bab iv.doc

BAB IV

IMPLEMENTASI DAN OPERASIONAL

4.1 Struktur Dan Tanggung Jawab

Gambar 4.1 Struktur Organisasi

4.1.1 Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Pemegang Saham adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan

kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-

undangan dan Anggaran Dasar.

Jenis RUPS:

a. RUPS Tahunan diadakan setiap tahun, meliputi RUPS mengenai persetujuan Laporan

Tahunan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.

b. RUPS lainnya/RUPS Luar Biasa yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan

sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.

Hak Pemegang Saham:

a. Hak untuk menghadiri RUPS dan memberikan suara pada RUPS.

b. Hak untuk memperoleh informasi material mengenai pengelolaan perusahaan baik dari

Dewan Komisaris maupun Direksi secara lengkap, tepat waktu, dan teratur.

c. Hak untuk memperoleh pembagian laba Perusahaan (dividen).

d. Menyelenggarakan RUPS dalam hal Direksi dan/atau Komisaris lalai menyelenggarakan

RUPS Tahunan dan sewaktu-waktu meminta penyelenggaraan RUPS Luar Biasa.

Wewenang Pemegang Saham:

a. Mengangkat dan memberhentikan Direksi dan anggota Dewan Komisaris sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

b. Menyetujui atau menolak Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan RKAP.

c. Menetapkan target kinerja masing-masing Direksi dan Komisaris.

d. Melakukan penilaian kinerja Direksi dan Komisaris.

e. Menetapkan auditor eksternal untuk melakukan audit atas laporan keuangan.

f. Menetapkan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi sesuai ketentuan yang berlaku.

g. Menetapkan anggaran dasar dan perubahannya.

4.1.2 Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara

umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

Berdasarkan Anggaran Dasar PTPN IV No. 11 tanggal 04 Agustus 2008 dan Peraturan Menteri

Negara BUMN No : PER-12/MBU/2012 tentang Organ Dewan Komisaris/Dewan Pengawas

BUMN adapun tugas dan wewenang Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

Tugas Dewan Komisaris:

a. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan

Perseroan serta memberi nasehat kepada Direksi termasuk pelaksanaan Rencana Jangka

Panjang perusahaan, rencana kerja dan anggaran perusahaan serta ketentuan Anggaran

Dasar dan rapat umum pemegang saham dan peraturan perundangundangan yang

berlaku.

b. Melakukan evaluasi terhadap laporan atas pencapaian target dari masing-masing

indicator Kinerja Kunci (IKK) atau Key Perfomance Indicator (KPI) dan melakukan

tindakan yang diperlukan dalam rangka pencapaian target yang telah ditetapkan.

c. Memantau efektivitas praktek Good Corporate Governance yang diterapkan oleh

perusahaan

Wewenang Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Komisaris berwenang untuk:

a. Melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumendokumen lainnya, memeriksa kas untuk

keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan Perusahaan.

b. Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perusahaan.

c. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan

yang menyangkut pengelolaan Perusahaan.

d. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi.

e. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan

Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris.

f. Mengangkat dan memberhentikan sekretaris Dewan Komisaris, jika dianggap perlu.

g. Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

h. Membentuk Komite-komite lain selain Komite Audit, jika dianggap perlu dengan

memperhatikan kemampuan Perusahaan.

i. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban

Perseroan, jika dianggap perlu.

j. Melakukan tindakan pengurusan Perusahaan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu

tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

k. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang

dibicarakan.

l. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.

Kewajiban Dewan Komisaris:

a. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perusahaan.

b. Meneliti dan menelaah serta menandatangani Rencana Jangka Panjang Perusahaan,

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang disiapkan Direksi, sesuai dengan

ketentuan Anggaran Dasar.

c. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Rencana Jangka Panjang

Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan mengenai alasan Dewan Komisaris

menandatangani RJP dan RKAP;

d. Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan, memberikan pendapat dan saran kepada

RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perusahaan.

e. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja

Perusahaan.

f. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta

menandatangani laporan tahunan.

g. Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan,

apabila diminta.

h. Menyusun program kerja tahunan dan dimasukan dalam RKAP.

i. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya.

j. Mengusulkan Akuntan Publik kepada RUPS.

k. Melaporkan kepada Perusahaan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya

pada Perusahaan dan Perusahaan lain.

l. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku

yang baru lampau kepada RUPS.

m. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat,

sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar,

dan/atau keputusan RUPS.

4.1.3 Direksi

Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas

pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maskud dan tujuan perseroan

serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan Anggaran

Dasar.

Tugas dan Wewenang Masing-Masing Anggota Direksi Berdasarkan Keputusan Direksi No.

04.01/KPTS/04/III/2012 Tentang Pembagian Tugas Dan Wewenang Anggota Direksi sebagai

berikut :

1. Direktur Utama

Tugas Direktur Utama:

a. Mengelola Perusahaan sesuai amanat RUPS untuk mewujudkan sasaran Perusahaan.

b. Menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perusahaan untuk

kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili

Perusahaan baik di dalam maupun diluar pengadilan tentang segala hal dan segala

kejadian dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran

Dasar dan Keputusan RUPS.

c. Memimpin, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan program kegiatan

Direktur Produksi, Direktur SDM dan Umum, Direktur Keuangan dan Direktur

Perencanaan dan Pengembangan Usaha, Manajer Grup dan Manajer Unit.

d. Menjalankan arahan dari Dewan Komisaris dan RUPS.

e. Mengatur pembagian tugas dan wewenang masing-masing anggota Direksi.

f. Mengadakan dan memimpin rapat Direksi secara berkala, untuk mengevaluasi

pelaksanaan program kegiatan masing-masing Direktorat, Grup Unit Usaha dan Unit

Usaha.

g. Memberi penjelasan kepada Dewan Komisaris dan/atau Rapat Umum Pemegang Saham,

mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan

serta Laporan Tahunan.

h. Melaksanakan pemenuhan aspek legal dan kepatuhan Perusahan terhadap Anggaran

Dasar, keputusan RUPS dan peraturan perundang-undangan.

i. Mengkoordinir penyelenggaraan akuntansi keuangan, akuntansi biaya, verifikasi dan

administrasi aset.

j. Mengkoordinir Direksi melakukan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian target

Indikator Kinerja Kunci (IKK) atau Key Performance Indicators (KPI) serta merumuskan

tindakan perbaikan yang diperlukan.

k. Mengkoordinir pembuatan Laporan Manajemen Triwulan, Semesteran dan Tahunan yang

akan disampaikan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham.

l. Melakukan pembinaan dan monitoring tugas-tugas dibidang Satuan Pengawasan Intern

dan Sekretaris Perusahaan (termasuk P2BJ).

m. Mengkoordinir pelaksanaan dan pemantauan terhadap implementasi Good Corporate

Governance dan Manajemen Risiko.

n. Mengkoordinir perumusan program kegiatan masingmasing Direktorat, Grup Unit Usaha

dan Unit Usaha, dan Sekretaris Perusahaan serta SPI yang dijabarkan dari RKAP dan

RJPP.

o. Mengkoodinir penyusunan RJPP, RKAP dan rencana-rencana lainnya untuk disampaikan

kepada Dewan Komisaris dan RUPS.

p. Penanggung jawab pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan pengembangan

usaha Perusahaan.

