bab v tugas umum pemerintahan -...

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Tahun Anggaran 2009

461

BAB V

TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, pelaksanaan tugas umum

pemerintahan menggunakan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan

negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas,

akuntabilitas, efisiensi, dan asas efektivitas. Sebagai implementasi pelaksanaan

tugas umum pemerintahan di Kabupaten Sleman dilaksanakan kegiatan-kegiatan

sebagai berikut:

A. Kerjasama Antar Daerah

Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan daerah lain

dilaksanakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik terutama di

wilayah perbatasan dalam upaya memecahkan berbagai permasalahan untuk

mewujudkan kepentingan bersama. Kerjasama antar daerah juga dimaksudkan

untuk mengatur beberapa kepentingan antar daerah, diantaranya kerjasama

penanganan dan pengembangan wilayah perbatasan antar Kabupaten/Kota

dalam hal peningkatan kualitas pelayanan prasarana dan sarana

perekonomian, kesehatan, pendidikan dan sosial di wilayah perbatasan antar

Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi maupun antar Provinsi. Hal ini

disebabkan karena keterpaduan pengaturan dalam penyelesaian

permasalahan maupun dalam pengembangan potensi yang ada di wilayah

perbatasan Kabupaten/Kota perlu mendapat prioritas dalam berbagai sektor

pembangunan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan dan

kesejahteraan rakyat di wilayah perbatasan.

Wilayah perbatasan disatu sisi memiliki potensi untuk di kembangkan, di sisi

lain memiliki permasalahan yang memerlukan keterpaduan antar daerah dalam

penyelesaiannya, maka diperlukan adanya optimalisasi kerjassama di bidang

ekonomi, sosial, budaya dan fisik prasarana dalam pengelolaan wilayah

perbatasan. Pengelolaan bersama wilayah perbatasan antar daerah


Tahun Anggaran 2009

462

dilaksanakan dalam rangka meningkatkan daya saing wilayah dalam hal

meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya, termasuk

dalam tataran kebijakan yang terkait investasi, pemasaran maupun promosi

daerah.

Kerjasama antar daerah dilaksanakan tidak hanya untuk mengatasi

permasalahan yang ada khususnya di daerah perbatasan secara efektif dan

efisien juga untuk mengoptimalkan potensi sumber daya alam maupun

sumber daya manusia, dan sinkronisasi program pembangunan serta

mengurangi pengangguran dan tingkat kemiskinan di Kabupaten Sleman.

Dasar hukum yang melandasi seluruh kerjasama tersebut adalah :

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 khususnya Pasal 195 sampai

dengan Pasal 198.

2. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah

Daerah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Insfrastruktur

3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2007 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Kerjasama Daerah.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk

Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah

5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/1730/SJ/2005 Perihal

Kerjasama Daerah.

1. Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan kabupaten

berbatasan

a. Daerah yang diajak kerjasama

Dalam upaya peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan keterpaduan

program untuk menentukan kebijakan bersama antar kabupaten

berbatasan, Pemerintah Kabupaten Sleman melakukan kerjasama

dengan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Bantul,

Kabupaten Bantul dan Kabupaten Magelang.


Tahun Anggaran 2009

463

b. Dasar Hukum

1) Perjanjian Kerjasama bidang teknis antara Pemerintah Kabupaten

Sleman dengan Kabupaten Gunungkidul merupakan tindaklanjut

Keputusan Bersama antara Bupati Sleman dengan Bupati

Gunungkidul Nomor 04/SKB.KDH/A./2004 dan Nomor 125/1023

tentang Kerjasama di Bidang Pemerintahan, Pembangunan, dan

Kemasyarakatan.

2) Perjanjian Kerjasama bidang teknis antara Pemerintah Kabupaten

Sleman dengan Kabupaten Magelang merupakan tindaklanjut

Keputusan Bersama antara Bupati Sleman dengan Bupati Magelang

Nomor: 06/Kep.KDH/2000 dan Nomor: 188.4/88/Kep./01/2000

tentang Kerjasama di Bidang Pemerintahan, Pembangunan, dan

Kemasyarakatan.

3) Keputusan Bersama Bupati Sleman dan Bupati Gunungkidul Nomor

04/SKB.KDH/A./2004 dan Nomor 125/1023 tentang Kerjasama

antara Pemerintah Kabupaten Sleman dan Pemerintah Kabupaten

Gunungkidul.

4) Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pengairan Pertambangan dan

Penanggulangan Bencana Alam Kabupaten Sleman, Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Gunungkidul, dan Balai Besar Wilayah

Sungai Serayu-Opak, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Nomor

23/PK.KDH/D/2007, Nomor 600/913 dan Nomor

147/KPTS/SBBWS.SO/2007 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air,

5) Perjanjian kerjasama antara Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab

Sleman dengan Dinas Pertanian dan Kelautan Kabupaten Kulon

Progo Nomor: 24/PK.KDH/D/2008 dan Nomor 147 Th 2008 tanggal

20 Desember 2008 tentang Peningkatan Kualitas Ternak, Kesehatan

Masyarakat Veteriner dan Perikanan Budidaya

6) Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pertanian dan Kehutanan

Kabupaten Sleman dengan Dinas Kelautan, Perikanan dan

Peternakan Kabupaten Bantul Nomor: 26/PK.KDH/D/2008 dan


Tahun Anggaran 2009

464

Nomor 62/Perj/Bt/2008 tanggal 20 Desember 2008 tentang

Peningkatan KualitasTernak, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan

Perikanan

c. Bidang yang dikerjasamakan

1) Peningkatan kualitas ternak, kesehatan masyarakat veteriner dan

perikanan budidaya

2) Sumber Daya Air

3) Kesehatan

d. Nama Kegiatan

Kerjasama antar daerah dalam pelaksanaannya dilaksanakan melalui

kegiatan Kerjasama dan Koordinasi antar Kabupaten/Provinsi yaitu

Kerjasama dan Koordinasi antar Kabupaten/antar Provinsi

e. SKPD Penyelenggaraan

Penyelenggara pembinaan batas wilayah dilaksanakan oleh Bagian

Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah yang bentuk berdasarkan Perda

Nomor: 12 Tahun 2003 tentang Organisasi Perangkat Daerah

Pemerintah Kabupaten Sleman dan Surat Keputusan Bupati Sleman

Nomor 23/Kep.KDH/A/2003 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran

Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah

Kabupaten Sleman. Berdasarkan Keputusan Bupati tersebut Bagian

Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan analisis dan

penyiapan rancangan kebijakan serta pelayanan administrasi dalam

bidang pemerintahan daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut

Bagian Tata Pemerintahan mempunyai fungsi:

1) Pelaksanaan analisis dan penyiapan rancangan kebijakan serta

pelayanan administrasi penyelengaraan pemerintahan daerah,


pelayanan administrasi pengembangan pelaksanaan otonomi

daerah,


Tahun Anggaran 2009

465


pelayanan administrasi pelaksanaan pembinaan kecamatan,


pelayanan administrasi wilayah perbatasan,


pelayanan administrasi pelaksanaan kerjasama antar daerah,

6) Penyelenggaraan tata usaha Bagian Tata Pemerintahan.

f. Sumber Daya Manusia

Sumber daya penyelenggara pembinaan batas-batas wilayah adalah

sebagai berikut.

Tabel 5.1. SDM Penyelenggara Kerjasama Antar Daerah

Jumlah SDM

No. Jenis Pendidikan Jumlah No Golongan Jumlah 1 SD - 1. I -

2 SMP 1 2. II 2

3 SMA 2 3. III 12

4 Sarmud/D3 - 4. IV 1

5 Strata 1 8

6 Strata 2 4

Jumlah 15 Jumlah 15

Sumber: Bagian Tapem, Sekretariat Daerah

SDM berdasarkan Jabatan Struktural dan unsur staf yaitu terdiri dari 1

orang pejabat eselon III, dan 3 orang pejabat eselon IV.

g. Sumber dan Jumlah Anggaran

Anggaran untuk mendukung kegiatan kerjasama dan koordinasi antar

kabupaten sebesar Rp157.320.000,00 realisasi Rp139.254.125,00 atau

88,52%.

h. Jangka Waktu Kerjasama

Jangka waktu kerja sama antara Kabupaten Sleman dengan Kabupaten

Kota, Magelang, Kulonprogo, Bantul dan Gunungkidul adalah 5 tahun.


Tahun Anggaran 2009

466

i. Hasil dari Kerjasama

1) Pelaksanaan kegiatan kerjasama dan koordinasi antar kabupaten

direalisasikan dengan menindaklanjuti perjanjian Kerjasama

pengelolaan Sumber Daya Air dalam bentuk pembangunan Embung

yang berlokasi di Dusun Kalinongko Lor, Desa Gayamharjo,

Kecamatan Prambanan dan Dusun Kayoman, Desa Serut,

Kecamatan Gedangsari Kab. Gunungkidul. Tujuan pembangunan

embung tersebut adalah untuk meningkatkan pelayanan penyediaan

air baku bagi masyarakat wilayah perbatasan Kabupaten Sleman

dan Kabupaten Gunungkidul, karena selama ini masyarakat

diwilayah tersebut mengalami kekurang air bersih.

Sesuai dengan tahapan pembangunan Embung Serut yang

tercantum dalam Perjanjian Kerjasama, bahwa :

a) tahun 2008 merupakan tahapan penyusunan Detail Enginering

Design (DED), UKL-UPL, oleh Balai Besar Wilayah Sungai

serayu Opak, pembentukan organisasi pengelola Embung Serut.

b) Tahun 2009 penyediaan lahan oleh Kabupaten Sleman dan

Kabupaten Gunungkidul

c) Tahun 2010 – 2011 tahap pembangunan konstruksi embung dan

pendanaan menjadi kewajiban Balai Besar Wilayah Sungai

Serayu Opak.

Pembanguan konstruksi bangunan Embung Serut akan dimulai pada

tahun 2010, dan direncanakan akan selesai sesuai jadwal pada

tahun 2011.

Pemerintah Kabupaten Sleman besama Pemerintah Kabupaten

Gunungkidul telah melaksanakan pembebasan lahan dalam rangka

menyediakan lahan untuk lokasi pembangunan Embung tersebut.

Lahan diwilayah kabupaten Sleman yang dibebaskan seluas

4.196,48 m² (25% dari total luas tanah yang direncanakan untuk

pembangunan Embung 16.609 m2). Sedangkan Pemerintah


Tahun Anggaran 2009

467

Kabupaten Gunungkidul menyediakan lahan lokasi pembangunan

Embung seluas 8.004,68 m².

