bab v pelaksanaan program penanggulangan...
TRANSCRIPT
LP2KD Kota Surakarta Tahun 2018 V-Pelaksanaan Program -1
BAB V PELAKSANAAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KOTA SURAKARTA TAHUN 2018
5.1. Gambaran Umum Anggaran Daerah
Instrumen kebijakan fiskal yang digunakan oleh Pemerintah Kota
Surakarta dalam rangka melakukan pelayanan publik, diharapkan dapat
mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakar
serta terus melakukan pembangunan di berbagai sektor yang tertuang dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Realisasi APBD setiap
tahun menunjukkan sumber-sumber pendapatan daerah dan berapa besar
alokasi belanja untuk melaksanakan program/kegiatan, serta pembiayaan yang
muncul bila terjadi surplus atau defisit.
Pendapatan Daerah Kota Surakarta pada tahun 2014 hingga tahun
2017 terus mengalami peningkatan menjadi sebanyak Rp.1,8 triliun, kemudian
pada tahun 2018 (Tw-IV) dibandingkan tahun sebelumya menurun menjadi 1,5
Trilliun. Belanja Daerah Kota Surakarta pada tahun 2014 hingga tahun 2017
terus meningkat menjadi sebanyak Rp.1,76 triliun, kemudian pada tahun 2018
(Tw-IV) dibandingkan tahun sebelumnya menurun menjadi sebesar Rp.1,19
Trilliun. Sedangkan trend surplus ditunjukkan terjadi pada tahun 2014 hingga
tahun 2018, pada tahun 2018 (Tw-IV) terjadi surplus sebesar Rp.377,98 miliar,
secara rinci dapat dilihat pada Gambar berikut.
LP2KD Kota Surakarta Tahun 2018 V-Pelaksanaan Program -2
Sumber: BPPKAD Kota Surakarta Tahun 2018, diolah
Gambar 5.1. Perkembangan Komposisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Surakarta Tahun Anggaran 2014-2018 (Tw-IV) (Rupiah)
5.1.1. Pendapatan Daerah
Komposisi pendapatan daerah pada APBD Kota Surakarta dapat
dibagi dalam 3 (tiga) bagian utama yaitu pendapatan asli daerah (PAD),
dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan daerah
Kota Surakarta tahun 2018 (Tw-IV) sebanyak Rp.1,50 triliun didominasi
dana perimbangan sebesar 62,12%, diikuti PAD sebesar 26,67% dan
pendapatan lainnya sebesar 11,21%, secara rinci dapat dilihat pada
Gambar berikut.
Sumber: BPPKAD Kota Surakarta Tahun 2018, diolah
Gambar 5.2 Komposisi Anggaran Pendapatan Daerah
0
200.000.000.000
400.000.000.000
600.000.000.000
800.000.000.000
1.000.000.000.000
1.200.000.000.000
1.400.000.000.000
1.600.000.000.000
1.800.000.000.000
2.000.000.000.000
2014 2015 2016 2017 2018
Pendapatan 1.525.575.850.952 1.568.482.686.616 1.703.003.847.995 1.802.804.058.209 1.576.342.015.909
Belanja Daerah 1.479.827.902.467 1.532.527.097.064 1.680.456.921.161 1.768.345.963.065 1.198.357.202.180
Surplus/Defisit 45.747.948.485 35.955.589.552 22.546.926.834 34.458.095.144 377.984.813.729
Pembiayaan netto 141.761.171.784 186.231.860.052 208.086.083.202 190.704.027.546 225.404.048.721
Pendapatan Asli Daerah;
420.344.040.245 ; 26,67%
Dana Perimbangan;
979.234.278.082 ; 62,12%
Pendapatan Lainnya;
176.763.697.582 ; 11,21%
LP2KD Kota Surakarta Tahun 2018 V-Pelaksanaan Program -3
Kota Surakarta Tahun Anggaran 2018 (Tw-IV) (%)
Perkembangan komposisi sumber pendapatan daerah Kota Surakarta
pada tahun 2014-2018 (Tw-IV) ditunjukkan bahwa dana perimbangan setiap
tahun mendominasi struktur pendapatan daerah, namun pada tahun 2016 hingga
2018 mengalami penurunan. Sedangkan pendapatan asli daerah pada tahun
2014-2017 mengalami peningkatan, kemudian pada tahun 2018 (Tw-IV) terjadi
penurunan, secara rinci dapat dilihat pada Gambar berikut.
Sumber: BPPKAD Kota Surakarta Tahun 2018, diolah
Gambar 5.3 Perkembangan Komposisi Anggaran Pendapatan Daerah
Kota Surakarta Tahun Anggaran 2014-2018 (Tw-IV) (Rupiah)
5.1.2. Belanja Daerah
Belanja daerah Kota Surakarta tahun 2018 mencapai Rp.1,198 triliun
dengan komposisi 8 (tujuh) besar yaitu Belanja Pegawai sebesar (44,83%),
Belanja Barang dan Jasa (32,48%), Belanja Modal (17,40%), Belanja Hibah
(4,66%), Belanja Bantuan Sosial (0,52%), Belanja Bantuan Keuangan (0,07%),
Belanja Tidak Terduga (0,03%), dan Belanja Bunga (0,02%), secara rinci dapat
dilihat pada Gambar berikut.
-
200.000.000.000
400.000.000.000
600.000.000.000
800.000.000.000
1.000.000.000.000
1.200.000.000.000
2014 2015 2016 2017 2018
Pendapatan Asli Daerah 335.660.206.640 372.798.426.790 425.502.779.064 527.544.224.971 420.344.040.245
Dana Perimbangan 797.295.017.689 755.728.419.465 1.125.844.894.693 1.047.044.362.688 979.234.278.082
Pendapatan Lainnya 392.620.626.623 439.955.840.361 151.656.174.238 228.215.470.550 176.763.697.582
LP2KD Kota Surakarta Tahun 2018 V-Pelaksanaan Program -4
Sumber: BPPKAD Kota Surakarta Tahun 2018, diolah
Gambar 5.4 Komposisi Anggaran Belanja Daerah
Kota Surakarta Tahun Anggaran 2018 (Tw-IV) (%)
Perkembangan struktur belanja daerah Kota Surakarta pada tahun
2014 hingga tahun 2018 (Tw-IV), yaitu belanja pegawai tidak langsung dan
langsung mendominasi setiap tahun, diikuti belanja barang dan jasa dan
belanja modal, secara rinci dapat dilihat pada Gambar berikut.
Sumber: BPPKAD Kota Surakarta Tahun 2018, diolah
Gambar 5.5 Perkembangan Komposisi Anggaran Belanja Daerah
Kota Surakarta Tahun Anggaran 2014-2018 (Tw-IV) (Rupiah)
Belanja Pegawai 44,83%
Belanja Barang dan Jasa
32,48%
Belanja Modal17,40%
Belanja Bunga0,02%
Belanja Hibah4,66%
Belanja Bantuan Sosial0,52%
Belanja Bantuan Keuangan
0,07%
Belanja Tidak Terduga0,03%
- 100.000.000.000 200.000.000.000 300.000.000.000 400.000.000.000 500.000.000.000 600.000.000.000 700.000.000.000 800.000.000.000 900.000.000.000
2014 2015 2016 2017 2018
Belanja Pegawai 832.810.555.592 873.277.810.403 898.129.756.125 704.747.880.944 537.178.803.840
Belanja Barang dan Jasa 276.844.848.457 360.313.939.466 422.475.910.668 517.277.575.683 389.199.783.703
Belanja Modal 286.491.756.994 235.829.590.702 307.534.354.570 469.587.240.639 208.506.136.799
Belanja Bunga 707.163.870 543.941.049 441.570.521,00 336.644.278 232.995.893
Belanja Hibah 82.186.330.510 57.298.323.252 47.969.414.000,00 55.468.336.550 55.788.221.900
Belanja Bantuan Sosial 57.000.000 4.310.500.000 3.153.707.303,00 19.934.438.387 6.192.495.000
Belanja Bantuan Keuangan 696.837.653 677.113.524 731.712.896,00 859.901.120 859.901.120
Belanja Tidak Terduga 33.409.391 275.878.668 20.495.078,00 133.945.464 398.863.925
LP2KD Kota Surakarta Tahun 2018 V-Pelaksanaan Program -5
5.1.3. Pembiayaan Daerah
Pembiayaan netto Kota Surakarta tahun 2018 (Tw-IV) sebesar
Rp.225.404.048.721,17 dengan penerimaan pembiayaan sebesar
Rp.226.297.747.564,17 dan pengeluaran pembiayaan sebesar
Rp.893.698.843,00, secara rinci dapat dilihat pada Tabel berikut.
Tabel 5.1 Komposisi Pembiayaan Daerah
Kota Surakarta Tahun 2014-2018 (Tw-IV) (Rupiah) Pembiayaan
Daerah 2014 2015 2016 2017 2018
Pembiayaan netto
141.761.171.784,00 186.231.860.052,00 208.086.083.202,00 190.704.027.546,26 225.404.048.721,17
Penerimaan Pembiayaan
166.446.860.002,00 191.011.406.720,19 225.656.862.034,26 230.726.073.636,26 226.297.747.564,17
Pengeluaran Pembiayaan
24.685.688.218,00 4.779.546.668,00 17.570.778.832,00 40.022.046.090,00 893.698.843,00
Sumber: BPPKAD Kota Surakarta Tahun 2018, diolah
5.2. Analisis Pendapatan Daerah
5.2.1. Rasio Pajak (Tax Ratio)
Rasio pajak (tax ratio) di tingkat daerah merupakan perbandingan
antara jumlah penerimaan pajak daerah dengan PDRB. Rasio pajak dapat
digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan masyarakat dalam
membayar pajak, mengukur kinerja perpajakan, dan melihat potensi pajak
yang dimiliki. PDRB sangat erat kaitannya dengan potensi pajak daerah
karena dapat menggambarkan kegiatan ekonomi masyarakat. Jika
pertumbuhan ekonomi daerah baik tentunya akan menjadi potensi
penerimaan pajak di wilayah tersebut.
PDRB yang akan digunakan dalam analisis ini adalah PDRB atas
dasar harga berlaku yang merupakan nilai tambah barang dan jasa yang
dihitung dengan menggunakan patokan harga pada setiap tahun. Nilai
PDRB ini pada umumnya digunakan untuk melihat pergeseran struktur
ekonomi yang terjadi di suatu wilayah. Perhitungan rasio pajak di berbagai
wilayah di Indonesia akan memberikan gambaran hubungan antara
penerimaan pajak daerah di wilayah tersebut dengan PDRB-nya, menilai
kondisi suatu daerah, dan membandingkannya dengan daerah lain.
Rasio pajak Kota Surakarta pada tahun 2014 hingga tahun 2018
Tw IV mengalami perkembangan yang fluktuasi, yaitu pada tahun 2014
LP2KD Kota Surakarta Tahun 2018 V-Pelaksanaan Program -6
sebesar 0,64 naik menjadi sebesar 0,70 pada tahun 2017, namun terjadi
penurunan pada tahun 2018 (Tw-IV) menjadi sebesar 0,63. Rata-rata pajak
yang bisa dipungut oleh Pemerintah Kota Surakarta selama tahun 2014
hingga tahun 2018 (Tw-IV) sebesar 0,66% dari PDRB. Secara rinci dapat
dilihat pada gambar berikut.
Sumber: BPPKAD Kota Surakarta Tahun 2018, diolah
Gambar 5.6 Perkembangan Rasio Pajak
Kota Surakarta Tahun 2014-2018 (Tw-IV) (%)
5.2.2. Pajak Per Kapita (Tax Per Kapita)
Pajak per kapita memang belum banyak digunakan dalam
menghitung tingkat keberhasilan pajak sebagai sumber pendapatan
daerah. namun pajak per kapita dapat digunakan sebagai alternatif alat
hitung efektifitas pemungutan pajak daerah. Pajak per kapita merupakan
perbandingan antara jumlah penerimaan pajak yang dihasilkan suatu
daerah dengan jumlah penduduknya. Pajak per kapita menunjukkan
kontribusi setiap penduduk pada pajak daerah.
Pajak per kapita Kota Surakarta pada tahun 2014 hingga tahun
2018 (Tw-IV) cenderung mengalami peningkatan, yaitu dari tahun 2014
sebesar Rp.405.332,- dan tahun 2018 (Tw-IV) menjadi sebesar
Rp.536.826,-. Rata-rata rasio pajak per kapita Kota Surakarta tahun 2014
hingga tahun 2018 (Tw-IV) adalah Rp.489.241,-, berarti secara rata-rata
setiap penduduk yang ada di Kota Surakarta memberikan kontribusi lebih
0,64
0,67 0,67
0,70
0,63
2014 2015 2016 2017 2018
LP2KD Kota Surakarta Tahun 2018 V-Pelaksanaan Program -7
dari Rp.480.000,- per tahun untuk pendapatan daerah melalui pajak
daerah, secara rinci dapat dilihat pada Gambar berikut.
Sumber: BPPKAD Kota Surakarta Tahun 2018, diolah
Gambar 5.7 Perkembangan Pajak Per Kapita
Kota Surakarta Tahun 2014-2018 (Tw-IV) (Rupiah)
5.2.3. Ruang Fiskal (Fiscal Space)
Ruang fiskal (fiscal space) merupakan suatu konsep untuk
mengukur fleksibilitas yang dimiliki pemerintah daerah dalam
mengalokasikan APBD untuk membiayai kegiatan yang menjadi prioritas
daerah. Semakin besar ruang fiskal yang dimiliki suatu daerah maka akan
semakin besar pula fleksibilitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk
mengalokasikan belanjanya pada kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas
daerah seperti pembangunan infrastruktur daerah.
Perhitungan ruang fiskal daerah yaitu total pendapatan daerah
dikurangi dengan pendapatan hibah, pendapatan yang sudah ditentukan
penggunaannya (earmarked), dan belanja yang sifatnya mengikat yaitu
belanja pegawai dan belanja bunga, kemudian dibagi dengan total
pendapatannya.
Ruang fiskal daerah saat ini masih sangat terbatas karena
sebagian besar anggaran digunakan untuk belanja rutin (belanja pegawai).
Idealnya porsi belanja rutin lebih kecil dari belanja modal. Memperbesar
ruang fiskal daerah untuk belanja modal sangat penting karena dapat
menjadi stimulus perekonomian daerah. Pemerintah Daerah diharapkan
405.332
455.044
490.155
558.845 536.826
2014 2015 2016 2017 2018
LP2KD Kota Surakarta Tahun 2018 V-Pelaksanaan Program -8
dapat membuat kebijakan yang mampu menciptakan iklim perekonomian
yang kondusif. Selain itu, efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran di
daerah juga dapat mendukung terciptanya ruang fiskal.