Wewenang Direktur Utama:

a. Menetapkan kebijakan kepengurusan Perusahaan yang sejalan dengan RUPS.

b. Bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perusahaan dengan ketentuan

semua tindakan Direktur Utama tersebut telah disetujui dalam Rapat Direksi.

c. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seseorang atau beberapa anggota

Direksi untuk mengambil keputusan atas nama Direksi atau mewakili Perusahaan di

dalam dan di luar pengadilan

d. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seseorang atau beberapa orang pekerja

Perusahaan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain, untuk

mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan.

e. Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perusahaan setelah mendengarkan saran dari

Direktur SDM dan Umum.

f. Memberikan persetujuan pengeluaran anggaran dalam rangka kebutuhan operasional

Perusahaan dengan batasan nilai sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Direktur Produksi

Tugas Direktur Produksi:

a. Memimpin dan mengkoordinasikan tugas-tugas di bawah Direktorat Produksi.

b. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan di bawah Direktorat Produksi.

c. Melaksanakan dan mengendalikan program kegiatan di Bidang Tanaman, Pengolahan

(termasuk P3TBS) dan Teknik.

d. Menjalankan arahan dari Direktur Utama, Dewan Komisaris dan RUPS.

e. Mengadakan rapat-rapat internal secara berkala dilingkungan Direktorat Produksi untuk

mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan.

f. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian target Indikator Kinerja Kunci

(IKK) atau Key Performance Indicators (KPI) yang berkaitan dengan aspek operasional.

g. Melaksanakan dan memantau penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dan

Manajemen Risiko di lingkungan Bidang Tanaman, Teknik dan Pengolahan (termasuk

P3TBS).

h. Menindaklanjuti temuan hasil audit SPI dan auditor eksternal yang berkaitan dengan

tugas operasionalnya.

i. Menyiapkan Laporan Manajemen Triwulan, Semesteran dan Tahunan dibidang Tanaman,

Teknik dan Pengolahan (termasuk P3TBS).

j. Merumuskan dan menetapkan program kegiatan Bagian Tanaman, Teknik dan

Pengolahan (termasuk P3TBS) yang didasarkan kepada penjabaran dari RKAP dan RJPP

yang telah disahkan.

k. Merumuskan kebijakan dan menyusun pedoman kerja yang digunakan dilingkungan

Direktorat Produksi dan selanjutnya disampaikan kepada Direktur Utama untuk

ditetapkan.

Wewenang Direktur Produksi:

a. Menetapkan kebijakan pengelolaan Perusahaan pada Direktorat Produksi.

b. Mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan yang

berlaku.

c. Bertindak untuk dan atas nama Direksi berdasarkan surat kuasa dari Direktur Utama.

d. Mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan surat kuasa untuk

melakukan perbuatan tertentu yang berkaitan dengan tugas-tugas Direktur Produksi.

e. Memberikan persetujuan pengeluaran anggaran dalam rangka operasional Direktorat

Produksi dengan batasan nilai sesuai ketentuan yang berlaku.

f. Mengusulkan kepada Direktur Utama untuk promosi, demosi, mutasi dan

memberhentikan karyawan dilingkungan Direktorat Produksi sesuai dengan peraturan

kepegawaian dan peraturan perundangundangan yang berlaku.

3. Direktur SDM dan Umum

Tugas Direktur SDM dan Umum:

a. Memimpin dan mengkoordinasikan tugas-tugas di bawah Direktorat SDM dan Umum.

b. Menyusun struktur organisasi Perusahaan beserta uraian tugasnya.

c. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan di bawah Direktorat SDM dan

Umum.

d. Melaksanakan dan mengendalikan program kegiatan dibidang SDM, Umum, Hukum dan

Pertahanan serta Pengadaan.

e. Melaksanakan pengelolaan SDM, termasuk rekrutmen, penempatan, penilaian kinerja,

karir, remunerasi dan purna tugas.

f. Menyusun Perjanjian Kerja Bersama (PKB) untuk dibahas bersama dengan Serikat

Pekerja dan peraturan kepegawaian.

g. Mengurus permasalahan hukum yang dihadapi Perusahaan dan pengurusan hak atas tanah

sesuai ketentuan yang berlaku.

h. Menjalankan arahan dari Direktur Utama, Dewan Komisaris dan RUPS.

i. Mengadakan rapat-rapat internal secara berkala dilingkungan SDM, Umum, Hukum dan

Pertanahan serta Pengadaan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatannya.

j. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian target Indikator Kinerja Kunci


k. Melaksanakan dan memantau penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dan

Manajemen Risiko di lingkungan Bidang SDM, Umum, Hukum dan Pertanahan serta

Pengadaan.

l. Menindaklanjuti temuan hasil audit SPI dan auditor eksternal yang berkaitan dengan


m. Menyiapkan Laporan Manajemen Triwulan, Semesteran dan Tahunan di bidang SDM,

Umum, Hukum dan Pertanahan, dan Pengadaan.

n. Merumuskan dan menetapkan program kegiatan Bagian SDM, Bagian Umum, Bagian

Hukum dan Pertanahan serta Bagian Pengadaan yang didasarkan kepada RKAP dan

RJPP yang telah disahkan.

o. Merumuskan kebijakan dan menyusun pedoman kerja yang digunakan dilingkungan

Direktorat SDM dan Umum dan selanjutnya disampaikan kepada Direktur Utama untuk

ditetapkan.

Wewenang Direktur SDM dan Umum:

a. Menetapkan kebijakan pengurusan Perusahaan pada Direktorat SDM dan Umum.


berlaku.



melakukan perbuatan tertentu yang berkaitan dengan tugas-tugas Direktur SDM dan

Umum.


SDM dan Umum dengan batasan nilai sesuai ketentuan yang berlaku.


memberhentikan karyawan dilingkungan Direktorat SDM dan Umum dan Direktorat

lainnya sesuai peraturan kepegawaian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Direktur Keuangan

Tugas Direktur Keuangan:

a. Memimpin dan mengkordinasikan tugas-tugas di bawah Direktorat Keuangan.

b. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan di bawah Direktorat Keuangan.

c. Melaksanakan dan mengendalikan program kegiatan yang telah dirumuskan, meliputi

Bidang Keuangan, Akuntansi dan Pemasaran

d. Menjalankan arahan-arahan dari Direktur Utama, Dewan Komisaris dan RUPS.

e. Mengadakan rapat internal secara berkala guna membahas masalah-masalah dibidang

Keuangan, Akuntansi dan Pemasaran.

f. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian target Indikator Kinerja Kunci

(IKK) atau Key Performance Indicators (KPI) yang berkaitan dengan aspek

operasionalnya.

g. Melaksanakan dan memantau penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dan

Manajemen Risiko di lingkungan Bidang Keuangan, Akuntansi dan Pemasaran.

h. Menindaklanjuti temuan hasil audit SPI dan audit eksternal yang berkaitan dengan tugas

operasionalnya.

i. Menyiapkan laporan Manajemen Triwulan, Semesteran dan Laporan Tahunan serta

Laporan Keuangan untuk dibahas bersama-sama dengan Anggota Direksi sebelum

disampaikan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham.

j. Menyelenggarakan dan memelihara akuntansi keuangan, akuntansi biaya, verifikasi dan

akuntansi aset.

k. Menyiapkan rancangan RKAP, RJPP dan rencana lainnya di bidang keuangan, akuntansi,

dan pemasaran dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan untuk selanjutnya

mengkoordinir penyusunan RKAP, RJPP dan rencana lainnya secara korporasi.

l. Merumuskan dan menetapkan program kegiatan Bagian Keuangan, Akuntansi dan

Bagian Pemasaran yang didasarkan kepada RKAP dan RJP yang telah disahkan.

m. Merumuskan kebijakan dan menyusun pedoman kerja yang digunakan dilingkungan

Direktorat Keuangan dan selanjutnya disampaikan kepada Direktur Utama untuk

ditetapkan.

n. Melaksanakan dan mengendalikan kegiatan penjualan/ pemasaran dan persediaan produk.

Wewenang Direktur Keuangan:

a. Menetapkan kebijakan pengurusan Perusahaan pada Direktorat Keuangan.


berlaku.



melakukan perbuatan tertentu yang berkaitan dengan tugastugas Direktur Keuangan.


Keuangan dengan batasan nilai sesuai ketentuan yang berlaku.


memberhentikan karyawan dilingkungan Direktorat Keuangan sesuai dengan peraturan

kepegawaian dan peraturan perundangundangan yang berlaku.

