jl. hr. rasuna said blok x-5 kav. no. 4-9

Profil Penanggulangan Krisis Kesehatan Kabupaten / Kota Rawan Bencana

iPusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan RI

Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. No. 4-9

P R O F I L P E N A N G G U L A N G A N

KRISIS KESEHATANKABUPATEN / KOTA RAWAN BENCANA

Pusat Krisis KesehatanKementerian Kesehatan Republik Indonesia

2017

KOTA JAYAPURA

3Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan RI

Daftar IsiDAFTAR ISI 03KATA PENGANTAR 05

BAB I: PENDAHULUAN 071.1. Latar Belakang 071.2. Tujuan 081.3. Dasar Hukum 081.4. Metodologi 09 A. Penyusunan Kuesioner 09 B. Pengambilan Data 10 C. Input Data 11 D. Pengolahan Data 11 E.PenyusunanNaskahProfilPenanggulanganKrisisKesehatan 111.5. DefinisiOperasional 11

BAB II: PROFIL PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 172.1. Dinas Kesehatan Kota Jayapura 182.2. Karakteristik wilayah 182.3. Ancaman Bencana 182.4. Kerentanan 202.5. Kapasitas 21

BAB III: KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 253.1. Kesimpulan 253.2. Rekomendasi 26

LAMPIRAN1. KUISIONER ASISTENSI 312. KONTRIBUSI 42


Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan izin dan karunia-Nya penyusunan buku “Profil Penanggulangan Krisis Kesehatan tahun 2017” dapat diselesaikan. Profil ini menggambarkan kajian risiko krisis kesehatan akibat bencana di 14 provinsi dan 34 kabupaten/kota target renstra Kementerian Kesehatan tahun 2017. Sebagaimana diketahui bahwa wilayah Indonesia memiliki potensi bahaya, kerentanan masyarakat dan kapasitas yang berbeda. Kondisi yang beragam inilah yang melatar belakangi perbedaan tingkat risiko bencana tersebut.

Program pengurangan risiko bencana haruslah berdasarkan kepada suatu kajian risiko bencana, di mana risiko berbanding lurus dengan ancaman/bahaya dan kerentanan serta berbanding terbalik dengan kapasitas. Kajian risiko tersebut digunakan sebagai acuan dalam menilai, merencanakan, mengimplementasikan, memonitoring dan mengevaluasi upaya pengurangan risiko bencana pada suatu wilayah. Oleh karena itu Pusat Krisis Kesehatan menyusun buku profil ini untuk dapat dicermati oleh pemerintah daerah sebagai bahan referensi dalam menyusun program “Pengurangan Risiko Bencana” di wilayahnya masing-masing.

Buku ini sangat terbuka untuk menerima kritik, saran serta masukan dari semua pihak guna penyempurnaan penyajian informasi buku sejenis di masa mendatang.

Kepada semua pihak yang telah berkontribusi tenaga dan pikiran dalam penyusunan buku ini tidak lupa kami ucapkan terima kasih. Semoga buku ini bermanfaat dalam mewujudkan keberhasilan upaya pengurangan risiko bencana di negara kita.

Jakarta, Agustus 2017 Kepala Pusat Krisis Kesehatan

dr. Achmad Yurianto NIP. 196203112014101001

Kata Pengantar



meninggal sebanyak 1.719 jiwa dan 6.271 korban luka berat/rawat inap serta 559.304 korban luka ringan/rawat jalan dalam kurun waktu dua tahun tersebut.1

Bencana umumnya memiliki dampak yang merugikan. Rusaknya sarana prasarana fisik,permukiman dan fasilitas umum. Dampak lain adalah permasalahan kesehatan seperti korban meninggal, korban cedera berat yang memerlukan perawatan intensif, peningkatan risiko penyakit menular, tidak memadainya jumlah dan jenis obat serta alat kesehatan, terbatasnya tenaga kesehatan, kerusakan fasilitas kesehatan, rusaknya sistem penyediaan air, stress pasca trauma, masalah gizi dan psikososial. Kejadian bencana seringkali diikuti dengan adanya arus pengungsian penduduk ke lokasi yang aman, yang akan menimbulkan permasalahan kesehatan yang baru di lokasi tujuan pengungsian tersebut. Hal ini tentu akan berdampak pada pembangunan kesehatan baik tingkat nasional maupun daerah. Dibutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk memulihkan keadaan. Belum lagi waktu yang hilang untuk mengejar ketertinggalan.

Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019 menetapkan 170 kabupaten/kota rawan bencana untuk menjadi sasaran peningkatan kapasitas dalam rangka pengurangan risiko krisis kesehatan. Salah satu langkah awal dalam upaya peningkatan kapasitas tersebut adalah dengan melakukan asistensi ke kabupaten kota untuk selanjutnya memetakan risiko krisis kesehatan di wilayah tersebut. Pemilihan provinsi (kabupaten/kota) berdasarkan 136 kabupaten/kota rawan bencana pusat pertumbuhan ekonomi yang

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang wilayahnya rawan terhadap terjadinya bencana. Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia tahun 2013 yang dikeluarkan BNPB, dari 496 kabupaten/kota, 65% nya adalah lokasi berisiko tinggi. Secara geografis Indonesia merupakan negarakepulauan yang terletak pada pertemuan empat lempeng tektonik yaitu lempeng Benua Asia, Benua Australia, lempeng Samudera Hindia dan SamuderaPasifik.PadabagianselatandantimurIndonesiaterdapatsabukvulkanik(volcanicarc) yang memanjang dari Pulau Sumatera, Jawa - Nusa Tenggara, Sulawesi, yang sisinya berupa pegunungan vulkanik tua dan dataran rendahyang sebagian didominasi oleh rawa-rawa. Kondisi tersebut sangat berpotensi sekaligus rawan bencana seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir dan tanah longsor. Selain faktor alam, secara geopolitik, Indonesia memiliki peran ekonomi internasional yang cukup penting, karena memiliki pelabuhan internasional. Ditambah jumlah penduduk yang banyak (nomor 4 dunia) dan terdiri dari multietnis serta multi agama, menyebabkan Indonesia berisikountukterjadinyakonfliksosial.

Dalam beberapa tahun terakhir ini Indonesia sering dilanda bencana, baik bencana alam (banjir, gunung meletus, tanah longsor,gempa bumi, banjir, banjir bandang), non-alam (kegagalan teknologi), maupun bencanasosial (konflik, terorisme). Berdasarkan datayang dikumpulkan Pusat Krisis Kesehatan, Kementerian Kesehatan, pada tahun 2015 terjadi 618 kali krisis kesehatan dan tahun 2016 sebanyak 672 kali. Jumlah korban yang ditimbulkan pun tidak sedikit. Tercatat korban

Bab I

Pendahuluan

1Buku Tinjauan Pusat Krisis Kesehatan Tahun 2015 dan Tahun 2016.


Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan RI8

c. Undang–undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;

d. Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

e. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan pengelolaan Bantuan Bencana;

f. Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2013 tentang Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan;

g. Peraturan Menteri Koordinator Kesejahteraan rakyat Nomor 54/2013 tentang Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan tahun 2011-2025;

h. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 81 tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Tingkat Propinsi, Kabupaten/Kota Serta Rumah Sakit;

i. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2006 Tentang Pedoman Manajemen Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Penanggulangan Bencana;

j. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 971 tahun 2009 tentang Standar Kompetensi Pejabat Struktural Kesehatan;

k. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan;

l. Peraturan Menteri Kesehatan No. 77 tahun 2014 tentang Sistem Informasi Penanggulangan Krisis Kesehatan;

m. Peraturan Kepala BNPB No. 2 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana;

n. Peraturan Kepala BNPB No. 3 tahun 2012 tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana;

o. Kepmenkes No. HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019; dan

p. Keputusan Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia No. HK. 02.03/4/77/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Pusat Krisis Ke-sehatan (Kementerian Kesehatan) NomorHK.02.04/4/1515/2016 tentang Penetapan 34 Kabupaten/Kota rawan bencana tahun 20l7 - 20I9.

ditargetkan dalam RPJMN 2015-2019. Selain itu juga ditambahkan kabupaten/kota bermasalah kesehatan yang memiliki indeks risiko bencana dengan kelas risiko tinggi.

Pusat Krisis Kesehatan pada tahun 2017 telah melakukan asistensi di 34 Kabupaten/Kota rawan bencana dari 170 Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan. Kabupaten/kota tersebut berada di 14 provinsi yaitu ProvinsiJambi, Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Bengkulu, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur, Papua, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Hasil asistensi tersebut dikaji untuk selanjutnya disusun menjadi profil krisis kesehatan kabupaten/kotayang mengambarkan bahaya, kerentanan dan kapasitas terkait dengan penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana di daerah.

1.2. Tujuan

Tujuanpenyusunanprofilpenanggulangankrisiskesehatan yaitu :a. Memetakan ancaman(hazard), kerentananan

dan kapasitas terkait penanggulangan krisis kesehatan di 34 kabupaten/kota rawan bencana target tahun 2017;

b. Mengidentifikasi permasalahan terkaitpenanggulangan krisis kesehatan di 34 kabupaten/kota rawan bencana target tahun 2017;

c. Memberikan usulan/rekomendasi kebijakan yang perlu diambil oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Dinas Kesehatan Provinsidan Kementerian Kesehatan dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang ditemui di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota terkait upaya penanggulangan krisis kesehatan; dan

d. Memberi masukan untuk kebijakan nasional terkait penanggulangan krisis kesehatan.

1.3. Dasar Hukum

a. Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

b. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;



c. Standar untuk menilai kapasitas ada-lah daerah dan masyarakat memiliki kemampuan untuk melakukan pe-ngurangan tingkat ancaman dan ting-kat kerugian bidang kesehatan akibat bencana.

3. Menentukan Indikator → untuk mengetahui apakah standar dari Hazard, Kerentanan dan Kapasitas sudah tercapai/sudah terpenuhi atau belum, dengan rincian sebagai berikut:a) Indikator untuk Potensi Ancaman

Bencana (Hazard), antara lain:1) Jenis ancaman bencana di wilayah

tersebut; dan 2) Jumlah Kejadian Krisis Kesehatan di

wilayah tersebut dalam kurun waktu 5tahunterakhir(2013-2017)

b) Indikator untuk Kerentanan (Vulnerability),antara lain :1) Kepadatan penduduk; 2) Jumlah Populasi Rentan, terdiri dari

bayi, balita, ibu hamil, ibu menyusui, lansia dan penyandang disabilitas;

3) Status kesejahteraan masyarakat dilihat dari nilai Indeks Pembangunan Manusia(IPM);dan

4) Status kesehatan masyarakat dilihat dari nilai Indeks Pembangunan KesehatanMasyarakat(IPKM).

c) Indikator untuk Kapasitas (Capacity). Indikator Kapasitas dalam penanggulangan krisis kesehatan terbagi dalam :1) Kelembagaan Kebijakan

a) Kebijakan/Peraturan (contoh: Perda Bupati/walikota, SK Kadinkes, SOP, dsb);

b) Mekanisme koordinasi; c) Struktur organisasi penanggu-

langan krisis kesehatan; dand) Keterlibatan institusi/lembaga

non pemerintahan dalam pen-anggulangan krisis kesehatan.