2) Pemerintah Kabupaten Sleman telah menindaklanjuti perjanjian

kerjasama antara Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten

Sleman dengan Dinas Pertanian dan Kelautan Kabupaten Kulon

Progo Nomor: 24/PK.KDH/D/2008 dan Nomor 147 Th 2008 tanggal

20 Desember 2008 tentang Peningkatan Kualitas Ternak, Kesehatan

Masyarakat Veteriner dan Perikanan Budidaya serta Perjanjian

Kerjasama antara Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten

Sleman dengan Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan

Kabupaten Bantul Nomor: 26/PK.KDH/D/2008 dan Nomor

62/Perj/Bt/2008 tanggal 20 Desember 2008 tentang Peningkatan

KualitasTernak, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Perikanan

Budidaya. Hasil tindaklanjut kerjasama tersebut antara lain :

a) pengawasan kesehatan hewan di pasar , bahan asal hewan dan

produk asal hewan yang dilaksanakan oleh Puskeswan di

wilayah Perbatasan.

b) penerbitan surat keterangan kesehatan hewan terhadap hewan

yang akan keluar dari wilayah daerah

c) pembinaan kesehatan ternak kepada petani ternak dilaksanakan

oleh puskeswan

d) pelaksanaan inseminasi buatan dan pemeriksaan kebuntingan

ternak serta gangguan reproduksi ternak di wilayah perbatasan

e) pencegahan, pengawasan dan pengendalian ternak di perbatasan

f) sosialisasi kepada peternak, pedagang ternak dan pedagang

produk peternakan tentang Surak Keterangan Kesehatan Hewan

(SKKH) dan Surat Keterangan Kesehatan Produk Asal Hewan

g) penyediaan benih dan induk ikan yang tepat jumlah, tepat waktu,

dan berkualitas baik

h) pemberian data dan informasi kebutuhan ikan (konsumsi dan

benih ikan)


Tahun Anggaran 2009

468

i) pengelolaan kualitas air di perairan umum pada daerah

perbatasan

j) sosialisasi peduli ASUH (Aman Sehat Utuh dan Halal) kepada

masyarakat

3) Penyusunan draft perjanjian kerjasama tentang pelayanan

kesehatan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Magelang. Secara

substansi draft tersebut memuat pelayanan kesehatan bagi

masyarakat di wilayah perbatasan, terutama masyarakat miskin yang

memerlukan jaminan kesehatan. Pembahasan draft masih akan

dilanjutkan pada tahun 2010, karena pembahasan pada tahun 2009

belum bisa menyelesaiakan hal-hal yang disepakati, karena

perbedaan kebijakan yang diterapkan dua kabupaten dalam

penanganan kesehatan bagi masyarakat miskin.

4) Terlaksananya koordinasi dengan instansi kabupaten yang

berbatasan (Rakortas) sebanyak 4 kali pertemuan. Pertemuan

dilaksanakan dengan Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten

Magelang, serta dengan seluruh Kabupaten Kota Perbatasan pada

forum Rapat Koordinasi yang diadakan pemerintah Provinsi DIY,

dan Rapat Koordinasi pembahasan kerjasama 8 Kabupaten Jateng

DIY yang dilaksanakan oleh Bakorwil II Surakarta.

5) Tersusunnya dokumen data base permasalahan perbatasan sebagai

bahan rapat koordinasi perbatasan dalam upaya penyelesaian

bersama dengan kabupaten kota berbatasan

6) Terselesaikannya permasalahan perbatasan di bidang pertanahan

dan sumber daya air di wilayah perbatasan

7) Tersusunnya evaluasi kerjasama antar wilayah perbatasan meliputi

evaluasi seluruh kerjasama antar daerah yang masih berlaku dan

yang telah habis masa berlakunya, sebagai bahan penyusunan

prioritas kegiatan kerjasama pada tahun berikutnya.


Tahun Anggaran 2009

469

j. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan kerjasama antar daerah lebih pada perbedaan kebijakan

yang diterapkan para pelaku kerjasama baik ditingkat perencanaan,

penganggaran dan pelaksanaan. Hal tersebut menyebabkan belum

optimalnya pelaksanaan kerjasama, baik perumusan kerjasama baru

maupun implementasi kerjasama yang telah ada. Solusi yang dilakukan

dengan melakukan peningkatan koordinasi secara aktif dan komunikasi

dengan kabupaten lain pelaku kerjasama.

2. Sekretariat Bersama Java Promo

a. Daerah yang diajak kerjasama

Dalam upaya meningkatkan kegiatan bidang pariwisata, Pemerintah

Kabupaten Sleman melakukan kerjasama dengan 15 Kabupaten/Kota di

Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah yaitu Kab. Sleman,

Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Gunungkidul,

Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Temanggung,

Kabupaten Magelang, Kabupaten Klaten, Kabupaten Karanganyar,

Kabupaten Boyolali, Kabupaten Kebumen, Kota Yogyakarta dan Kota

Magelang dan Kabupaten Semarang yang tergabung dalam Forum Java

Promo. Forum Java Promo dideklarasikan oleh 13 Kab/Kota dan

bertambah anggota yaitu Kabupaten Karanganyar (tahun 2006) dan

Kabupaten Semarang (tahun 2008).

b. Dasar Hukum

Pembentukan Sekretariat Java Promo berdasarkan Deklarasi

Kerjasama Pariwisata antara 13 Kabupaten/Kota dilingkungan Provinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah pada tanggal 26 Juni

2002 bertempat di Hotel Hyatt, Sleman. Selanjutnya Sekber tersebut

dikukuhkan oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Bapak I Gde

Ardika pada tanggal 21 Mei 2003 di Wonosobo.


Tahun Anggaran 2009

470


1) Pengembangan pariwisata secara bersama-sama dalam 1 wilayah

destinasi pariwisata

2) Pengembangan sarana prasarana penunjang pariwisata

3) Pengembangan produk paket wisata baru yang potensial

4) Pengembangan promosi pariwisata secara terpadu

5) Pengembangan pendidikan dan pelatihan bidang pariwisata.

d. Nama Kegiatan

Kegiatan yang dilaksanakan disebut Kegiatan Pendampingan Java

Promo

e. SKPD Penyelenggara

SKPD penyelenggara kegiatan Java Promo adalah Badan Perencanaan

Pembangunan c.q Bidang Perencanaan Sosial Ekonomi. Bappeda

dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 Tentang

Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Surat

Keputusan Bupati Sleman Nomor 34/Kep.KDH/2003 Tentang Struktur

Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda. Bappeda

mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

Bidang Perencanaan Sosial Ekonomi mempunyai fungsi yaitu:

1) Pelaksanaan perencanaan dan evaluasi pembangunan bidang sosial

dan budaya

2) Pelaksanaan perencanaan dan evaluasi bidang ekonomi


Sumber daya manusia penyelenggara kegiatan Java Promo yaitu

Bidang Perencanaan Sosial Ekonomi yang bertindak sebagai pelaksana

kegiatan harian adalah sebagai berikut:


Tahun Anggaran 2009

471

Tabel 5.2. SDM Penyelenggara Kerjasama Sekretariat Java Promo

Jumlah SDM No. Jenis Pendidikan Jumlah No Golongan Jumlah 1 SD - 1. I -

2 SMP - 2. II -

3 SMA - 3. III 8

4 Sarmud/D3 1 4. IV 1

5 Strata 1 2

6 Strata 2 7

Jumlah 9 Jumlah 9

Sumber: Bappeda

Pejabat struktural pendukung penyelenggaraan Sekretariat Java Promo

terdiri dari 1 orang PIU eselon II, 1 orang eselon III, dan 2 orang eselon

IV , 6 orang staf serta 3 orang pengarah (SC) dan 2 sekretariat OC.


Anggaran untuk mendukung kegiatan Sekretariat Bersama Java Promo

diperoleh dari iuran anggota yang besarnya Rp50.000.000,00 per

Kabupaten/Kota per tahun. Untuk Kegiatan Pendampingan Java Promo,

Kabupaten Sleman menganggarkan dana sebesar Rp140.000.000,00

melalui Pos Bantuan di BPKKD pada tahun 2009. Dana tersebut untuk

mendukung kegiatan Java Promo di Kabupaten Sleman berupa fasilitasi

dan koordinasi telah terealisasi 100%.


Jangka waktu kerjasama 15 kabupaten/kota anggota Sekretariat

Bersama Java Promo dalam rangka promosi dan pengembangan

pariwisata serta pembangunan sarana dan prasarana pariwisata

tersebut tidak dibatasi, tergantung keputusan anggotanya. Masa kerja

pengurus Sekretariat Java Promo adalah 3 tahun dan setiap akhir masa

kepengurusan dilaksanakan pemilihan Ketua Sekber. Ketua Sekber

Java Promo selama 2 periode dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten

Sleman dan masa jabatan periode kedua ini akan berakhir pada tahun

2010. Kantor Sekretariat Java Promo berada di Bidang Ekonomi

Bappeda Kabupaten Sleman


Tahun Anggaran 2009

472


Kegiatan Sekretariat Bersama Java Promo di Kabupaten Sleman

dilaksanakan dengan koordinasi dan fasilitasi yang menghasilkan:

1) Farm Trip Obyek Daerah Tujuan Wisata (ODTW) Java Promo 2009

dengan lokasi ODTW Kab. Klaten, Kab. Boyolali, Kab. Sleman, Kab.

Wonosobo, Kab. Magelang, Kab. Kulon Progo, Kab. Bantul, dan

Kab. Gunung Kidul. Farm Trip tersebut dimaksudkan untuk

mempromosikan Obyek Daerah Tujuan Wisata Jateng dan DIY.

Kegiatan tersebut diikuti oleh wartawan desk pariwisata dari media

massa Jakarta dan dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan

Kantor Direktorat Jenderal Destinasi Pariwisata Departemen

Kebudayaan dan pariwisata RI pada tanggal 7-9 Desember 2009.

2) Penerbitan Artikel hasil Peliputan Berita tentang Promosi Obyek

Daya Tarik Wisata Java Promo di Rubrik Pariwisata Harian Umum

Pikiran Rakyat, Bandung (bekerjasama dengan PT Pikiran Rakyat)

sebanyak 15 kali edisi terbit ( atau rata-rata 2 kali per bulan).

3) Forum pertemuan 3 bulanan untuk membahas permasalahan dan

solusi pariwisata lintas daerah anggota Java Promo. Pertemuan 3

bulanan merupakan forum pertemuan antara Kepala Dinas

Pariwisata dan atau Kepala Bappeda dari Kab/Kota anggota Sekber

Java Promo sedangkan pertemuan koordinasi 6 bulanan merupakan

Forum koordinasi Tingkat Bupati/Walikota. Pertemuan pada tingkat

Kepala Bappeda dan Kepala Dinas Pasriwisata dilaksanakan pada

bulan Oktober di Kabupaten Wonosari, Gunung Kidul; sedangkan

pertemuan pada tingkat Bupati/Walikota dilaksanakan pada bulan

Februari di Benteng Van der Wijk, Gombong (Kab. Kebumen).

4) Bekerjasama dengan PT Cipta Nindita Buana menyusun buku Studi

Pengembangan Investasi Java Promo

5) Bekerjasama dengan Jogja Tourism Training Center (JTTC)-UGM

melaksanakan Pelatihan Penyusunan Analisis Kelayakan Obyek

Wisata Bagi Anggota Java Promo. Pelatihan dilaksanakan selama 2


Tahun Anggaran 2009

473

hari pada tanggal 23-24 Oktober 2009 dan diikuti oleh seluruh

utusan dari daerah anggota Java Promo.

