bab pendahuluan -...
TRANSCRIPT
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Bekasi Utara Tahun 2016
“Bekasi Utara Prima Dalam Pelayanan, Asri Dalam Lingkungan Bernuansa Ihsan” 1
BAB
1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP)
Kecamatan Bekasi Utara adalah bagian dari pada perencanaan strategis
dan merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja
Kecamatan Bekasi Utara. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) merupakan salah satu barometer untuk
mengetahui sejauh mana upaya peningkatan kinerja
aparatur pemerintah telah dilaksanakan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
merupakan bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam
pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Pengukuran indikator kinerja
yang dipergunakan dalam pencapaian kinerja dapat diketahui melalui
indikator input (masukan), output (keluaran), outcomes (hasil) dan
Benefit (manfaat). Sedangkan untuk mengetahui tahapan pengakuran
evaluasi kinerja dapat dilihat mulai dari capaian pelaksanaan kegiatan
secara keseluruhan, nilai capaian kerja pelaksanaan program sampai
dengan nilai capaian kebijaksanaan.Tahapan evaluasi kinerja yang akan
dijelaskan menunjukan bahwa kegiatan-kegiatan pembangunan,
pengarahan, pengawasan dan pengendalian yang ada di Kecamatan
Bekasi Utara berjalan baik sesuai dengan tujuan dan sasaran.
LAKIP dibuat sebagai pertanggungjawaban instansi pemerintah
selama satu tahun yang mengacu kepada Tap MPR RI Nomor:
XI/MPR/1998 dan Undang-undang Nomor: 28 Tahun 1999 tentang
penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan
Nepotisme dan beberapa peraturan lain yaitu Instruksi Presiden Nomor
7 Tahun 1999 tentang Akuntabikitas Kinerja Instansi Pemerintah, Surat
Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor:
239/IX/6/8/2003 tentang perbaikan pedoman Penyusunan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Bekasi Utara Tahun 2016
“Bekasi Utara Prima Dalam Pelayanan, Asri Dalam Lingkungan Bernuansa Ihsan” 2
Penyusunan LAKIP Kecamatan Bekasi Utara dimaksudkan
sebagai media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai
kinerja Kecamatan Bekasi Utara yang bermanfaat antara lain untuk :
a. Mendorong Kecamatan Bekasi Utara sebagai salah satu instansi
pemerintah di Kota Bekasi untuk menyelenggarakan tugas umum
pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar (Good
Governance) yang didasarkan pada peraturan perundang-
undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
b. Menjadikan Kecamatan Bekasi Utara sebagai salah satu instansi
pemerintah di Kota Bekasi yang Akuntabel sehingga pelaksanaan
tugas dilakukan secara efisien, efektif dan responsif terhadap
aspirasi masyarakat serta lingkungannya;
c. Menjadi bahan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang
berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Instansi
Pemerintah dalam pelayanan publik.
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Bekasi Utara
Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang
keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung
tombak dalam pelayanan terhadap masyarakat dan pembinaan
masyarakat seperti disebutkan dalam Perwal No 79 Tahun 2008 BAB II
tentang Tugas Pokok dan Fungsi Unsur Pimpinan dan Unsur Pembantu
Pimpinan Pasal 3 Bahwa Camat Mempunyai tugas membantu Walikota
melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh
Walikota untuk menangani sebagai urusan otonom daerah.
Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Camat dibantu
Sekretaris Camat yang menyelenggarakan urusan umum, perencanaan,
ketatausahaan, pengelolaan keuangan dan administrasi kepegawaian
dan didukung oleh 7 (tujuh) seksi, yakni :
1. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas :
a. Rincian Tugas Manajerial :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Bekasi Utara Tahun 2016
“Bekasi Utara Prima Dalam Pelayanan, Asri Dalam Lingkungan Bernuansa Ihsan” 3
1) Memimpin, mengatur dan mengendalikan tugas Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian;
2) Menyiapkan bahan, konsep naskah dinas sesuai dengan
arahan dari Sekretaris;
3) Melaksanakan koordinasi teknis dengan pejabat dan/atau
unit kerja lainnya berkaitan dengan rencana pelaksanaan
kegiatan;
4) Memberikan arahan dan memeriksa hasil kerja kepada
bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5) Menyiapkan dan menyusun program kerja dan rencana
kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
6) Memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas
rutin yang menjadi tanggung jawabnya;
7) Mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan
penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif
pemecahan masalah;
8) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
9) Mengevaluasi dan melaporkan serta
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Camat
melalui Sekretaris;
10) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
Sekretaris sesuai dengan kewenangan bidang tugasnya;
b. Rincian Tugas teknis :
1) Melaksanakan pengadaan, pendistribusian dan
pengadministrasian naskah dinas serta perlengkapan kepada
unit kerja yang membutuhkan sesuai dengan rencana
pengadaan yang telah ditetapkan;
2) Melaksanakan pengolahan dan penataan arsip naskah dinas
serta administrasi perjalanan dinas;
3) Menyusun data kebutuhan pegawai, bezetting pegawai, serta
daftar urut kepangkatan;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Bekasi Utara Tahun 2016
“Bekasi Utara Prima Dalam Pelayanan, Asri Dalam Lingkungan Bernuansa Ihsan” 4
4) Menyiapkan dan menyusun berkas kenaikan pangkat,
kenaikan gaji berkala, pensiun, pengembangan dan diklat
pegawai, penerapan disiplin pegawai serta kesejahteraan
pegawai;
5) Melaksanaan penomoran, pengagendaan dan penggandaan
naskah dinas sesuai dengan pedoman tata naskah dinas
pemerintah Kota Bekasi;
6) Melaksanaan pengadaan, pengelolaan, pemeliharaan dan
inventarisasi aset-aset baik yang bergerak maupun yang
tidak bergerak di Kecamatan;
7) Menyiapkan perlengkapan kebutuhan rapat yang
dilaksanakan oleh Kecamatan;
8) Mendistribusikan dan menyampaikan informasi, instruksi,
nota dinas dan/atau surat-surat yang berkaitan dengan
pelaksanaan tugas pada seksi-seksi;
9) Melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan administrasi
Kepegawaian, pelaksanaan tata naskah dinas serta
pengelolaan, pemeliharaan dan inventarisasi aset-aset baik
yang bergerak maupun yang tidak bergerak di Kelurahan;
10) Melaksanakan tugas selaku PPTK yang mencakup :
a) mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
b) melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
c) menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran
pelaksanaan kegiatan.
2. Sub Bagian Keuangan mempunyai rincian tugas :
a. Rincian Tugas Manajerial
1) Memimpin, mengatur dan mengendalikan tugas Sub Bagian
Keuangan;
2) Menyiapkan bahan, konsep naskah dinas sesuai dengan
arahan dari Sekretaris;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Bekasi Utara Tahun 2016
“Bekasi Utara Prima Dalam Pelayanan, Asri Dalam Lingkungan Bernuansa Ihsan” 5
3) Melaksanakan koordinasi teknis dengan pejabat dan/atau
unit kerja lainnya berkaitan dengan rencana pelaksanaan
kegiatan;
4) Memberikan arahan dan memeriksa hasil kerja kepada
bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5) Menyiapkan dan menyusun program kerja dan rencana
kegiatan Sub Bagian Keuangan dan program kerja
Sekretariat;
6) Mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan
penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif
pemecahan masalah;
7) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
8) Melaporkan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas kepada Camat melalui Sekretaris;
9) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
Sekretaris sesuai dengan wewenang bidang tugasnya.
b. Rincian Tugas Teknis :
1) Menghimpun, mengolah dan menyiapkan bahan program
kerja dan rencana kegiatan Kecamatan berdasarkan data
bahan dari unit kerja yang ada di lingkungan Kecamatan;
2) Melaksanakan inventarisasi, tabulasi dan statistik program
kerja dan kegiatan serta hasil evaluasi pelaksanaan program
kerja dan kegiatan Kecamatan;
3) Menghimpun setiap konsep Rekomendasi/Nota
Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan
publik lainnya yang disampaikan oleh Seksi terkait sebagai
bahan koreksi Sekretaris Camat sebelum ditandatangani
Camat;
4) Melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan administrasi
Keuangan dan aspek perencanaan di Kelurahan;
5) Menghimpun dan mengolah data keuangan unit kerja di
lingkungan Kecamatan;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Bekasi Utara Tahun 2016
“Bekasi Utara Prima Dalam Pelayanan, Asri Dalam Lingkungan Bernuansa Ihsan” 6
6) Menyiapkan dan menyusun bahan rencana kebutuhan
anggaran tahunan Kecamatan;
7) Menyiapkan dan menyusun anggaran belanja tidak langsung
dan anggaran belanja langsung Kecamatan;
8) Melaksanakan tugas selaku PPK-SKPD yang meliputi :
a) meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa
yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan
diketahui/disetujui oleh PPTK;
b) meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan
SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan
lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara
pengeluaran;
c) melakukan verifikasi SPP;
d) menyiapkan SPM;
e) melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
f) melaksanakan akuntansi Kecamatan;
g) menyiapkan laporan keuangan Kecamatan;
9) Menghimpun dan menyiapkan bahan laporan kinerja
Kecamatan.
3. Seksi Pemerintahan mempunyai rincian tugas :
a. Rincian Tugas Manajerial :
1) Memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan
pelaksanaan kegiatan sesuai lingkup bidang tugasnya;
2) Menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan visi misi
Kecamatan;
3) Menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan rencana
strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
4) Menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan dan/atau
petunjuk teknis pada lingkup bidang tugasnya sebagai bahan
penetapan kebijakan pimpinan;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Bekasi Utara Tahun 2016
“Bekasi Utara Prima Dalam Pelayanan, Asri Dalam Lingkungan Bernuansa Ihsan” 7
5) Menyiapkan bahan untuk perumusan pedoman kerja di
lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan
pimpinan;
6) Menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan program
kerja dan rencana kegiatan pada lingkup bidang tugasnya
sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah
ditetapkan oleh Camat menurut skala prioritas;
7) Menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran
kegiatan pada lingkup bidang tugasnya untuk dirumuskan
menjadi rencana anggaran kegiatan Kecamatan;
8) Menyiapkan bahan dan usulan rencana keburuhan biaya
kegiatan rutin sesuai bidang tugasnya;
9) Menyiapkan konsep naskah dinas yang berkaitan
kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas
dan/atau atas instruksi/disposisi pimpinan;
10) Menyiapkan, mengoreksi dan menyampaikan setiap naskah
dinas melalui Sekretaris Camat untuk ditandatangani Camat
baik sebagai bahan laporan, masukan dan/atau permintaan
petunjuk;
11) Menyiapkan, mengoreksi dan menyampaikan konsep
Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau
jasa pelayanan publik lainnya untuk ditandangani oleh
Camat melalui Sekretaris Camat;
12) Melaksanakan pembinaan pada Kepala seksi di Kelurahan
sesuai dengan lingkup tugasnya;
13) Melaksanakan tugas selaku Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan (PPTK) yang mencakup :
a) mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
b) melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
c) menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran
pelaksanaan kegiatan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Bekasi Utara Tahun 2016
“Bekasi Utara Prima Dalam Pelayanan, Asri Dalam Lingkungan Bernuansa Ihsan” 8
14) Memberikan pelayanan kepada masyarakat yang
membutuhkan jasa pelayanan publik di lingkup tugasnya;
15) Memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif
terkait kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup tugasnya
kepada pimpinan;
16) Memberikan daran dan pertimbangan kepada pimpinan;
17) Mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan
penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif
pemecahan masalah;
18) Melakukan koordinasi teknis dengan Sekretaris Kecamatan
dalam pelaksanaan tugasnya;
19) Melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik
setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan
Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka
penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Camat;
20) Mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring,
mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan kegiatan secara
teknis operasional dan fungsional pada lingkup tugasnya;
21) Membina, mengevaluasi dan motivasi kinerja staf dalam
upaya peningkatan produktivitas kerja;
22) Melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang
terhadap pegawai di lingkup Seksi sesuai ketentuan yang
berlaku;
23) Memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya
atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan
yang berlaku;
24) Menyiapkan bahan perumusan bahan laporan kinerja sesuai
bidang tugasnya;
25) Merumuskan dan menyampaikan laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif
kepada Camat setiap akhir tahun anggaran atau pada saat
serah terima jabatan;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Bekasi Utara Tahun 2016
“Bekasi Utara Prima Dalam Pelayanan, Asri Dalam Lingkungan Bernuansa Ihsan” 9
26) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
pimpinan sesuai wewenang bidang tugasnya.