2) Penguatan Kapasitasa) Fasilitas pelayanan kesehatan; b) Sumber daya manusia

kesehatan;c) Tim penanggulangan krisis

kesehatan; dand) Peningkatan kapasitas petugas.

1.4. Metodologi

Metodologi penyusunan Profil PenanggulanganKrisis Kesehatan Tahun 2017 terdiri dari beberapa tahap, antara lain :

A. Penyusunan Kuesioner

Kuesioner berisi pertanyaaan-pertanyaan yang menggambarkan faktor risiko dalam penanggulangan krisis kesehatan yang mencakup potensi ancaman bencana (Hazard), Kerentanan (Vulnerability) dan Kapasitas (Capacity). Referensi penyusunan kuesioner yaitu peraturan perundangan/regulasi yang berlaku, SPHEREHandbook(2011),GlobalHealthClusterSuggested Set Of Core Indicators And Benchmarks ByCategory(IASC)sertaBenchmarks,Standardsand Indicators for Emergency Preparedness and Response(WHO).

Tahap Penyusunan Kuesioner terdiri dari :1. Menentukan Tolok Ukur → dilakukan untuk

mengetahui komponen-komponen yang digunakan untuk menilai Hazard, Kerentanan dan Kapasitas, yaitu :a. Tolok ukur untuk menilai potensi

ancaman bencana (Hazard) berupa probabilitas dan dampak;

b. Tolok ukur untuk menilai Kerentanan (Vulnerability) berupa faktor-faktor sosial budaya, ekonomi, fisik danlingkungan; dan

c. Tolok ukur untuk menilai Kapasitas meliputi kelembagaan/kebijakan, penguatan kapasitas, peringatan dini, mitigasi dan kesiapsiagaan.

2. Menentukan Standard → dilakukan untuk menentukan tingkat kualitas/kuantitas yang disepakati/ditetapkan menjadi patokan untuk tolok ukur yang ditetapkan, yaitu:a. Standar penilaian untuk potensi ancaman

bencana (Hazard) adalah potensi yang rendah di suatu wilayah untuk terjadi kejadian bencana/krisis kesehatan;

b. Standar untuk menilai kerentanan yaitu Kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat baik sehingga mampu bertahan dari sisi kesehatan dalam menghadapi bahaya/ancaman; dan



Metode pengambilan data yaitu dengan :1. Wawancara dengan responden yaitu

Pengelola Program Penanggulangan Krisis Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yaitu staf dan/atau pejabat terkait. Dalam wawancara ini Tim Asistensi menanyakan secara langsung pertanyaan yang terdapat di dalam kuosioner. Data yang diperoleh berupa data/jawaban langsung dari responden disertai dokumen-dokumen pendukung seperti :

a. Peraturan Kepala Daerah/Kepala Dinas Kesehatan;

b. Rencana Kontinjensi; c. SK Tim Penanggulangan Krisis

Kesehatan; d. SK Tim Penanggulangan Bencana Di

Rumah Sakit; e. Dokumen Hospital Disaster Plan; f. Data Kejadian Krisis Kesehatan 5

Tahun Terakhir; g. Data Contact Person; h. Peta Rawan Bencana, dll

2. Pertemuan koordinasi melibatkan Pusat Krisis Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota,BPBD,Universitas,RumahSakit Umum Daerah Kabupaten/Kota, Puskesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota serta SKPD terkait di Kabupaten/Kota (BPBD, Dinas Sosial, Dinas PekerjaanUmum, Badan SAR). Dalam pertemuan koordinasi ini Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota memberikan paparan mengenai upaya penanggulangan krisis kesehatan yang dilakukan sesuai dengan pertanyaan di kuosioner disertai tanya jawab dan diskusi melibatkan seluruh peserta pertemuan.

3. Kunjungan Lapangan ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten/Kota dan Puskesmas yang terletak di daerah rawan bencana untuk menilai kesiapan Rumah Sakit dan Puskesmas dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan dari segi bangunan, Manajemen, Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana. Untuk melengkapi pengambilan data di lapangan, juga dilakukan pengambilan data di situs-situs serta buku resmi pemerintahan yang resmi yaitu antara lain :

3) Peringatan Dini a) Manajemen data dan informasi;

danb) Sistem peringatan dini.

4) Mitigasia) Pemberdayaan masyarakat

dalam penanggulangan krisis kesehatan; dan

b) Kapasitas untuk memetakan risiko krisis kesehatan.

5) Kesiapsiagaana) Rencana Penanggulangan Krisis

Kesehatanb) SOP terkait penanggulangan

krisis kesehatan; c) Pembiayaan penanggulangan

krisis kesehatan; d) Public Safety Center; dan e) Sarana dan prasarana;

4. Membuat Pertanyaan. Dari indikator-indikator yang telah ditentukan dari tiap komponen Hazards, Kerentanan dan Kapasitas langkah selanjutnya adalah membuat pertanyaan-pertanyaan untuk masing-masing indikator tersebut. Misalnya untuk mengetahui Kepemilikan Tim Penanggulangan Krisis Kesehatan di Dinas Kesehatan dibuat pertanyaan : Apakah Dinas Kesehatan telah membentuk/memiliki Tim Penanggulangan Krisis Kesehatan? Bila sudah, jenis Tim apakah yang dimiliki? Tim RHA, Tim Gerak Cepat, atau Tim Bantuan Kesehatan?

B. Pengambilan Data

Pengambilan data dilakukan di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota oleh Tim yang terdiri dari pe-tugas dari Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi danUniversitas di Provinsi tempat Kabupaten/Kotayang menjadi target. Pengambilan data dilakukan pada periode Bulan Februari – April 2017 di 34 Kabupaten/Kota Rawan Bencana di 14 Provinsiyang telah ditetapkan untuk Tahun 2017.



yaitu : Penyusunan Draft 1, Penyusunan Draft 2 serta Finalisasi. Penyusunan Profil dilakukanoleh Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan dengan turut melibatkan unit lintas program terkait di Kementerian Kesehatan, antara lain Pusat Data dan Informasi, Direktorat Gizi Masyarakat, Direktorat Surveilans danKarantina Kesehatan, Direktorat Kesehatan Keluarga. Unit lintas sektor yang terlibat antara lain Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Sosial. PenyusunanProfilinijugamelibatkanuniversitassertaLSM/NGO.

1.5. Definisi Operasional

1. LuasWilayahLuas Wilayah adalah sebuah daerah yangdikuasai atau menjadi teritorial dari sebuah kedaulatan (Negara/Provinsi/Kabupaten/Kota)dalamkilometerpersegi(Km2).

2. Jumlah PendudukJumlah penduduk adalah jumlah manusia yang bertempat tinggal/berdomisili pada suatu wilayah atau daerah dan memiliki mata pencaharian tetap di daerah itu serta tercatat secara sah berdasarkan peraturan yang berlaku di daerah tersebut. Pencatatan atau peng-kategorian seseorang sebagai penduduk biasanya berdasarkan usia yang telah ditetapkan.

3. Kepadatan PendudukKepadatan penduduk merupakan suatu perbandingan antara banyaknya penduduk serta luas wilayahnya. Satuan luas wilayah yang umumnya digunakan ialah Km2. Satuan kepadatan penduduk yang digunakan adalah jumlah penduduk/Km2.

4. Penduduk/Populasi RentanKelompok penduduk yang dapat/lebih mudah mengalami dampak kesehatan apabila terkena kejadian bencana. Yang termasuk kelompok penduduk/populasi rentan dalam buku profil ini adalah IbuHamil,IbuMenyusui,Bayi(0-1tahun),Balita(0-5tahun),LanjutUsia(Diatas55tahun).

5. IndeksPembangunanManusia(IPM)Indeks Pembangunan Manusia (IPM) /Human Development Index (HDI) adalah

•http://bppsdmk.kemkes.go.id/info_sdmk/ •http://www.bankdata.depkes.go.id/puskesmas/ •w w w. d e p k e s . g o . i d / re s o u rc e s / . . . /datadasar-puskesmas-tahun-2013.pdf •h t t p : / / s i r s . b u k . d e p k e s . g o . i d /rsonline/report/proyeksi_bor_kabkota.php?id=17prop •http://sirs.buk.depkes.go.id/rsonline/data_list.php •www.litbang.depkes.go.id/penerbitan/index.php/blp/catalog/book/85 •www.bps.go.id•www.inarisk.bnpb.go.id •www.dibi.bnpb.go.id

C. Input Data

Jawaban pertanyaan/Data yang ada dalam kuosioner diinput/dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Penanggulangan Krisis Kesehatan (SIPKK) yang dapat diakses di website www.penanggulangankrisis.depkes.go.id/admin. Pemasukan(input)datadilakukanpadaperiodebulan Mei – Juni 2017 oleh petugas asistensi/pengambil data masing-masing kabupaten/kota. Di dalam SIPKK tersebut telah tersedia form sesuai pertanyaan-pertanyaan yang terdapat di dalam kuesioner untuk diisi dengan jawaban/data dari kuosioner tersebut.

D. Pengolahan Data

Data yang telah diinput di dalam SIPKK selanjutnya akan diolah dalam Decision Support System (DSS) yang juga terdapat di dalamSIPKK. Hasil pengolahan data berupa nilai dari masing-masing indikator yang diolah dengan membandingkan jawaban/data kuosioner dengan standar masing-masing indikator.

E. Penyusunan Naskah Profil Penanggulangan Krisis Kesehatan

Penyusunan naskah profil dilakukan denganmendeskripsikan indikator-indikator penilaian risiko krisis kesehatan yang diperoleh dari hasil pengolahan data oleh Decision Support System (DSS).Kegiataninidibagidalam3tahap/kegiatan,



serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.

10. Mitigasi KesehatanMitigasi kesehatan adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko Krisis Kesehatan, baik melalui penyadaran dan peningkatan kemampuan sumber daya kesehatan maupun pembangunan fisik dalam menghadapi ancaman krisiskesehatan.