5. Direktur Perencanaan dan Pengembangan Usaha

Tugas Direktur Perencanaan dan Pengembangan Usaha:

a. Memimpin dan mengkoordinasikan tugas-tugas di bawah Direktorat Perencanaan dan

Pengembangan Usaha.

b. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan di bawah Direktorat Perencanaan

dan Pengembangan Usaha.

c. Melaksanakan dan mengendalikan program kegiatan di Bidang Perencanaan (termasuk

IT), Pengembangan Usaha (tidak termasuk pengembangan di Bidang Tanaman) dan

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

d. Menyusun dan melaksanakan kegiatan Perusahaan dalam pengembangan industri hilir

dan industri pendukung.

e. Pengelolaan dan pengurusan Anak Perusahaan dan Perusahaan Penyertaan (tidak

termasuk aspek legal).

f. Menjalankan arahan dari Direktur Utama, Dewan Komisaris dan RUPS.

g. Mengadakan rapat-rapat internal secara berkala dilingkungan Direktorat Perencanaan dan

Pengembangan Usaha untuk mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan.

h. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian target Indikator Kinerja Kunci


i. Melaksanakan dan memantau penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Govermance

dan Manajemen Risiko di lingkungan Bidang Perencanaan (termasuk IT) Pengembangan

Usaha dan PKBL.

j. Menyiapkan Laporan Manajemen Triwulan, Semesteran dan Tahunan di Bidang

Perencanaan (termasuk IT) Pengembangan Usaha dan PKBL

k. Menindaklanjuti temuan hasil audit SPI dan eksternal auditor yang berkaitan dengan


l. Menyiapkan rancangan RKAP, RJPP dan rencana lainnya di bidang Perencanaan

(termasuk IT), Pengembangan Usaha dan program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

m. Merumuskan dan menetapkan program kegiatan bagian Perencanaan (termasuk IT),

Pengembangan Usaha dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang didasarkan

kepada RKAP dan RJPP yang telah disahkan.

n. Merumuskan kebijakan dan menyusun pedoman kerja yang digunakan dilingkungan

Direktorat Pengembangan Usaha dan selanjutnya disampaikan kepada Direktur Utama

untuk ditetapkan.

Wewenang Direktur Perencanaan dan Pengembangan Usaha

a. Menetapkan kebijakan pengurusan Perusahaan di bidang Perencanaan, Pengembangan

Usaha dan PKBL.


berlaku.



melakukan perbuatan tertentu yang berkaitan dengan tugastugas Direktur Perencanaan

dan Pengembangan Usaha.


Perencanaan dan Pengembangan Usaha dengan batasan nilai sesuai ketentuan yang

berlaku.


memberhentikan karyawan di lingkungan Direktorat Perencanaan dan Pengembangan

Usaha sesuai peraturan kepegawaian dan peraturan perundang-unangan yang berlaku.

4.1.4 Komite-Komite Yang Berada di Bawah Dewan Komisaris

Sesuai Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor. PER-10/MBU/2012 tentang Organ

Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, Dewan Komisaris telah membentuk

Komite untuk membantu kinerja Dewan Komisaris. Komite-Komite tersebut bertanggung jawab

kepada Dewan Komisaris dalam fungsinya membantu pelaksanaan tugas dan tanggungjawab

Dewan Komisaris dengan mengacu kepada Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang telah disusun

untuk masing-masing Komite. Berdasarkan Surat Wakil Menteri Negara BUMN No.

S-375/MBU.WK/2011 tanggal 5 Desember 2011 Hal Kebijakan Menteri Negara BUMN dalam

pengurusan dan pengawasan BUMN dinyatakan Dewan Komisaris hanya boleh memiliki Komite

Audit dan dapat memiliki satu komite lainnya. Komite yang berada dibawah Dewan Komisaris

yaitu Komite audit dan Komite Pemantau Manajemen Risiko dan GCG.

1. Komite Audit

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit:

a. Komite Audit bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan

Komisaris.

b. Komite Audit bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam

pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris

c. Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian intern

dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor.

d. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan

Pengawasan Intern maupun auditor eksternal.

e. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen

serta pelaksanaannya.

f. Memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memuaskan terhadap segala informasi

yang dikeluarkan perusahaan.

g. Memberikan rekomendaasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan

Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

h. Melakukan identifikas hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-

tugas Dewan Komisaris lainnya.

i. Melakukan penelaahan atas informasi mengenai perusahaan, serta Rencana Jangka

Panjang, Rencana kerja dan Anggaran Perusahaan, laporan Manajemen, dan informasi

lainnya.

j. Melakukan penelaahan atas pengaduan yang berkaitan dengan perusahaan.

2. Komite Pemantauan Manajemen Risiko dan GCG

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Manajemen Risiko dan GCG:

a. Komite Pemantau Manajemen Risiko bekerja secara kolektif dalam melaksanakan

tugasnya membantu Dewan Komisaris.

b. Komite Pemantau Manajemen Risiko bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya

maupun pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.

c. Mendapatkan pemahaman atas manajemen risiko perusahaan yang mencakup berbagai

manajemen risiko yang dihadapi oleh perusahaan, strategi, sistem dan kebijakan

manajemen risiko perusahaan, pengendalian intern perusahaan, termasuk kebijakan,

metodologi dan infrastruktur.

d. Melakukan evaluasi terhadap berbagai model pengukuran risiko yang digunakan

perusahaan dan memberikan rekomendasi penyempurnaan lebih lanjut.

e. Memantau kesesuaian berbagai kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko perusahaan.

f. Melakukan koordinasi implementasi dan pengawasan keberadaaan dan tingkat efektivitas

masing-masing komponen dari Enterprise Risk Management (ERM) dalam perusahaan.

g. Mengukur efektivitas masing-masing komponen dari ERM yang di terapkan di

perusahaan.

h. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Dewan Komisaris berdasarkan

ketentuan peraturan perundang – undangan.

4.1.5 Komite – Komite dibawah Direksi

1. Komite Nominasi

Dalam upaya meningkatkan dan mengoptimalkan kinerja bagi seluruh karyawan PTPN IV,

telah dibentuk Komite ataupun Tim Nominasi sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor. 04.12/

Kpts/R/87/VI/2010 tentang Tim Nominasi dalam Rangka Pemberian Reward, Punishment,

Promosi dan Demosi.

Uraian Tugas & Tanggung Jawab:

a. Membuat kajian dan analisis kinerja unit maupun individu untuk menetapkan kriteria

sebagai dasar pemberian reward, punishment, promosi dan demosi sesuai dengan bidang

tugas masing-masing.

b. Memberikan masukan kepada Direksi berikut alternatif pilihan terhdap pemberlakuan

reward, punishment, promosi dan demosi untuk bahan pertimbangan kepada Direksi

dalam mentukan kebijakan selanjutnya.

2. Komite Remunerasi

Dalam rangka membangun suatu perusahaan yang sehat diperlukan sistem manajemen yang

dapat mengatur penghasilan yang diterima karyawan di segala lini pekerjaan, penerimaan

penghasilan tersebut tentu harus berdasarkan kemampuan, tangung jawab dan prestasi yang

dimiliki. Komite Remunerasi di PTPN IV dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor

04.01/Kpts/12/IV/2008 tentang Pembentukan Komite remunerasi di PTPN IV.

Komite Remunerasi bertugas :

a. Membahas, menyusun serta merumuskan sistim Remunerasi yang akan diterapkan di

PTPN-IV, sehingga penghasilan yang diterima seorang karyawan dapat disesuaikan

dengan kemampuan, tanggung jawab dan prestasi yang dimiliki.

b. Mencari kriteria dan faktor-faktor pendukung yang dapat dipergunakan sebagai pedoman

untuk menerapkan sistem remunerasi, dan apabila dipandang perlu dapat melakukan

benchmark dengan perusahaan lain.

c. Dalam melaksanakan tugas dapat melakukan koordinasi dengan direktur bidang

masingmasing.

d. Dalam bekerja komite remunerasi agar melaporkan hasil kerja secara berkala kepada

Direktur Utama.

4.1.6 Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan adalah salah satu organ Direksi dalam mendukung penerapan GCG di

PTPN IV yang dibentuk, diangkat dan diberhentikan oleh Direksi yang kedudukannya berada

langsung di bawah Direktur Utama serta bertanggung jawab kepada Direksi. Sekretaris

Perusahaan mempunyai fungsi untuk memastikan ketaatan perusahaan terhadap seluruh

persyaratan dari perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta mendorong penerapan

prinsip-prinsip GCG.

4.1.7 Satuan Pengawasan Intern (SPI)

Dasar hukum pembentukan SPI di perusahaan BUMN adalah Pasal 67 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang menyatakan “pada

setiap BUMN dibentuk Satuan Pengawas Intern yang merupakan aparat pengawas intern

perusahaan”. Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan” Satuan Pengawas Intern dipimpin oleh

seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama”. Dalam melaksanakan

tugasnya agar independen dan objektif, Direksi telah menetapkan Internal Audit Chapter yang

mengatur mengenai kode etik, standar auditor dan mekanisme kerja SPI.

