bab vii kebijakan umum dan program pembangunan … 7.pdfbab vii kebijakan um pembanguna 7.1. agenda...

BAB VII KEBIJAKAN UMPEMBANGUNA

7.1. Agenda Pembangunan

Dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Kota Lubuklinggau

(empat) agenda utama pembangunan Kota Lubuklinggau

1. Peningkatan Daya Saing Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat

2. Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan

3. Peningkatan Pembangunan Sumber Daya Manusia

4. Peningkatan Pemerataan Pembangunan

7.1.1. Peningkatan Daya Saing Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat

Peningkatan daya saing

pada isu strategis Peningkatan Iklim Investasi dan

Percepatan Pembangunan Infrastruktur

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

sangat penting untuk mendorong aktivitas

lain yang terkait dan dapat menciptakan lapangan kerja baru

masyarakat akan diarahkan pada

menengah (UMKM) merupakan salah satu upaya str

masyarakat. Dalam upaya

kemisikinan berbasis pemberdayaan UMKM akan dioptimalkan,

kepada usaha skala mikro dan kecil, yaitu untuk mening

berpendapatan rendah, khususnya

dalam penguatan kelembagaan perkoperasian, upaya pengembangan diarahkan agar dapat

meningkatkan efisiensi kolektif anggotanya, terutama

berkoperasi.

Peningkatan Kesejahteraan Rakyat dititikberatkan

sehingga diharapkan pertumbuhan ekonomi dapat berdampak pada percepatan pengurangan

kemiskinan. Peningkatan sinergitas pemangku ke

kemiskinan. Optimalisasi penanggulangan kemiskinan berbasis perlindungan sosial diharapkan

dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dalam memperoleh layanan pendidikan

dan kesehatan yang memadai.

kesejahteraan rakyat Pemerintah Kota Lubuklinggau mencanangkan

2015 dan LUBUKLINGGAU GOES NASIONAL

Lubuklinggau diharapkan dapat menjadi pemicu bergeraknya perekon

Kota Lubuklinggau.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahKota Lubuklinggau Tahun

UMUM DAN PROGRAM AN DAERAH

Agenda Pembangunan

Dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Kota Lubuklinggau

) agenda utama pembangunan Kota Lubuklinggau 2013-2017

Peningkatan Daya Saing Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Peningkatan Pembangunan Sumber Daya Manusia

Peningkatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berwawasan lingkungan


Peningkatan daya saing ekonomi untuk mendukung penguatan ekonomi akan dititikberatkan

Peningkatan Iklim Investasi dan Usaha, Penciptaan Kesempatan Kerja

Percepatan Pembangunan Infrastruktur dalam kerangka peningkatan konektivitas wilayah dan

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. Meningkatnya investasi dan berkembangnya usaha akan

sangat penting untuk mendorong aktivitas perekonomian, karena dapat menggerakkan usaha

lain yang terkait dan dapat menciptakan lapangan kerja baru

masyarakat akan diarahkan pada pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan

menengah (UMKM) merupakan salah satu upaya strategis dalam meningkatkan taraf hidup

paya peningkatan kesejahteraan rakyat

kemisikinan berbasis pemberdayaan UMKM akan dioptimalkan,

kepada usaha skala mikro dan kecil, yaitu untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang

erpendapatan rendah, khususnya para pelaku ekonomi di kelompok usaha


meningkatkan efisiensi kolektif anggotanya, terutama untuk usaha mikro dan kecil yang

Peningkatan Kesejahteraan Rakyat dititikberatkan upaya menumbuhkan perekonomian


kemiskinan. Peningkatan sinergitas pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan



dan kesehatan yang memadai. Dalam upaya peningkatan daya saing e

Pemerintah Kota Lubuklinggau mencanangkan

LUBUKLINGGAU GOES NASIONAL. Dengan meningkatnya kunjungan ke Kota

Lubuklinggau diharapkan dapat menjadi pemicu bergeraknya perekon

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lubuklinggau Tahun 2013-2017

149

Dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Kota Lubuklinggau 2013-2017 , ditetapkan 4

2017 , yaitu :

Peningkatan Daya Saing Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat

Daerah

Infrastruktur yang Berwawasan lingkungan


untuk mendukung penguatan ekonomi akan dititikberatkan

Penciptaan Kesempatan Kerja ,

eningkatan konektivitas wilayah dan

Meningkatnya investasi dan berkembangnya usaha akan

perekonomian, karena dapat menggerakkan usaha

lain yang terkait dan dapat menciptakan lapangan kerja baru. Pemberdayaan ekonomi

koperasi dan usaha mikro, kecil, dan

ategis dalam meningkatkan taraf hidup

peningkatan kesejahteraan rakyat sinergitas penanggulangan

kemisikinan berbasis pemberdayaan UMKM akan dioptimalkan, pemberdayaan diarahkan

katkan pendapatan masyarakat yang

ku ekonomi di kelompok usaha. Sementara itu,


untuk usaha mikro dan kecil yang

upaya menumbuhkan perekonomian


pentingan dalam upaya penanggulangan



peningkatan daya saing ekonomi dan

Pemerintah Kota Lubuklinggau mencanangkan VISIT LUBUKLINGGAU

Dengan meningkatnya kunjungan ke Kota

Lubuklinggau diharapkan dapat menjadi pemicu bergeraknya perekonomian sektor tersier di

7.1.2. Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat diukur dari a

pemerintah daerah yang

dalam mencapai misi dan tujuan, melalui serangkaian program dan kegiatan yang dilaksanakan

dengan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

berbasis kinerja pada lingkungan

ditempuh oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan akuntabilitas kinerjanya, antara lain:

1. Memiliki dokumen perencanaan yang baik, antara lain Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka

(RPJMD), Rencana Strategis pada setiap SKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) dan Rencana Kerja dan Anggaran;

2. Dokumen perencanaan tersebut, harus dimanfaatkan dengan baik sehingga terwujud

konsistensi antara rencana yang telah dit

itu, perencanaan kinerja tahunan

Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) harus

setiap unit kerja instansi pemerintah

3. Setiap kinerja yang dihasilkan oleh instansi, harus dapat diukur secara tepat, valid dan

sedapat mungkin dalam bentuk ku

Pemerintah Daerah

tepat, dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Kegiatan

mengacu pada IKU pemerintah daerah

secara berkala dan tahunan untuk mengetahui perkembangan capaiannya

dilengkapi dengan analisis has

4. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja secara sistematis, komprehensif dan secara

tepat mampu menyajikan kinerja yang dihasilkan dengan indikator yang terukur,

dibandingkan dengan dokumen perencanaannya. Indikator

menjadi target setiap tahunnya, harus diungkapkan pencapaiannya dengan data dan

informasi yang jelas.

Strategi dalam peningkatan pengelolaan keuangan daerah meliputi :

1. Perbaikan sistem, prosedur dan pelaporan pengelolaan keuangan dan barang milik

daerah (sesuai dengan

2. Mengalokasikan anggaran untuk layanan publik yang mengakomodir penyelenggaraan

pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan lebih besar

kebutuhan rutinitas aparatur

3. Peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM pengelola keuangan daerah melalui

peningkatan kualitas pelaksanaan bimtek/diklat bagi

4. Penguatan/pengefektifan fungsi APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) dalam

mengintensifkan langkah

5. Optimalisasi dan penguatan Sistem Penyelenggaraan Intern P

6. Penguatan manajemen aset;


7.1.2. Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat diukur dari a

pemerintah daerah yang merupakan wujud pertanggungjawaban


gan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sehingga terwujud manajemen

berbasis kinerja pada lingkungan pemerintah daerah. Oleh karena itu, strategi yang dapat


Memiliki dokumen perencanaan yang baik, antara lain Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka


(RKPD) dan Rencana Kerja dan Anggaran;

Dokumen perencanaan tersebut, harus dimanfaatkan dengan baik sehingga terwujud

konsistensi antara rencana yang telah ditetapkan dengan implementasinya. Oleh karena

perencanaan kinerja tahunan baik untuk tingkat pemerintah daerah dan Satuan

Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) harus terukur dan menerapkan

setiap unit kerja instansi pemerintah daerah;

tiap kinerja yang dihasilkan oleh instansi, harus dapat diukur secara tepat, valid dan

sedapat mungkin dalam bentuk kuantitatif. Oleh karena itu, setiap Satuan Kerja

Pemerintah Daerah harus merumuskan dengan baik dan telah memiliki indikator yang

lam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Kegiatan

mengacu pada IKU pemerintah daerah dan dilakukan pengukuran hasil kinerjanya

secara berkala dan tahunan untuk mengetahui perkembangan capaiannya

dilengkapi dengan analisis hasil pengukuran;

Menyusun laporan akuntabilitas kinerja secara sistematis, komprehensif dan secara


dibandingkan dengan dokumen perencanaannya. Indikator

adi target setiap tahunnya, harus diungkapkan pencapaiannya dengan data dan

informasi yang jelas.


erbaikan sistem, prosedur dan pelaporan pengelolaan keuangan dan barang milik

uai dengan Standar Akuntansi Pemerintah);

anggaran untuk layanan publik yang mengakomodir penyelenggaraan

pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan lebih besar

kebutuhan rutinitas aparatur;

kompetensi dan kapasitas SDM pengelola keuangan daerah melalui

peningkatan kualitas pelaksanaan bimtek/diklat bagi para pengelola keuangan daerah;

enguatan/pengefektifan fungsi APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) dalam

mengintensifkan langkah-langkah terhadap pada pelaksanaan/realisasi APBD;

Optimalisasi dan penguatan Sistem Penyelenggaraan Intern P

enguatan manajemen aset;


150

Daerah

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat diukur dari akuntabilitas kinerja

merupakan wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah daerah


, sehingga terwujud manajemen

eh karena itu, strategi yang dapat


Memiliki dokumen perencanaan yang baik, antara lain Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah


Dokumen perencanaan tersebut, harus dimanfaatkan dengan baik sehingga terwujud

etapkan dengan implementasinya. Oleh karena

baik untuk tingkat pemerintah daerah dan Satuan

terukur dan menerapkan penetapan kinerja di

tiap kinerja yang dihasilkan oleh instansi, harus dapat diukur secara tepat, valid dan

antitatif. Oleh karena itu, setiap Satuan Kerja

harus merumuskan dengan baik dan telah memiliki indikator yang

lam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Kegiatan yang

dan dilakukan pengukuran hasil kinerjanya

secara berkala dan tahunan untuk mengetahui perkembangan capaiannya, serta

Menyusun laporan akuntabilitas kinerja secara sistematis, komprehensif dan secara


dibandingkan dengan dokumen perencanaannya. Indikator-indikator kinerja yang

adi target setiap tahunnya, harus diungkapkan pencapaiannya dengan data dan


erbaikan sistem, prosedur dan pelaporan pengelolaan keuangan dan barang milik

anggaran untuk layanan publik yang mengakomodir penyelenggaraan

pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan lebih besar dari belanja

kompetensi dan kapasitas SDM pengelola keuangan daerah melalui

para pengelola keuangan daerah;

enguatan/pengefektifan fungsi APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) dalam

pada pelaksanaan/realisasi APBD;

Optimalisasi dan penguatan Sistem Penyelenggaraan Intern Pemerintah (SPIP) Daerah;

7. Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan

Optimalisasi kinerja penyelenggaraan

dan kinerja dari SDM Aparatur, dalam hal ini adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS).

akan ditempuh dalam peningkatan kualitas SDM aparatur, yaitu :

1. Melakukan realokasi penempatan pegawai ses

2. Memperkuat manajemen SDM pegawai dengan membangun sistem pola karir, sistem

promosi/demosi dan mutasi, m

pegawai;

3. Memperkuat manajemen pengembangan kapasitas dan profesi p

membangun sistem pengembangan karir dan kapasitas pegawai yang profesional;

4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan diklat pegawai, khususnya diklat

teknis terampil.

7.1.3. Peningkatan Pembangunan Sumber Daya Manusia

Dalam upaya peningkatan

berpendidikan dan sehat, akses l

relevan dan efisien menjadi kebutuhan mendasar dalam menciptakan SDM yang

cerdas, terampil, produktif

Peningkatan SDM dalam layanan pendidikan dititikberatkan pada isu strategis

pemerataan akses layanan dan kualitas pendidikan

layanan pendidikan dasar dan

dengan kebutuhan pembangunan.

Sementara itu, peningkatan kualitas SDM yang sehat

Pemerataan akses layanan dan kualitas Kesehatan

akses dan layanan kese

dibutuhkan antara lain :

1. peningkatan fasilitas

2. peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta penyehatan

lingkungan;

3. peningkatan profesionalis

4. peningkatan ja

5. peningkatan ketersediaan, pemerataan, keterjangkauan, jaminan keamanan,

khasiat/manfaat

produk dalam

6. peningkatan akses pelayanan KB berkualitas yang merata.

7.1.4. Peningkatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berwawasan

lingkungan

Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur

dititikberatkan pada isu strategis


enyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh auditor.

penyelenggaraan sangat tergantung pada kapasitas, kompetensi, integritas

dan kinerja dari SDM Aparatur, dalam hal ini adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS).


Melakukan realokasi penempatan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan;

Memperkuat manajemen SDM pegawai dengan membangun sistem pola karir, sistem

promosi/demosi dan mutasi, model/sistem seleksi penerimaan

Memperkuat manajemen pengembangan kapasitas dan profesi p


Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan diklat pegawai, khususnya diklat

7.1.3. Peningkatan Pembangunan Sumber Daya Manusia

Dalam upaya peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang

berpendidikan dan sehat, akses layanan pendidikan yang berkualitas, terjangkau,


terampil, produktif, mandiri, berbudi pekerti luhur dan berakhlak mulia


emerataan akses layanan dan kualitas pendidikan yang diarahkan

layanan pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas, berdaya saing dan selaras

dengan kebutuhan pembangunan.

Sementara itu, peningkatan kualitas SDM yang sehat dititik beratkan pada isu strategis

Pemerataan akses layanan dan kualitas Kesehatan yang diarahkan untuk memenuhi

akses dan layanan kesehatan yang berkualitas, merata, terjangkau. St

dibutuhkan antara lain :

fasilitas layanan persalinan ibu melahirkan;

peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta penyehatan

peningkatan profesionalisme dan pendayagunaan tenaga kesehatan yang merata;

peningkatan jaminan pembiayaan kesehatan;

peningkatan ketersediaan, pemerataan, keterjangkauan, jaminan keamanan,

khasiat/manfaat dan mutu obat, alat kesehatan dan makanan, serta daya saing

negeri;

peningkatan akses pelayanan KB berkualitas yang merata.

Peningkatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berwawasan

Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan

dititikberatkan pada isu strategis Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan


151

oleh auditor.

sangat tergantung pada kapasitas, kompetensi, integritas

dan kinerja dari SDM Aparatur, dalam hal ini adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS). Stategi yang


uai dengan kompetensi yang dibutuhkan;

Memperkuat manajemen SDM pegawai dengan membangun sistem pola karir, sistem

odel/sistem seleksi penerimaan dan penempatan

Memperkuat manajemen pengembangan kapasitas dan profesi pegawai dengan


Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan diklat pegawai, khususnya diklat

sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, yaitu

ayanan pendidikan yang berkualitas, terjangkau,


ri, berbudi pekerti luhur dan berakhlak mulia


yang diarahkan untuk pemenuhan

kualitas, berdaya saing dan selaras

dititik beratkan pada isu strategis

yang diarahkan untuk memenuhi

ualitas, merata, terjangkau. Strategi yang

persalinan ibu melahirkan;

peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta penyehatan

tenaga kesehatan yang merata;

peningkatan ketersediaan, pemerataan, keterjangkauan, jaminan keamanan,

dan mutu obat, alat kesehatan dan makanan, serta daya saing

peningkatan akses pelayanan KB berkualitas yang merata.

Peningkatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berwawasan

yang berwawasan lingkungan

Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan

yang diarahkan untuk memenuhi

yang berkualitas. Pembangunan infrastruktur diharapkan dapat

pertumbuhan ekonomi karena dap

berdampak pada pengurangan tingkat kemiskinan dan meningkatkan kualitas

kesejahteraan masyarakat.

meningkatkan kualitas da

kepada :

1. Optimalisasi cakupan

Pengoptimalan kinerja infrastruktur yang telah ada perlu diutamakan dalam rangka

efisiensi dalam investasi untuk pembangunan infrastruktur kar

meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan infrastruktur di daerah melalui

investasi yang relatif rendah

ditingkatkan untuk mengatasi ja

2. Peningkatan kap

Peningkatan kapasitas serta cakupan wilayah pelayanan infrastruktur di daerah

diperlukan dalam rangka meningkatkan dan memperluas pelayanan infrastruktur

bagi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat maupun dukungan akses kepada

pusat-pusat perekonomian daerah.

3. Peningkatan layanan informasi berbasis teknologi informasi.

4. Peningkatan dan perluas

minum dan sanitasi

5. Pemantapan peranan pusat pelayanan kota,

7.2. Kebijakan Umum Pembangunan

Kebijakan umum pembangunan daerah diarahkan untuk

1. Menyelaraskan program

dengan program prioritas pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah

Pusat;

2. Melaksanakan program

minimal dan operasional;


peningkatan iklim usaha dan investasi (implementasi

peningkatan penyediaan lapangan kerja d

4. Melaksanakan program prioritas dalam memepercepat pengurangan angka

kemiskinan melalui sinergi program pemerintah pusat dan daerah;


pencapaian target pembangunan nasional (

Environtment

perundang

anggaran bidang kesehatan lebih dari 10 persen

program pemerintah pusat dan pemerinta


yang diarahkan untuk memenuhi cakupan layanan infrastruktur dasar dan permukiman

yang berkualitas. Pembangunan infrastruktur diharapkan dapat

pertumbuhan ekonomi karena dapat menekan ekonomi biaya tinggi sehingga dapat


kesejahteraan masyarakat. Strategi pengembangan infrastruktur dalam rangka

meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur di daerah perlu diarahkan

cakupan pelayanan infrastruktur


efisiensi dalam investasi untuk pembangunan infrastruktur kar


investasi yang relatif rendah, pemeliharaan prasarana jalan di daerah juga perlu

ditingkatkan untuk mengatasi jalan dengan kondisi tidak mantap.

Peningkatan kapasitas pelayanan infrastruktur




sat perekonomian daerah.

Peningkatan layanan informasi berbasis teknologi informasi.

Peningkatan dan perluasan infrastruktur untuk pemenuhan kebutuhan layanan air

minum dan sanitasi.

Pemantapan peranan pusat pelayanan kota,

Kebijakan Umum Pembangunan

Kebijakan umum pembangunan daerah diarahkan untuk :

Menyelaraskan program-program prioritas pemerintah Kota Lubuklinggau


Melaksanakan program yang mendukung pencapaian stan

minimal dan operasional;

elaksanakan program-program yang mendukung

peningkatan iklim usaha dan investasi (implementasi

peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan;

nakan program prioritas dalam memepercepat pengurangan angka


Melaksanakan program-program yang bersifat mengikat

pencapaian target pembangunan nasional (Pro Poor, Pro Job, Pro G

Environtment) dan tujuan pembangunan MDG’s

perundang-undangan (anggaran bidang pendidikan lebih dari 20 persen

anggaran bidang kesehatan lebih dari 10 persen

pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Sumatera Selatan


152

cakupan layanan infrastruktur dasar dan permukiman

yang berkualitas. Pembangunan infrastruktur diharapkan dapat meningkatkan

at menekan ekonomi biaya tinggi sehingga dapat


trategi pengembangan infrastruktur dalam rangka

n cakupan pelayanan infrastruktur di daerah perlu diarahkan


efisiensi dalam investasi untuk pembangunan infrastruktur karena dapat


pemeliharaan prasarana jalan di daerah juga perlu

lan dengan kondisi tidak mantap.