6) Bekerjasama dengan PT Cipta Nindya Grafika dalam Pembuatan

Leaflet dan Booklet ODTW Java Promo.

7) Bekerjasama dengan Pusat Pariwisata UGM dalam pelaksanaan

kegiatan Revisi RPJM Java Promo.

8) Bekerjasama dengan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata RI

melaksanakan event Festival Kuliner bertempat di halaman

Ambarukmo Plaza, Kab. Sleman. Salah satu jajanan tradisional yang

dipamerkan adalah Apem Terpanjang di dunia yang tercatat dalam

Rekor Muri.

9) Penyelenggaraan Program Pelatihan Website ”Penulisan Rilis Admin

www.javapromo.com”.

10) Pelaksanaan event Travel Dialogue, Promosi Wisata dan Studi

Komparasi serta Studi Pengembangan Investasi Pengembangan

Desa Wisata di Malaysia yang diikuti oleh seluruh utusan daerah

anggota.

11) Pelaksanaan event Travel Dialogue dan Studi Komparasi

Pengembangan Pariwisata di Serang-Banten dan DKI Jakarta.

12) Penyusunan Paket Wisata Java Promo.


Permasalahan yang dihadapi pada tahun 2009 adalah ketidaksamaan

komitmen karena adanya perubahan personil dengan adanya promosi,

mutasi dalam tubuh birokrasi yang mengikuti perubahan SOTK

berdasarkan PP 41/2007 yang berdampak pada perubahan personil

yang ditugaskan dalam forum Sekber Java Promo. Seringkali

perubahan personil ini tidak diikuti dengan pewarisan nilai/semangat

awal pembentukan Java Promo, yang berdampak pada proses

pelaksanaan komitmen diantara anggota Java Promo yang lebih

panjang. Solusi yang dilakukan adalah dengan meningkatkan

koordinasi dan komunikasi.


Tahun Anggaran 2009

474

k. Hal-hal Lain

Perlunya dibahas dan disiapkan regenerasi kepengurusan Sekber

karena Kab Sleman sudah 2 kali menjabat sebagai Ketua sekber.

3. Sekretariat Bersama Kartamantul

a. Daerah yang diajak Kerjasama

Kartamantul adalah Kerjasama antara 3 daerah di lingkungan Provinsi

DIY, yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul

dalam bidang pengelolaan sarana dan prasarana perkotaan. Kerjasama

tersebut dibentuk dalam rangka mengatasi permasalahan-

permasalahan yang muncul di wilayah aglomerasi perkotaan.

b. Dasar Hukum

Dasar Hukum yang mendasari Kerjasama Sekber Kartamantul adalah:

1) Perjanjian Nomor 04/Perj/BT/2001, Nomor 38/Kep. KDH/2001 dan

Nomor 3 tahun 2001 tentang Pembentukan Sekretariat Bersama

Pengelolaan Sarana dan Prasarana Perkotaan antara Kota

Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul.

2) Keputusan Bersama Walikota Yogyakarta, Bupati Sleman dan Bupati

Bantul Nomor 1/SKB.KDH/A/2009; Nomor 27 tahun 2009; Nomor

01/SKB/2009 tentang Perubahan Keputusan Bersama Bupati

Sleman, Bupati Bantul dan Walikota Yogyakarta Nomor :

1/SKB.KDH/A/2008; Nomor 1177 A tahun 2008; Nomor :

01/SKB/2008 tentang Pengangkatan Ketua, Sekretaris dan

Bendahara Sekretariat Bersama Kartamantul Periode 2008-2010.

c. Bidang Kerjasama

Bidang yang dikerjasamakan meliputi pengelolaan sarana dan

prasarana perkotaan khususnya pada 7 sektor, yaitu: persampahan, air

limbah, air bersih, jalan, transportasi, drainase dan tata ruang.


Tahun Anggaran 2009

475

d. Nama Kegiatan

Sekretariat Bersama Yogyakarta, Sleman dan Bantul (Sekber

Kartamantul).

e. SKPD Penyelenggara Kerjasama

SKPD penanggungjawab kegiatan kerjasama Kartamantul adalah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah cq Bidang Perencanaan

Perkotaan. Bappeda dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12

Tahun 2003 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah

Kabupaten Sleman dan Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor

34/Kep.KDH/2003 Tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas

Pokok dan Fungsi Bappeda. Bappeda mempunyai tugas pokok

membantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di

Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah. Bidang Perencanaan

Perkotaan mempunyai fungsi yaitu :

1) Pelaksanaan perencanaan dan evaluasi tata ruang perkotaan

2) Pelaksanaan perencanaan dan evaluasi sarana dan prasarana

perkotaan

3) Pelaksanaan perencanaan dan evaluasi lingkungan hidup


Sumber daya manusia dalam pendukung penyelenggaraan kerjasama

Sekber Kartamantul adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3. SDM Penyelenggara Kerjasama Kartamantul

Jumlah SDM


2 SMP - 2. II -

3 SMA - 3. III 8


5 Strata 1 5

6 Strata 2 6

Jumlah 11 Jumlah 11

Sumber: Bappeda


Tahun Anggaran 2009

476

Pejabat struktural pendukung penyelenggaraan kerjasama kartamantul

terdiri dari 1 orang pejabat eselon II, 1 orang eselon III, dan 3 orang

eselon IV serta 7 orang staf.


Anggaran pelaksanaan kegiatan Sekber Kartamantul dari iuran para

anggota. Anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Sleman pada

tahun anggaran 2009 untuk Kegiatan penunjangan Sekber Kartamantul

sebesar Rp 40.000.000,- realisasi sebesar Rp.37.649.000 (94,12%)

dan sebesar Rp150.000.000,00 per daerah untuk iuran operasional

Sekber Kartomantul. Iuran untuk biaya operasional dan pemeliharaan

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan sebesar Rp547.563.000,-

atau kurang lebih 21% dari total kebutuhan Rp2.602.900.000,-. Besaran

iuran didasarkan pada volume dan berat sampah yang dibuang di TPA

Piyungan. Sedangkan sharing dana untuk operasional dan

pemeliharaan IPAL-Sewon sebesar Rp20.000.000,00 dari total

Rp1.512.451.520,- dana yang dibutuhkan.


Pada dasarnya jangka waktu kerjasama Sekretariat Bersama

Kartamantul dilakukan sepanjang diperlukan dan masa kerja

kepengurusan selama 2 tahun. Saat ini kepengurusan Sekber

Kartamantul dipegang oleh Kabupaten Bantul.

i. Hasil kerjasama

Persampahan

1) Pengelolaan persampahan di TPA Piyungan, Bantul dengan

pembagian (sharing) pembiayaan berdasarkan volume sampah

yang dibuang oleh masing-masing anggota.

2) Penanganan masalah sampah illegal terutama di wilayah

aglomerasi perkotaan/perbatasan


Tahun Anggaran 2009

477

3) Kerjasama dengan Shimizu Corporation pengelolaan proyek Clean

Development Mechanism (CDM) Penangkapan Gas Metana.

4) Pengolahan Lindi

5) Pengingkatan dan pemeliharaan sarana prasarana drainase, talud,

jalan dan kolam maturasi (kerjasama dengan Satker PLP Provinsi

DIY)

6) Evaluasi kelengkapan Armada Angkut Sampah.

7) Review Perjanjian Kerjasama Pengelolaan TPA Piyungan.

8) Peningkatan kinerja Pengelolaan TPA

9) Pembahasan dan Evaluasi Biaya Operasional dan Pemeliharaan

TPA Piyungan.

Air Limbah

1) Pembahasan dan evaluasi Biaya Operasional dan Pemeliharaan

IPAL Sewon.

2) Pembahasan Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Limbah

3) Review Perjanjian Kerjasama Pengelolaan IPAL Sewon

4) Pengembangan jaringan pipa induk, saluran sekunder dan tersier air

limbah

5) Review Master Plan Air Limbah Kawasan Perkotaan Yogyakarta

(APY)

6) Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan Air limbah Perkotaan

7) Penyiapan dokumen Municipal Sewerage Management & Health

Project (MSMHP).

Air Bersih

1) Sinkronisasi Pemanfaatan Sumber Air Baku untuk wilayah

Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta (APY)

2) Koordinasi untuk peningkatan kualitas dan kuantitas air bersih

3) Sinkronisasi peningkatan sarana dan prasarana untuk perbaikan

sistem jaringan perpipaan dan distribusi air bersih yang kontinyu.


Tahun Anggaran 2009

478

Transportasi

1) Perencanaan Bersama Kereta Api Komuter

2) Sinkronisasi Jaringan Angkutan barang

3) Penertiban Jalan Kabupaten (Khususnya daerah Kronggahan).

Tata Ruang

1) Sinkronisasi Rencana Tata Ruang Perkotaan

2) Sinkronisasi Peta (digitasi) untuk Perencanaan Penataan Ruang

APY

Drainase

1) Review Master Plan Drainase Kawasan Perkotaan Yogyakarta

2) Sinkronisasi Perrencanaan dan Penganggaran Pengelolaan

Drainase

3) Sikronisasi Pelaksanaan Pelumpuran Drainase

4) Sinkronisasi Pembangunan Sudetan Drainase

5) Normalisasi dan Optimalisasi Saluran Penggelontor dari Wilayah

UGM menuju Kota Yogyakarta

6) Normalisasi Saluran Kali Belik (Perbatasan Sleman dan yogyakarta)

7) Penanganan genangan air di kawasan Ambarukmo

8) Penanganan dan Rehabilitasi drainase di jalan Kusumanegara

(Perbatasan Yogyakarta dan Kab Bantul)

Jalan

1) Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pengelolaan jalan

2) Sinkronisasi pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan

3) Sinkronisasi sempadan dan ROI jalan

4) Sinkronisasi Ijin Pemanfaatan Jalan


Beberapa permasalahan yang muncul dalam kerjasama Kartamantul

adalah :


Tahun Anggaran 2009

479

1) Perencanaan program dan penganggaran dari anggota Sekber

Kartamantul sering tidak sinkron.

2) Orientasi standar capaian suatu sektor kualitasnya sering tidak

selaras antar anggota.

3) Belum sinkronnya utilitas pendukung (yang eksisting).

4) Belum sinkronnya standarisasi dan regulasi termasuk perijinan di

suatu daerah

Solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan diatas adalah

dengan meningkatkan konsultasi dan koordinasi guna tercapainya

sinkronisasi perencanaan, penganggaran dan kegiatan serta melakukan

pembahasan bersama.

k. Hal-hal lain

1) Sejak tahun 2008 kerjasama Sekber Kartamantul diperluas dengan

menambah kerjasama pada bidang tata ruang dan pengembangan

kapasitas

2) Wacana dari Pemkab Sleman untuk memperluas bidang kerjasama

Sekber Kartamantul dengan tambahan sektor yang baru yaitu

pengelolaan sampah non rumah tangga (sampah spesifik) yaitu

sampah industri termasuk limbah rumah sakit dan B3.

