bab iii permasalahan dan isu-isu strategis
TRANSCRIPT
29
RENSTRA SATPOL PP BAB III 2019-2023 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
Penentuan isu-isu strategis mutlak menjadi bagian dalam suatu
proses perencanaan. Keberhasilan mengidentifikasi isu-isu strategis
dengan tepat pada gilirannya akan membuat perencanaan disusun
menjadi tepat sasaran, efektif, dapat diterima oleh pihak-pihak terkait dan
dapat dipertanggungjawabkan. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017 memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud isu-
isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau
dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya
yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Hal-hal
yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi,
akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, apabila
tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dan jangka panjang. Di samping itu suatu isu
strategis merupakan hal-hal yang bersifat mendasar, jangka panjang,
mendesak, serta menentukan tujuan di masa yang akan datang.
Merumuskan perencanaan yang konteks tual dan tepat sasaran
senantiasa melekat dan terkait dengan perangkat daerah. Oleh karena itu
pada bagian ini dikemukakan analisis lingkungan strategis yang
didasarkan pada permasalahan-permasalahan pelayanan Satpol PP Kota
Kotamobagu baik internal maupun eksternal, telaahan visi, misi, dan
program Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan telaahan Renstra
Kementerian/ Lembaga dalam rangka untuk penentuan isu-isu strategis
Satpol PP Kota Kotamobagu.
3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi
pelayanan Perangkat Daerah
Beberapa faktor permasalahan yang berpengaruh terhadap
pelayanan tugas dan fungsi SatPolPP sebagai berikut :
30
RENSTRA SATPOL PP BAB III 2019-2023 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
Tabel 3.1
Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Jabatan Tugas dan Fungsi Permasalahan
Jabatan Kepala Satuan : Tugas: Membantu walikota melaksanakan sebagian kewenangan daerah di bidang memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Fungsi: 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang
memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
2) Penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
3) Pengelolaan Ketatausahaan pada Satpol PP
4) Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Tidak ada permasalahan
Jabatan Sekretaris : Tugas: Melaksanakan sebagian tugas Satpol PP di bidang kesekretariatan yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP sesuai dengan tugas dan fungsinya. Fungsi: 1) Pengkoordinasian, sinergi tas dan
integritas pelayanan administrasi 2) Penyusunan perencanaan
program, kegiatan dan melaksanakan pelaporan
3) Pelayanan urusan ketatausahaan dan keuangan
4) Penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian
5) Penyelenggaraan urusan program dan pelaporan
6) Penyelenggaraan urusan umum
Tidak ada permasalahan
31
RENSTRA SATPOL PP BAB III 2019-2023 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
dan rumah tangga 7) Pelaporan pelaksana tugas dan 8) Pelaksanaan tugas lain yang
diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi
Jabatan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian : Tugas: Menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis ketatausahaan, mengelola administrasi kepegawaian serta melaksanakan urusan rumah tangga. Fungsi: 1) Menyusun rencana dan program kerja
untuk Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian
3) Menyiapkan bahan dan peralatan keperluan teknis dan administrasi
4) Menata dan memelihara sarana dan prasarana
5) Menyiapkan bahan dan data kepegawaian
6) Melaksanakan penataan dan pengelolaan administrasi umum dan administrasi kepegawaian.
7) Mengelola dan melaksanakan urusan ketatausahaan dan kearsipan
8) Melaksanakan urusan administrasi, pembinaan dan pengawasan kepegawaian
9) Mengelola dan melaksanakan urusan keprotokolan dan perjalanan dinas
10) Melaksanakan dan mengawasi urusan rumah tangga
11) Melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan atas barang inventaris/aset kantor, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak
12) Melakukan proses administrasi terkait dengan penatausahaan, tata laksana dan pengelolaan kesekretariatan
13) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan
14) Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.
1) Kurangnya sarana dan prasarana penunjang
Jabatan Kepala Sub Bagian Perencanaan : Tugas: Sub bagian perencanaan mempunyai tugas menyusun rencana kerja dan melaksanakan pelaporan Fungsi:
1) Kurangnya ASN 2) Kurangnya sarana dan prasarana
penunjang
32
RENSTRA SATPOL PP BAB III 2019-2023 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
1) Menyusun rencana dan program kerja 2) Mengumpulkan, mengkoordinasikan
dan menyusun rencana kerja satuan kerja
3) Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan RKA dan DPA dari masing-masing Bidang dan Sekretariat sebagai bahan konsultasi perencanaan.
4) Mengkoordinasikan dan menyusun LAKIP, RKT, PKT, LPPD, RENSTRA, dan RENJA.
5) Mengkoordinasikan, menyusun dan menganalisis rumusan rencana anggaran/keuangan dan belanja
6) Mengkoordinasikan dan menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Keuangan/Anggaran
7) Menyiapkan, menyusun, mengelolah,meneliti dan melaporkan realisasi fisik dan keuangan/anggaran
8) Menyiapkan, mengembangkan dan melaksanakan sistematika, prosedur dan mekanisme manajemen serta akuntansi pelaporan.
9) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas.
10) Melaporkan pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan dan
11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.
Jabatan Sub Bagian Keuangan : Tugas: Sub bagian keuangan mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis keuangan Fungsi: 1) Menyusun rencana dan program kerja 2) Mengumpulkan dan menyiapkan bahan
penyusunan RKA dan DPA dari masing-masing satuan kerja.
3) Menyusun realisasi perhitungan anggaran dan administrasi perbendaharaan.
4) Mengkoordinasikan, menyusun dan menganalisis rumusan rencana anggaran/keuangan dan belanja
5) Mengkoordinasikan dan menyusun laporan Keterangan Pertanggungjawaban Keuangan/Anggaran.
6) Mengkoordinasikan dan menyusun dokumen RKA, DPA serta melakukan usulan perubahan anggaran
7) Menyiapkan, menyusun, mengelola, meneliti dan melaporkan realisasi fisik dan keuangan/anggaran
8) Melaksanakan pengadministrasian Keuangan/Anggaran yang meliputi
Tidak ada permasalahan
33
RENSTRA SATPOL PP BAB III 2019-2023 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
verifikasi, pembukuan perbendaharaan serta gaji.
9) Melaksanakan pengendalian anggaran/keuangan, penerimaan kas, pengeluaran kas, investasi dan utang piutang
10) Menyiapkan evaluasi dan monitoring penatausahaan administrasi dan keuangan/anggaran
11) Menyiapkan, mengembangkan dan melaksanakan sistematika, prosedur dan mekanisme manajemen serta akuntansi pelaporan
12) Melaporkan pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan
13) Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas
dan fungsi.
Jabatan Bidang Sumber Daya Aparatur dan
Perlindungan Masyarakat : Tugas: Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas-tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas di bidang sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat yang meliputi pengelolaan sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat serta pembinaan potensi masyarakat.