Ruang fiskal Kota Surakarta dari tahun 2014 hingga tahun 2018
terus meningkat, namun Pemerintah Kota Surakarta perlu terus
meningkatkan upaya dalam memperbesar ruang fiskal daerah untuk
Belanja Modal dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi.
Pendapatan Daerah Kota Surakarta masih sangat tergantung pada Dana
Transfer dan Belanja Pegawai (Tidak Langsung) sangat besar, secara rinci
dapat dilihat pada Gambar berikut.
Sumber: BPPKAD Kota Surakarta Tahun 2018, diolah
Gambar 5.8. Perkembangan Ruang Fiskal Pendapatan Daerah
Kota Surakarta Tahun 2014-2018 (Tw-IV) (%)
5.2.4. Tingkat Ketergantungan Daerah
Rasio ketergantungan daerah menggambarkan tingkat
ketergantungan suatu daerah terhadap bantuan pihak eksternal, baik itu
Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lain. Rasio ini ditunjukkan oleh
perbandingan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap total pendapatan
(derajat otonomi fiskal) dan rasio dana transfer terhadap total pendapatan
(rasio ketergantungan fiskal).
Derajat otonomi fiskal memiliki makna yang berkebalikan dengan
rasio ketergantungan fiskal. Semakin besar angka derajat otonomi fiskal
maka ketergantungan daerah semakin kecil. Sebaliknya, semakin besar
-28,46 -29,74 -26,12
-7,39 -5,82
50,46 53,51 51,11
36,65 32,49
78,00 76,23 75,01 70,74 73,33
-40,00
-20,00
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
2014 2015 2016 2017 2018
Ruang Fiskal Belanja Pegawai Tidak Langsung Dana Transfer
LP2KD Kota Surakarta Tahun 2018 V-Pelaksanaan Program -9
angka rasio ketergantungan fiskal, maka semakin besar tingkat
ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal. Dengan
demikian, daerah yang memiliki tingkat ketergantungan yang rendah
adalah daerah yang memiliki derajat otonomi fiskal yang tinggi sekaligus
rasio ketergantungan fiskal yang rendah.
Potret derajat otonomi fiskal dan rasio ketergantungan fiskal Kota
Surakarta pada tahun 2014 hingga tahun 2018 (Tw-IV), yaitu setiap tahun
derajat otonomi fiskal jauh cenderung terus meningkat, namun masih lebih
rendah dibandingkan rasio ketergantungan fiskal. Hal ini mengindikasikan
Kota Surakarta memiliki ketergantungan daerah yang tinggi, disebabkan
oleh rendahnya sumber-sumber PAD, secara rinci dapat dilihat pada
Gambar berikut.
Sumber: BPPKAD Kota Surakarta Tahun 2018, diolah
Gambar 5.9. Perkembangan Tingkat Ketergantungan Daerah
Kota Surakarta Tahun 2014-2018 (Tw-IV) (%)
5.3. Analisis Belanja Daerah
5.2.1. Rasio Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja Daerah
Tujuan penghitungan rasio belanja pegawai terhadap total belanja
daerah adalah untuk mengetahui proporsi belanja pegawai terhadap total
belanja daerah. Data Belanja pegawai di sini adalah penjumlahan dari
belanja pegawai langsung dan belanja pegawai tidak langsung. Rasio ini
menggambarkan bahwa semakin tinggi angka rasionya maka semakin
besar proporsi APBD yang dialokasikan untuk belanja pegawai. Begitu
2014 2015 2016 2017 2018
22,00 23,77 24,9929,26 26,67
78,00 76,23 75,0170,74 73,33
Derajat Otonomi Fiskal Rasio Ketergantungan Fiskal
LP2KD Kota Surakarta Tahun 2018 V-Pelaksanaan Program -10
pula sebaliknya, semakin kecil angka rasio Belanja Pegawai maka semakin
kecil proporsi APBD yang dialokasikan untuk Belanja Pegawai APBD.
Perkembangan rasio Belanja Pegawai terhadap total Belanja
Daerah Kota Surakarta dari tahun 2014 hingga tahun 2018 (Tw-IV) terjadi
fluktuasi, yaitu pada tahun 2014 hingga tahun 2017 terjadi penurunan dari
sebesar 52,02% menjadi sebesar 37,37%, namun pada tahun 2018 (Tw-
IV) meningkat menjadi sebesar 42,74%. Secara rata-rata, rasio Belanja
Pegawai terhadap total Belanja Daerah Kota Surakarta dari tahun 2014
hingga 2018 Tw-IV adalah 47,74%. Kinerja penurunan belanja pegawai
terhadap total belanja daerah Kota Surakarta dengan rata-rata sebesar
2,32% per tahun, secara rinci dapat dilihat pada Gambar berikut.
Sumber: BPPKAD Kota Surakarta Tahun 2018, diolah
Gambar 5.10. Perkembangan Rasio Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja Daerah
Kota Surakarta Tahun 2014-2018 (Tw-IV) (%)
5.2.2. Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja Daerah
Rasio belanja modal terhadap total belanja daerah mencerminkan
porsi belanja daerah yang dibelanjakan untuk membiayai belanja modal.
Belanja modal ditambah belanja barang dan jasa merupakan belanja
pemerintah daerah yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi suatu daerah, disamping pengaruh dari sektor
swasta, rumah tangga, dan luar negeri. Realisasi belanja modal akan
memiliki multiplier effect dalam menggerakan roda perekonomian daerah.
52,0254,76
51,80
37,37
42,74
2014 2015 2016 2017 2018
LP2KD Kota Surakarta Tahun 2018 V-Pelaksanaan Program -11
Oleh karena itu, semakin tinggi angka rasionya, diharapkan akan semakin
baik pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, semakin
rendah angkanya semakin berkurang pengaruhnya terhadap pertumbuhan
ekonomi.
Rasio belanja modal terhadap total belanja daerah Kota Surakarta
pada tahun 2014 hingga tahun 2018 (Tw-IV) cenderung mengalami
peningkatan, yaitu pada tahun 2014 sebesar 38,07% dan pada tahun 2018
(Tw-IV) menjadi sebesar 49,88%. Kondisi ini menunjukkan peningkatan
terhadap perbaikan kualitas struktur belanja daerah, sehingga komitmen
Pemerintah Kota Surakarta untuk mendorong pertumbuhan ekonominya
semakin baik, secara rinci dapat dilihat pada Gambar berikut.
Sumber: BPPKAD Kota Surakarta Tahun 2018, diolah
Gambar 5.11. Perkembangan Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja Daerah
Kota Surakarta Tahun 2014-2018 (Tw-IV) (%)
5.2.3. Rasio Belanja Modal Per Kapita
Rasio belanja modal per kapita menunjukkan seberapa besar
belanja yang dialokasikan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur
daerah per penduduk. Rasio belanja modal per kapita memiliki hubungan
yang erat dengan pertumbuhan ekonomi karena belanja modal merupakan
salah satu jenis belanja pemerintah yang menjadi pendorong pertumbuhan
ekonomi. Rasio ini bermanfaat untuk menunjukkan perhatian pemerintah
dalam meningkatkan perekonomian penduduknya dari pembangunan
infrastruktur yang dikeluarkan.
38,07 38,90
43,44
55,81
49,88
2014 2015 2016 2017 2018
LP2KD Kota Surakarta Tahun 2018 V-Pelaksanaan Program -12
Rasio belanja modal per kapita Kota Surakarta pada tahun 2014
hingga tahun 2017 terus mengalami kenaikan, yaitu pada tahun 2014
sebesar Rp.1.104.414,83 dan pada tahun 2017 menjadi sebesar
Rp.1.912.150,73. Pada tahun 2018 (Tw-IV) terjadi penurunan
dibandingkan tahun sebelumnya menjadi sebesar Rp.1.153.626,71. Hal ini
menandakan anggaran belanja modal dalam perbaikan kondisi
perekonomian masyarakat di Kota Surakarta terjadi penurunan, secara
rinci dapat dilihat pada Gambar berikut.
Sumber: BPPKAD Kota Surakarta Tahun 2018, diolah
Gambar 5.12 Perkembangan Rasio Belanja Modal Per Kapita
Kota Surakarta Tahun 2014-2018 (Tw-IV) (Rupiah)
5.2.4. Rasio Belanja Bantuan Sosial Terhadap Total Belanja Daerah
Belanja bantuan sosial merupakan salah satu pos dalam belanja
tidak langsung. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan yang sifatnya
tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang/barang kepada
masyarakat atau organisasi profesi yang bertujuan untuk kepentingan
umum. Dalam bantuan sosial termasuk antara lain bantuan partai politik
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Seringkali pemberitaan di
media massa melaporkan bahwa pada masa-masa tertentu seperti
menjelang pemilihan umum ataupun pemilihan kepala daerah, belanja ini
menjadi isu yang panas dan banyak diperbincangkan di kalangan
masyarakat.
1.104.414,83 1.163.829,11
1.419.781,09
1.912.150,73
1.153.626,71
2014 2015 2016 2017 2018
LP2KD Kota Surakarta Tahun 2018 V-Pelaksanaan Program -13
Dari sisi pemerintah daerah, bantuan sosial ini berpotensi
menimbulkan tumpang tindih kegiatan dengan kegiatan yang dilakukan
oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD), di mana keduanya
menggunakan dana dari APBD. Sebagai contoh, bantuan sosial kepada
masyarakat di lingkungan kumuh, pondok pesantren, bantuan untuk bidang
sanitasi, penyediaan akses air bersih, dan sebagainya yang juga
dilaksanakan oleh SKPD. Oleh karena itu, perlu adanya pemantauan
terhadap jumlah anggaran yang dialokasikan untuk belanja bantuan sosial.
Agar pengelolaan belanja bantuan sosial dilaksanakan secara transparan
dan akuntabel, saat ini Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.
Rasio Belanja Bantuan Sosial terhadap total belanja daerah
mencerminkan porsi belanja daerah yang dibelanjakan untuk belanja
bantuan sosial. Semakin tinggi angka rasionya maka semakin besar
proporsi APBD yang dialokasikan untuk belanja bantuan sosial dan begitu
sebaliknya semakin kecil angka rasio belanja bantuan sosial maka
semakin kecil pula proporsi APBD yang dialokasikan untuk belanja
bantuan sosial. Proporsi APBD Kota Surakarta untuk Belanja Bantuan
Sosial pada tahun 2014 hingga tahun 2018 (Tw-IV) terjadi fluktuasi dan
cenderung meningkat. Pada tahun 2018 (Tw-IV) dibandingkan tahun 2017
sebesar 1,13% menurun menjadi sebesar 0,52%, secara rinci dapat dilihat
pada Gambar berikut.
LP2KD Kota Surakarta Tahun 2018 V-Pelaksanaan Program -14
Sumber: BPPKAD Kota Surakarta Tahun 2018, diolah
Gambar 5.13. Perkembangan Rasio Belanja Bantuan Sosial Terhadap
Total Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun 2014-2018 (Tw-IV) (%)
5.2.5. Realisasi Belanja Daerah Menurut Fungsi, Urusan dan Penyelenggara
Layanan
Perkembangan komposisi realisasi belanja daerah Kota Surakarta
Tahun Anggaran 2018 (Tw-IV) menurut urusan dapat dilihat pada Gambar
5.15, menunjukkan bahwa 6 urusan dari 37 urusan mendominasi pada
realisasi belanja daerah Kota Surakarta TA 2018 (Tw-IV), yaitu Pendidikan
(28,22%), Kesehatan (16,26%), Administrasi Pemerintahan (11,28%),
Keuangan (8,11%), Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (8,05%), dan
Lingkungan Hidup (4,35%).
0,004
0,28
0,19
1,13
0,52
2014 2015 2016 2017 2018
LP2KD Kota Surakarta Tahun 2018 V-Pelaksanaan Program -15
Sumber: BPPKAD Kota Surakarta Tahun 2018, diolah
Gambar 5.14. Komposisi Realisasi Belanja Daerah Menurut Urusan
Kota Surakarta Tahun Anggaran 2018 (Tw-IV) (%)
Untuk memberikan gambaran secara rinci realisasi belanja daerah
menurut fungsi dan urusan Kota Surakarta tahun anggaran 2014-2016
dapat dilihat pada Tabel berikut.