4.2 Pelatihan, Kepedulian dan Kompetensi

4.2.1 Pelatihan

Adapun teknik-teknik pelatihan yang diberikan pihak perusahaan kelapa sawit adalah:

1. Pelatihan ditempat kerja (on the job training)

Perusahaanmelakukan pelatihan ini ditempat kerja disini karyawan dilatih oleh seorang

karyawan berpengalaman peserta pelatihan. Berarti membuat orang belajar dengan cara

menjalankannya secara sesungguh-sungguhnya. Ada beberapa jenis pelatihan yang paling

dikenal adalah metode pelatihan (coaching) atau understudy.

2. Pelatihan magang (Apprenticeship Training)

Merupakan suatu proses terstruktur yang dengan individu-individu menjadi karyawan terlatih

melalui kombinasi intruksi dikelas dan pelatihan di tempat kerja.

Sasaran dari pelatihan dan pendidikan yang dilakukan adalah : Meningkatkan kemampuan

dan keterampilan teknis karyawan dalam melakukan pekerjaan. Meningkatkan keahlian dan

kecakapan memimpin serta mengambil keputusan atau manajerial skill.

Pada perusahaan kelapa sawit pengembangan karyawan kedepannya adalah melakukan

pembinaan karyawan melalui pendidikan formal, hal ini sangat penting karena kita tahu bahwa

pendidikan adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan umum seseorang, yang

mencakup peningkatan penguasaan teori dan keterampilan untuk memutuskan persoalan-

persoalan yang menyangkut kegiatan pencapaian tujuan. Pembinaan bagi karyawan akan dapat

meningkatkan pengetahuan karyawan dan lebih bersifat teoritis dan lebih banyak ditunjukkan

terhadap usaha pembinaan mental dan kewajiban (sikap, tingkah laku, kedewasaan, berpikir dan

berkepribadian). Setiap pendidikan juga ditunjukan untuk menstabilisasikan karyawan. Para

karyawan mendapatkan pendidikan secara berencana yang memberikan kemungkinan untuk

mengembangkan diri sendiri dalam memangku jabatan yang lebih tinggi, pada umumnya

cenderung lebih lama bekerja pada perusahaan tersebut.

3. Pelatihan kompetensi dalam tugas tertentu

JENIS PELATIHAN YANG DIPERLUKAN :

SELURUH KARYAWAN A

KETEKNIKAN B

ANGGOTA TIM C

GAWAT DARURAT

PEMELIHARAAN D

PENYEDIA E

MENANGANI LIMBAH F

GUDANG G

STAF LINGKUNGAN H

Tabel 4.1 Jenis Pelatihan

Tabel 4.2 Waktu Pelatihan

4.2.2 Kepedulian dan Kompetensi

Perusahaan membuat Program kemitraan dilaksanakan melalui pemberian pinjaman lunak

dengan bunga 6 % setahun kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan Koperasi. Dana

tersebut dimaksudkan untuk membiayai modal kerja dan atau pembelian aktiva tetap dalam

rangka meningkatkan produksi dan pemasaran. Dana pembinaan kemitraan juga diberikan dalam

bentuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi dan hal-hal lain

yang menyangkut peningkatan produktivitas mitra binaan.

Perusahaan membuat Program BL diberikan dalam bentuk penyaluran langsung bantuan

kepada masyarakat. Wujud bantuan meliputi bantuan bencana alam, pendidikan dan pelatihan,

peningkatan kesehatan masyarakat, pengembangan prasarana umum, pembangunan sarana

ibadah, dan pelestarian alam/lingkungan. Sebagian bantuan juga disalurkan melalui program

Pasar Murah yang dilaksanakan dalam rangka menyambut hari keagamaan. Realisasi penyaluran

bantuan BUMN Peduli dan bantuan dana bina lingkungan sepanjang tahun 2012 mencapai Rp.

22,13 miliar.

Perusahaan membuat Program Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan program

perusahaan untuk memberdayakan masyarakat melalui bantuan pembangunan sarana dan

prasarana sosial kepada masyarakat sekitar perkebunan. Pelaksanaan program CSR merupakan

implementasi Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sepanjang

Tahun 2012, perusahaan telah menyalurkan dana CSR sebesar Rp. 7,86 miliar dengan objek

kegiatan sebanyak 31 objek.

4.3 Komunikasi

Komunikasi memegang peranan penting bagi kehidupan suatu perusahaan, baik Perusahaan

swasta maupun negeri. Komunikasi sangat penting untuk menjalin hubungan kerja sama antara

manusia yang terlibat dalam suatu perusahaan dan mempunyai pengaruh yang sangat besar

dalam proses pencapaian tujuan Perusahaan tersebut. Komunikasi akan memungkinkan setiap

karyawan yang berada di perusahaan untuk saling membantu dan mengadakan interaksi.

Perusahaan ini melakukan komunikasi melalui memo atau poster yaitu mengenai hal

berupa:

4.3.1 Komunikasi internal

1. Disiplin kerja

Disiplin dimulai dengan semangat dan rasa senang karyawan terhadap suatu pekerjaan, yang

meliputi : kepatuhan pegawai pada jam kerja,kepatuhan pegawai pada instruksi yang datang dari

atasan, ketaatan pada peraturan dan tata tertib yang ada, menggunakan pakaian seragam sesuai

dengan ketentuan yang berlaku, menggunakan dan memelihara peralatan kerja dan perlengkapan

kerja dengan baik danpenuh hati- hati, mengerjakan tugas sesuai dengan prosedur dan cara kerja

yang telah ditentukan.

2. Kerja Sama

Kerja Sama, meliputi : Kesediaan pegawai untuk bekerja sama dengan teman sejawatnya,

atasan maupun bawahannya berdasarkan pada kesadaran untuk mencapai tujuan, Adanya

kemauan untuk memberi dan menerima saran maupun kritik sehingga diperoleh adanya cara

kerja yang terbaik, adanya kemauan untuk membantu teman yang mengalami kesulitan,

Bagaimana tindakan seseorang apabila mengalami kesulitan dalam melaksanakan pekerjaannya.

3. Tanggung Jawab

Tanggung Jawab adalah satu sikap yang ditunjukkan oleh pegawai dimana mereka harus

bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang diberikan yaitu dengan bekerja sebaik-

baiknya,meliputi : kesanggupan dalam melaksanakan perintah dan kesanggupan dalam bekerja,

kemampuan untuk menyelesaikan tugas-tugas dengan tepat waktu dan benar, mempunyai rasa

bahwa pekerjaan yang diberikan bukan hanya untuk kepentingan perusahaan juga kepentingan

sendiri.

4.3.2 Komunikasi Eksternal

1. Komunikasi melalui media

Mengadakan suatu acara silaturrahmi oleh perusahaan kepada media massa sebagai

komunikasi yang baik akan berbuah pada penyajian informasi yang lebih berimbang. Tidak bisa

dimungkiri, banyaknya pemberitaan miring mengenai industri kelapa sawit diakibatkan

tertutupnya akses media terhadap informasi yang berasal dari perusahaan. Hal ini sebagai

keterbukaan informasi dalam rangka meningkatkan transparansi perusahaan.

2. Komunikasi melalui email/internet

Perusahaan memilki akses web tersendiri dengan perencanaan program-program yang akan

dilaksanakan atau sedang berlangsung.