b. Rincian Tugas Teknis :
1) Melakukan pembentukan dan pembinaan SATGAS K3
tingkat kecamatan, kelurahan dan rukun warga (RW);
2) Melakukan sosialisasi, koordinasi dan pemantauan berkaitan
dengan pengelolaan persampahan pada masyarakat;
3) Memberikan informasi dalam rapat teknis bersama komisi
AMDALL terkait rencana pembangunan di wilayahnya;
4) Membantu pelaksanaan kegiatan pemetaan potensi tenaga
kerja tingkat kecamatan;
5) Membantu pelaksanaan kegiatan pembinaan
ketenagakerjaan;
6) Melakukan pendataan dan memonitoring penerapan Upah
Minimum Kota (UMK) di wilayah kecamatan;
7) Melakukan pendataan, pengawasan, pelaporan dan
pengendalian tanah milik aset pemerintah;
8) Melakukan monitoring dan pelaporan peralihan hak atas
tanah dan bangunan maupun peruntukkannya;
9) Melakukan fasilitasi pelaksanaan pengadaan tanah untuk
kepentingan umum;
10) Membantu penyelesaian permasalahan sengketa tanah di
wilayah kecamatan;
11) Membantu penyelesaian masalah ganti kerugian dan
santunan tanah untuk pembangunan di wilayah kecamatan;
12) Melakukan identifikasi dan pendataan dalam rangka
pelaksanaan proses penetapan subyek dan obyek redistribusi
tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan
tanah absentee;
13) Membantu penyelesaian masalah pemanfaatan tanah kosong
di wilayah kecamatan;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Bekasi Utara Tahun 2016
“Bekasi Utara Prima Dalam Pelayanan, Asri Dalam Lingkungan Bernuansa Ihsan” 10
14) Memberikan pelayanan pengawasan hak atas tanah;
15) Melakukan identifikasi dan pendataan dalam rangka
pelaksanaan proses penetapan standar harga dasar tanah di
wilayah kerjanya;
16) Melakukan inventarisasi NJOP tanah lingkup kecamatan;
17) Melakukan pendataan, sosialisasi dan monitoring terkait
pelaksanaan kegiatan bina ideologi dan wawasan
kebangsaan;
18) Melakukan pendataan, sosialisasi dan monitoring terkait
pelaksanaan kegiatan kewaspadaan nasional;
19) Melakukan pendataan, sosialisasi dan monitoring terkait
pelaksanaan kegiatan ketahanan ekonomi;
20) Membantu pelaksanaan koordinasi, bimbingan, supervisi
dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan,
pengembangan dan evaluasi dibidang sistem dan
implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan,
kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik,
fasilitas pemilu, pilpres dan pilkada;
21) Melakukan pendataan, sosialisasi, koordinasi dan
monitoring dalam rangka pembinaan dan pengembangan
hubungan antar lembaga yang berkaitan dengan organisasi
masyarakat dan organisasi profesi;
22) Melaksanaan pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi,
koordinasi dan monitoring penyelenggaraan urusan
pemerintahan di kecamatan;
23) Memberikan laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan
di kecamatan secara berkala;
24) Melaksanakan pembinaan terhadap penyelenggaraan
pemerintahan kelurahan lingkup kecamatan;
25) Melaksanakan identifikasi, pemantauan dan sosialisasi
dalam rangka pembinaan kehidupan masyarakat dan
penanganan masalah kemasyarakatan;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Bekasi Utara Tahun 2016
“Bekasi Utara Prima Dalam Pelayanan, Asri Dalam Lingkungan Bernuansa Ihsan” 11
26) Melaksanakan koordinasi dengan unsur atau satuan
organisasi dilingkungan kecamatan dalam rangka
pelaksanaan kegiatan pemerintahan;
27) Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan
pada kelurahan dilingkungan kecamatan;
28) Melaksanakan pengisian buku daftar nama-nama pengurus
RW;
29) Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pemungutan pajak
bumi dan bangunan (PBB) serta pengelolaan buku PBB
lingkup kecamatan;
30) Menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang
(SPPT) kepada wajib pajak bumi dan bangunan;
31) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pembayaran PBB (pajak bumi dan bangunan) ke Bank;
32) Melaksanakan pengendalian DHKP Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) Buku I, II, III serta Buku IV dan V;
33) Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan
produk hukum daerah;
34) Memonitoring dan melaporkan pelaksanaan program
kerjasama antar daerah perbatasan yang berada di wilayah
cakupan kerja kecamatan;
35) Melakukan sosialisasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi
dalam rangka pembinaan penyelenggaraan administrasi
pemerintahan kelurahan di wilayahnya;
36) Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terkait
pelaksanaan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan
penghapusan kelurahan;
37) Melakukan pendataan, sosialisasi dan monitoring terkait
pelaksanaan kegiatan penguatan kelembagaan dan
pengembangan partisipasi masyarakat;
38) Melakukan pendataan, sosialisasi dan monitoring dalam
rangka pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Bekasi Utara Tahun 2016
“Bekasi Utara Prima Dalam Pelayanan, Asri Dalam Lingkungan Bernuansa Ihsan” 12
dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat
guna.
4. Seksi Ketertiban Umum mempunyai rincian tugas :
a. Rincian Tugas Manajerial :
1) Memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan
pelaksanaan kegiatan sesuai lingkup bidang tugasnya;
2) Menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan visi misi
kecamatan;
3) Menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan rencana
strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
4) Menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan dan/atau
petunjuk teknis pada lingkup bidang tugasnya sebagai bahan
penetapan kebijakan pimpinan;
5) Menyiapkan bahan untuk perumusan pedoman kerja di
lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan
pimpinan;
6) Menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan program kerja
dan rencana kegiatan pada lingkup bidang tugasnya sesuai
dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan
oleh Camat menurut skala prioritas;
7) Menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran
kegiatan pada lingkup bidang tugasnya untuk dirumuskan
menjadi rencana anggaran kegiatan Kecamatan;
8) Menyiapkan bahan dan usulan rencana kebutuhan biaya
kegiatan rutin sesuai bidang tugasnya;
9) Menyiapkan konsep naskah dinas yang berkaitan
kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas
dan/atau atas instruksi/ disposisi pimpinan;
10) Menyiapkan, mengoreksi dan menyampaikan setiap naskah
dinas melalui Sekretaris Camat untuk ditandatangani Camat
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Bekasi Utara Tahun 2016
“Bekasi Utara Prima Dalam Pelayanan, Asri Dalam Lingkungan Bernuansa Ihsan” 13
baik sebagai bahan laporan, masukan dan/atau permintaan
petunjuk;
11) Menyiapkan, mengoreksi dan menyampaikan konsep
Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau
jasa pelayanan publik lainnya untuk ditandatangani oleh
Camat melalui Sekretaris Camat;
12) Melaksanakan pembinaan pada Kepala Seksi di Kelurahan
sesuai dengan lingkup tugasnya;
13) Melaksanakan tugas selaku Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan (PPTK) yang mencakup :.
a) mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
b) melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
c) menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran
pelaksanaan kegiatan.
14) Memberikan pelayanan kepada masyarakat yang
membutuhkan jasa pelayanan publik di lingkup tugasnya;
15) Memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif
terkait kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup tugasnya
kepada pimpinan;
16) Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan;
17) Mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan
penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif
pemecahan masalah;
18) Melakukan koordinasi teknis dengan Sekretaris Kecamatan
dalam pelaksanaan tugasnya;
19) Melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik
setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan
Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka
penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Camat;
20) Mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring,
mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan kegiatan secara
teknis operasional dan fungsional pada lingkup tugasnya;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Bekasi Utara Tahun 2016
“Bekasi Utara Prima Dalam Pelayanan, Asri Dalam Lingkungan Bernuansa Ihsan” 14
21) Membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja staf dalam
upaya peningkatan produktivitas kerja;
22) Melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang
terhadap pegawai di lingkup Seksi sesuai ketentuan yang
berlaku;
23) Memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya
atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan
yang berlaku;
24) Menyiapkan bahan perumusan bahan laporan kinerja sesuai
bidang tugasnya;
25) Merumuskan dan menyampaikan laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif
kepada Camat setiap akhir tahun anggaran atau pada saat
serah terima jabatan;
26) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
pimpinan sesuai wewenang bidang tugasnya.
b. Rincian Tugas Teknis :
1) Melakukan koordinasi dalam rangka penegakan hukum dan
penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan
pemulihan kualitas lingkungan;
2) Melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan
pengawasan dan pengendalian perizinan pembuangan
limbah;
3) Melaksanakan pemantauan dan melaporkan kondisi kualitas
lingkungan serta kerusakan lingkungan secara berkala;
4) Melakukan pendataan dan koordinasi dalam rangka
pengendalian bangunan di sepanjang bantaran sungai;
5) Melakukan pengawasan serta evaluasi pemasangan spanduk,
poster, selebaran/pamphlet dan umbul-umbul;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Bekasi Utara Tahun 2016
“Bekasi Utara Prima Dalam Pelayanan, Asri Dalam Lingkungan Bernuansa Ihsan” 15
6) Melakukan identifikasi, pengawasan dan inventarisasi
pemanfaatan ruang sesuai dengan RT/RW di lingkungan
kecamatan;
7) Melakukan koordinasi dalam rangka pengawasan dan
pengendalian operasional penggunaan jalan ;
8) Melakukan koordinasi dalam rangka penyelenggaraan
pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas;
9) Menyiapkan bahan penerbitan Surat Izin Keramaian;
10) Melakukan monitoring pelaksanaan dan koordinasi terkait
penegakan peraturan daerah;
11) Melakukan pengawasan dan penertiban terhadap usaha
penyewaan rental CD, VCD dan atau sejenisnya sesuai
peraturan perundang-undangan;
12) Melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan
pembinaan kualitas bahan galian yang dilakukan Dinas
teknis;
13) Menghentikan kegiatan pertambangan (galian) dan
pemanfaatan pengeboran air bawah tanah serta penyelidikan
bahan galian yang tidak mempunyai izin dari instansi
berwenang;
14) Melakukan pembinaan personil trantib dan linmas di
lingkup Kecamatan;
15) Melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan
penanggulangan bencana alam dan pemulihan akibat
bencana alam;
16) Melakukan pendataan, monitoring serta sosialisasi daerah
rawan bencana dan daerah rawan kejahatan;
17) Memonitoring dan melakukan evaluasi situasi ketentraman
dan ketertiban lingkup Kecamatan secara berkala;
18) Mengolah buku administrasi Kecamatan bidang Tramtib dan
Linmas meliputi :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Bekasi Utara Tahun 2016
“Bekasi Utara Prima Dalam Pelayanan, Asri Dalam Lingkungan Bernuansa Ihsan” 16
a) Buku pengantar Surat Keterangan Catatan Kepolisian
(SKCK);
b) Buku register izin keramaian;
c) Buku pelaksanaan piket;
d) Buku rupa-rupa kejadian;
e) Buku pengendali pemberian rekomendasi izin UU
Gangguan/HO dan surat keterangan domisili usaha.
f) Buku data anggota Polisi Pamong Praja Kecamatan;
g) Buku data potensi Hansip per-Kelurahan;
h) Buku data anggota Hansip terdaftar;
i) Buku biodata anggota Hansip inti Kecamatan;
19) Memberikan penyuluhan dalam rangka pemeliharaan
Tramtib dan Linmas;
20) Menyelenggarakan koordinasi dalam penanggulangan
bencana alam dan pemulihan akibat bencana alam;
21) Mengkoordinasikan tim penanggulangan bencana serta
mengefektifkan pembuatan pos penanggulangan bencana
dan pos keamanan lingkungan di setiap Kelurahan;
22) Menyusun peta rawan bencana dan peta rawan kejahatan
dalam wilayah Kecamatan;
23) Menyelenggarakan koordinasi pembinaan kesatuan bangsa
dengan Perangkat Daerah/instansi terkait;
24) Melaksanakan fasilitasi dan mediasi pemberdayaan
organisasi RW di wilayah Kelurahan;
25) Menyiapkan bahan rekomendasi untuk penerbitan izin UU
gangguan (HO) oleh instansi terkait;
26) Memberikan pembinaan personil Trantib dan Linmas;
27) Membuat dan mengisi papan data / monografi bidang
Tramtib dan Linmas;
28) Menyusun laporan tertulis atas situasi dan kondisi
Kecamatan tiap bulan, atau setiap saat diperlukan kepada
pimpinan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Bekasi Utara Tahun 2016
“Bekasi Utara Prima Dalam Pelayanan, Asri Dalam Lingkungan Bernuansa Ihsan” 17
5. Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai rincian tugas:
a. Rincian Tugas Manajerial :
1) Memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan
pelaksanaan kegiatan sesuai lingkup bidang tugasnya;
2) Menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan visi misi
Kecamatan;
3) Menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan rencana
strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
4) Menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan dan/atau
petunjuk teknis pada lingkup bidang tugasnya sebagai bahan
penetapan kebijakan pimpinan;
5) Menyiapkan bahan untuk perumusan pedoman kerja di
lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan
pimpinan;
6) Menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan program
kerja dan rencana kegiatan pada lingkup bidang tugasnya
sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah
ditetapkan oleh Camat menurut skala prioritas;
7) Menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran
kegiatan pada lingkup bidang tugasnya untuk dirumuskan
menjadi rencana anggaran kegiatan Kecamatan;
8) Menyiapkan bahan dan usulan rencana kebutuhan biaya
kegiatan rutin sesuai bidang tugasnya;
9) Menyiapkan konsep naskah dinas yang berkaitan
kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas
dan/atau atas instruksi/ disposisi pimpinan;
10) Menyiapkan, mengoreksi dan menyampaikan setiap naskah
dinas melalui Sekretaris Camat untuk ditandatangani Camat
baik sebagai bahan laporan, masukan dan/atau permintaan
petunjuk;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Bekasi Utara Tahun 2016
“Bekasi Utara Prima Dalam Pelayanan, Asri Dalam Lingkungan Bernuansa Ihsan” 18
11) Menyiapkan, mengoreksi dan menyampaikan konsep
Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau
jasa pelayanan publik lainnya untuk ditandatangani oleh
Camat melalui Sekretaris Camat;
12) Melaksanakan pembinaan pada Kepala Seksi di Kelurahan
sesuai dengan lingkup tugasnya;
13) Melaksanakan tugas selaku Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan (PPTK) yang mencakup :
a) mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
b) melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
c) menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran
pelaksanaan kegiatan.