11. Peringatan DiniPeringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.

12. Tanggap DaruratTanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhankebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

13. Ancaman Bencana (Hazard)Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.

14. Kapasitas adalah kemampuan daerah untuk melakukan tindakan pengurangan Tingkat Ancaman dan Tingkat Kerugian akibat bencana. Kategori kapasitas dihitung dari pencapaian indikator kapasitas yang terdiri dari 5 komponen kapasitas, yaitu kebijakan/peraturan, penguatan kapasitas, peringatan dini, mitigasi, dan kesiapsiagaan. Pengkategorian tingkatan kapasitas daerah ialah sebagai berikut: Rendah : pencapaian 1 % - 33 % dari

seluruh indikator Sedang : pencapaian 34 % - 66 % dari

seluruh indikatorTinggi : pencapaian 67 % - 100 % dari

seluruh indikator

pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikanapakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. Status Kesejahteraan Masyarakat ditetapkan berdasarkan nilai IPM, yaitu :a. Tinggi = Nilai IPM Lebih Dari Atau Sama

Dengan 80b. Menengah Atas = Nilai IPM 65 – 79c. Menengah Bawah = Nilai IPM 50 - 64d. Rendah = Nilai IPM < 50

6. Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat(IPKM)Indeks Pembangunan Kesehatan Masyara-kat (IPKM) adalah kumpulan indikatorkesehatan yang dapat dengan mudah dan langsung diukur untuk menggambarkan masalah kesehatan. Status Kesehatan Masyarakat ditetapkan berdasarkan nilai IPKM, yaitu :a. Di atas Rata-rata = Nilai IPKM > 0.7270b. Rata-rata = Nilai IPKM 0.6401 - 0.7270c. Di bawah Rata-rata = Nilai IPKM < 0.6401

7. Krisis KesehatanKrisis Kesehatan adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam kesehatan individu atau masyarakatyang disebabkan oleh bencana dan/atau berpotensi bencana.

8. BencanaBencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

9. KesiapsiagaanKesiapsiagaan adalah serangkaian kegia-tan yang dilakukan untuk mengantisipasi Krisis Kesehatan melalui pengorganisasian



serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

22. ObatObat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistemfisiologiataukeadaanpatologidalamrangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.

23. Fasilitas Pelayanan KesehatanFasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif,kuratif rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Penilaian ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dihitung dari Jumlah total Fasyankes/10.000 penduduk (Fasyankes=RS+Puskesmasperawatan+Puskesmasnonperawatan+klinikswasta).Standar minimal yang dipakai adalah 1 Fasyankes/10.000 penduduk.

24. Puskesmas.Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bertanggung jawab menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu, merata, dapat diterima dan terjangkau oleh masyarakat, dengan peran serta aktif masyarakat dan menggunakan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna, dengan biaya yang dapat dipikul oleh pemerintah dan masyarakat. Penilaian ketersediaan puskesmas dihitung dari jumlah total (Puskesmas perawatan+ Puskesmas non perawatan) /50.000penduduk. Standar minimal yang dipakai adalah 1 Puskesmas/50.000 penduduk.

25. Rumah SakitRumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan

15. Rawan BencanaRawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya,politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengu-rangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

16. Risiko BencanaRisiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.sar pada saat keadaan darurat.

17. Pemerintah PusatPemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden RepublikIndonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

18. Pemerintah DaerahPemerintah daerah adalah gubernur, bupati/walikota, atau perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

19. DanaSiapPakai(DSP)Dana Siap Pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada status keadaan darurat bencana, yang dimulai dari status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.

20. KesehatanKesehatan adalah keadaan sehat, baik secarafisik,mental,spritualmaupunsosialyang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

21. Sumber Daya KesehatanSumber Daya Kesehatan adalah Sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan



Tempat Tidur menggunakan standar Jumlah tempat tidur/10.000 penduduk.

29. Hospital Disaster PlanPerencanaan Penanggulangan Bencana di Rumah Sakit (Hospital Disaster Plan)adalah perencanaan Rumah Sakit dalam menghadapi situasi darurat atau rencana kontingensi, yang dimaksudkan agar RS tetap bisa berfungsi-hari terhadap pasien yang sudah ada sebelumnya.

30. Tim Penanggulangan Krisis KesehatanTim penanggulangan krisis kesehatan adalah sumber daya manusia kesehatan dan non kesehatan yang dimobilisasi apabila terjadi kejadian bencana. Tim Penanggulangan Krisis Kesehatan terdiri dari :A. Tim Gerak Cepat, yaitu tim yang

diharapkan dapat segera bergerak dalam waktu 0-24 jam setelah ada informasi kejadian bencana. Tim Gerak Cepat ini terdiri atas:1). Pelayanan Medis

a. Dokter umum/BSB : 1 orgb. Dokter Spesialis Bedah : 1 orgc. Dokter Spesialis Anestesi : 1 orgd. Perawat mahir (perawat bedah,

gawat darurat) : 2 orge. TenagaDVI:1orgf. Apoteker/Asisten Apoteker : 1

orgg. Supir ambulans : 1 org

2). Surveilans:1orgAhliepidemiologi/Sanitarian

3). Petugas Komunikasi : 1 orgB. Tim RHA, yaitu tim yang bisa

diberangkatkan bersamaan dengan Tim Gerak Cepat atau menyusul dalam waktu kurang dari 24 jam. Tim ini minimal terdiri atas:

1) Dokter umum : 1 org2) Ahli epidemiologi : 1 org3) Sanitarian : 1 org

31. Emergency Medical Team (EMT) adalahsekelompok profesional di bidang kesehatan yang melakukan pelayanan medis secara langsung kepada masyarakat yang terkena dampak bencana ataupun akibat wabah

rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Penilaian ketersediaan rumah sakit menggunakan standar minimal yaitu Jumlah Rumah Sakit/250.000 penduduk.

26. Puskesmas PerawatanPuskesmas Perawatan atau Puskesmas Rawat Inap merupakan Puskesmas yang diberi tambahan ruangan dan fasilitas untuk menolong penderita gawat darurat, baik berupa tindakan operatif terbatas maupun rawat inap sementara. Sesuai Standard Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota.

27. Puskesmas PONEDPuskesmas PONED adalah puskesmas yang mampu memberikan pelayanan untuk menanggulangi kasus kegawatdaruratan ibu hamil, ibu bersalin dan bayi baru lahir yang datang sendiri maupun yang dirujuk oleh masyarakat (kader, dukun),bidan praktek swasta, bidan di desa dan puskesmas sekitarnya. PONED merupakan kepanjangan dari Pelayanan Obstetri Neo-natus Essensial Dasar. PONED dilakukan di Puskesmas induk dengan pengawasan dokter. Petugas kesehatan yang boleh memberikan PONED yaitu dokter, bidan, perawat dan tim PONED Puskesmas beserta penanggung jawab terlatih. Pelayanan Obstetri Neonatal Esensial Dasar dapat dilayani oleh Puskesmas yang mempunyai fasilitas atau kemampuan untuk penangan kegawatdaruratan obstetri dan neonatal dasar. Puskesmas PONED merupakan puskesmas yang siap 24 jam, sebagai rujukan antara kasus-kasus rujukan dari polindes dan puskesmas. Polindes dan puskesmas non perawatan disiapkan untuk melakukan pertolongan pertama gawat daruratobstetridanneonatal(PPGDON)dantidak disiapkan untuk melakukan PONED. Penilaian ketersediaan Puskesmas PONED menggunakan standar minimal yaitu Jumlah Puskesmas PONED/250.000 penduduk.

28. Kapasitas Tempat TidurKapasitas Tempat Tidur adalah jumlah tempat tidur untuk pasien di ruang rawat inap Rumah Sakit. Penilaian kapasitas



untuk melaksanakan praktek. Penilaian ketersediaan bidan berdasarkan standar Jumlah total bidan/100.000 penduduk. Dinyatakan kurang apabila jumlah bidan <100 /100.000 penduduk dan sesuai standar apabila ≥ 100 / 100.000 penduduk.

36. Ahli EpidemiologiEpidemiolog Kesehatan adalah suatu profesi yang merupakan lulusan dari perguruan tinggi yang mempunyai keahlian khusus epidemiologi yang langsung dapat diterapkan dalam pelayanan kesehatan komprehensif yaitu pelayanan kuratif, preventif,promotifdanrehabilitatif.

37. SanitarianSanitarian adalah tenaga profesional yang bekerja dalam bidang sanitasi dan kesehatan lingkungan dengan latar belakang pendidikan yang beragam dan yang telah mengikuti pendidikan atau pelatihan khusus di bidang sanitasi dan kesehatan lingkungan.

38. Tenaga DisasterVictimIdentification(DVI)Tenaga yang bertugas melakukan iden-tifikasi/pengenalan jati diri korban yangmeninggal akibat kejadian bencana.

39. ApotekerApoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker (berdasarkanPeraturanPemerintahNo.51Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian).

40. Asisten ApotekerAsisten Apoteker adalah Profesi Pelayanan kesehatan di bidang Farmasi bertugas sebagai pembantu tugas Apoteker dalam pekerjaan kefarmasian menurut Peratu-ran Menteri Kesehatan No.889/MENKES/PER/V/2011. Di sebut juga sebagai TenagaTeknis Kefarmasian.

41. Dokter Spesialis BedahDokter spesialis bedah atau biasa disebut spesialis bedah umum adalah dokter yang memiliki pendekatan pembedahan atau operasi dalam menangani masalah kesehatan, menyembuhkan atau mencegah penyakit.

42. Dokter Spesialis AnestesiAhli anestesi adalah seorang dokter spesialis yang mengkhususkan diri dalam

dan kegawatdaruratan sebagai tenaga kesehatan bantuan dalam mendukung sistem pelayanan kesehatan setempat. Tim tersebut bisa berisi tenaga kesehatan dari kalangan pemerintah (sipil dan militer),masyarakat baik lokal, nasional maupun internasional.

32. Dokter SpesialisDokter Spesialis adalah dokter yang mengkhususkan diri dalam suatu bidang ilmu kedokteran tertentu. Penilaian ketersediaan dokter spesialis berdasarkan standar Jumlah total dokter spesialis/100.000 penduduk. Dinyatakan kurang apabila jumlah dokter spesialis < 10 /100.000 penduduk dan sesuai standar apabila ≥ 10 / 100.000 penduduk.

33. Dokter UmumDokter Umum adalah tenaga medis yang diperkenankan untuk melakukan praktik medis tanpa harus spesifikmemiliki spesialisasi tertentu, hal ini memungkinkannya untuk memeriksa masalah-masalah kesehatan pasien secara umum untuk segala usia. Penilaian ketersediaan dokter umum berdasarkan standar Jumlah total dokter umum/100.000 penduduk. Dinyatakan kurang apabila jumlah dokter spesialis < 40 /100.000 penduduk dan sesuai standar apabila ≥ 40 /100.000 penduduk.

34. PerawatPerawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi Keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan. Penilaian ketersediaan perawat berdasarkan standar Jumlah total perawat/100.000 penduduk. Dinyatakan kurang apabila jumlah perawat < 158 /100.000 penduduk dan sesuai standar apabila ≥ 158 / 100.000 penduduk.

35. BidanBidan adalah seorang wanita yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan kebidanan yang telah diakui pemerintah dan lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku dan diberi izin secara sah



48. StandardOperatingProcedure(SOP)SOP yaitu suatu set instruksi (perintahkerja) terperinci dan tertulis yang harus diikuti demi mencapai keseragaman dalam menjalankan suatu pekerjaan tertentu.