Peningkatan layanan informasi berbasis teknologi informasi.

an infrastruktur untuk pemenuhan kebutuhan layanan air

:

program prioritas pemerintah Kota Lubuklinggau


yang mendukung pencapaian standar pelayanan

program yang mendukung pertumbuhan ekonomi,

peningkatan iklim usaha dan investasi (implementasi dan penguatan PTSP),

an upaya pengentasan kemiskinan;

nakan program prioritas dalam memepercepat pengurangan angka


program yang bersifat mengikat yang mendukung

Pro Poor, Pro Job, Pro Growth, Pro

MDG’s), pemenuhan ketentuan

pendidikan lebih dari 20 persen dan

anggaran bidang kesehatan lebih dari 10 persen), pendampingan program-

h provinsi Sumatera Selatan;

6. Meningkatkan pelayanan masyarakat dari tingkat Kelurahan, Kecamatan,

tingkat Kota.

7.3. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah

7.3.1. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Untuk mendukung upaya peningkatan pendapatan daerah dilakukan melalui

penerapan kebijakan pendapatan antara lain sebagai berikut:

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak dan retribusi daerah, dengan

tetap berpedoman pada prinsip keadilan

undangan yang berlaku

2. Pemutakhiran data potensi dan data pendukung sebagai dasar penghitungan

Bagi Hasil Dana Perimbangan;

3. Membentuk perusahaan daerah (BUMD)

berorientasi pada keuntungan (

kelangsungan dan pengemba

keuntungan atau deviden dalam rangka meningkatkan P

Daerah;

4. Melaksanakan

sumber-sumber penerimaan baru;

5. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur dalam

sumber-sumber pendap

6. Meningkatkan pelaksanaan pengawasan yang berkesinambungan terhadap

sumber-sumber pendapat

7. Perbaikan atau pengelolaan sistem dan prosedur

penerimaan pendapatan asli daerah;

8. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan penerimaan pendapatan asli

daerah.

7.3.2. Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah

Belanja daerah harus digunakan

yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Lubuklinggau

wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang

undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan

dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi

kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar,

pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak

urusan wajib

ditetapkan.

7.3.3. Kebijakan Pengelolaan Pembiayaan Daerah

Pemerintah Kota Lubuklinggau akan memberikan penyertaan

dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha


Meningkatkan pelayanan masyarakat dari tingkat Kelurahan, Kecamatan,

Kota.

Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah



Intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak dan retribusi daerah, dengan

tetap berpedoman pada prinsip keadilan dan

undangan yang berlaku serta tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha

Pemutakhiran data potensi dan data pendukung sebagai dasar penghitungan

Bagi Hasil Dana Perimbangan;

Membentuk perusahaan daerah (BUMD) pelayanan masyaraka

berorientasi pada keuntungan (profit oriented

kelangsungan dan pengembangan BUMD tersebut

keuntungan atau deviden dalam rangka meningkatkan P

laksanakan kegiatan yang berorientasi pada terciptanya peningkatan

sumber penerimaan baru;

Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur dalam

sumber pendapatan daerah;

Meningkatkan pelaksanaan pengawasan yang berkesinambungan terhadap

sumber pendapatan;

Perbaikan atau pengelolaan sistem dan prosedur

penerimaan pendapatan asli daerah;

Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan penerimaan pendapatan asli

Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah

Belanja daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan

g menjadi kewenangan Pemerintah Kota Lubuklinggau

wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang

undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan



pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak

urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah

Kebijakan Pengelolaan Pembiayaan Daerah

Kota Lubuklinggau akan memberikan penyertaan

dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha


153

Meningkatkan pelayanan masyarakat dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, hingga



Intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak dan retribusi daerah, dengan

dan sesuai peraturan perundang-

serta tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha;

Pemutakhiran data potensi dan data pendukung sebagai dasar penghitungan

pelayanan masyarakat yang

profit oriented) yang selain menjamin

ngan BUMD tersebut, juga mampu menghasilkan

keuntungan atau deviden dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli

i pada terciptanya peningkatan

Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur dalam teknis pengelolaan

Meningkatkan pelaksanaan pengawasan yang berkesinambungan terhadap

Perbaikan atau pengelolaan sistem dan prosedur pengelolaan pelayanan

Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan penerimaan pendapatan asli

untuk pelaksanaan urusan pemerintahan

g menjadi kewenangan Pemerintah Kota Lubuklinggau yang terdiri dari urusan

wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi



pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak. Pelaksanaan

dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah

Kota Lubuklinggau akan memberikan penyertaan modal yang disetor

dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik

Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud

dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Penambahan penyertaan modal

dilengkapi dengan analisis investasi

7.4. Kebijakan Pembangunan Lintas Waktu (

Beberapa kebijakan pembangunan sektor infrastruktur

peningkatan layanan masyarakat dan

perlu mendapatkan perhatian bersama terutama pada

Lubuklinggau Tahun

1. Pembangunan

pelayanan publik;

2. Peningkatan dan Pengembangan Ruang Publik

3. Pelebaran Jalan

4. Pembangunan Jembatan

5. Pembangunan drainase dalam perkotaan;

6. Pembangunan Dan Pengembangan Infrastruktur Dasar Perkotaan (Kelistrikan)

7.5. Program Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam menjabarkan starategi dan kebijakan umum pembangunan Kota

Lubuklinggau dalam upaya pencapaian visi dan misi pemabngunan Kota Lubuklinggau,

Pemerintah Kota Lubuklinggau

misi pembangunan Kota Lubuklinggau sebagai berikut :




dilengkapi dengan analisis investasi.

Kebijakan Pembangunan Lintas Waktu (Multiyears)

pa kebijakan pembangunan sektor infrastruktur

peningkatan layanan masyarakat dan bersifat pendanaan

mendapatkan perhatian bersama terutama pada

Lubuklinggau Tahun 2013-2017 antara lain:

Pembangunan sarana prasarana aparatur dalam rangka meningkatkan kualitas

pelayanan publik;

n dan Pengembangan Ruang Publik;

Pelebaran Jalan dalam rangka meningkatkan keterpaduan transportasi;

Pembangunan Jembatan dalam rangka meningkatkan konektivitas wilayah;

Pembangunan drainase dalam perkotaan;

Pembangunan Dan Pengembangan Infrastruktur Dasar Perkotaan (Kelistrikan)

Program Prioritas Pembangunan Daerah



Pemerintah Kota Lubuklinggau mendefiniskan program-

pembangunan Kota Lubuklinggau sebagai berikut :


154



pa kebijakan pembangunan sektor infrastruktur yang diperuntukan untuk

pendanaan lintas waktu (multiyears) yang

mendapatkan perhatian bersama terutama pada periode RPJMD Kota

sarana prasarana aparatur dalam rangka meningkatkan kualitas

dalam rangka meningkatkan keterpaduan transportasi;

kan konektivitas wilayah;

Pembangunan Dan Pengembangan Infrastruktur Dasar Perkotaan (Kelistrikan).



-program prioritas berdasarkan

pembangunan Kota Lubuklinggau sebagai berikut :

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Misi 1 :

Sasaran Strategi Arah dan Kebijakan

1.1.1 Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan kesehatan

Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan sesuai standar

Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan


155

Tabel 7.1

Sasaran, Strategi, dan Program Pembangunan Misi 1

Misi 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, berakhlak mulia dan berkualitas

Arah dan Kebijakan Indikator Kinerja Kondisi

Awal (2012)

Kondisi Akhir (2017)

Satuan

Peningkatan akses dan kualitas pelayanan Angka Harapan hidup

65,9 66,5 Tahun

Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup

14,83 14,30 Per 1000

kelahiran hidup

Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup

94,03 91,00 Per 100.000

kelahiran hidup

Angka Kematian Neonatal per 1.000 kelahiran hidup (MDG's)

12,46 7,00 Per 1.000

kelahiran hidup

Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

93,33 96,00 %

Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani

67,05 90,00 %

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

91,26 94,00 %

Cakupan pelayanan Ibu Nifas 88,62 93,00 %

Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani.

64,20 85,00 %

Cakupan Kunjungan Bayi 93,65 96,00 %

Indeks Kepuasan Masyarakat untuk pelayanan Puskesmas

74,00 95,00 %

Cakupan kunjungan rawat jalan puskesmas

13,00 19,00 %

Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin

100 100,00 %

yang sehat, cerdas, berakhlak mulia dan berkualitas

Satuan Program Pembangunan Daerah Bidang/Urusan SKPD

Tahun

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

Kesehatan Dinas Kesehatan

Per 1000 kelahiran hidup

Per 100.000 kelahiran hidup

Per 1.000 kelahiran hidup

% Program Upaya Kesehatan Masyarakat

%

%

%

%

%

%

%

%

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia



Perbaikan status gizi masyarakat

Peningkatan profesionalisme dan pendayagunaan tenaga kesehatan yang merata;


156


Awal (2012)


Satuan

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

100 100,00 %

Perbaikan status gizi Prevalensi balita gizi kurang (MDG's)

1,53 1,20 %

Persentase balita gizi buruk 0,04 0,01 %

Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan.

100,00 100,00 %

Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin.

5,85 22,00 %

Cakupan pelayanan anak balita. 63,08 85,00 %

Angka Kematian Balita per 1.000 kelahiran hidup

3,11 2,00 %

profesionalisme dan pendayagunaan tenaga kesehatan yang merata;

Ketersediaan empat dokter spesialis dasar pegawai tetap Rumah Sakit

6,00 %

Rasio tenaga kesehatan per satuan penduduk

- Rasio dokter spesialis terhadap 100.000 Penduduk

5,21 11,42 Per 100.000 penduduk

- Rasio dokter Umum terhadap 100.000 Penduduk

14,08 85,00 Per 100.000 penduduk

- Rasio dokter Gigi terhadap 100.000 Penduduk

2,80 10,00 Per 100.000 penduduk

- Rasio Bidan terhadap 100.000 Penduduk

8,36 65,00 Per 100.000 penduduk


%

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

% Program Perbaikan Gizi Masyarakat

% Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

%

%

%

%

%

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Per 100.000 penduduk


Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan





Meningkatkan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang berkualitas

Peningkatan ketersediaan, pemerataan, keterjangkauan, jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu obat, alat kesehatan

Penyediaan sarana dan prasarana bidang kesehatan yang memadai

Peningkatan pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier

1.1.2 Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan penyehatan lingkungan

Mengendalikan penyakit menular serta penyakit tidak menular melalui pelayanan dan pemberdayaan bidang

Pengendalian penyakit menular serta penyakit tidak menular, diikuti penyehatan lingkungan


157


Awal (2012)


Satuan

Peningkatan ketersediaan,

keterjangkauan, jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu obat, alat

Rasio puskesmas per 30.000 penduduk

1,27 1.5 Per 30.000 penduduk

Penyediaan sarana dan prasarana bidang kesehatan yang memadai

Rasio Pustu per 10.000 penduduk

0,98 1.2 Per 10.000 penduduk

Rasio Posyandu terhadap balita 0,59 1,00 Per 1.000 balita

Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yg harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota.