14) Memberikan pelayanan kepada masyarakat yang
membutuhkan jasa pelayanan publik di lingkup tugasnya;
15) Memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif
terkait kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup tugasnya
kepada pimpinan;
16) Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan;
17) Mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan
penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif
pemecahan masalah;
18) Melakukan koordinasi teknis dengan Sekretaris Kecamatan
dalam pelaksanaan tugasnya;
19) Melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik
setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan
Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka
penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Camat;
20) Mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring,
mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan kegiatan secara
teknis operasional dan fungsional pada lingkup tugasnya;
21) Membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja staf dalam
upaya peningkatan produktivitas kerja;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Bekasi Utara Tahun 2016
“Bekasi Utara Prima Dalam Pelayanan, Asri Dalam Lingkungan Bernuansa Ihsan” 19
22) Melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang
terhadap pegawai di lingkup Seksi sesuai ketentuan yang
berlaku;
23) Memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya
atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan
yang berlaku;
24) Menyiapkan bahan perumusan bahan laporan kinerja sesuai
bidang tugasnya;
25) Merumuskan dan menyampaikan laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif
kepada Camat setiap akhir tahun anggaran atau pada saat
serah terima jabatan;
26) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
pimpinan sesuai wewenang bidang tugasnya.
b. Rincian Tugas Teknis :
1) Melaksanakan pendataan dan monitoring terkait pengadaan
fasilitas belajar pendidikan luar sekolah;
2) Melaksanakan pendataan, koordinasi dan monitoring terkait
penyediaan sarana dan prasarana kebersihan lingkungan;
3) Melakukan pendataan, koordinasi dan monitoring dalam
rangka pelaksanaan kegiatan pemeliharaan sebagian sarana
prasarana tata air, jalan dengan simpulnya;
4) Melaksanakan pendataan dan monitoring pelaksanaan
pembangunan sarana pemerintah berkoordinasi dengan
UPTD Pengawasan Bangunan;
5) Melaksanakan identifikasi, pendataan dan dokumentasi data
bangunan berkoordinasi dengan UPTD Pengawasan
Bangunan;
6) Melakukan pendataan, pelaksanaan, monitoring serta
evaluasi dalam rangka pemeliharaan dan rehabilitasi jalan
lingkungan;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Bekasi Utara Tahun 2016
“Bekasi Utara Prima Dalam Pelayanan, Asri Dalam Lingkungan Bernuansa Ihsan” 20
7) Menyiapkan bahan penerbitan surat keterangan persetujuan
izin mendirikan, perluasan dan/atau perubahan bangunan;
8) Menyiapkan bahan rekomendasi pemberian izin
peruntukkan penggunaan tanah;
9) Melakukan pendataan titik jalan PJU dan memonitoring
pemasangan lampu PJU di lingkungan;
10) Menyiapkan bahan advis teknis jalan masuk pekarangan
rumah-rumah di jalan lingkungan;
11) Melakukan pendataan, pelaksanaan, monitoring serta
evaluasi dalam rangka pemeliharaan jaringan saluran
drainase jalan lingkungan;
12) Melaksanakan pengawasan izin penggunaan trotoar untuk
jalan masuk;
13) Melakukan pendataan, pelaksanaan, monitoring serta
evaluasi dalam rangka pemeliharaan taman dan jalur hijau
lingkungan;
14) Menyiapkan bahan pemberian surat keterangan penggalian
jaringan sarana utilitas bawah tanah;
15) Menyiapkan bahan pemberian rekomendasi penggalian dan
pengangkutan tanah urugan dalam satu wilayah kecamatan;
16) Menyiapkan bahan dan melakukan sosialisasi berkaitan
dengan penataan ruang kepada masyarakat;
17) Melakukan koordinasi terkait proses penyusunan peraturan
zonasi sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang
kota;
18) Melakukan sosialisasi dan pemantauan penerapan hukum
dan peraturan perundang-undangan pertanahan untuk
perumahan;
19) Melakukan sosialisasi dan pemantauan terkait
pengembangan pelaku pembangunan perumahan, peran serta
masyarakat dan sosial budaya;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Bekasi Utara Tahun 2016
“Bekasi Utara Prima Dalam Pelayanan, Asri Dalam Lingkungan Bernuansa Ihsan” 21
20) Melakukan pendataan dan monitoring pelaksanaan
pembangunan serta peningkatan prasarana dan sarana olah
raga di kecamatan;
21) Melakukan pendataan, koordinasi, sosialisasi dan bimbingan
dalam rangka pembinaan koperasi lingkup kecamatan;
22) Membantu pelaksanaan pengawasan kelayakan UKM;
23) Membantu pelaksanaan pengawasan pemanfaatan dan
pengembalian kredit program dan non program
berkoordinasi dengan instansi terkait;
24) Melakukan pendataan dan koordinasi dalam rangka
pemantauan pemberdayaan koperasi di kecamatan;
25) Melakukan pendataan dan pemantauan terhadap tumbuh
kembangnya LKM atau Kelompok USP yang ada di
masyarakat lingkup kecamatan;
26) Melakukan identifikasi dan inventarisasi potensi
sumberdaya dan produksi pangan serta keragaman konsumsi
pangan masyarakat;
27) Melakukan pendataan, sosialisasi dan koordinasi dalam
rangka pembinaan peningkatan produksi produk pangan
berbahan baku lokal di kecamatan;
28) Melakukan sosialisasi dan koordinasi terkait pencegahan
dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat
menurunnya ketersediaan pangan;
29) Melakukan pendataan, koordinasi dan monitoring terkait
pembinaan cadangan pangan masyarakat;
30) Membantu pelaksanaan, melakukan monitirng dan evaluasi
kegiatan penyaluran pangan untuk kelompok rawan pangan;
31) Melakukan identifikasi dan koordinasi dalam rangka proses
penyusunan dan penetapan kelas jalan;
32) Melakukan identifikasi dan koordinasi dalam rangka proses
penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan,
dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Bekasi Utara Tahun 2016
“Bekasi Utara Prima Dalam Pelayanan, Asri Dalam Lingkungan Bernuansa Ihsan” 22
pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan
pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kota lingkup
kecamatan;
33) Melakukan identifikasi, sosialisasi, koordinasi dan
monitoring terkait kegiatan pemberdayaan usaha ekonomi
masyarakat;
34) Melakukan pendataan dan koordinasi terkait monitoring
pengelolaan budidaya peternakan dan perikanan;
35) Melakukan pendataan dan koordinasi terkait pengawasan
peternakan dan kesehatan hewan;
36) Menyiapkan bahan pemberian rekomendasi izin rumah
sakit hewan/pasar hewan;
37) Menyiapkan bahan pemberian rekomendasi izin usaha
RPH/RPU;
38) Menyiapkan bahan pemberian rekomendasi izin usaha obat
hewan di tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan,
poultry shop dan pet shop;
39) Melakukan pendataan dan koordinasi terkait pelaksanaan
bimbingan, pemantauan serta pemeriksaan hygiene dan
sanitasi lingkungan usaha peternakan di wilayah kecamatan;
40) Melakukan pendataan dan inventarisasi sarana, usaha dan
produksi industri;
41) Menyiapkan bahan pemberian rekomendasi penerbitan izin
usaha industri;
42) Melakukan pendataan dan monitoring harga barang dan jasa
di wilayah kecamatan;
43) Menyiapkan bahan pemberian rekomendasi penerbitan Surat
Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan
(TDP), dan Tanda Daftar Gudang (TDG);
44) Melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan
sinkronisasi perencanaan di tingkat kecamatan;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Bekasi Utara Tahun 2016
“Bekasi Utara Prima Dalam Pelayanan, Asri Dalam Lingkungan Bernuansa Ihsan” 23
45) Melakukan sosialisasi dan koordinasi dalam rangka
penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan
tingkat kecamatan;
46) Menerima, mengolah dan menyalurkan aspirasi masyarakat
dalam penyusunan rencana pembangunan tingkat
kecamatan;
47) Melakukan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan
musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan;
48) Melakukan pendataan, sosialisasi, koordinasi dan
monitoring dalam rangka pengembangan kemitraan
pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan;
49) Melakukan monitoring dan penyuluhan dalam rangka
penggerakkan partisipasi masyarakat dalam peningkatan
perekonomian dan pembangunan di wilayah Kecamatan;
50) Melakukan pendataan, sosialisasi, koordinasi dan
monitoring dalam rangka pengembangan kemitraan dan
kewirausahaan;
51) Melaksanakan koordinasi dengan SKPD terkait terhadap
pembinaan serta pemantauan perindustrian dan
perdagangan, perkoperasian, UKM dan golongan ekonomi
lemah;
52) Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan Pembangunan
Swadaya Masyarakat;
53) Mengelola buku administrasi Kecamatan di bidang ekonomi
dan pembangunan, yang meliputi :
a) buku koperasi;
b) buku data realisasi Bimas;
c) buku perkembangan harga sembako;
d) buku proyek dana pembangunan kelurahan;
e) buku daftar anggota Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Bekasi Utara Tahun 2016
“Bekasi Utara Prima Dalam Pelayanan, Asri Dalam Lingkungan Bernuansa Ihsan” 24
54) Melakukan pendataan, sosialisasi, koordinasi dan
monitoring dalam rangka pembinaan dan pengembangan
kepariwisataan di wilayah kecamatan;
55) Menyiapkan bahan rekomendasi pemberian izin usaha
pariwisata;
56) Menyiapkan bahan penerbitan surat keterangan pendirian
kantor pusat jasa titipan;
57) Menyiapkan bahan penerbitan surat keterangan jasa titipan
untuk kantor agen;
58) Menyiapkan bahan penerbitan surat keterangan instalatur
kabel rumah/gedung (IKR);
59) Menyiapkan bahan penerbitan surat keterangan kantor
cabang dan loket pelayanan operator;
60) Menyiapkan bahan penerbitan surat keterangan untuk
keperluan penggelaran kabel telekomunikasi;
61) Melaksanakan pengawasan Pembangunan menara
telekomunikasi;
62) Melaksanakan pembuatan dan pengisian papan
data/monografi perekonomian dan pembangunan di
Kecamatan.
6. Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai rincian tugas :
a. Rincian Tugas Manajerial :
1) Memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan
pelaksanaan kegiatan sesuai lingkup bidang tugasnya;
2) Menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan visi misi
Kecamatan;
3) Menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan rencana
strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
4) Menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan dan/atau
petunjuk teknis pada lingkup bidang tugasnya sebagai bahan
penetapan kebijakan pimpinan;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Bekasi Utara Tahun 2016
“Bekasi Utara Prima Dalam Pelayanan, Asri Dalam Lingkungan Bernuansa Ihsan” 25
5) Menyiapkan bahan untuk perumusan pedoman kerja di
lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan
pimpinan;
6) Menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan program
kerja dan rencana kegiatan pada lingkup bidang tugasnya
sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah
ditetapkan oleh Camat menurut skala prioritas;
7) Menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran
kegiatan pada lingkup bidang tugasnya untuk dirumuskan
menjadi rencana anggaran kegiatan Kecamatan;
8) Menyiapkan bahan dan usulan rencana kebutuhan biaya
kegiatan rutin sesuai bidang tugasnya;.