49. Relawan Penanggulangan BencanaRelawan adalah orang yang tanpa dibayar menyediakan waktunya untuk membantu upaya penanggulangan bencana dengan tanggung-jawab yang besar atau terbatas, tanpa atau dengan sedikit latihan khusus, tetapi dapat pula dengan latihan yang sangat intensif dalam bidang tertentu, untuk bekerja sukarela membantu tenaga profesional.

50. PublicSafetyCenter(PSC)Pusat pelayanan terpadu yang menjamin kebutuhan masyarakat dalam hal-hal yang berhubungan dengan kegawatdaruratan, termasuk pelayanan medis yang dapat dihubungi dalam waktu singkat di manapun berada. Merupakan ujung tombak pelayanan yang bertujuan untuk mendapatkan respon cepat (quickresponse) terutama pelayanan pra Rumah Sakit.

praktek anestesiologi, cabang kedokteran yang melibatkan penggunaan obat atau agen lain yang menyebabkan ketidakpekaan terhadaprasa sakit.

43. Rencana KontinjensiRencana Kontinjensi adalah suatu proses identifikasi dan penyusunan rencana yangdidasarkan pada keadaan kontinjensi atau yang belum tentu tersebut. Suatu rencana kontinjensi mungkin tidak selalu pernah diaktifkan, jika keadaan yang diperkirakan tidak terjadi.

44. Medical First ResponderMedical First Responder adalah penolong yang pertama kali tiba di lokasi kejadian, yang memiliki kemampuan medis dalam penanganan kasus gawat darurat, yang terlatih untuk tingkat paling dasar.

45. ATLSATLS (Advanced Trauma Life Support)adalah salah satu nama pelatihan atau kursus tentang penanganan terhadap pasien korban kecelakaan. Pelatihan ini semacam reviewpraktisyangbertujuanagarpeserta(khususdokter)dapatmelakukandiagnosesecara tepat dan akurat terhadap pasien trauma, dapat mengerjakan pertolongan secara benar dan sistematis serta mampu menstabilkan pasien untuk mendapat penanganan lebih lanjut.

46. GELSGELS (General Emergency Life Support)adalah pelatihan penanganan kasus gawat darurat untuk kasus trauma maupun non trauma. Pelatihan ini dibentuk untuk meningkatkan kompetensi dokter khususnya di bidang kegawatdaruratan medis.

47. Pemberdayaan Masyarakat dalam penanggulangan krisis kesehatan Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan dalam mengenali potensi risiko kejadian krisis kesehatan di wilayahnya dan melakukan langkah-langkah pencegahan dan penanganan krisis kesehatan.



Bab IIPROFIL PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN

KOTA JAYAPURA07



HP. Akses transportasi relatif Mudah yaitu melalui Darat dengan Jenis alat transportasi yang dapat digunakan untuk mencapai tiap kecamatan yaitu Mobil dan Sepeda Motor. Kota Jayapuran merupakan ibukota provinsi Papuadengan jarak dari ibu kota ke RS rujukan terdekat yaitu 10 km.

e. Fasilitas Pelayanan dan Tenaga KesehatanJumlah Fasilitas pelayanan dan tenaga kesehatan di Kota Jayapura berdasarkan data BPS 2015 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini :

Tabel 1. Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kota Jayapura

NoJenis Pelayanan

KesehatanJumlah (unit)

1 Rumah Sakit 7

2 Puskesmas 12

3 Puskesmas Pembantu 22

Tabel 2. Jumlah Tenaga Kesehatan Kota Jayapura

No Jenis Tenaga Kesehatan Jumlah (orang)

1 Dokter Umum 27

2 Dokter Gigi 9

3 Perawat 159

4 Perawat gigi 8

5 Bidan 61

6 Apoteker 6

7 Asisten apoteker 21

8 Kesehatan masyarakat 43

9 Sanitarian 18

10 Gizi 37

11 Analis kesehatan 50

2.3. Ancaman Bencana

a. Jenis Ancaman Kejadian Bencana Berdasarkan data Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan, Terdapat beberapa jenis ancaman yang dapat terjadi di Kota Jayapura yaitu Konflik Sosial, Banjir, TanahLongsor, Kebakaran, dan kecelakaan transportasi.

2.1. Dinas Kesehatan Kota Jayapura

Dinas Kesehatan Kota Jayapura terletak di Jalan. Balai Kota No.1 Entrop. Telpon 0967 521367.

2.2. Karakteristik wilayah

a. LetakdanBatasWilayahBerdasarkan wilayah administrasi, Jayapura merupakan Kota di wilayah di ProvinsiPapuadanterletakdikoordinatKota Jayapura terletak antara 137º 27’ – 141º 41’BT dan 1º27’ – 3’49’ LS dan masing-masing berbatasan dengan :Sebelah utara berbatasan dengan

LautanPasifikSebelah selatan berbatasan dengan

Kabupaten KeeromSebelah timur berbatasan dengan

Papua New Guinea.Sebelah barat berbatasan dengan

Kabupaten Jayapura.b. Luas wilayah

Kota Jayapura memiliki luas wilayah kurang lebih 940 Km2, dan terbagi ke dalam 5 distrik.

c. Topografi, suhu rata-rata dan CurahHujan Kondisi Topografi Kota Jayapuratersebar pada daerah dataran rendah, dataran Tinggi, dan rawa dengan ketinggian antara 10 sampai dengan 500 mdpl, dimana selama tahun 2015, Kota Jayapura mengalami suhu tertinggi pada Bulan November yang mencapai32,1 ºC, dan suhu terendah terjadi pada Bulan Februari-Maret mencapai 25,0 ºC. Kelembaban udara yang terjadi selama tahun 2015 sebesar 83,9 persen.

Sedangkan curah hujan yang terjadi di Kota Jayapura pada tahun 2015 mencapai 2.384, 8 mm dengan curah hujan terbanyak terjadi pada bulan januari mencapai 317, 7 mm dan curah hujan terendah terjadi pada bulan Oktober yaitu hanya mencapai 91 mm.

d. Akses Komunikasi dan TransportasiAkses komunikasi pada umumnya lancar dan yang dapat digunakan yaitu



Kesehatan, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir jenis kejadian bencana yang pernah terjadi di Kota Jayapura adalah sebagai berikut :

b. Jenis Kejadian Bencana Selama 5 Tahun TerakhirBerdasarkan pantuan kejadian bencana Pusat Krisis Kesehatan Kementerian

Gambar 1. Persentase Kejadian Bencana Tahun 2012-2016Kota Jayapura

Gambar 2. Jumlah Kejadian Bencana Tahun 2012-2016Kota Jayapura



kasus krisis kesehatan yang terjadi di Kota Jayapura berupa bencana banjir (2 kasus), tanah longsor (1 kasus) dankerusuhan/konfliksosial(2kasus).

c. Kejadian Krisis Kesehatan Selama 5 Tahun TerakhirBerdasarkan pantauan krisis kesehatan yang dilakukan Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan, terdapat 5

NoJenis Kejadian

Krisis Waktu dan Lokasi Kejadian Dampak

1 BanjirJuni 2013, Distrik Abepura, Heram, dan Jayapura Selatan

15oranglukaringan(rawatjalan)

2 Banjirfebruari 2014; distrik Abepura, Jayapura utara dan Jayapura Selatan

8 orang meninggal dunia, 1 hilang, 11 luka berat dan 58 luka ringan

3 LongsorDesember 2014, Di Jayapura Selatan

4 orang meninggal Dunia, 1 orang luka berat/rawat inap

4 KonflikSosial Juni 2015; di Distrik Abepura 2 orang meninggal dan 1 orang luka berat

5 KonflikSosial januari 2016; Di Distrik Abepura 6oranglukaberat(dirawat)

Tabel 3. Data kejadian krisis kesehatan Tahun 2012-2016 Kota Jayapura

c. Kemiskinanpersentase penduduk miskin di Kota Jayapura menurut data susenas 2015 adalah sebesar 12,22% atau sekitar 34.340 jiwa dengan garis kemiskinan Rp. 763.326/kapita/bulan.

d. Jumlah Kelompok RentanPopulasi kelompok rentan seperti bayi, balita, ibu hamil, ibu menyusui lansia dan penyandang disabilitas di Kota Jayapura berada pada klasifikasi dibawah ratayaitu sebesar 14%. Komposisi lengkap kelompok rentan Kota Jayapura dapat dilihatpadagrafikdibawahini:

2.4. Kerentanan

a. Jumlah PendudukTotal jumlah penduduk Kota Jayapura adalahsebesar283.490jiwa(2015).Jikadibandingkan dengan luas wilayahnya maka diperoleh angka kepadatan penduduk yaitu sebesar 301,58 Jiwa/Km2 atau termasuk cukup padat.

b . IPM dan IPKMKota Jayapura memiliki IPM yang termasuk kategori menengah atas, dengan nilai 78,05 (2015) dan nilaiIPKM termasuk rata-rata yaitu 0,6714 (BalitbangkesKemenkes,2014)

Gambar 3. Persentase Kelompok Rentan Kota Jayapura



Gambar 4. Jumlah Kelompok Rentan Kota Jayapura

peringatan dini, mitigasi dan kesiapsiagaan. Rincian penilaian hasil asistensi di Kota Jayapura adalah sebagai berikut:

2.5. Kapasitas

Kapasitas dinilai dari 53 indikator yang dikelompokkan dalam 5 kategori yaitu kebijakan/peraturan, penguatan kapasitas,

No. Indikator

Sesuai Standar/Sudah Tersedia/

Sudah Ada/Sudah Melakukan

Kurang dari Standar/Tidak Tersedia/

Belum Ada/Belum Melakukan

1 a. Kebijakan/Peraturan

Perda/SK Bupati terkait penanggulangan bencana/krisis kesehatan

✔

Peraturan/SK Kadinkes terkait penanggulangan bencana/krisis kesehatan

✔

Peraturan-peraturan dari unit Lintas Sektor Lain yang Memiliki Keterkaitan dengan PKK

✔

Tersedia/SOP Mekanisme Koordinasi Terkait PKK

✔

b. Struktur Organisasi Penanggulangan Krisis Kesehatan

Pelaksanaan pertemuan koordinasi dalam mobilisasi sumber daya kesehatan

✔

Tabel 4. Rincian Penilaian Kapasitas Kota Jayapura



No. Indikator





Unit di Dinas Kesehatan yang memiliki tugas mengkoordinasikan upaya penanggulangan krisis kesehatan

✔

c.

Keterlibatan Institusi/ Lembaga Non Pemerintahan dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan

Perda mengenai mekanisme sistem koordinasi antar institusi dalam penanggulangan bencana

✔

DinasKesehatantelahmengidentifikasiinstitusi/ lembaga non pemerintahan yang dilibatkan dalam penanggulangan krisis kesehatan

✔

Dinas Kesehatan menyusun SOP/Pedoman keterlibatan LSM/institusi/lembaga non pemerintah dalam penanggulangan krisis kesehatan

✔

Dinas Kesehatan pernah mengadakan MoU dengan LSM/Instansi/lembaga non pemerintah dalam penanggulangan krisis kesehatan

✔

2 Penguatan Kapasitas

a.