LP2KD Kota Surakarta Tahun 2018 V-Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan-16
Tabel 5.2 Realisasi Belanja Daerah Menurut Fungsi dan Urusan
Kota Surakarta Tahun 2016-2018 (TW-IV) NO. SEKTOR 2014 2015 2016 2017 2018
Rupiah (%) Rupiah (%) Rupiah (%) Rupiah (%) Rupiah (%)
A. URUSAN WAJIB
I. PELAYANAN DASAR
1 Pendidikan 71.737.567.525,00 14,02 74.320.964.210,00 14,88 88.945.288.000,00 12,96 522.716.015.977,00 29,56 337.873.951.669,00 28,19
2 Kesehatan 78.322.223.516,00 15,31 79.838.882.606,00 15,98 137.580.759.000,00 20,05 209.317.979.852,00 11,84 196.272.035.843,00 16,38
3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
63.363.200.545,00 12,39 93.789.904.107,00 18,78 138.230.851.000,00 20,14 226.647.155.889,00 12,82 96.275.378.056,00 8,03
4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
15.181.012.520,00 2,97 11.241.451.329,00 2,25 16.378.184.000,00 2,39 51.062.495.233,00 2,89 13.310.778.512,00 1,11
5 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
- - - 50.296.425.415,00 2,84 43.061.137.450,00 3,59
6 Sosial 7.545.751.090,00 1,47514 2.676.279.933,00 0,54 4.414.695.000,00 0,64 13.348.362.375,00 0,75 11.871.141.608,00 0,99
II. BUKAN PELAYANAN DASAR
7 Tenaga Kerja 8.281.155.960,00 1,62 2.822.241.162,00 0,57 4.460.455.000,00 0,65 6.987.176.044,00 0,40 5.258.249.804,00 0,44
8 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7.369.071.687,00 1,44 7.481.720.332,00 1,50 5.048.260.000,00 0,74 5.196.432.126,00 0,29 3.579.998.883,00 0,30
9 Pangan 10.218.371.417,00 2,00 9.941.318.510,00 1,99 10.583.155.000,00 1,54 138.424.275,00 0,01 737.975.950,00 0,06
10 Pertanahan 2.360.127.000,00 0,46 1.556.247.496,00 0,31 1.661.925.000,00 0,24 1.280.269.670,00 0,07 374.059.577,00 0,03
11 Lingkungan Hidup 61.396.578.061,00 12,00 94.127.235.329,00 18,85 102.086.928.000,00 14,87 71.503.908.013,00 4,04 52.055.544.689,00 4,34
12 Administrasi Kependudukan dan Capil
4.940.039.744,00 0,97 4.637.612.160,00 0,93 5.451.630.000,00 0,79 12.421.866.275,00 0,70 9.143.716.200,00 0,76
13 Pemberdayaan Masyarakat Desa 19.618.773.524,00 3,84 4.746.395.391,00 0,95 9.087.315.800,00 1,32 10.184.836.291,00 0,58 8.327.535.473,00 0,69
14 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
7.369.071.687,00 1,44 7.481.720.332,00 1,50 5.048.260.000,00 0,74 9.688.026.374,00 0,55 7.019.371.345,00 0,59
15 Perhubungan 42.579.391.090,00 8,32 33.119.682.010,00 6,63 56.930.199.800,00 8,29 50.574.437.740,00 2,86 28.310.554.719,00 2,36
16 Komunikasi dan Informatika 5.924.565.573,00 1,16 7.207.989.916,00 1,44 8.542.553.200,00 1,24 13.642.894.569,00 0,77 11.401.546.010,00 0,95
17 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3.412.955.784,00 0,67 3.679.397.800,00 0,74 4.280.076.000,00 0,62 8.830.070.698,00 0,50 6.182.077.488,00 0,52
LP2KD Kota Surakarta Tahun 2018 V-Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan-17
NO. SEKTOR 2014 2015 2016 2017 2018
Rupiah (%) Rupiah (%) Rupiah (%) Rupiah (%) Rupiah (%)
18 Penanaman Modal 2.009.324.662,00 0,39 1.724.567.241,00 0,35 2.280.728.000,00 0,33 7.593.954.029,00 0,43 6.919.707.658,00 0,58
19 Kepemudaan dan Olah Raga 5.695.055.374,00 1,11 5.329.028.450,00 1,07 5.441.193.000,00 0,79 16.954.698.164,00 0,96 12.802.919.649,00 1,07
20 Statistik 221.222.400,00 0,04 200.306.700,00 0,04 269.000.000,00 0,04 216.388.300,00 0,01 168.431.200,00 0,01
21 Persandian - - - 332.480.480,00 0,02 34.290.898,00 0,00
22 Kebudayaan 6.001.000.148,00 1,17 8.768.818.595,00 1,76 12.097.508.000,00 1,76 31.225.036.391,00 1,77 20.578.090.292,00 1,72
23 Perpustakaan 6.919.382.846,00 1,35 3.298.482.405,00 0,66 11.553.211.000,00 1,68 17.716.370.473,00 1,00 8.853.627.660,00 0,74
24 Kearsipan 366.688.750,00 0,07 700.740.416,00 0,14 910.769.000,00 0,13 1.076.230.700,00 0,06 339.409.500,00 0,03
B. URUSAN PILIHAN
25 Kelautan dan Perikanan 2.451.632.950,00 0,48 102.476.800,00 0,02 651.456.000,00 0,09 570.042.400,00 0,03 614.448.850,00 0,05
26 Pariwisata 8.444.318.393,00 1,65 5.538.875.727,00 1,11 6.751.724.000,00 0,98 14.260.469.732,00 0,81 11.362.113.770,00 0,95
27 Pertanian 8.152.959.771,00 1,59 2.427.693.321,00 0,49 5.145.787.000,00 0,75 18.991.164.338,00 1,07 10.201.547.443,00 0,85
28 Perdagangan 45.250.746.303,00 8,85 15.558.227.509 3,11 20.226.164.000 2,95 27.164.644.078,00 1,54 21.575.332.754,00 1,80
29 Perindustrian 1.394.432.118,00 0,27 1.291.770.490 0,26 1.726.785.000 0,25 3.073.950.533,00 0,17 6.201.700.878,00 0,52
30 Transmigrasi 212.615.000,00 0,04 192.432.000,00 0,04 113.788.000,00 0,02 196.505.600,00 0,01 60.411.398,00 0,01
C. URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG
31 Administrasi Pemerintahan - - - 185.371.566.850,00 10,48 134.896.032.263,00 11,26
32 Pengawasan - - - 12.800.735.003,00 0,72 7.020.743.029,00 0,59
33 Perencanaan 14.788.344.155,63 2,89 15.661.814.952,00 3,14 20.422.479.000,00 2,98 24.813.352.273,00 1,40 16.567.011.979,00 1,38
34 Keuangan - - - 125.760.961.278,00 7,11 97.072.141.638,00 8,10
35 Kepegawaian - - - 12.204.055.111,00 0,69 11.346.872.799,00 0,95
36 Pendidikan dan Pelatihan - - - 2.836.648.116,00 0,16 - -
37 Penelitian dan Pengembangan - - - 1.349.932.400,00 0,08 687.315.245,00 0,06
Jumlah 511.527.579.594 100,00 499.464.277.229 100,00 686.321.126.800 100,00 1.768.345.963.065 100,00 1.198.357.202.179 100,00
Sumber: BPPKAD Kota Surakarta Tahun 2018, diolah
LP2KD Kota Surakarta Tahun 2018 V-Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan-18
5.4. Realisasi Belanja Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Total
Belanja Daerah
Dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan Kota
Surakarta pada tahun 2018 berdasarkan Strategi Penanggulangan Kemiskinan
Daerah (SPKD) Kota Surakarta Tahun 2016-2021 dapat dikelompokkan menjadi
3 klaster, yaitu (1) Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis
Keluarga/Klaster I; (2) Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan
Berbasis Pemberdayaan Masyarakat/Klaster II; dan (3) Kelompok Program
Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi
Mikro/Klaster III.
Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga/Klaster I
meliputi 3 Bidang yang dilaksanakan oleh 4 perangkat daerah, yaitu (1) Bidang
Pendidikan oleh Dinas Pendidikan; (2) Bidang Kesehatan oleh Dinas Kesehatan;
dan (3) Bidang Sosial oleh Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat.
Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis
Pemberdayaan Masyarakat/Klaster II meliputi 3 Bidang yang dilaksanakan oleh
3 perangkat daerah, yaitu (1) Bidang Prasarana Dasar oleh Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang; (2) Bidang Permukiman oleh DInas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan; dan (3) Bidang Pengendalian Penduduk
oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis
Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro/Klaster III meliputi 3 Bidang yang
dilaksanakan oleh 5 perangkat daerah, yaitu (1) Bidang Ketenagakerjaan oleh
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian; (2) Bidang Kewirausahaan oleh Dinas
Koperasi dan UKM, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Dinas Perdagangan,
dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan
Masyarakat; (3) Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan oleh DInas Pertanian,
Ketahanan Pangan dan Perikanan.
5.4.1. Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis
Keluarga/Klaster I
A. Bidang Pendidikan
LP2KD Kota Surakarta Tahun 2018 V-Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan-19
Bidang Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas pendidikan, terdiri
dari 2 program, yaitu program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun
dan program pendidikan non formal.
1) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
Target anggaran program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun
sebesar Rp.29.056.727.600,00 dengan realisasi sebesar
Rp.1.428.469.750,00 (4,92%). Kinerja anggaran program tersebut
disebabkan kegiatan Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota
Surakarta/BPMKS belum dapat dilaporkan seluruhnya oleh Dinas
Pendidikan.
Kinerja indikator program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun,
terdapat 1 indikator dengan status perlu upaya keras (50%,
Angka Putus Sekolah/APS SD/MI) dan 1 indikator dengan status
akan tercapai (97,72%, Rata-Rata Lama Sekolah).
Gambar 5.15
Kinerja Indikator Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Tahun 2018
Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, terdiri dari
kegiatan penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
jenjang SD/SMP dan kegiatan Bantuan Pendidikan Masyarakat
Kota Surakarta/BPMKS. Kinerja anggaran kegiatan penyediaan
0,0
3
10
0,0
0
98
,91
11
0,3
7
10
,38
0,0
2
10
0,0
0
98
,69
10
5,0
0
10
,60
50,00
100,00 100,22105,11
97,92
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
Angka PutusSekolah (APS)
SD/MI
AngkaKelulusan (AL)
SD/MI
AngkaPartisipasi
Murni (APM)SD/MI/Paket
A
AngkaPartisipasi
Kasar (APK)SD/MI/Paket
A
Rata-Ratalama sekolah
Realisasi Target Kinerja (%) Target Kinerja 100%
LP2KD Kota Surakarta Tahun 2018 V-Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan-20
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/SMP sebesar
44,10%. Sedangkan kegiatan Bantuan Pendidikan Masyarakat
Kota Surakarta/BPMKS oleh Dinas Pendidikan belum dapat
dilaporkan.
Kinerja indikator kegiatan penyediaan Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) jenjang SD/SMP sudah mencapai 100%, yaitu
jumlah murid SD penerima BOS sebesar 32.338 siswa.
Sedangkan indikator kegiatan Bantuan Pendidikan Masyarakat
Kota Surakarta/BPMKS, yaitu jumlah murid penerima BPMKS
baik jenjang SD, SMP, SLB, SMA/SMK/MA sudah mencapai
100%. Secara rinci kinerja indikator dan kinerja anggaran
program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun pada Tabel
berikut.
2) Program Pendidikan Non Formal
Target anggaran program Pendidikan non formal sebesar
Rp.15.962.620.534,00 dengan realisasi sebesar Rp.
27.321.942.592,00 (171,16%).
Kinerja indikator program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun,
terdapat 2 indikator dengan status akan tercapai, yaitu Angka
Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (82,27%) dan Angka
Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B (83,82%).
LP2KD Kota Surakarta Tahun 2018 V-Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan-21
Gambar 5.16
Kinerja Indikator Program Pendidikan Non Formal Tahun 2018
Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, terdiri dari
kegiatan pengelolaan dana BOS pada SD Negeri dengan kinerja
anggaran sebesar 171,47% dan kegiatan Pemberian bantuan
operasional pendidikan non formal dengan kinerja anggaran
sebesar 92,91%..
Kinerja indikator kegiatan penyediaan Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) jenjang SD/SMP yang belum dapat dilaporkan,
yaitu jumlah murid penerima BOS baik siswa SD maupun siswa
SMP. Sedangkan indikator kegiatan Pemberian bantuan
operasional pendidikan non formal dengan status tercapai 100%,
yaitu jumlah lembaga kesetaraan yang melaksanakan UNPK, dan
jumlah warga belajar kejar paker C/B/A.
3) Rumusan Permasalahan Bidang Pendidikan
a) Faktor Ketersediaan/Penyedia Layanan (Supply Side)
Belum optimalnya capaian Angka Partisipasi Murni karena banyak anak yang bersekolah lebih awal dari usia sekolah
yang dianjurkan.
Masih adanya ruang kelas SD/MI dan SMP/MTs dalam
keadaan rusak.
98
,91
81
,25 11
0,3
7
89
,39
96
,69
93
,1 10
5
10
6,6
5
102,30
87,27
105,11
83,82
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
0
20
40
60
80
100
120
Angka PartisipasiMurni (APM)
SD/MI/Paket A
Angka PartisipasiMurni (APM)
SMP/MTs/Paket B
Angka PartisipasiKasar (APK)
SD/MI/Paket A
Angka PartisipasiKasar (APK)
SMP/MTs/Paket B
Realisasi Target Kinerja (%) Target Kinerja 100%
LP2KD Kota Surakarta Tahun 2018 V-Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan-22
b) Faktor Pemanfaatan/Penerima Manfaat (Demand Side)
Adanya anak putus sekolah dipengaruhi oleh kondisi
lingkungan Keluarga dan masyarakat yang kurang mendukung, dan anak tidak mau sekolah lagi, anak malu
karena pernah dihukum guru, dikarenakan sakit, lebih berminat di kejar paket C (usia SMP) dan alasan bekerj.
Secara rinci kinerja indikator dan kinerja anggaran Klaster I
Dinas Pendidikan pada Tabel berikut.
LP2KD Kota Surakarta Tahun 2018 V-Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan-23
Tabel 5.3 Kinerja Indikator dan Anggaran Klaster I
Dinas Pendidikan Kota Surakarta Tahun 2018
Program/ Kegiatan Indikator Program/
Kegiatan Satuan
Realisasi Target Kinerja (%) Keterangan
Perangkat Daerah Indikator Anggaran Indikator Anggaran Indikator Anggaran
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI
% 0,03 1.428.469.750 0,02 29.056.727.600 50,00 4,92 Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta/BPMKS belum dapat dilaporkan
dindik
Angka Kelulusan (AL) SD/MI
% 100,00 100,00 100,00 dindik
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A
% 98,91 98,69 100,22 dindik
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A
% 110,37 105,00 105,11 dindik
Rata-Rata lama sekolah
Th 10,38 10,60 97,92 dindik
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/SMP
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/SMP
kegiatan 1 1.428.469.750 1 3.238.925.600 100,00 44,10 dindik
Jumlah Murid Penerima BOS
siswa SD 32.338 32.338 100,00
siswa SMP 63.293 32.506 194,71
Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta/BPMKS
Jumlah Murid Penerima BPMKS
siswa SD 11.902 * 11.902 25.817.802.000 100,00 - dindik
siswa SMP 5.297 5.297 100,00
siswa SLB 142 142 100,00
siswa SMA/SMK/MA
4.177 4.177 100,00
LP2KD Kota Surakarta Tahun 2018 V-Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan-24
Program/ Kegiatan Indikator Program/
Kegiatan Satuan
Realisasi Target Kinerja (%) Keterangan
Perangkat Daerah Indikator Anggaran Indikator Anggaran Indikator Anggaran
Program Pendidikan Non Formal
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A
% 98,91 27.321.942.592 96,69 15.962.620.534 102,30 171,16 dindik
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B
% 81,25 93,1 87,27 dindik
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A
% 110,37 105 105,11 dindik
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B
% 89,39 106,65 83,82 dindik
Pengelolaan dana BOS pada SD Negeri
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD - Dana pusat
kegiatan 1 27.263.410.492 1 15.899.620.437 100,00 171,47 dindik
Jumlah Murid Penerima BOS
siswa SD * 60.105 0,00
siswa SMP * 30.510 0,00
Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal
Jumlah lembaga kesetaraan yang melaksanakan UNPK
Keg 1 58.532.100 1 63.000.000 100,00 92,91 kegiatan bulan April-Mei 2018
dindik
Jumlah Warga Belajar
siswa kejar paket C
297 297 100,00
siswa kejar paket B
118 118 100,00
siswa kejar paket A
56 56 100,00
LP2KD Kota Surakarta Tahun 2018 V-Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan-25
Keterangan: *) belum dapat dilaporkan oleh perangkat daerah terkait.
LP2KD Kota Surakarta Tahun 2018 V-Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan-26
B. Bidang Kesehatan
Bidang Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan
terdiri dari 4 program, yaitu program perbaikan gizi masyarakat; program
pelayanan kesehatan penduduk miskin, program pencegahan dan
penanggulangan penyakit menular, dan program peningkatan kesehatan
ibu melahirkan dan anak.
1) Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Target anggaran program perbaikan gizi masyarakat sebesar
Rp.841.637 ribu dengan realisasi sebesar Rp.771.219 ribu
(91,63%).
Kinerja indikator program perbaikan gizi masyarakat, yaitu
prevalensi anemia pada ibu hamil, prevalensi ibu hamil kurang
energi kronis/KEK dan Balita Gizi Kurang dengan status
tercapai/melampaui (lebih dari 100%).
Gambar 5.17
Kinerja Indikator Program Perbaikan Gizi Masyarakat Tahun 2018
Program perbaikan gizi masyarakat, terdiri dari kegiatan pemberian
tambahan makanan dan vitamin dan kegiatan penanggulangan
kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat
kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi
5,0
8
1,4
0
1,1
2
30
,00
2,6
6
1,4
1
183,07
147,37
120,57
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
140,00
160,00
180,00
200,00
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
Prevalensi anemia padaibu hamil
Prevalensi bumil KEK Balita Gizi Kurang
Realisasi Target Kinerja (%) Target Kinerja 100%
LP2KD Kota Surakarta Tahun 2018 V-Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan-27
mikro lainnya. Kinerja anggaran kegiatan pemberian tambahan
makanan dan vitamin ditunjukkan per komponen, meliputi bintek
program gizi, orientasi pemantauan pertumbuhan, bintek dalam
event hari gizi, peningkatan kapasitas nakes dalam food service
dan HACCP, pemberian tambah darah bagi remaja putri, pemberian
tambahan makanan dan vitamin (PMT) dan perawatan gizi pada
anak dan balita dengan gangguan tumbuh kembang. Pada Tabel
dibawah terlihat rata-rata komponen dengan kinerja anggaran 100%
atau lebih, namun komponen pemberian tambahan makanan dan
vitamin (PMT) dan perawatan gizi pada anak dan balita dengan
gangguan tumbuh kembang sebesar 89,58%. Meskipun demikian
kinerja indikator komponen tersebut mencapai 100% (890 anak dan
balita dengan gangguan tumbuh mendapatkan tambahan makanan
dan vitamin dan perawatan gizi.
2) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
Target anggaran program pelayanan kesehatan penduduk miksin
sebesar Rp.56.803.484 ribu dengan realisasi sebesar
Rp.35.748.739 ribu (62,93%). Kinerja indikator program cakupan
penduduk miskin non kuota masih sebesar 21,69%, namun
dibandingkan target sebesar 4,85% dengan status
tercapai/melampaui (lebih dari 100%).
Gambar 5.18
Kinerja Indikator Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Tahun 2018
21
,69
4,8
5
447,22
0,00
50,00
100,00
150,00
200,00
250,00
300,00
350,00
400,00
450,00
500,00
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
Cakupan penduduk miskin non kuota
Realisasi Target Kinerja (%) Target Kinerja 100%
LP2KD Kota Surakarta Tahun 2018 V-Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan-28
Program ini meliputi kegiatan pemeliharaan dan pemulihan
kesehatan atau komponen pembayaran klaim bagi pasien miskin
yang masuk di pelayanan rumah sakit; belanja premi asuransi
(premi asuransi BPJS untuk masyarakat miskin, asuransi
kecelakaan dan kematihan non PNS, dan Premi asuransi
kesehatan tenaga non PNS) dengan target sasaran sebanyak
130.000 orang. Berdasarkan kinerja anggaran yang masih 62,93%,
realisasi kinerja indikator kegiatan sebanyak 126.468 orang
(97,28% dari total target).
3) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
dan Tidak Menular
Target anggaran program pencegahan dan penanggulangan
penyakit menular sebesar Rp.945.937 ribu dengan realisasi
sebesar Rp.723.363 ribu (76,47%). Dengan kinerja anggaran yang
masih sebesar 76,47%, dirasa program ini belum optimal dalam
pencapaian kinerja indikator program/tidak mencapai target yang
sudah ditetapkan, yaitu proporsi kasus Tuberkulosis yang berhasil
diobati dalam program DOTS (success rate); persentase penurunan
kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I)
tertentu; persentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat
imunisasi dasar lengkap; proporsi kasus hipertensi di fasilitas
pelayanan kesehatan; dan Proporsi kasus diabetes melitus di
fasilitas pelayanan kesehatan.
LP2KD Kota Surakarta Tahun 2018 V-Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan-29
Gambar 5.19
Kinerja Indikator Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Tahun 2018
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular terdiri
dari kegiatan penyemprotan/fogging sarang nyamuk; pencegahan
penularan penyakit endemik/epidemic; peningkatan imunisasi; dan
peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah.
Kegiatan penyemprotan/fogging sarang nyamuk yang direncanakan
pada 20 lokasi (komponen foging fokus) belum dilaksanakan karena
tidak ada laporan/kasus. Meskipun demikian komponen kegiatan
lainnya, seperti pengendalian program penyakit menular tidak
langsung (P2 B2), evaluasi kelurahan bebas DBD dan pengadaan
larvasida dan insektisida tetap dilakukan dalam rangka P2B2.
Kegiatan pencegahan penularan penyakit endemik/epidemic
terdapat kinerja indikator kegiatan yang masih perlu dioptimalkan
pencapaiannya, yaitu komponen TB MDR yang ditangani masih
sebesar 40% (2 dari 5 TB MDR); desiminasi Informasi Program
Pencegahan penyakit endemik /epidemic (10%); pengembangan
kompetensi petugas (25%); deteksi dini IMS dan HIV/AIDS; LKB
IMS dan HIV/AID.
0,0
0
10
0,0
0
74
,00
88
,00
1,7
0
20
,00
0,0
0
5,0
0
20
,00
68
,60
10
0,0
0
0,0
0
31
,90
29
,80
1,2
0
1,0
0
1,0
0
10
0,0
0
80
,00
95
,81
5,0
0
39
,50
10
0,0
0
30
,00
30
,00
98
,20
10
0,0
0
2,0
0
20
,00
20
,00
17
,00
5,6
0
200,00
100,00107,5091,85
166,00149,37
183,33
66,67 69,86
100,00
200,00
40,5051,00
192,94182,14
0,00
50,00
100,00
150,00
200,00
250,00
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
Angka KematianDBD
Cakupanpenemuan dan
penangananpenderita
penyakit DBD
Penemuan PasienBaru TB BTA
Positif
Proporsi kasusTuberkulosis yang
berhasil diobatidalam programDOTS (success
rate)
Angka penemuankasus baru kusta
Angka penemuankasus diare balita
Persentase DiareKLB dapat
ditangani < 24 jam
Angka penemuankasus Pneumonia
Balita
Persentasepenurunan kasus
penyakit yangdapat dicegah
dengan imunisasi(PD3I) tertentu
Persentase anakusia 0 sampai 11
bulan yangmendapat
imunisasi dasarlengkap
CakupanDesa/KelurahanMengalami KLByang Dilakukan
PenyelidikanEpidemiologi < 24
jam"
Acute FlaccidParalysis (AFP)
Rate per 100.000penduduk
Proporsi kasushipertensi di
fasilitas pelayanankesehatan
Proporsi kasusDiabetis melitus diFasilitas Pelayanan
Kesehatan
Prevalensi beratbadan lebih dan
obesitas padapenduduk usia
18+ tahun
Prevalensimerokok padausia 18 tahun
Realisasi Target Kinerja (%) Target Kinerja 100%
LP2KD Kota Surakarta Tahun 2018 V-Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan-30
4) Program Peningkatan Kesehatan Ibu Melahirkan Dan Anak
Target anggaran program peningkatan kesehatan ibu melahirkan
dan anak sebesar Rp.233.400 ribu dengan realisasi sebesar
Rp.218.000 ribu (93,40%). Kinerja anggaran program yang sudah
mencapai 93,40% ini disertai dengan pencapaian kinerja indikator
program dengan rata-rata sebesar 100% atau lebih, yaitu cakupan
pelayanan antenatal pada ibu hamil (100%), cakupan kunjungan Ibu
hamil K4 (106,38%), cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
(100,81%), cakupan pelayanan persalinan di puskesmas dan
jaringannya (100%), cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga
kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (106,38%),
persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (114,29%),
dan cakupan pelayanan nifas (106,38%).
Gambar 5.20
Kinerja Indikator Program Peningkatan Kesehatan Ibu Melahirkan Dan Anak Tahun 2018
Program peningkatan kesehatan ibu melahirkan dan anak meliputi
kegiatan penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang
mampu dengan komponen AMP, kunjungan DSOG ke Puskesmas,
10
0,0
0
10
0,0
0
10
0,0
0
10
0,0
0
10
0,0
0
10
0,0
0
10
0,0
0
10
0,0
0
94
,00
99
,20
10
0,0
0
94
,00
87
,50
94
,00
100,00
106,38
100,81 100,00
106,38
114,29
106,38
90,00
95,00
100,00
105,00
110,00
115,00
120,00
80,00
82,00
84,00
86,00
88,00
90,00
92,00
94,00
96,00
98,00
100,00
102,00
Cakupanpelayanan
antenatal padaibu hamil
Cakupankunjungan Ibu
hamil K4
Cakupankomplikasi
kebidanan yangditangani
Cakupanpelayanan
persalinan dipuskesmas dan
jaringannya
Cakupanpertolongan
persalinan olehtenaga
kesehatan yangmemiliki
kompetensikebidanan
Prosentasepersalinan di
fasilitaspelayanankesehatan
Cakupanpelayanan nifas
Realisasi Target Kinerja (%) Target Kinerja 100%
LP2KD Kota Surakarta Tahun 2018 V-Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan-31
pengadaan buku KIA, dan wisuda kelas ibu hamil. 4 komponen
tersebut dengan kinerja sudah mencapai 100% atau lebih.
5) Rumusan Permasalahan Bidang Kesehatan
a) Faktor Ketersediaan/Penyedia Layanan (Supply Side)
Masih adanya kasus kematian ibu, bayi dan balita.
Masih adanya kasus balita gizi kurang dan balita pendek dan
sangat pendek (stunting).
Masih adanya kasus/penyakit TBC dan belum optimalnya
penemuan penderita TBC (semua kasus).
Mulai meningkatnya prevalensi kasus penyakit tidak
menular, seperti Diabetes, hipertensi, penyakit Jantung, dan
PTM lainnya.
Belum optimalnya pelayanan skrining kesehatan bagi
penduduk usia 15–59 tahun dan usia 60 tahun ke atas sesuai standar.
Belum terpenuhinya target kunjungan baru rawat jalan di puskesmas.
Rasio RS di Kota Surakarta belum sesuai target.
b) Faktor Pemanfaatan/Penerima Manfaat (Demand Side)
Adanya kasus Penyakit Kronis Lansia seperti Diabetes,
hipertensi, Jantung, disebabkan oleh faktor usia dan pola hidup masyarakat yang kurang baik, serta Faktor Keturunan
Genetik.
Adanya kasus Penyakit Kronis Lansia bawaan (Tuna
Daksa,Tuna Netra, Tuna Rungu, Tuna Wicara, Cacat Mental).
Masih adanya rumah tangga yang belumberperilaku hidup
bersih dan sehat (PHBS).
Adanya kasus gizi kurang pada Balita, disebabkan oleh
Pendapatan keluarga Rendah, dan Kurang perhatian dari orang tua terhadap pemenuhan gizi Balita.
Secara rinci kinerja indikator dan kinerja anggaran Klaster I
Dinas Kesehatan pada Tabel berikut.