9) Menyiapkan konsep naskah dinas yang berkaitan
kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas
dan/atau atas instruksi/ disposisi pimpinan;
10) Menyiapkan, mengoreksi dan menyampaikan setiap naskah
dinas melalui Sekretaris Camat untuk ditandatangani Camat
baik sebagai bahan laporan, masukan dan/atau permintaan
petunjuk;
11) Menyiapkan, mengoreksi dan menyampaikan konsep
Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau
jasa pelayanan publik lainnya untuk ditandatangani oleh
Camat melalui Sekretaris Camat;
12) Melaksanakan pembinaan pada Kepala Seksi di Kelurahan
sesuai dengan lingkup tugasnya;
13) Melaksanakan tugas selaku Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan (PPTK) yang mencakup :
a) mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
b) melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
c) menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran
pelaksanaan kegiatan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Bekasi Utara Tahun 2016
“Bekasi Utara Prima Dalam Pelayanan, Asri Dalam Lingkungan Bernuansa Ihsan” 26
14) Memberikan pelayanan kepada masyarakat yang
membutuhkan jasa pelayanan publik di lingkup tugasnya;
15) Memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif
terkait kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup tugasnya
kepada pimpinan;
16) Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan;
17) Mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan
penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif
pemecahan masalah;
18) Melakukan koordinasi teknis dengan Sekretaris Kecamatan
dalam pelaksanaan tugasnya;
19) Melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik
setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan
Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka
penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Camat;
20) Mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring,
mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan kegiatan secara
teknis operasional dan fungsional pada lingkup tugasnya;
21) Membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja staf dalam
upaya peningkatan produktivitas kerja;
22) Melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang
terhadap pegawai di lingkup Seksi sesuai ketentuan yang
berlaku;
23) Memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya
atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan
yang berlaku;
24) Menyiapkan bahan perumusan bahan laporan kinerja sesuai
bidang tugasnya;
25) Merumuskan dan menyampaikan laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif
kepada Camat setiap akhir tahun anggaran atau pada saat
serah terima jabatan;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Bekasi Utara Tahun 2016
“Bekasi Utara Prima Dalam Pelayanan, Asri Dalam Lingkungan Bernuansa Ihsan” 27
26) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
pimpinan sesuai wewenang bidang tugasnya.
b. Rincian Tugas Teknis :
1) Membantu pelaksanaan kegiatan terkait pemantauan,
pengendalian dan penilaian pelaksanaan proses belajar
mengajar (PBM) dan manajemen sekolah mulai dari
TK,SD,SLTP,SMU dan SMK;
2) Membantu pelaksanaan kegiatan pemantauan, pengendalian
dan penilaian pelaksanaan proses belajar mengajar (PBM)
pendidikan luar sekolah;
3) Melaksanakan pendataan lembaga pendidikan luar sekolah;
4) Melakukan kegiatan pembinaan pendidikan luar sekolah
berkoordinasi dengan dinas terkait;
5) Membantu penyelenggaraan kegiatan pemantauan
pelaksanaan Evaluasi Belajar Tahap Akhir SD, SLTP, SMU
dan SMK dan Pendidikan Luar Sekolah;
6) Membantu pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi
penggunaan sarana dan prasarana TK, SD, SLTP, SMU dan
SMK;
7) Melakukan pendataan, sosialisasi, monitoring, koordinasi
dan evaluasi dalam pelaksanaan peran serta masyarakat di
bidang pendidikan;
8) Melakukan koordinasi terkait pelaksanaan program
pendidikan;
9) Menyiapkan bahan advis dalam pemberian rekomendasi
pendirian sarana pendidikan di wilayahnya;
10) Melakukan pendataan, sosialisasi, monitoring, koordinasi
dan evaluasi terkait pelayanan kesehatan masyarakat;
11) Melakukan pendataan, sosialisasi, monitoring, koordinasi
dan evaluasi terkait pelaksanaan pemberantasan penyakit
menular dan imunisasi;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Bekasi Utara Tahun 2016
“Bekasi Utara Prima Dalam Pelayanan, Asri Dalam Lingkungan Bernuansa Ihsan” 28
12) Melakukan pendataan, sosialisasi, monitoring dan
koordinasi dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan
organisasi kemasyarakatan dan profesi kesehatan di
Kecamatan;
13) Memonitoring pelaksanaan program kesehatan;
14) Menyiapkan bahan advis dalam pemberian rekomendasi
pendirian sarana kesehatan di wilayahnya;
15) Melakukan pendataan, sosialisasi, monitoring, koordinasi
dan evaluasi terkait pemberdayaan masyarakat dalam
memelihara Lingkungan Hidup secara berkesinambungan;
16) Melakukan pendataan, sosialisasi, monitoring dan
koordinasi dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi (IPTEK) dan keimanan (IMTAQ);
17) Melakukan pendataan, sosialisasi, monitoring dan
koordinasi dalam rangka pembangunan kapasitas dan
kompetensi kepemudaan;
18) Melakukan pendataan, sosialisasi, dan koordinasi terkait
kegiatan pencegahan dan perlindungan bahaya distruktif;
19) Melakukan pendataan, sosialisasi, monitoring, koordinasi
dan evaluasi terkait aktivitas kepemudaan dan kegiatan
bidang kepemudaan di tingkat kecamatan;
20) Melakukan pendataan, sosialisasi, monitoring, koordinasi
dan evaluasi terkait pelaksanaan kegiatan keolahragaan dan
pengelolaan olah raga pada tingkat kecamatan;
21) Melakukan sosialisasi dan monitoring penerapan kebijakan
daerah dalam pelaksanaan PUG (pengarusutamaan gender);
22) Melakukan sosialisasi, monitoring dan koordinasi dalam
rangka pelaksanaan kegiatan responsif gender skala
kecamatan;
23) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG
skala kecamatan;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Bekasi Utara Tahun 2016
“Bekasi Utara Prima Dalam Pelayanan, Asri Dalam Lingkungan Bernuansa Ihsan” 29
24) Melakukan sosialisasi dan monitoring penerapan kebijakan
peningkatan kualitas hidup perempuan yang terkait dengan
pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan,
ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial
budaya skala kecamatan;
25) Melakukan sosialisasi dan monitoring penerapan kebijakan
dalam rangka kesejahteraan dan perlindungan anak skala
kecamatan;
26) Melakukan sosialisasi, monitoring dan koordinasi terkait
pelaksanaan kegiatan kesejahteraan dan perlindungan anak
skala kecamatan;
27) Melakukan pendataan, sosialisasi, monitoring dan
koordinasi terkait pelaksanaan kegiatan penguatan
lembaga/organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk
pelaksanaan PUG dan peningkatan kesejahteraan dan
perlindungan;
28) Melakukan sosialisasi, monitoring dan koordinasi
pelaksanaan kegiatan pemberdayaan lembaga adat dan
pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat;
29) Melakukan pendataan, sosialisasi, monitoring, koordinasi
dan evaluasi terkait kegiatan sosial yang ada di kecamatan;
30) Melakukan pendataan, sosialisasi, monitoring dan
koordinasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembinaan
dan pengembangan seni dan budaya;
31) Mengadakan koordinasi dalam rangka pelatihan / kursus-
kursus keterampilan;
32) Memfasilitasi pemberian bantuan santunan, bantuan untuk
anak-anak yatim, majelis taklim, pondok pesantren,
musholla, dll;
33) Menyiapkan surat keterangan tidak mampu bagi warga
yang membutuhkan untuk ditandatangani Camat;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Bekasi Utara Tahun 2016
“Bekasi Utara Prima Dalam Pelayanan, Asri Dalam Lingkungan Bernuansa Ihsan” 30
34) Menyiapkan bahan penyusunan rekomendasi Camat untuk
kelengkapan dokumen pendirian yayasan, sarana
pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan dll;
35) Mengelola buku administrasi Kecamatan bidang
kesejahteraan sosial meliputi :
a) buku tokoh-tokoh masyarakat;
b) buku jumlah orang jompo, tuna wisma, tuna susila, tuna
karya, dll.
36) Mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan kegiatan
bidang sosial kemasyarakatan;
37) Memantau dan menyelenggarakan pembinaan olahraga dan
pemuda, kerukunan hidup beragama dan antar umat
beragama di Kecamatan;
38) Melaksanakan koordinasi dengan SKPD terkait dalam
pelaksanaan program dan pendistribusian bantuan sosial;
39) Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan program pemberdayaan
perempuan dan program pengentasan kemiskinan sesuai
bidang tugasnya;
40) Menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pelaksanaan
kegiatan di masyarakat, yang meliputi kegiatan keagamaan,
kegiatan kepemudaan, kegiatan kebudayaan dan kegiatan
sosial;
41) Menginventarisasi data lingkup kesejahteraan sosial di
Kecamatan yang meliputi sarana peribadatan, sarana
kesehatan, sarana pendidikan, aktifitas kepemudaan, tokoh
agama/ masyarakat/ pemuda/ wanita dll;
42) Membuat dan mengisi papan data monografi Seksi
Kesejahteraan Sosial.
43) Mengendalikan Petugas Teknis dalam melaksanakan :
a. Menerima berkas perizinan/non perizinan dari petugas
verifikasi dan pengambilan berkas untuk dilakukan
pembahasan teknis;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Bekasi Utara Tahun 2016
“Bekasi Utara Prima Dalam Pelayanan, Asri Dalam Lingkungan Bernuansa Ihsan” 31
b. Mencatat berkas perizinan/non perizinan dalam buku
kendali pembahasan teknis;
c. Mempersiapkan sarana/prasarana yang diperlukan dan
rapat pembahasan teknis perizinan/non perizinan
sesuai kebutuhan;
d. Melaksanakan proses pembahasan teknis yang meliputi :
1) menelaah berkas permohonan perizinan/non
perizinan yang memerlukan pemeriksaan lapangan;
2) menyusun jadwal dan mengendalikan pelaksanaan
kegiatan pemeriksaan lapangan;
3) membuat hasil pemeriksaan lapangan sebagai bahan
pembahasan teknik;
4) menyiapkan berita acara pembahasan teknis;
5) menyusun rekomendasi hasil pembahasan teknis
apakah permohonan dapat diterbitkan atau tidak;
6) mencatat hasil pembahasan teknis pada buku kendali
pembahasan teknis terkait permohonan perizinan/non
perizinan yang dapat dan/atau tidak dapat diterbitkan
7) Menyampaikan laporan perizinan/non perizinan yang
dapat dan/atau tidak dapat diterbitkan kepada Camat
melalui Sekretariat Kecamatan;
8) Melakukan pengelolaan dan penataan arsip
permohonan perizinan/ non perizinan yang telah
dikeluarkan Kecamatan;
9) Menyampaikan permohonan perizinan/non
perizinanyang telah dicetak kepada Petugas
Verifikasi dan Pengambilan Berkas;
44) Mengendalikan Petugas Pengolah Data dalam
melaksanakan:
a. memasukan data-data permohonan perizinan/non
perizinan berdasarkan buku kendali;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Bekasi Utara Tahun 2016
“Bekasi Utara Prima Dalam Pelayanan, Asri Dalam Lingkungan Bernuansa Ihsan” 32
b. melakukan pencetakan Surat Keterangan, Surat
Pengantar, Rekomendasi dan/atau Izin sesuai lingkup
tugasnya;
c. menyiapkan bahan penyusunan Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) dan Standar Pelayanan minimal
(SPM);
45) Melakukan pendataan,sosialisasi, koordinasi dan monitoring
dalam rangka penetapan kebijakan dan pelaksanaan jaminan
dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria,
penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta
kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala Kecamatan;
46) Melakukan pendataan, sosialisasi, koordinasi dan
monitoring dalam rangka penerapan kebijakkan dan
pelaksanaan KRR dan perlindungan hak-hak repoduksi;
47) Melakukan pendataan, sosialisasi, koordinasi, dan
monitoring dalam rangka penetapan kebijakan dan
pelaksanaan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan
keluarga;
48) Melakukan pendataan, sosialisasi, koordinasi dan
monitoring dalam rangka penetapan kebijakan dan
pelaksanaan penguatan pelembagaan keluarga kecil
berkualitas dan jejaring program;
49) Melakukan pendataan, sosialisasi, koordinasi dan
monitoring dalam rangka penetapan kebijakan KIE
50) Melakukan pendataan, sosialisasi, koordinasi dan
monitoring dalam rangka penerapan kebijakan pelaksanaan
data mikro kependudukan dan keluarga lingkup/skala
Kecamatan;
51) Melaksanakan dan mengkoordinasikan penyuluhan
kesehatan keluarga menuju keluarga sehat sejahtera;
52) Mengelola buku aseptor KB;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Bekasi Utara Tahun 2016
“Bekasi Utara Prima Dalam Pelayanan, Asri Dalam Lingkungan Bernuansa Ihsan” 33
53) Memantau dan menyelenggarakan pembinaan kesejahteraan
ibu dan anak di Kecamatan;
54) Melakukan pendataan, sosialisasi, koordinasi dan
monitoring terkait pelaksanaan progrm KB;
7. Seksi Pemberdayaan mempunyai rincian tugas :
a. Rincian Tugas Manajerial :
1) Memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan
pelaksanaan kegiatan sesuai lingkup bidang tugasnya;
2) Menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan visi misi
Kecamatan;
3) Menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan rencana
strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
4) Menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan dan/atau
petunjuk teknis pada lingkup bidang tugasnya sebagai bahan
penetapan kebijakan pimpinan;
5) Menyiapkan bahan untuk perumusan pedoman kerja di
lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan
pimpinan;
6) Menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan program
kerja dan rencana kegiatan pada lingkup bidang tugasnya
sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah
ditetapkan oleh Camat menurut skala prioritas;
7) Menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran
kegiatan pada lingkup bidang tugasnya untuk dirumuskan
menjadi rencana anggaran kegiatan Kecamatan;
8) Menyiapkan bahan dan usulan rencana kebutuhan biaya
kegiatan rutin sesuai bidang tugasnya;
9) Menyiapkan konsep naskah dinas yang berkaitan
kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas
dan/atau atas instruksi/ disposisi pimpinan;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Bekasi Utara Tahun 2016
“Bekasi Utara Prima Dalam Pelayanan, Asri Dalam Lingkungan Bernuansa Ihsan” 34
10) Menyiapkan, mengoreksi dan menyampaikan setiap naskah
dinas melalui Sekretaris Camat untuk ditandatangani Camat
baik sebagai bahan laporan, masukan dan/atau permintaan
petunjuk;
11) Menyiapkan, mengoreksi dan menyampaikan konsep
Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau
jasa pelayanan publik lainnya untuk ditandatangani oleh
Camat melalui Sekretaris Camat;
12) Melaksanakan pembinaan pada Kepala Seksi di Kelurahan
sesuai dengan lingkup tugasnya;
13) Melaksanakan tugas selaku Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan (PPTK) yang mencakup :
a) mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
b) melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
c) menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran
pelaksanaan kegiatan.