Fasilitas pelayanan kesehatan

Jumlah total seluruh Fasilitas Pelayanan Kesehatan

✔

Jumlah Puskesmas ✔

Jumlah Rumah Sakit ✔

Jumlah Puskesmas PONED ✔

Kapasitas tempat tidur di RS ✔

Timpenanggulanganbencana(rumahsakit) ✔

Hospital Disaster Plan ✔

Emergency Medical Team RS ✔

b. Sumber daya manusia

Jumlah dokter spesialis ✔

Jumlah dokter umum ✔

Jumlah Bidan ✔

Jumlah perawat ✔



No. Indikator





Ketenagaan pada unit yang mengkoordinir upaya penanggulangan krisis kesehatan di Dinas Kesehatan

✔

.

Tim Penanggulangan Krisis Kesehatan (PKK)

✔

Kepemilikan EMT di setiap Puskesmas ✔

Dinkes Kab/Kota telah memetakan/mengidentifikasitenagakesehatanyangsiapuntuk dimobilisasi pada saat bencana

✔

c Penanggulangan krisis kesehatan

SK Penetapan Tim ✔

SOP mekanisme mobilisasi tim PKK ✔

Memiliki petugas yang terlatih terkait Penanggulangan Krisis Kesehatan

✔

Perencanaan peningkatan kapasitas SDM terkait PKK yang rutin dan berkesinambungan

✔

3

Peringatan Dini

Data kejadian krisis kesehatan 5 tahun terakhir

✔

Daftar kontak person lintas program dan lintas sektor terkait Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana baik di tingkat kabupaten/kotamaupunProvinsi

✔

Media informasi yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat untuk untuk meningkatkan kesadaran dalam kesiapsiagaan bencana

✔

Sarana pengumpulan, pengolahan data dan penyampaian informasi terkait penanggulangan krisis kesehatan

✔

Sistem Peringatan Dini ✔

4 Mitigasi

a.

Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan

Fasilitasi kepada masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat terkait penanggulangan krisis kesehatan

✔

b. Kapasitas untuk memetakan risiko krisis kesehatan



No. Indikator





Peta kapasitas atau data kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk penanggulangan krisis kesehatan

✔

Peta kelompok rentan per kecamatan di kabupaten/kota

✔

Peta jenis ancaman bencana per kecamatan di kabupaten/kota

✔

5

Kesiapsiagaan

a.

Rencana penanggulangan krisis kesehatan dan standard operating procedure

Rencana penanggulangan krisis kesehatan dalam bentuk program kerja

✔

Dinas Kesehatan menyusun rencana kontijensi bidang kesehatan

✔

Dinas Kesehatan telah/belum melakukan TTX, Simulasi, Gladi Bencana Bidang Kesehatan berdasarkan rencana kontinjensi yang disusun

✔

SOP Penanganan Korban Bencana di Lapangan

✔

SOP Pengelolaan obat dan logistik kesehatan bencana.

✔

SOP pengelolaan bantuan relawan ✔

SOP pemantauan kejadian krisis kesehatan ✔

SOP Pelaporan Kejadian Krisis Kesehatan ✔

SOP Pelayanan Kesehatan untuk penanggulangan krisis kesehatan

✔

b.

Pembiayaan penanggulangan krisis kesehatan

Dinas Kesehatan mengalokasikan anggaran penanggulangan krisis kesehatan

✔

Dinas Kesehatan memahami DSP di BPBD/BNPB

✔

c.

Sarana prasarana PKK, Penilaian Risiko dan PSC

Sarana prasarana penanggulangan krisis kesehatan

✔

Penilaian fasyankes aman bencana ✔

Pemerintah memiliki Public Safety Center (PSC)24jam

✔



non pemerintah lainnya yang dapat dilibatkan dalam upaya penanggulangan krisis kesehatan.

Untuk Kategori penguatan kapasitas, indikator untuk fasilitas dan tenaga kesehatan di kota Jayapura rata-rata belum sesuai dengan standard yang ada, khususnya jumlah rumah sakit, jumlah dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Selain itu, kota jayapura juga belum memiliki tim Penanggulangan krisis kesehatan, tim kedaruratan kesehatan (emergency medical team) dan jugarencana kesiapsiagaan rumah sakit.

Kategori Peringatan Dini merupakan kategori dengan pencapain terbaik dari kategori lainnya. Kota Jayapura telah memiliki data kejadian bencana/krisis kesehatan 5 tahun terakhir yang didukung dengan tersedianya media informasi yang dapat diakses oleh masyarakat terkait peningkatan kesadaran masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana. Selain itu, kota Jayapura juga telah menyusun daftar kontak person lintas program dan lintas sektor terkait penanggulangan krisis kesehatan baik ditingkat kotamadya maupun provinsi dan juga sistemperingatan dini.

Untuk kategori mitigasi, Kota Jayapura belum melakukan upaya fasilitasi pemberdayaan masyarakat terkait penanggulangan krisis kesehatan dan juga belum memiliki pemetaan kapasitas sumberdaya yang dapat digunakan pada penanggulangan krisis kesehatan. Disisi lain, kota Jayapura telah melakukan pemetaan ancaman

3.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisa wilayah dan sejarah bencananya, jenis ancaman yang dapat mengakibatkan krisis kesehatan di kota Jayapura adalah banjir, tanah longsor, kebakaran, kecelakaan transportasi dan Konflik Sosial. Selain itu, risikobencana di Kota Jayapura juga dapat meningkat dengan tingginya angka kerentanan yang dilihat dari tingkat kepadatan penduduk yang relatif cukup padat dengan jumlah penduduk miskin dan kelompok rentan yang relatif cukup banyak. Selain itu kerentanan kota Jayapura juga dipengaruhi oleh status kesehatan masyarakat (berdasarkannilai IPKM) yang relatif dibawah rata-rata.

Dari sisi Kapasitas, Kota Jayapura memiliki pencapaian indikator yang relatif sangat rendah dengan persentase capaian hanya 21% atau hanya 11 dari 53 indikator kapasitas yang telah terpenuhi atau sesuai dengan standard. Pencapaian masing-masing kategori yaitu, (1) kebijakan/peraturan10%, (2) Penguatan kapasitas 10%, (3)peringatan dini 80%, (4) mitigasi 25%dan(5)kesiapsiagaan21%.

Dari kategori kebijakan/peraturan, Kota Jayapura belum memiliki Perda/SK Walikota dan juga peraturan turunanlainnya yang dapat mendukung upaya penanggulangan bencana/krisis kesehatan di Kota Jayapura. Selain itu, walaupun telah dilakukan pertemuan koordinasi dalam mobilisasi sumber daya kesehata, tetapi belum ada identifikasidan MoU dengan LSM/instansi/lembaga

Bab III

Kesimpulan dan Rekomendasi



Tabel 5. Rekapitulasi Penilaian Kapasitas Kota Jayapura

No. Indikator KapasitasJumlah

Indikator

Sesuai Standar/Sudah Tersedia/Sudah Ada/

Sudah Melakukan

Kurang dari Standar/Tidak Tersedia/Belum Ada/Belum Melakukan

1 Kebijakan/Peraturan 10 1 9

2 Penguatan Kapasitas 20 2 18

3 Peringatan Dini 5 4 1

4 Mitigasi 4 1 3

5 Kesiapsiagaan 14 3 11Jumlah 53 11 42

baik ialah ancaman Banjir, Konflik sosial, kecelakaan transportasi, dan tanah longsor.

2. Berdasarkan penilaian kapasitas di atas, berikut adalah usulan rekomendasi prioritas kegiatan untuk meningkatkan kapasitas Pemerintah Kota Jayapura dalam melaksanakan penanggulangan krisis kesehatan:

3.2. Rekomendasi

Berdasarkan penilaian asistensi di atas, ada beberapa rekomendasi yang perlu menjadi tindak lanjut bagi masing-masing tingkatan pemerintah. Rincian rekomendasi tersebut ialah sebagai berikut:a. Untuk Pemerintah Kota Jayapura:

1. Prioritas ancaman yang perlu dibangun kesiapsiagaannya dengan

Tabel 6. Rekomendasi Peningkatan Kapasitas Kota Jayapura

NO KATEGORI KEGIATAN

1 Kebijakan: 1. Penyusunan Perda/SK Bupati terkait penanggulangan bencana/krisis kesehatan

2. Penyusunan peraturan/SK Kadinkes terkait penanggulangan bencana/krisis kesehatan.

3. Penyusunan peraturan/SOP mekanisme koordinasi penang-gulangan krisis kesehatan melalui sistem klaster kesehatan

4. IdentifikasidanmelakukanMoUdenganinstansi/lembagaterkaitpelaksanaan penanggulangan krisis kesehatan

2 Penguatan Kapasitas:

1. Penguatan jumlah fasilitas layanan kesehatan, seperti puskesmas dan rumah sakit

2. Penguatan jumlah tenaga kesehatan khususnya bidan dan perawat.3. Penyusunan hospital disaster plan di rumah sakit.4. Pembentukan Emergency Medical Team di rumah sakit5. Pembentukan tim penanggulangan krisis kesehatan

bencana perkecamatan walaupun belum dilengkapi dengan peta kelompok rentan perkecamatannya.

Dan pada kategori kesiapsiagaan, walaupun telah mengalokasikan anggaran untuk upaya penanggulangan krisis kesehatan, Jayapura belum memiliki rencana penanggulangan krisis kesehatan dalam bentuk program kerja,

rencana kontijensi bidang kesehatan dan juga beberapa SOP penanggulangan krisis kesehatan lainnya. Selain itu, Kota Jayapura juga belum memiliki PSC 24 jam.

Rincian indikator kapasitas yang sudah dan belum terpenuhi di Kota Jayapura adalah sebagai berikut :



NO KATEGORI KEGIATAN

3 Peringatan Dini 1. Penguatan sarana pengumpulan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dalam kesiapsiagaan bencana

4 Mitigasi 1. Peningkatan upaya pemberdayaan masyarakat dalam terkait penanggulangan krisis kesehatan.

2. Penyusunan peta kapasitas sumberdaya yang dapat digunakan dalam penanggulangan krisis kesehatan.

3. Penyusunan peta kelompok rentan per-kecamatan

5 Kesiapsiagaan: 1. Penyusunan rencana Penanggulangan krisis kesehatan dalam bentuk program kerja.

2. Penyusunan rencana kontijensi di bidang kesehatan3. Pelaksanaan simulasi bidang kesehatan berdasarkan rencana

kontijensi yang disusun.4. Penyusunan SOP Pelayanan kesehatan untuk penanggulangan

krisis kesehatan5. Penyusunan SOP penanganan bencana di Lapangan.6. Pembentukan PSC 24 jam

3. Untuk melaksanakan rekomendasi tersebut, berikut adalah usulan melaksanaan kegiatannya dalam tiga tahun ke depan:

Tabel 7. Rekomendasi Peningkatan Kapasitas Kota Jayapura Berdasarkan tahun kegiatan

NO KEGIATAN TAHUN I TAHUN II TAHUN III

1Penyusunan Perda/SK Bupati terkait penanggulangan bencana/krisis kesehatan

2Penyusunan peraturan/SK Kadinkes terkait penanggulangan bencana/krisis kesehatan.