LP2KD Kota Surakarta Tahun 2018 V-Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan-32
Tabel 5.4 Kinerja Indikator dan Anggaran Klaster I
Dinas Kesehatan Kota Surakarta Tahun 2018
Program/ Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan
Satuan
Realisasi Target Kinerja (%)
Keterangan Perangkat
Daerah Indikator Anggaran
(ribu rupiah) Indikator
Anggaran (ribu rupiah)
Indikator Anggaran
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Prevalensi anemia pada ibu hamil
% 5,08 771.219 30,00 841.637 183,07 91,63 dinkes
Prevalensi bumil KEK
% 1,40 2,66 147,37 dinkes
Balita Gizi Kurang
% 1,12 1,41 120,57 dinkes
Pemberian tambahan makanan dan vitamin
Bintek Program Gizi
kegiatan 3,00 4.000 4,00 3.630 75,00 110,19 dinkes
Orientasi Pemantauan Pertumbuhan
kegiatan 1 11.336 1 11.336 100,00 100,00
Bintek dalam event hari gizi
kegiatan 1 33.850 1 33.850 100,00 100,00
Peningkatan kapasitas nakes dalam food service dan HACCP
kegiatan 1 24.823 1 24.823 100,00 100,00
Pemberian tambahan makanan dan vitamin (PMT) dan perawatan gizi pada anak dan balita dengan gangguan tumbuh
orang 890 618.105 890 690.000 100,00 89,58
LP2KD Kota Surakarta Tahun 2018 V-Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan-33
Program/ Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan
Satuan
Realisasi Target Kinerja (%)
Keterangan Perangkat
Daerah Indikator Anggaran
(ribu rupiah) Indikator
Anggaran (ribu rupiah)
Indikator Anggaran
kembang
Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya
Koordinasi Lintas Sektoral pelaksanaan program gizi
kegiatan 2 8.500 4 3.630 50,00 234,16 dinkes
Sosialisasi HPK dalam rangka gerakan sadar gizi
lokasi 1 8.942 5 12.705 20,00 70,38
Peningkatan kapasitas Nakes dalam terapi fasilitatif balita gizi kurang
kegiatan 1 17.821 1 17.821 100,00 100,00
Pertemuan Penguatan 1000 HPK
kegiatan 1 8.942 1 8.942 100,00 100,00
Workshop dalam event Pekan ASI
kegiatan 1 34.900 1 34.900 100,00 100,00
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
Cakupan penduduk miskin non kuota
% 21,69 35.748.739 4,85 56.803.484 447,22 62,93 dinkes
Kegiatan Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan
pembayaran klaim bagi pasien miskin yang masuk palayanan di
orang 126.468 35.748.739 130.000 56.803.484 97,28 62,93 dinkes
LP2KD Kota Surakarta Tahun 2018 V-Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan-34
Program/ Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan
Satuan
Realisasi Target Kinerja (%)
Keterangan Perangkat
Daerah Indikator Anggaran
(ribu rupiah) Indikator
Anggaran (ribu rupiah)
Indikator Anggaran
rumahsakit; belanja premi asuransi ( premi asuransi BPJS untuk masyarakat miskin, asuransi kecelakaan dan kematihan non PNS, dan Premi asuransi kesehatan tenaga non PNS)
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Angka Kematian DBD
% 0 723.363 1 945.937 200,00 76,47 dinkes
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD
% 100 100 100,00 dinkes
Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif
% 74 80 107,50 dinkes
Proporsi kasus Tuberkulosis yang berhasil diobati dalam program DOTS (success rate)
% 88 95,81 91,85 dinkes
Angka penemuan kasus baru
Per 100.000 penduduk
1,7 5 166,00 dinkes
LP2KD Kota Surakarta Tahun 2018 V-Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan-35
Program/ Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan
Satuan
Realisasi Target Kinerja (%)
Keterangan Perangkat
Daerah Indikator Anggaran
(ribu rupiah) Indikator
Anggaran (ribu rupiah)
Indikator Anggaran
kusta
Angka penemuan kasus diare balita
% 20 39,5 149,37 dinkes
Persentase Diare KLB dapat ditangani < 24 jam
% 0 100 0,00 dinkes
Angka penemuan kasus Pneumonia Balita
% 5 30 183,33 dinkes
Persentase penurunan kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) tertentu
% 20 30 66,67 dinkes
Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap
% 68,6 98,2 69,86 dinkes
Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi <
% 100 100 100,00 dinkes
LP2KD Kota Surakarta Tahun 2018 V-Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan-36
Program/ Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan
Satuan
Realisasi Target Kinerja (%)
Keterangan Perangkat
Daerah Indikator Anggaran
(ribu rupiah) Indikator
Anggaran (ribu rupiah)
Indikator Anggaran
24 jam"
Acute Flaccid Paralysis (AFP) Rate per 100.000 penduduk
per 100.000 penduduk
0 2 200,00 dinkes
Proporsi kasus hipertensi di fasilitas pelayanan kesehatan
% 31,9 20 40,50 dinkes
Proporsi kasus Diabetis melitus di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
% 29,8 20 51,00 dinkes
Prevalensi berat badan lebih dan obesitas pada penduduk usia 18+ tahun
% 1,2 17 192,94 dinkes
Prevalensi merokok pada usia 18 tahun
% 1 5,6 182,14 dinkes
Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
Fogging Fokus lokasi 0 - 20 120.000 0,00 - Tidak ada kasus dinkes
Pengendalian program penyakit menular tidak langsung (P2 B2)
kegiatan 3 26.275 7 52.000 42,86 50,53
Evaluasi kelurahan bebas
kegiatan 1 39.600 1 33.000 100,00 120,00
LP2KD Kota Surakarta Tahun 2018 V-Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan-37
Program/ Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan
Satuan
Realisasi Target Kinerja (%)
Keterangan Perangkat
Daerah Indikator Anggaran
(ribu rupiah) Indikator
Anggaran (ribu rupiah)
Indikator Anggaran
DBD
Pengadaan larvasida dan insektisida
kegiatan 1 132.559 1 132.559 100,00 100,00
Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik
TB MDR Org 2 102.655 5 60.788 40,00 168,87 dinkes
Desiminasi Informasi Program Pencegahan penyakit endemik /epidemik
kegiatan 1 27.430 10 32.709 10,00 83,86
Pengembangan Kompentensi Petugas
kegiatan 1 8.820 4 25.960 25,00 33,98
Penguatan Tim PPM
kegiatan 1 5.000 1 21.000 100,00 23,81
Deteksi dini IMS dan HIV/AIDS
lokasi 0 - 17 46.200 0,00 -
Refreshing petugas kusta
kegiatan 1 7.255 1 6.228 100,00 116,49
Sosialisasi SUFA dan TB HIV
kegiatan 1 7.225 1 9.916 100,00 72,86
Penguatan layanan VCT dan PPIA
kegiatan 1 7.225 1 11.180 100,00 64,62
LKB HIV AIDS dan IMS
kegiatan 1 7.035 2 8.785 50,00 80,08
Validasi SIHA kegiatan 2 14.325 2 14.325 100,00 100,00
Penguatan layanan AIDS
kelurahan 41 83.537 41 83.537 100,00 100,00
LP2KD Kota Surakarta Tahun 2018 V-Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan-38
Program/ Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan
Satuan
Realisasi Target Kinerja (%)
Keterangan Perangkat
Daerah Indikator Anggaran
(ribu rupiah) Indikator
Anggaran (ribu rupiah)
Indikator Anggaran
melalui kelurahan
Mobile IMS dan VCT
kelurahan 41 7.250 41 7.250 100,00 100,00
Peningkatan Imunisasi Peningkatan Capaian Imunisasi
kegiatan 1 188.020 4 42.500 25,00 442,40 dinkes
Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah
Penanggulangan KLB
kegiatan 1 59.152 4 35.100 25,00 168,52 dinkes
Survailan dan penguatan faktor resiko PTM
kegiatan 1 * 4 23.000 25,00 - on going process
Pengadaan buku kesehatan posbindu PTM
buku 100 12000 82.400 0,83 -
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
Cakupan pelayanan antenatal pada ibu hamil
% 100 218.000 100 233.400 100,00 93,40 dinkes
Cakupan kunjungan Ibu hamil K4
% 100 94 106,38
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
% 100 99,2 100,81
Cakupan pelayanan persalinan di puskesmas dan
% 100 100 100,00
LP2KD Kota Surakarta Tahun 2018 V-Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan-39
Program/ Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan
Satuan
Realisasi Target Kinerja (%)
Keterangan Perangkat
Daerah Indikator Anggaran
(ribu rupiah) Indikator
Anggaran (ribu rupiah)
Indikator Anggaran
jaringannya
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
% 100 94 106,38
Prosentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan
% 100 87,5 114,29
Cakupan pelayanan nifas
% 100 94 106,38
Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
AMP kali 2 7.600 2 25.000 100,00 30,40 dinkes
Kunjungan DSOG ke Puskesmas
kali 60 48.000 48 38.400 125,00 125,00
Pengadaan buku KIA
buku 1 130.000 12000 150.000 0,01 86,67
Wisuda kelas ibu hamil
kali 1 32.400 1 20.000 100,00 162,00
Keterangan: *) belum dapat dilaporkan oleh perangkat daerah terkait.
LP2KD Kota Surakarta Tahun 2018 V-Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan-40
C. Bidang Sosial
Bidang Sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dengan
program pembinaan para penyandang cacat dan trauma dan program
pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya, sedangkan
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Pemberdayaan Masyarakat dengan program peningkatan peran serta
dan kesetaraan gender dan pembangunan.
1) Dinas Sosial
(1) Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma
Target anggaran program pembinaan para penyandang cacat
dan trauma sebesar Rp.241.335.500 dengan realisasi sebesar
Rp.114.010.000 (47,24%). Kinerja indikator program, yaitu
persentase penyandang cacat baik fisik dan mental, serta lanjut
usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial
sebesar 95,39 atau status akan tercapai.
Gambar 5.21 Kinerja Indikator Program Pembinaan Para Penyandang Cacat
Dan Trauma Tahun 2018
49
,00
51
,37
95,39
93,00
94,00
95,00
96,00
97,00
98,00
99,00
100,00
101,00
47,50
48,00
48,50
49,00
49,50
50,00
50,50
51,00
51,50
52,00
Persentase penyandang cacat baik fisik dan mental, serta lanjut usiayang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial
Realisasi Target Kinerja (%) Target Kinerja 100%
LP2KD Kota Surakarta Tahun 2018 V-Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan-41
Program ini terdiri dari 2 kegiatan, yaitu
kegiatan pembangunan sarana dan prasarana perawatan
para penyandang cacat dan trauma dengan komponen
pelayanan sosial bagi peyandang disabilitas dengan kinerja
indikator sebesar 78%, namun pemberian alat bantu
terkendala Permendagri No. 13 tahun 2018 tentang
pedoman pemberian hibah bansos yang bersumber dari
APBD, sehingga pemberian bansos dialihkan ke BPPKAD
dengan dasar data penerima yang dikirimkan dari Dinas
Sosial. Sosialisasi kegiatan Unit Pelayanan Sosial Keliling
telah dilaksanakan pada akhir bulan September dengan
peserta sebanyak 78 orang. Hasilnya 23 orang mendapat
rekomendasi alat bantu kesehatan, 5 orang dirujuk ke
psikolog, RSJD, dan terapi wicara.
kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat
dan eks trauma meliputi komponen pelatoha boga
dilaksanakan kepada 10 orang (100%), dan pelatihan rias
pengantin kepada 10 orang (100%).
(2) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat
Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) Lainnya
Target anggaran program pemberdayaan fakir miskin,
komunitas adat terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya sebesar
Rp.1.860.750.100,- dengan realisasi sebesar
Rp.1.046.543.500,00 (56,24%). Namun realisasi indikator
Persentase PMKS yang ditangani belum dapat dihitung, namun
jumlah target sebanyak 6.550 orang.
Program ini terdiri dari 4 kegiatan, yaitu
LP2KD Kota Surakarta Tahun 2018 V-Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan-42
kegiatan Peningkatan kemampuan (Capacity Building)
petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin,
KAT dan PMKS lainnya dengan komponen pendataan
Keluarga Miskin (PMKS dan PSKS), pendataan KIS dan
pendataan lainnya yang relevan se Kota Surakarta,
sosialisasi dan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai
(BPNT), serta Uji Publik Data Kemiskinan yang dilaksanakan
di 51 kelurahan.
Kegiatan pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga
miskin meliputi komponen pelaksanaan pendampingan dan
monitoring evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di 51
kelurahan dan pelatihan peningkatan kompetensi
pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 53
orang.
Kegiatan fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin
meliputi komponen pendampingan dan pengembangan e-
warong dan kube jasa dan sosialisasi pembentukan e-
warong dan kube jasa untuk 4 e-warung, pelatihan
peningkatan kompetensi pendamping e-warong dan
operasional pendamping e-warong, dan pembentukan e-
warong dan kube jasa di 51 kelurahan.
Kegiatan verifikasi dan validasi data kemiskinan dengan
komponen penyediaan Sekretariat SLRT tingkat kota dan
pelaksanaan verifikasi validasi serta pemutakhiran data
kemiskinan selama 12 bulan.
(3) Rumusan Permasalahan Sub Bidang Sosial
a) Faktor Ketersediaan/Penyedia Layanan (Supply Side)
Penduduk miskin non potensial belum seluruhnya
memperoleh jaminan perlindungan sosial.
LP2KD Kota Surakarta Tahun 2018 V-Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan-43
Terbatasnya kemampuan penanganan Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dibandingkan
jumlah PMKS yang ada.
Belum semua penyandang cacat fisik dan mental, serta
lanjut usia tidak potensial menerima jaminan sosial.
Terbatasnya Organisasi Sosial/Yayasan/LSM dalam
penyediaan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial luar panti.
b) Faktor Pemanfaatan/Penerima Manfaat (Demand Side)
Faktor pendapatan ekonomi keluarga yang rendah.
Secara rinci kinerja indikator dan kinerja anggaran Klaster I Dinas
Sosial pada Tabel berikut.
LP2KD Kota Surakarta Tahun 2018 V-Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan-44
Tabel 5.5 Kinerja Indikator dan Anggaran Klaster I Dinas Sosial Kota Surakarta Tahun 2018
Program/ Kegiatan Indikator Program/
Kegiatan Satuan
Realisasi Target Kinerja (%) Keterangan
Perangkat Daerah Indikator Anggaran Indikator Anggaran Indikator Anggaran
Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
Persentase penyandang cacat baik fisik dan mental, serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial
% 49,00 114.010.000 51,37 241.335.500 95,39 47,24 dinsos
Pembangunan sarana dan prasarana perawatan para penyandang cacat dan trauma
pelayanan sosial bagi penyandang disabilitas (orang)
Orang 78,00 13.250.000 100,00 55.405.500 78,00 23,91 Pemberian alat bantu tsb tidak sesuai dengan Permendagri no 13 tahun 2018 tentang pedoman pemberian hibah bansos yang bersumber dari APBD. Pemberian bansos dialihkan ke BPPKAD dengan dasar data penerima yang dikirimkan
dinsos
LP2KD Kota Surakarta Tahun 2018 V-Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan-45
Program/ Kegiatan Indikator Program/
Kegiatan Satuan
Realisasi Target Kinerja (%) Keterangan
Perangkat Daerah Indikator Anggaran Indikator Anggaran Indikator Anggaran
dari Dinsos. Sosialisasi kegiatan Unit Pelayanan Sosial Keliling telah dilaksanakan akhir bulan September dengan jumlah peserta sebanyak 78 orang dan hasilnya 23 orang mendapat rekomendasi alat bantu kesehatan, 5 org dirujuk ke psikolog, RSJD, dan terapi wicara.
pengadaan alat bantu bagi penyandang disabilitas
Paket 0,00 1,00 0,00
Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma
pelatihan boga Orang 10,00 100.760.000 10,00 185.930.000 100,00 54,19 Pelatihan sablon bahan kaos direncanakan pada awal bulan
dinsos
LP2KD Kota Surakarta Tahun 2018 V-Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan-46
Program/ Kegiatan Indikator Program/
Kegiatan Satuan
Realisasi Target Kinerja (%) Keterangan
Perangkat Daerah Indikator Anggaran Indikator Anggaran Indikator Anggaran
Nopember
pelatihan rias pengantin
Orang 10,00 10,00 100,00
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Persentase PMKS dan Penduduk Miski yang ditangani
% * 1.046.543.500 6.550,00 1.860.750.100 0,00 56,24
dinsos
Peningkatan kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya
Pendataan Keluarga Miskin (PMKS dan PSKS), Pendataan KIS dan kegiatan pendataan lainnya yang relevan se Kota Surakarta, Sosialisasi dan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT),Uji Publik Data Kemiskinan
Kelurahan 51,00 506.360.100 51,00 682.475.000 100,00 74,19
dinsos
Monitoring dan Evaluasi
bulan 11 12 91,67
Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin
Pelaksanaan pendampingan Program Keluarga Harapan
Kelurahan 51,00 446.136.675 51,00 732.700.000 100,00 60,89
dinsos
pelatihan peningkatan kompetensi pendamping
Orang 53,00 53,00 100,00
monitoring dan Kelurahan 51,00 51,00 100,00
LP2KD Kota Surakarta Tahun 2018 V-Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan-47
Program/ Kegiatan Indikator Program/
Kegiatan Satuan
Realisasi Target Kinerja (%) Keterangan
Perangkat Daerah Indikator Anggaran Indikator Anggaran Indikator Anggaran
evaluasi pelaksanaan program PKH
Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin
pendampingan dan pengembangan e-warong dan kube jasa
e-warung * 42.638.625 4,00 321.000.000 0,00 13,28
dinsos
sosialisasi pembentukan e-warong dan kube jasa
e-warung 4,00 4,00 100,00
pelatihan peningkatan kompetensi pendamping e-warong dan operasional pendamping e-warong
kegiatan 1,00 1,00 100,00
pembentukan e-warong dan kube jasa
lokasi * 51,00 0,00
Monitoring dan evaluasi
bulan 11,00 12,00 91,67
Verifikasi dan validasi data kemiskinan
Tersedianya Sekretariat SLRT tingkat kota dan kegiatan verifikasi validasi serta pemutakhiran data kemiskinan
bulan 11,00 51.405.100 12,00 124.575.100 91,67 41,26
dinsos
Keterangan: *) belum dapat dilaporkan oleh perangkat daerah terkait.
