50

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang diuraikan

dalam pembahasan sebelumnya maka dapat ditaik kesimpulan sebagai

berikut :

1. Dari penelitian ini yang berkaitan dengan penegakan hukum yang

dilakukan oleh dinas tekait dalam melaksanakan tugas dan

mewujudkan ketertiban terhadap kegiatan usaha yang tidak

memiliki perizinan lingkungan di Kabupaten Sleman sudah baik,

dan dalam hal ini peran Satuan Polisi Pamong Praja memang

sangan dibutuhkan dalam rangka pengawasan dan penegaakan

terhadap kegiatan-kegiatan usaha yang ada di Kabupaten Sleman.

Dan koordinasi yang terjalin baik dalam dinas-dinas yang satu

51

dengan yang lainnya terjalin dengan baik, sehingga dapat saling

memberikan informasi jika terjadi sesuatu yang tidak sesuai

dengan ketentuan yang seharusnya dilakukan.

2. Dalam menjalankan penegakan terhadap kegiatan usaha yang tidak

memiliki perizinan di Kabupaten Sleman dari Satuan Polisi

Pamong Praja memiliki beberapa kendala adnata lain terbatasnya

jumlah personil yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Sleman, mengingat luas wilayah Kabupaten Sleman ini

sangat luas dan jenis kegiatan yang ada di sleman ini sangat

banyak sehingga tidak dapat setiap hari dilakukan pemantauan

untuk memaksimalkan penegakan hukum, namun sekarang dengan

ada kemajuan tehnologi Satuan Polisi Pamong Praja membuka

layanan pengaduan yang dapat langsung disampaikan masyarakat

jika masyarakat mengetahui ada yang tidak benar dari suatu

kegiatan usaha yang ada di lingkungannya, penganduan tersebut

dapat disampaikan langsung melalui website Pemerintah

Kabupaten Sleman dan kemudian akan diteruskan langsung ke

dinas-dinas terkait untuk dilakukan pengecekan dan penindakan.

Yang diharapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dari pengaduan

yang dapat dilakukan oleh masyarakat dengan mengakses web

tersebut adalah masyarakat juga dapat berperan aktif dalam

lingkungannya sehingga mengetahui jika ada yang salah di

52

lingkungannya dan dapat segera melapor, dan juga melibatkan

masyarakat dalam proses penegakan hukum di masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada di atas maka penulis

memberikan saran sebagai berikut :

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dan

Dinas Lingkungan Hidup berserta Satuan Polisi Pamong Praja

harus lebih meningkatkan kegiatan sosialisasi di masyarakat untuk

meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki

perizinan dalam melakukan suatu kegiatan usaha dan dalam hal

penegakan hukum terhadap kegiatan usaha yang tidak memiliki

izin harus lebih ditegaskan agar memberikan efek jera kepada para

pelaku usah yang tidk memiliki izin dan juga tidak padang bulu

terhadap usaha apapun baik dari usaha kecil ataupun usaha besar.

Satuan Polisi Pamong Praja dapat malakukan penambahan terhadap jumlah

personil agar dalam menjalankan kewenangannya dapat dilakukan dengan

maksimal mengingat luas wilayah Kabupaten Sleman ini sangan luas, dan

melakukan sosialisasi terkait sistem pengaduan masyarakat lebih ditingkatkan

agar masyarakat lebih mengetahui prosedur pengaduan dan juga dapat membantu

kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakan pelanggaran-pelanggaran

yang terjadi di Kabupaten Sleman.

53

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Achmad Sanusi, 1994, Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum

Indonesia, Tarsito, Bandung.

Adrian Sutedi, 2010, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Penerbit

Sinar Grafika, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti,

Bandung, 2002.

Inu Kencana Syafiie, 2003, Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia,

Jakarta, Sinar Grafika Offset.

M Tohar, 2007, Membuka Usaha Kecil, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.

N.H.T. Siahaan, 2004, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan, Penerbit

Erlangga, Jakarta.

N.M.Spelt dan J.B.J.M ten Berge, 1993, Pengantar Hukum Perizinan, disunting

oleh Philipus M Hadjon, Yuridika, Surabaya, hlm.2-3.

Sjachran Basah , 1995, Pencabutan Izin Sebagai Salah Satu Sanksi Hukum

Administrasi Negara, Penerbit Fakultas Hukum UNAIR, Surabaya.

Web

https://sasmitasmansa.wordpress.com/2011/12/07/pengertian-penegakan-hukum,

diakses Selasa 7 Maret 2017, pukul 13.48 wib.

Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam http://kbb.web.id/usaha, diakses tanggal 7

Maret 2017, pukul 23.17 wib.

Website resmi Kabupaten Sleman, www.slemankab.go.id

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)

54

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Bupati Sleman Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan

Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.

PEMERINTAHDAERAH DAERAH IS"flMl::WA YUU YAKAK 1A

BADAN KESATUAN·BANGSA DAN PO·LITIKJt JenderalS·udirman No 5 Yogyakarta - 55233

Telepon: (02'74) 551136,551275, Fax (0274) 551137

mor'"ihal

074/2746lKesbangpo·f12017RekornendasiPenentian

Yogyakarta. 2'0 Maret 2017

Kepada' Yth. :

S-u·pat; Sls·manUp. Kepala Baden Kesbangpol SternanKabupaten Slemsn:Oi

SLEMAN

Memperhatikansurat :Dari Wakif Oaksn I Fakultas Hukum. Unive-rsitas Alma Jaya

YogyakartaNomor : 010aNTang'ga-I : ~ 13 Maret 20'17Perihal : -lzin Rlset

Setelah· mempetaJarrsurat permohon'an dan proposal yang diaJukan. make dapatdiberikan .surat re'komendasi ti·da·k keberatan untuk m·etaks,anakan riset/penetitiandalam.rangka fl)eny,usunan skripsi·denganjudu..t··proposal·: npENEGAKAN HUKU·MTERHADAP KEG:IATAN USAH·A YANG TIOAK MEMt;lIKt PERI,ZlNANLIt(VNGAN'QtKA8UPATEN SLEMAN" ·ke,pad·.:

Nama YOSEF YOGA KRESNATANfM 1·30511147NQ..iI1P/ICWntitas 087839594142 I 3404060205940004cpr ·u.san Umu HukumFaT Hukum,Universits'$ AtmaJaya YogyakartaL?~........ ..... ; •.•............... nefiti~n KatnJpatenSfemanWaM.taPenel·,ti.rl 20M·arel20t1 s.d. 20 Juni 2017

S~hu·bung,an dengan maks'ud terse'butt d'ihatapkan aga·rpihak yang· terkait dapat'mEJmllerif<.8A"·ba·ntuan I fas.ilitas yangdibutwhkan. -Kepada~ang bers·angkutan diwajibkan ..... :

1. MeAg.horm8tt'dan mentaatiperaturan dan tata ·tertib ya'ng berlaku di wilayahrleetlpenefllian;

2'. Tidak dibena-rkanmel-~kukan riset/penetitian yangtidak sesuai atau tidak adak$ltan~x~ d~ngan judul riseUpenelitian dimaksud;

3. Menyerahken hatn riset/penelitian kepadaBada,n Keabangpo·I·DIY.4. StJr:at .'. re.kemendasi ini dapatdiperpanJang maksitl1"I. 2 (dua) keli. de"gan

menunjukkan surat rekomendasisebelumnya. 'paling tambat 7 (tujuh) hart kerjasebelum berakhirnyasurat rekomen,dasl ini.

Rekomendasi Izin Riset/PeneUtian in,i dinyatakan tidak bertaku. apabila·ternyatapemegang tidakme·nta·ati ketentuan terse:but di atas.Demikian.untuk menjadikan makfum.

~mbusan disam'paikan.Keoada.Yth:GubemurDIY (sebagallaporan)Wakil Oekan I Fakultas Hukum., Universitas Atm. Jaya YogyakartaYang'bersangkutan.

PEMERlNTA·H KABU-PATEN SLEMAN

BADANKESATUAN BANGSA DANPOLITIKBeran. Tridadit Sleman, Yogyakarts, 55511

TeJepon··(0274) 864650, Faksimile (0274)~50website: www.slemankab..go.id. E-mail: kesbaflR.sJeman@yahoo.com

-Sleman, 2'0 'Maret 2017

)mor

il

070 IKesbangpol1 H oJ, 12017

Rekomendasi

Penehtian

REKO·MEN·DASI

Kepada

Yth. Kepala Bappeda

. Kabupaten SI.e-man

di Sleman

. Memperhatikan surat

.Dari

Nomor"Tanggal

Perihal

:Kep·ala· :BaQan Kesbangpol DIY: 07412746/Kesbang:potI2017:·.2iO-M·aret 2017:Permoho·nan Ijin Penelitian