3Penyusunan peraturan/SOP mekanisme koordinasi penanggulangan krisis kesehatan melalui sistem klaster kesehatan

4IdentifikasidanmelakukanMoUdenganinstansi/lembaga terkait pelaksanaan penanggulangan krisis kesehatan

5Penguatan jumlah fasilitas layanan kesehatan, seperti puskesmas dan rumah sakit

6Penguatan jumlah tenaga kesehatan khususnya bidan dan perawat.

7Penyusunan hospital disaster plan di rumah sakit.

8Pembentukan Emergency Medical Team di rumah sakit



NO KEGIATAN TAHUN I TAHUN II TAHUN III

9Pembentukan tim penanggulangan krisis kesehatan

10

Penguatan sarana pengumpulan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dalam kesiapsiagaan bencana

11Peningkatan upaya pemberdayaan masyarakat dalam terkait penanggulangan krisis kesehatan.

12Penyusunan peta kapasitas sumberdaya yang dapat digunakan dalam penanggulangan krisis kesehatan.

13Penyusunan peta kelompok rentan per-kecamatan

14Penyusunan rencana Penanggulangan krisis kesehatan dalam bentuk program kerja.

15Penyusunan rencana kontijensi di bidang kesehatan

16Pelaksanaan simulasi bidang kesehatan berdasarkan rencana kontijensi yang disusun.

17Penyusunan SOP Pelayanan kesehatan untuk penanggulangan krisis kesehatan

18.Penyusunan SOP penanganan bencana di Lapangan.

19 Pembentukan PSC 24 jam

perlu menyusun landasan kebijakan di bidang penanggulangan krisis kesehatan dan juga upaya-upaya monitoring dan evaluasiuntukmengukurkapasitasdanupaya penanggulangan krisis kesehatan di tingkat Kota Jayapura.

c. Untuk Kementerian Kesehatan:Kementerian Kesehatan perlu menyusun kebijakan yang dapat menjadi acuan pemerintah provinsidan pemerintah kabupaten/kota dalam upaya penanggulangan krisis kese-hatan. Kebijakan yang dapat dila kukan antara lain pengarusutamaan upaya penanggulangan krisis kesehatan dalam prioritas pembangunan daerah,

b. UntukPemerintahProvinsiPapua:Dinas Kesehatan Provinsi Papua perlumelakukan pendampingan kepada Dinas Kesehatan Kota Jayapura, khususnya dalam pemenuhan standar fasilitas pelayanan kesehatan dan juga tenaga kesehatan sesuai dengan tingkat kewenangannya khususnya tenagadokter.Selainitu,ProvinsiPapuajuga harus memfasilitasi penyusunan berbagai macam SOP yang diperlukan dalam upaya penanggulangan krisis kesehatan dan pembentukan Tim PKK dan PSC di Kota Jayapura.

Untuk mendukung pelaksanaannya di lapangan, Pemerintah Provinsi Papua



memasukkan upaya penanggulangan krisis kesehatan dalam salah satu indikator standar pelayanan minimum bidang kesehatan dan juga menjadi salah satu prioritas (menu) dalampenggunaan Dana Alokasi Khusus.

Selain itu, perlu pula dilakukan upaya asistensi kepada pemerintah provinsidan kabupaten/kota dalam melakukan upaya-upaya penguatan upaya penanggulangan krisis kesehatan. Kegiatan asistensi yang dilakukan dimulai dari asistensi pengkajian risiko krisis kesehatan, penguatan kapasitas tenaga dan fasilitas layanan kesehatan, penyusunan SOP kedaruratan dan juga fasilitasi dalam membangun koordinasi dengan berbagai pihak.


KEMENTERIAN KESEHATAN RIPUSAT KRISIS KESEHATAN

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X 5 Kav. No. 4-9 Blok A Lantai VI - Jakarta 12950Telp. : (021) 526-5043, 521-0411, 521-0420

Fax. : (021) 527-1111 E-mail : ppkdepkes @yahoo.com

________________________________________________________________KUESIONER

PENGUMPULAN DATA DALAM RANGKAPENYUSUNAN PROFIL PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN

DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA

I. Umum

Tahun : 2017 Provinsi : PAPUAKabupaten : KOTA JAYAPURA

1. Dinas Kesehatan : Kota Jayapura 2. Alamat Lengkap : Jalan. Balai Kota No.1 Entrop 3. Telepon : 0967 521367 4. Fax : 0967 521367 5. Website : 6. Email : [email protected] 7. Responden 1 :

Nama : Indra Boedisusanto

Jabatan : Kasi P2PM

Nomer HP : 0812366639292 Responden 2 :

Nama : Andrianus Bunga

Jabatan : Kasi Survelains dan Imunisasi

Nomer HP : 08124801481

II. GAMBARAN UMUM DAN AKSESIBILITAS WILAYAH

A. Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk

1. Luas wilayah, jumlah dan kepadatan penduduk Kabupaten/Kota dan Kecamatan, Jumlah dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten/KotaTopografi : Dataran Rendah,Dataran Tinggi,Rawa - Rawa Luas Wilayah : 940 km2 Jumlah Penduduk : 301804 jiwa Kepadatan Penduduk : 321.07 jiwa/km2

2. Jumlah Populasi Kelompok Rentan (balita, bumil, buteki, lansia dan penyandang disabilitas) Jumlah Bayi :

20534

Lampiran



Jumlah Balita : 0 Jumlah Ibu Hamil : 6675 Jumlah Ibu Menyusui : 3958

Jumlah Lansia : 11027 Jumlah Penyandang Disabilitas : 0 3. Nilai IPM (Indeks Pembangunan Manusia) kabupaten/kota : 58.05 4. Nilai IPKM (Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat) kabupaten/kota :

B. Akses Komunikasi

5. Bagaimana Akses Komunikasi di Kabupaten? : Lancar 6. Alat Komunikasi Apa Saja Yang Dapat Digunakan? : HP 7. Bagaimana akses komunikasi ke Ibukota Provinsi? : Lancar 8. Apakah ada kerjasama antara Dinas Kesehatan dengan RAPI/masyarakat dalam hal pemanfaatan

Radio Komunikasi? : Tidak Bila Ya, Mohon Scan SK -

C. Akses Transportasi

9. Bagaimana akses transportasi ke kecamatan dan Ibukota Provinsi? : Mudah Melalui? (Jawaban Boleh Lebih Dari Satu)Darat 10. Jenis alat transportasi apa saja yang dapat digunakan untuk mencapai tiap kecamatan? (Jawaban

boleh lebih dari satu) : Mobil, Sepeda Motor

Lain-lain, Sebutkan11. Jenis alat transportasi apa saja yang dapat digunakan untuk mencapai Ibukota Provinsi? (Jawaban

boleh lebih dari satu) : Mobil, Sepeda Motor

Lain-lain, Sebutkan12. Waktu tempuh dari Ibukota Kabupaten/kota Ibu Kota Provinsi (Menit) : 30 Menit 13. Jarak yang ditempuh dari ibu kota kabupaten/kota ke ibu kota provinsi : (Dalam km) : 10 km 14. Berapa jarak dan waktu tempuh dari Ibukota Kabupaten ke Rumah Sakit Rujukan terdekat? : 10 km

30 menit

III. KRISIS KESEHATAN

15. Jenis ancaman bencana di wilayah ini? (Jawaban boleh lebih dari satu) : Konflik Sosial, Banjir, Tanah Longsor

Lain-lain, Sebutkan



IV. FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

16. Nama dan Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan?

No Jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah

1 Rumah Sakit

2 Puskesmas Perawatan 2

3 Puskesmas Non Perawatan 11

4 Puskesmas PONED 1

5 Klinik SwastaJumlah 14

17. Nama RS, jumlah Tempat Tidur dan BOR di tiap Rumah Sakit?

NoNama

RSTipe RS

Kapasitas Tempat

Tidur

Apakah Sudah Memiliki Hospital

Disaster Plan/Perencanaan

Penanggulangan Bencana?

BOR

Apakah Memiliki Tim

Penanggulangan Bencana?

Apakah memiliki

Emergency Medical Team?

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1RSUD Dok II

C 335 Belum 62.53% tidak

V. SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

18. Data Ketenagaan Pada Dinas Kesehatan :

No Tingkat Pendidikan Jumlah

(1) (2) (3)

1 S2 Kesehatan 8

2 S2 Non Kesehatan 3

3 S1/D4 Kesehatan 68

4 S1/D4 Non Kesehatan 14

5 D3 Kesehatan 354

6 D3 Non Kesehatan

7 SLTA Kesehatan

8 SLTA Umum 16

9 SLTP 3

10 SD

19. Data ketenagaan pada unit yang mengkoordinir upaya penanggulangan krisis kesehatan di Dinas Kesehatan :

No Tingkat Pendidikan Jumlah

(1) (2) (3)

1 SLTA Kesehatan 1

2 D3 Kesehatan 2

3 S1/D4 Kesehatan 1

4 S2 Kesehatan 1



20. Data jumlah tenaga Kesehatan di seluruh fasyankes di Kabupaten/Kota :

No Jenis SDM Kesehatan Jumlah

1 Dokter Spesialis

2 Dokter Umum 29

3 Perawat 167

4 Bidan 63Jumlah 259

VI. KEPEMILIKAN TIM PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN

21. Apakah Kab/kota telah memiliki tim penanggulangan krisis kesehatan? : Tidak Jika Tidak, Mengapa? 22. Bila memiliki, Tim apa sajakah yang tersedia : (Jawaban boleh lebih dari satu) : 23. Apakah pembentukan tim tersebut telah ditetapkan dengan SK Kadinkes/Direktur RS/Bupati? : Pembentukan tim tersebut telah ditetapkan oleh siapa? : Bila Ya, Mohon Scan SK - 24. Apakah tersedia SOP mekanisme mobilisasi Tim Gerak Cepat, Tim RHA dan Tim Bantuan Kesehatan?

: Tidak Jika Tidak, Mengapa? sudah dijalankan tetapi belum membuat SOP 25. Bila YA, Apakah SOP tersebut memuat : (Jawaban boleh lebih dari satu) : Waktu Mobilisasi Setelah Bencana :

Waktu Mobilisasi Lain-lain, Sebutkan SOP Memuat Lain-lain, Sebutkan!