4.4 Dokumentasi Sistem Manajemen Lingkungan

4.4.1 Daftar Isi Prosedur Manajemen Lingkungan

Daftar isi manual manajemen lingkungan

Bab uraian indeks

0.0 Umum

0.1 Daftar isi

0.2 Pernyataan Kebijakan Lingkungan

0.3 Profil Perusahaan

0.4 Kolom Perubahan

0.5 Daftar Perubahan

1.0 Persyaratan Umum

2.0 Kebijakan Lingkungan

3.0 Perencanaan

3.1 Aspek Lingkungan

3.2 persyaratan UU dan lainnya

3.3 Tujuan dn Saran

3.4 Program Manajemen Lingkungan

4.0 Implementasi dan operasional

4.1 struktur dan tanggung jawab

4.2 pelaihan,kepedulian dan kompt

4.3 komunikasi

4.4 pengendalian dokumen

4.5 Pengendalian Operasional

4.6 kesiagaan dan tanggap darurat

5.0 Pemeriksaan dan tindakan koreksi

5.1 pemantauan dan pengukuran

5.2 ketidaksesuaian, tindakan koreksi

5.3 catatan /rekaman

5.4 Audit Lingkungan

6.0 Pengkajian Manajemen

Tabel 4.3 Daftar Isi PML

4.4.2 Daftar Isi Instruksi Kerja

Daftar isi instruksi kerja

Bab uraian indeks

0.0 Umum

0.1 Daftar Isi

1.0 Persyaratan dan syarat lain :

IK penelusuran peraturan lingkungan


IK prose Pengolahan limbah

IK penempatan bahan baku

3.0 Kesiagaan dan tanggap darurat

IK Pemeriksaan Hidrant

IK penanganan kecelakaan kerja

IK penanganan keadaan darurat

IK Evakuasi

4.0 Pemantauan dan Pengukuran

IK pemantauan parameter lingkungan

Tabel 4.4 Daftar Isi Instruksi Kerja

4.4.3 Daftar Isi Catatan Lingkungan

Daftar isi Catatan Lingkungan

Bab Uraian Indeks

0.0 Umum : Daftar Isi

1.0 Informasi Proses

2.0 Rekaman pelatihan

3.0 Informasi kinerja Vendor

4.0 Laporan keluhan pihak kinerja

5.0 Laporan kecelakaan

6.0 Laporan Kesiagaan dan tanggap darurat

7.0 Laporan kalibrasi alat

8.0 Laporan pemantauan lingkungan

9.0 Laporan tindakan korelasi

1.1 Laporan pengkajian manajemen

Tabel 4.5 Daftar Isi Catatan Lingkungan

4.5 Pengendalian Dokumen

TINDAKAN Nama Jabatan Tandatangan Tanggal

Disiapkan

Diperiksa

Disetujui

Tabel 4.6 Prosedur Pengendalian Dokumen

No. Jabatan Deskripsi Dokumen Tanggal

1. Direktur Utama Salinan 1

2. Direktur Produksi Salinan 2

3. Direktur Keuangan Salinan 3

4. Direktur Perencanaan &

Pengembangan Usaha

Salinan 4

5. Direktur SDM dan Umum Salinan 5

6. Kepala Bagian Sekretaris Perusahaan Salinan 6

7. Kepala Satuan Pengawasan Intern Salinan 7

8. Kepala Bagian MR & GCG Salinan 8

Tabel 4.7 Lembar Distribusi

4.5.1 Tujuan

Prosedur ini dibuat untuk mengatur tata cara pengendalian dokumen agar sesuai dengan

persyaratan sistem manajemen mutu.

4.5.2 Ruang Lingkup

Prosedur ini berlaku dan digunakan di lingkungan Pabrik Kelapa Sawit, dalam hal :

1. pengendalian dokumen internal yang meliputi kegiatan penyusunan, pengesahan,

pengidentifikasian, penerbitan, penggandaan, pendistribusian, pemeliharaan, penarikan,

perubahan atau revisi, dan pemusnahan dokumen,

2. pengendalian dokumen eksternal yang meliputi pengidentifikasian, pemeliharaan dan

pendistribusian dokumen.

4.5.3 Tanggung Jawab

1. Direktur Utama bertanggungjawab atas pengesahan dokumen internal dan pemusnahan

dokumen;

2. Para Direktur Bagian bertanggung jawab atas kesesuaian dan kebenaran isi dokumen

serta penetapan pengajuan perubahan dokumen;

3. Kepala Bagian Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab atas pemeriksaan dan penilaian

dokumen, pengidentifikasian, pemeriksaan dan penyimpanan dokumen;

4. Kepala Satuan Pengawas Intern bertanggung jawab atas pelaksanaan pemusnahan

dokumen;

5. Kepala Bagian MR & GCG bertanggung jawab atas materi usulan pembuatan dan/atau pengubahan dokumen;

4.5.4 Definisi

Dalam prosedur ini yang dimaksud dengan:

1. Dokumen adalah informasi (data yang ada artinya) dan media pendukungnya (bisa

berupa kertas, file elektronik, dll);

2. Dokumen Internal adalah dokumen yang dimiliki oleh Pabrik Kelapa Sawit untuk

mendokumentasikan kegiatan Pabrik Kelapa Sawit dalam rangka penerapan SB 77-0001-

80:2005. Dokumen internal berupa:

Pernyataan Kebijakan Mutu dan Sasaran Mutu;

Pedoman Mutu;

Prosedur Mutu dan Prosedur Kerja;

Instruksi Kerja; dan

Rekaman dan formulir.

3. Dokumen Eksternal merupakan dokumen yang berasal dari luar Pabrik Kelapa Sawit

sebagai pendukung kegiatan, yang berupa standar, pedoman, dan peraturan;

4. Pengubahan dokumen adalah kegiatan amandemen dan revisi;

5. Amandemen adalah pengubahan minor terhadap suatu dokumen;

6. Revisi adalah pengubahan signifikan terhadap suatu dokumen.


4.6.1 SOP Digester

1. Tujuan

Untuk menjamin bahwa pengoperasian Digister dilaksanakan secara efisien, aman dan

optimal.

2. Ruang Lingkup

SOP ini berlaku di Pabrik Kelapa Sawit Stasiun Press.

3. Definisi

Sebuah alat bejana yang di lengkapi Arm dan Expeler yang berfungsi untuk melumatkan

brondolan.

4. Prosedur

a. Sebelum Operasi

Check alat berikut perangkat pendukungnya,( pastikan dalam kondisi baik dan siap

dioperasikan).

b. Pengoperasian Mesin

1. Hidupkan conv recycle.

2. Pastikan Chute Digister terbuka.

3. Hidupkan MPD 2 conv.

4. Buka uap masuk ke digester, hidupkan digester. Dengarkan ada tidaknya kejanggalan

suara dari digester dan electro motor.

5. Bersihkan sisa buah yang menyumbat saluran atau chute ke screw press.

6. Tutup pintu outlet, brondolan mulai masukkan dari distributing conveyor,

pertahankan sampai penuh selama 15 menit, setelah itu pintu outlet di buka.

7. Pertahankan suhu sampai 85° C – 120˚C.

8. Aduk Beberapa saat sebelum press di hidupkan.

5. Ketentuan K3

Pastikan mesin-mesin di Digester dapat beroperasi dengan baik sehingga dapat dipastikan

tidak adanya kecelakaan kerja.

Petugas harus menjamin bahwa tugasnya dilaksanakan dengan penuh perhatian terhadap

K3.

Alat Pelindung Diri (Helm; Sepatu; Masker) wajib digunakan pada saat pengoperasian

Digester.

6. Ketentuan Lingkungan

Aspek Lingkungan yang harus diperhatikan dalam kegiatan di Stasiun Press yaitu

Pencegahan terhadap pencemaran air dan pencemaran tanah.

4.6.2 SOP Pengoperasian Water Treatment Plant (WTP)

1. Tujuan

Untuk menjamin bahwa pengoperasian WTP dilaksanakan secara efisien, aman dan optimal.

2. Ruang Lingkup

SOP ini berlaku di lingkungan Pabrik Minyak Kelapa Sawit

3. Definisi

Sebuah alat penjernihan air dari kotoran atau endapan dengan menggunakan prinsip

perbedaan berat jenis.

4. Prosedur

a. Sebelum Operasi

1. Check alat berikut perangkat pendukungnya,( pastikan dalam kondisi baik dan siap

dioperasikan).

2. Pastikan tidak ada kebocoran atau sumbat pada pipa dan tangki

3. Merekap Flow meter pada setiap pagi untuk perkiraan penggunaan air

4. Periksa kondisi pompa dan motor dalam keadaan baik

5. Pastikan kawasan lingkungan bahan kimia bersih

b. Pengoperasian Mesin

1. Hidupkan Genset Hydrant setiap pagi selama 10 menit dan pastikan genset dalam

kondisi siap pakai

2. Hidupkan pompa air dari waduk ke tangki Clarifier, dan nyalakan pompa chemical

3. Gunakan chemical sesuai dengan dosis yang telah ditentukan oleh pihak laboratorium

4. Pastikan air dari tangki Clarifier menuju ke Water Basin bersih dan jernih

5. Pastikan level air pada Water Basin aman dan matikan pompa air dari waduk ke

tangki Clarifier apabila air diWater Basin sudah overflow

6. Pastikan Sand Filter dalam kondisi baik dan lakukan backwash 3 jam sekali atau

sesuai kondisi

7. Pastikan level air pada tangki Tower selalu penuh

8. Pastikan pengaturan air untuk proses dan domestik sudah sesuai dengan ketentuan

dari perusahaan.

5. Ketentuan K3

Pastikan mesin – mesin di WTP dapat beroperasi dengan baik sehingga dapat dipastikan

tidak adanya kecelakaan kerja. Petugas harus menjamin bahwa tugasnya dilaksanakan dengan

penuh perhatian terhadap K3. Alat pelindung diri ( helm, sepatu safety, masker, chemical, dan

sarung tangan karet ) wajib digunakan pada saat pengoperasian WTP.

6. Ketentuan Lingkungan

Aspek lingkungan yang harus diperhatikan dalam kegiatan distasiun WTP yaitu pencegahan

terhadap :

a. Pencemaran air.

b. Pencemaran tanah dan

c. Pencemaran udara.

4.6.3 SOP Kolam Limbah

1. Tujuan

Pengoperasian kolam limbah secara benar dan tepat untuk mendapatkan hasil pengolahan

yang optimum sehingga air limbah yang diolah sesuai dengan baku mutu limbah cair yang

berlaku.

2. Definisi

Kolam limbah adalah suatu unit instalasi pengolahan air limbah yang terdiri dari kolam

Mixing Pond, Anaerobik Primer 1, Anaerobik Primer 2, Anaerobik Sekunder 1,Anaerobik

Sekunder, Fakultatif , Aerobik 1,Indikator 1, Indikator 2, Indikator 3, yang berguna sebagai

tempat mengolah limbah cair (menurunkan kadar polutan hingga sesuai dengan baku mutu

limbah cair) sebelum dialirkan ke lahan.

3. Penanggung jawab

Mill Manager

4. Ruang Lingkup

SOP ini berlaku dalam kawasan Pabrik Minyak Kelapa Sawit

5. Referensi

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan

Lingkungan Hidup

b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan

Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

c. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 28 Tahun 2003 tentang

Pedoman Teknis Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah dari Industri Minyak Sawit

pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit

d. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2003 tentang

Pedoman Syarat dan Tata Cara Perizinan Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak

Sawit pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit

e. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-51/MENLH/10/1995

Baku Mutu Limbah Cair untuk industri

f. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: 122 Tahun 2004 tentang

perubahan atas Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor

Kep-51/MENLH/10/1995,Baku Mutu Limbah Cair untuk industri.

6. Prosedur

a. Persiapan kegiatan

1. Pastikan jumlah pekerja yang mengawasi kegiatan pada instalasi pengolahan air limbah

cukup

2. Periksa semua kelengkapan Alat Pelindung Diri (APD) untuk pekerja (Masker, sarung

tangan karet, sepatu boot)

3. Pengawas harus dilengkapi alat komunikasi (HT)

4. Berikan briefing singkat sebelum memulai pekerjaan (Safety Talks)

5. Periksa semua pompa, valve (katup/keran), kondisi system pemipaan dalam lokasi IPAL.

b. Pelaksanaan kegiatan

1. Periksa ketinggian maksimum air limbah pada masing-masing kolam. Periksa semua

saluran antar kolam

2. Periksa semua tanggul kolam pastikan tidak terdapat rembesan dan kebocoran

3. Lakukan perawatan tanaman penutup tanah pada semua tanggul

4. Lakukan pengambilan solid pada permukaan kolam anaerob 1 bila sudah tebal

5. Lakukan pengambilan sampel pada kolam anaerobik 2, indikator 1 dan indikator 3.

c. Penghentian kegiatan

1. pastikan semua peralatan dalam kondisi tidak aktif

2. pastikan semua peralatan kerja dikumpulkan dan terawat dengan baik.

d. Pelaporan

1. Jumlah limbah harian yang dihasilkan PKS

2. pH harian limbah yang dihasilkan PKS

3. Pengambilan sampel air dan analisis dari kolam limbah kontrol setiap 1 bulan sekali

4. Pengambilan sampel air dan analisis dari sungai pondok damar setiap 1 bulan sekali.

7. Ketentuan K3

1. Petugas harus menjamin bahwa tugasnya dilaksanakan secara penuh perhatian terhadap

K3

2. Peralatan K3 yang sesuai ( helm, sarung tangan dan masker) harus dipakai selama

bekerja.

4.7 Kesiagaan & Tanggap Darurat

Perusahaan terus mengupayakan peningkatan kesejahteraan pekerja beserta seluruh

keluarganya. Penjabarannya diwujudkan dengan memberikan pelayanan kesehatan bagi pekerja

dan batihnya, jaminan pensiun serta memberikan perlindungan melalui asuransi jaminan sosial

tenaga kerja. Perusahaan juga secara terus-menerus memperhatikan keselamatan dan kesehatan

pekerja secara maksimal.

Upaya tersebut telah mendapat pengakuan pemerintah dengan diterimanya Sertifikat

Bendera Emas untuk penyelenggaraan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan kerja

(SMK3). Sertifikat diterima untuk 13 unit usaha terdiri dari : 1 pabrik Kelapa Sawit (PKS)

dengan kebun, 1 Pabrik Teh dengan kebun dan 11 kebun. Dalam peningkatan taraf hidup

pekerja, perusahaan memberikan gaji dan tunjangan yang setiap tahunnya disesuaikan dengan

standar upah minimum. Biaya kesehatan bagi pekerja dan batihnya dijamin oleh perusahaan.

PTPN IV memiliki 3 unit fasilitas rumah sakit dengan satu rumah sakit bersertifikat Akreditasi

dari KARS (Komite Akreditasi Rumah Sakit) yang diperuntukan bagi karyawan serta bagi

masyarakat sekitar. Ketiga Rumah Sakit tersebut juga telah memperoleh sertifikat Sistem

Manajemen Mutu (ISO 9001 : 2008) dan Sistem Manajemen Lingkungan (ISO 14001 :2004).

Komposisi biaya tenaga kerja dan kesehatan mencapai 30% terhadap total biaya produksi.

Terhadap kesetaraan gender, komposisi pekerja wanita mencapai 26 % dari total tenaga kerja.

Dari 20 posisi jabatan yang berada satu tingkat di bawah direksi, terdapat 4 orang wanita. Guna

meningkatkan kompetensi dan kapabilitas sumber daya manusia, setiap karyawan diberi

kesempatan mengikuti program pendidikan dan pelatihan kepada 2.754 orang dengan total biaya

tahun 2012 sebesar Rp. 5,47 miliar. Sebagai bentuk penghargaan kepada karyawan yang bekerja

selama 25 tahun, 30 tahun dan 35 tahun tanpa terputus perusahaan memberikan sertifikat,

piagam dan uang penghargaan. Sepanjang tahun 2012 penghargaan telah diberikan kepada 1.131

orang dengan total biaya sebesar Rp. 4,15 miliar.

4.7.1 Alat Pelindung Diri

Alat Pelindung Diri atau biasa disingkat APD adalah salah satu kendali resiko yang

diterapkan guna melindung para pekerja dari cedera saat sedang melakukan pekerjaannya. Jika

dilihat dari hirarki kendali APD berada di posisi paling terakhir. APD bukanlah cara terbaik

mencegah kecelakaan karena masih bergantung kepada individu masing-masing.

Cara pencegahan kecelakaan yang terbaik adalah peniadaan bahaya seperti pengamanan

mesin atau peralatan lainnya, namun dalam hal tersebut tidak mungkin, diberikan perlindungan

diri kepada tenaga kerja dalam bentuk masker, kacamata, sepatu dan alat proteksi lainnya.

Saat ini terdapat beraneka ragam alat alat pelindung diri di masyarakat. Antara lainnya adalah

sebagai berikut:

1. Kaca Mata (safety glasses)

Salah-satu masalah tersulit dalam pencegahan keselakaan adalah pencegahan kecelakaan

yang menimpa mata. Jumlah keselakaan demikian besar. Orang -orang yang tidak terbiasa

dengan kaca mata biasanya tidak memakai pelindungan tersebut dengan alasan mengganggu saat

bekerja dan mengurangi kenikmatan kerja, sekalipun kaca mata pelindung yang memenuhi

persyaratan kian banyak jumlahnya.

Pekerja yang menyadari bahwa jika bekerja tidak menggunakan kacamata itu beresiko

kecelakaan terhadap mata adalah besar akan memakainya dengan kemauannya sendiri.

Sebaliknya, jika mereka merasa bahwa bahaya itu kecil, mereka tidak akan mempergunakannya.

2. Sepatu Safety (Pengaman)

Sepatu pengaman harus dapat melindungi pekerja terhadap kecelakaan yang disebabkan oleh

beban-beban yan gmenimpa kaki, paku-paku atau benda tajam lainnya yang mungkin terinjak,

logam pijar, asam-asam, dan sebagainya. Biasanya sepatu kulit yang buatannya kuat dan baik

cukup memberikan perlindungan, tetapi terhadap kemungkinan tertimpa benda-benda msih perlu

sepatu dengan ujung bertutup baja dan lapisan baja di dalam soalnya. Lapisan baja di dalam soal

perlu untuk melindungi pekerja dari tusukan benda-benda runsing dan tajam khususnya pada

pekerjaan bangunan.

3. Sarung tangan (Safety Gloves)

Sarung tangan harus diberikan kepada pekerja dengna pertimbangan akan bahaya-bahaya dan

persyaratan yang diperlukan. antara lain syaratnya adalah bebasnya bergerak jari dan tangan.

Macamnya tergantung kepada jenis kecelakaan yang akan dicegah yaitu tusukan, sayatan,

terkena benda panas, terkena bahan kimia, terkena aliran listrik, terkena radiasi dan sebagainya.

Harus juga diingat bahwa memakai sarung tangan saat bekerjapada mesin pengebor, mesin

pengepres dan mesin-meisn lainnya yang dapat meyebabkan sarung tangan tertarik ke mesin

adalah berbahaya.

4. Topi Pengaman

Topi pemganan harus dipakai oleh pekerja yang mungkin tertimpa pada kepala oleh benda

jatuh atau melayang atau benda lain-lainnya yang bergerak. Topi demikian harus cukup kerjas

dan kokoh, tetapiringan. Bahan plastik dengan lapisan kain terbukti sangat cocok untuk

keperluan ini.

5. Pelindung Telinga

Jika perlu, telinga harus dilindung terhadap loncatan api, percikan logam pijar atau partikel-

partikel yang melayang. Perlindungan terhadap kebisingan dialkuaknd engan sumbat atau tutup

telinga.

6. Pelindung Pernafasan

Pernafasan kita sangatlah vital oleh karena itu diperlukan perlindungan yang sesuai agar

orang vita yang ada di dalam tubuh seperti paru-paru dapat terlindungi manakala tercemar oleh

udara atau ada kemungkinan kekurangan oksigen dalam udara. Pecemaran mungkin berbentuk

gas, uap logam, kabut, debu, dan lain-lainnya. Kekurangan oksigen mungkin terjadi di tempat-

tempat yang pengudaraanya buruk seperti tangki atau gudan di bawah tanah. Pencemaran-

pencemaran yang berbahaya ungkin beracun, korosif, atau menjadi sebab rangsangan. Pengaruh

lainnya termasuk dalam upaya kesehatan kerja.

7. Alat-alat pelindung diri lainnya

Sebenarannya masih ada alat pelindung diri lainnya seperti tali pengaman bagi pekerja yang

bekerja di ketinggian yang memiliki potensi terjatuh. Selain itu pula diadakan tempat kerja

khusus bagi pekerja dengan segala alat proteksinya. Juga pakaian khusus bagi saat terjai

kecelakaan atau utuk penyelamatan.

4.7.2 Root Cause Analysis of Incident

Tujuan utama dari analisa kecelakaan adalah untuk mengetahui penyebab utama kejadian

kecealakaan dalam upaya mencegah terjadinya kembali kecelakaan tersebut. Setiap analisa akar

penyebab (root cause) dan proses pelaporan dari suatu kejadian kecelakaan secara umum di bagi

dalam lima tahapan sebagai berikut:

Tahap I. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah tahapan yang sangat penting untuk memulai analisis akar penyebab

kejadian kecelakaan. Pengumpulan data harus segera dilakukan setelah terjadinya kecelakaan

untuk memastikan tidak ada data yang hilang segera setelah terjadinya identifikasi untuk

memastikan bahwa data tidak hilang. Tanpa mengorbankan keselamatan atau pemulihan,data

harus dikumpulkan bahkan selama terjadinya kecelakaan atau incident. Informasi yang harus

dikumpulkan terdiri dari kondisi sebelum, selama, dan setelah terjadinya; personil yang terlibat

(termasuk tindakan yang diambil); faktor lingkungan, dan informasi lain yang memiliki relevansi

dengan kejadian kecelakaan tersebut.

Tahap II. Penilaian

Setiap metode analisa root cause yang digunakan pasti melalui tahapan berikut:

1. Mengidentifikasi masalah

2. Menentukan pentingnya masalah

3. Mengidentifikasi penyebab (kondisi atau tindakan) sesegera mungkin baik sebelum dan

sekitar kejadian.

4. Mengidentifikasi alasan mengapa penyebab pada langkah sebelumnya ada, dan

menganalisa akar penyebabnya (alasan yang mendasar dan jika diperbaiki akan

mencegah terulangnya kejadian yang sama atau serupa diseluruh fasilitas perusahaan).

Tahap III. Tindakan korektif

Melaksanakan tindakan-tindakan korektif berdasarkan rekomendasi tahapan sebelumnya

secara efektif untuk mengurangi penyebab dari setiap kemungkinan terulangnya kejadian

kecelakaan dan meningkatkan kehandalan sistem keselamatan dan keamanan. Penting untuk

diketahui dalam merencanakan tindakan korektif harus berdasarkan hasil analisis root cause

yang telah dilakukan pada tahapan sebelumnya. Tindakan korektif hendaklah

mempertimbangkan tiga faktor utama penyebab kecelakaan yaitu: Working Condition,

Management System dan Human Factor.

Penyebab dasar kecelakaan dapat dikelompokan pada tiga kelompok yang saling

berhubungan, yaitu:

1. Kebijakan dan keputusan manajemen.

2. Faktor personal (pekerja)

3. Faktor lingkungan.

Kelompok pertama adalah kebijakan dan keputusan manajemen,misalnya adalah target

produksi dan keselamatan; prosedur kerja; pencatatan; penugasan tanggung jawab dan otoritas,

dan kepercayaaan; pemilihan karyawan, pelatihan, penempatan, pengawasan dan pengarahan;

prosedur komunikasi; prosedur inspeksi; peralatan, suplai, dan disain fasilitas, pembelian dan

perawatan; prosedur pekerjaan standar dan darurat; dan kebersihan dan kerapian.

Kelompok kedua adalah faktor personal atau pekerja, misalnya adalah motivasi; keadaan

fisik dan mental; waktu reaksi; kepedulian pribadi.

Kelompok ketiga adalah faktor lingkungan, misalnya adalah temperatur; tekanan;

kelembaban; debu; gas; uap; aliran udara; kebisingan; pencahayaan; kondisi alami lingkungan

(permukaan yang licin, hambatan, penopang yang tidak baik, benda berbahaya).

Tahap IV. Menginformasikan

Tahapan ini sangat penting untuk membantu pelaksanaan tindakan korektif guna mencegah

terulangnya kecelakaan. Hasil analisis penyebab kecelakaan harus dikomunikasikan dan

diinformasikan kepada semua stakeholder seperti pekerja, supervisor dan line manajemen.

Sangat disarankan untuk menjelaskan kepada pekerja yang berhubungan dengan proses

terjadinya kecelakan dan proses serupa secara detil baik melalui daily meeting, news letter,

papan informasi dll. Informasi harus meliputi penyebab dan proses terjadinya kecelakaan serta

tindakan korektif yang akan dilakukan dan penekanan terhadap keterlibatan mereka dalam

mencegah terjadinya kecelakaan serupa dimasa mendatang.

Tahap V. Tindak lanjut

Tindak lanjut termasuk menentukan apakah tindakan perbaikan telah efektif dalam

memecahkan masalah. Kajian efektivitas sangat penting untuk memastikan bahwa tindakan

perbaikan yang telah ditetapkan dapat mencegah kejadian tersebut terulang kembali.

Keterlibatan manajemen dan alokasi sumber daya yang memadai sangat penting untuk

mensukses pelaksanaan tahapan analisa root cause tersebut diatas.

4.7.3 Pendekatan Behavior Based Safety Dalam Mengurangi Angka Kecelakaan Kerja

Pendekatan Terpadu

ISRS yang terdiri dari 20 elemen banyak sekali menggunakan pendekatan behavior dalam

penerapan manajemen K3 diantaranya :

Elemen 1 : Leadership and Administration

Melibatkan partisipasi pekerja dalam pengelolaan K3. Dari sisi traditional, pengelolaan K3

dikelola dari atas kebawah yang mempunyai tendensi macet di level lini, sehingga

mengakibatkan pekerja tidak dilibatkan dan merasa kurang dihargai dan kemungkinan dapat

berbuat perilaku tidak aman. Dalam hal pendekatan behavior diharapkan dapat mengatasi

kemacetan ini melalui pendekatan dari bawah keatas, disini pekerja diberikan peluang untuk

berpartisipasi untuk mendapatkan komitmennya sehingga pekerja merasa sebagai ownership dari

proses manajemen K3.

Elemen 5: Accident/Incident Investigation, dan Elemen 9: Accident/Incident Analysis

Pendekatan yang ada pada ISRS secara umum untuk kecelakaan dan hampir celaka kami

anggap sudah memenuhi kebutuhan untuk mendapatkan masukan ha-hal yang berhubungan

dengan unsafe-behavior untuk perbaikan program kerja khususnya mengurangi kecelakaan.

Dilihat dari sisi behavior-based safety pendekatan secara behavior positif sebenarnya dapat

dilakukan dengan menginformasikan penyebab-penyebab kecelakaan dan kondisi-kondisi tidak

aman melalui elemen 15 Personal Communication yang menitikberatkan pada Planned-Personal-

Contact antara atasan dan bawahan. Atau melalui elemen 16 Group Communication yaitu pada

pelaksanaan Group HSE Meeting.

Elemen 4 : Critical Task Analysis dan procedure, Elemen 6 : Task Observation, Elemen 14:

Engineering Change Management

Indentifikasi tugas serta melakukan risk assessment merupakan salah satu kunci untuk

mengetahui risiko yang ada dan kemudian dilakukan tindakan yang diperlukan untuk mencapai

tingkat risiko yang dapat diterima. Sisi lain menghilangkan bahaya dengan teknik rekayasa

mengurangi potensi unsafe behavior. Namun, tidak selalu berhasil. Hal itu semata-mata karena

manusia mempunyai kecenderungan untuk melakukan tindakan tidak aman dan melakukan

override safety system. Sebagai contoh, untuk sistem pengamanan gedung dari kebakaran,

operator control room yang bertugas mendapatkan alarm kebakaran dari smoke/heat detector di

suatu ruangan, kemudian dilakukan pengecekan, tetapi tidak ada kebakaran. Karena sering

mendapatkan hal seperti ini melakukan override system ini dan akibatnya bila suatu saat ada

kebakaran yang sesungguhnya maka detector tidak dapat mendetaksi. Tindakan ini merupakan

unsafe behavior.

Elemen 8 : Rule and Work Permit

Memberi hukuman sampai pekerja melakukan safe behavior ? Cara ini praktis, namun dapat

mengarah pada dampak positif atau negatif. Pendekatan ini lebih menekankan pentaatan disiplin

dan penghukuman untuk menghimbau tidak melakukan tindakan tidak aman, sementara

perilaku-aman tidak diperhatikan.

Hal seperti ini sering menghasilan kebalikan yang diinginkan (karena takut kena sanksi maka

kecelakaan atau near-miss tidak dilaporkan). Walaupun peraturan dapat diberlakukan, lebih

sering tidak dipatuhi. Alasannya sangat sederhana : efektifitas dari konsistensi pemberlakuannya.

Itu hukuman dapat tergantung efektif jika langsung pada dilakukan, dan berlaku untuk setiap

tindakan tidak aman yang terjadi. Memberi penghargaan pada pekerja yang melakukan safe

behavior ? Bagaimana manajemen lini dapat memastikan bahwa penguatan 'bekerja dengan

aman' lebih kuat dari mereka yang 'bekerja dengan tidak aman'. Sudah menjadi kenyataan bahwa

manusia cenderung memberi respon lebih pada suatu penghargaan dan 'social approval' dari pada

faktor lain. Namun yang krusial adalah, sifat manusia yang hanya ingin melakukan karena

pujian. Peningkatan kepercayaan oleh atasan kepada anak buah dapat berdampak pada budaya

K3 yang positif. Aplikasi Bagaimana mengaplikasikan pengetahuan ini untuk meningkatkan

'safety behavior’ Kita mengetahui bahwa dengan memfokus pada safety behavior dapat

membawa perubahan yang diinginkan dan bahwa perubahan sikap dapat merubah perilaku. Kita

mengetahui pula bahwa, 'social approval' dan himbauan dapat membawa perubahan positif pada

norma-norma K3. Dan, kita tahu pula bahwa pekerja adalah orang terbaik untuk merubah norma

K3 mereka, karena mereka sendiri yang mengkontrol perilakunya. Oleh sebab itu, setiap inisiatif

perba1kan pengelolaan K3 yang mengandalkan line management secara exclusif belum tentu

berhasil seperti mengandalkan pekerja itu sendiri.

Pendekatan behavioral safety adalah sangat bergantung pada pekerja dan diperbaiki oleh

pekerja, sejalan dengan manajemen. Dengan cara ini, pekerja diberikan tanggung jawab dan

batasan-batasan untuk mengidentifikasi dan memantau tindakannya (safe and unsafe behaviors),

demikian juga menyusun target 'perbaikan K3' mereka sendiri. Hasilnya, kelompok kerja dapat

menentukan norma-norma K3 mereka dalam lingkungan yang mendukung. Line management

memfasilitasi proses ini dengan memberikan sumber-sumber dan dukungan untuk menghimbau

'employee ownership of safety', juga menekankan bahwa tidak seorangpun akan diberikan sanksi

sebagai akibat dari pemantauannya. Dengan cara ini tercipta 'blame free' pro-active safety culture

yang sangat vital dalam pencapaian sukses jangka panjang.

4.7.4 Prinsip dan Kriteria OHSAS 18001 : 2007

Seri persyaratan penilaian keselatan dan keselamatan kerja OHSAS 18001:2007 memuat

persyaratan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3) agar organisasi mampu

mengendalikan resiko-resiko K3 dan dapat meningkatkan kinerja K3 nya.Secara umum standar

OHSAS ini dapat diterapkan oleh organisasi yang ingin:

1. Menerapkan sistem manajemen K3 untuk mengurangi atau menghilangkan resiko

kecelakaan dan keselamatan terkait aktifitas organisasi pada personil dan pihak lain yang

berkepentingan.

2. Menerapkan, memelihara dan terus meningkatkan sistem manajemen K3.

3. Menjamin bahwa organisasi sesuai dengan kebijakan K3 yang dibuat sendiri oleh

organisasi.

4. Mendapat pengakuan kesesuaian (dengan standar OHSAS ini) dari pihak-pihak yang

berkepentingan seperti pelanggan.

5. Mendapatkan sertifikat sistem manajemen K3

4.7.5 Performance Based Audit

Performance based audit adalah audit yang bertujuan untuk mencari peluang perbaikan

kinerja dari suatu proses. Performance based audit mempunyai perbedaan dengan compliance

based audit baik dalam tahapan-tahapan prosesnya maupun dari kompetensi auditornya. Dalam

tahapan-tahapan prosesnya, performance based audit mirip dengan tindakan koreksi tetapi

terbatas sampai pada pencarian penyebab dari suatu masalah. Dalam hal kompetensi auditor,

auditor harus orang yang mempunyai pemahaman yang cukup baik tentang proses yang akan

diaudit. Auditor harus merupakan 'subject matter expert' dari proses yang diaudit.

Performance based audit sangat tepat diterapkan pada proses-proses yang kinerjanya masih

bermasalah atau proses-proses yang menyerap banyak sumber daya dan perlu perbaikan kinerja

secara berkesinambungan.

bab iv.doc

Documents