14) Memberikan pelayanan kepada masyarakat yang
membutuhkan jasa pelayanan publik di lingkup tugasnya;
15) Memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif
terkait kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup tugasnya
kepada pimpinan;
16) Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan;
17) Mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan
penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif
pemecahan masalah;
18) Melakukan koordinasi teknis dengan Sekretaris Kecamatan
dalam pelaksanaan tugasnya;
19) Melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik
setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan
Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka
penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Camat;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Bekasi Utara Tahun 2016
“Bekasi Utara Prima Dalam Pelayanan, Asri Dalam Lingkungan Bernuansa Ihsan” 35
20) Mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring,
mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan kegiatan secara
teknis operasional dan fungsional pada lingkup tugasnya;
21) Membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja staf dalam
upaya peningkatan produktivitas kerja;
22) Melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang
terhadap pegawai di lingkup Seksi sesuai ketentuan yang
berlaku;
23) Memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya
atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan
yang berlaku;
24) Menyiapkan bahan perumusan bahan laporan kinerja sesuai
bidang tugasnya;
25) Merumuskan dan menyampaikan laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif
kepada Camat setiap akhir tahun anggaran atau pada saat
serah terima jabatan;
26) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
pimpinan sesuai wewenang bidang tugasnya.
b. Rincian Tugas Teknis :
1) Mencatat dan menandatangani permohonan Surat
Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar
Kecamatan sdalam satu kota, antar kota dalam satu provinsi,
dan antar provinsi;
2) Mencatat dan menandatangani permohonan Surat
Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia
keluar Negeri;
3) Melaksanakan pembinaan monitoring dan pengawasan
pendaftaran penduduk di wilayahnya;
4) Melakukan inventarisai dan membuat laporan data
kependudukan;
5) Melakukan pencatatan mutasi penduduk;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Bekasi Utara Tahun 2016
“Bekasi Utara Prima Dalam Pelayanan, Asri Dalam Lingkungan Bernuansa Ihsan” 36
6) Melaksanakan koordinasi terkait pelaksanaan kegiatan
penyuluhan kependudukan;
7) Melaksanakan fasilitasi permasalahan dan pelaksanaan
pendaftaran penduduk dalam sistem administrasi
kependudukan meliputi pengadaan dan perawatan sarana
penunjang operasional diwilayahnya;
8) Melakukan monitoring pelaksanaan penyerasian dan
keterpaduan kebijakan kependudukan;
9) Melakukan sosialisasi dan memberikan dukungan
penyelenggaraan survey atau sensus;
10) Menyiapkan bahan penyusunan Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Selain itu Camat juga dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis
Dinas (UPTD) antara lain UPTD PLKB, UPTD Pengawas
Bangunan, UPTD Binmarta, UPTD Kebersihan UPTD Pendapatan
dan PPL Pertanian.
Untuk menyelenggarakan tugas pokok di atas, Kecamatan
mempunyai fungsi :
a. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja
Kecamatan sesuai dengan visi dan misi daerah;
b. Penetapan program kerja dan rencana kegiatan Kecamatan
berdasarkan pada visi dan misi kecamatan;
c. Penetapan rencana kebutuhan belanja langsung dan belanja
tidak langsung serta rencana kebutuhan, pemanfaatan dan
pemeliharaan barang inventaris Kecamatan;
d. Pemberian pelayanan kapada masyarakat berdasarkan urusan
wajib dan urusan pilihan yang dilimpahkan Walikota kepada
Camat;
e. Pelaksanaan pembinaan dan pelayanan umum kepada
masyarakat;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Bekasi Utara Tahun 2016
“Bekasi Utara Prima Dalam Pelayanan, Asri Dalam Lingkungan Bernuansa Ihsan” 37
f. Pengkoordinasikan penyelenggaraan ketantraman, ketertiban,
kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat dan kerukunan antar
umat beragama di lingkungan Kecamatan;
g. Penyelenggaraan perizinan tertentu yang dilimpahkan oleh
Walikota;
h. Pelaksanaan koordinasi dan hubungan kerja sama dengan
perangkat daerah dan lembaga/instasnsi terkait dalam rangka
penyelenggaraan kegiatan Kecamatan;
i. Penyelenggaraan perizinan tertentu yang dilimpahkan Walikota;
j. Pelaksanaan koordinasi dan hubungan kerja sama dengan
perangkat daerah dan lembaga/instansi terkait dalam rangka
penyelenggaraan kegiatan Kecamatan;
k. Pembinaan dan Pengendalian tugas yang dilaksanakan Lurah;
l. Pembinaan dan pengendalian, administrasi keuangan
kepegawaian dan urusan rumah tangga Kecamatan;
m. Pembinaan dan pengendalian tugas yang dilaksankan Lurah;
n. Pembinaan dan Pengenadalian, administrasi keuangan
kepegawaian dan urusan rumah tangga kecamatan;
o. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kearsipan serta
pelayanan kehumasan;
p. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas UPTD, UPTB di wilayah
kerjanya;
q. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan
kecamatan dan kelurahan;
r. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat,
Seksi-seksi dan kelompok Jabatan Fungsional;
s. Pembinaan administrasi perkantoran serta tatalaksana
pemerintah Kecamatan dan Keluarahan;
t. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan karir pegawai
lingkup Kecamatan dan Kelurahan;
u. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian tugas bawahan;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Bekasi Utara Tahun 2016
“Bekasi Utara Prima Dalam Pelayanan, Asri Dalam Lingkungan Bernuansa Ihsan” 38
v. Pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna
Barang;
w. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Kecamatan
sesuai ketentuan yang berlaku;
x. Pemberian laporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas
Kecamatan kepada Walikota Bkasi melalui Sekretatis Daerah
dan Laporan Kinerja Kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku;
y. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Walikota.
1.3 Isu-Isu Strategis
Isu – isu strategis yang berpengaruh terhadap perencanaan
strategis Kecamatan Bekasi Utara, baik dari sudut kelebihan maupun
kekurangan yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal.
1) Isu – isu Strategis dilingkungan Kantor Kecamatan Bekasi Utara
antara lain :
a. Belum memadainya sarana dan prasarana kantor kantor;
b. Kurangnya kuantitas dan kualitas Aparatur pemerintah
kecamatan dan kelurahan dalam menjalakna Tupoksi;
c. Belum terpenuhinya sumber daya aparatur secara proposional;
d. Kondisi mayarakat yang heterogen baik suku, agama, ras dan
antar golongan, memungkinkan adanya kemunculan konflik
horizontal;
e. Belum terjalinnya kerjasama yang baik untuk menunjang
percepatan pembangunan;
f. Ketidak teraturan masalah ketertiban dan keamanan yang
timbul karena perkembangan sentra-sentra jasa dan
perdanganan;
g. Belum optimalnya pengembangan UKM;
h. Kurang tersedianya Infrastruktur jalan dan saluran air yang
memadai.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Bekasi Utara Tahun 2016
“Bekasi Utara Prima Dalam Pelayanan, Asri Dalam Lingkungan Bernuansa Ihsan” 39
1.4 Dasar Hukum
Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan LAKIP
Kecamatan Bekasi Utara tahun 2015 dengan mengacu kepada :
a. TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tahun 1998 tentang
Penyelengaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme;
b. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelengaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);
c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 224, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014
tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik
Indonesia tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5589);
e. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman
Organisasi Perangkat Daerah;
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Bekasi Utara Tahun 2016
“Bekasi Utara Prima Dalam Pelayanan, Asri Dalam Lingkungan Bernuansa Ihsan” 40
h. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;
i. Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 Tanggal 25
Maret 2003 tentang “Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”;
j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman
Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;
k. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi (Lembaran Daerah tahun
2008 Nomor 3 Seri E);
l. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2000 tentang
Program Pembangunan Daerah Kota Bekasi 2002 – 2050;
m. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Kota Bekasi
tahun 2008 – 2013;
n. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 63 Tahun 2009 tentang
Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 79 Tahun
2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas
Jabatan pada Kecamatan Kota Bekasi.
1.5 Sistematika Penyusunan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dibuat untuk
mengetahui sejauhmana capaian kinerja yang dapat diwujudkan
organisasi.
Dalam penyusunan LAKIP 2016, Kantor Kecamatan Bekasi Utara telah
mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman
Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah, Adapun Kerangka Sistematika Penyusunan
LAKIP adalah sebagai berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Bekasi Utara Tahun 2016
“Bekasi Utara Prima Dalam Pelayanan, Asri Dalam Lingkungan Bernuansa Ihsan” 41
BAB I Pendahuluan
Pada bagian ini dijabarkan mengenai Gambaran
Umum Organisasi, Kependudukan, Tupoksi, Aspek –
Aspek Stratejik Organisasi, Dasar Hukum dan
Sistematika Penyajian.
BAB II Penetapan Kinerja
Pada bagian ini dijabarkan tentang Rencana
Strategis dan Penetapan Kinerja.
BAB III Akuntabilitas Kinerja
Pada bagian ini dijabarkan tentang Kerangka
Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas
Kinerja, Akuntabilitas Keuangan dan Analisis Keuangan
dan Analisis Efisiensi dan Efektifitas.
BAB IV Penutup
Mengemukakan kesimpulan serta strategi
pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di Tahun
mendatang.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Bekasi Utara Tahun 2016
“Bekasi Utara Prima Dalam Pelayanan, Asri Dalam Lingkungan Bernuansa Ihsan” 42
BAB
2
PENETAPAN KINERJA
2.1. Rencana Strategis
Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah disebut
dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan satuan kerja kerj
perangkat daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengha (RPJM) Daerah Tahun 2013-2018.
Renstra SKPD memuat Visi, Misi, Tujuan Strategis, Kebijakan,
Program dan Kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi
SKPD dan mengacu pada RPJMD Kota Bekasi untuk 5 (lima) Tahun
kedepan dan 1 (satu) tahun transisi, yang mencangkup kurun waktu
mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2018.
Rencana strategis merupakan suatu proses yang berorientasi
pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai
dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan
memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin
timbul. Proses ini menghasilkan suatu Rencana Strategis yang
setidaknya memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran,
ukuran / target keberhasilan dalam pelaksanaanya, Kebijakan dan
Program.
Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah,
penyusunan Rencana Strategis merupakan langkah awal yang harus
dilakukan oleh instansi pemerintah agar dalam 5 tahun ke depan
mampu menjawab tentang lingkungan strategik lokal, nasional dan
global, namun berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Melalui pendekatan Rencana Strategik
yang jelas dan strategis, instansi pemerintah dapat lebih menyelaraskan
visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi
dalam upaya meningkatkan kinerjanya.
Rencana Strategis Kecamatan Bekasi Utara tahun 2013 – 2018
ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus menjadi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Bekasi Utara Tahun 2016
“Bekasi Utara Prima Dalam Pelayanan, Asri Dalam Lingkungan Bernuansa Ihsan” 43
pedoman bagi seluruh pemangku kepetingan baik bagi pemerintah,
pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha di dalam mewujudkan
cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang berkesinambungan.
Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategik Kecamatan Bekasi Utara
adalah :
1) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
2) Rasio RW yang tertib administrasi
3) Jumlah kegiatan kewilayahan yang diikuti oleh masyarakat se-
kecamatan.
2.2 Visi
Visi berkaitan dengan pandangan jauh ke depan menyangkut
kemana instasi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat
berkarya secara konsistensi, tetap eksis, antisipatif, inovatif, dan
produktif.
Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa
depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan. Maka visi
kecamatan pada tahun 2013 – 2018 yang hendak dicapai yaitu :
“Bekasi Utara Prima Dalam Pelayanan, Asri Dalam Lingkungan
Bernuansa Ihsan”
Penjelasan visi tersebut adalah :
Prima dalam Pelayanan yaitu Pelayanan yang prima kepada
masyarakat, Kecamatan Bekasi Utara akan memberikan pelayanan
kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan prima. Pelayanan prima
tersebut adalah bentuk pelayanan yang diberikan sesuai dengan kriteria
standar pelayanan. Pelayanan prima dibutuhkan dalam rangka
menunjang pembangunan/pemberdayaan dan perekonomian
masyarakat.
Asri dalam lingkungan adalah :
Kondisi lingkungan tempat tinggalnya yang meliputi
kebersihan, ketertiban dan keindahan dengan senantiasa menjaga,
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Bekasi Utara Tahun 2016
“Bekasi Utara Prima Dalam Pelayanan, Asri Dalam Lingkungan Bernuansa Ihsan” 44
memelihara dan mengembangkan lingkungannya secara
berkesinambungan kearah yang lebih baik.