Mekanisme Mobilisasi Lain-lain, Sebutkan! 26. Jenis Tenaga Tim Rapid Health Assesment (RHA) :

No Jenis Tenaga Jumlah

1 Dokter Umum

2 Ahli Epidemiologi

3 SanitarianJumlah 0

27. Jumlah Tenaga Tim Gerak Cepat (TGC) :


1 Dokter Umum

2 Dokter Spesialis Bedah

3 Dokter Spesialis Anestesi

4 Perawat Mahir (Perawat Bedah/IGD)

5 Tenaga DVI

6 Apoteker/Asisten Apoteker




7 Ahli Epidemiologi

8 Sanitarian

9 Petugas Komunikasi

10 Supir AmbulansJumlah 0

28. Apabila setiap Puskesmas telah memiliki tim medis untuk kedaruratan (Emergency Medical Team)? : Tidak

Bila ya, mohon disampaikan SK pembentukan Tim 29. Apakah Dinkes Kabupaten/Kota telah memetakan/mengidentifikasi ketersediaan tenaga-tenaga

kesehatan yang siap untuk dimobilisasi pada saat bencana? : Ya, sudah ada data di seluruh fasyankes di wilayah kabupaten/kota

Jika Belum sama sekali, karena

VIII. KERANGKA HUKUM, MEKANISME KOORDINASI DAN STRUKTUR ORGANISASI TERKAIT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN

A. Kebijakan/Peraturan Terkait Penanggulangan Krisis Kesehatan

30. a. Apakah Pemerintah Daerah pernah membuat Perda/SK Bupati terkait penanggulangan bencana/krisis kesehatan? : Tidak

b. Bila ada, mohon disebutkan nomor, tahun dan judul Peraturan Daerah tersebut 31. a. Apakah Dinas Kesehatan pernah membuat kebijakan/peraturan terkait penanggulangan krisis

kesehatan? : Tidak

b. Bila ada, mohon disebutkan nomor, tahun dan judul Peraturan Dinkes tersebut 32. Apakah ada peraturan-peraturan dari unit lintas sektor lain yang memiliki keterkaitan dengan

penanggulangan krisis kesehatan?(Misal : Peraturan Daerah tentang Standar Air Bersih dan Air Minumdalam Keadaan Bencana, Perda Pendirian Bangunan yang aman terhadap bencana) :

Bila ada, mohon disebutkan nomor, tahun dan judul peraturan-peraturan tersebut.

B. STRUKTUR ORGANISASI PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN

33. Apakah Dinas Kesehatan memiliki unit kerja yang memiliki tupoksi sebagai koordinator dalam penanggulangan krisis kesehatan? : Tidak

Bila Ya, Apa Nama Unitnya? 34. Bila tidak terletak di struktur manakah pelaksana koordinator penanggulangan krisis kesehatan? belum ada penunjukan koordinator penanggulangan krisis kesehatan

C. Mekanisme Koordinasi Penanggulangan Krisis Kesehatan

35. Pelaksanaan pertemuan koordinasi dalam mobilisasi sumber daya kesehatan : Sewaktu-waktu saja

36. Unit apa saja yang terlibat dalam pertemuan koordinasi tersebut? (Jawaban boleh lebih dari satu) : BPBD, Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum, LSM, Masyarakat

Lain-lain, Sebutkan



VII. RENCANA PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN

37. Apakah Dinas Kesehatan telah menyusun rencana Penanggulangan Krisis Kesehatan dalam bentuk program kerja? :

38. Bila Ya, Program kerja apa saja yang direncanakan? (Jawaban boleh lebih dari satu) :

Lain-lain, Sebutkan39. Apakah rencana ini dikoordinasikan dengan perencanaan BPBD Kab/Kota? : Bila TIDAK, mengapa? 40. Apakah ada inisiatif dari BPBD untuk mengajak Dinas Kesehatan dalam menyusun perencanaan

penanggulangan bencana? : 41. Apakah Dinas Kesehatan telah menyusun Rencana Kontinjensi Bidang Kesehatan? : Bila TIDAK, mengapa? Bila YA, apa judul, tahun pembuatan dan sumber pembiayaannya? 42. Apakah rencana ini menjadi bagian dari perencanaan BPBD Kab/Kota? : 43. Apakah Rencana Kontinjensi yang telah disusun : Masukkan Dokumen Rencana Kontijensi : - 44. Apakah Dinas Kesehatan telah melakukan TTX, Simulasi, Gladi Bencana Bidang Kesehatan

berdasarkan rencana kontinjensi yang disusun? : Bila ya, berapa kali dalam 5 tahun dan siapa penyelenggaranya? 45. Apakah dilakukan evaluasi setelah pelaksanaan gladi? : Bila tidak, mengapa? 46. Bila nomor 45 Ya, Apakah dilakukan revisi rencana kontinjensi setelah dievaluasi? :

IX. STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) TERKAITPENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN

47. Apakah tersedia SOP mekanisme koordinasi terkait penanggulangan krisis kesehatan? : Tidak 48. Bila ya, Apakah SOP tersebut memuat :(Jawaban boleh lebih dari satu) : 49. Bila belum ada SOP, bagaimana pelaksanaan koordinasi dalam penanggulangan krisis kesehatan

yang pernah dilakukan selama ini? 50. Apakah tersedia SOP Penanganan Korban Bencana di Lapangan? : Tidak Bila tidak, mengapa? belum dituangkan dalam bentuk SOP 51. Bila YA : Apakah SOP tersebut memuat : (Jawaban boleh lebih dari satu) :

Lain-lain, Sebutkan 52. Bila jawaban nomor 50 TIDAK, bagaimana mekanisme penanganan korban bencana yang dilakukan

selama ini? korban bencana di tangani di Posko kesehatan oleh tim kesehatan, apabila tidak bisa ditangani

langsung di rujuk ke rumah sakit53. Apakah tersedia SOP pengelolaan obat dan logistik kesehatan? : 54. Bila Ya, Apakah SOP tersebut memuat : (Jawaban boleh lebih dari satu) :

Lain-lain, Sebutkan55. Bila jawaban nomor 53 TIDAK, bagaimana mekanisme pengelolaan obat dan logistik kesehatan

yang dilakukan selama ini? 56. Apakah tersedia SOP pengelolaan bantuan relawan? : Tidak



57. Bila YA : Apakah SOP tersebut memuat : (Jawaban boleh lebih dari satu) :

Lain-lain, Sebutkan 58. Bila jawaban nomor 53 TIDAK, bagaimana mekanisme mobilisasi bantuan relawan yang dilakukan

selama ini? 59. Apakah tersedia SOP pemantauan kejadian krisis kesehatan? : Tidak 60. Bila YA : Apakah SOP tersebut memuat : (Jawaban boleh lebih dari satu) :

Lain-lain, Sebutkan61. Bila jawaban nomor 56 TIDAK,bagaimana mekanisme pelaksanaan pemantauan kejadian krisis

kesehatan yang dilakukan selama ini? pemetahaan kejadian krisis kesehatan dilakukan di puskesmas dan dinas kesehatan 62. Apakah tersedia SOP Pelaporan Kejadian Krisis Kesehatan? : Tidak 63. Bila YA : Apakah SOP tersebut memuat : (Jawaban boleh lebih dari satu) :

Lain-lain, Sebutkan 64. Bila jawaban nomor 59 TIDAK, bagaimana mekanisme pelaporan kejadian krisis kesehatan yang

dilakukan selama ini? belum dituangkan dalam bentuk SOP 65. Apakah tersedia SOP sistem rujukan (pra RS ---- RS) apabila terjadi bencana dengan korban

massal? : Tidak 66. Bila YA : Apakah SOP tersebut memuat : (Jawaban boleh lebih dari satu) :

Lain-lain, Sebutkan67. Bila jawaban nomor 62 TIDAK, bagaimana mekanisme sistem rujukan pada kejadian krisis kese-

hatan yang dilakukan selama ini? korban bencana yang harus dirujuk langsung dibawa ke rumah sakit terdekat68. Apakah tersedia SOP Pelayanan Kesehatan untuk penanggulangan krisis kesehatan? : Tidak 69. Bila YA : Apakah SOP tersebut memuat : (Jawaban boleh lebih dari satu) :

Lain-lain, Sebutkan70. Apakah dalam pembuatan SOP pelayanan kesehatan menggunakan Standar Pelayanan Minimal

Pelayanan Kesehatan? : Bila Ya, Apa sumber standar minimal yang digunakan? (Jawaban boleh lebih dari satu) :

Lain-lain, Sebutkan71. Bila jawaban nomor 65 TIDAK, bagaimana mekanisme pelayanan kesehatan pada kejadian krisis

kesehatan yang dilakukan selama ini? mekanismenya adalah dengan membuat posko kesehatan di dekat daerah bencana

X. PEMBIAYAAN PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN

A. Anggaran Penanggulangan Krisis Kesehatan

72. Apakah Dinas Kesehatan mengalokasikan anggaran untuk Penanggulangan Krisis Kesehatan? : Ya 73. Bila YA, Untuk program/kegiatan Penanggulangan Krisis Kesehatan apa saja anggaran tersebut

digunakan? (Jawaban boleh lebih dari satu) : Lain-lain

Lain-lain, Sebutkan



74. Bila jawaban nomor 72 TIDAK, mengapa? 75. Apakah Dinas Kesehatan mengalokasikan anggaran untuk penanganan tanggap darurat bencana? :

Ya Bila YA, dana tersebut penggunaannya untuk apa saja? (Jawaban boleh lebih dari satu) : Mobilisasi

Petugas

Lain-lain, Sebutkan

B. Penggunaan Dana Siap Pakai

76. Apakah Dinas Kesehatan telah mengetahui adanya Dana Siap Pakai di BNPB dan BPBD yang dapat digunakan untuk penanganan masa tanggap darurat? : Ya

77. Apakah BPBD/BNPB sudah pernah mensosialisasikan perihal Dana Siap Pakai kepada Dinas Kesehatan?: Ya

78. Apakah Dinkes memiliki pengalaman dalam meminta bantuan dana siap pakai pada BPBD/BNPB? : Tidak

Bila ya, mohon dijelaskan hambatan

XI. KETERLIBATAN INSTITUSI/LEMBAGA NON PEMERINTAHAN DALAM PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN

79. a. Apakah telah ada Perda mengenai mekanisme sistem koordinasi antar institusi dalam penanggulangan bencana? : Tidak

Bila ada, mohon disebutkan nomor, tahun dan judul Peraturan Daerah tersebut 79. b. Apakah Dinas Kesehatan telah mengidentifikasi institusi/lembaga non pemerintahan yang

dilibatkan dalam penanggulangan krisis kesehatan? : Tidak 80. Apakah Dinas Kesehatan telah menyusun SOP/Pedoman keterlibatan LSM/institusi/lembaga non

pemerintah dalam penanggulangan krisis kesehatan? : Tidak Bila ada, mohon disebutkan nama atau keterangan SOP / Pedomannya 81. Apakah Dinas Kesehatan pernah mengadakan MoU dengan LSM/Intansi/lembaga non pemerintah

dalam penanggulangan krisis kesehatan? : Tidak Bila Ya, Institusi/lembaga apa dan terkait kegiatan apa?