LP2KD Kota Surakarta Tahun 2018 V-Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan-48
2) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan
Pemberdayaan Masyarakat
Target anggaran program peningkatan peran serta dan kesetaraan
jender dalam pembangunan sebesar Rp.671.068.000,- dengan
realisasi sebesar Rp.328.249.050,- (48,91%). Namun realisasi
indikator Persentase Peningkatan Kapasitas Kepala Rumah Tangga
Perempuan belum dapat dilaporkan.
Program ini terdiri dari 2 kegiatan, yaitu
Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan
kesetaraan jender dengan komponen pelatihan ketrampilan
sebanyak 50 orang.
Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun
keluarga sejahtera dengan komponen pelatihan ketrampilan
melalui program P2MBG sebanyak 100 orang. Kegiatan
penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga
sejahtera dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu survey,
pemilihan lokasi, pelatihan pendekatan partisipatif, pelatihan
keterampilan dan monev dan serang sampai tahap pelatihan.
Rumusan Permasalahan Sub Bidang Pemberdayaan
Perempuan:
a) Faktor Ketersediaan/Penyedia Layanan (Supply Side)
Belum optimalnya penyusunan dan implementasi anggaran
responsif gender, khususnya pemberdayaan ekonomi bagi Kepala Rumah Tangga perempuan.
b) Faktor Pemanfaatan/Penerima Manfaat (Demand Side)
Rendahnya kemampuan Kepala Rumah Tangga Perempuan
dalam ketrampilan.
Secara rinci kinerja indikator dan kinerja anggaran Klaster I Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan
Pemberdayaan Masyarakat pada Tabel berikut.
LP2KD Kota Surakarta Tahun 2018 V-Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan-49
Tabel 5.6 Kinerja Indikator dan Anggaran Klaster I
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (Pemberdayaan Perempuan) Kota Surakarta Tahun 2018
Program/ Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan
Satuan Realisasi Target Kinerja (%)
Keterangan Perangkat
Daerah Indikator Anggaran Indikator Anggaran Indikator Anggaran
Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
Persentase Peningkatan Kapasitas Kepala Rumah Tangga Perempuan
% * 328.249.050 * 671.068.000 0,00 48,91 DPPPAPM
Pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender
Peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat (pelatihan ketrampilan)
orang 50,00 104.078.900 50,00 174.600.000 100,00 59,61 DPPPAPM
Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera
Pelatihan ketrampilan melalui program P2MBG
orang 100,00 224.170.150 100,00 496.468.000 100,00 45,15 Tahapan: survey, pemilihan lokasi, pelatihan pendekatan partisipatif, pelatihan keterampilan dan monev dan serang sampai tahap pelatihan
DPPPAPM
Keterangan: *) belum dapat dilaporkan oleh perangkat daerah terkait.
LP2KD Kota Surakarta Tahun 2018 V-Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan-50
5.4.2. Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis
Pemberdayaan Masyarakat/Klaster II
A. Bidang Prasarana Dasar
Bidang prasarana dasar yang dilaksanakan oleh Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan program
pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah. Target
anggaran program ini sebesar Rp.14.662.045.000,- dengan realisasi
sebesar Rp.12.341.738.600,- (84,17%). Kinerja indikator program sudah
mencapai 100%, yaitu persentase jaringan sistem air limbah yang
memadai, dan cakupan pelayanan air minum perkotaan.
Gambar 5.22
Kinerja Indikator Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah Tahun 2018
Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air
limbah terdiri dari 3 kegiatan, yaitu
Kegiatan penyediaan prasarana dan sarana air limbah dengan
komponen IPAL Komunal di keluarahan semanggi sebanyak 50 SR.
Kegiatan penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi
masyarakat berpenghasilan rendah dengan komponen penyediaan
jaringan air minum yang memadai di kelurahan Jebres sebanyak 1
unit.
Kegiatan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong dengan
beberapa komponen, yaitu renovasi rumah pompa banjir di kedung
0,0
5
0,0
2
0,0
5
0,0
2
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
0,00
0,01
0,02
0,03
0,04
0,05
0,06
Persentase jaringan sistem air limbah yangmemadai
Cakupan pelayanan air minum perkotaan
Realisasi Target Kinerja (%) Target Kinerja 100%
LP2KD Kota Surakarta Tahun 2018 V-Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan-51
lumbu, viaduck gilingan, dan gandekan; pembangunan saluran
drainase semanggi; pembangunan saluran drainase Jl. Arifin dan
Jl.Sugiyopranoto; pembangunan saluran primer citywalk slamet
riyadi; dan pembangunan saluran primer Jl.Dr.cipto dan Jl. Mawar.
Rumusan Permasalahan Bidang Prasarana Dasar :
a) Faktor Ketersediaan/Penyedia Layanan (Supply Side)
Belum disusunnya masterplan sistem saluran drainase.
Saluran drainase kurang berfungsi dengan baik karena sampah,
sedimentasi dan kapasitas penampungan khususnya di wilayah rawan banjir/genangan.
Kurangnya akses masyarakat terhadap air bersih yang layak.
b) Faktor Pemanfaatan/Penerima Manfaat (Demand Side)
Rendahnya kesadaran warga dengan kebiasaan warga
membuang sampah langsung ke saluran air lewat celah jalan yang mengakibatkan saluran tidak berfungsi dengan baik karena
sampah dan sedimentasi, dan adanya saluran yang tertutup sehingga tidak bisa dibersihkan, sehingga air meluber ke jalan.
Secara rinci kinerja indikator dan kinerja anggaran Klaster II
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Tabel berikut.
LP2KD Kota Surakarta Tahun 2018 V-Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan-52
Tabel 5.7 Kinerja Indikator dan Anggaran Klaster II
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta Tahun 2018
Program/ Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan
Satuan Realisasi Target Kinerja (%)
Keterangan Perangkat
Daerah Indikator Anggaran Indikator Anggaran Indikator Anggaran
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Persentase jaringan sistem air limbah yang memadai
% 0,05 12.341.738.600 0,05 14.662.045.000 100,00 84,17 DPUPR
Cakupan pelayanan air minum perkotaan
% 0,02 0,02 100,00 DPUPR
Penyediaan prasarana dan sarana air limbah
IPAL Komunal Kel. Semanggi
SR 50,00 291.275.000 50,00 306.410.000 100,00 95,06 DPUPR
Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah
Jaringan air minum yang memadai di kelurahan Jebres
unit 437.214.000 1,00 458.635.000 0,00 95,33 DPUPR
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Renovasi rumah pompa banjir di kedung lumbu, viaduck gilingan, dan gandekan
unit 1.474.355.000 3,00 1.500.000.000 0,00 98,29 Kurang pompa banjir
DPUPR
Pembangunan saluran drainase semanggi
meter 266,31 2.805.316.000 300,00 2.880.000.000 88,77 97,41
Pembangunan saluran drainase Jl. Arifin dan Jl.Sugiyopranoto
meter 283,56 2.378.652.000 345,80 2.500.000.000 82,00 95,15
Pembangunan meter 175,00 2.866.818.600 250,00 4.872.000.000 70,00 58,84
LP2KD Kota Surakarta Tahun 2018 V-Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan-53
Program/ Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan
Satuan Realisasi Target Kinerja (%)
Keterangan Perangkat
Daerah Indikator Anggaran Indikator Anggaran Indikator Anggaran
saluran primer citywalk slamet riyadi
Pembangunan saluran primer Jl.Dr.cipto dan Jl. Mawar
meter 100,00 2.088.108.000 150,00 2.145.000.000 66,67 97,35
Keterangan: *) belum dapat dilaporkan oleh perangkat daerah terkait.
LP2KD Kota Surakarta Tahun 2018 V-Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan-54
B. Bidang Permukiman
Bidang permukiman yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan program pengembangan
perumahan. Target anggaran program ini sebesar Rp.18.163.902.000,-
pada triwulan III/2018, namun realisasi anggaran belum dapat
dilaporkan karena masih dalam proses pencairan bantuan sosial.
Indikator program meliputi Persentase Luasan Kawasan Kumuh dengan
target 3,29%, persentase Rumah Tidak Layak Huni yang terehabilitasi
dengan target 4,84%, dan Persentase Penurunan RTLH dengan target
85,47%.
Program pengembangan perumahan terdiri dari 4 kegiatan, yaitu
kegiatan fasilitas dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat
kurang mampu, kegiatan penyediaan sarana air bersih dan sanitasi
dasar terutama bagi masyarakat miskin, kegiatan penataan sarana dan
prasarana lingkungan perumahan, kegiatan penataan penguasaan,
pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.
Kegiatan fasilitas dan stimulasi pembangunan perumahan
masyarakat kurang mampu dengan komponen stimulasi peningkatan
kualitas RTLH sebanyak 604 unit.
Kegiatan penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama
bagi masyarakat miskin dengan komponen penyusunan DED
pembangunan sarana air bersih, pembangunan sarana air bersih di
kelurahan Mojosongo, pembangunan sistem pengelolaan air limbah
domestik Kelurahan Jebres dan Pajang, pengembangan jaringan air
bersih / master meter komunal di kelurahan Semanggi, dan
pembangunan sarana air bersih kelurahan Kadipiro, Jebres dan
Mojosongo.
Kegiatan penataan sarana dan prasarana lingkungan perumahan
dengan penataan kawasan permukiman kumuh di Kelurahan
Semanggi dan Mojosongo sebanyak 4 paket.
Kegiatan penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah dengan komponen pembuatan sertifikat tanah
untuk masyarakat sebanya 450 sertifikat.
LP2KD Kota Surakarta Tahun 2018 V-Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan-55
Rumusan Permasalahan Bidang Permukiman:
a) Faktor Ketersediaan/Penyedia Layanan (Supply Side)
Masih adanya rumah tidak layak huni yang memerlukan
penanganan rehabilitasi.
Kurangnya lahan/tanah untuk pemukiman dan pertumbuhan penduduk yang padat.
Masih adanya kawasan permukiman kumuh yang memerlukan penanganan.
Masih rendahnya sistem drainase akibat adanya saluran drainase
yang tersumbat atau akibat belum adanya saluran drainase gorong-gorong, serta kapasitas saluran air tidak dapat menampung air hujan pada saat hujan deras sehingga terjadi
banjir/genangan sehingga kondisi permukiman terlihat kumuh dan kotor.
Kurangnya akses masyarakat terhadap sanitasi dan air bersih yang layak.
Kurangnya air bersih di musim kemarau, kualitas air sumur tidak
layak konsumsi, dan air PDAM terbatas (tidak mengalir setiap saat).
b) Faktor Pemanfaatan/Penerima Manfaat (Demand Side)
Keberadaan rumah tidak layak huni, disebabkan penghasilan
rendah untuk renovasi rumah tidak bisa, dan tanah yang ditempati merupakan bukan hak milik / tanah milik orang lain.
Rumah merupakan warisan orang tua.
Rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan perawatan dan pengelolaan MCK komunal sehingga rusak dan kurang
nyaman .
Rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan perawatan
dan pengelolaan sarana pompa air bersih sumur artetis komunal sehingga mengalami kerusakan.
Secara rinci kinerja indikator dan kinerja anggaran Klaster II
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan pada Tabel
berikut.
LP2KD Kota Surakarta Tahun 2018 V-Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan-56
Tabel 5.8 Kinerja Indikator dan Anggaran Klaster II
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Surakarta Tahun 2018
Program/ Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan
Satuan Realisasi Target Kinerja (%)
Keterangan Perangkat
Daerah Indikator Anggaran Indikator Anggaran Indikator Anggaran
Program Pengembangan Perumahan
Persentase Luasan Kawasan Kumuh
% * * 3,29 18.163.902.000 0,00 - disperkimtan
Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang terehabilitasi
% * * 4,84 0,00
Persentase Penurunan RTLH
% * * 85,47 0,00
Fasilitas dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu
Stimulasi peningkatan kualitas RTLH
Unit * * 604,00 9.000.000.000 0,00 - Dalam proses pencairan bantuan sosial
disperkimtan
Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin
Penyusunan DED pembangunan sarana air bersih
kegiatan * * 1,00 1.078.056.700 0,00 - disperkimtan
Pembangunan sarana air bersih di kelurahan Mojosongo
kegiatan * * 1,00 0,00
Pembangunan sistem pengelolaan air
kegiatan * * 1,00 3.585.845.300 0,00 - disperkimtan
LP2KD Kota Surakarta Tahun 2018 V-Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan-57
Program/ Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan
Satuan Realisasi Target Kinerja (%)
Keterangan Perangkat
Daerah Indikator Anggaran Indikator Anggaran Indikator Anggaran
limbah domestik Kelurahan Jebres dan Pajang
Pengembangan jaringan air bersih / master meter komunal di kelurahan Semanggi
kegiatan * * 1,00 0,00
Pembangunan sarana air bersih kelurahan Kadipiro, Jebres dan Mojosongo
kegiatan * * 3,00 0,00
Penataan sarana dan prasarana lingkungan perumahan
Penataan kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Semanggi dan Mojosongo
paket * * 4,00 4.200.000.000 0,00 - disperkimtan
Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
Pembuatan sertifikat tanah untuk masyarakat
sertifikat * * 450,00 300.000.000 0,00 - disperkimtan
Keterangan: *) belum dapat dilaporkan oleh perangkat daerah terkait.
LP2KD Kota Surakarta Tahun 2018 V-Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan-58
C. Bidang Pengendalian Penduduk
Bidang pengendalian penduduk yang dilaksanakan oleh Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan program
keluarga berencana. Target anggaran program ini sebesar
Rp.1.105.990.000,- dengan realisasi sebesar Rp.612.187.900,-
(55,35%). Kinerja anggaran ini masih terus berjalan hingga akhir tahun
2018. Kinerja indikator program yaitu indikator Angka pemakaian
kontrasepsi/ Contraceptive Prevalence Rate (CPR) pada perempuan
menikah usia 15-49 tahun sebesar 112,72%.
Gambar 5.23
Kinerja Indikator Program Keluarga Berencana Tahun 2018
Program keluarga berencana terdiri dari 2 kegiatan, yaitu
kegiatan pelayanan pemasangan kontarsepsi dan kegiatan dukungan
operasional Kampung KB.
Kegiatan pelayanan pemasangan kontarsepsi dengan komponen
pelayanan pemasangan MOP sebanyak 6 orang dari target 40 orang
(12,50%). Namun komponen pelayanan pemasangan MOW,
pemasangan kontrasepsi MKJP dan Rapat koodinasi lintas sektor KB
dengan kinerja indikator mencapai 100%.