Fungsi: 1) Penetapan penyusunan rencana dan
program kerja pengelolaan sumber daya aparatur Satpol PP serta pelaksanaan, mediasi, komunikasi dan fasilitasi perlindungan masyarakat.
2) Penetapan rumusan kebijakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pelatihan dasar, pelatihan teknis dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Satpol PP dan Anggota perlindungan masyarakat.
3) Penetapan rumusan kebijakan mediasi, komunikasi dan fasilitasi perlindungan masyarakat meliputi peningkatan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat serta kesiagaan dan penanggulangan.
4) Penyelenggaraan mediasi, komunikasi dan fasilitasi pengerahan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat, kesiagaan dan penanggulangan bencana serta ketentraman dan ketertiban masyarakat.
5) Penetapan rumusan peningkatan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat, kesiagaan dan penanggulangan bencana serta ketentraman dan ketertiban
1) Kurangnya anggota Satpol PP dan Linmas yang mempunyai pengetahuan tentang tugas pokok dan fungsi dalam pelaksanaan tugas.
2) Kurangnya dana dalam menunjang operasional pelaksanaan tugas bidang perlindungan masyarakat.
34
RENSTRA SATPOL PP BAB III 2019-2023 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
masyarakat. 6) Penetapan rumusan penyelenggaraan
mediasi, komunikasi dan fasilitasi program perlindungan masyarakat.
7) Penetapan rumusan penyiapan bantuan pengerahan sumber daya satuan perlindungan masyarakat dalam hal penanggulangan, pemantauan dan mitigasi, rehabilitasi dan rekontruksi korban serta relokasi akibat bencana dan kegiatan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
8) Pelaksanaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas
9) Pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat.
10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.
Jabatan Seksi Sumber Daya Aparatur : Tugas: Seksi Sumber Daya Aparatur mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan dan peningkatan sumber daya aparatur Satpol PP. Fungsi: 1) Menyusun rencana dan program kerja
operasional pengelolaan sumber daya aparatur Satpol PP
2) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pelatihan dasar, pelatihan teknis dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dasar Polisi Pamong Praja dan Anggota Perlindungan Masyarakat.
3) Melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kegiatan pelatihan dasar, pelatihan teknis dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dasar Polisi Pamong Praja dan Anggota Perlindungan Masyarakat.
4) Penyusunan bahan petunjuk teknis operasional sumber daya aparatur Polisi Pamong Praja dan Anggota Perlindungan Masyarakat.
5) Mengelola data Polisi Pamong Praja dan Administrasi PPNS
6) Melaksanakan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas.
7) Melaksanakan koordinasi pengelolaan sumber daya aparatur Satpol PP dengan sub unit kerja lain di lingkungan Satpol PP.
8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas
1) Kurangnya sarana prasarana yang menunjang dalam pelaksanaan tugas
35
RENSTRA SATPOL PP BAB III 2019-2023 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
dan fungsi. Jabatan Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat : Tugas: Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas mediasi, fasilitasi dan komunikasi pengerahan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam penanggulangan bencana serta penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
Fungsi: 1) Penyusunan rencana dan program
kerja operasional perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat.
2) Melaksanakan kesiapsiagaan dan pengerahan satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana serta penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
3) Melaksanakan mediasi, komunikasi dan fasilitasi anggota satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana serta penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
4) Melaksanakan pengumpulan dan Annalisa data daerah rawan bencana serta pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
5) Melaksanakan pengerahan anggota satuan perlindungan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana.
6) Menyusun rumusan kebijakan penetapan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat merujuk kebijakan nasional.
7) Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan peningkatan satuan perlindungan masyarakat.
8) Melaksanakan pembinaan dan peningkatan satuan perlindungan masyarakat dan bina potensi daerah.
9) Melaksanakan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas
10) Melaksanakan koordinasi satuan perlindungan masyarakat dengan sub unit kerja lain di lingkungan Satpol PP dan
11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.
1) Kurangnya sumber daya manusia 2) Rendahnya pengetahuan linmas
tentang tugas dan fungsi 3) Kurangnya anggota untuk pelatihan
anggota linmas 4) Tidak tersedianya sarana dan
prasarana untuk menunjang tugas-tugas satlinmas
5) Kurangnya jumlah anggota satlinmas di desa/kelurahan untuk menjangkau luas wilayah kerja yang ada
Jabatan Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman
Masyarakat :
1) Kurangnya profesionalisme anggota satpol pp
2) Lemahnya koordinasi antar dinas/instansi teknis
36
RENSTRA SATPOL PP BAB III 2019-2023 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
Tugas: Bidang keamanan dan ketertiban umum melaksanakan tugas pengendalian operasional penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota serta kegiatan pengamanan dan pengawalan.
Fungsi: 1) Penyiapan bahan perumusan
kebijaksanaan dan program penertiban pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
2) Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis kegiatan operasional dan penertiban.
3) Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pendataan dan pelaporan kegiatan operasional.
4) Penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan dan program pengamanan dan pengawalan.
5) Penyiapan bahan kebijakan pelaksanaan kegiatan kesamaptaan bagi personil polisi pamong praja dan pegawai pemerintahan Kota Kotamobagu.
6) Pengelolaan administrasi urusan tertentu dan
7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.
3) Terbatasnya kapasitas dan kualitas sapras
4) Kurangnya kesejahteraan anggota satpol pp yang dilihat dari resiko pekerjaan
Jabatan Seksi Operasional dan Penertiban : Tugas: Seksi operasional dan penertiban tugas penyusunan pedoman teknis kegiatan operasional dan penertiban, serta mengendalikan kegiatan operasional penertiban pelanggaran peraturan daerah dan peraturan Walikota serta penertiban.
Fungsi: 1) Membuat rencana kegiatan dan
program kerja sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan tugas
2) Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja
3) Membagi habis tugas kepada bawahan dengan cara memberikan disposisi dan petunjuk langsung agar tugas berjalan lancar sesuai tujuan
4) Memeriksa pekerjaan bawahan dengan cara melihat langsung untuk menghindari penyimpangan dan adanya pekerjaan yang terbengkalai
5) Menyusun prosedur dan pedoman kegiatan operasional
6) Merencanakan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan operasional
7) Mengumpulkan, mengolah dan
1) Kurangnya profesionalisme anggota satpol pp
2) Terbatasnya kapasitas dan kualitas sapras
3) Kurangnya kesejahteraan anggota satpol pp yang dilihat dari resiko pekerjaan
37
RENSTRA SATPOL PP BAB III 2019-2023 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
menganalisa bahan dan data untuk mendukung pelaksanaan kegiatan operasional
8) Menyusun prosedur dan pedoman kegiatan penertiban pelanggaran peraturan daerah dan peraturan walikota
9) Merencanakan, mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan penertiban pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah
10) Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa bahan dan data untuk mendukung pelaksana kegiatan penertiban
11) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan operasional dan kegiatan penertiban secara periodik.
