ketersediaan dan potensi sumber daya alam khususnya potensi
tembaga, food estate serta minyak dan gas bumi. Dengan demikian, dalam percepatan dan
perluasan pembangunan ekonomi ke depan di Koridor Papua, pengembangan wilayahnya
diarahkan sebagai Pengolahan Sumber Daya Alam yang Melimpah dan SDM yang Sejahtera.
Padatahun 2012, sebagai upaya mewujudkan percepatan Papua dan Papua Barat
dilakukan dengan strategi :
1. Pembangunan kawasan terisolir melalui kebijakan :
a. Penanggulangan kemiskinan;
b. Penguatan ketahanan pangan;
c. Pengembangan infrastruktur dasar;
d. Peningkatan pelayanan pendidikan;
e. Peningkatan pelayanan kesehatan;
f. Penguatan kelembagaan dan tata kelola pemerintahan yang baik; serta
g. Pengembangan ekonomi rakyat.
2. Pembangunan kawasan perdesaan melalui kebijakan :
a. Penguatan ketahanan pangan;
b. Penanggulangan kemiskinan;
c. Pengembangan ekonomi rakyat;
d. Pengembangan infrastruktur dasar;
e. Peningkatan pelayanan pendidikan;
f. Peningkatan pelayanan kesehatan;serta
g. Pemihakan putra-putri asli Papua.
3. Pembangunan kawasan perkotaan melalui kebijakan :
a. Penguatan ketahanan pangan;
b. Pengembangan infrastruktur dasar;
c. Peningkatan pelayanan pendidikan;
d. Peningkatan pelayanan kesehatan;
e. Pemihakan putra-putri asli Papua;
f. Penguatan kapasitas aparatur pemerintahan daerah;
g. Penataan ruang dan pertanahan; serta
h. Pengembangan ekonomi rakyat.
4. Pembangunan kawasan strategis melalui kebijakan :
a. Pengembangan infrastruktur dasar;
b. Pengembangan ekonomi rakyat;
c. Pemihakan putra-putri asli papua; serta
d. Penataan ruang dan pertanahan.
III.8-8 RKP 2012
Dengan memperhatikan PP 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
(RTRWN), Perpres 5/2010 tentang RPJMN 2010-2014 dan Rancangan Peraturan Presiden
tentang Rencana Tata Ruang Pulau Papua dalam kaitannya dengan titik berat RKP tahun
2012 yaitu perluasan dan percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan
bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, maka pengembangan wilayah Papua Tahun 2012
terutama diarahkan untuk :
(1) menempatkan hak ulayat di dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) sebagai
salah satu upaya untuk mempertahankan nilai-nilai sosial budaya setempat;
(2) memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara produktif dan
efisien agar terhindar dari pemborosan dan penurunan daya dukung lingkungan
sehingga dapat memberi manfaat sebesar-besarnya berdasarkan prinsip-prinsip
kelestarian dan berkelanjutan;
(3) mempertahankan kawasan lindung sekurang-kurangnya 50 persen dari luas
wilayah Pulau Papua;
(4) memacu pertumbuhan ekonomi wilayah Pulau Papua melalui pengembangan
sektor-sektor unggulan yang berbasis sumber daya setempat dan meningkatkan
keterkaitan antar pusat pertumbuhan wilayah;
(5) menampung berbagai kegiatan ekonomi, memperluas lapangan kerja, dan sekaligus
memenuhi fungsi sebagai pusat pelayanan usaha melalui pengembangan kawasan
dan pusat pertumbuhan;
(6) meningkatkan keterkaitan yang saling menguntungkan antara kawasan andalan dan
tertinggal dalam rangka peningkatan kesejahteraan ekonomi daerah di sekitar
kawasan andalan;
(7) meningkatkan ketersediaan dan kualitas, serta memperluas jangkauan pelayanan
prasarana dasar, khususnya transportasi laut yang didukung oleh transportasi
antarmoda secara terpadu dan optimal dengan mengikutsertakan dunia usaha; serta
(8) meningkatkan pengembangan wilayah pedalaman dan perbatasan yang tertinggal
dan terisolasi dengan menyerasikan laju pertumbuhan antarwilayah.
Dalam rancangan Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau Papua, pusat-pusat
pertumbuhan yang diklasifikasikan kedalam Pusat Kegiatan Nasional (PKN) diarahkan
untuk menjadi pusat pertumbuhan wilayah nasional yang berorientasi pada upaya
mendorong perkembangan sektor produksi wilayah:
1. Sorong diarahkan untuk mendorong perkembangan industri perikanan laut, hasil
hutan dan pertambangan yang berorientasi ekspor dan antarpulau.(Kawasan
Sorong dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Laut Raja Ampat Bintuni).