Kegiatan dukungan operasional Kampung KB dengan komponen
Pertemuan kelompok kerja KB sebanyak 200 orang, Forum
Musyawarah tingkat desa kampung KB sebanyak 450 orang,
29
,68
26
,33
112,72
90,00
95,00
100,00
105,00
110,00
115,00
24,00
25,00
26,00
27,00
28,00
29,00
30,00
Angka pemakaian kontrasepsi/ Contraceptive Prevalence Rate (CPR) pada perempuanmenikah usia 15-49 tahun
Realisasi Target Kinerja (%) Target Kinerja 100%
LP2KD Kota Surakarta Tahun 2018 V-Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan-59
Lokakarya mini tingkat desa dan kecamatan di kampung KB
sebanyak 900 orang, dan operasional ketahanan keluarga berbasis
kelompok tribina sebanyak 2.250 orang. Komponen pada kegiatan ini
masing-masing dengan kinerja indikator sebesar 100%.
Rumusan Permasalahan Bidang Pengendalian Penduduk:
a) Faktor Ketersediaan/Penyedia Layanan (Supply Side)
Belum optimalnya pengendalian kuantitas dan kualitas
penduduk.
Masih tingginya unmeetneed KB.
b) Faktor Pemanfaatan/Penerima Manfaat (Demand Side)
Rendahnya kesadaran beberapa masyarakat untuk pembatasan kelahiran
Adanya pemahaman kelompok agama tertentu pada sebagian
masyarakat yang tidak memperbolehkan KB.
Secara rinci kinerja indikator dan kinerja anggaran Klaster II
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Tabel
berikut.
LP2KD Kota Surakarta Tahun 2018 V-Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan-60
Tabel 5.9 Kinerja Indikator dan Anggaran Klaster II
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surakarta Tahun 2018
Program/ Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan
Satuan Realisasi Target Kinerja (%)
Keterangan Perangkat
Daerah Indikator Anggaran Indikator Anggaran Indikator Anggaran
Program Keluarga Berencana
Angka pemakaian kontrasepsi/ Contraceptive Prevalence Rate (CPR) pada perempuan menikah usia 15-49 tahun
% 29,68 612.187.900 26,33 1.105.990.000 112,72 55,35 on going process
DPPKB
Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi
Pelayanan pemasangan MOP
orang 5,00 414.162.900 40,00 705.990.000 12,50 58,66 on going process
DPPKB
Pelayanan pemasangan MOW
orang 50,00 50,00 100,00
Pemasangan kontrasepsi MKJP
orang 1875,00 1875,00 100,00
Rapat koodinasi lintas sektor KB
bulan 12,00 12,00 100,00
Dukungan operasional Kampung KB
Pertemuan kelompok kerja KB
orang 200,00 198.025.000 200,00 400.000.000 100,00 49,51 on going process
DPPKB
Forum Musyawarah tingkat desa kampung KB
orang 450,00 450,00 100,00
Lokakarya mini tingkat desa
orang 900,00 900,00 100,00
LP2KD Kota Surakarta Tahun 2018 V-Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan-61
Program/ Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan
Satuan Realisasi Target Kinerja (%)
Keterangan Perangkat
Daerah Indikator Anggaran Indikator Anggaran Indikator Anggaran
dan kecamatan di kampung KB
Operasional ketahanan keluarga berbasis kelompok tribina
orang 2250,00 2250,00 100,00
Keterangan: *) belum dapat dilaporkan oleh perangkat daerah terkait.
LP2KD Kota Surakarta Tahun 2018 V-Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan-62
5.4.3. Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis
Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro/Klaster III
A. Bidang Ketenagakerjaan
Bidang ketenagakerjaan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga
Kerja dan Perindustrian terdiri dari 2 program, yaitu program
peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, dan program
peningkatan kesempatan kerja.
1) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Target anggaran program peningkatan kualitas dan produktivitas
tenaga kerja sebesar Rp.145.810.000,- dengan realisasi sebesar
Rp.39.157.705,- (26,86%). Kegiatan pada program ini, yaitu
kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja
dengan komponen pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja
yang berkompetensi dengan target sebanyak 160 orang, namun
realisasi masih sebanyak 40 orang (25%). Minat warga miskin untuk
mengikuti kegiatan cukup rendah, beberapa tidak dapat
meninggalkan pekerjaan (ijin kerja) dan tidak bisa meninggalkan
keluargan (mengurus urusan rumah tangga).
2) Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Target anggaran program peningkatan kesempatan kerja sebesar
Rp.98.560.000,- dengan realisasi sebesar Rp.71.836.680,-
(72,89%). Kegiatan pada program ini, yaitu kegiatan
pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan
kewirausahaan dengan komponen pelatihan kewirausahaan mandiri
dengan kinerja indikator sebesar 100% (80 orang). Sama halnya
dengan program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga
kerja, yaitu rendahnya minat warga miskin untuk mengikuti
kegiatan.
3) Rumusan Permasalahan Bidang Ketenagakerjaan:
a) Faktor Ketersediaan/Penyedia Layanan (Supply Side)
LP2KD Kota Surakarta Tahun 2018 V-Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan-63
Adanya kesenjangan kebutuhan tenaga kerja pada dunia
usaha dengan lulusan sekolah atau perguruan tinggi
sehingga menyebabkan pengangguran.
Masih terjadinya sengketa pengusaha-pekerja, dan belum
optimalnya pemeriksaan perusahaan dalam rangka pemenuhan hak tenaga kerja.
Belum optimalnya pemenuhan hak tenaga kerja oleh perusahaan terutama BPJS ketenagakerjaan baik pekerja
formal maupun informal (buruh pasar, kuli gendong, penjaga toko, pekerja fee land, buruh rumah tangga).
b) Faktor Pemanfaatan/Penerima Manfaat (Demand Side)
Rendahnya kualitas SDM pencari kerja local yang bersaing dengan pencari kerja luar daerah.
Rendahnya kesadaran pencari kerja local untuk mendaftarkan AK1.
Secara rinci kinerja indikator dan kinerja anggaran Klaster III
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian pada Tabel berikut
LP2KD Kota Surakarta Tahun 2018 V-Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan-64
Tabel 5.10 Kinerja Indikator dan Anggaran Klaster III
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Bidang Ketenagakerjaan) Kota Surakarta Tahun 2018
Program/ Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan
Satuan Realisasi Target Kinerja (%)
Keterangan Perangkat
Daerah Indikator Anggaran Indikator Anggaran Indikator Anggaran
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan ketrampilan
% * 39.157.705 * 145.810.000 26,86 disnakerin
Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja
Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja yang berkompetensi
orang 40,00 39.157.705 160,00 145.810.000 25,00 26,86 Minat warga miskin untuk mengikuti kegiatan, beberapa tidak dapat meninggalkan pekerjaan (ijin kerja) dan tidak bisa meninggalkan keluargan (mengurus urusan rumah tangga)
disnakerin
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Pencari kerja yang ditempatkan
% * 71.836.680 78,64 98.560.000 0,00 72,89 disnakerin
Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan
Pelatihan kewirausahaan mandiri
Orang 80,00 71.836.680 80,00 98.560.000 100,00 72,89 Minat warga miskin untuk mengikuti kegiatan, beberapa
disnakerin
LP2KD Kota Surakarta Tahun 2018 V-Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan-65
Program/ Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan
Satuan Realisasi Target Kinerja (%)
Keterangan Perangkat
Daerah Indikator Anggaran Indikator Anggaran Indikator Anggaran
tidak dapat meninggalkan pekerjaan (ijin kerja) dan tidak bisa meninggalkan keluargan (mengurus urusan rumah tangga)
Keterangan: *) belum dapat dilaporkan oleh perangkat daerah terkait.
LP2KD Kota Surakarta Tahun 2018 V-Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan-66
B. Bidang Kewirausahaan
Bidang kewirausahaan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi
dan UKM terdiri dari 2 program, yaitu program pengembangan
kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM, dan program
pengembangan klaster bisnis. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
terdiri dari 2 program, yaitu program pengembangan industri kecil dan
menengah, dan program peningkatan kemampuan teknologi industri.
Dinas Perdagangan terdiri dari 1 program, yaitu program pembinaan
pedagang kaki lima dan asongan. Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dengan program
pengembangan lembaga ekonomi.
1) Dinas Koperasi dan UKM
(1) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetitif UKM
Target anggaran program pengembangan kewirausahaan dan
keunggulan kompetitif UKM sebesar Rp.910.335.000,- dengan
realisasi sebesar Rp.222.434.889,- (24,43%). Kinerja indikator
program, yaitu Persentase Pertumbuhan Tenaga Kerja KUMKM
yang dibina sebesar 59,34% masih perlu upaya keras.
Gambar 5.24
Kinerja Indikator Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM Tahun 2018
1,1
9
2,0
1
59,34
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
Persentase Pertumbuhan Tenaga Kerja KUMKM yang dibina
Realisasi Target Kinerja (%) Target Kinerja 100%
LP2KD Kota Surakarta Tahun 2018 V-Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan-67
Program ini dengan kegiatan Fasilitasi pengembangan Usaha
Kecil Menengah dengan komponen berkembangnya UMKM
sebanyak 200 unit pada tahun 2018 dapat terpenuhi.
(2) Program Pengembangan Klaster Bisnis
Target anggaran program pengembangan klaster bisnis
sebesar Rp.1.309.000.000,- dengan realisasi sebesar
Rp.1.048.056.125,- (80,07%). Indikator program yang masih
perlu upaya dalam pencapaian target, yaitu persentase UMKM
yang telah mengikuti pameran promosi produk sebesar 94,57%
dan persentase peningkatan kualitas KUMKM yang dibina
dengan kinerja sebesar 99,34%.
Gambar 5.25
Kinerja Indikator Program Pengembangan Klaster Bisnis Tahun 2018
Program pengembangan klaster bisnis teridir dari 4 kegiatan,
yaitu:
Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro
Kecil Menengah dengan komponen penyediaan basis data
UMKM dengan realisasi 3 kegiatan.
Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil
Menengah dengan komponen UMKM yang mengikuti
promosi produk dengan realisasi sebanyak 74 unit.
12
,48
11
,15
4,9
7
13
,20
5,0
0
5,0
0
94,57
222,93
99,34
0,00
50,00
100,00
150,00
200,00
250,00
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00
Persentase UMKM yang telahmengikuti pameran promosi
produk
Persentase pemahamanpelaku usaha terhadap produkjasa keamanan dari lembaga
pembiayaan
Persentase Peningkatankualitas KUMKM yang dibina
Realisasi Target Kinerja (%) Target Kinerja 100%
LP2KD Kota Surakarta Tahun 2018 V-Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan-68
Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan
dengan komponen UMKM yang terfasilitasi dengan lembaga
pembiayaan dengan realisasi sebanyak 350 orang.
Pengembangan klaster bisnis dengan kompoknen klister
UMKM yang berdaya saing dengan realisasi sebanyak 6
kelompok.
(3) Rumusan Permasalahan Sub Bidang Koperasi dan UKM:
a) Faktor Ketersediaan/Penyedia Layanan (Supply Side)
Banyaknya koperasi yang tidak aktif (dalam dua tahun
terakhir), tidak mengadakan RAT/Rapat Anggota Tahunan, dan koperasi tidak sehat.
b) Faktor Pemanfaatan/Penerima Manfaat (Demand Side)
Kurangnya modal usaha untuk pengembangan usaha
mikro kecil.
LP2KD Kota Surakarta Tahun 2018 V-Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan-69
Tabel 5.11 Kinerja Indikator dan Anggaran Klaster III
Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta Tahun 2018
Program/ Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan
Satuan Realisasi Target Kinerja (%)
Keterangan Perangkat
Daerah Indikator Anggaran Indikator Anggaran Indikator Anggaran
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM
Persentase Pertumbuhan Tenaga Kerja KUMKM yang dibina
% 1,19 222.434.889 2,01 910.335.000 59,34 24,43 dinkop ukm
Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah
Berkembangnya UMKM
unit 200,00 222.434.889 200,00 910.335.000 100,00 24,43 dinkop ukm
Program Pengembangan Klaster Bisnis
Persentase UMKM yang telah mengikuti pameran promosi produk
% 12,48 1.048.056.125 13,20 1.309.000.000 94,57 80,07 dinkop ukm
Persentase pemahaman pelaku usaha terhadap produk jasa keamanan dari lembaga pembiayaan
% 11,15 5,00 222,93
Persentase Peningkatan kualitas KUMKM yang dibina
% 4,97 5,00 99,34
Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil
basis data UMKM
kegiatan 3,00 90.780.300 2,00 121.000.000 150,00 75,03 dinkop ukm
LP2KD Kota Surakarta Tahun 2018 V-Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan-70
Program/ Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan
Satuan Realisasi Target Kinerja (%)
Keterangan Perangkat
Daerah Indikator Anggaran Indikator Anggaran Indikator Anggaran
Menengah
Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah
UMKM yang mengikuti promosi produk
Unit 74,00 772.591.200 20,00 726.000.000 370,00 106,42 dinkop ukm
Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan
UMKM yang terfasilitasi dengan lembaga pembiayaan
Orang 350,00 84.439.750 250,00 242.000.000 140,00 34,89 dinkop ukm
Pengembangan klaster bisnis
klaster umkm yang berdaya saing
Kelompok 6,00 100.244.875 2,00 220.000.000 300,00 45,57 dinkop ukm
Keterangan: *) belum dapat dilaporkan oleh perangkat daerah terkait.
LP2KD Kota Surakarta Tahun 2018 V-Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan-71
2) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
(1) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Target anggaran program pengembangan industri kecil dan
menengah sebesar Rp.52.800.000,- dengan realisasi sebesar
Rp. 52.800.000,- (100%). Realisasi indikator program belum
dapat terlaporkan, yaitu persentase IKM yang telah mengikuti
pameran promosi produk dengan target 3,37% dan persentase
klaster industri yang berkembang dengan target 78,57%.
Kegiatan pada program ini, yaitu kegiatan Pembinaan industri
kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster
industry dengan komponen pemberian bantuan peralatan
produksi berupa cap batik sanggit, meja cap, bak pencelup,
mesin jahit, alat cetak blangkon ( klebut), sikilan blangkon, meja
jahit, grengseng, meja cap, cap batik motif dan bak pencelup
bagi 3 koperasi sudah terpenuhi (100%). Namun proses
pembentukan badan hukum membutuhkan waktu yang cukup
lama dan terjadi kenaikan harga barang.
(2) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
Target anggaran program pengembangan industri kecil dan
menengah sebesar Rp.50.000.000,- dengan realisasi sebesar
Rp. 50.000.000,- (100%). Realisasi indikator program belum
dapat terlaporkan, yaitu pertumbuhan Industri dengan target
0,34%.