Jabatan Seksi Pengamanan dan Pengawalan : Tugas: Seksi pengamanan dan pengawalan melaksanakan tugas melakukan penyusunan rencana, menyiapkan bahan, mengolah, menganalisa, menyajikan serta melaksanakan pengumpulan data serta menyusun laporan kegiatan operasional pengamanan dan pengawalan serta melaksanakan kegiatan kesamaptaan bagi personil polisi pamong praja dan pegawai pemerintah daerah kota.
Fungsi: 1) Membuat rencana kegiatan dan
program kerja sebagai bahan acuan dalam melaksanakan tugas
2) Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja
3) Membagi habis tugas kepada bawahan dengan cara memberi disposisi dan petunjuk langsung agar tugas berjalan lancar sesuai tujuan
4) Mengelola data dan informasi kegiatan operasional, penertiban, pengamanan dan pengawalan
5) Menyusun prosedur dan pedoman kegiatan kesamaptaan bagi personil polisi pamong praja dan pegawai pemerintah kota kotamobagu
6) Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa bahan dan data untuk mendukung kegiatan kesamaptaan personil polisi pamong praja dan pegawai pemerintah kota kotamobagu
7) Menganalisa data dan informasi sesuai standard perencanaan
8) Memeriksa pekerjaan bawahan dengan cara melihat langsung untuk menghindari penyimpangan dan adanya pekerjaan yang terbengkalai
9) Menyusun prosedur dan pedoman kegiatan operasional menyusun prosedur dan pedoman kegiatan
1) Kurangnya profesionalisme anggota satpol pp
2) Terbatasnya kapasitas dan kualitas sapras
3) Kurangnya kesejahteraan anggota satpol pp yang dilihat dari resiko pekerjaan
38
RENSTRA SATPOL PP BAB III 2019-2023 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
operasional 10) Merencanakan, mengatur, mengawasi
dan mengevaluasi pelaksanaan pengamanan kantor walikota, kantor badan/kantor/dinas pemerintah kota kotamobagu dan rumah jabatan walikota, wakil walikota serta sekretaris daerah
11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas sesuai tugas fungsi.
Jabatan Bidang Penegakan Peraturan Perundang-
undangan : Tugas: Bidang penegakan peraturan perundang-undangan melaksanakan tugas melaksanakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan walikota, mengolah teknis pemeriksaan dan pengusutan terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan walikota, melakukan penyidikan dan proses yustisi terhadap pelanggaran peraturan daerah, penyusunan mengenai peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyusunan prosedur dan pedoman kegiatan pembinaan fisik, mental serta kemampuan polisi pamong praja.
Fungsi: 1) Penyusunan rencana kegiatan dan
program kerja sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan tugas
2) Pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja
3) Pembagian habis tugas kepada bawahan dengan cara memberikan disposisi dan petunjuk langsung agar tugas berjalan lancar sesuai tujuan
4) Penyusunan prosedur dan pedoman kegiatan penyuluhan mengenai peraturan daerah dan peraturan kepala daerah
5) Pengumpulan, pengolahan dan menganalisa bahan dan data untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penyuluhan peraturan daerah dan peraturan walikota
6) Penyusunan prosedur dan pedoman kegiatan pembinaan fisik, mental dan kemampuan polisi pamong praja.
7) Perencanaan, pengaturan, pengawasan, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan fisik, mental dan kemampuan polisi pamong praja
8) Pengumpulan, pengelola dan menganalisa bahan dan data untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembinaan fisik, mental dan kemampuan polisi pamong praja
1) Penegakan perda yang belum maksimal.
2) Belum tersosialisasinya perda dengan baik.
3) Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi ketentuan yang ada dalam perda.
4) Masih ada perda yang kewenangan penyidikannya dilakukan oleh penyidik umum.
39
RENSTRA SATPOL PP BAB III 2019-2023 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
9) Penyiapan dan pengaturan personil Polisi Pamong Praja yang akan mengikuti pendidikan teknis Polisi Pamong praja
10) Penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis pemeriksaan dan pengusutan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota
11) Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis terhadap pemeriksaan dan pengusutan pelanggar peraturan daerah dan peraturan walikota
12) Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program penyidikan dan penindakan pelanggaran peraturan daerah dan peraturan walikota
13) Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program penyidikan dan penindakan pelanggar peraturan daerah dan peraturan walikota
14) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.
Jabatan Seksi Penyelidikan dan Penyidikan : Tugas: Seksi penyelidikan dan penyidikan melaksanakan tugas-tugas melakukan penyusunan rencana, membagi tugas memberi petunjuk dan mengevaluasi serta mengolah teknis pemeriksaan dan pengusutan terhadap pelanggar peraturan daerah dan peraturan walikota melakukan penyidikan dan proses yustisi terhadap pelanggaran peraturan daerah dan membuat laporan pelaksanaan tugas kepada walikota melalui pimpinan.
Fungsi:
1) Membuat rencana kegiatan dan program kerja sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan tugas
2) Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja
3) Membagi habis tugas kepada bawahan dengan cara memberi disposisi dan petunjuk langsung agar tugas berjalan lancar sesuai tujuan
4) Menyusun prosedur dan pedoman kegiatan penyuluhan mengenai peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah
5) Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa bahan dan data untuk mendukung pelaksanaan kegiatan
6) Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja
7) Menyusun prosedur dan pedoman kegiatan pemeriksaan dan pengusutan pelanggar perda dan
1) Kurangnya PPNS 2) Kurangnya sarana prasarana
40
RENSTRA SATPOL PP BAB III 2019-2023 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
peraturan walikota 8) Mengumpulkan, mengolah dan
menganalisa bahan dan data untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan pengusutan pelanggar peraturan daerah dan peraturan walikota
9) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada walikota melalui pimpinan
10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.
Jabatan Seksi Pembinaan dan Penyuluhan : Tugas: Seksi pembinaan dan penyuluhan melaksanakan tugas kegiatan penyuluhan mengenai peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyusunan prosedur dan pedoman kegiatan pembinaan fisik, mental dan kemampuan polisi pamong praja.
Fungsi: 1) Membuat rencana kegiatan dan
program kerja sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan tugas
2) Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja
3) Membagi habis tugas kepada bawahan dengan cara memberi disposisi dan petunjuk langsung agar tugas berjalan lancar sesuai tujuan
4) Menyusun prosedur pedoman kegiatan penyuluhan mengenai peraturan daerah dan peraturan kepala daerah
5) Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa bahan dan data untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penyuluhan peraturan daerah dan peraturan walikota
6) Menyusun prosedur dan pedoman kegiatan pembinaan fisik, mental dan kemampuan Polisi Pamong Praja.
7) Merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan fisik, mental dan kemampuan Polisi Pamong Praja
8) Mengumpulkan, mengelola dan menganalisa bahan dan data untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembinaan fisik, mental dan kemampuan Polisi Pamong Praja
9) Mempersiapkan dan mengatur personil Polisi Pamong Praja yang akan mengikuti pendidikan teknis Polisi Pamong Praja
10) Memberikan saran, usul dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk bahan penentuan kebijakan lebih lanjut
11) Melaksanakan tugas lain yang
1) Kurangnya ASN 2) Kurangnya anggaran
41
RENSTRA SATPOL PP BAB III 2019-2023 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.
Jabatan Bidang Pemadam Kebakaran dan Sarana
Prasarana : Tugas: Bidang Pemadam Kebakaran dan Sarana Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana kebakaran secara terencana kebakaran secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, resiko dan dampak, melaksanakan operasional di bidang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, memberi pertolongan, membina peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran sesuai wilayah kerja, melaksanakan inventarisasi, merawat/ memelihara mengefektifkan penggunaan peralatan serta pemanfaatan perbengkelan.
Fungsi: 1) Penyusun rencana dan program
pelaksanaan kegiatan bidang pemadam kebakaran
2) Penanggulangan bahaya kebakaran berdasarkan wilayah kerja
3) Penyusunan rencana dan pengendalian teknis pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran
4) Penyusunan rencana dan pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan aparat pemadam kebakaran
5) Penyusunan rencana dan program pengadaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di wilayah kerja masing-masing.
6) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal efektifitas pelaksanaan tugas.
7) Pembinaan serta melibatkan peran serta masyarakat dalam hal pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran
8) Pengelola administrasi urusan tertentu 9) Penyusunan persyaratan standar teknis
penanggulangan bencana kebakaran 10) Penyiapan bahan penyusunan rencana
dan program perawatan/pemeliharaan peralatan pemadam kebakaran
11) Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis pengelolaan perbengkelan untuk perawatan
12) Pelaksanaan inventarisasi semua peralatan serta mengefektifkan dan mengoptimalkan penggunaan peralatan yang dimiliki
13) Pengelolaan administrasi di bidang sarana dan prasarana
1) Kurangnya ASN/Personil pemadam kebakaran yang bersertifikasi.
2) Kurangnya peralatan pemadam kebakaran dalam operasi penanggulangan pemadam kebakaran dan bencana lainnya.
3) Kurangnya ASN/Personil pemadam kebakaran yang mengikuti Bimtek
4) Terbatasnya anggaran guna menunjang kinerja kantor.
42
RENSTRA SATPOL PP BAB III 2019-2023 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
14) Pelaksanaan manajemen pengelola sarana/ peralatan yang dimiliki
15) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.
Jabatan Seksi Pengendalian dan Pemadaman
Kebakaran : Tugas: Seksi Pengendalian dan pemadaman kebakaran melaksanakan tugas-tugas melaksanakan usaha-usaha pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran dalam wilayah masing-masing membuat peta wilayah serta menganalisa kebutuhan yang harus disiapkan dalam penanggulangan dan pencegahan kemungkinan terjadinya bencana kebakaran, mengarahkan dan mengendalikan sumber daya dalam penanggulangan bencana kebakaran, melaksanakan penyuluhan dan pelatihan penanggulangan bencana kebakaran.
Fungsi: 1) Menyusun rencana dan program kerja 2) Melaksanakan bimbingan teknis
tentang penanggulangan bencana kebakaran dan penggunaan sarana prasarana penanggulangan bencana
3) Melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan bencana
4) Menyusun jadwal pelaksanaan penyuluhan dan menyinergikan kegiatan-kegiatan pendidikan dan pelatihan
5) Mengoptimalkan kinerja tenaga pemadam kebakaran untuk meningkatkan kualitas dan keterampilan dalam hal penanganan bencana kebakaran
6) Membuat standar jadwal penyuluhan/pelatihan serta pendanaan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan penyuluhan/pelatihan
7) Mengarahkan satuan penanggulangan bencana kebakaran
8) Mengoptimalkan potensi yang ada di lokasi bencana kebakaran
9) Memberdayakan lembaga kelompok masyarakat dalam hal pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian bencana kebakaran
10) Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka upaya pengerahan dan pengendalian sumber daya untuk penanggulangan bencana kebakaran
11) Mendata kerusakan akibat terjadi bencana kebakaran
12) Mengkoordinasikan pelaksanaan rehabilitasi dan relokasi akibat bencana kebakaran
1) Kurangnya SDM pemadam kebakaran untuk menunjang pelaksanaan tugas.
2) Peningkatan SDM petugas pemadam kebakaran dengan mengikuti Bimtek.
3) Pentingnya peremajaan sarana prasarana peralatan pemadam kebakaran.
4) Kurangnya dana operasional 5) Penambahan personil pemadam
kebakaran.
43
RENSTRA SATPOL PP BAB III 2019-2023 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
13) Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.
Jabatan Seksi Pengelolaan Sarana Prasarana
Pemadam Kebakaran : Tugas: Seksi pengelola sarana prasarana pemadam kebakaran melaksanakan tugas menyusun rencana pengadaan peralatan dan sarana, memantau pemeliharaan peralatan dan mengoptimalkan penggunaan peralatan, menginventarisasi sarana prasarana, pemeliharaan rutin dan berkala sarana dan prasarana, mengatur teknis perbengkelan, melaksanakan pemeriksaan kendaraan dan menginventarisasi kendaraan/peralatan yang rusak, memeriksa kelayakan alat yang digunakan dalam penanggulangan bencana kebakaran dan pembinaan pemberian izin dan rekomendasi pelayanan umum di bidang pemadam kebakaran.
Fungsi: 1) Menyusun rencana dan program kerja 2) Merencanakan dan melaksanakan
pengadaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran
3) Menginventarisir sarana dan prasarana yang dimiliki
4) Mengatur, mengefektifkan dan mengoptimalkan penggunaan peralatan yang dimiliki
5) Melaksanakan tugas pengadministrasian penyimpanan/pengeluaran peralatan pemadam kebakaran
6) Menginventarisasi semua sarana dan prasarana
7) Melaksanakan tugas operasional dan pemeliharaan rutin/berkala terhadap sarana dan prasarana pemadaman kebakaran
8) Mengatur tenaga teknis perbengkelan untuk perawatan
9) Melaksanakan pemeriksaan berkala terhadap persiapan/kesiapan
10) Mendata dan melaporkan kondisi sarana prasarana pemadam kebakaran
11) Melaksanakan pemeriksaan kelayakan alat yang digunakan untuk penanggulangan bencana kebakaran secara berkesinambungan
12) Meneliti, mengolah dan menganalisa data serta jenis bahan yang mengakibatkan terjadinya bencana serta penanggulangannya
13) Mengadakan konsultasi dengan instansi terkait untuk hal-hal yang spesifik
14) Mengadakan pemeriksaan perencanaan dalam hal pembinaan pemberian perizinan dan rekomendasi
1) Kurangnya sarana dan prasarana pemadam kebakaran.