Bernuansa ihsan adalah :
Cita-cita seluruh masyarakat untuk mewujudkan kedisiplinan,
kenyaman sosial, serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan
yang ada diKecamatan Bekasi Utarakhususnya dan masyarakat Kota
Bekasi umumnya.
2.3 Misi
Misi adalah sesuatu yang diemban atau akan dilaksanakan untuk
mencapai suatu tujuan yang terorganisir dan terkoordinir sebagai
penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dalam hal organisasi pemerintah,
misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran yang
ingin dicapai. Pernyataan misi membawa organisasi Kecamatan Bekasi
Utara kepada suatu fokus. Selain itu, Misi menjelaskan mengapa
organisasi Kecamatan Bekasi Utara itu ada, apa yang dilakukannya dan
bagaimana melakukannya.
Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak
yang berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah dan
mengetahui peran dan programnya serta hasil yang diperoleh dimasa
mendatang. Pernyataan Misi yang jelas, akan memberikan arahan
jangka panjang dan stabilitas dalam manajemen dan kepemimpinan
Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi.
Misi merupakan penjabaran atau implementasi dari program
kegiatan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.
Berdasarkan Visi yang telah ditetapkan, maka misi Kecamatan Bekasi
Utara adalah sebagai sebagai berikut :
1) Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat;
2) Terciptanya Kebersihan dan Ketentraman Lingkungan;
3) TerwujudnyaLingkungan yang Tertata Rapi;
4) Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun
Desa/Kelurahan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Bekasi Utara Tahun 2016
“Bekasi Utara Prima Dalam Pelayanan, Asri Dalam Lingkungan Bernuansa Ihsan” 45
2.4 Tujuan dan sasaran
2.4.1 Tujuan
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari
pernyataan Misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau
dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.
Tujuan yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Bekasi Utara adalah :
1) Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat
Maknanya adalah komitmen dari aparatur Kecamatan Bekasi
Utara untuk memfasilitasi dan menyelesaikan berbagai kebutuhan
masyarakat dengan cepat dan tepat, untuk meningkatkan pelayanan ke
arah yang lebih baik perlu ditunjang dengan pemenuhan peningkatan
sumber daya aparatur yang berkualitas dan profesional serta memiliki
komitmen.
2) Terciptanya Kebersihan dan Ketentraman Lingkungan
Maknanya adalah Kecamatan Bekasi Utara memfasilitasi dan
mendorong masyarakat dalam menjaga lingkungan baik kebersihan
maupun ketertiban secara berkesinambungan demi mewujudkan
lingkungan yang baik demi menunjang kehidupan sosial
bermasyarakat.
3) TerwujudnyaLingkungan yang TertataRapi
Maknanya adalah adanya Kecamatan Bekasi Utara beserta
masyarakat berperan aktif dalam menjaga ketentraman dan
kenyamanan lingkungan sehingga memberikan rasa tentram serta
nyaman dalam kehidupan masyarakat yang heterogen.
4) Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun
Desa/Kelurahan
Maknanya adalah perlunya menggali dan memberdayakan
potensi berupa partisipasi masyarakat dan pendapatan asli daerah,
sehingga diperlukan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
Unsur partisipasi masyarakat dalam pembangunan dimulai dari peran
serta masyarakat mulai dari tingkat RT maupun RW.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Bekasi Utara Tahun 2016
“Bekasi Utara Prima Dalam Pelayanan, Asri Dalam Lingkungan Bernuansa Ihsan” 46
2.4.2 Sasaran
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu
sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan oleh Kecamatan Bekasi Utara,
sebagai berikut:
I. a) Standar Operasional Pelayana;
b) Indeks Kepuasan Masyarakat;
c) Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan;
d) Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Kecamatan dan
Kelurahan;
e) Pembinaan Administrasi Pemerintahan dan Kependudukan;
f) Pelayanan Administrasi Perijinan Terpadu.
II. a) Pelestarian K-3 Kecamatan Bekasi Utara;
b) Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam stabilitas
keamanan dan ketertiban;
c) Meningkatnya keamanan.
III. a) Penertiban PKL dan reklame;
b) Pembuatan taman-taman
IV. a) Penyelenggaraan kegiatan RT dan RW di Kecamatan Bekasi
Utara;
b) Penyelenggaraan Lomba Kinerja;
c) Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan;
d) Pembinaan kelembagaan dan organisasi kemasyarakatan;
e) Lomba 10 Program PKK tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
f) Penyelenggaraan MTQ Kecamatan Bekasi Utara;
g) Peringatan HUT RI Tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
h) Peringatan HUT Kota Tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
i) Pembinaan keagamaan, keolahragaan dan kewanitaan di
Kecamatan Bekasi Utara.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Bekasi Utara Tahun 2016
“Bekasi Utara Prima Dalam Pelayanan, Asri Dalam Lingkungan Bernuansa Ihsan” 47
2.5 Aspek-aspek Strategis Organisasi
Untuk menghasilkan strategi dalam pencapaian Visi dan Misi
secara efektif dan efisien, maka Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi
menganalisis faktor-faktor yang dianggap dapat mempengaruhi
keberhasilan dan kegagalan dengan memperhitungkan nilai-nilai yang
berkembang dalam organisasi serta situasi dan kondisi lingkungannya.
Dalam menganalisis faktor-faktor tersebut metoda yang digunakan
adalah Metoda Analisia SWOT (Strenghs, Weaknesses, Opportunities,
and Threats).
2.6 Indikator Kinerja Utama
IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran
strategis organisasi. Indikator Kinerja Utama atau key performance
indicators adalah serangkaian indikator kinerja yang terukur dan
memberikan informasi mengenai sejauh mana kita telah berhasil
mencapai target. Indikator Kinerja Utama yang baik menggambarkan
dengan jelas dan terukur result atau hasil kerja yang diharapkan.
Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Bekasi Utara
No Sasaran Indikator Kinerja
1 Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat Standar Operasional Pelayanan 17
Jenis
2 Terciptanya Kebersihan dan Ketentraman
Lingkungan
Terselenggaranya Kegiatan K3
Kecamatan Bekasi Utara
3 Terwujudnya Lingkungan yang Tertata Rapih Penyelenggaraan Pelayanan
Perijinan 3 Jenis
4 Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam
Membangun desa/Kelurahan
Indeks Kepuasan Masyarakat
Pengadaan Sarana dan Prasarana
Aparatur di Kecamatan Bekasi
Utara
Penyelenggaraan Kegiatan RT dan
Rw di Kecamatan Bekasi Utara
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Bekasi Utara Tahun 2016
“Bekasi Utara Prima Dalam Pelayanan, Asri Dalam Lingkungan Bernuansa Ihsan” 48
2.7 Penetapan Kinerja Tahun 2016
Penetapan kinerja sebagai perjanjian kinerja yang akan
dilaksanakan Kecamatan Bekasi Utara dalam satu tahun antara Camat
dengan Walikota sebagai atasan langsungnya. Penetapan kinerja harus
berdasarkan sesuai dengan Renstra yang telah ditetapkan/disahkan oleh
pimpinan SKPD.
Penetapan kinerja merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas
kinerja pada akhir tahun 2015, adapun Ketetapan Kinerja tahun 2016
Kecamatan Bekasi Utara dapat dirumuskan menjadi7 (tujuh) sasaran
yaitu :
Tabel 2.2
Penetapan Kinerja Tahun 2016
Kecamatan Bekasi Utara
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target 1 2 3 4 5
1 Terwujudnya Pelayanan
kepada masyarakat
Tersedianya SOP Macam 17
Tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat % 85
Terselenggaranya Pelayanan Perijinan Macam 3
Tersedianya Aparatur Kecamatan dan
Kelurahan yang Berkualitas
Orang 185
Terlaksananya Pembinaan administrasi
Pemerintahan dan Kependudukan
Macam 7
Terfasilitasinya Pelayanan terpadu di
Kecamatan Bekasi Utara
Macam 23
2 Terciptanya Kebersihan
dan Ketentraman
Lingkungan
Terselenggaranya Kegiatan K3 Kecamatan
Bekasi Utara
Kegiatan 7
Jumlah Masyarakat yang menjadi Anggota
Pokja Kamtibmas
Orang 100
Tingkat Kriminalitas Banyak 30
3 Terciptanya
Lingkungan yang
Tertata Rapi
Terselenggaranya Penertiban PKL dan
Reklame
Macam 10
Tersedianya Taman untuk Warga Masyarakat Titik 150
4
Meningkatnya
Partisipasi Masyarakat
dalam Pembangunan
Terselenggaranya Kegiatan RT
Titik
1096
Terselenggaranya Kegiatan Rw Titik 144
Terselenggaranya Lomba Kinerja Macam 7
Terselenggaranya Musrenbang Kelurahan dan
Kecamatan
Titik 7
Terlaksanya Pembinaan Karang Taruna Titik 6
Terselenggaranya Lomba PKK Kecamatan Titik 7
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Bekasi Utara Tahun 2016
“Bekasi Utara Prima Dalam Pelayanan, Asri Dalam Lingkungan Bernuansa Ihsan” 49
dan Kelurahan
Terselenggaranya MTQ Kecamatan Bekasi
Utara
Macam 1
Terlaksananya Peringatan HUT RI tingkat
Kecamatan dan Kelurahan
Macam 1
Terlaksananya Peringkatan HUT Kota
Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
Macam 1
Terlaksananya Pembinaan, Keagamaan,
Keolahragaan dan Kewanitaan di Kecamatan
Bekasi Utara
Titk 1
Tabel 2.3
Program Kecamatan Bekasi Utara
No
. Uraian Program/Kegiatan
Jumlah Anggaran
(Rp.)
A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan jasa surat menyurat 10.000.000
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Air dan Listrik 216.000.000
3. Penyediaan jasa kebersihan kantor 97.000.000
4. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 49.500.000
5. Penyediaan alat tulis kantor 150.000.000
6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 113.570.000
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
25.000.000
8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 32.000.000
9. Penyediaan makanan dan minuman 100.000.000
10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 35.000.000
11. Penyediaan jasa tenaga administrasi /teknis perkantoran 1.978.500.000
12. Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah 0
13. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 275.000.000
B. Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur
14. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 45.000.000
15. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 286.000.000
C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Bekasi Utara Tahun 2016
“Bekasi Utara Prima Dalam Pelayanan, Asri Dalam Lingkungan Bernuansa Ihsan” 50
16. Pengadaan Pakaian Khusus Hari hari Tertentu 60.000.000
17. Pengadaan Pakaian Olahraga 65.000.000
D. Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
18. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
33.000.000
19. Penyusunan Laporan keuangan semesteran 59.000.000
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam
Pembangunan
20. Penyelenggaraan Keagamaan, Keolahragaan dan Kewanitaan di
Kecamatan Bekasi Utara.
450.000.000
21. Penyelenggaraan Kegiatan RT dan RW di Kecamatan Bekasi
Utara.
5.896.500.000
22. Evaluasi Kinerja Kelurahan Kecamatan Bekasi Utara. 200.000.000
E. Program Peningkatan Keamanan Ketertiban dan Kenyamanan
Lingkungan
23. Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan Lingkungan
Kecamatan Bekasi Utara
450.000.000
24. Peningkatan Ketertiban dan Keamanan Kecamatan Bekasi Utara 180.000.000
F. Program Peningkatan Pelayanan di Kecamatan
25. Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan
Kecamatan Bekasi Utara
225.000.000
G. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Kelurahan dan
Kecamatan dalam Pembangunan
26. Penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan Bekasi Utara 200.000.000
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Bekasi Utara Tahun 2016
“Bekasi Utara Prima Dalam Pelayanan, Asri Dalam Lingkungan Bernuansa Ihsan” 51
BAB
3
AKUNTABILITAS KINERJA
KECAMATAN BEKASI UTARA
Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari
perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai
keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan visi organisasi kepada pihak-
pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.
Kecamatan Bekasi Utara selaku pengemban amanah masyarakat Kota
Bekasi melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan
Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bekasi Utara yang dibuat sesuai dengan
ketentuan yang termaktub dalam inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan LAN RI Nomor
239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun
2011 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Pada Pembahasan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2016 ini ada 4 aspek yang
akan dibahas yaitu :
1. Kerangka Pengukuran Kinerja;
2. Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran;
3. Pebandingan capaian Kinerja;
4. Akuntabilitas Keuangan.
Aspek tersebut di atas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian
Kinerja Sasaran dan Program/kegiatan sebagaimana ditetapkan oleh Camat
Bekasi Utara.
3.1 Capaian Kinerja Utama
Identifikasi kinerja merupakan salah satu komponen dari
pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja diidentifikasi berdasarkan
kesesuaiannya dengan dokumen RPJMD yang telah ditetapkan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Bekasi Utara Tahun 2016
“Bekasi Utara Prima Dalam Pelayanan, Asri Dalam Lingkungan Bernuansa Ihsan” 52
Pengukuran kinerja merupakan suatu proses mencatat dan
mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian
sasaran, tujuan, misi dan visi melalui hasil-hasil yang ditampilkan
beberapa produk, jasa ataupun proses pelaksanaan suatu kegiatan.
keberhasilan instansi pemerintah (pemerintah daerah) sering diukur dari
sudut pandang masing-masing stakeholders, misalnya lembaga
legislatif, instansi pemerintah, pelanggan, pemasok, dan masyarakat
umum, idealnya pengukuran kinerja yang dipakai oleh instansi
pemerintah disusun setelah memperoleh masukan dari lembaga
konstituen, sehingga diperoleh suatu konsensus atas apa yang
diharapkan oleh stakeholders terhadap organisasi tersebut.