XII. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN

82. Apakah Dinas Kesehatan/Puskesmas telah melakukan fasilitasi kepada masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat terkait penanggulangan krisis kesehatan? : Tidak

Bila tidak. Mengapa? belum direncanakan 83. Bila Ya. Dalam bentuk apakah kegiatan fasilitasi pemberdayaan masyarakat tersebut dilakukan?

(Jawaban boleh lebih dari satu ) :

Lain-lain, Sebutkan 84. Unsur/elemen masyarakat apa saja yang dilibatkan? (Jawaban boleh lebih dari satu) :

Lain-lain, Sebutkan85. Bila Dinas Kesehatan telah melakukan peningkatan kapasitas masyarakat dalam PKK. Jenis

Peningkatan Kapasitas apa saja yang sudahpernah dilakukan? (Jawaban boleh lebih dari satu) :



XIII. Peningkatan Kapasitas Petugas Penanggulangan Krisis Kesehatan

86. Apakah Dinas Kesehatan memiliki petugas yang terlatih terkait Penanggulangan Krisis Kesehatan? : Tidak

Bila tidak. Mengapa?

No Unit Kerja

Jumlah Tenaga Kesehatan Yang Pernah Dilatih

Man

ajem

en B

enc

Pen

g D

t & In

form

asi

Pen

ggun

aan

Ala

t Kom

unik

asi

Pen

yusu

nan

Ren

kon

Tim

Rea

ksi C

epat

Man

ajem

en O

bat d

an L

ogis

tik

Med

ical

Fir

st R

espo

nden

Ana

lisis

Res

iko

Ben

cana

ATLS

AC

LS

Emer

genc

y N

ursi

ng

Ope

rasi

onal

Per

ahu

Kar

et d

an E

vaku

asi K

orba

n

GEL

S

Pen

ilaia

n K

erus

akan

dan

Ker

ugia

n

GIS

Fasy

anke

s ya

ng A

man

Ter

hada

p B

enca

na

Surv

eila

ns

Lain

-lai

n

Jum

lah

1Dinas Kesehatan

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3

87. Apakah petugas yang sudah dilatih telah melakukan transfer ilmu kepada petugas yang belum dilatih? :

Bila Ya, Melalui kegiatan apa? Bila Tidak, Mengapa? 88. Apakah Dinkes memiliki perencanaan peningkatan kapasitas SDM terkait PKK yang rutin dan

berkesinambungan? : Tidak

XIV. MANAJEMEN DATA DAN INFORMASI PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN (PRA, SAAT DAN PASCA)

89. Apakah tersedia data kejadian krisis kesehatan 5 tahun terakhir? : Ya 90. Data yang tersedia disimpan dalam bentuk apa? (Jawaban bisa lebih dari satu) : Softcopy 91. Apakah tersedia daftar kontak person lintas program dan lintas sektor terkait Penanggulangan

Krisis Kesehatan Akibat Bencanabaik di tingkat Kabupaten/Kota maupun Provinsi? : Ya Bila Ya, Lampirkan File Data Kontak Personnya -

Bila Tidak, Apa alasannya? 92. Apakah tersedia media informasi yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat untuk untuk

meningkatkan kesadaran dalam kesiapsiagaan bencana? : Ya Bila Ya, dalam bentuk apa? (Jawaban boleh lebih dari satu) : Poster

Lain-lain, Sebutkan



93. Apakah tersedia sarana pengumpulan, pengolahan data dan penyampaian informasi terkait penanggulangan krisis kesehatan? : Tidak

Berupa apa? (Jawaban boleh lebih dari satu) :

Lain-lain, Sebutkan94. Apakah Pemerintah Kabupaten/Kota sudah memiliki Public Safety Center (PSC) 24 Jam untuk

pelayanan kegawatdaruratan terpadu? : Tidak Keterangan :1. Public Safety Center :

a. Merupakan sarana publik (kesehatan, polisi, damkar, dll) yang dapat dihubungi dalam waktu singkat

b. Wajib dibentuk semua Kab/Kota (Inpres No. 4 tahun 2013)c. Merupakan ujung tombak pelayanan gawat darurat di Kab/Kota

2. Tugas-Tugas PSC :a. Melaksanakan pelayanan kegawatdaruratan dengan menggunakan algoritme

kegawatdaruratan dalam aplikasi SPGDt 119b. Memberikan layanan ambulansc. Memberikan layanan informasi tentang fasyankes terdekatd. Memberikan informasi tentang ketersediaan tempat tidur di RSe. Memberikan informasi lain yang terkait dengan kesehatan

95. Bila nomor 94 YA, Siapa koordinator PSC tersebut? Unit apa saja yang tergabung dalam PSC tersebut? Jenis pelayanan masyarakat apa saja yang dilayani di PSC? Di mana lokasinya? Berapa jumlah petugas PSC? Jenis tenaga apa saja yang bertugas di PSC?

XV. KAPASITAS UNTUK MEMETAKAN RISIKO KRISIS KESEHATAN

96. Apakah Dinas Kesehatan memiliki peta kapasitas atau data kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk penanggulangan krisis kesehatan? (SDM, Sarana Prasarana) : Tidak

97. Apakah Dinas Kesehatan memiliki peta kelompok rentan per kecamatan di kabupaten/kota? : Tidak 98. Apakah tersedia peta jenis ancaman bencana per kecamatan di Kabupaten/Kota? : Ya

XVI. FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN YANG AMAN TERHADAP BENCANA

99. Apakah telah dilakukan penilaian risiko fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten/Kota terhadap berbagai ancaman bencana yang terjadi di wilayah tersebut? : Tidak

100. Bila Ya. Apakah telah dilakukan mitigasi menindaklanjuti hasil penilaian risiko tersebut? : Bila Tidak, Mengapa?

XVII. SISTEM PERINGATAN DINI DAN SURVEILANS PENYAKIT

101. Apakah telah tersedia sistem peringatan dini kejadian bencana? : Ya Bila ada dalam bentuk apa/berupa apa? ada dalam bentuk rambu-rambu jalur evakuasi



102. Bila nomor 101 YA, apakah sistem peringatan dini tersebut sudah dilakukan ujicoba? : Ya Unit mana di Dinkes yang menjadi PJ untuk sistem peringatan dini tersebut? sudah dilakukan dimana penanggung jawabnya BPBD

XVIII. SARANA DAN PRASARANA PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN

103. Apakah tersedia sarana prasarana khusus untuk penanggulangan krisis kesehatan? : Ya Bila jawaban nomor 103 YA : 104. Apakah penyediaan sarana prasarana penanggulangan krisis kesehatan telah menyesuaikan

dengan jenis ancaman bencana di wilayah kabupaten/kota? : 105. Apakah dilakukan pemeliharaan sarana prasarana tersebut secara berkala/rutin? : 106. Apakah sarana prasarana tersebut sudah tersedia cukup sesuai dengan kebutuhan? : Tidak Bila Belum, Mengapa? tidak ada, terpusat di BPBD



KONTRIBUTOR

NO NAMA INSTANSI

1 dr. Achmad Yurianto Pusat Krisis Kesehatan

2dr. Indro Murwoko

Pusat Krisis Kesehatan

3 drg. M. Kamaruzzaman, MSc Pusat Krisis Kesehatan

4 Lita Renata Sianipar, SKM,M. Epid Pusat Krisis Kesehatan

5 Drs. M. Royan, M. kes Pusat Krisis Kesehatan

6 dr. Ina Agustina Isturini, MKM Pusat Krisis Kesehatan

7 drg. A. Hadijah Pandita, M.Kes Pusat Krisis Kesehatan

8 dr. Ira Cydira Tresna Pusat Krisis Kesehatan

9 dr. Yudhi Pramono, MARS Pusat Krisis Kesehatan

10 Bambang Sugeng, S.Sos, MM Pusat Krisis Kesehatan

11 Hermansyah, S.Pd Pusat Krisis Kesehatan

12 Yuniyati, S.Sos, Msi Pusat Krisis Kesehatan

13 Drs. Dodi Iriyanto Pusat Krisis Kesehatan

14 Vanda Roza, S.Kom,MKM Pusat Krisis Kesehatan

15 Kamsanudin, SE Pusat Krisis Kesehatan

16 Dody Hermawan, ST Pusat Krisis Kesehatan

17 Sri Sumasih,SH Pusat Krisis Kesehatan

18 Zulkarnain Gaffar, SS,MKM Pusat Krisis Kesehatan

19 Wijayanti, SS, MKM Pusat Krisis Kesehatan

20 Setiorini, SKM, MKM Pusat Krisis Kesehatan

21 Martha Veronika, SKM Pusat Krisis Kesehatan

22 Supatmi,SKM Pusat Krisis Kesehatan

23 Antonius Sunar Wachyudi Pusat Krisis Kesehatan

24 Khusnul Khotimah, SAP Pusat Krisis Kesehatan

25 Viki Sahrial, SH Pusat Krisis Kesehatan

26 Endah Febri Lestari, SKM Pusat Krisis Kesehatan

27 Firza Hendra Agustino, SE Pusat Krisis Kesehatan

28 Dra. Titiek Nurhaeraty Pusat Krisis Kesehatan



NO NAMA INSTANSI

29 Shinta Rahmawati, SKM Pusat Krisis Kesehatan

30 Astika Fardani, SKM Pusat Krisis Kesehatan

31 Fajar Harimurti Pusat Krisis Kesehatan

32 Maman Haerurohman, SKM, MKM Pusat Krisis Kesehatan

33 dr. Rakhmad Ramadhanjaya Pusat Krisis Kesehatan

34 Palupi Widyastuti, SKM,MKM Pusat Krisis Kesehatan

34 Desy Endarti Pusat Krisis Kesehatan

35 Muryanto Pusat Krisis Kesehatan

36 Apriska Sagita Malaguslanda, SE Pusat Krisis Kesehatan

37 Albert,AMTE Direktorat Gizi Masyarakat

38 Dakhlan Choeron,SKM,MKM Direktorat Gizi Masyarakat

39 Toriq Said,S. Si Direktorat Kesehatan Keluarga

40 Trisno Soebarkah, SKM Direktorat Kesehatan Lingkungan

41 Ns. Dewi Sartika,S.Kep,M.Kep,Sp.Kep.J Direktorat P2M Keswa dan Napza

42 Dwi Mazanova,SKM,M.Kes Direktorat Surveilans dan Karkes

43 Rustam Effendi,SKM,MPHM Sekretariat Balitbangkes

44 Nurul Puspasari Sekretariat Balitbangkes

45 Cecep Slamet Budiono Pusat data dan informasi

46 dr. Dovi HakikiDirektorat Pelayanan Kesehatan Rujukan

47 Fachri Djuri, S. Kom Konsultan

48 Arlansayh, Amd.Kom Konsultan

49 Julianto Prabowo,Amd.Kom Konsultan

PENYUSUNChasan Ascholani, MA

Iswar Abidin, ST,MT



Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. No. 4-9

jl. hr. rasuna said blok x-5 kav. no. 4-9

Documents