2. Timika diarahkan untuk mendorong perkembangan industri pertambangan, hasil
hutan dan perikanan yang berorientasi ekspor dan antarpulau (Kawasan Timika
(Tembagapura) dan sekitarnya).
RKP 2012 III.8-9
3. Jayapura diarahkan untuk mendorong perkembangan industri kehutanan,
pertambangan, dan perikanan yang berorientasi ekspor dan antarpulau (Kawasan
Mamberamo-Lereh (Jayapura) dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Laut Jayapura-
Sarmi).
Dengan mempertimbangkan titik berat pembangunan pada tahun 2012 yaitu
perluasan dan percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan bagi
peningkatan kesejahteraan rakyat, maka arah pengembangan wilayah Papua tahun 2012
salah satunya adalah pengembangan gugus (cluster) industri pengolahan berbasis sumber
daya alam yang akan dilakukan dengan strategi mengembangkan Sorong, Timika dan
Jayapura sebagai pusat industri pengolahan berbasis sumber daya alam yang melayani
sentra-sentra produksi di sekitarnya, serta mengembangkan produk/industri unggulan
wilayah dan kerja sama antardaerah. Sementara itu untuk mendukung 11 prioritas
nasional dan 3 prioritas lainnya sebagaimana tertuang didalam RPJMN 2010-2014, maka
arah kebijakan dan strategi pengembangan wilayah dijabarkan sebagai berikut.
TABEL 8.4 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN
WILAYAH PAPUATAHUN 2012
No Prioritas Arah Kebijakan Strategi Pengembangan
1 Reformasi
Birokrasi dan
Tata Kelola
(1) Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam implementasi tata kelola yang baik dan reformasi birokrasi; penyelenggaraan otonomi daerah yang efektif; peningkatan kualitas pelayanan publik, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.
(2) Percepatan pembangunan Papua dan Papua Baratdengan memperluas bidang kebijakan pokok percepatan dengan prinsip pengembangan kawasan serta menciptakan keterpaduan dan sinergi lintas bidang dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.
(1) Melakukan penataan birokrasi pemerintah daerah yang bersih, efektif, efisien dan akuntabel, sejalan dengan perluasan reformasi birokrasi pada instansi pemerintah daerah.
(2) Meningkatkan penyelenggaraan otonomi daerah secara efektif.
(3) Meningkatkan kualitas legislasi melalui evaluasi dan penyempurnaan peraturan daerah yang bermasalah.
(4) Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
(5) Meningkatkan penegakan hukum dan pencegahan korupsi.
(6) Mengembangkan sistem informasi dan administrasi kependudukan.
(7) Memperluas kebijakan pokok percepatan pembangunan Papua;
(8) Menciptakan keterpaduan dan
III.8-10 RKP 2012
No Prioritas Arah Kebijakan Strategi Pengembangan
sinergi lintas bidang.
2 Pendidikan Peningkatan akses pendidikan dan
keterampilan kerja serta
pengembangan pelatihan berbasis
kompetensi untuk pengembangan
sumber daya manusia yang
berkualitas dan berdaya saing tinggi
(1) Meningkatkan infrastruktur pendidikan;
(2) Meningkatkan balai-balai keterampilan kerja;
(3) Mengembangkan pelatihan berbasis kompetensi.
3 Kesehatan Peningkatan akses dan kualitas
pelayanan kesehatan.
(1) Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi, dan balita.
(2) Memperbaiki status gizi masyarakat.
(3) Meningkatkan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta penyehatan lingkungan.
(4) Meningkatkan pengembangan sumber daya manusia kesehatan.
(5) Meningkatkan ketersediaan obat dan vaksin.
(6) Meningkatkan pengembangan sistem pembiayaan jaminan kesehatan.
(7) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan.
(8) Meningkatkan sarana pelayanan kesehatan terutama di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan.
4 Penanggulangan
Kemiskinan
Perluasan dan peningkatan sinergi
program-program penanggulangan
kemiskinan, serta perluasan
kesempatan usaha dan peningkatan
pemberdayaan rumah tangga
miskin melalui pengembangan
ekonomi lokal yang terpadu.
(1) Meningkatkan kapasitas penduduk perdesaan dan rumah tangga miskin, baik secara individual maupun berkelompok;
(2) Memperluas kesempatan usaha dan peluang pengembangan ekonomi lokal;
(3) Meningkatkan cakupan dan sebaran program penanggulangan kemiskinan.