Setal.n mempelajari .suratpeanohona.n dan .propQsal yangdiaj:ukan. maka dapatdibetitan rekonlend_;~ .•tid8f< ...~ untUkmel.sanakan penefitiandengan judul-PENEGAKAN IiUKUM:··TERMAOAPKEGIATAN USAHA YANG-· TIDAK MEM.ILIKI PERIZINANLINGKtJHGANDI KABUPATENSLEMAN-kepada:Nama : Yosef Yoga':iKresnataAIa·mat ·Rumah :Mtati G·londong SendangadiMlatiSlemanNo. Tetepon : 087839594142Universitas-I Fakulta's : UAJY I HukumNIM1'NIP : 130511147Program Studi : 81Alamat Universitas : Jt Mrican Baru 28 Yogya.kartaLokasi Penef·itian : DPMPPT dan Dinas ling.kungan Hidup SlemanWaktu : 20 Maret 2017 - 20 Juni 2017Yang ,bersangkutan berkewajiban menghorrnati dan menaati peraturansertt tata tertib

yang·berlaku di wilayah penelitian. Demikian untuk dipergunakan sebagaiman.8 mestinya.J:

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik~..~enS~man ~

~\t'TAHIr~. ~~~ G-~t--~ j.'.*' _~ -f

,,(e----· ._.~ -~.,

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHJalan Parasamya Nomor 1 Beran, Tridadi. Sleman. Yogyakarta 55511

Telepon (0274)868800. ·Faksimilie (0274) 868800Website: www.bappeda.sleman~ab.go.idt E-mail: bappeda@slemankab.go.id

SURA T IZINNomor: 070 I Bappeda I 1158 / 2017

TENTANGPENELITIAN

KEPALABADAN PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH

)asar Peraturan Bupati Sleman Nonlor : 45 Tahun 2013 Tentang Izin Penelitian, lzin Kuliah Kerja Nyata,Dan Izin Praktik Kerja Lapangan.

~enunjuk Surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan PoHtikKab; sternan

Nomor : 070/Kesbangpol/11 04120 17 Tanggal : 20 M~et 2017Hal :·····Rek.cnnendasi·Pellelitian

MENGIZINKAN :

'-epada~ama

~o.MhsINIMINIPINIK

)rogram/Tingkatnstansi/PerguruanTinggi\.Ialnat instansi/PerguruanTinggi\Iamat RUl11ah

~o., TelplHPJntuk

Jokasi'Waktu

YOSEF YOGA KRESNATA

13051·1147SI

Universitas Attna Jaya JakartaMrican Trolnol pos 29 YogyakartaMlati Glondong Sendangadi Mlati Sleman087839594142Mengadakan Penelitian/Pra Survey I Uji ,Validitasl~ dengan judulPENEGAKAN HUKUM TERHA,DAP KEGIATAN USAHA YANG TIDAKMEM,I,LIKIPERIZINAN LINGKUNGAN 01 KABUPATEN SLEMAN

DPMPPT dan Dinas Lingkungan Hidup Kab. SlemanSelama 3 Bulan nlulai tanggal 20 Maret 2017 sid 19 Juni 2017

lengan ketentuan sebagai beri,kut :

'. Wajib melaporkan iiir; lcepada Pejabal Pelllerinlahseletnpat (C'anwII KepalaDesa)alQU KepalaJnstansiuntuk mendttpat petunjuk seperlunya.

~. ·Wajib menjaga tata terlib ,Ian melfloat; ketentuan-kelentuan setempat yang berlaku.r. lzin lidak disalahgunakanul1luk kepentingall-kepentingandi luar yang direkomendasikan.t. W,ljib fl1enyall1pclikan tel/JOran hasil pene/ili£l11 berupa 1 (satu) CDformat PDF kepada Bupati diserahkan

nlelalui Kef)"l,,, B£lll,u7 PerenCtlnl1(ll1 Pelnbangunan Daerah.t. Izinlni Clap!11 dibalttlkllu selttJtlklu-l<V'lktu clI,ahilll tidak dilJenuhi kelentuan-ketentuan di atas.

Denlikian izin ini dikeluarkan lIl1tuk digunakan sebagaitnan8 Inestinya,diharapkan pejabat pemerintah/non)enlerintah seterl1pat 111enlberikan bantuan seperlunya.