44
RENSTRA SATPOL PP BAB III 2019-2023 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
untuk pelayanan umum di bidang pemadam kebakaran
15) Menyusun standar-standar penggunaan alat untuk mencegah terjadinya bencana
16) Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi
45
RENSTRA SATPOL PP BAB III 2019-2023 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
Tabel 3.2
Pemetaan Masalah untuk Menentukan Prioritas dan Sasaran
Satpol PP
NO Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
1. Belum optimalnya
pelayanan perlindungan
masyarakat
1. Pelayanan informasi rawan
bencana masih kurang.
2. Pelayanan pencegahan dan
kesiapsiagaan terhadap
bencana masih kurang.
3. Pelayanan penyelamatan
dan evakuasi korban
bencana belum optimal
1. Kurangnya anggota
linmas yang
mempunyai
pengetahuan tentang
tugas pokok dan
fungsi.
2. kurangnya anggota
linmas di
desa/kelurahan
2. Pelayanan ketentraman dan
ketertiban umum yang
belum optimal
1. Masih banyaknya
pelanggaran perda yang di
temukan.
2. Masih kurangnya tindakan
pencegahan/pengawasan
terhadap pelanggaran K3.
3. Kurangnya personil dan
SDM anggota Satpol PP
1. Kurangnya sosialisasi
Peraturan Perundang-
undangan kepada
masyarakat.
2. Perlu adanya revisi
kembali prodak
hukum yang ada.
3. Belum optimalnya
fungsi PPNS.
4. Kurangnya kepatuhan
masyarakat terhadap
perda dalam
penegakan perda.
5. Kurangnya peran
serta masyarakat.
6. Patroli pengawasan
yang belum optimal.
7. Perlu adanya
penambahan anggota
Satpol PP dan sarana
pendukung
3. Kualitas pelayanan dan
penyelamatan bencana
kebakaran dan bencana
lainnya yang belum optimal
Tingkat waktu tanggap
(response time rate) yang
masih kurang
1. Kurangnya personil
anggota damkar yang
bersertifikasi
2. Kurangnya Sarana
Prasarana
operasional
pendukung kerja yang
mampu menjangkau
ke seluruh daerah
rawan bencana
3. Masih kurangnya
sosialisasi
pencegahan dan
penanggulangan
bahaya kebakaran di
masyarakat
46
RENSTRA SATPOL PP BAB III 2019-2023 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
Tabel 3.3
Faktor yang Mempengaruhi Permasalahan
No Permasalahan Faktor yang Mempengaruhi
Faktor Penghambat Faktor Pendorong
Pelayanan
ketentraman dan
ketertiban umum
yang belum optimal
1. Masih banyaknya pelanggaran
perda yang di temukan.
2. Masih kurangnya tindakan
pencegahan/pengawasan terhadap
pelanggaran K3.
3. Kurangnya personil dan SDM
anggota Satpol PP
1. Kurangnya sosialisasi Peraturan
Perundang-undangan kepada
masyarakat.
2. Perlu adanya revisi kembali prodak
hukum yang ada.
3. Belum optimalnya fungsi PPNS.
4. Kurangnya kepatuhan masyarakat
terhadap perda dalam penegakan
perda.
5. Kurangnya peran serta masyarakat.
6. Patroli pengawasan yang belum
optimal.
7. Perlu adanya penambahan anggota
Satpol PP dan sarana pendukung
Belum optimalnya pelayanan perlindungan masyarakat
1. Pelayanan informasi rawan bencana masih kurang.
2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana masih kurang.
3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana belum optimal.
1. kurangnya anggota linmas yang mempunyai pengetahuan tentang tugas pokok dan fungsi.
2. kurangnya anggota linmas di desa/kelurahan
Kualitas pelayanan
dan penyelamatan
bencana kebakaran
dan bencana lainnya
yang belum optimal
Tingkat waktu tanggap (response time
rate) yang masih kurang
1. Kurangnya personil anggota damkar
yang bersertifikasi
2. Kurangnya Sarana Prasarana
operasional pendukung kerja yang
mampu menjangkau keseluruh
daerah rawan bencana.
3. Masih kurangnya sosialisasi
pencegahan dan penanggulangan
bahaya kebakaran di masyarakat
47
RENSTRA SATPOL PP BAB III 2019-2023 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil
Walikota
Menelaah Visi, Misi, Program Walikota dan Wakil Walikota
ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan
dilaksanakan selama periode kepemimpinan Walikota dan
Wakil Walikota terpilih untuk mengidentifikasi faktor-faktor
penghambat dan pendorong pelayanan OPD yang dapat
mempengaruhi pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil
Walikota tersebut.
Hakikatnya kehadiran pemerintahan adalah untuk
melayani rakyatnya, pemerintah tak hadir untuk dilayani tetapi
untuk melayani. Maka dari itulah, Walikota dan Wakil Walikota
Kotamobagu bertekad untuk menghadirkan pemerintahan yang
melayani rakyat Kotamobagu, sehingga bermuara pada
terciptanya Kotamobagu yang lebih baik.
3.2.1 Visi Pembangunan Kota Kotamobagu
Berdasarkan Visi Pembangunan Kota Kotamobagu
SatPol PP menitik beratkan pada isu “Pelayanan yang
Optimal”.
Visi
”KOTA KOTAMOBAGU SEBAGAI KOTA JASA DAN
PERDAGANGAN BERBASIS KEBUDAYAAN LOKAL
MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA DAN BERDAYA
SAING”
48
RENSTRA SATPOL PP BAB III 2019-2023 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
Tabel 3.4 Telaah Visi Walikota dan Wakil Walikota Kota
Kotamobagu
Visi TUGAS POKOK DAN FUNGSI
PD HASIL TELAAH
“Kota
Kotamobagu
sebagai kota jasa
dan perdagangan
berbasis
kebudayaan lokal
menuju
masyarakat
sejahtera dan
berdaya saing”
Tugas:
Membantu walikota melaksanakan sebagian kewenangan daerah di bidang memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Fungsi: 1) Pelayanan Administrasi
dan Pengelolaan Sumber Daya SatPol PP
2) Perumusan kebijakan teknis di bidang memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
3) Penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
4) Pengelolaan Ketatausahaan pada Satpol PP
5) Penanggulangan bahaya kebakaran berdasarkan wilayah kerja
6) Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Melakukan peningkatan
pelayanan publik diwilayah
kota kotamobagu serta
mewujudkan situasi
kondisi yang aman dan
tentram melalui
mengoptimalkan
penegakan peraturan
daerah kota kotamobagu,
menyelenggarakan
ketertiban umum difasiltas-
fasilitas umum pusat
perkotaan, perlindungan
masyarakat demi
mewujudkan Kota
Kotamobagu sebagai kota
jasa dan perdagangan
berbasis kebudayaan lokal
menuju masyarakat yang
sejahtera bedaya saing.