Untuk memudahkan proses di atas, pada pengukuran kinerja
Kecamatan Bekasi Utara tahun 2017 ini dilakukan penyempurnaan
pada nama/judul kegiatan yang ada pada RKA dan DPA tanpa
mengurangi arti dan tujuan dari kegiatan yang dilakukan. Hal ini
semata-mata untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai
alur keterkaitan antara kegiatan dengan program dan sasaran yang telah
ditentukan pada Rencana Strategis Kota Bekasi.Setiap akhir periode
instansi melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang
ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Mengacu pada ketentuan
yang berlaku dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomr 29 Tahun 2011 tentang Pedoman
Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah, Kinerja Kantor Kecamatan Bekasi Utara diukur
melalui dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi
kinerja.
Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan
evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian
Sasaran Strategis yang terkait dengan Core Area Kota Bekasi yang
terdiri dari SDM, Industri Jasa dan Perdagangan.
Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja tersebut dilakukan
analisa pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Bekasi Utara Tahun 2016
“Bekasi Utara Prima Dalam Pelayanan, Asri Dalam Lingkungan Bernuansa Ihsan” 53
transparan mengenai sebab-sebab tercapainya atau tidak tercapainya
kinerja yang diharapkan. Untuk mempermudah interpretasi atau
pencapaian sasaran, program/kegiatan diberlakukan penggunaan skala
penilaian untuk member makna atas nilai yang diperoleh sebagai
berikut :
3.1
Tabel Skala Penilaian
SKALA NILAI KATEGORI PENILAIAN
100 atau > 100 Target tercapai
< 100 Target tidak tercapai
Adapun indikator-indikator Pengukuran Kinerja (PK) terdiri dari :
1.1. Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran
Indikator kinerja adalah ukuran kuantitaif dan kualitatif
yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau
tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan
indikator masukan (input), keluaran (outputs), hasil (outcomes).
1.2. Sasasan strategis
Indikator sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan
secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan
pencapaian sasaran. Indikator sasaran dilengkapi dengan target
kuantitatif berikut satuannya untuk memudahkan pengukuran
pencapaian sasaran.
Pencapaian kinerja dalam persentase dihitung berdasarkan
rumus sebagai berikut :
1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian
kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :
Persentase Pencapaian Realisasi x 100 % Recana tingkat Capaian =
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Bekasi Utara Tahun 2016
“Bekasi Utara Prima Dalam Pelayanan, Asri Dalam Lingkungan Bernuansa Ihsan” 54
2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah
pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :
1.3. Evaluasi dan analisis hasil pengukuran kinerja
Indikator I
Sasaran: Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan
Keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja sasaran
ini diukur melalui pencapaian kinerja yaitu terselenggaranya
pelayanan perijinan, pencapaian kinerja dapat diuraikan dalam
tabel 3.2 dibawah ini.
No Indikator Kinerja Satuan Target Kegiatan Realisasi
Capaian
Kinerja
(%)
Ket
1 Terselenggaranya
pelayanan
perijinan
Jenis
layanan
3 Penyelenggaraan
Pelayanan
Perijinan dan Non
Perijinan
Kecamatan
Bekasi Utara
3 100 Fisik
dilaksanakan
100 %
Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non
Perijinan Kecamatan Bekasi Utara Tahun 2016 dengan pagu
anggaran Rp. 225.000.000 (Dua ratus dua puluh lima juta
rupiah). Jenis perijinan yang diselenggarakan adalah ijin
gangguan (HO), IMB dan reklame, sedangkan pelayanan non
perijinan seperti pelayanan administrasi kependudukan,
pembuatan domisili usaha dan sebagainya. Indikator keluaran
dalam kegiatan ini terdiri dari 3 tolak ukur kinerja sebagai
berikut:
1. Terselenggaranya sosialisasi perijinan dan non perijinan
kepada 120 orang;
Persentase Pencapaian Recana tingkat Capaian = Rencana – (Realisasi – Rencana) x 100 %
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Bekasi Utara Tahun 2016
“Bekasi Utara Prima Dalam Pelayanan, Asri Dalam Lingkungan Bernuansa Ihsan” 55
2. Fasilitas operasional petugas pelayanan perijinan dan
non perijinan selama 12 bulan;
3. Tersedianya sarana dan prasarana perijinan dan non
perijinan, yang meliputi kursi pelayanan, meteran,
external drive, plang, komputer, printer, meja formulir,
filling cabinet, dan rak lemari.
Sampai dengan akhir tahun anggaran 2016, realisasi
keuangan kegiatan ini mencapai Rp.171.927.200 atau 76.41%
dari pagu yang ditetapkan. Beberapa kendala yang ditemui
terkait dengan penyelenggaraan pelayanan perijinan dan non
perijinan antara lain:
1. Persyaratan teknis dan administrasi yang diperlukan
untuk mendapatkan pelayanan tidak sesuai dengan jenis
pelayanannya;
2. Ketidakjelasan dan kepastian petugas yang memberikan
pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan
tanggungjawabnya);
3. Kedisiplinan petugas pelayanan dalam memberikan
pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja
masih tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Kurangnya tanggungjawab petugas pelayanan atau
ketidakjelasan wewenang dan tanggungjawab petugas
dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayan;
5. Kurangnya kemampuan petugas pelayanan atau tingkat
keahlian dan keterampilan yang dimiliki petugas dalam
memberikan / menyelesaikan pelayanan kepada
masyarakat;
6. Target waktu pelayanan tidak dapat diselesaikan dalam
waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara
pelayanan;
7. Masih terdapatnya petugas yang mengenakan biaya
pelayanan tidak sesuai denga yang telah ditetapkan;
8. Pelaksanaan waktu pelayanan, tidak sesuai dengan
ketentuan yang telah ditetapkan;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Bekasi Utara Tahun 2016
“Bekasi Utara Prima Dalam Pelayanan, Asri Dalam Lingkungan Bernuansa Ihsan” 56
9. Kondisi sarana dan prasarana pelayananbelum dapat
memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan.
Indikator II
Sasaran: Pelestarian K-3 Kecamatan Bekasi Utara
Keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja sasaran
ini diukur melalui pencapaian kinerja yaitu terselenggaranya
kegiatan K-3 di Kecamatan Bekasi Utara dapat diuraikan dalam
tabel 3.3 dibawah ini.
No Indikator
Kinerja Satuan Target Kegiatan Realisasi
Capaian
Kinerja
(%)
Ket
1 Terselenggaran
ya kegiatan K-3
di Kecamatan
Bekasi Utara
lokasi 8 Peningkatan
Kebersihan
dan
kenyamanan
lingkungan
di
Kecamatan
Bekasi Utara
8 100 Fisik
dilaksana
kan 100
%
Kegiatan Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan
Lingkungan di Kecamatan Bekasi Utara dilaksanakan di
delapan lokasi dalam wilayah Kecamatan Bekasi Utara,
Kelurahan Marga Mulya, Kelurahan Teluk Pucung, Harapan
Baru, Kelurahan Harapan Jaya, Kelurahan Perwira dan
Kelurahan Kaliabang Tengah. Pagu anggaran kegiatan ini pada
Tahun 2016 sebesar Rp.450.000.000 (Empat ratus lima puluh
juta rupiah) dan realisasi mencapai Rp. 417.093.000 atau
sebesar 92.69%.
Indikator keluaran dari kegiatan ini meliputi
terlaksananya gerakan kebersihan lingkungan sebanyak 48 kali,
tersedianya 66 tong sampah, 11 plang himbauan, 4 titik taman
seluas @70m persegi, tersedianya 7 alat biopori dan 7 alat
penebang pohon. Hasil akhir yang ingin dicapai melalui
kegiatan ini adalah meningkatnya kebersihan, ketertiban dan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Bekasi Utara Tahun 2016
“Bekasi Utara Prima Dalam Pelayanan, Asri Dalam Lingkungan Bernuansa Ihsan” 57
keindahan di wilayah Kecamatan Bekasi Utara sehingga meraih
nilai rata-rata hasil penilaian tim adipura di Wilayah Kecamatan
Bekasi Utara.
Indikator III
Sasaran: Penertiban PKL dan Reklame
Keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja sasaran
ini diukur melalui pencapaian kinerja yaitu terselenggaranya
kegiatan penertiban PKL dan reklame di Kecamatan Bekasi
Utara dapat diuraikan dalam tabel 3.4 dibawah ini.
No Indikator
Kinerja Satuan Target Kegiatan Realisasi
Capaian
Kinerja
(%)
Ket
1 Terselenggara
nya kegiatan
Penertiban
PKL dan
Reklame di
Kecamatan
Bekasi Utara
titik 20 Peningkatan
Ketertiban
dan
Keamanan
di
Kecamatan
Bekasi Utara
20 100 Fisik
dilaksanakan
100 %
Kegiatan Peningkatan Ketertiban dan Keamanan di
Kecamatan Bekasi Utara menetapkan target kinerja sebanyak 20
titik, yang meliputi:
1. 7 titik PKL
2. 3 titik reklame
3. 3 titik bangunan liar
4. 1 titik PMKS
5. 6 titik pendataan dokumen perijinan
Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 180.000.000
(Seratus delapan puluh juta rupiah) dan realisasi mencapai Rp.
170.700.000,00 atau 94.83%.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Bekasi Utara Tahun 2016
“Bekasi Utara Prima Dalam Pelayanan, Asri Dalam Lingkungan Bernuansa Ihsan” 58
Indikator IV
Sasaran 1: Penyelenggaraan Kegiatan RT dan RW di
Kecamatan Bekasi Utara
Keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja sasaran
ini diukur melalui pencapaian kinerja yaitu tersedianya laporan
kinerja RT/RW yang meliputi laporan kependudukan,
kemasyarakatan dan pembangunan, serta meningkatnya ratio
RT/RW yang tertib administrasi. Pagu kegiatan ini pada APBD
Murni sebesar Rp.5.896.500.000 (Lima milyar delapan ratus
Sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) tetapi
mengalami penambahan pada APBD Perubahan sehingga
menjadi Rp. 9.466.670.000 (Sembilan milyar empat ratus enam
puluh enam juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).
Pelaksanaan sub kegiatan penyelenggaraan RT dan RW
adalah pemberian bantuan kepada Rt dan RW, dengan harapan
dapat meningkatnya tertib administrasi RT dan RW se Wilayah
Kecamatan Bekasi Utara (RT 1089 dan 144 RW). Pengukuran
ini dapat dilihat dari ketepatan waktu dan pembuatan laporan
Kemasyarakatan, Keamanan dan Kependudukan yang dibuat
oleh RT dan RW. Dari 144RW hanya 100 RWdan RT sebanyak
700 yang dapat menyampaikan Laporan Kemasyarakan,
Kemanan dan Kependudukan dengan baik dan tepat waktu,
sehingga tingkat capaian realisasi target RW yang tertib
administrasi hanya 70,42 %dan Rt sebesar 64,28 %. Salah satu
penyebab tidak tercapainya sasaran tersebut adalah:
1. Belum optimalnya pembinaan kewilayahan yang
dilakukan oleh aparat pemerintahan kecamatan dan
kelurahan;
2. Belum maksimalnya pembuatan laporan kependudukan,
kemasyarakatan dan pembangunan oleh RT dan RW se
Kecamatan Bekasi Utara.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Bekasi Utara Tahun 2016
“Bekasi Utara Prima Dalam Pelayanan, Asri Dalam Lingkungan Bernuansa Ihsan” 59
Sasaran 2: Penyelenggaraan Lomba Kinerja
Keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja sasaran
ini diukur melalui pencapaian kinerja yaitu terselenggaranya
lomba kinerja kelurahan dan profil kelurahan di Kecamatan
Bekasi Utara. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp.
200.000.000 (Dua ratus juta rupiah), dan realisasi mencapai Rp.
167.758.604 atau 83.88%.
Sasaran 3: Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan dan
Kecamatan
Keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja sasaran
ini diukur melalui pencapaian kinerja yaitu terwujudnya
sinergitas lintas sector dan stakeholders (koordinasi perencanaan
dan evaluasi pelaksanaan pembangunan), tersedianya dokumen
perencanaan pembangunan kelurahan dan kecamatan, serta
meningkatnya partisipasi masyarakat yang mengikuti
Musrenbang.Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp.
200.000.000 (Dua ratus juta rupiah) dengan realisasi mencapai
Rp. 161.192.000 atau 80.60%.