100,00 100,00 %

Rasio pasien yang tertangani melalui tindakan medis

- Pasien rawat inap 27,24 38,08 Per 1.000 penduduk

- Pasien rawat jalan 14,24 25,39 Per 1.000 penduduk

- Pasien UGD 38,37 44,43 Per 1.000 penduduk

Peningkatan pelayanan kesehatan primer, sekunder

Tingkat Kepuasan Pelayanan RS 70,00 95,00 %

Pelayanan terhadap pasien GAKIN yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan

100,00 100,00 %

Pengendalian penyakit menular serta penyakit tidak menular, diikuti penyehatan Cakupan Penemuan dan

penanganan penderita penyakit.


Per 30.000 penduduk

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Per 10.000 penduduk

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya

Per 1.000 balita

%

Per 1.000 penduduk

Per 1.000 penduduk

Per 1.000 penduduk

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

RSUD Siti Aisyah

%

Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

%

Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Dinas Kesehatan



kesehatan


158


Awal (2012)


Satuan

- Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun

1,60 4,00 Per 1.000

penduduk usia > 15 tahun

- Cakupan balita dengan Pneumonia yang ditangani (SPM)

8,49 80,00 %

- presentase penemuan pasien baru TB BTA positif TB BTA (+) (SPM & MDG's)

48,53 62,00 %

- Penderita DBD yang ditangani 100,00 100,00 %

- Penderita Diare yang ditangani 48,93 62,00 %

Angka kejadian Malaria per 100.000 penduduk (AMI)/(API) (MDG's)

9,88 5,00

Cakupan imunisasi dasar anak usia 0-11 bulan

95,45 99,00 %

Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI).

84,72 97,00 %

Prevalensi HIV/AIDS dari total populasi (MDG's)

0,0038 0,0020 Per 100.000 penduduk

Tingkat kematian akibat Malaria (MDG's)

n/a 0,60 Per 100.000 penduduk

Angka kejadian Tuberkulosis(semua kasus/100.000 penduduk/tahun (MDG's)

119,79 102,00 Per 100.000 penduduk

Angka kematian TBC (AKTBC) Per 100.000 penduduk


Per 1.000 penduduk usia

> 15 tahun

%

%

%

%

%

%




Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat




Peningkatan partisipasi masyarakat dalam bidang kesehatan

1.1.3 Terkendalinya pertumbuhan penduduk

Pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Peningkatan cakupan peserta KB aktif yang dilayani sektor pemerintah

1.1.4 Meningkatnya akses pelayanan KB berkualitas yang merata

Peningkatan kualitas layanan Keluarga Berencana

Peningkatan akses pelayanan Keluarga Berencana berkualitas yang merata.


159


Awal (2012)


Satuan

Persentase Tempat Pengolahan Makanan dibina/diawasi

72,66 87,00 %

Persentase TTUI (Tempat-Tempat Umum Institusi) dibina/diawasi

74,46 87,00 %

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam bidang Prosentase Rumah Tangga

dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

65,95 78,00 %

Peningkatan cakupan peserta KB aktif yang dilayani sektor pemerintah

Laju pertumbuhan penduduk 2,48 1,5 %

Rata-rata jumlah anak per keluarga

2,77 2,40

Rasio akseptor KB 75,06 75,61 %

Jumlah Prevelensi peserta KB 9.544,00 9.800,00

Peningkatan akses pelayanan Keluarga Berencana berkualitas yang merata.

Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun (SPM)

1,14 1,02 %

Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) di setiap Kelurahan (SPM)

2,77 2,00 %

Cakupan peserta KB aktif 83,13 83,13 %

Cakupan informasi data mikro keluarga

99,95 100,00 %


%

Program Pengawasan Obat dan Makanan

%

%

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

% Program Keluarga Berencana Keluarga Berencana dan Keluarga

Sejahtera

Badan Kelurga Berencana dan Pemberdayaan

Perempuan

%

Program Kesehatan Reproduksi Remaja

Program Peningkatan Daya Jangkau dan Kualitas Pelayanan Tenaga Lini Lapangan KB

Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri

%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB di Klinik KB dan Kendaraan Pelayanan KB Keliling

%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Komunikasi/Informasi/Edukasi (KIE)/Advokasi KB

% Program pelayanan kontrasepsi

% Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR



Peningkatan kualitas Keluarga Sejahtera

Pembinaan dan peningkatan kemandirian keluarga berencana;

1.1.5 Meningkatnya budaya dan prestasi olahraga

Mengoptimalkan pembinaan dan pengembangan budaya olahraga

Mendorong dan memfasilitasi pembinaan olahraga

Peningkatan peran serta masyarakat dalam bidang olahraga

Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga

1.2.1 Meningkatnya Pemerataan akses pelayanan pendidikan

Meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan yang bermutu.

Peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini

Peningkatan kualitas wajar pendidikan dasar 9 tahun yang merata

Mengoptimalkan pelayanan pendidikan luar sekolah


160


Awal (2012)


Satuan

Pembinaan dan peningkatan kemandirian keluarga berencana;

Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

17,67 17,60 %

Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB (SPM)

80,76 82,46 %

Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB (SPM)

70,00 75,00 %

g dan memfasilitasi pembinaan

Prosentase organisasi olahraga yang aktif

95,00 98,00 %

Jumlah atlet olahraga yang dibina

184,00 240,00 Atlet

Jumlah cabang olahraga yang dibina

22,00 22,00 Cabor

Peningkatan peran serta masyarakat dalam bidang

Jumlah kegiatan/event olahraga 8,00 23,00 Kali/kegiatan

Peningkatan kualitas dan sarana dan

sarana olahraga Jumlah Lapangan Olahraga per 1.000 penduduk

0,18 0,21 Per 1.000 penduduk

Peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak Pendidikan Anak Usia Dini

(PAUD 18,50 21,75 %

Peningkatan kualitas wajar pendidikan dasar 9 tahun yang merata Angka Melek Huruf 97,93 99,95 %

Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke atas

9,79 11,13 Tahun

Angka Partisipasi Murni SD/SDLB/MI/PAKET A

79,46 87,68 %

Mengoptimalkan pelayanan pendidikan luar sekolah

Angka Partisipasi Murni SMP/SMPLB/MTs/PAKET B

70,56 80,00 %


%

Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak

%

Program pengembangan BKB dan UPPKS

% Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS

% Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga

Kepemudaan dan Olahraga

Dinas Pemuda dan Olahraga

Atlet

Cabor

Kali/kegiatan

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Per 1.000 penduduk

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

%

Program Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan Dinas Pendidikan

%

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Tahun

%

%



Peningkatan kualitas pendidikan menengah yang merata


161


Awal (2012)


Satuan

Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C

70,26 85,00 %

Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar

99,80 99,98

Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Menengah

99,87 99,99

Angka Putus Sekolah SD/SDLB/MI/

0,35 0,01 %

Angka Putus Sekolah SMP/SMPLB/MTs

0,05 0,01 %

Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA

0,50 0,20 %

Peningkatan kualitas pendidikan menengah yang

Angka Kelulusan (AL) SD/MI 94,29 96,80 %

Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs 99,06 99,46 %

Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA

100,00 100,00 %

Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs

103,75 104,00 %

Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

120,13 121,79 %

Rasio ketersediaan sekolah SD terhadap penduduk usia sekolah

94,55 98,00 Per 10.000

penduduk usia 7-12 tahun

Rasio ketersediaan sekolah SMP terhadap penduduk usia sekolah

96,24 98,50 Per 10.000


Rasio ketersediaan sekolah SMA terhadap penduduk usia sekolah

70,42 70,50 Per 10.000



%

%

%

%

%

Program Pendidikan Menengah

%

% Program Pendidikan Luar Biasa

%

%


12 tahun


15 tahun


18 tahun



1.2.2 Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan

Meningkatkan kompetensi SDM pendidikan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan

Peningkatakan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dalam kondisi baik

Peningkatakan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan menengah dalam kondisi baik

Peningkatan profesionalisme dalam pelayanan pendidikan, pemerataan distribusi guru dan tenaga kependidikan

1.2.3 Meningkatnya minat dan budaya gemar membaca masyarakat dan layanan perpustakaan

Revitalisasi perpustakaan

Meningkatkan promosi gemar membaca dan pemanfaatan perpustakaan

Peningkatan kualitas dan keberagaman koleksi perpustakaan

1.3.1 Terwujudnya masyarakat yang religius dan beretika

Mengoptimalkan akses dan kualitas pelayanan keagamaan dan peribadatan

Mengingkatkan akses pelayanan peribadatan


162


Awal (2012)


Satuan

Rasio ketersediaan sekolah SMK terhadap penduduk usia sekolah

29,37 29,47 Per 10.000


Peningkatakan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dalam

Prosentase Ruang Kelas pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik

94,60 98,50 %

Prosentase Ruang Kelas pendidikan SMP/SMPLB/MTs kondisi bangunan baik

96,64 99,20 %

Peningkatakan ketersediaan sarana dan prasarana

dikan menengah dalam kondisi baik

Prosentase Ruang Kelas pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik

97,46 99,50 %

profesionalisme dalam pelayanan pendidikan, pemerataan distribusi guru dan tenaga kependidikan