3.2.2 Misi Pembangunan Kota Kotamobagu
Berdasarkan Visi yang ditetapkan, maka Satpol PP menitik
beratkan pada Misi 3 dari Misi Pemerintah Kota Kotamobagu
sebagaimana berikut:
49
RENSTRA SATPOL PP BAB III 2019-2023 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
Tabel 3.5 Telaah Misi Walikota dan Wakil Walikota Kota Kotamobagu
Misi Tugas Pokok dan Fungsi Hasil Telaah Misi
Meningkatkan
pelayanan
publik berbasis
kebutuhan
masyarakat
dengan
pendekatan
data riil,
didukung
teknologi
informasi dan
tata kelola
yang baik.
Jabatan Bidang Sumber Daya Aparatur dan
Perlindungan Masyarakat : Tugas: Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas-tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas di bidang sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat yang meliputi pengelolaan sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat serta pembinaan potensi masyarakat.
Fungsi: 1) Penetapan penyusunan rencana dan
program kerja pengelolaan sumber daya aparatur Satpol PP serta pelaksanaan, mediasi, komunikasi dan fasilitasi perlindungan masyarakat.
2) Penetapan rumusan kebijakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pelatihan dasar, pelatihan teknis dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Satpol PP dan Anggota perlindungan masyarakat.
3) Penetapan rumusan kebijakann mediasi, komunikasi dan fasilitasi perlindungan masyarakat meliputi peningkatan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat serta kesiagaan dan penanggulangan.
4) Penyelenggaraan mediasi, komunikasi dan fasilitasi pengerahan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat, kesiagaan dan penanggulangan bencana serta ketentraman dan ketertiban masyarakat.
5) Penetapan rumusan peningkatan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat, kesiagaan dan penanggulangan bencana serta ketentraman dan ketertiban masyarakat.
6) Penetapan rumusan penyelenggaraan mediasi, komunikasi dan fasilitasi program perlindungan masyarakat.
7) Penetapan rumusan penyiapan bantuan pengerahan sumber daya satuan perlindungan masyarakat dalam hal penanggulangan, pemantauan dan mitigasi, rehabilitasi dan rekontruksi korban serta relokasi akibat bencana dan kegiatan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
8) Pelaksanaan pelaporan dan evaluasi
Untuk mewujjukan visi dan
misi walikota dan wakil
walikota kotamnagu Bidang
Sumer Daya Aparatur dan
Perlindungan Masyarakat
akan mningkatkan
pelaynan publk melalui
Program Pemerdayaan
Masyarakat untuk menjaga
ketertiban dan keamanan
Meninkatkan sumber daya
aparatur
1. Mengaktipkan kembali
Poskamling di tingkat
Desa Kelurahan
2. Meningkat kapasitas
anggota Linmas dan
Aparatur
3. Meningkatkan peran
Linmas dalam
pengamanan Pemilu
4. Membantu dalam
penanganan bencana
50
RENSTRA SATPOL PP BAB III 2019-2023 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
pelaksanaan tugas 9) Pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan
kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat.
10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.
Jabatan Bidang Penegakan Peraturan Perundang-
undangan : Tugas: Bidang penegakan peraturan perundang-undangan melaksanakan tugas melaksanakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan walikota, mengolah teknis pemeriksaan dan pengusutan terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan walikota, melakukan penyidikan dan proses yustisi terhadap pelanggaran peraturan daerah, penyusunan mengenai peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyusunan prosedur dan pedoman kegiatan pembinaan fisik, mental serta kemampuan polisi pamong praja.
Fungsi: 1) Penyusunan rencana kegiatan dan
program kerja sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan tugas
2) Pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja
3) Pembagian habis tugas kepada bawahan dengan cara memberikan disposisi dan petunjuk langsung agar tugas berjalan lancar sesuai tujuan
4) Penyusunan prosedur dan pedoman kegiatan penyuluhan mengenai peraturan daerah dan peraturan kepala daerah
5) Pengumpulan, pengolahan dan menganalisa bahan dan data untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penyuluhan peraturan daerah dan peraturan walikota
6) Penyusunan prosedur dan pedoman kegiatan pembinaan fisik, mental dan kemampuan polisi pamong praja.
7) Perencanaan, pengaturan, pengawasan, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan fisik, mental dan kemampuan polisi pamong praja
8) Pengumpulan, pengelola dan menganalisa bahan dan data untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembinaan fisik, mental dan kemampuan polisi pamong praja
9) Penyiapan dan pengaturan personil Polisi Pamong Praja yang akan mengikuti pendidikan teknis Polisi Pamong praja
10) Penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis pemeriksaan dan
Dalam mewujudkan visi
misi ke 3 Walikota dan
Wakil Walikota
Kotamobagu,Satuan Polisi
Pamong Praja
Kotamobagu Bidang
Penegakan Perundang-
Undangan akan focus ke
program pemeliharaan
Kantrabbtimas dan
pencegahan tindak
criminal.
1) Meningkatkan
koordinasi dengan
Instansi samping guna
penegakan perda dan
Peraturan Walikota.
2) Melakukan sosialisasi
Peraturan Perundang-
Undangan terhadap
masyarakat.
3) Meningkatkan
penegakan terhadap
pelaggaran Perda dan
Perwako.
51
RENSTRA SATPOL PP BAB III 2019-2023 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
pengusutan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota
11) Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis terhadap pemeriksaan dan pengusutan pelanggar peraturan daerah dan peraturan walikota
12) Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program penyidikan dan penindakan pelanggaran peraturan daerah dan peraturan walikota
13) Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program penyidikan dan penindakan pelanggar peraturan daerah dan peraturan walikota
14) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.
Jabatan Bidang Pemadam Kebakaran dan Sarana
Prasarana : Tugas: Bidang Pemadam Kebakaran dan Sarana Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana kebakaran secara terencana kebakaran secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, resiko dan dampak, melaksanakan operasional di bidang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, memberi pertolongan, membina peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran sesuai wilayah kerja, melaksanakan inventarisasi, merawat/ memelihara mengefektifkan penggunaan peralatan serta pemanfaatan perbengkelan.