Setelahselesai pelaksanaan penelitian Saudara \vajib Inenyalnpaikan laporan kepada kami 1(satu) bulan;etelah berakhirnya penelitian.

rembusan:I. Bupati Sleman(sebagai laporan)l. Kepala Bag. Hukum Setda Kab. Sieinan,. Kepala Dinas Lingkungan Hidup kab. Sleman~. Kepala Dinas PMPPT Kab. Sleman5. KepalaSatuan Polisi PalnongPraja Kab. Siernan5. Kabid. Fisik & Prasarana Bappeda Kab. Sleman7. Dekan Fak. HuktuTI UAJY

Yang Bersangkutan

Dikeluarkan di SlemanPada Tanggal : 20 Maret 2017

a.n. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sekretarisu.b.

Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan#.~.~ttjan

PEMERINTAH KABUPETEN·SLEMAN

DINAS LINGKUNGANHID.UPJal.an KRT Prln.odlningrat#Beran, Trid~di, SlernaA, YQavakarta, 55511

Telpon (0274) 868314, Faksimile (0274) 86316

SURAT KETERANGANNomor: 070 I og~~

Menlndaldanjutisurat dati Bappeda !'I0mor 70/Bappeda/1158/2017 .n8881 .20

Maret 2017, perihal izin p~enelitian kepada :

Nama : YosefYoga Kresnata

NPM :.130511147

AIamat :Jalan Magelang Km.8, No.l10A, Mlati, Sleman, Vogyakarta 55285

JuduJ Keglata'n: PENEGAKANHUKUM TERHAOAP KEGIATAN USAHA YANG TIDAK

MEMIUKI PERIZINAN UNGKUNGANDI KABUPATEN SLEMAN

Waktu :20 Maret 2017 sid 20 Junl2017

Yang bersangkutan benar-benar telah}i.roelaksanakan peneliti·an di Oinas Ungkungan

HidupKabupaten Sleman ·dan telah memperoleh data-data yang diperlukan dalam

penelitiannya.

Demlkian su.rat keterangan ini dib·uat untuk dlgunakan sebagaimana mestinya.

steman, Maret 2017Ka. ub.Bag Umum dan Kepegawaian DLH Sleman

PEMERINTAH KABUPETENSLEMAN

DINAS PENANAM'AN MODAL DANPELAYANAN PERIZINAN TERPADU

KABUPATENSLEMANBeran Lor, Tridadi, Siernan, Yogyakarta 555111

Telepon(0274) ,867199, 868405 pesawat 1175, Faksimile (0274) 868945Website: www.perizinan.slemankab.goJd

SURAT KETEMNGANNomor: Oto!l9tl

Menlndaklanjuti surat dari Bappeda Nomor 70/Bappeda/1158/2017 tangaf 20

Maret 2017, perthal izin penelitian kepada :

Nama : YosefYoga Kresnata

NPM, : 130511147

Alarriat : Ja.lan Magelang Km.8,No.110A, Mlati, sternan, Yogyakarta 55285

Judul Kegi,atan: PENEGAKAN HUKUMTERHADAP KEGIATAN USAHA YANGTIDAK

MEMIUKI PERIZINAN llNGKUNGAN 01 KABUPATEN SLEMAN

Waktu : 20 Maret 2017s/d 20 Juni 2017"

Yangbersangkutanbenar-benar telah melaksanakan penelitian di Dines Penanaman

,Modal Danpetayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sle.man dan telah memperoleh data­

data yang diperlukan dalam penelitiannya.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

~~l1!'mlSO. "Juni 2017as Penanaman Modal dan

padu

RTO, S.H.,M.Hum0708 198703 1 009

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

SAT:UAN POLISI PAMONG PRAJAJalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511

Telepon(0274)868506, Faksimile (0274) 868506Website: www.slemankab.goJd

SURAT KETERANGAN

Nomor :070/.. :~.'?3. ...

Saya, yang. bertandatangandi bawah ini :

a. nama Ir. St. EDI SUMEKTO NUGROHO, MM

b. NIP ~ · 19620404 199003 1 009

c. jabatan Pit. Kepala SatuanPolisi Pamong Praja

. dengan-iniimenerangkan bahwa :

8. "rJaltl;8

b. Nomahasiswa

c. program

b. pergiuruantinggi

YOSEFYOGAKRESNANTA

130511147

81

Universitas Atma Jaya Jakarta

"telah melaksanakan penelitian di Satuan Polisi P,among Praja Kabupaten Sleman

dalam rangka penyusunanskripsi dengan Judul"PENEGAKAN HUKUM TERHADAP

KEGIATAN USAHA YANG TIDAK MEMILIKIPERIZI·NAN LINGKUNGAN DI

KABUPATEN SLEMAN".

DemikianSurat Keterangan ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Sleman,

fSIJ~__u8J11_KTO NUGROHO,MMI,IV/b

990031 009