Rasio guru SD/MI terhadap murid SD/MI

0,96 0,98 Per 10.000

murid SD/MI

Rasio guru SMP/SMPLB/MTs terhadap murid SMP/SMPLB/MTs

0,99 0,99 Per 10.000

murid SMP/MTs

Rasio guru SMA/MA/SMK terhadap murid SMA/MA/SMK

0,99 0,99 Per 10.000

murid SMA/MA/SMK

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

98,00 100,00 %

Meningkatkan promosi gemar membaca dan

Jumlah perpustakaan daerah 29,00 29,00 unit

perpustakaan Prosentase pengunjung perpustakaan per tahun

30,40 43,00 %

Peningkatan kualitas dan keberagaman koleksi perpustakaan

Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

68.225,00 76.655,00 Buku

Jumlah peminjam buku di perpustakaan

9.064,00 15.000,00 Peminjam

Mengingkatkan akses pelayanan peribadatan Prosentase sarana dan

prasarana peribadatan dalam kondisi baik

- 98,00 %



18 tahun

%

Program peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dasar

%

%

Program peningkatan sarana dan prasarana pendidikan menengah

Per 10.000 murid SD/MI

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Per 10.000 murid SMP/MTs

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Per 10.000 murid

SMA/MA/SMK

%

unit Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Perpustakaan Kantor Perpustakaan

dan Arsip Daerah

%

Buku

Peminjam

%

Program peningkatan sarana dan prasarana peribadatan

Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan

daerah, perangkat

Sekretariat Daerah



Mendorong terciptanya kerukunan antar agama

Penguatan kapasitas kelembagaan sosial keagamaan

1.3.2 Berkembangnya nilai-nilai budaya

Meningkatkan pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap seni, budaya dan kerarifan lokal

Menumbuhkembangkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal

Pemberdayaan lembaga adat dan budaya

1.3.3 Terwujudnya lembaga pendidikan dan pelatihan yang mempunyai standar kualitas

Mengembangkan sistem pendidikan dan pelatihan berbasis pada standar mutu

Penguatan kapistas kelembagaan pendidikan formal dan nonformal


163


Awal (2012)


Satuan

Mendorong terciptanya kerukunan antar pemeluk

Jumlah kegiatan kegamaan 14,00 15,00 Kegiatan

Organisasi sosial keagamaan yang aktif dan produktif

100,00 100,00 %

Penguatan kapasitas kelembagaan sosial

Konflik antar pemeluk Agama yang diselesaikan

100,00 100,00 %

Rasio tempat peribadatan per 1000 penduduk

0,45 0,52 Per 1.000 penduduk

Menumbuhkembangkan nilai budaya dan

Cakupan pergelaran seni budaya (SPM)

100,00 100,00 %

Cakupan kajian seni (SPM) 26,67 50,00 %

Pemberdayaan lembaga adat dan budaya Jumlah tempat pargelaran seni 100,00 100,00

Penguatan kapistas kelembagaan pendidikan formal dan nonformal

Jumlah lembaga pendidikan dan latihan yang tersertifikasi

109,00 125,00 lembaga

Jumlah lulusan SMK dan lembaga Pelatihan Ketenagakerjaan yang mempunyai standar kualitas

1.150 1.686 lulusan


Kegiatan

Program Pembinaan Kerukunan Umat Beragama

daerah, kepegawaian, dan persandian

%

% Program Pembinaan Pendidikan Agama dan Keagamaan

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Kantor Kesatuan Bangsa Politik

dan Perlindungan Masyarakat

Per 1.000 penduduk

% Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata

% Program Pengembangan Nilai Budaya

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

lembaga Program peningkatan kualitas pendidikan formal dan non formal


lulusan



2.1.1 Berkembangnya Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi

Meningkatkan daya saing dan produktivitas UMKM

Penataan regulasi penciptaan iklim usaha

Meningkatkan akses UMKM ke sumberdaya ekonomi

Peningkatan produktivitas dan mutu

Meningkatkan kapasitas dan kualitas kelembagaan koperasi

Revitalisasi koperasi.

Penguatan kelembagaan koperasi

Peningkatan daya saing SDM koperasi

2.1.2 Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa

Meningkatkan daya beli masyarakat

Pengembangan sarana dan prasarana pemasaran hasil produksi

Peningkatan kelancaran arus barang


164

Tabel 7.2


Misi 2 : Meningkatkan daya saing ekonomi dan kesejahteraan sosial


Awal (2012)


Satuan

Penataan regulasi penciptaan iklim usaha

Jumlah Usaha Mikro Kecil 1347 2169 UKM

Jumlah tenaga kerja UMKM 2708 3887 orang

Meningkatkan akses UMKM ke sumberdaya ekonomi

Jumlah UMKM menerima kredit usaha

100 7320 UKM

Peningkatan produktivitas

Jumlah Koperasi yang dibina 100 200 koperasi

Revitalisasi koperasi. Jumlah Koperasi yang aktif 88 140 koperasi

Penguatan kelembagaan

Koperasi yang dibina 100 200 koperasiPeningkatan daya saing

Koperasi yang aktif 47 140 % Pengembangan sarana dan prasarana pemasaran hasil

Jumlah pasar modern 6 15 pasar

Peningkatan kelancaran Jumlah pasar tradisonal 4 9 pasar

Jumlah SIUP yang diterbitkan 777 1250 SIUP

Konsumsi masyarakat terhadap bahan pangan

64.024 103.112 Rp per kapita

Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal

91 100 %

Jumlah pedagang/usaha informal 3.861 9.604 usaha

daya saing ekonomi dan kesejahteraan sosial


Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Dinas Koperasi UMKM dan

Pengelolaan Pasar

orang

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah



Pengelolaan Pasar

koperasi

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah



Pengelolaan Pasar

koperasi Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

koperasi

pasar

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Perdagangan Dinas Perindustrian

dan Perdagangan

pasar

Rp per kapita Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan

usaha



Peningkatan efektivitas pengawasan dan iklim usaha perdagangan

2.1.2 Meningkatnya pertumbuhan sektor industri

Memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya industri

Peningkatan industri pengolahan

Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana bagi pengembangan ekonomi kreatif

Peningkatan penerapan kompetensi teknolketrampilan/ keahlian

2.1.3 Terpenuhinya ketersediaan bahan pangan masyarakat

Meningkatkan kestabilan ketersediaan dan jumlah cadangan pangan pemerintah

Peningkatan koordinasi lintas bidang dalam upaya pendistribusian dan ketersediaan pangan

Stabilitas harga bahan pangan


165


Awal (2012)


Satuan

Peningkatan efektivitas pengawasan dan iklim usaha perdagangan Tingkat penyelesaian masalah

perlindungan konsumen 95 98 %

Jumlah alat ukur yang di tera dan ditera ulang

1.200 1.450 alat

an industri Jumlah IKM yang dibina 50 215 IKM

Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana bagi pengembangan ekonomi Jumlah Izin Usaha Industri yang

diterbitkan 592 1190 IUI

Peningkatan penerapan kompetensi teknologi dan ketrampilan/ keahlian

Rasio Tenaga Kerja Industri terhadap Jumlah Industri

0,512

IKM yang menggunakan teknologi

1023 1802 IKM

Peningkatan koordinasi lintas bidang dalam upaya pendistribusian dan ketersediaan pangan

Ketersediaan pangan utama

as harga bahan Produktivitas padi 5,9 6,5 Ton/ha

Produktivitas jagung 4,3 4,3 Ton/ha

Produktivitas kedelai 1,3 1,7 Ton/ha

Produktivitas tanaman hortikultura

-Durian 15 43,1 Ton/ha

-Mangga 10 13,34 Ton/ha

Produktivitas tanaman perkebunan

-Karet 1,45 1,93 Ton/ha

- Kopi 0,7 1,1 Ton/ha

Produktifitas tanaman Biofarmika


Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial

Perindustrian Dinas Perindustrian

dan Perdagangan Program Pengembangan Industri

Kecil dan Menengah

Program Penataan Struktur Industri

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Ketahanan Pangan Kantor Ketahanan

Pangan

Ton/ha Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan

Pertanian Dinas Tanaman Pangan,

Perkebunan dan Kehutanan

Ton/ha Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

Ton/ha Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan

Program Pengembangan Jaringan Irigasi Pertanian

Ton/ha

Ton/ha

Ton/ha

Ton/ha



2.1.4 Meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata

Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara

Perbaikan dan peningkatan kualitas jaringan prasarana dan sarana pendukung pariwisata

Peningkatan kapasitas pemerintah dan pemangku kepentingan pariwisata lokal


166


Awal (2012)


Satuan

- Kunyit 6 8 Ton/ha

Pendapatan petani padi per tahun

54,12 69,07 Rp(juta)/tahun

Cakupan bina kelompok tani 30,27 60 %

Tingkat konsumsi produk peternakan

7,4 11,91 Kg per kapita

Prosentase peternak yang menggunakan teknologi

20 45 %

Jumlah peternak 12.290 12.320

Produksi daging 2.397 2.706 Ton

Produksi telur 936.455 1.504 Ton

Populasi ternak 187.284 305.796 Ekor

Prosentase penemuan kasus penyakit ternak yang ditangani

55,58 64,43 %

Tingkat konsumsi ikan 30,5 31,4 Kg per kapita

Produksi hasil perikanan 5.475 6.350 Ton

Rasio Jaringan Irigasi 69,08 82 %

Luas irigasi dalam kondisi baik 71,29 82 %

Perbaikan dan peningkatan kualitas jaringan prasarana dan sarana pendukung Jumlah Destinasi Pariwisata yang

dikembangan 15 54 %

Peningkatan kapasitas pemerintah dan pemangku kepentingan pariwisata lokal Jumlah kunjungan wisatawan 70.951 72.641 kunjungan


Ton/ha

Rp(juta)/tahun

Kg per kapita Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan

Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan

Dinas Perikanan dan Peternakan

Program peningkatan penerapan teknologi petemakan

Program peningkatan produksi hasil peternakan

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

Kg per kapita

Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

Kelautan dan Perikanan

Dinas Perikanan dan Peternakan

Program pengembangan budidaya perikanan

Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan

Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan umum

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Pariwisata Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata

kunjungan

Program Pengembangan Kemitraan



Peningkatan pemasaran dan promosi efektif

2.1.5 Terciptanya kesempatan kerja dan perlindungan bagi tenaga kerja

Memperluas kesempatan kerja bagi pencari kerja

Penciptaan Kesempatan Kerja melalui programprogram pemerintah

Peningkatan akses terhadap informasi pekerjaan dan lowongan kerja

Peningkatan perlindungan tenaga kerja

Meningkatkan kompetensi teknologi dan keterampilan/ keahlian tenaga kerja.

Peningkatan kompetensi manajemen usaha, dalam rangka stimulasi keterampilan danberpikir yang berwawasan kewirausahaan baik formal maupun nonformal.

2.1.6 Terwujudnya peningkatan investasi

Meningkatkan Iklim Investasi dan Usaha

Pembangunan kewilayahan untuk meningkatkan konektivitas yang terpadu

Peningkatan sumber daya, sarana dan prasarana daerah pendukung iklim investasi

Penurunan angka ketergantungan dan kriminalitas


167


Awal (2012)


Satuan

Peningkatan pemasaran dan promosi efektif

Jumlah SDM dan pelaku usaha pariwisata

183 227 usaha

Penciptaan Kesempatan Kerja melalui program-program pemerintah Partisipasi Angkatan Kerja 68 80 %

Peningkatan akses terhadap informasi pekerjaan dan lowongan

Tingkat pengangguran terbuka 7,4 6 %

Pencari Kerja Yang ditempatkan 60 72 %

Peningkatan perlindungan Tingkat pengawasan ketenagakerjaan

47,61 60 %

Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan

32 157 orang

Peningkatan kompetensi manajemen usaha, dalam rangka stimulasi keterampilan dan cara-cara berpikir yang berwawasan kewirausahaan baik formal maupun nonformal.

Pembangunan kewilayahan untuk meningkatkan konektivitas yang terpadu

Prosentase panjang jalan yang menghubungkan PL dan sub PPK dengan PPK dalam kondisi baik

85 %

Peningkatan sumber daya, sarana dan prasarana daerah pendukung iklim

Rasio lulusan S1/S2/S3 508,84 733,68 Per 10.000 penduduk

Angka Ketergantungan 50,3 78,32 %

Tingkat ketepatan waktu layanan Perizinan

93 95 %

unan angka ketergantungan dan Terimplementasikannya SPIPISE

(SPM) 100 %


usaha Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja

Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

orang

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Per 10.000 penduduk



Penyederhanaan regulasi yang bertujuan untuk memberikan transparansi, kepastian dan kemudahan untuk melakukan investasi dan berusaha

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Meningkatkan promosi dan layanan yang mendukung investasi

Pengembangan kerjas sama pemerintah dan swasta

2.2.1 Terwujudnya peran serta masyarakat dalam pembangunan

Meningkatkan pemahaman masyarakat yang partisipatif dalam pembangunan

Pemberdayaan kearifan lokal masyarakat dalam pembangunan daerah

Peningkatan peran serta masyarakat yang partisipatif dalam pembangunan daerah


168


Awal (2012)


Satuan

Penyederhanaan regulasi yang bertujuan untuk memberikan transparansi, kepastian dan kemudahan untuk melakukan investasi

Prosentase jenis perizinan dan non perizinan yang dapat dilayanai PTSP PDKPM (Perangkat Daerah Kota Penanaman Modal)

- 100 %

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu

Tingkat layanan penerbitan IUJK (SPM)

89 %

Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

525 725

Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)

1.265.200 2.049.563 Rupiah (juta)

Daya Serap Tenaga Kerja 10,07 11,68

Pengembangan kerjas sama pemerintah dan

Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha (SPM)

100 100 %

Pemberdayaan kearifan masyarakat dalam

pembangunan daerah Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)

36 144

Tingkat Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat

3472,135 5000 Rp(juta)

Peningkatan peran serta masyarakat yang partisipatif dalam pembangunan

PKK aktif 100 100 %

Rata-rata Jumlah kelompok binaan PKK

228 728


Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Penanaman Modal Kantor Penanaman

Modal

Program pelayanan perizinan terpadu

Kantor Pelayanan Perizinan

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Rupiah (juta)

Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah

Kantor Penanaman

Modal

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan

Pemberdayaan Masyarakat

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan

Kelurahan

Rp(juta)

Program pengembangan lembaga ekonomi kelurahan

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan

Program Pemberdayaan Masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Lubuklinggau Timur I


daerah, perangkat daerah, kepegawaian,

dan persandian

Kecamatan Lubuklinggau

Timur I

Program Pemberdayaan Masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Lubuklinggau Timur II


Timur II



2.2.2 Meningkatnya kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Meningkatkan keberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kesetaraan gender

Peningkatan koordinasi dan kerjasama lintasbidang lintas sektor, dalam rangka mendukung peningkatan kualitas hidup

dan peran perempuan dalam pembangunan

Peningkatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) dan pemberdayaan perempuan


169


Awal (2012)


Satuan

Peningkatan koordinasi dan kerjasama lintasbidang lintas sektor, dalam rangka mendukung peningkatan

Prosentase keterwakilan perempuan dalam jabatan struktural pemerintah daerah

45,23 50 %

dan peran perempuan dalam pembangunan Proporsi keterwakilan perempuan

sebagai anggota DPRD 20 25 %

Peningkatan kapasitas

pengarusutamaan gender pemberdayaan

Prosentase organisasi wanita aktif

85 85 %

Partisipasi angkatan kerja perempuan

55 59,5 %


Program Pemberdayaan Masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Lubuklinggau Barat I


Barat I

Program Pemberdayaan Masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Lubuklinggau Barat II


Barat II

Program Pemberdayaan Masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Lubuklinggau Utara I


Utara I

Program Pemberdayaan Masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Lubuklinggau Utara II


Utara II

Program Pemberdayaan Masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Lubuklinggau Selatan I


Selatan I

Program Pemberdayaan Masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Lubuklinggau Selatan II


Selatan II

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah kelurahan

Pemberdayaan Masyarakat

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan

Kelurahan Program peningkatan peran perempuan di kelurahan

Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan

Perempuan

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan



Peningkatan perlindungan bagi perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan.

2.2.3 Meningkatnya penanganan masalah sosial kemasyarakatan

Meningkatan layanan dan perlindungan sosial.

Peningkatan koordinasi pelaksanaan dan pengendalian program perlindungan sosial

Meningkatkan penanganan masalah sosial dan penanggulangan bencana


170


Awal (2012)


Satuan

Peningkatan perlindungan bagi perempuan dan anak dari berbagai tindak Rasio KDRT 0,55 0,51 %

Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan

100 100 %

Peningkatan koordinasi pelaksanaan dan pengendalian program perlindungan sosial

Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasiskan Masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial

47,55 88,31 %

Meningkatkan penanganan masalah sosial dan penanggulangan bencana

Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya

37,64 96,47 %

Prosentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial

2,6 64,58 %

Prosentase Eks Napi, PSK, Gelandangan dan Pengemis yang direhabilitasi

18,65 87,06 %

Persentase anjal, penca, lansia, orang terlantar yang mendapatkan pelayanan psikososial, pendampingan dan bantuan sosial

39,77 77,89 %

Persentase Panti Sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial

100 100 %


Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Program Permberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Sosial Dinas Sosial

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma

Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Program pembinaan panti asuhan /panti jompo



Peningkatan bantuan sosial kemasyarakatan berbasis perlindungan sosial

2.2.4 Terwujudnya peningkatan peran pemuda dalam berbagai bidang pembangunan

Meningkatkan pembinaan generasi muda

Peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam berbagai bidang pembangunan


171


Awal (2012)


Satuan

Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat

65,81 97,86 %

Prosentase korban bencana skala kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap

65,81 97,86 %

Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar

0 100 %

Prosentase RTS penerima Raskin

100 100 %

Prosentase anak terlantar yang mendapatkan jaminan sosial

69,9 93,41 %

cakupan pelayanan bencana kebakaran (SPM)

25,00 100,00 %

Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (SPM) 30,00 75,00 %

Peningkatan bantuan sosial kemasyarakatan berbasis perlindungan sosial

Jumlah penerima layanan berobat gratis (kartu sehat)

17.833 penerima

Jumlah siswa penerima beasiswa Miskin (kartu pintar)

9.550 siswa

ngkatan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam berbagai bidang

Prosentase organisasi pemuda yang aktif

39,47 84,21 %


Program Bantuan dan Perlindungan Sosial Korban Bencana

Program Bantuan Sosial Masyarakat miskin

Program pembinaan anak terlantar

Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

Perumahan Kantor Satuan Polisi Pamong

Praja

penerima Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

Kesehatan Dinas Kesehatan

siswa

Program Pelayanan pendidikan siswa miskin


Program peningkatan peran serta kepemudaan

Kepemudaan dan Olahraga

Dinas Pemuda dan Olahraga



peningkatan kapasitas, kompetensi, kreativitas dan inovasi pemuda;

Menumbuhkembangkan jiwa wirausaha dipemuda

Pengembangan prasarana dan sarana kepemudaan


172


Awal (2012)


Satuan

peningkatan kapasitas, kompetensi, kreativitas dan inovasi pemuda; Jumlah kegiatan kepemudaan 6 10 kegiatan

Menumbuhkembangkan jiwa wirausaha di kalangan

Pemuda Wirausaha 140 280 pemuda

Pengembangan prasarana dan sarana kepemudaan


kegiatan

Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

pemuda

Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba



3.1.1 Terwujudnya sinkronisasi program pembangunan antarsektor dan antarwilayah yang mengacu kepada RTRW

Meningkatkan kualitas rencana tata ruang dan mengoptimalkan peran kelembagaan untuk mewujudkan rencana tata ruang sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan

Penyusunan regulasi rencana tata ruang yang komprehensif dan partisipatif

Penataan dan peningkatan kapasitas kelembagaan institusi penataan ruang

meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang

mengoptimalkan pengawasan penyelenggaraan penataan ruang termasuk didalamnya melalui pengendalian pemanfaatan ruang

3.1.2 Terwujudnya pembangunan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai

Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana perkotaan yang terintegrasi

Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar perkotaan (jalan, jembatan drainase , talud dan listrik) sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM)


173

Tabel 7.3


Misi 3 : Membangun infrastruktur yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan.