Fungsi: 1) Penyusun rencana dan program
pelaksanaan kegiatan bidang pemadam kebakaran
2) Penanggulangan bahaya kebakaran berdasarkan wilayah kerja
3) Penyusunan rencana dan pengendalian teknis pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran
4) Penyusunan rencana dan pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan aparat pemadam kebakaran
5) Penyusunan rencana dan program pengadaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di wilayah kerja masing-masing.
6) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal efektifitas pelaksanaan tugas.
7) Pembinaan serta melibatkan peran serta masyarakat dalam hal pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran
8) Pengelola administrasi urusan tertentu
Melihat kondisi kota
kotamobagu saat ini
dengan pertumbuhan
penduduk mencapai ±
130.000 jiwa dan luas
wilayah kota kotamobagu ±
184,33 Km² dengan tingkat
kepadatan penduduk kota
kotamobagu ± 630,36 jiwa /
km² harus dibarengi
dengan penyelenggaraan
penanggulangan bencana
kebakaran dan bencana
lainnya secara terencana,
terprogram, terkoordinasi
dan menyeluruh, dalam
menyusun rencana
pengadaan sarana dan
prasaran pemadam
kebakaran yang memadai
selalu berkoordinasi
dengan instansi terkait
tentang perencanaan,
penanggulangan,
pendidikan dan pelatihan
petugas pemadam
kebakaran. Serta selalu
memberikan sosialisasi
dan penyuluhan kepada
masyarakat dan pelaku
usaha yang ada di wilayah
kota kotamobagu dalam
52
RENSTRA SATPOL PP BAB III 2019-2023 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
9) Penyusunan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana kebakaran
10) Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program perawatan/pemeliharaan peralatan pemadam kebakaran
11) Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis pengelolaan perbengkelan untuk perawatan
12) Pelaksanaan inventarisasi semua peralatan serta mengefektifkan dan mengoptimalkan penggunaan peralatan yang dimiliki
13) Pengelolaan administrasi di bidang sarana dan prasarana
14) Pelaksanaan manajemen pengelola sarana/ peralatan yang dimiliki
15) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.
upaya penanggulangan
bahaya kebakaran dan
bencana lainnya. Guna
menunjang visi – misi
walikota dan wakil
waliikota.
Jabatan Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman
Masyarakat : Tugas: Bidang keamanan dan ketertiban umum melaksanakan tugas pengendalian operasional penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota serta kegiatan pengamanan dan pengawalan.
Fungsi:
1) Penyiapan bahan perumurusan kebijaksanaan dan program penertiban pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
1) Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis kegiatan operasional dan penertiban.
2) Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pendataan dan pelaporan kegiatan operasional.
3) Penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan dan program pengamanan dan pengawalan.
4) Penyiapan bahan kebijakan pelaksanaan kegiatan kesamaptaan bagi personil polisi pamong praja dan pegawai pemerintahan Kota Kotamobagu.
5) Pengelolaan administrasi urusan tertentu dan
6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.
Kedepan Bidang Ketertiban
Umum dan Ketentraman
Masyarakat melalui
kegiatan operasi dan
pengamanan akan
merespon dengan cepat
setiap adanya adumas
gangguan ketertiban umum
dan kenyamanan
masyarakat melalui
program peningkatan
keamanan dan
kenyamanan lingkungan
1.Operasi/pengamanan
khusus pemerintah daerah
2.Operasi terpadu
pengendalian ketentraman
dan kenyamanan
masyarakat
53
RENSTRA SATPOL PP BAB III 2019-2023 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
3.2.3. Tujuan dan Sasaran
Misi 3 Meningkatkan pelayanan publik berbasis kebutuhan
masyarakat dengan pendekatan data riil, didukung
teknologi informasi dan tata kelola yang baik.
Tujuan : Peningkatan kualitas pelayanan publik secara
universal, inklusif dan merata.
Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan kepada
masyarakat di seluruh sektor pembangunan.
Tujuan dan sasaran pembangunan Kota Kotamobagu yang
akan dicapai dalam lima tahun mendatang dirumuskan
berdasarkan visi dan misi pembangunan Kota Kotamobagu
Tahun 2019-2023 yang berhubungan dengan Satpol PP adalah
misi ke tiga yaitu : Meningkatkan pelayanan publik berbasis
kebutuhan masyarakat dengan pendekatan data riil, didukung
teknologi informasi dan tata kelola yang baik.
3.2.4. Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Satpol PP
Dalam Pencapaian Visi dan Misi Kotamobagu Tahun
2019-2023
Faktor penghambat dan faktor pendorong Satpol PP
dalam pencapaian Visi dan Misi Kotamobagu Tahun
2019-2023, selengkapnya dapat dilihat pada tabel
berikut:
54
RENSTRA SATPOL PP BAB III 2019-2023 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
Tabel 3.6
Telaahan Faktor Penghambat dan Faktor Pencapaian Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota
Visi Kota Kotamobagu sebagai Kota Jasa dan Perdagangan Berbasis Kebudayaan Lokal Menuju Masyarakat
Sejahtera dan Berdaya Saing
Misi Walikota dan Wakil Walikota
1. Meningkatkan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Modal Sosial Melalui Pemberdayaan Masyarakat.
2. Meningkatkan Daya Saing Daerah Secara Berkelanjutan Dengan Inovasi Dan Kreativitas Yang Berbasis Potensi Ekonomi Daerah Dan Berwawasan
Lingkungan.
3. Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Berbasis Kebutuhan Masyarakat Dengan Pendekatan Data Rill Didukung Teknologi Informasi Dan Tata Kelola Yang
Baik.
Misi 3 : Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Berbasis Kebutuhan Masyarakat Dengan Pendekatan Data Rill Didukung Teknologi Informasi Dan Tata Kelola
Yang Baik
Tujuan: Meningkatkan penegakan perda
dan pelayanan masyarakat
Arah Kebijakan :
Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum Pelayanan informasi rawan bencana Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
Penunjang Urusan : Permasalahan pelayanan Faktor
Penghambat Pendorong
1. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 Pelayanan ketentraman dan
ketertiban umum yang belum
optimal
- Masih banyaknya pelanggaran perda
yang di temukan.
- Masih kurangnya tindakan
pencegahan/pengawasan terhadap
pelanggaran K3.
- Kurangnya personil dan SDM anggota
Satpol PP
- Kurangnya sosialisasi Peraturan
Perundang-undangan kepada
masyarakat.
- Perlu adanya revisi kembali
prodak hukum yang ada.
- Belum optimalnya fungsi PPNS.
- Kurangnya kepatuhan
2. Persentase penegakan perda
55
RENSTRA SATPOL PP BAB III 2019-2023 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
masyarakat terhadap perda
dalam penegakan perda.
- Kurangnya peran serta
masyarakat.