(4) Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan pro-rakyat miskin dengan memberi perhatian khusus pada usaha-usaha yang melibatkan
RKP 2012 III.8-11
No Prioritas Arah Kebijakan Strategi Pengembangan
orang-orang miskin dan orang-orang dengan kondisi khusus serta usaha-usaha yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan;
(5) Meningkatkan kualitas serta memperluas kebijakan affirmative/keberpihakan untuk penanggulangan kemiskinan melalui 4 klaster program pro-rakyat.
(6) Meningkatkan efektivitas pelaksanaan penurunan kemiskinan di daerah
5 Ketahanan
Pangan
Peningkatan keanekaragaman
produksi makanan berbahan baku
lokal, dan pemberdayaan
ketersediaan, distribusi, konsumsi
dan keamanan pangan segar di
tingkat masyarakat serta
terkoordinasinya kebijakan
ketahanan pangan.
(1) Meningkatkan keanekaragaman produksi makanan berbahan baku lokal;
(2) Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah tanaman pangan;
(3) Memberdayakan ketersediaan, distribusi, konsumsi, dan keamanan pangan segar di tingkat masyarakat;
(4) Memperkuat interaksi perdagangan antarwilayah;
(5) Melaksanakan diversifikasi pangan.
(6) Mengkoordinasikan kebijakan ketahanan pangan.
(7) Percepatan peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi
(8) Pengembangan model food-estate
6 Infrastruktur Pembangunan infrastruktur dasar
wilayah, jaringan infratruktur
perhubungan multimoda yang
terintegrasi untuk mendukung
percepatan dan perluasan
pengembangan Koridor Ekonomi
Papua – Kepulauan Maluku
(1) Prasarana transportasi darat, laut dan udara dalam rangka membuka isolasi daerah;
(2) Meningkatkan ketersediaan pelayanan dan subsidi angkutan perintis untuk membuka isolasi daerah;
(3) Meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana pos dan telematika;
(4) Meningkatkan ketersediaan prasarana air minum, sanitasi, drainase, dan air limbah;
(5) Mengintegrasikan integrasi jaringan jalan dan jaringan
III.8-12 RKP 2012
No Prioritas Arah Kebijakan Strategi Pengembangan
transportasi lainnya; (6) Meningkatkan integrasi
jaringan angkutan udara dan jaringan lainnya;
(7) Meningkatkan jangkauan pelayanan telekomunikasi.
(8) Meningkatkan sistem penyediaan air baku dan air minum.
(9) Mengurangi resiko dampak kejadian banjir serta abrasi pantai melalui pembangunan sarana/prasarana pengendali banjir dan pengamanan pantai.
7 Iklim Investasi
dan Usaha
Peningkatan investasi yang
menyediakan lapangan kerja di
wilayah-wilayah yang menjadi daya
tarik bagi tenaga kerja serta wilayah
dengan tingkat pengangguran
terbuka yang cukup tinggi
(1) Menyediakan lapangan kerja di wilayah yang menjadi daya tarik bagi tenaga kerja;
(2) Menyediakan lapangan kerja di wilayah dengan tingkat pengangguran terbuka yang cukup tinggi;
(3) Mengembangkan pusat layanan informasi pasar kerja di wilayah-wilayah pengembangan koridor ekonomi;
(4) Menyusun Rencana Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPIIJM);
(5) Mengembangkan pelatihan berbasis kompetensi, terutama di bidang pengolahan hasil laut, hasil hutan dan perkebunan.
8 Energi Pemanfaatan sumber energi melalui
pembangunan pembangkit berbasis
batubara, gas dan air beserta
perluasan jaringan listriknya baik
terintegrasi maupun terisolasi.
(1) Memperluas jaringan listrik baik yang terintegrasi maupun yang terisolasi;
(2) Pembangunan pembangkit berbasis batubara, gas dan air beserta perluasan jaringan listriknya baik terintegrasi maupun terisolasi, dan
(3) Pembangunan infrastruktur gas bumi (jaringan pipa dan penyimpanan) untuk memanfaatkan lapangan gas Tangguh.
9 Lingkungan
Hidup dan
Bencana
Peningkatan daya dukung lingkungan
dalam menjamin keberlanjutan
pembangunan, pelestarian dan
(1) Menjamin keberlanjutan pembangunan, pelestarian dan pemanfaatan keragaman hayati;
RKP 2012 III.8-13
No Prioritas Arah Kebijakan Strategi Pengembangan
pemanfaatan keragaman hayati, dan
mempertahankan fungsi wilayah
Papua sebagai paru-paru dunia serta
peningkatan kewaspadaan dini
terhadap potensi bencana alam.
(2) Meningkatkan konservasi dan rehabilitasi daerah aliaran sungai (DAS), lahan kritis, hutan lindung, dan hutan produksi;
(3) Mengembangkan sistem mitigasi bencana.
10 Daerah
Tertinggal,
Terdepan,
Terluar, dan
Pasca Konflik
pengembangan kawasan perbatasan
sebagai beranda depan wilayah
nasional dengan memadukan
peningkatan kesejahteraan dan
stabilitas keamanan serta ketertiban
wilayah perbatasan, serta
peningkatan pengamanan wilayah
perbatasan darat Papua – Papua
NuginiPrioritaswilayahperbatasanu
ntukTahun 2012 yaitu: Eligobel,
Sota, danMerauke di
KabupatenMerauke;
MindiptanadanWaropko di
KabupatenBoven Digul; Batom,
Iwur, danKiwirok di
KabupatenPegununganBintang;
Arso, Web, Senggi, danWaris di
KabupatenKeerom; Muara Tami di
Kota Jayapura.
(1) Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban kawasan perbatasan;
(2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan dengan pengembangan ekonomi lokal;
(3) Menciptakan kepastian hukum internasional atas pemanfaatan SDA pada landas kontinen dan Zona Ekonomi Ekslusif;
(4) Mengelola kawasan perbatasan darat dengan memadukan pendekatan keamanan dan kesejahteraan;
(5) Menambah jumlah pos-pos perbatasan.
11 Kebudayaan,
Kreativitas, dan
Inovasi
Teknologi.
Pengembangan potensi seni dan
budaya sertapeningkatan apresiasi
masyarakat terhadap seni dan
budaya yang berbasiskan pada
keragaman budaya
daerahdanpembangunan
komunikasi dan informatika
(1) Pengembangan potensi seni dan budaya dengan tetap memperhatikan kelestarian adat dan lingkungan hidup,
(2) Peningkatan apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya yang berbasiskan pada keragaman budaya daerah,
(3) Peningkatan kualitas pengelolaan, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya daerah.
12 Prioritas Lainnya
Bidang Politik,
Hukum, dan
Keamanan
Peningkatan penegakan hukum, Hak
Azasi Manusia (HAM) dan
pemberantasan korupsi.
(1) Memperkuat kelembagaan pemerintahan di tingkat lokal;
(2) Menghormati dan memperkuat lembaga adat;
(3) Meningkatkan kerja sama antara kepolisian dan pemuka adat dalam penanganan konflik.
III.8-14 RKP 2012
No Prioritas Arah Kebijakan Strategi Pengembangan
13 Prioritas Lainnya
Bidang
Perekonomian
pengembangan sentra produksi
pangan (food estate) yang terintegrasi
mencakup pertanian, perkebunan,
dan peternakan untuk mewujudkan
Papua menjadi lumbung pangan
nasional.
(1) Mengembangkan diversifikasi komoditas unggulan dan mengembangkan kawasan pertanian tebu, kedelai, jagung dan kelapa sawit serta bio-fuel.
(2) Mengembangkan sistem jaringan reklamasi rawa;
(3) Mengembangkan jaringan prasarana sumber daya air untuk kebutuhan pertanian;
(4) Mengembangkan pusat pelayanan dan pusat koleksi-distribusi produksi pertanian;
(5) Mengembangkan lahan Food Estate secara bertahap.
14 Prioritas Lainnya
Bidang
Kesejahteraan
Rakyat
Penyediaan kebutuhan pokok
kehidupan masyarakatdan
peningkatan nilai tambah dan daya
saing dari hasil pertanian dan
perikanan serta kelautan dalam
rangka peningkatan pendapatan
masyarakat dan pengembangan
ekonomi lokal; serta pengembangan
industri pariwisata bahari dan
budaya.
(1) Mengembangkan sentra produksi pertanian dalam arti luas (Papua);
(2) Mengembangkan sentra produksi perikanan laut (Papua Barat);
(3) Mengembangkan industri pengolahan perikanan laut (Papua Barat);
(4) Mengembangkan potensi wisata bahari Raja Ampat dan wisata budaya.
(5) Mengembangkan destinasi, pemasaran, dan sumber daya pariwisata.
Sumber: Hasil Analisis, tahun 2011
RKP 2012 III.8-15
III.8-16 RKP 2012