Sasaran 4: Pembinaan Keagamaan, Keolahragaan dan
Kewanitaan di Kecamatan Bekasi Utara
Keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja sasaran
ini diukur melalui pencapaian kinerja yaitu terlaksananya
kegiatan keagamaan, HUT Kota Bekasi, HUT RI, Pembinaan
Karang Taruna, PKK, event olahraga di Kecamatan Bekasi
Utara.Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 450.000.000
(Empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan realisasi mencapai
Rp. 438.828.500 atau 97.52%. Indikator keluaran dari kegiatan
ini meliputi:
1. Terselenggaranya kegiatan Maulid Nabi Muhammad
SAW
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Bekasi Utara Tahun 2016
“Bekasi Utara Prima Dalam Pelayanan, Asri Dalam Lingkungan Bernuansa Ihsan” 60
2. Terselenggaranya MTQ
3. Terselenggaranya Pawai 1 Muharam
4. Partisipasi dalam HUT Kota Bekasi
5. Partisipasi dalam Peringatan HUT RI
6. Pembinaan Karang Taruna
7. Pembinaan PKK
8. Penyelenggaraan Event Olahraga
Sasaran 1 s/d 4 tersebut di atas dapat diuraikan dalam tabel 3.5
berikut ini:
No Indikator Kinerja Satuan Target Kegiatan Realisasi Capaian
Kinerja (%) Ket
1
Terselenggaranya
kegiatan RT dan RW
RT
1100
Peningkatan
Ketertiban
dan
Keamanan
di
Kecamatan
Bekasi Utara
1096
99
Fisik
dilaksana
kan 100
% RW 146 144
2 Terselenggaranya
lomba kinerja
Profil
6 Evaluasi
Kinerja
Kelurahan
Kecamatan
Bekasi Utara
6 100 Fisik
dilaksana
kan 100
% Kegiata
nlomba
1 1
3 Terselenggaranya
musrenbang
Kelurahan dan
Kecamatan
kegiatan 7 Penyusunan
rencana
pembanguna
n Kecamatan
Bekasi Utara
7 100 Fisik
dilaksana
kan 100
%
4 Terselenggaranya
Pembinaan
keagamaan,
keolahragaan dan
kewanitaan di
Kecamatan Bekasi
Utara
kegiatan 6 Penyelenggar
aan
Keagamaan,
keolahragaan
dan
kewanitaan
di
Kecamatan
Bekasi Utara
8 133 Fisik
dilaksana
kan 100
%
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Bekasi Utara Tahun 2016
“Bekasi Utara Prima Dalam Pelayanan, Asri Dalam Lingkungan Bernuansa Ihsan” 61
3.2 Realisasi Anggaran
Tujuan Umum Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi
mengeni posisi Keuangan, Realisasi Anggaran, Laporan Operasional
dan Kinerja Keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi
para pengguna dalam mmembuat dan mengevaluasi keputusan
mengenai alokasi sumber daya. Tujuan Laopran Keuangan pemerintah
secara spesifik adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk
pengambilan keputusan dan untuk menunjukakkan akuntabilitas entitas
pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Laporan
Keuangan Kecamatan Bekasi Utara Tahun 2016 ini disusun sebagai
bentuk pertanggungjawaban internal maupun eksternal terhadap
pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 dan memberikan informasi
keuangan maupun informasi lainnya.
3.2.1 Realisasi Anggaran Belanja Operasi
Tabel 3.6
Belanja Operasi
Uraian Anggaran 2016 Realisasi 2016 %
Belanja Pegawai Rp. 9,517,241,000,00 Rp. 8,948,770,00 94,03
Belanja Gaji dan
Tunjangan
Rp. 5.694,291,000,00 Rp. 5,269,970,119,00 92,53
Belanja Tambahan
Penghasilan PNS
Rp. 3,822,950,000,00 Rp. 3,678,800,000,00 98,40
Belanja Barang dan Jasa Rp. 14,455,653,500,00 Rp. 13,607,459,262,00 94,13
3.2.2 Realisasi Anggaran Belanja Modal
Tabel 3.7
Belanja Modal
Uraian Anggaran 2016 Realisasi 2016 %
Belanja Modal Rp. 334,126,500,00 Rp. 300,765,000,00 90,02
Belanja Modal Gedung dan
Bangunan
Rp. 129,450,000,00 Rp. 125,000,000,00 96,56
Belanja Peralatan dan Mesin Rp. 204,676,500,00 Rp. 28,911,500,00 85,87
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Bekasi Utara Tahun 2016
“Bekasi Utara Prima Dalam Pelayanan, Asri Dalam Lingkungan Bernuansa Ihsan” 62
3.2.3 Realisasi Anggaran Belanja Langsung
Tabel 3.8
Belanja Langsung
No. Uraian APBD
(Rp.) APBDP
(Rp.)
Realisasi
(Rp.) (%)
A. Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
3.070.370.000
14. Penyediaan jasa surat
menyurat
10.000.000 10.000.000 9.200.000 92,00
15. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
Air dan Listrik
216.000.000 163.800.000.00 75.104.192
45.85
16. Penyediaan jasa kebersihan
kantor
97.000.000 97.000.000 92.449.000 95.31
17. Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
49.500.000
49.500.000
40.800.000
82.42
18. Penyediaan alat tulis kantor 150.000.000 150.000.000 111.684.000 74.46
19. Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
113.570.000
113.570.000
103.799.000
91.40
20. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
25.000.000 25.000.000 24.775.000 99.10
21. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
32.000.000 32.000.000 21.500.000 67.19
22. Penyediaan makanan dan
minuman
100.000.000 100.000.000 66.250.000 66.25
23. Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
35.000.000 46.000.000 39.500.000 85.87
24. Penyediaan jasa tenaga administrasi /teknis
perkantoran
1.978.500.000 1.978.500.000 1.690.800.000 85.46
25. Penyebarluasan informasi penyelenggaraan
pemerintah daerah
0 30.000.000 20.000.000 66,67
26. Penyediaan Jasa Keamanan
Kantor
275.000.000 275.000.000 271.600.697 98.76
B.
Program peningkatan
sarana dan prasarana
Aparatur
331.000.000
14. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
45.000.000 45.000.000
26.238.000 58.31
15. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasional
286.000.000 286.000.000
147.432.569 51.55
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Bekasi Utara Tahun 2016
“Bekasi Utara Prima Dalam Pelayanan, Asri Dalam Lingkungan Bernuansa Ihsan” 63
C. Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
125.000.000
16. Pengadaan Pakaian Khusus
Hari hari Tertentu
60.000.000 60.000.000
56.537.500
94,23
17. Pengadaan Pakaian
Olahraga
65.000.000 65.000.000 61.700.000 94.92
D.
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
92.000.000
23. Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
33.000.000 33.000.000
26.000.000
78.79
24. Penyusunan Laporan
keuangan semesteran
59.000.000 59.000.000 58.965.000 99.94
Program Peningkatan
Partisipasi Masyarakat
Dalam Pembangunan
10.116.400.000
25. Penyelenggaraan
Keagamaan, Keolahragaan
dan Kewanitaan di
Kecamatan Bekasi Utara.
450.000.000 450.000.000
438.828.500
97.52
26. Penyelenggaraan Kegiatan
RT dan RW di Kecamatan
Bekasi Utara.
5.896.500.000 9.466.400.000
9.436.390.000
99.68
27. Evaluasi Kinerja
Kelurahan Kecamatan
Bekasi Utara.
200.000.000 200.000.000 167.758.604 83.88
E.
Program Peningkatan
Keamanan Ketertiban dan
Kenyamanan Lingkungan
630.000.000
23. Peningkatan Kebersihan
dan Kenyamanan
Lingkungan Kecamatan
Bekasi Utara
450.000.000 450.000.000
417.093.000
92.69
24. Peningkatan Ketertiban
dan Keamanan Kecamatan
Bekasi Utara
180.000.000 180.000.000 170.700.000 94.83
F. Program Peningkatan
Pelayanan di Kecamatan
225.000.000
25. Penyelenggaraan Pelayanan
Perijinan dan Non Perijinan Kecamatan Bekasi Utara
225.000.000 225.000.000 171.927.200 76.41
G.
Program Peningkatan
Partisipasi Masyarakat
Kelurahan dan Kecamatan
dalam Pembangunan
200.000.000
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Bekasi Utara Tahun 2016
“Bekasi Utara Prima Dalam Pelayanan, Asri Dalam Lingkungan Bernuansa Ihsan” 64
26. Penyusunan Rencana
Pembangunan Kecamatan
Bekasi Utara
200.000.000 200.000.000 161.192.000 80.60
JUMLAH 11.231.070.000 14.789.770.000 13.908.224.262 94,04
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Bekasi Utara Tahun 2016
“Bekasi Utara Prima Dalam Pelayanan, Asri Dalam Lingkungan Bernuansa Ihsan” 65
BAB
4
PENUTUP
KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN KINERJA
4.1. Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja
Pada tahun 2016 Kecamatan Bekasi Utara telah melaksanakan
tahapan-tahapan pembangunan untuk mencapai Visi Kecamatan Bekasi
Utara sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik
Kecamatan Bekasi Utara Tahun 2013 – 2018 yang berbunyi “Bekasi
Utara Prima Dalam Pelayanan, Asri Dalam Lingkungan Bernuansa
Ihsan.
Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan analisisnya diperoleh
gambaran mengenai capaian kinerja Kecamatan Bekasi Utara secara
keseluruhan dari sasaran berdasarkan indikator sasarannya diantaranya
indikator sasaran targetnya tercapai yaitu memperoleh capaian kinerja
di atas 100 %, sedangkan beberapa indicator sasaran targetnya tidak
tercapai yaitu memperoleh capaian kinerja di bawah 100 %.
4.2. Kendala dan Hambatan
Pada kecamatan Bekasi Utara terdapat beberapa factor internal
yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi. Sumber Daya
Manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan
ketatalaksanaan menjadi factor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas
dan fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan
strategis. Sumber daya tersebut harus dapat dimanfaatkan secara
optimal agar pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai sesuai visi,
misi dan tujuannya. Beberapa masalah yang dihadapi harus segera
diatasi agar potensi-potensi yang ada dapat dimanfaatkan dengan baik.
Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh kecamatan Bekasi Utara
antara lain :
1. Terbatasnya sumberdaya yang kompeten dalam meningkatkan
kualitas penyelenggaraan pemerintahan;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Bekasi Utara Tahun 2016
“Bekasi Utara Prima Dalam Pelayanan, Asri Dalam Lingkungan Bernuansa Ihsan” 66
2. Belum tersedianya sumber daya aparatur dengan kemampuan
teknis tertentu, antara lain : perencana, pengelola anggaran,
pembukuan, teknik bangunan dan sumber daya lainnya;
3. Terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung meningkatnya
kinerja;
4. Belum optimalnya pelaksanaan prosedur kinerja;
5. Kurangnya integritas dan profesionalitas aparatur;
6. Dukungan anggaran yang belum memadai, sehingga kegiatan yang
terlaksana belum berjalan secara optimal.
Selain faktor internal di atas, beberapa factor eksternal juga
berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan Bekasi
Utara. Factor-faktor dimaksud antara lain :
1. Peraturan perundang-undangan
Penyusunan rencana pembangunan daerah, sebagai bagian
dari sistem managemen pembangunan tidak terlepas dari landasan /
acuan hukum yang berlaku baik berupa undang-undan,
PP,Perpres/Kepres, Permen/Kepmen terkait, perda dan peraturan-
peraturan lainnya. Dengan berubahnya landasan/acuan hukum yang
mendasari, didasari bahwa seluruh peraturan perundang-undangan
tersebut masih belum sepenuhnya terintegrasi secara baik;
2. Belum dioptimalkannya peran kecamatan selaku SKPD dalam
perencanaan dan penganggaran;
3. Masih lemahnya koordinasi antar lintas SKPD, instansi vertical;
4. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang peraturan-
peraturan dalam pemerintahan daerah.
4.3. Langkah-langkah antisipatif
1. Langkah-langkah antisipatif dalam upaya memecahkan masalah
terutama lebih ditingkatkan koordinasi;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Bekasi Utara Tahun 2016
“Bekasi Utara Prima Dalam Pelayanan, Asri Dalam Lingkungan Bernuansa Ihsan” 67
2. Melakukan identisifikasi terhadap sasaran kegiatan yang belum
tercapai akan dilaksanakan secara simultan dan terprogram pada
tahun anggaran berikutnya;
3. Melakukan kajian-kajian perencanaan yang lebih akurat;
4. Mengintensifkan koordiasi internal program dan kegiatan.
4.4. Strategi pemecahan masalah
Pelaksanaan rencana kegiatan tahunan 2016 memerlukan langkah-
langkah taktis strategis yang dituangkan dalam rencana kinerja tahunan
SKPD. Beberapa kaidah pelaksanaan yang diperlukan adalah sebagai
berikut;
1. Melaksanakan program-program/kegiatan-kegiatan dalam RKPD
tahun 2016 sesuai dengan target dan ketentuan;
2. Menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) yang sesuai dengan
kebutuhan;
3. Dalam upaya sinkronisasi/sinergitas pelaksanaan setiap program dan
kegiatan yan pendanaannya bersumber dari APBD, maka perlu
membuat rencana kerja yang dapat menggambarkan sinergitas
program/kegiatan sesuai dengan sumber anggaran;
4. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana
pembangunan melalui forum SKPD serta forum penyelenggaraan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) ditujukan
untuk mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat;
5. Masyarakat dan dunia usaha wajib berperan serta dalam
pembangunan, baik sebagai pelaksana maupun sebagai pengawas
dalam pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan.