88

BAB IV

PERAN HAJJAH RANGKAYO RASUNA SAID PASCA KEMERDEKAAN

INDONESIA (1946-1965)

A. Peran Hajjah Rangkayo Rasuna Said dalam Parlemen

Pasca proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, rakyat mulai menaruh

harapan untuk kehidupan yang lebih baik. Pada masa revolusi fisik1 ini,

situasi dalam negeri belum sepenuhnya stabil. Ancaman akan penjajahan

dapat kembali kapan saja, selain itu struktur pemerintahan sendiri belum

tersusun dengan baik. Rasuna Said kini menapaki babak baru dalam

perjuangannya pasca kemerdekaan Indonesia. Perannya di ranah politik

semakin menonjol dengan keterlibatannya sebagai anggota Parlemen dari

tingkat lokal sampai nasional.

Rasuna Said mengawali perannya di Parlemen dengan keikutsertaannya

dalam Panitia Pembentukan Dewan Perwakilan Nagari.2 Hasil dari

pembentukan panitia tersebut, terbentuklah Dewan Perwakilan Sumatera

(DPS) pada tanggal 17 April 1946.3 Ia terpilih untuk mewakili daerah

Sumatera Barat dan akan bekerjasama dengan wakil-wakil dari seluruh

Sumatera. Berikut riwayat perjalanan karir yang dilakukan oleh Rasuna Said

pasca kemerdekaan:

1 Revolusi fisik merupakan periode tahun 1945-1949 yang juga dikenal dengan

masa perang kemerdekaan.

2 Mengenai pemilihan anggota Dewan Perwakilan Nagari, lihat Kahin, Audrey,

Dari Pemberontakan ke Integrasi Sumatra Barat dan Politik Indonesia 1926-1998.

(Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), hlm. 182-183.

3 Kamajaya, Sembilan Srikandi Pahlawan Nasional. (Yogyakarta: U.P.

Indonesia, 1982), hlm. 82.

89

1. Komite Nasional Indonesia Daerah Sumatera Barat

Rasuna Said yang masih tergabung dalam Komite Nasional

Indonesia Daerah Sumatera Barat (KNID-SB), mengikuti sidang

pleno yang ke delapan pada tanggal 4 sampai 6 Januari 1947. Sidang

tersebut membahas tentang pemilihan anggota untuk Komite

Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang akan ditempatkan di Jakarta.

Anggota KNIP direkrut berdasarkan penunjukkan yang diusulkan

oleh daerah para perintis dan tokoh-tokoh politik yang terbukti aktif

dalam pergerakan.4

Rasuna Said sebagai salah satu anggota KNID-SB memiliki

posisi yang kuat untuk dipromosikan. Perempuan yang tidak pernah

padam semangatnya ini, kemudian masuk sebagai kandidat anggota

KNIP. Tahap awal dipilih 15 orang dan ia berhasil lolos. Seleksi

selanjutnya disisihkan menjadi 12 orang anggota, ia pun kembali

terpilih. Rasuna Said dan 11 anggota lainnya dari Sumatera Barat,

termasuk Chatib Sulaeman selanjutnya akan mengikuti sidang KNIP

tanggal 25 Februari 1947 di Malang.5

Sidang pleno yang diselenggarakan Komite Nasional Indonesia

Pusat (KNIP) di Malang cukup menggemparkan peserta tatkala

Wakil Presiden Mohammad Hatta memberikan pidato yang penuh

4 Marbun, B.N., DPR-RI: Pertumbuhan dan Cara Kerjanya. (Jakarta: PT

Gramedia Pustaka Umum, 1992), hlm. 75. Penulisan Komite Nasional Indonesia

Pusat selanjutnya akan menjadi KNIP.

5 Kamajaya, op.cit., hlm. 83.

90

semangat. Mohammad Hatta berhasil mempertahankan Peraturan

Presiden Nomor 6 untuk penambahan anggota KNIP, terutama dari

Sumatera.6 Penambahan anggota tersebut dimaksudkan supaya KNIP

lebih mewakili daerah-daerah Republik Indonesia. Sidang ini juga

membahas perjanjian Linggarjati yang akan ditandatangani kembali

pada 25 Maret 1947.

Perjanjian Linggarjati dihadiri oleh pihak Belanda dan Indonesia

dengan perantara wakil pemerintah Inggris, Lord Killearn7.

Persetujuan gencatan senjata telah dicapai pada tanggal 14 Oktober

1946. Kedua delegasi sepakat melanjutkan perundingan di

Linggarjati, Cirebon pada tanggal 11 dan 12 November 1946.8

Belum genap satu hari setelah penandatanganan sementara yaitu 15

November, tentara Belanda sudah menduduki Bogor untuk

mengadakan penahanan terhadap rakyat. Hal ini menimbulkan

pernyataan bahwa perjanjian Linggarjati tidak mempunyai arti.

6 Deliar Noer, Mohammad Hatta Hati Nurani Bangsa. (Jakarta: Kompas Media

Nusantara, 2012), hlm. 88.

7 Lord Killearn lahir pada tanggal 24 Agustus 1880 di Inggris. Ia diberi gelar

“Pangeran Pembawa Damai” atas jasanya dalam setiap perundingan yang

menghasilkan persetujuan. Dalam perjanjian Linggarjati, ia bertugas sebagai

mediator antar Belanda-Indonesia mengenai penghentian gerakan militer. Lihat

Rosihan Anwar, Sejarah Kecil Petite Histoire Jilid 7 Kisah-kisah Zaman Revolusi

Kemerdekaan. (Jakarta: Penerbit Kompas, 2015), hlm. 265-266.

8 Tobing, K.M.L., Perjuangan Politik Bangsa Indonesia Linggarjati. (Jakarta:

PT Gunung Agung, 1986), hlm. VIII. Naskah persetujuan Linggarjati (Linggarjati

Agreement) untuk sementara ditandatangani pada 15 November 1946 di Istana

Rijswijk Jakarta (sekarang Istana Negara). Selanjutnya, ditandatangani kembali pada

25 Maret 1947 di Rijswijk juga.

91

Naskah perjanjian Linggarjati menyebutkan bahwa pemerintah

Belanda mengakui secara de facto Republik atas Jawa dan Sumatera,

serta kedua pihak sepakat mengupayakan pembentukan “negara

federal yang berdaulat dan demokratis”.9 Di Sumatera Barat,

perjanjian ini mengharuskan tentara Republik mundur dari kota

Padang dan sekitarnya, dengan hanya menempatkan satu kelompok

kecil polisi dan beberapa aparat pemerintahan inti di kota tersebut.

Hal ini tentu membuat masyarakat Sumatera Barat geram.

2. Front Pertahanan Nasional

Rasuna Said memiliki kontribusi yang cukup besar, oleh karena

itu segala hal mengenai Sumatera Barat tidak pernah ia tinggalkan.

Mohammad Hatta suatu ketika menganjurkan untuk membentuk

Front Pertahanan Nasional (FPN). Organisasi ini beranggotakan

partai-partai politik, organisasi massa serta kekuatan sosial ekonomi.

Jabatan Ketua diisi oleh Haji Abdul Malik Karim Amrullah

(Hamka), sementara Seksi Wanita diurus oleh Rasuna Said.10

Peran

perempuan disini sangat membantu dalam hal logistik dan memberi

dukungan baik di front depan maupun belakang.

Perjuangan untuk mempertahankan status kemerdekaan

Indonesia terus dilakukan dengan berbagai macam cara.

9 Negara federal ini akan terdiri atas Republik Indonesia (Jawa dan Sumatera),

Borneo, dan Indonesia Timur Raya (Sulawesi, Sunda Kecil, Maluku, Irian Barat).

Lihat Kahin, Audrey, op.cit., hlm. 184.

10 Kamajaya, loc.cit.

92

Dibentuknya organisasi-organisasi hingga perjanjian antar negara

untuk mengurangi bahaya yang dapat mengancam. Tugas ini harus

dilakukan oleh putra-putri bangsa dengan didasarkan pada semangat

nasionalisme. Selama di Sumatera, Rasuna Said terus berjuang

hingga karir politiknya semakin menonjol. Perannya dalam setiap

organisasi telah membuktikan bahwa ia berjuang demi menjunjung

derajat kaum perempuan agar mampu setara dengan kaum laki-laki.

3. Komite Nasional Indonesia Pusat

Rasuna Said telah terdaftar sebagai anggota Komite Nasional

Indonesia Pusat (KNIP) yang berkedudukan di Jakarta. Ia aktif

mengikuti kegiatan yang diselenggarakan lembaga tersebut, dengan

demikian dirinya sering berada di Jakarta. Keberadaannya yang jauh

dari tanah kelahiran bukan berarti membuat Rasuna Said kehilangan

semangat juangnya dalam menyuarakan hak-hak perempuan

Minang. Dirinya merupakan delegasi putri asal Sumatera Barat yang

terpilih untuk mewakili kaum perempuan dalam KNIP, hal ini tentu

menjadi suatu kebanggaan bagi kaumnya.

KNIP merupakan himpunan Komite-komite Nasional Daerah

yang berperan untuk membantu Presiden dalam pemerintahan

daerah. KNIP memiliki kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan

Garis Besar Haluan Negara sebelum Majelis Permusyawaratan

93

Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat terbentuk.11

Rapat KNIP

kedua diselenggarakan tanggal 16-17 Oktober 1945, memutuskan

Maklumat Presiden No. 10 yang ditandangani oleh Wakil Presiden,

Mohammad Hatta.12

Wakil Presiden menetapkan bentuk KNI dan

Badan Pekerjanya, selain itu dasar bentuk pemerintahan ikut

berubah, yaitu dari Kabinet Presidensiil menjadi Kabinet

Parlementer.

KNIP sebagai badan legislatif memerlukan bantuan untuk

melaksanakan tugasnya sehari-hari. Menanggapi usulan tersebut

maka dibentuklah Badan Pekerja (BP) yang berfungsi sebagai DPR.

Mengingat bahwa Rasuna Said merupakan anggota KNIP, maka

pada pembentukan lembaga ini ia terpilih sebagai anggota Badan

Pekerja (BP) KNIP. Ia pernah mengajukan interpellasi tentang

perundingan Indonesia-Belanda kepada sekretariat delegasi

Indonesia di Djogjakarta tahun 1948.13

Ketua BP ialah Sutan Syahrir dengan jumlah anggota sebanyak

15 orang. Anggota BP terus ditambah sampai menjelang sidangnya

11

Adam Malik, Riwayat dan Perjuangan Sekitar Proklamasi Kemerdekaan

Indonesia 17 Agustus 1945. (Jakarta: Widjaya, 1976), hlm. 102.

12 Penulisan nomor maklumat ada yang menyebutkan No. X karena Sekretaris

Negara, Abdul Gaffar Pringgodigdo tidak membawa catatan tentang penomoran

maklumat atau keputusan sejenis, lihat dalam Deliar Noer, op.cit., hlm. 97-98.

Sementara No. X diartikan pula sebagai huruf ke-24 dari abjad, bukan angka

sepuluh, lihat Marbun, B.N., op.cit., hlm. 79.

13 Interpellasi anggota Badan Pekerja KNIP, Rasuna Said tentang perundingan

Indonesia-Belanda dapat dilihat pada lampiran 4, hlm. 132.

94

yang ke-V di Malang, hingga berjumlah 47 orang. Tugas dan fungsi

BP antara lain, membentuk Undang-undang bersama Presiden dan

ikut menetapkan Garis Besar Haluan Negara. Tugas tersebut

nantinya dipertanggungjawabkan kepada KNIP pada sidang-

sidangnya.14

4. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat

Indonesia menjadi sebuah “negara baru” setelah Negeri Belanda

memberikan pengakuan kedaulatan pada tahun 1949. Salah satu

dampaknya ialah UUD RIS mendukung kehidupan politik yang lebih

demokratis serta memberikan penghargaan yang lebih tinggi kepada

hak asasi manusia, terutama hak menyampaikan pendapat dan sikap

politik. Sumatera Barat menyambut suasana baru ini dengan

berbagai respon. Masyarakat segera membentuk partai politik dan

lembaga legislatif daerah (tingkat provinsi) serta nagari.15

Hak asasi manusia untuk berpolitik, melahirkan kelompok-

kelompok sosial di Minangkabau. Kelompok alim ulama merupakan

komponen yang sangat penting, setidaknya sejak awal abad ke-19.

Kaum penghulu juga termasuk unsur terpenting masyarakat

Minangkabau. Pemuda pelajar dan mahasiswa, serta tak ketinggalan

kelompok orang Batak dan Jawa di daerah pinggiran. Kaum

14

Marbun, B.N., Ibid., hlm. 78.

15 Gusti Asnan, Memikir Ulang Regionalisme Sumatera Barat Tahun 1950-an.

(Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), hlm. 19.

95

perempuan Sumatera Barat pun demikian, mereka adalah kelompok

yang memiliki perhatian lebih terhadap persoalan politik.16

Totalitas dan sikap profesional Rasuna Said telah mendapat

pengakuan dari rekan-rekan kerjanya. Rasuna Said kembali

dipercaya untuk memangku jabatan yang lebih tinggi di kancah

perpolitikan. Pasca diselenggarakannya Konferensi Meja Bundar

(KMB) tahun 1949 di Den Haag, sebagai hasil konferensi bentuk

negara berubah dari Republik menjadi Republik Indonesia Serikat

(RIS). Rasuna Said pun merasakan dampaknya yakni dengan terpilih

menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Serikat (DPR-RIS).17

DPR-RIS terdiri dari 146 anggota yang mewakili negara atau

daerah. Sesuai hasil pemilihan, jabatan Ketua diisi oleh Mr. Sartono,

Wakil Ketua I oleh Mr. A.M. Tambunan dan Wakil Ketua II oleh

Arudji Kartawinata. DPR-RIS berwenang melakukan kekuasaan

perundang-undangan serta mengontrol pemerintah, dengan catatan

Presiden tidak dapat diganggu gugat.18

Lembaga ini juga memiliki

hak menanya dan hak menyelidiki (angket).

Pemerintah pernah mengadakan suatu forum bersama para wakil

rakyat untuk menyampaikan pendapat atau usulan terkait usaha

16

Ibid., hlm. 20-48.

17 Kamajaya, loc.cit. Penulisan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Serikat selanjutnya akan menjadi DPR-RIS.

18 Marbun, B.N., op.cit., hlm. 83.

96

pembangunan daerah. Rasuna Said sebagai anggota DPR-RIS yang

mewakili Sumatera berharap supaya pembangunan di daerahnya

diutamakan karena masih memungkinkan untuk dijadikan lapangan

produksi. Ia juga mengusulkan untuk didirikan sekolah menengah

yang cukup, pengadaan pendaftaran kekayaan beserta asal usulnya

kepada semua pegawai dan menteri-menteri, serta meminta

pemerintah untuk membebaskan pemuda-pemuda pejuang

kemerdekaan yang sampai saat ini masih ditahan sejak tahun 1945.19

Pemerintah menanggapi bahwa untuk mendirikan lapangan

produksi disana perlu mengadakan transmigrasi besar-besaran,

namun hal itu bukan solusi yang tepat. Mengenai hal lainnya perlu

ditinjau ulang faktor-faktor penyebabnya. Terkait masalah pangan,

harga gula dalam negeri memang telah mahal, tetapi masih

menjalankan eksport. Tindakan eksport perlu dilakukan agar

Indonesia tidak kehilangan pasar di luar negeri, namun Rasuna Said

menyayangkan bahwa Indonesia masih mengimport beras dari

Amerika.20

Pasca terjadi beberapa perdebatan di dalam tubuh parlemen,

maka tanggal 14 Agustus 1950 diadakan voting untuk menerima atau

menolak Undang-undang Dasar Sementara (UUDS). Suara yang

menyatakan setuju untuk kembali ke negara kesatuan jauh lebih

19

Kementerian Penerangan Republik Indonesia, Kabinet Pertama R.I.S. (Tanpa

Nama Kota: Tanpa Penerbit, 1950), hlm. 100-101.

20 Ibid., hlm. 124-125.

97

banyak sehingga dengan ini DPR-RIS berakhir. Dewan Perwakilan

Rakyat dan Senat RIS mengadakan rapat gabungan pada tanggal 15

Agustus 1950. Presiden Soekarno hadir membacakan piagam

pernyataan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia

(NKRI). Piagam tersebut secara resmi menyatakan bahwa Republik

Indonesia Serikat (RIS) dibubarkan dan digantikan Negara Kesatuan

Republik Indonesia (NKRI) pada tanggal 17 Agustus 1950 dan

berlakunya UUDS.21

5. Dewan Perwakilan Rakyat Sementara

Berdasarkan UUDS 1950, Dewan Perwakilan Rakyat dibentuk

dari perwakilan seluruh rakyat Indonesia. Pasal 77 UUDS

menetapkan jumlah anggota DPRS sebanyak 236 orang.22

Anggota

ini terdiri dari 148 anggota DPR-RIS, 29 anggota Senat RIS, 46

anggota Badan Pekerja KNIP dan 13 anggota Dewan Pertimbangan

Agung Republik Indonesia-Yogyakarta.23

Pada masa peralihan ini

memang tidak mudah menyusun sistem pemerintahan yang

sempurna dan fungsional.

Rasuna Said yang telah terjun lama dalam dunia perpolitikan

kini karirnya semakin bersinar. Pasca DPR-RIS dibubarkan, ia

21

Djanwar, Mengungkap Penghianatan/Pemberontakan G 30 S/PKI. (Bandung:

CV. Yrama, 1986), hlm. 19.

22 Daftar anggota DPRS periode 16 Agustus 1950 – 26 Maret 1956 dapat dilihat

pada tabel 1, hlm. 122.

23 Djanwar, op.cit., hlm. 86.

98

kembali terpilih menjadi bagian dari Dewan Perwakilan Rakyat

Sementara (DPRS). Komposisi anggota seluruhnya terdiri dari 111

orang Republik dan 125 orang Federalis. Wakil perempuan yang

berhasil duduk dalam parlemen Sementara berjumlah sembilan

orang. Mereka berasal dari berbagai partai, sementara Rasuna Said

merupakan satu-satunya perempuan yang tidak mengusung partai

apapun atau independen, ia mewakili BP KNIP.24

Rapat DPRS dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 1950

berhasil memilih seorang ketua yaitu Mr. Satono. Melalui Keputusan

Presiden No. 1, No. 3, dan No.4 tahun 1950, pengesahan dikukuhkan

dan DPRS secara lengkap dapat memulai rapat-rapatnya pada

tanggal 21 Agustus 1950. Rasuna Said terbukti mempunyai

pengalaman yang luas dalam berorganisasi maupun bekerjasama

dalam suatu lembaga, sehingga akan mudah baginya untuk

menjalankan tugas baru dalam DPRS.

Masa kerja DPRS terbilang cukup lama dibandingkan masa

kerja DPR-RIS. Periode ini berjalan dari tahun 1950 sampai 1956.

DPRS mampu memanfaatkan waktu panjang tersebut dengan

menghasilkan produk perundang-undangan yang cukup banyak, serta

penggunaan hak-hak DPR secara efektif dan maksimal. Pengabdian

Rasuna Said dan para anggota yang lain, khususnya anggota

24

Cora Vreede De Stuers, Sejarah Perempuan Indonesia Gerakan dan

Pencapaian. (Jakarta: Komunitas Bambu, 2008), hlm. 280. (Lihat tabel 2, hlm. 130).

99

perempuan patut mendapat apresiasi. Mereka berjuang mewakili

suara masyarakat dan menjadi teladan bagi kaum perempuan.

Undang-Undang No. 7 tahun 1953 tentang Pemilihan Umum

disambut baik oleh masyarakat, terbukti dengan partisipasi pemilih

yang mencapai angka 87,65 %. Pemilihan Umum 1955

diselenggarakan untuk memilih wakil rakyat di DPR dan anggota

Konstituante. Hasil pemilihan tersebut diumumkan tanggal 1 Maret

1956 dan pelantikan dilaksanakan tanggal 20 Maret 1956. Pelantikan

tersebut secara resmi mengakhiri masa pengabdian Dewan

Perwakilan Rakyat Sementara oleh Presiden.25

Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilihan umum memiliki

tugas dan wewenang yang sama dengan DPRS. Hal ini disebabkan

masih diberlakukannya UUDS. Pada masa transisi ini, DPR hasil

pemilihan umum diibaratkan seperti praktek demokrasi liberal

warisan UUDS. Jumlah fraksi atau partai di DRP cukup banyak,

namun tidak ada satu-dua partai yang tergolong kuat. Koalisi dengan

banyak fraksi seperti ini biasanya jarang mencapai pemerintahan

yang kuat dan stabil.

Ali Sastroamidjojo berhasil membentuk pemerintahan koalisi

(PNI dan beberapa partai kecil) yang disebut Kabinet Ali

Sastroamidjojo II. Program kerja yang direncakan cukup besar dan

membutuhkan dukungan kuat dari DPR dan seluruh rakyat

25

Djanwar, op.cit., hlm. 94.

100

Indonesia. UUD RI belum berhasil dibentuk sehingga mekanisme

kerja masih berlandaskan UUDS. Kabinet ini dipaksa oleh situasi

politik yang saat itu masih terjadi pemberontakan di beberapa daerah

sehingga masa jabatannya diakhiri.

Presiden Soekarno yang melihat adanya pemberontakan di

beberapa daerah tersebut, memaksanya mengumumkan bahwa

negara berada dalam keadaan perang (SOB-Staat van Oorlog en

Beleg). Hal ini berdampak pada tidak berfungsinya parlemen hasil

pemilihan umum 1955. Presiden Soekarno kemudian membentuk

suatu badan baru yang diberinama Dewan Nasional. Tugas lembaga

ini ialah memberi nasihat kepada Kabinet. Anggota Dewan Nasional

terdiri dari golongan fungsional.26

Rasuna Said dan S.K. Trimurti

mendapat kepercayaan untuk menjadi anggota Dewan Nasional

tertanggal 11 Juli 1957.27

Rasuna Said memiliki hubungan yang baik dengan Presiden

Soekarno. Ia bahkan pernah mendapat pujian secara langsung yang

disampaikan dalam sebuah orasi. Siapapun akan merasa bangga

ketika namanya dipuji-puji dihadapan puluhan ribu massa, terlebih

oleh seorang Soekarno. Peristiwa tersebut terjadi saat Presiden

26

Golongan fungsional terdiri dari golongan buruh, pemuda, wanita, Angkatan

1945, alim ulama, Protestan-Katolik, wakil daerah, kepala staf angkatan, kepala

kepolisian, jaksa agung, dan beberapa menteri. Lihat Djanwar, Ibid., hlm. 32.

27 Kamajaya, op.cit., hlm. 83. Lihat juga dalam Anonim, Buku Peringatan 30

tahun: Tiga Puluh Tahun Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia. (Tanpa Nama

Kota: Panitya Peringatan, 1958), hlm. 250.

101

Soekarno menghadiri rapat Pantja Sila pada tanggal 18 Maret 1958

di Bandung. Ia menyampaikan amanat yang berjudul “Tidak ada

Kontra Revolusi Bisa Bertahan”.28

Rasuna Said termasuk tokoh pejuang yang hadir dalam acara

tersebut, dan diberi kesempatan untuk memberikan orasi. Kehadiran

Rasuna Said memberi makna tersendiri karena saat itu pemerintah

pusat sedang disibukkan gerakan makar oleh Pemerintahan

Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Padang, Sumatera

Barat.29

Rasuna Said dipersilakan untuk menyampaikan orasi

terlebih dahulu sebelum Presiden Soekarno. Hal ini merupakan siasat

Presiden untuk menghantam gerakan separatis yang didukung oleh

tokoh-tokoh lokal.

Orasi yang disampaikan Rasuna Said berisi kecaman terhadap

aksi PRRI/Permesta. Ia menyampaikan, “mereka membentuk PRRI

yang tidak revolusioner sama sekali, tetapi reaksioner. Saya sangat

malu sebagai seorang putri karena hal ini justru adanya di

Minangkabau.” Rasuna Said mengutarakan kekecewaannya atas

peristiwa ini, sementara disisi lain dirinya merupakan orang yang

loyal kepada Presiden Soekarno dan setia kepada NKRI.

28

Purwadi Sadim, (2006), Hajjah Rangkayo Rasuna Said: Perempuan Ulama

Pejuang. Tersedia pada http://koransulindo.com. Diakses pada tanggal 7 Juni 2017.

29

Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) mengeluarkan

ultimatum pemberontakan terhadap pemerintahan Soekarno. Puncak pemberontakan

tersebut terjadi tanggal 15 Februari 1958.

102

Presiden Soekarno memuji semangat dan kegigihan Rasuna Said

atas segala perjuangannya melawan penjajah. Rasuna Said disebut

sebagai “Srikandi Indonesia” yang pantang menyerah meski pernah

dimasukkan ke penjara. Ia tetap mendukung dan membantu jalannya

revolusi, serta tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hubungan baik ini juga terjalin dengan Fatmawati, Rasuna Said

diketahui pernah melakukan kunjungan ke rumahnya. Kepercayaan

Presiden Soekarno kepada Rasuna Said dibuktikan dengan

diberikannya kesempatan untuk menduduki jabatan di pemerintahan.

6. Dewan Pertimbangan Agung

Perjalanan panjang pemerintahan di Indonesia mengalami

pasang surut dengan suasana politik yang cukup panas. Pada saat

Konstituante gagal menerima UUD 1945 sebagai UUD RI keadaan

negara semakin tegang. Pemerintah mengeluarkan Peraturan

Penguasa Perang Pusat/Kepala Staf Angkatan Darat tertanggal 3 Juni

1959 No. Prt/PEPERPU/040/1959, tentang larangan adanya kegiatan

politik di seluruh Indonesia. Situasi ini akhirnya menyatakan

Presiden Soekarno mengumumkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 untuk

kembali ke UUD 1945.30

Dekrit Presiden ini sekaligus menyatakan berakhirnya masa

kerja Perdana Menteri Djuanda (Kabinet Djuanda) pada tanggal 6

Juni 1959. Eksistensi DPR hasil pemilihan umum 1955 juga telah

30

Djanwar, op.cit., hlm. 36.

103

berakhir dan dengan ini Indonesia akan menata kembali suasana

politik yang baru. Pasca penyerahan mandat dari Kabinet Djuanda

kepada Presiden, tiga hari berikutnya pada tanggal 9 Juli 1959

Presiden/Panglima Tertinggi Soekarno membentuk kabinet baru.

Kabinet ini diberi nama “Kabinet Kerja” dan dilantik pada tanggal

10 Juli 1959.31

Pemerintahan Kabinet Kerja selain membutuhkan tiga

kelembagaan struktural,32

diperlukan pula Dewan Pertimbangan

Agung dan Badan Pengawas Keuangan (DPA dan BPK). Langkah

pertama, Presiden mengirim surat yang ditujukan kepada Ketua DPR

hasil pemilihan umum 1955, tertanggal 13 Juli 1959 untuk terus

bekerja dalam rangka UUD 1945. Surat Presiden tersebut kemudian

dirapatkan pada tanggal 22 Juli 1959 oleh 216 anggota. Rapat

akhirnya memutuskan bahwa DPR bersedia bekerja kembali.

Memasuki pemerintahan era Soekarno, Rasuna Said masih

dipercaya oleh Presiden untuk turut serta menjalankan

pemerintahannya. Ia diangkat menjadi anggota Dewan Pertimbangan

Agung (DPA), lembaga yang bertugas di bidang penasehat.33

UUD

31

Mengenai susunan kabinet, menteri dan program kerja dari Kabinet Kerja,

lihat Djanwar, op.cit., hlm. 39-41.

32 Legislatif (Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat),

Eksekutif (Presiden dan menteri-menterinya), dan Yudikatif (Mahkamah Agung dan

Kehakiman).

33 ANRI, Sri Sultan Hamengku Buwono IX No. 807, Surat Pengusulan

Penganugerahan Gelar Pahlawan, hlm. 2.

104

1945 menyebutkan kedudukan DPA ialah penasehat Presiden atau

pemerintah, baik diminta maupun tidak dalam hal yang dianggap

patut untuk disampaikan kepada Presiden atau pemerintah.

Pada peringatan Proklamasi Kemerdekaan yang ke-14, Presiden

Soekarno menyampaikan pidato dengan judul “Penemuan Kembali

Revolusi Kita (Discovery of Our Revolution)”. Pidato ini menjadi

momentum yang sangat penting karena melahirkan rumusan Garis

Besar Haluan Negara (GBHN) yang kemudian dikenal dengan

Manifesto Politik atau Manipol. Berdasarkan Pasal IV Aturan

Peralihan UUD 1945, DPA mengusulkan dalam rapatnya tanggal 23-

25 September 1959 agar Manipol dijadikan GBHN.34

Kesetiaan Rasuna Said kepada bangsa dan negara tidak perlu

diragukan lagi. Sejak berada di pemerintahan tingkat daerah hingga

pusat karir politiknya terus meningkat. Hal ini membuktikan bahwa

kemampuannya mendapat pengakuan serta kepercayaan dari

masyarakat. Selama menjalankan tugasnya sebagai anggota Dewan

Pertimbangan Agung, ia tetap menunjukkan kepribadian seorang

perempuan yang profesional, tegas, dan pantang menyerah.

B. Peran Hajjah Rangkayo Rasuna Said dalam PERWARI

Aktivitas Rasuna Said selama berada di Jawa tidak hanya fokus di

pemerintahan sebagai politikus. Perempuan berkerudung ini juga aktif dalam

34

Zulfikar Gazali, Anhar Gonggong, JR. Chaniago, Sejarah Politik Indonesia.

(Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah, 1989), hlm. 101. Serta

Djanwar, op.cit., hlm. 45.

105

organisasi pergerakan wanita Indonesia. Pasca Proklamasi Kemerdekaan,

kaum wanita turut bersama-sama membantu mempertahankan negaranya.

Usaha yang mereka lalukan antara lain mengurus dapur umum, mengirim

makanan ke medan perang, membantu Palang Merah Indonesia, memberi

bantuan kepada pengungsi, dan lain sebagainya.

Rasuna Said bergabung dalam organisasi Persatuan Wanita Republik

Indonesia (PERWARI) di Jakarta. Organisasi ini lahir atas dasar semangat

persatuan untuk menggalang semua kekuatan wanita Indonesia. Melalui

Kongres Wanita Indonesia yang diselenggarakan tanggal 16 Desember 1945

di Klaten, berbagai utusan organisasi wanita berkumpul.35

Pertemuan ini

ternyata hanya mampu mempersatukan dua organisasi karena memiliki asas

dan tujuan yang sama. Wanita Negara Indonesia (WANI) dan Persatuan

Wanita Indonesia (PERWANI) dilebur dan lahirlah nama baru, Persatuan

Wanita Republik Indonesia (PERWARI).

PERWARI fokus bergerak dalam bidang pendidikan, lingkungan hidup,

hukum, dan sosial ekonomi. Sejak tahun kelahirannya, organisasi wanita ini

berkembang dengan pesat, jumlah anggota yang semakin meluas ke pelosok

daerah serta kegiatan yang beraneka ragam. PERWARI memfasilitasi

masyarakat dengan mendirikan sekolah-sekolah, biro konsultan perkawinan,

berbagai penataran, lokakarya, serta seminar kesehatan.

35

Anonim, “Sejarah Perwari“. Artikel dibacakan dalam acara Ulang Tahun

PERWARI ke-69 oleh Tri Andriyastuti pada hari Rabu, 17 Desember 2014 di Jakarta.

106

Kepengurusan PERWARI sejak tahun 1945 sampai 2008 tercatat

memiliki masa jabatan yang berbeda-beda, awalnya hanya satu tahun

selanjutnya relatif sama yaitu empat tahun. Pengurus PERWARI ditetapkan

melalui kongres-kongres. Rasuna Said pernah mengikuti kongres untuk

memilih Ny. Sujatin Kartowijono sebagai ketua umum periode 1953 sampai

1960.36

Berdasarkan kongres yang ke X pada tanggal 10-12 Juni 1964 di

Jakarta, ditetapkan para pemimpin PERWARI dengan kedudukan di Jakarta.

Para pemimpin yang terpilih antara lain Margaretha Andreas Sastrohusodo,

Drg. Yetty Rizali Noor, Nani Soewondo, S.H., Rusiah Sardjono, S.H.,

Chairul Saleh, Sumarno, dan Rasuna Said.

Kondisi fisik luar yang tampak dari sosok Rasuna Said ternyata berbeda

dengan kondisi yang sebenarnya. Ia mengidap penyakit kanker payudara yang

menyebabkan dirinya harus dirawat. Praktis hal ini mengharuskannya untuk

beristirahat dan mengurangi aktivitas, terutama dalam lembaga DPA. Pada

tanggal 2 November 1965, penyakit kanker itu merenggut nyawa Rasuna

Said.37

Jumlah anggota DPA kini berkurang satu orang yakni sosok

perempuan asal Sumatera Barat yang gigih memperjuangkan hak-hak

perempuan.

36

Sujatin Kartowijono, Perkembangan Pergerakan Wanita Indonesia. (Jakarta:

Yayasan Idayu, 1982), hlm. 22. (Lihat lampiran 5, hlm. 137).

37 Sally White, Rasuna Said: Lioness of the Indonesian Independence

Movement. (Singapore: NUS Press, 2013), hlm. 116.

107

C. Masa Akhir Hajjah Rangkayo Rasuna Said

Rasuna Said telah merasakan hidup dalam tiga jaman, ia berhasil

menjalani kehidupan dari masa kolonial Belanda, Jepang, sampai revolusi

kemerdekaan. Masa kecil hingga dewasa ia habiskan di tanah kelahirannya,

Sumatera, baru setelah karir politiknya meningkat ia pindah ke Jakarta hingga

akhir hayatnya. Asam manis kehidupan yang beliau rasakan akhirnya mampu

membawanya sebagai tokoh besar. Rasuna Said mendedikasikan hidupnya

untuk berjuang demi persamaan hak antara laki-laki dan perempuan,

khususnya hak-hak bagi perempuan Indonesia.

Perempuan yang disebut “Srikandi Indonesia” ini masih aktif dalam

keanggotaan Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia. Aktivitas lain

yang dilakukan Rasuna Said seperti menghadiri atau mengisi kegiatan-

kegiatan pertemuan. Suatu organisasi bernama Pelajar Islam Indonesia (PII)

pernah mengundang Rasuna Said dalam pertemuan yang dilaksanakan di

Sekolah Muhammadiyah di jalan Kamboja daerah Jakarta. Rasuna Said

menasihati para siswa yang salah satunya, agar jangan sampai negeri ini

dijajah lagi. Dihadapan para siswa, sosoknya dikenal sebagai politisi wanita

yang pernah ditahan Belanda karena kasus spreekdelict.38

Aktivitas Rasuna Said kini lebih banyak berpusat di Jakarta sehingga ia

pun tinggal disana. Anak perempuan satu-satunya, Auda Zaschkya Duski

beserta keluarganya juga berada di Jakarta. Auda telah dikaruniai enam orang

38

Zahara Deliar Noer, Perempuan Catatan Sepanjang Jalan. (Jakarta: Yayasan

Risalah, 2005), hlm. 98.

108

anak, mereka adalah Kurnia Tiara Agusta, Anugerah Mutia Rusda,

Mohammad Ibrahim, Mohammad Yusuf, Rummel Abdullah, dan Natasha

Quratul’ain.39

Rasuna Said merupakan sosok perempuan yang mampu

dijadikan teladan sebagai seorang ibu, pendidik, dan pahlawan.

Perjuangan Rasuna Said sejak masih remaja hingga menginjak usia

kepala lima, telah membuktikan bahwa semangat juangnya pantas diteladani.

Ia tidak pernah berhenti berjuang meskipun berkali-kali dihadapkan pada

berbagai ancaman. Rasuna Said dianugerahi sebuah tanda Kehormatan

Satyalancana Peringatan Perjuangan Kemerdekaan dan Satyalancana Perintis

Pergerakan Kemerdekaan, mengingat sepak terjangnya yang patut diakui.40

Rasuna Said memasuki usia 55 tahun, tanpa disadari dirinya mengidap

penyakit kanker payudara. Selama ini dirinya tidak pernah berhenti dari

aktivitas pergerakan, dengan sakitnya inilah Rasuna Said baru benar-benar

beristirahat di Rumah Sakit. Keluarga dan kerabat tidak ada yang menyangka

jika penyakit kanker payudara tersebut ternyata merenggut nyawa sang

orator. Rasuna Said meninggal dunia pada hari Selasa, 2 November 1965 di

Jakarta. Jenazahnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata sesuai

keputusan pemerintah.

Pemerintah mengusulkan penganugerahan gelar pahlawan kepada

Rasuna Said dan Nyi Ageng Serang melalui Departemen Sosial Republik

39

Anonim, (2013), Rasuna Said Perempuan Radikal dari Tanah Minang.

Tersedia pada http://daerah.sindonews.com. Diakses pada tanggal 20 Maret 2017.

40 ANRI, op.cit., hlm. 3.

109

Indonesia pada tanggal 15 November 1974.41

Surat tersebut melampirkan

riwayat hidup dan perjuangan kedua tokoh sejak masa penjajahan Belanda

sampai masa orde lama. Pengusulan gelar tersebut akhirnya disahkan pada

tanggal 13 Desember 1974 berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI No.

084/TK/Tahun 1974 sebagai pahlawan pergerakan nasional.42

Nama Rasuna Said diabadikan sebagai nama sebuah jalan protokol.

Papan nama jalan tersebut tertulis H.R. Rasuna Said. Jalan ini terdapat di

kawasan Kuningan, Jakarta Selatan sepanjang 4,9 kilometer.43

Sebuah patung

berbentuk wajah Rasuna Said pun terdapat di Pasar Festival Mall di jalan

H.R. Rasuna Said Kav. C22 Jakarta Selatan.44

41

Surat pengusulan penganugerahan gelar pahlawan nasional dapat dilihat pada

lampiran 6, hlm. 138.

42 Kedaulatan Rakyat, 26 Desember 1974 “Nyi Ageng Serang dan Haji Rasuna

Said dapat Gelar Pahlawan Nasional”. (Lihat lampiran 8, hlm. 142).

43 Papan nama jalan H.R. Rasuna Said terdapat di kawasan Kuningan, Jakarta

Selatan dapat dilihat pada lampiran 9, hlm. 143.

44 Patung berbentuk wajah Rasuna Said yang terdapat di Pasar Festival Mall

dapat dilihat pada lampiran 7, hlm. 141.