Awal (2012)


Penyusunan regulasi rencana tata ruang yang komprehensif dan partisipatif Jumlah Dokumen RDTR

dan/atau RRTR - 13

Penataan dan peningkatan kapasitas kelembagaan institusi penataan ruang

Ketersediaan Perda RTRW 100 100 meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang

Prosentase layanan IMB 100 100 mengoptimalkan pengawasan penyelenggaraan penataan ruang termasuk didalamnya melalui pengendalian pemanfaatan ruang

Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah 40 65

Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar perkotaan (jalan, jembatan drainase , talud dan listrik) sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

54,03 75

Proporsi panjang jembatan dalam kondisi baik

67,04 85

Membangun infrastruktur yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan.

Satuan Program Pembangunan

Daerah Bidang/Urusan SKPD

dokumen

Program Perencanaan Tata Ruang

Penataan Ruang Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah

%

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum

%

%

Program Pemanfaatan Ruang Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah

% Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum

Program Peningkatan jalan dan jembatan

% Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan

Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

Badan Perencanaan

ncanaan



3.1.3 Terwujudnya peningkatan infrastruktur untuk pemenuhan kebutuhan sanitasi dan permukiman

Meningkatkan kuantitas dan kualitas berbagai sarana dan prasarana penunjang sanitasi dan permukiman

Peningkatkan akses layanan pengelolaan sanitasi

Melakukan kerjasama dalam rangka peningkatan akses sanitasi

Peningkatan layanan pegelolaan persampahan

Peningkatan layananpemukiman


174


Awal (2012)


Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman. (SPM)

52,33 58

Tersedianya Jalan yang Menjamin Perjalanan Dapat dilakukan Sesuai dengan kecepatan Rencana. (SPM)

48,4 57,06

Tersedianya Jalan yang Menjamin Pengguna Jalan Berkendara dengan Selamat (SPM)

47,24 57,24

Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat

67,04 99,15

Prosentase Rumah Tangga berakses air bersih perpipaan

32,85 46,71

Ketersediaan sistem jaringan dan pengelolaan air limbah (SPM)

0,46 5,06

Rumah tangga pengguna listrik 97,9 98,5

Peningkatkan akses layanan pengelolaan sanitasi

Rumah tangga pengguna air bersih

82,72 83,58

Melakukan kerjasama dalam rangka peningkatan akses

Prosentase rumah tinggal bersanitasi

60,42 66,7

Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

0,45 0,47

Peningkatan layanan pegelolaan persampahan

Prosentase penanganan sampah

47,53 80

Peningkatan layanan berbasis pemukiman

Rasio tempat pemakaman per satuan penduduk

564 894

Lingkungan pemukiman kumuh 0,086 0,078



%

Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Program Pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong

%

Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan

Program Pembangunan turap/talud/brojong

%

Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong

% Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

% Program Peningkatan Bangunan Gedung Pemerintah

% Program penyediaan dan pengolahan air baku

%

Per 1.000 penduduk

% Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Lingkungan Hidup Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Per 1.000 penduduk

Program pengelolaan areal pemakaman

Perumahan

% Program Pengembangan Perumahan


Dinas Kebersihan dan



3.1.4 Meningkatnya sistem transportasi perkotaan

Meningkatkan kualitas pelayanan transportasi secara komprehensif dan terpadu

Pengembangan

sarana dan prasarana transportasi

Peningkatan cakupan pelayanan angkutan umum

3.1.5 Terwujudnya peningkatan layanan komunikasi dan informatika

Pemerataan penyediaan sarana, prasarana, dan layanan komunikasi dan informatika

Kerjasama dengan

penyelenggara komunikasi dan informasi

Peningkatan akses layanan masyarakat terhadap informasi dan komunikasi

Penyebararluasan informasi kepada masya

3.2.1 Terciptanya kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan

Pengelolaan dan pengendalian pemanfaatan lingkungan hidup

Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan


175


Awal (2012)


Rumah layak huni 39,02 58

Pengembangan Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan 0,0485 0,062

sarana dan prasarana transportasi

Rata-rata halte per trayek 100 100

Prosentase pemasangan Rambu-rambu 40 70

Jumlah terminal/bandara 5 6 Peningkatan cakupan pelayanan angkutan umum

Rasio ijin trayek 0,0019 0,00163

Kerjasama dengan

Jumlah rumah tangga pengguna internet 9,86 30,09

penyelenggara komunikasi dan informasi

Peningkatan akses layanan masyarakat terhadap informasi dan komunikasi Jumlah lokasi layanan publik

internet 6 106 Penyebararluasan informasi kepada masyarakat

Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal. 98,33 100

Kegiatan pengawasan dan penertiban kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan 11 11

Prosentase pengaduan akibat adanya dugaan pencemaran/pengrusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti 100.00 100



% Program Pemberdayaan komunitas Perumahan

Program Lingkungan Sehat Perumahan

km/unit

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Perhubungan Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika

%

Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas

%

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

Program peningkatan pelayanan angkutan

%

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Komunikasi dan Informatika

Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika

titik

Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi

Program kerjasama informasi dan media massa

%

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Lingkungan Hidup Kantor Lingkungan Hidup

kegiatan/kali

%

Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan

Kantor Lingkungan



Meningkatkan kesadaran, sikap mental dandalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan


176


Awal (2012)


Meningkatkan kesadaran, sikap mental dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan

Prosentase pengaduan akibat adanya dugaan pencemaran/pengrusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti (SPM)

100 100 Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal.

98,33 100 Proporsi penduduk atau rumah tangga menggunakan bahan bakar untuk memasak (MDG's)

18,3 10,81 Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air (SPM)

n/a 100 Prosentase status mutu air yang tercemar berat

- sungai

12,5 10 - air tanah

n/a 10 Jumlah Emisi carbon dioxida (CO2) (MDG's)

n/a 1.416.074 Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara (SPM)

98,5 100 Tingkat ketersediaan data dan informasi Lingkungan Hidup (informasi status mutu air, udara)

100 100



%

Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan

Energi dan Sumberdaya

Mineral


%

Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan

%

Program Peningkatan Pengendalian Polusi

Lingkungan Hidup Kantor Lingkungan Hidup

%

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

%

%

Gg Co2e

%

%

Kantor Lingkungan



Meningkatkan kualitas lingkungan dan kelestarian sumberdaya alam

Peningkatan kualitas kawasan RTH kawasan perkotaan

Pengendalian dan rehabilitasi konsevasi sumber daya alam


177


Awal (2012)


Prosentase luasan lahan yang telah ditetapkan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang diinformasikan (SPM)

n/a 100 Peningkatan kualitas kawasan RTH kawasan perkotaan

Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan. (SPM)

0,17 2,24 Pengendalian dan rehabilitasi konsevasi sumber daya alam

Rehabilitasi hutan dan lahan kritis

20,77 24,12 Proporsi lahan yang tertutup hutan (PLH) (MDG's)

33,33 34,8

Kerusakan Kawasan Hutan 0,48 0,029 Rasio luas kawasan lindung (RKL) terhadap luas wilayah. (MDG's)

18,1 18,1



%

%

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

Dinas Kebersihan dan Pertamanan/Kantor Lingkungan Hidup

%

Program rehabilitasi hutan dan lahan

Kehutanan Dinas Tanaman Pangan Perkebunan

dan Kehutanan

%

Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan

%

Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan

%

Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan

Program Penyuluhan Kegiatan RHL dan KTA

Dinas Kebersihan dan Pertamanan/Kantor Lingkungan Hidup

Pangan Perkebunan



4.1.1 Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang parsipatif dan berkualitas

Penguatan sistem perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah

Pengkoordinasikan para pelaku pembangunan

peningkatan kompetensi dan profesionalitas SDM perencana

Penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan daerah

Pengembangan metode pengumpulan data dan informasi pembangunan

Pemantauan, evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan

4.1.2 Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas

Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan internal SKPD/unit kerja

Meningkatkan kualitas pengelolaan kegiatan internal SKPD/unit kerja yang menyangkut admsarana prasarana dan keuangan


178

Tabel 7.4


Misi 4 : Membangun tata kelola pemerintahan yang baik


Awal (2012)


Pengkoordinasikan para pelaku pembangunan Tersedianya dokumen

perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA 100 100

peningkatan kompetensi dan profesionalitas SDM perencana Tersedianya Dokumen

Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA 100 100

Penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan daerah

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA 100 100

Prosentase sinkronisasi program daerah dan pusat 92,13 100

Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD 92,13 100

Ketersediaan data dan informasi pembangunan 95 100

Pengembangan metode pengumpulan data dan informasi pembangunan

Penjabaran Program RKPD kedalam APBD 92,13 100

Pemantauan, evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan

Penjabaran Program RKPD kedalam APBD 92 100

Prosentase Pencapaian Target RPJMD 100

Meningkatkan kualitas pengelolaan kegiatan internal SKPD/unit kerja yang menyangkut administrasi, kinerja, SDM, sarana prasarana dan keuangan

Tingkat pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran 100 100

Tingkat sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik 70 90

Prosentase SKPD yang dibina untuk pengeloaan keuangan daerah 100 100

Satuan Program Bidang/Urusan SKPD

%

Program perencanaan pembangunan daerah

Perencanaan Pembangunan

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

%

Program perencanaan pembangunan ekonomi

%

Program perencanaan sosial budaya

%

Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

%

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh

%

Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar Program Pengembangan data/informasi

%

Program Pengumpulan data data statistik

%

Program Pengendalian dan evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah

%

%

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Belanja Langsung Non Urusan

Seluruh SKPD

%

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

%

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Perencanaan Pembangunan

Seluruh SKPD



Pewujudan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik

Mengoptimalkpengkajian produk hukum daerah dan data hukum

Menyebarluaskan dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk hukum daerah

Mengembangkan dan meningkatkan kualitas kerjasama

Peningkatan ketatalaksanaan organisasi pemerintah daerah

Mengoptimalkan standar prosedur operasioanal SKPD

Mengoptimalkan pelayanan kedinasan KDH WKDH serta anggota DPRD

Mengoptimalkan fungsi kesekretariatan DPRD

Meningkatkan pelayanan administrasi umum, kerumahtanggan, dan keprotokolan pemerintah daerah

Peningkatan pengelolaan dokumen/arsip daerah

Mengoptimalkan penyelamatan dan pelestarian ddaerah


179


Awal (2012)


Mengoptimalkan pengkajian produk hukum daerah dan data hukum Prosentase Raperda yang

ditetapkan 86 100 Menyebarluaskan dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk hukum daerah

Mengembangkan dan meningkatkan kualitas kerjasama

Mengoptimalkan standar prosedur operasioanal SKPD Jumlah kerjasama pemerintah

daerah dengan pemerintah daerah lainnya dan pihak swasta yang ditindaklanjuti dengan program

100 100

SKPD yang menetapkan SOP 56 100

Mengoptimalkan fungsi kesekretariatan DPRD

Prosentase Legislasi Daerah 86 100 Meningkatkan pelayanan administrasi umum, kerumahtanggan, dan keprotokolan pemerintah daerah Tingkat layanan kedinasan

kepala daerah/wakil kepala daerah 100 100

Mengoptimalkan penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Pengelolaan arsip secara baku 79 97,44


%

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan



dan persandian

Sekretariat Daerah

Program Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah

%

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah

%

Program Peningkatan layanan administrasi Pembangunan

Program Peningkatan layanan administrasi Perekonomian

Program Peningkatan layanan administrasi Pemerintahan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintahan

%

Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah

%

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah

Sekretariat Daerah

%

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

Kearsipan Kantor Perpustakaan dan

Arsip Daerah

Program peningkatan kualitas pelayanan informasi

Sekretariat Daerah

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Sekretariat Daerah

Perpustakaan dan Arsip Daerah



4.1.3 Meningkatnya sistem pengawasan dan pengendalian internal yang efektif

Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal yang efektif

Mengintensifkan pembinaan dalam rangka pengendalian internal

Mengembangkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di seluruh SKPD

4.1.4 Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur

Pengelolaan manajemen kepegawaian yang mengacu pada kebutuhan pelayanan prima

Meningkatkan pelayanan adminitrasi kepegawaian yang transparan, cepat, tepat dan akuntabel

Menyediakan regulasi bagi pengembangan manajemen kepegawaian dan pengembangan pola karir

Peningkatan kapasitas SDM aparatur

Mengefektifkan penyelenggaraan diklat, bimbingan teknis dan pengiriman tugas belajar


180


Awal (2012)


Mengintensifkan pembinaan dalam rangka pengendalian internal

Temuan Pengawas yang ditindak lanjuti

88,89 100

Mengembangkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di seluruh SKPD

Tingkat pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

60 80

Prosentase pengaduan masyarakat ke APIP yang ditindaklanjuti dan terselesaikan

100 100

Meningkatkan pelayanan adminitrasi kepegawaian yang transparan, cepat, tepat dan akuntabel

Rasio aparatur berdasarkan lulusan

S1 95,13 96,33

S2 4,95 5,21

S3 0 0,025

Menyediakan regulasi bagi pengembangan manajemen kepegawaian dan pengembangan pola karir

Prosentase pejabat yang menduduki jabatan sesuai dengan kompetensi

75 95

Prosentase jumlah jabatan terisi 92,46 98

Tingkat disiplin aparatur 99,24 100

Mengefektifkan penyelenggaraan diklat, bimbingan teknis dan pengiriman tugas belajar

Rasio aparatur yang telah mengikuti diklat teknis kompetensi

80 100

Prosentase pejabat struktural yang memenuhi persyaratan diklat PIM

75,98 100


Program perbaikan sistem administrasi kearsipan

%

Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan



dan persandian

Inspektorat

%

Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

%

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Inspektorat

Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian

Badan Kepegawaian

Daerah

%

%

%

%

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

%

% Program Peningkatan Displin aparatur

Belanja Langsung Non Urusan

Seluruh SKPD

%

Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

Seluruh SKPD

Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur daerah



dan persandian

Badan Pendidikan dan Pelatihan

%

Program Pendidikan Kedinasan Badan Pendidikan dan Pelatihan

Inspektorat

Inspektorat

Kepegawaian

Seluruh SKPD

Seluruh SKPD

Badan Pendidikan Pelatihan

Badan Pendidikan dan Pelatihan



4.1.5 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah

Peningkatan efektifitas dan efisiensi belanja daerah

Melaksanakan perencanaan penganggaran belanja berbasis kinerja

Meningkatkan kdengan pemerintah pusat dan provinsi dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah

Peningkatan pendapatan daerah

Melaksanakan intensifikasi pendapatan asli daerah

Meningkatkakebijakan pengembangan pendapatan daerah

Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah

4.2.1 Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan

Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan

Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang sesuai dengan prinsip pelayanan prima

4.2.2 Meningkatnya pelayanan umum, komunikasi dan informasi

Peningkatan pelayanan umum, komunikasi dan informasi

Memperluas jangkauan promosi dan publikasi program pembangunan

Mengembangkan teknologi informasi dan aplikasi telematika rangka e


181


Awal (2012)


Melaksanakan perencanaan penganggaran belanja berbasis kinerja

Tingkat Penyusunan Perda APBD tepat Waktu

100 100

Persentase belanja modal terhadap total belanja daerah

26,12 34

Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah

Persentase belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total belanja daerah

54,54 45

Melaksanakan intensifikasi pendapatan asli daerah Tingkat pertumbuhan PAD 12 10

Meningkatkan kualitas kebijakan pengembangan pendapatan daerah

Realisasi Pendapatan Asli Daerah

104 100

Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah

Meningkatkan pelayanan dministrasi

kependudukan dan pencatatan sipil yang sesuai dengan prinsip pelayanan prima

Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga

92 100 Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk

91,2 100 Cakupan Penerbitan Kuitipan Akta Kelahiran

81,41 95 Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian

10 60 Ketersediaan data base kependudukan tahun berkenaan

100 100 Memperluas jangkauan promosi dan publikasi program pembangunan Jumlah media informasi yang

menggunakan teknologi IT 9 16 Mengembangkan teknologi informasi dan aplikasi telematika dalam rangka e- government

Web site milik pemerintah daerah 100 100

Prosentase belanja untuk pengadaan barang/jasa yang dilelang secara SPSE 40


% Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset

%

%

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan SKPD

% Program pengembangan dan pengelolaan Pendapatan Daerah

%

Program pengelolaan aset Daerah

%

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Kependudukan dan Catatan Sipil

Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil

%

%

%

%

media

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi



dan persandian

Sekretariat Daerah

%

%

Program peningkatan layanan pengadaan Barang/Jasa

Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset

Kependudukan dan Catatan Sipil

Sekretariat Daerah



Peningkatan layanan masyarakat wilayah kecamatan

Meningkatkan fasilitasi layanan dibidang pertanahan

Fasilitasi pertanahan

Meningkatkan layanan pengaduan masyarakat

Peningkadaerah dalam penanganan pengaduan masyarakat


182


Awal (2012)


Peningkatan layanan masyarakat berbasis wilayah kecamatan

Fasilitasi layanan dibidang pertanahan Prosentase penyelasaian kasus

sengketa tanah 100 100

Peningkatan kapasitas daerah dalam penanganan pengaduan masyarakat

Prosentase pengaduan masyarakat yang ditangani

100 100

Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk

10,07 16,98 Per 10.000 penduduk


Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Lubuklinggau Timur I

Kecamatan Lubuklinggau Timur

I

Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Lubuklinggau Timur II


II

Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Lubuklinggau Selatan I


Selatan I

Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Lubuklinggau Selatan II


Selatan II

Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Lubuklinggau Utara I

Kecamatan Lubuklinggau Utara

I

Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Lubuklinggau Utara II


II

Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Lubuklinggau Barat I

Kecamatan Lubuklinggau Barat

I

Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Lubuklinggau Barat II


II

%

Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

Pertanahan Sekretariat Daerah

%

Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat



dan persandian

Sekretariat Daerah

Per 10.000 penduduk

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan


Kantor Satuan Polisi Pamong Praja





Selatan II

Kecamatan Utara




Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah

Kantor Satuan Pamong



4.3.1 Terciptanya kententraman, ketertiban dan pembinaan wawasan kebangsaan masyarakat

Meningkatkan keamanan dan ketertiban lingkungan

Peningkatan kualitas kerjasama dengan pihak terkait dalam peningkatan kemanan dan ketertiban lingkungan

Peningkatan wawasan kebangsaan

Meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan menuju bangsa yang berkarakter


183


Awal (2012)


Tingkat penyelesaian pelanggaran K3

40 80

Peningkatan kualitas kerjasama dengan pihak terkait dalam peningkatan kemanan dan ketertiban lingkungan

Angka Kriminalitas 89,96 57 Per 10.000 penduduk

Rasio Pos Siskamling per jumlah RT

16,76 36,492

Meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan menuju bangsa yang berkarakter

Kegiatan pembinaan politik daerah

4 6 kegiatan

Kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan

4 5 kegiatan

Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

5 8 kegiatan


%

Per 10.000 penduduk

Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan


Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan

Perlindungan Masyrakat/Kantor

Satuan Polisi Pamong Praja

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)

Program pendidikan politik masyarakat

kegiatan Program pencegahan dini dan penanggulangan bencana

Kantor Kesatuan Bangsa Politik d

Perlindungan Masyarakat

kegiatan Program pengembangan wawasan kebangsaan

kegiatan Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan


rlindungan Masyrakat/Kantor

Satuan Polisi Pamong Praja


Perlindungan Masyarakat

bab vii kebijakan umum dan program pembangunan … 7.pdfbab vii kebijakan um pembanguna 7.1. agenda...

Documents