Kegiatan pada program ini, yaitu kegiatan fasilitasi bagi industri
kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya
dengan komponen Pemberian bantuan peralatan produksi
berupa press tempe gembus, oven toaster philip / pemanggang
elektrik, mixer philip, panci presto, kompor 2 tungku, panci
stainless besar bagi 2 koperasi sudah terpenuhi (100%).
(3) Rumusan Permasalahan Sub Bidang Perindustrian:
a) Faktor Ketersediaan/Penyedia Layanan (Supply Side)
LP2KD Kota Surakarta Tahun 2018 V-Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan-72
Kurangnya akses industri mikro dan kecil terhadap
permodalan usaha.
Belum optimalnya fasilitasi pemerintah kota dalam peningkatan SDM dan pemasaran produk IKM.
Belum optimalnya pengembangan klaster industri potensial.
b) Faktor Pemanfaatan/Penerima Manfaat (Demand Side)
Kekurangan modal usaha untuk pengembangan industri
kecil (rumahan).
LP2KD Kota Surakarta Tahun 2018 V-Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan-73
Tabel 5.12 Kinerja Indikator dan Anggaran Klaster III
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Bidang Kewirausahaan) Kota Surakarta Tahun 2018
Program/ Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan
Satuan Realisasi Target Kinerja (%)
Keterangan Perangkat
Daerah Indikator Anggaran Indikator Anggaran Indikator Anggaran
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Persentase IKM, yang telah mengikuti pameran promosi produk
% * 52.800.000 3,37 52.800.000 0,00 100,00 disnakerin
Persentase klaster industri yang berkembang
% * 78,57 0,00
Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri
Pemberian bantuan peralatan produksi berupa cap batik sanggit, meja cap, bak pencelup, mesin jahit, alat cetak blangkon ( klebut), sikilan blangkon, meja jahit, grengseng, meja cap, cap batik motif dan bak pencelup
koperasi 3,00 52.800.000 3,00 52.800.000 100,00 100,00 Proses pembentukan badan hukum membutuhkan waktu yang cukup lama dan terjadi kenaikan harga barang
disnakerin
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
Pertumbuhan Industri
% * 50.000.000 0,34 50.000.000 0,00 100,00 disnakerin
LP2KD Kota Surakarta Tahun 2018 V-Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan-74
Program/ Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan
Satuan Realisasi Target Kinerja (%)
Keterangan Perangkat
Daerah Indikator Anggaran Indikator Anggaran Indikator Anggaran
Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya
JPemberian bantuan peralatan produksi berupa press tempe gembus, oven toaster philip / pemanggang elektrik, mixer philip, panci presto, kompor 2 tungku, panci stainless besar
koperasi 2,00 50.000.000 2,00 50.000.000 100,00 100,00 Proses pembentukan badan hukum membutuhkan waktu yang cupup lama dan terjadi kenaikan harga barang
disnakerin
Keterangan: *) belum dapat dilaporkan oleh perangkat daerah terkait.
LP2KD Kota Surakarta Tahun 2018 V-Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan-75
3) Dinas Perdagangan
Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
Target anggaran program pembinaan pedagang kaki lima dan
asongan sebesar Rp.1.140.527.000,- dengan realisasi sebesar
Rp.1.139.055.000,- (99,87%). Realisasi indikator program
belum dapat terlaporkan, yaitu cakupan bina kelompok
pedagang/usaha informal dengan target 100% dan persentase
lokasi PKL yang tertata dengan target 88%.
Kegiatan pada program ini, yaitu kegiatan penataan tempat
berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan dengan
komponen pengadaan gerobag pedagang kaki lima dengan
realisasi sebanyak 29 unit (Sudah termasuk dalam usulan
penerima bantuan gerobak yang telah didiposisi Walikota) dan
penataan lokasi pedagang kaki lima di 2 lokasi (pembangunan
shelter Pajang dan shelter Kerten).
Rumusan Permasalahan Sub Bidang Perdagangan:
a) Faktor Ketersediaan/Penyedia Layanan (Supply Side)
Masih adanya lokasi PKL yang belum tertata.
Masih adanya pasar yang belum memenuhi standar kelayakan pasar.
b) Faktor Pemanfaatan/Penerima Manfaat (Demand Side)
Rendahnya kesadaran dan kesediaan PKL dalam
mengikuti program penataan lokasi PKL.
LP2KD Kota Surakarta Tahun 2018 V-Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan-76
Tabel 5.13 Kinerja Indikator dan Anggaran Klaster III
Dinas Perdagangan Kota Surakarta Tahun 2018
Program/ Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan
Satuan Realisasi Target Kinerja (%)
Keterangan Perangkat
Daerah Indikator Anggaran Indikator Anggaran Indikator Anggaran
Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal
% * 1.139.055.000 100,00 1.140.527.000 0,00 99,87 disdag
Persentase lokasi PKL yang tertata
% * 88,00 0,00
Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan
Pengadaan gerobag pedagang kaki lima
unit 29,00 198.528.000 33,00 200.000.000 87,88 99,26 Sudah termasuk dalam usulan penerima bantuan gerobak yang telah didiposisi Walikota
disdag
Penataan lokasi Pedagang Kaki Lima
lokasi 2,00 940.527.000 2,00 940.527.000 100,00 100,00 Pembangunan Shelter Pajang dan Pembangunan Shelter Kerten
Keterangan: *) belum dapat dilaporkan oleh perangkat daerah terkait.
LP2KD Kota Surakarta Tahun 2018 V-Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan-77
4) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan
Pemberdayaan Masyarakat
Target anggaran program pengembangan lembaga ekonomi
pedesaan sebesar Rp.256.000.000,-. Namun realisasi anggaran
maupun realisasi indikator persentase Lembaga Keuangan Mikro
(LKM) aktif belum dapat dilaporkan.
Program ini terdiri dari kegiatan fasilitasi permodalan bagi usaha
mikro kecil dan menengah di perdesaan dengan komponen
pembinaan lembaga mikro aktif sebanyak 256 kelompok.
Rumusan Permasalahan Sub Bidang Pemberdayaan
Masyarakat:
a) Faktor Ketersediaan/Penyedia Layanan (Supply Side)
Adanya lembaga mikro yang sudah tidak aktif.
b) Faktor Pemanfaatan/Penerima Manfaat (Demand Side)
Belum optimalnya kesadaran masyarakat untuk berswadaya
dalam pembangunan.
Secara rinci kinerja indikator dan kinerja anggaran Klaster III Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan
Pemberdayaan Masyarakat pada Tabel berikut.
LP2KD Kota Surakarta Tahun 2018 V-Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan-78
Tabel 5.14 Kinerja Indikator dan Anggaran Klaster III
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (Pemberdayaan Masyarakat) Kota Surakarta Tahun 2018
Program/ Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan
Satuan Realisasi Target Kinerja (%)
Keterangan Perangkat
Daerah Indikator Anggaran Indikator Anggaran Indikator Anggaran
Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
Persentase Lembaga Keuangan Mikro (LKM) aktif
% * * 10,00 256.000.000 0,00 - DPPPAPM
Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan
Pembinaan lembaga mikro aktif
Kelompok * * 256,00 256.000.000 0,00 - DPPPAPM
Keterangan: *) belum dapat dilaporkan oleh perangkat daerah terkait.
LP2KD Kota Surakarta Tahun 2018 V-Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan-79
C. Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan
Bidang pertanian dan ketahanan pangan yang dilaksanakan
oleh Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan terdiri dari 3
program, yaitu program peningkatan produksi pertanian/perkebunan,
program peningkatan produksi hasil peternakan, dan program
pengembangan budidaya perikanan.
1) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
Target anggaran program peningkatan produksi pertanian/
perkebunan sebesar Rp.100.000.000,- dengan realisasi sebesar
Rp.100.000.000,- (100%). Kinerja indikator program, yaitu cakupan
bina kelompok petani sebesar 90,91%.
Gambar 5.26
Kinerja Indikator Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Tahun 2018
Kegiatan pada program ini, yaitu kegiatan penyediaan sarana
produksi pertanian/perkebunan dengan komponen jumlah bantuan
paket vetrikultur degan realisasi sebanyak 80 unit.
2) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
Target anggaran program peningkatan produksi hasil peternakan
sebesar Rp.115.000.000,- dengan realisasi sebesar
Rp.115.000.000,- (100%). Kinerja indikator program dari program ini
80
,00
88
,00
90,91
86,00
88,00
90,00
92,00
94,00
96,00
98,00
100,00
102,00
76,00
78,00
80,00
82,00
84,00
86,00
88,00
90,00
Cakupan bina kelompok petani
Realisasi Target Kinerja (%) Target Kinerja 100%
LP2KD Kota Surakarta Tahun 2018 V-Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan-80
masih perlu upaya keras, yaitu produksi hasil peternakan sebesar
22,35%.
Gambar 5.27
Kinerja Indikator Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Tahun 2018
Kegiatan pada program ini, yaitu kegiatan pengembangan agribisnis
Peternakan dengan komponen jumlah bantuan ayam buras berupa
ayam buras, kandang ayam, tempat makan/minum, mesin tetas
dengan target sebanyak 35 paket, namun terkendala waktu
pelaksanaan droping ayam yang mundur.
3) Program Pengembangan Budidaya Perikanan
Target anggaran program pengembangan budidaya perikanan
sebesar Rp.317.040.000,- dengan realisasi sebesar
Rp.310.262.788,- (97,86%). Kinerja indikator program, yaitu
produksi budidaya ikan sebesar 95,24%.
92
2,5
4
41
28
,00
22,35
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
0,00
500,00
1000,00
1500,00
2000,00
2500,00
3000,00
3500,00
4000,00
4500,00
Produksi hasil peternakan
Realisasi Target Kinerja (%) Target Kinerja 100%
LP2KD Kota Surakarta Tahun 2018 V-Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan-81
Gambar 5.28
Kinerja Indikator Program Perikanan Budidaya Tahun 2018
Kegiatan pada program ini, yaitu kegiatan pengembangan dan
pembinaan perikanan dengan komponen Demplot kolam ikan
(portable/perikanan perkotaan)-YUMINA BUMINA dengan realisasi
sebanyak 2 paket dari target 50 paket (4%), jumlah paket bantuan
lele (gakin baru) dengan realisasi sebanyak 40 unit, dan jumlah
paket bantuan lele dengan realisasi sebanyak 80 unit.
4) Rumusan Permasalahan Bidang Pertanian dan Ketahanan
Pangan:
a) Faktor Ketersediaan/Penyedia Layanan (Supply Side)
Perkembangan kota Surakarta yang sangat pesat menjadikan tidak memungkinkan untuk mengolah dan
mengembangkan lahan pertanian/peternakan/perikanan, menjadikan produktivitas sektor pertanian cenderung
menurun.
Produksi peternakan cenderung menurun, terjadinya
kesakitan penyakit hewan dan penyakit zoonosis serta belum optimalnya kelayakan hasil peternakan.
b) Faktor Pemanfaatan/Penerima Manfaat (Demand Side)
Rendahnya minat generasi muda untuk bekerja di sektor
pertanian dan peternakan.
40
,00
42
,00
95,24
92,00
93,00
94,00
95,00
96,00
97,00
98,00
99,00
100,00
101,00
39,00
39,50
40,00
40,50
41,00
41,50
42,00
42,50
Produksi budidaya ikan (Ton)
Realisasi Target Kinerja (%) Target Kinerja 100%
LP2KD Kota Surakarta Tahun 2018 V-Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan-82
Tabel 5.15 Kinerja Indikator dan Anggaran Klaster III
Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Surakarta Tahun 2018
Program/ Kegiatan Indikator Program/
Kegiatan Satuan
Realisasi Target Kinerja (%) Keterangan
Perangkat Daerah Indikator Anggaran Indikator Anggaran Indikator Anggaran
Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan
Cakupan bina kelompok petani
% 80,00 100.000.000 88,00 100.000.000 90,91 100,00 dispertan
Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan
Jumlah bantuan paket vetrikultur
Unit 80,00 100.000.000 80,00 100.000.000 100,00 100,00
Program peningkatan produksi hasil peternakan
Produksi hasil peternakan
ton 922,54 115.000.000 4128,00 115.000.000 22,35 100,00 dispertan
Pengembangan agribisnis Peternakan
Jumlah bantuan ayam buras berupa ayam buras, kandang ayam, tempat makan/minum, mesin tetas
paket * * 35,00 115.000.000 0,00 - Waktu pelaksanaan droping ayam mundur
dispertan
Program pengembangan budidaya perikanan
Produksi budidaya ikan (Ton)
ton 40,00 310.262.788 42,00 317.040.000 95,24 97,86 dispertan
Pengembangandan pembinaan perikanan
Demplot kolam ikan (portable/perikanan perkotaan)- YUMINA BUMINA
paket 2,00 17.442.788 50,00 20.000.000 4,00 87,21 dispertan
Jumlah paket bantuan lele (gakin baru)
Unit 40,00 190.080.000 40,00 191.280.000 100,00 99,37
Jumlah paket bantuan lele
Unit 80,00 102.740.000 80,00 105.760.000 100,00 97,14 Pendampingan tahun 2017. Di Mojosongo terjadi
LP2KD Kota Surakarta Tahun 2018 V-Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan-83
Program/ Kegiatan Indikator Program/
Kegiatan Satuan
Realisasi Target Kinerja (%) Keterangan
Perangkat Daerah Indikator Anggaran Indikator Anggaran Indikator Anggaran
penyakit pada bibit ikan (bibit ikan banyak yang mati)
Keterangan: *) belum dapat dilaporkan oleh perangkat daerah terkait.
LP2KD Kota Surakarta Tahun 2018 V-Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan-84
5.4.4. Realisasi Program Penanggulangan Kemiskinan terhadap Realisasi
Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun 2018
Total anggaran penanggulangan kemiskinan di Kota Surakarta tahun
2018 ditargetkan mencapai sebanyak Rp.144,83 miliar yang bersumber dari
APBD Kota Surakarta. Namun realisasi anggaran penanggulangan
kemiskinan yang dapat dilaporkan oleh perngkat daerah sebanyak Rp.83,59
miliar atau masih sebesar 57,72% dari target anggaran.
Gambar 5.29
Sumber Anggaran Penanggulangan Kemiskinan Kota Surakarta Tahun 2017
Program penanggulangan kemiskinan Kota Surakarta tahun 2018
ditargetkan mencapai sebanyak Rp.144,83 miliar bersumber dari APBD Kota
Surakarta, dibandingkan dengan belanja daerah Kota Surakarta tahun 2018
sebanyak Rp.1,198 triliun mencapai 12,09%.
Gambar 5.30 Komposisi Anggaran Penanggulangan Kemiskinan Terhadap
Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun 2017
Realisasi83.588.065.579
57,72%
Belum dapat dilaporkan
61.240.902.905 42,28%
Program Penanggulangan
Kemiskinan144.828.968.484
12,09%
Program Pembangunan
Lainnya1.053.528.233.696
87,91%