- Patroli pengawasan yang belum
optimal.
- Perlu adanya penambahan
anggota Satpol PP dan sarana
pendukung
3. Cakupan petugas perlindungan masyarakat
- Belum optimalnya pelayanan
perlindungan masyarakat
- Pelayanan informasi rawan bencana
masih kurang.
- Pelayanan pencegahan dan
kesiapsiagaan terhadap bencana
masih kurang.
- Pelayanan penyelamatan dan evakuasi
korban bencana belum optimal.
- kurangnya anggota linmas yang
mempunyai pengetahuan tentang
tugas pokok dan fungsi.
- kurangnya anggota linmas di
desa/kelurahan
4. Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota
Kualitas pelayanan dan penyelamatan bencana kebakaran dan bencana lainnya yang belum optimal
- Tingkat waktu tanggap (response time
rate) yang masih kurang
- Kurangnya personil anggota
damkar yang bersertifikasi
- Kurangnya Sarana Prasarana
operasional pendukung kerja yang
mampu menjangkau ke seluruh
daerah rawan bencana.
- Masih kurangnya sosialisasi
pencegahan dan penanggulangan
bahaya kebakaran di masyarakat
5. Tingkat waktu tanggap daerah layanan wilayah manajemen kebakaran
56
RENSTRA SATPOL PP BAB III 2019-2023 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
3.3. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra
Provinsi
Dalam penyusunan Rencana Strategi (Renstra) Satpol PP data
pendukung antara lain adalah sebagai berikut :
1. Kajian Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan
kedudukan, tugas pokok, fungsi, hak, wewenang dan kewajiban
Satpol PP Provinsi Sulawesi Utara.
2. Kajian Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, dan Peraturan
Gubernur, Keputusan Gubernur dan berbagai kebijakan
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
3. Kajian Kondisi dan situasi Ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat.
4. Kajian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Provinsi Sulawesi Utara.
5. Kajian Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara.
6. Kajian Visi dan Misi Satpol PP Provinsi Sulawesi Utara.
7. Kajian Peraturan dan ketentuan, serta petunjuk teknis
operasional Satpol PP, serta kode etik profesi Satpol PP dan
kode etik birokrasi.
Telaahan Renstra Kementerian dalam Negeri dan Renstra Satpol
PP Provinsi tertuang dalam tabel berikut:
57
RENSTRA SATPOL PP BAB III 2019-2023 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
Tabel. 3.7
Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra
Provinsi
No
Sasaran Jangka
Menengah
Renstra K/L dan
Renstra
Perangkat
Daerah Provinsi
Permasalahan
Pelayanan
Perangkat
Daerah
Faktor
Penghambat Pendorong
Pelayanan
ketentraman
dan ketertiban
umum yang
belum optimal
1. Masih banyaknya
pelanggaran perda yang di
temukan.
2. Masih kurangnya tindakan
pencegahan/pengawasan
terhadap pelanggaran K3.
3. Kurangnya personil dan SDM
anggota Satpol PP
1. Kurangnya sosialisasi
Peraturan Perundang-
undangan kepada
masyarakat.
2. Perlu adanya revisi
kembali prodak hukum
yang ada.
3. Belum optimalnya fungsi
PPNS.
4. Kurangnya kepatuhan
masyarakat terhadap
perda dalam penegakan
perda.
5. Kurangnya peran serta
masyarakat.
6. Patroli pengawasan yang
belum optimal.
7. Perlu adanya
penambahan anggota
Satpol PP dan sarana
pendukung
Belum
optimalnya
pelayanan
perlindungan
masyarakat
1. Pelayanan informasi rawan
bencana masih kurang.
2. Pelayanan pencegahan dan
kesiapsiagaan terhadap
bencana masih kurang.
3. Pelayanan penyelamatan dan
evakuasi korban bencana
belum optimal.
1. kurangnya anggota
linmas yang mempunyai
pengetahuan tentang
tugas pokok dan fungsi.
2. kurangnya anggota
linmas di desa/kelurahan
Kualitas
pelayanan dan
penyelamatan
bencana
kebakaran dan
bencana
lainnya yang
belum optimal
Tingkat waktu tanggap (response
time rate) yang masi kurang
1. Kurangnya personil
anggota damkar yang
bersertifikasi
2. Kurangnya Sarana
Prasarana operasional
pendukung kerja yang
mampu menjangkau ke
seluruh daerah rawan
bencana.
3. Masih kurangnya
sosialisasi pencegahan
dan penanggulangan
bahaya kebakaran di
masyarakat
58
RENSTRA SATPOL PP BAB III 2019-2023 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
3.4 Penentuan Isu-isu strategis
Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah
adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan karena
dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah di masa datang. Suatu
kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila
tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau
sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang
untuk meningkatkan layanan yang sangat berdampak pada tugas pokok
dan fungsi Satpol PP di masa akan datang.
Guna mengidentifikasi permasalahan yang akan dihadapi dalam
pelaksanaan Renstra Tahun 2019-2023 berdasarkan tupoksi yang
disusun dalam tabel sehingga diperoleh skor kriteria penentuan isu-isu
strategis sebagai berikut :
Tabel 3.8 Isu Strategis
No Isu Strategis Kode
1 Meningkatnya gangguan trantibum dan pelanggaran perda A
2 Rendahnya partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
B
3 Penanganan penyelesaian pelaggaran K3 belum optimal C
4 Kurangnya Linmas yang diberdayakan D
5 Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pencegahan kebakaran
E
Tabel 3.9 Penentuan Nilai/Skor Isu Strategis
No Isu Strategis Nilai/Skor
1 Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional
10
2 Merupakan tugas dan tanggungjawab Pemda/OPD 25
3 Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat 10
4 Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah
25
5 Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani 20
6 Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan 10
Jumlah 100
59
RENSTRA SATPOL PP BAB III 2019-2023 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
Tabel 3.10 Nilai Skala Kriteria
No Kriteria
Sinkronisasi/Harmonisasi
Kode-kode Isu Strategis
A B C D E
1 Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional
`10 20 10 5 5
2 Merupakan tugas dan tanggungjawab Pemda/OPD
20 20 20 20 25
3 Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat
10 10 10 10 10
4 Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah
20 15 20 20 15
5 Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani
15 15 10 15 20
6 Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan 10 10 10 10 10
Total skor 85 90 80 80 85
Tabel 3.11 Pembobotan
No Kriteria Total Skor Rata-rata Skor
1 Meningkatnya gangguan trantibum dan pelanggaran perda
85 14.1
2
Rendahnya partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
90 15.0
3 Penanganan penyelesaian pelanggaran K3 belum optimal
80 13.3
4 Kurangnya Linmas yang diberdayakan
80 13.3
5
Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pencegahan kebakaran
85 14.1