3) Adanya pengembangan kelembagaan di Provinsi DIY yaitu SOTK

baru Balai IPAL sehingga nantinya perlu ada pembagian peran

antara kegiatan yang ditangani Sekber Kartamantul dan yang

ditangani Balai lPAL.

4) Besarnya pembagian hasil penjualan Gas Methane masih terus

dinegosiasikan antara daerah anggota Sekber dengan pihak

Shimizu.


Tahun Anggaran 2009

480

B. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga

1. Pendampingan Sustainable Capacity Building For Decentralization

(SCBD).

a. Mitra yang diajak Kerjasama

Mitra Pemerintah Kabupaten Sleman dalam rangka Penyelenggaraan

Sustainable Capacity Building For Decentralization adalah Asian

Development Bank (ADB) melalui kantor pusat manajemen proyek

SCBD di Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Departemen Dalam

Negeri. Sebagai pelaksana kegiatan adalah service provider

konsorsium pemenang tender yaitu PT Widya Graha Asana (PT WGA),

Jakarta berasosiasi dengan Pusat Studi Perencanaan Pembangunan

Regional (PSPPR) UGM dengan Center for Economic and Information

System Studies (CEISS).

b. Dasar Hukum

1) Loan Agreement antara Pemerintah Indonesia dan Asian

Development Bank (ADB) Nomor Loan 1964-INO yang berlaku

efektif mulai tanggal 5 September 2003,

2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 193.05-180 Tahun 2002

Tentang Keanggotaan dan Tata Kerja Komisi Penyelenggaraan

Bantuan ADB dalam rangka Peningkatan Kapasitas Pemerintah

Daerah.

3) Keputusan Mendagri Nomor 050/222 Tahun 2005 Tentang CBAP 14

Kabupaten/Kota Pelaksana SCBD, termasuk di dalamnya Kab.

Sleman

4) Surat Mendagri Nomor 050/185/OTDA Perihal Penetapan 14

Kabupaten/Kota lokasi SCBD Tahap I.


Bidang yang dikerjasamakan adalah lintas sektor dalam rangka

pengembangan kapasitas pemerintahan daerah yang berkelanjutan


Tahun Anggaran 2009

481

untuk desentralisasi yang meliputi kerangka strategi/kebijakan,

perkuatan kelembagaan, manajemen SDM, peningkatan SDM,

keuangan dan penganggaran.

d. Nama Kegiatan

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah yang

Berkelanjutan (Pendampingan SCBD-DP)

e. SKPD Penyelenggaraan Kerjasama

SKPD yang bertanggungjawab untuk penyelenggaraan kegiatan

Sustainable Capacity Building for Decentralization (SCBD) adalah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) cq. Bidang

Teknologi dan Kerjasama. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati

Sleman Nomor 34/Kep.KDH/2003 Tentang Struktur Organisasi,

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Teknologi dan Kerjasama

Bappeda, adalah sebagai berikut :

1) Pelaksanaan perencanaan dan evaluasi ilmu pengetahuan dan

teknologi

2) Pelaksanaan perencanaan dan evaluasi kerjasama

3) Pelaksanaan perencanaan dan evaluasi data dan informasi


Sumber Daya Manusia Penyelenggaraan Kegiatan Pendampingan

SCBD Kabupaten Sleman Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4. SDM Penyelenggara Kerjasama SCBD

Jumlah SDM


2 SMP - 2. II -

3 SMA 4 3. III 8


5 Strata 1 3

6 Strata 2 4

Jumlah 11 Jumlah 11

Sumber: Bappeda


Tahun Anggaran 2009

482

Pejabat struktural pendukung penyelenggaraan SCBD terdiri dari 1

orang PIU eselon II, 1 orang eselon III, dan 3 orang eselon IV, dan 7

orang staf.

g. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Kegiatan SCBD dibiayai oleh Pemerintah Pusat pada tahun 2009

dengan dasar DIPA Nomor: 2322.0/010-07.4/-/2009 dengan alokasi

anggaran sebesar Rp4.495.708.000,-, anggaran tersebut terealisasi

Rp2.341.667.926,- (52,087%). Untuk kegiatan pendampingan SCBDP

dialokasikan anggaran sebesar Rp925.000.000,- dari APBD dengan

realisasi penggunaan sebesar Rp830.314.066 (89,68%). Kegiatan

SCBD Kab. Sleman sesuai kontrak, selama 3 tahun dengan ketentuan

berkelanjutan, yang didanai dari APBN/ADB Loan No. 1965-INO

sebesar 80% dan APBD (pendampingan) 20 % sehingga capaian

kinerja SCBDP Kab Sleman secara fisik sudah sebesar 100& dengan

capaian keuangan sebesar 95%. Besarnya dana yang bias diserap dari

APBD ini karena menyesuaikan dengan dana APBN/loan yang dapat

dicairkan.


Jangka waktu kerjasama adalah 5 tahun terhitung sejak

ditandatanganinya kontrak antara Pemerintah Kabupaten Sleman

dengan pemenang tender (PT WGA) dengan Nomor:

026/SCBD/56/CSC/2006 tanggal 7 Nopember 2006.


1) Terlaksananya peningkatan SDM Kabupaten Sleman berupa

pendidikan dan pelatihan mulai eselon II, III, IV dan Staf sebanyak

27 Jenis diklat.

2) Terbangunnya SIM Perijinan terpadu sebanyak 44 jenis SIM

3) Terbangunnya SIM Penanggulangan Kemiskinan.


Tahun Anggaran 2009

483

4) Tersusunnya pedoman pengelolaan Tanah Kas Desa

5) Audit Kinerja Pemkab Sleman

6) Survei Kepuasan Pelanggan (masyarakat).


1) Permasalahan dalam pelaksanaan SCBD yang menyebabkan target

keuangan dan kegiatan tidak tercapai sesuai dengan rencana adalah:

pencairan dana Loan ADB No. 1964-INO di KPPN Khusus VI Jakarta

cukup rumit dan membutuhkan waktu lama.. Hal tersebut dikarenakan

adanya ketentuan bahwa kegiatan harus selesai dilaksanakan dahulu

dan harus ada berita acara serah terima out put kegiatan dari service

provider ke unit pelaksana proyek (PIU) SCBDP.

2) Birokrasi pencairan uang yang panjang. Proses pencairan keuangan

dimulai dari service provider ke PIU SCBDP kemudian diajukan ke

kantor pusat (CPMO) SCBDP ADB Loan 1964-INO Ditjend PUOD

Depdagri dilanjutkan ke KPPN Khusus VI Jakarta dan ADB Manila,

setelah disetujui semua pihak baru dapat dicairkan melalui KPPN

Khusus Vi Jakarta yang langsung diterima melalui rekening service

provider/konsultan SCBDP (tanpa melalui Satker).

Solusi yang ditempuh dalam rangka memperlancar pencairan dana

Loan ADB no 1964-INO adalah dengan rmelakukan pencermatan

bersama dokumen pengajuan pencairan (invoice) antara konsultan-

PIU SCBDP Kab Sleman dan Bendahara SCBDP di CPMO SCBDP

Depdagri agar tidak ada kesalahan yang akan makin memperpanjang

proses. Disamping itu PIU Kab Sleman juga terus melakukan

koordinasi dan pemantauan kepada Konsultan dan ke CPMO SCB-

DP Depdagri.


Tahun Anggaran 2009

484

2. Peningkatan Kelembagaan dan Kebijakan Pengelolaan Irigasi Sumber

Daya Air/Water Resources and Irrigation Sector Management Project

(WISMP) Kabupaten Sleman

a. Mitra yang diajak kerjasama

Mitra yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Sleman dalam

rangka melaksanakan program Water Resources and Irrigation Sector

Management Project (WISMP I) adalah Bank Dunia dan Departemen

Permukiman dan Prasarana Wilayah.

b. Dasar Hukum

1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

2) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi.

3) Surat Departemen Dalam Negeri Nomor 900 /982/IV/Bangda tanggal

4 Agustus 2005 perihal Perlaksanaan WISMP dan Surat Dirjen

Sumber Daya Air, Departemen Pekerjaan Umum Nomor

HL/02.02.DJ/554 tanggal 16 Agustus 2005 perihal Program WISMP.

4) Keputusan Bupati Sleman Nomor 233/Kep.KDH/A/2005 Tentang

Unit Manajemen Proyek Kabupaten dan Unit Pelaksana Proyek

Kabupaten WISMP tanggal 21 Desember 2005.

5) Surat Bupati Sleman Nomor 611/02192/2005 tentang Kesanggupan

Pelaksanaan Program WISMP.

c. Bidang Kerjasama

Bidang kerjasama adalah bidang sumber daya air.

d. Nama Kegiatan

Peningkatan Kelembagaan dan Kebijakan Pengelolaan Irigasi (

WISMP).

e. SKPD penyelenggara kerjasama

SKPD penyelenggara kerjasama ini adalah Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah c.q Bidang Perencanaan Perdesaan.


Tahun Anggaran 2009

485

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor 34/Kep.KDH/2003

Tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi

Bappeda, Bidang Perencanaan Pedesaan mempunyai fungsi yaitu :

1) Pelaksanaan perencanaan dan evaluasi tata ruang perdesaan.

2) Pelaksanaan perencanaan dan evaluasi sarana dan prasarana

perdesaan.

3) Pelaksanaan perencanaan dan evaluasi lingkungan hidup dan

sumber daya alam.


Sumberdaya manusia penyelenggara kegiatan WISMP adalah sebagai

berikut:

Tabel 5.5. SDM Penyelenggara Kerjasama WISMP

Jumlah SDM No. Jenis Pendidikan Jumlah No Golongan Jumlah

1 SD - 1. I -

2 SMP - 2. II -

3 SMA 1 3. III 10


5 Strata 1 5

6 Strata 2 5

Jumlah 11 Jumlah 11

Sumber: Bappeda

Pejabat struktural pendukung penyelenggaraan WISMP terdiri dari 1

orang pejabat eselon II, 1 orang eselon III dan 3 orang eselon IV.

g. Jumlah dan sumber anggaran

Anggaran untuk kegiatan pendampingan WISMP bersumber pada:

1) APBN (DIPA No. 0308.0/999-06.1/-/2009 tanggal 8 juni 2009/4711-

IND/10705701 dengan Kegiatan Pembuatan Perkuatan

kelembagaan Sumber Daya Air Kab Sleman dan sub Kegiatan

Penguatan Kelembagaan) yang merupakan loan Pemerintah

Republik Indonesia dari Bank Dunia yang dihibahkan oleh


Tahun Anggaran 2009

486

Pemerintah Pusat kepada Kabupaten Sleman sebesar Rp.

199.907.000,- realisasi sebesar Rp 125.778.600,-

2) APBD Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2009 sebesar

Rp106.000.000 realisasi sebesar Rp80.381.275,- (75,83%).


Program Water Resources And Irrigation Sector Management dimulai

tahun 2005 selama 10 tahun. Program ini dilaksanakan di Kabupaten

Sleman mulai tahun 2006.

i. Hasil Kerjasama

1) Hasil kegiatan peningkatan kelembagaan WISMP adalah:

2) Dokumen Profil Sosial ekonomi Teknis Kelembagaan (PSETK).

3) Persiapan Pelaksanaan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (PIP) meliputi

: Pelaksanaan Penyadaran Publik

4) Pemberdayaan P3A, Gab P3A dan Induk P3A : Pengadaan Tenaga

Pendamping Masyarakat (TPM) dan TPM Kabupaten

5) Pembentukan dan Pelatihan P3A dan Induk P3A, Gabungan P3A

dan Induk P3A: Pelatihan dan Penyusunan PSETK dengan Metode

PPKP.

6) Honor untuk Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM).


1) DIPA turunnya terlambat sedangkan kegiatan sudah terjadwal sejak

awal tahun sehingga mempengaruhi pelaksanaan kegiatan terutama

yang melibatkan pihak lain, seperti Tim Pendamping Masyarakat.

Solusi yang dilakukan adalah dengan melakukan peningkatan

koordinasi dan konsultasi ke berbagai instansi/lembaga yang

menaungi kegiatan WISMP (Bappenas, Depkimpraswil, Departemen

Pertanian, Departemen Dalam Negeri, Departemen Keuangan dan

Bank Dunia).


Tahun Anggaran 2009

487

2) Penetapan dan sosialisasi perda tentang PPSIP belum dapat

dilaksanakan karena Perda masih dalam pengkajian di Bagian

Hukum Setda

3) Kelembagaan Pengelolaan irigasi (KPI) belum bias dilaksanakan

karena pada saat itu dalam status menunggu penetapan SOTK baru

yang didalamnya antara lain mengatur tentang tugas pokok dan

fungsi lembaga.

k. Hal-hal lain

1) Diharapkan dengan adanya dokumen Profil Sosial Ekonomi Teknis

Kelembagaan (PSETK) dapat menjadi bahan kebijakan pengelolaan

irigasi.

2) Tercapainya Peningkatan Kinerja Pengembangan Sumber daya Air

dan sistem irigasi Partisipatif dapat mewujudkan optimalisasi

kelembagaan Sumber Daya Air.

3. Kerjasama Lainnya

Kerjasama Pembangunan dilakukan melalui perencanaan dan

pengembangan kerjasama. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka

mengoptimalkan potensi yang dimiliki Kabupaten Sleman, penyediaan

infrastruktur, peningkatkan pelayanan kesehatan dan perbaikan lingkungan,

pemanfaatan peluang/tawaran kerjasama dari pihak lain untuk mengatasi

masalah-masalah kemiskinan ataupun pengangguran, membantu

menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat maupun untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan kerjasama

dilakukan antara lain dengan identifikasi dan pemetaan potensi dan jenis

serta mitra yang akan diajak dan atau dikerjasamakan dilanjutkan dengan

kegiatan fasilitasi kerjasama dalam rangka match making.

Kegiatan kerjasama dimulai dari identifikasi potensi kerjasamaantar daerah

dan swasta. Hasil identifikasi ini diharapkan bisa ditindaklanjuti dengan


Tahun Anggaran 2009

488

merealisasikan potensi kerjasama tersebut guna mengoptimalkan sumber

daya yang ada untuk meningkatkan baik pelayanan maupun pembangunan

di Kab. Sleman. Selama tahun anggaran 2009 terdapat 57 perjanjian

kerjasama/nota kesepahaman yang dilakukan oleh Pemerintah Kab.

Sleman dengan pihak lain.

a. Mitra yang diajak Kerjasama

Kerjasama dilakukan dengan pemerintah pusat, baik departemen

maupun lembaga non departemen, lembaga pemerintah lainnya,

perusahaan swasta maupun BUMN serta LSM. Adapun potensi

kerjasama yang diidentifikasi baik instansi pemerintah pusat, daerah

lain maupun lembaga swasta/LSM.

b. Dasar Hukum .

Selama tahun anggaran 2009 terdapat 57 perjanjian kerjasama/nota

kesepahaman yang dilakukan oleh Pemerintah Kab. Sleman dengan

pihak lain, beberapa yang menonjol diantaranya adalah :

1) Nota Kesepahaman 1/PK.KDH/A/2009 NP-01-01/PNPM Mandiri

Perdesaan/I/2009 2 Januari 2009 antara Pemerintah Kabupaten

Sleman dengan Pemerintah Pusat untuk pembiayaan dan

pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri

Perdesaan (PNPM-Mandiri Perdesaan) berdasarkan asas tugas

pembantuan.

2) Perjanjian Kerjasama No.2/PK.KDH/D/2009 tanggal 9 Januari 2009

antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Akper Karya Husada

tentang Peningkatan dan Pengembangan Mutu Pelayanan

Kesehatan di wilayah Kabupaten Sleman dan Program Pendidikan

Tenaga Kesehatan Akademi Keperawatan Karya Husada

Yogyakarta.

3) Perjanjian Kerjasama No. 3/PK.KDH/D/2009 tanggal 9 Januari 2009

antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Akademi Komputer


Tahun Anggaran 2009

489

AMIK tentang Peningkatan dan Pengembangan Mutu Pelayanan


Tenaga Kesehatan

4) Perjanjian Kerjasama No. 4/PK.KDH/D/2009 tanggal 9 Januari 2009

antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Fakultas Kedokteran

UII tentang Peningkatan dan Pengembangan Mutu Pelayanan


Tenaga Kesehatan

5) Perjanjian Kerjasama No.5/PK.KDH/D/2009 tanggal 9 Januari 2009

antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Akademi Analisis

Kesehatan Yogyakarta tentang Peningkatan dan Pengembangan

Mutu Pelayanan Kesehatan di wilayah Kabupaten Sleman dan

Program Pendidikan Tenaga Kesehatan

6) Perjanjian Kerjasama No. 6/PK.KDH/A/2009 tanggal 2 Maret 2009

antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan LSM Sampan

Community tentang Pendampingan bagi Korban Penyalahgunaan

Napza di wilayah Kabupaten Sleman

7) Perjanjian Kerjasama No. 10/PK.KDH/D/2009 tanggal 1 April 2009

antara Departemen Pekerjaan Umum, Pemerintah Kabupaten

Sleman dan Bremen Overseas Research and Development

Association (Borda) tentang Pelaksanaan Replikasi Program

Sanitasi berbasis Masyarakat.

8) Perjanjian Hibah No.11/PK.KDH.D/2009 tanggal 8 April 2009 antara

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten

Sleman tentang Hibah DanaDari Pemerintah Provinsi Daerah

IstimewaYogyakarta kepada Pemerintah Kabupaten Sleman

9) Perjanjian Hibah No.12/PK.KDH/D/2009 tanggal 20 April 2009

antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Komite Olahraga

Nasional Indonesia (KONI) KabupatenSleman tentang Pemberian

Dana Hibah Keolahragaan.


Tahun Anggaran 2009

490

10) Perjanjian Hibah No.13/PK.KDH/A/2009 tanggal 20 April 2009

antara Pemkab. Sleman dengan Kodim 0732 Sleman tentang

Pemberian Hibah TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD).

11) Perjanjian Kerjasama No. 14/PK.KDH/A/2009 tanggal 12 Juni 2009

antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Pemerintah

Kabupaten Muara Jambi Provinsi Jambi tentang Penyelenggaraan

Program Transmigrasi Swakarsa Mandiri di lokasi Sungai Gelam

Baru SP 4 Kabupaten Muara Jambi Provinsi Jambi.


antara Pemerintah kabupaten Sleman dengan Pemerintah

Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan tentang

Penyelenggaraan Program Transmigrasi di lokasi Sawahan

Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan.



Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan tentang

Penyelenggaraan Program Transmigrasi di lokasi Jejangkit

Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan

14) Perjanjian Kerjasama No.17/PK.KDH/A/2009 tanggal 12 Juni 2009


Kabupaten Muko-Muko Provinsi Bengkulu tentang

Penyelenggaraan Program Transmigrasi di lokasi UPT Lubuk

Talang, Kecamatan Malin Deman Kabupaten Muko-Muko Provinsi

Bengkulu.



Kabupaten Boul Provinsi Sulawesi Tengah tentang

Penyelenggaraan Program Transmigrasi di lokasi UPT Desa

Kokabuka, Kabupaten Boul Provinsi Sulawesi Tengah




Tahun Anggaran 2009

491

Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo tentang Penyelenggaraan

Program Transmigrasi di lokasi Desa Puncak, Kabupaten Gorontalo

Provinsi Gorontalo



Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur tentang

Penyelenggaraan Program Transmigrasi di lokasi UPT Polawan

SP.1, Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur

18) Perjanjian Kerjasama No. 21/PK.KDH/A/2009 12 Juni 2009


Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan tentang

Penyelenggaraan Program Transmigrasi di lokasi UPT Sungai

Rambutan SP.2 , Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan



Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi tentang

Penyelenggaraan Program Transmigrasi Swakarsa Mandiri di lokasi

Desa Sukomaju, Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung

Timur Provinsi Jambi



Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat tentang

Penyelenggaraan Program Transmigrasi di lokasi UPT Serat Dyan

SP.2 Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat

21) Perjanjian Kerjasama Nomor 26/PK.KDH/A/2009 tanggal 22 Juni

2009 antara Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman dengan Program

Studi S2 IKM Jurusan Sistem Informasi Kesehatan (SIMKES)

Tentang Penyelenggaraan Pelatihan Sistem Informasi Kesehatan

untuk Analisis Data Kesehatan bagi Kepala Puskesmas dan Staf

Dinas Kesehatan Di tingk. Pemkab Sleman 2009.


Tahun Anggaran 2009

492

22) Perjanjian Kerjasama No. 27/PK.KDH/A/2009 dan No.

2208/Joi.Hy.FH Tanggal 22 Juni 2009 antara Pemkab Sleman

dengan FH UGM tentang Penempatan Mahasiswa KKN

Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat UGM dalam Studi

Pembentukan Regulasi Daerah

23) Perjanjian Hibah No. 29/PK.KDH/A/2009 tanggal 25 Juni 2009

antara Pemkab Sleman Dengan Tim Penggerak PKK Kabupaten

Sleman tentang Pemberian Dana Hibah Pemberdayaan dan

Kesejahteraan Keluarga.

24) Nota Kesepakatan No.30/PK.KDH/D/2009 tanggal 29 Juni 2009

antara Direktorat Jendaral ciptakarya DPURI,Pemerintah ProVinsi

DIY, Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Sleman,

Pemerintah Kabupaten Bantul tentang Pelaksanaan Program

Metropolitan Sanitation Management & Healthy Project (MSMHP)

di Wilayah Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta.

25) Nota Kesepakatan No. 32/PK.KDH/D/2009 tanggal 16 Juli 2009

antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan LPPR UGM tentang

Kerjasama Pengujian Contoh Uji Kualitas Lingkungan

26) Nota Kesepakatan No.33/ PK.KDH/D/2009 tanggal 16 Juli 2009

antara Pemkab Sleman dengan Balai Besar Kesehatan Lingkungan

tentang Kerjasama Pengujian Contoh Uji Kualitas Lingkungan

27) Perjanjian No. 37/PK.KDH/D/2009 tanggal 1 April 2009 Penerusan

Hibah antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah

Kabupaten Sleman untuk Kegiatan Local Basic Education Capacity

Project

28) Perjanjian N0. 38/PK.KDH/D/2009 tanggal 1 April 2009 Hibah antara

Pemerintah Kabupaten Sleman dengan komite olahraga Nasional

Indonesia (KONI) KabupatenSleman tentang Perubahan Perjanjian

Hibah antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Komite

OlahragaNasional Indonesia (KONI) Kabupaten Sleman Nomor


Tahun Anggaran 2009

493

7520/KONI/SLMN/IV/2009, Nomor 12/PK.KDH/A/2009 tentang

Pemberian Dana Hibah Keolahragaan.

29) Perjanjian Kerjasama No. 41/PK.KDH/D/2009 tanggal 28 September

2009 antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Institut

Pertanian ”Stiper” (Instiper” Yogyakarta tentang Pelaksanaan

Program Model Agro Forestry dan budi daya aren

30) Perjanjian Kerjasama No. 42/PK.KDH/D/2009 tanggal 1 Oktober

2009 antara Badan Geologi Departemen Energi dan Sumberdaya

Mineral, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan

Pemerintah Kabupaten Sleman tentang Pengelolaan Museum

Gunungapi Merapi di Kabupaten Sleman.

31) Perjanjian Hibah No. 43/PK.KDH/D/2009 tanggal 1 Oktober 2009

antara Pemkab Sleman dengan Komando Distri Militer 0732

Sleman tentang PemberianDana Hibah TNI Manunggal

Membangun Desa (TMMD).

32) Kesepakatan Bersama No. 44/PK.KDH/D/2009 tanggal 5 Oktober

2009 Badan Kepegawaian Negara dan Pemkab Sleman Tentang

Kerjasama Penerapan Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik dalam

Sistem Layanan Pegawai Negeri Sipil di kabupaten Sleman

33) Nota Kesepakatan No.46/PK.KDH/D/2009 tanggal 17 Oktober 2009

antara Direktorat Jendral Cipta Karya Departemen Pekerjaan

UMUM dengan Pemerintah Kabupaten Sleman Prov. DIY tentang

Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Lingkungan Permukiman

Berbasis Komunitas/ Neighbourhood Development di Desa

Sindumartani Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman Prop DIY.

34) Nota Kesepahaman No. 48/PK.KDH/D/2009 tanggal 6 Nopember

2009 antara Pemkab Sleman dengan DPRD Kabupaten Sleman

tentang KUA

35) Nota Kesepahaman No. 49/PK.KDH/D/2009 tanggal 6 Nopember

2009 antara Pemkab Sleman dengan DPRD Kabupaten Sleman

tentang PPAS


Tahun Anggaran 2009

494

36) Perjanjian Kerjasama No. 50/PK.KDH/D/2009 tanggal 12

Nopember 2009 Pemerintah Kabupaten Kota Baru Provinsi

Kalimantan Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Sleman tentang

Penyelenggaraan Program Transmigrasi di lokasi Siayuh

Kecamatan Klumpang Barat Kabupaten Kota Baru, Provinsi

Kalimantan Selatan

37) Perjanjian Kerjasama No. 51/PK.KDH/D/2009 tanggal 12 Nopember

2009 Pemkab Sleman dengan Pemkab Ogan Komering ilir

Prov.Sumatera Selatan tentang Penyelenggaraan Program

Transmigrasi di UPT Simpang Tiga sp 3 Kec.Tulung Selapan

Kab.Ogan Komering Ilir Prov.Sumsel

38) Perjanjian Kerjasama Pemkab No. 52/PK.KDH/D/2009 tanggal 12

Nopember 2009 Sleman dengan Pemkab Ogan Komering Ilir

Prov.Sumatera Selatan tentang Penyelenggaraan Program

Transmigrasi Swakarsa Mandiri di lokasi Tanabang Kecamatan

Muara Karang Kab.Ogan Komering Ilir Prov.Sumsel

39) Perjanjian Kerjasama No.53/PK.KDH/D/2009 tanggal 12 Nopember

2009 antara Pemkab Sleman dengan Pemkab Sambas Prov.Kalbar

tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di UPT Sabung

SP.1 kecamatan Subah, Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan

Barat

c. Bidang Kerjasama

Bidang yang dikerjasamakan meliputi bidang pembangunan daerah,

kesehatan, pendidikan, transmigrasi, lingkungan dan pemberdayaan

masyarakat. Hasil Identifikasi potensi kerjasama antar daerah dan

swasta bidang yang direkomendasikan untuk dikerjasamakan meliputi :

meliputi kegiatan pembangunan sarana dan prasarana untuk

mendukung kegiatan budaya, pasar, rekreasi, pendidikan,

pengembangan UKM, terminal, obyek wisata, air minum, jalan;


Tahun Anggaran 2009

495

pemberdayaan masyarakat, penanganan masalah sosial, pelayanan

dan peningkatan derajat kesehatan dan lingkungan, permodalan,

pendidikan dan pelatihan, permukiman, penginderaan jauh, otomotif,

olah raga, pengelolaan limbah, penanggulangan bencana alam dan

penanggulangan kemiskinan serta keamanan yang direkomendasikan

untuk dapat dilaksanakan bekerjasama dengan kabupaten/ kota di

lingkungan Provinsi DIY dan Provinsi Jawa Tengah, dengan Lembaga

Penerbangan Antariksa Nasional (LAPAN), CV Cihanjuang Inti Teknik,

PT Semen Gresik, PT Pertamina, Indonesia, Netherlands Association

(INA), Akademi Teknik Mesin (ATMI) Surakarta dan dengan berbagai

universitas/perguruan tinggi lain yang ada di Sleman atau Yogya.

d. Nama Kegiatan

Identifikasi potensi kerjasama antar daerah dan swasta

e. SKPD Penyelenggara

SKPD penyelenggara Kegiatan Identifikasi Potensi Kerjasama antar

Daerah dan Swasta adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

cq Bidang Perencanaan Teknologi dan Kerjasama.

f. Jumlah Pegawai, Kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan

Jumlah pegawai pada Bidang Perencanaan Teknologi dan Kerjasama

adalah 12 orang dengan deskripsi sebagai berikut :

Tabel 5.6. SDM Penyelenggara Perencanaan dan Pengembangan Kerjasama

Jumlah SDM No. Jenis Pendidikan Jumlah No Golongan Jumlah 1 SD - 1. I -

2 SMP - 2. II -

3 SMA 4 3. III 8


5 Strata 1 3

6 Strata 2 4

Jumlah 11 Jumlah 11

Sumber: Bappeda


Tahun Anggaran 2009

496

Pejabat struktural pendukung penyelenggaraan SCBD terdiri dari 1

orang pejabat eselon II, 1 orang eselon III, dan 3 orang eselon IV, dan 7

orang staf.


Anggaran kegiatan Identifikasi Potensi Kerjasama dengan daerah lain

dan swasta berasal dari APBD Kabupaten Sleman tahun 2009 yaitu

sebesar Rp85.350.000,00 realisasi Rp79.566.325,- (93,22%) .


Jangka waktu kerjasama seperti tersebut dalam poin b) ditentukan

sesuai kesepakatan masing-masing pihak.

i. Hasil (out put) kerjasama

Hasil (out put) dari kegiatan Identifikasi potensi kerjasama antar daerah

dan swasta adalah teridentifikasikannya potensi kerjasama dengan

daerah lain dan swasta sebanyak 50 buah buku. Adapun hasil kegiatan

kerjasama dengan fihak lain selama tahun 2009 yang menonjol adalah :

1) Adanya bantuan /hibah 2 buah unit alat pengolah sampah (pengayak

kompos dan plastic crusher/pencacah plastik) bantuan dari PT

Pertaminana (Persero) senilai Rp.108.000.000,-

2) Terlaksananya Program Transmigrasi swakarsa Mandiri dari Kab

sleman ke beberapa daerah/kabupaten lain di luar Jawa seperti :

Kab. Muara Jambi, Kab. Barito Kuala, Kab. Muko-muko, Kab. Boul,

Kab. Gorontalo, Kab. Kutai Timur, Kab. Ogan Komering Ilir, Kab.

Tanjung Jabung serta Kab. Sambas, Kalimantan Barat.

3) Peningkatan dan Pengembangan mutu pelayanan kesehatan serta

pengembangan program pendidikan tenaga kesehatan.

4) Terlaksananya pembinaan dan atau dukungan kegiatan kepada

berbagai organisasi seperti Sekretariat KORPRI, PKK, PMI, KONI,


Tahun Anggaran 2009

497

KODIM, Pramuka, dlsbnya serta pembinaan dan dukungan dana

pendidikan bagi berbagai sekolah swasta di Kab. Sleman.

5) Penerusan Hibah antara Pemerintah Republik Indonesia dan

Pemerintah Kabupaten Sleman untuk Kegiatan Local Basic

Education Capacity Project

6) Terlaksananya Pengelolalaan Museum Gunung Merapi,

terlaksananya program Agro Forestry dan budi daya aren, program

Metropolitan Sanitation Management and Healthy Project di wilayah

aglomerasi perkotaan, serta terlaksananya pengembangan

permukiman berbasis komunitas.


1) Sistem pengelolaan kerjasama belum terpola secara baku. Hal

tersebut menyebabkan tindak lanjut dari masing-masing

kesepakatan/MoU belum lancar serta adanya kerjasama yang

secara esensial dirasa perlu tapi pada pelaksanaannya belum efektif

karena masing-masing pihak punya sudut pandang berbeda.

Terdapat juga perjanjian kerjasama yang kegiatannya masih terus

berjalan namun sebenarnya jangka waktunya sudah habis. Solusi

yang ditempuh adalah melakukan peningkatkan koordinasi dan

konsultasi serta sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman yang

sama tentang pengelolaan kerjasama serta untuk tindak lanjut dari

kesepakatan yang telah tertuang dalam MoU dan mengusulkan

perlunya Treaty Room serta petugas yang khusus memonitor

kegiatan kerjasama guna memngantisipasi hal-hal seperti tersebut

2) Dalam PP nomor 50 tahun 2007 dinyatakan bahwa dalam rangka

pelaksanaan kerjasama Daerah dapat membentuk Badan Kerjasama

daerah. Sampai saat ini Kab Slemabn belum mewujudkan, oleh

sebab itu dalam rangka efektifitas dan efisiensi kerja sama perlu

dibentuk Badan Kerjasama Daerah.


Tahun Anggaran 2009

498

k. Hal-hal lain

Dari kegiatan diidentifikasi potensi kerjasama dengan daerah lain dan

swasta dapat dilihat bahwa cukup banyak peluang dari berbagai bidang

yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan maupun peningkatan

pelayanan kepada masyarakat Sleman, peningkatan kesejahteraan

masyarakat Kab. Sleman serta untuk peningkatan sarana prasarana di

Kab. Sleman baik dari sisi jumlah fisik maupun peningkatan kualitas dan

pemeliharaannya.

C. Koordinasi dengan Instansi Vertikal

1. Forum Koordinasi

a. Forum Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda), adalah forum yang

melibatkan unsur kepala dan wakil kepala dari institusi Kejaksaan

Negeri, Kepolisian Resort (Polres), Komando Distrik Militer (Kodim)

dan DPRD.

b. Forum Pengadilan Kejaksaan Kejaksaan dan Kepolisian (Dilkejakpol)

yang melibatkan dari unsur Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, dan

Kepolisian Resort.

2. Materi Koordinasi

Materi koordinasi menyangkut permasalahan-permasalahan daerah

bersifat strategis, yang perlu segera mendapatkan kebijakan bersama dan

melibatkan unsur pimpinan daerah. Secara prinsip koordinasi tersebut

ditujukan untuk menyelaraskan tugas-tugas pelaksanaan

penyelenggaraan pemerintahan meliputi pembinaan hukum, politik,

keamanan ketertiban, sosial kemasyarakatan, dan penanggulangan

bencana, berupa:

a. Peningkatan kewaspadaan daerah terhadap ancaman terorisme

dengan penertiban Kartu Tanda Penduduk serta peningkatan

kepekaan masayarakat terhadap lingkungan dan penciptaan ketertiban

umum yang berkaitan dengan kegiatan mobilitas penduduk.


Tahun Anggaran 2009

499

b. Kesiapan daerah dalam rangka pelaksanaan pemilu tahun 2009 pada

tahap persiapan, pelaksanaan dan paska pemilu dari teknis

operasional, fasilitasi pemerintah daerah, kesiapsiagaan aparat dan

perkembangan kondisi sosial politik masyarakat serta koordinasi

penyiapan kondisi yang kondusif untuk kegiatan pemilu.

c. Kesiapan daerah dalam rangka persiapan pelaksanaan pemilihan

Umum Kepala Daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2010

d. Peningkatan efektifitas Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

sebagai salah satu solusi wadah penyelesaian konflik horisontal antar

pemeluk agama,

e. Peningkatan pemahaman dalam rangka pembinaan kebangsaan dan

wawasan kebangsaan,

f. Penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran oleh

masyarakat terhadap ketentuan peraturan daerah dan ketertiban

umum.

g. Upaya pemberantasan korupsi dalam rangka penciptaan aparatur yang

bersih dan bertanggungjawab.

3. Intansi vertikal yang terlibat

a. Kejaksaan Negeri,

b. Pengadilan Negeri,

c. Kepolisian Resort (Polres),

d. Komando Distrik Militer (Kodim),

e. DPRD.

4. Sumber dan Jumlah Anggaran

Alokasi anggaran yang disediakan untuk penyelenggaraan koordinasi

dengan instansi vertikal sebesar Rp602.450.000,00 bersumber pada

APBD Kabupaten Sleman. Dalam pelaksanaannya anggaran tersebut

dapat direalisasikan sebesar Rp539.782.500,00 atau sebesar 89,60%.


Tahun Anggaran 2009

500

5. SKPD Penyelenggara

Penyelenggara Koordinasi dengan instansi vertikal dilaksanakan oleh

Bagian Tata Pemerintahan dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah. Sesuai

dengan Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor 23/Kep.KDH/A/2003

tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta

Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman, Bagian Tata

Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan analisis dan penyiapan

rancangan kebijakan serta pelayanan administrasi dalam bidang

pemerintahan daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bagian Tata

Pemerintahan mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan analisis dan penyiapan rancangan kebijakan serta


b. Pelaksanaan analisis dan penyiapan rancangan kebijakan serta

pelayanan administrasi pengembangan pelaksanaan otonomi daerah,

c. Pelaksanaan analisis dan penyiapan rancangan kebijakan serta


d. Pelaksanaan analisis dan penyiapan rancangan kebijakan serta

pelayanan administrasi pengembangan perkotaan dan potensi wilayah,

e. Pelaksanaan analisis dan penyiapan rancangan kebijakan serta


f. Penyelengaraan tata usaha Bagian Tata Pemerintahan.

Bagian Hukum Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan

analisis dan penyiapan rancangan kebijakan serta pelayanan administrasi

dalam bidang hukum. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bagian Hukum

mempunyai fungsi:


pelayanan administrasi penyusunan dan pengkajian peraturan

perundang-undangan,


pelayanan administrasi pelaksanaan publikasi dan dokumentasi

hukum,


Tahun Anggaran 2009

501


pelayanan administrasi penyusunan pertimbangan penyelesaian

permasalahan hukum dan bantuan hukum pemerintah daerah,

d. Pelaksanaan analisis, dan penyiapan bahan, pelayanan administrasi

serta pelaksanaan penyuluhan hukum,

e. Penyelengaraan tata usaha Bagian Hukum.

6. Sumber Daya Manusia

Sumber daya penyelenggara koordinasi dengan instansi vertikal adalah

sebagai berikut:

Tabel 5.7. SDM Penyelenggara Koordinasi dengan Instansi Vertikal

Jumlah SDM


2 SMP 1 2. II 2

3 SMA 7 3. III 29


5 Strata 1 17

6 Strata 2 8

Jumlah 33 Jumlah 33

Sumber: Sekretariat Daerah

Pejabat struktural penyelenggaraan koordinasi dengan instansi vertikal

adalah 2 orang pejabat eselon II, 2 orang pejabat eselon III, 2 orang dan 6

orang pejabat eselon IV.

7. Jumlah kegiatan koordinasi yang dilaksanakan

Kegiatan koordinasi dilaksanakan sebanyak 7 kali dalam bentuk

penyelenggaraan forum Rapat Koordinasi daerah sebanyak 5 kali dan

forum Dilkehjakpol sebanyak 2 kali.

8. Hasil dan Manfaat Koordinasi

a. Terwujudnya keselaran dan keterpaduan langkah baik bersama-sama

maupun sendiri oleh masing-masing instansi, sesuai ketugasannya


Tahun Anggaran 2009

502

dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat terutama dalam

rangka menciptakan keamanan dan ketertiban umum sehingga tercipta

kondisi sosial masyarakat yang kondusif dalam rangka

penyelenggaraan pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum

presiden yang berjalan lancar.

b. Media Komunikasi bersama terhadap kegiatan-kegiatan, sektoral,

koordinatif serta evaluasi terhadap kasus-kasus yang terjadi, sehingga

dapat diambil kebijakan dan tindakan implementatif pemecahan

masalah

c. Teridentifikasinya permasalahan-permasalahan penyelenggaraan

pemerintahan umum yang ada untuk diambil kebijakan yang dapat

mengakomodasi dari semua kepentingan dan kelancaran pelaksanaan

tugas baik dari Pemerintah Daerah, instansi vertikal maupun

kepentingan masyarakat.

d. Mendapatkan informasi dan kebijakan terutama untuk menghadapi

tantangan kondisi di masa depan terutama dalam menghadapi pemilu,

dan meminimalkan konflik-konflik yang ada di masyarakat, serta setiap

permasalahan dapat diupayakan penyelesaiannya secara cepat dan

tepat.

9. Tindaklanjut Hasil Koordinasi

a. Peningkatan kewaspadaan terhadap keberadaan oknum-oknum yang

mauk dalam jaringan terorisme di wilayah Kabupaten Sleman baik

ditingkat RT,RW,Desa, Kecamatan maupun wilayah perbatasan

dengan gerakan kewaspadaan antara lain melalui pendataan

kependudukan, makanisme pelaporan dan koordinasi antar instansi.

b. Peningkatan kewaspadaan dan penciptaan kondisi yang kondusif

dalam persiapan pelaksanaan pemilu kepala daerah oleh semua pihak

masyarakat, pemerintah dan aparat keamanan.


Tahun Anggaran 2009

503

c. Peningkatan penanganan penyalahgunaan narkoba melalui fasilitasi

operasi bersama dengan Kepolisian maupun melalui pembentukan

Satgas anti Narkoba di desa-desa.

d. Dalam rangka menjaga kerukunan warga antar etnis di Kabupaten

Sleman dilaksanakan dengan upaya persuasif dengan inventarisasi

kelompok-kelompok etnis dan mengundang untuk diberikan wawasan

kebangsaan (santiaji). Penyelesaian konflik antar etnis diarahkan untuk

dilaksanakan di tingkat desa, sehingga tidak menjadi peluang konflik

berkembang lebih luas.

e. Pelaksanaan penyidikan oleh PPNS melalui prosedur sesuai ketentuan

yang berlaku untuk menghindari adanya gugatan pra peradilan.

10. Hal-hal lain

Dalam memperlancar jalannya penyelenggaraan pemerintahan yang baik

dan kondusif, koordinasi dengan instansi vertikal secara insidentil selalu

dilakukan untuk menangani permasalahan-permasalahan mendesak.

Disamping itu koordinasi dengan instansi vertikal yang lain juga

dilaksanakan antara lain dengan Kantor Pertanahan, BPS, dan Kantor

Departemen Agama.

D. Pembinaan Batas-Batas Wilayah

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayah perbatasan

dan menghindari permasalahan dan sengketa batas daerah, Pemerintah

Kabupaten Sleman pada tahun 2009 melaksanakan kegiatan penanganan

wilayah perbatasan dengan melaksanakan koordinasi instansi kabupaten

yang berbatasan ( Rakortas) sebanyak 4 kali, penyusunan data base

permasalahan perbatasan, penyelesaian permasalahan perbatasan dibidang

sumber daya air dan pertanahan di wilayah perbatasan, serta tersusunnya

evaluasi kerjasama antar wilayah perbatasan.


Tahun Anggaran 2009

504

Dalam rangka menjamin kejelasan batas wilayah secara administratif juga

dilaksanakan kegiatan penegasan batas daerah di perbatasan Kabupaten

Sleman dengan Kabupaten Kulonprogo dan diperbatasan Kabupaten Sleman

dengan Kota Yogyakarta, serta Kabupaten Sleman dengan Kabupaten

Gunungkidul.

Penegasan Batas Daerah antara Kabupaten Sleman dan Kabupaten

Gunungkidul dilaksanakan dengan penerimaan Permendagri Nomor 4

Tahun 2009 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Gunungkidul dengan

Kabupaten Sleman.

Penegasan Batas Daerah antara Kabupaten Sleman dengan Kabupaten

Kulonprogo dilaksanakan dengan kegiatan pemeliharaan pilar batas daerah

sebanyak 29 titik, kegiatan tersebut meliputi penelitian dokumen batas,

pelacakan 29 titik batas antara kabupaten Sleman dengan Kab. Kulonprogo

serta pemeliharaan pilar, pembuatan berita acara kesepakatan dan Peta

Koridor penentuan Koordinat Pilar bersama Kab. Kulonprogo dan Provinsi

DIY. Berita Acara dan Peta Koridor telah diajukan sebagai bahan Penyusunan

Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah antara Kabupaten

Sleman dengan Kabupaten Kulonprogo. Batas Daerah antara Kabupaten

Sleman dengan Kab. Kulonprogo dan telah diadakan Verifikasi oleh Tim

Penetapan Batas Daerah Tingkat Pusat (TPBDP). Verifikasi meliputi

penelitian kondisi fisik pilar, letak pilar, dokumen pelacakan dan pemasangan,

kesesuaian peta koridor dan koordinat pilar. Kabupaten Sleman bersama

Kabupaten Kulonprogo dan Provinsi DIY telah diundang ke Dirjend PUM

Depdagri dalam rangka penyusunan draf Peraturan Menteri Dalam Negeri

tentang Batas Daerah antara Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Sleman,

ditargetkan pada awal tahun 2010 Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang

Batas Daerah antara Kabupaten Sleman dengan Kabupaten Kulonprogo

telah selesai dan memiliki kekuatan hukum tetap.


Tahun Anggaran 2009

505

Pada tahun 2009 pemerintah Kabupaten Sleman juga melaksanakan

penegasan batas daerah antar Kecamatan dalam Kabupaten Sleman

meliputi batas wilayah kecamatan Mlati, Seyegan dan Sleman dengan

melaksanakan Rapat Koordinasi dan penelitian dokumen batas wialayah

antar kecamatan Sleman, Mlati dan Seyegan sebanyak 3 kali, penyusunan 1

set dokumen batas wilayah antar kecamatan dengan pemasangan 99 pilar

batas sementara antar Kecamatan, penentuan garis batas sementara

Kegiatan tersebut diawali dengan penelitian dokumen batas Kecamatan,

sosialisasi, kemudian dilanjutkan survey pelacakan 99 titik batas dan

pemasangan 99 pilar batas sementara.

1. Sengketa Batas Wilayah Desa, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi.

Permasalahan batas wilayah antara Kabupaten Sleman dengan

Kabupaten Bantul yang terletak di Blok Tambakbayan, Blok

Tambakkraman Desa Caturtunggal Kecamatan Depok dan Blok Santan,

Desa Caturtunggal Kecamatan Depok yang berbatasan dengan Desa

Banguntapan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul bermula pada

tahun 2008 Kabupaten Bantul mengajukan permohonan kepada Gubernur

DIY agar ada peninjauan kembali tentang keberadaan tiga blok tersebut .

Permasalahan batas wilayah dengan Kota Yogyakarta di wilayah rumah

Sakit Panti Rapih telah selesai dengan keluarnya Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2007 tentang Batas Daerah antara Kota

Yogyakarta dengan Kabupaten Sleman. Dalam Permendagri tersebut

ditegaskan bahwa sebagian wilayah Rumah Sakit Panti Rapih merupakan

wilayah yang secara administratif termasuk Desa Caturtunggal Kecamatan

Depok. Permendagri tersebut telah dilaksanakan penyesuaian

administrasi pertanahannya sehingga saat ini sebagian tanah di wilayah

rumah sakit Panti Rapih telah didaftarkan di Kantor Pertanahan


Tahun Anggaran 2009

506

Kabupaten Sleman dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01483

Desa Caturtunggal dengan luas 17.044m2

2. Solusi yang dilakukan dan tingkat penyelesaian.

Solusi penyelesaian perselisihan batas wilayah yang terletak di Blok

Tambakbayan, Blok Tambakkraman Desa Caturtunggal Kecamatan

Depok dan Blok Santan, Desa Caturtunggal Kecamatan Depok yang

berbatasan dengan Desa Banguntapan Kecamatan Banguntapan

Kabupaten Bantul dengan melakukan kajian dan pengumpulan data-data

yuridis dan historis yang berkaitan dengan sejarah wilayah tersebut, selain

upaya tersebut juga dilakukan koordinasi secara aktif kepada Badan

Pertanahan Kabupaten Sleman, Kantor Pertanahan Provinsi DIY, Biro

Tata Pemerintahan Provinsi DIY.

Koordinasi dengan instansi teknis terkait di linkungan Kabupaten Sleman

dilaksanakan serta menghasilkan 1 dokumen kajian sejarah

perwilayahan kabupaten Sleman

Dengan fasilitasi dari Pemerintah Provinsi DIY pada tahun 2009

dilaksanakan 2 kali rapat koordinasi membahas upaya penyelesaian

permasalahan 3 Blok tersebut, serta 2 kali rapat koordinasi difasilitasi

DPRD Provinsi DIY, Kabupaten Sleman telah mengirim data-data yang

menguatkan keberadaan 3 Blok tersebut bagian dari wilayah Kabupaten

Sleman.

3. SKPD - Batas Penyelenggara Pembinaan Batas Wilayah

Penyelenggara pembinaan batas wilayah dilaksanakan oleh Bagian Tata

Pemerintahan Sekretariat Daerah. Sekretariat Daerah ini dibentuk

berdasarkan Perda Nomor: 12 Tahun 2003 tentang Organisasi Perangkat

Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Surat Keputusan Bupati

Sleman Nomor 23/Kep.KDH/A/2003 tentang Struktur Organisasi,

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah

Kabupaten Sleman. Berdasarkan Keputusan Bupati tersebut Bagian Tata


Tahun Anggaran 2009

507

Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan analisis dan penyiapan

rancangan kebijakan serta pelayanan administrasi dalam bidang

pemerintahan daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bagian Tata

Pemerintahan mempunyai fungsi:




pelayanan administrasi pengembangan pelaksanaan otonomi daerah,



d. Pelaksanaan analisis dan penyiapan rancangan kebijakan serta

pelayanan administrasi wilayah perbatasan,

e. Pelaksanaan analisis dan penyiapan rancangan kebijakan serta


f. Penyelenggaraan tata usaha Bagian Tata Pemerintahan.

4. Sumber Daya Manusia

Sumber daya penyelenggara pembinaan batas-batas wilayah adalah

sebagai berikut:

Tabel 5.8. SDM Penyelenggara Pembinaan Batas Wilayah

Jumlah SDM No. Jenis Pendidikan Jumlah No Golongan Jumlah

1 SD - 1. I -

2 SMP 1 2. II 2

3 SMA 2 3. III 12


5 Strata 1 8

6 Strata 2 4

Jumlah 15 Jumlah 15

Sumber: Bagian Tapem, Sekretariat Daerah

SDM berdasarkan Jabatan Struktural dan unsur staf yaitu terdiri dari 1

orang pejabat eselon III, dan 3 orang pejabat eselon IV.


Tahun Anggaran 2009

508

E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Alam

1. Bencana yang terjadi dan penanggulangan

a. Bencana angin kencang, angin lesus dan angin puting beliung

Dalam tahun 2009 di wilayah Kabupaten Sleman terjadi bencana angin

kencang, angin lesus, mengakibatkan kerugian bagi masyarakat

karena sarana umum maupun harta benda masyarakat banyak

mengalami kerusakan. Bencana angin kencang terjadi pada musim

pancaroba. Data menunjukkan bahwa pada bulan Januari 2009 terjadi

5 kejadian, Februari 2009 terjadi 11 kejadian, Maret 3 kejadian, April 1

kejadian, Mei 4 Kejadian, October 2 kejadian, Nov 3 kejadian, dan

Desember 3 kejadian. Kejadian angin kencang yang paling merugikan

adalah tanggal 24 October 2009 yang mengakibatkan 31 rumah rusak

di kecamatan Ngemplak, Gamping, dan Godean. Kejadian angina

kencang yang juga mengakibatkan kerugian terjadi 26 Mei 2009

merusak 16 rumah, dan 8 Desember 2009 merusak 26 rumah. Angka

estimasi total kerugian akibat bencana angin kencang adalah

Rp129.120.000,00.

b. Bencana Kekeringan

Wilayah Kabupaten Sleman yang mengalami kekeringan terdiri dari 2

Kecamatan yaitu Kecamatan Prambanan dan Gamping. Di Kecamatan

Prambanan kekeringan terjadi di 3 desa yaitu Wukirharjo (Dusun

Klumprit I, Klumprit 2), Gayamharjo (Dusun Lemahbang, Nawung,

Kalinongko kidul, Jali dan Gayam), dan Desa Sumberharjo (Dusun

Umbulsari A dan B) desa Sambirejo (Dusun Sumberwatu, Dawangsari,

Gedang atas, dan Mlakan). Selain itu kekeringan terjadi di Balecatur

(dusun Sembung), Kecamatan Gamping.

c. Bencana Tanah Longsor

Curah hujan yang cukup tinggi dan durasi yang lama telah memacu

terjadinya tanah longsor di Dusun Gedangbawah, Dusun Sambirejo,


Tahun Anggaran 2009

509

Prambanan. Volume tebing longsor sebesar 6x5x1m. Pada thaun 2009

terjadi 6 kejadian bencana tanah longsor, kesemuanya terjadi di

kecamatan Prambanan. Bencana tanah longsor yang terjadi di

Prambanan ini tidak menimbulkan korban, penanganan material

longsoran dilakukan secara gotong royong oleh warga.

Penanggulangan bencana alam yang dilaksanakan merupakan upaya

dan kegiatan yang dilakukan meliputi langkah-langkah pencegahan,

peringatan dini, mitigasi dan kesiapsiagaan pada saat sebelum terjadinya

bencana, pertolongan, penyelamatan, dan pemberian bantuan pada saat

sebelum terjadinya bencana dan rehabilitasi mental, rehabilitasi dan atau

rekonstruksi sarana prasarana umum/sosial pada saat setelah terjadi

bencana.

Penanggulangan Bencana di Kabupaten Sleman menggunakan prinsip

menitikberatkan pada pengurangan resiko bencana sehingga sebagian

besar kegiatan berada pada fase pra bencana dan Memadukan mitigasi

fisik dan mitigasi non fisik

Penanggulangan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sleman atas

bencana yang terjadi adalah:

a. Saat tanggap darurat/bencana

1) Angin Puting Beliung.

a) Mengerahkan tim reaksi cepat yang dilengkapi dengan gergaji

mesin dan mobil hidrolik untuk membuka jalan akses sehingga

lalulintas normal kembali akibat pohon tumbang yang menutup

jalan.

b) Membawa korban ke rumah sakit dan memberikan santunan

bagi keluarga korban.


Tahun Anggaran 2009

510

2) Kekeringan.

a) Melakukan droping air bersih sebanyak 375 tangki di wilayah

Prambanan dan Desa Balecatur Gamping yang tidak terjangkau

sistem jaringan air bersih

b) Pengoperasian sistem jaringan air baku Prambanan untuk

memenuhi kebutuhan air bersih.

3) Tanah Longsor.

Mengevakuasi material tanah longsor yang menutup jalan akses.

b. Pra Bencana

1) Sosialisasi Daerah Rawan Bencana.

Untuk meningkatkan pemahaman dan kesiapsiagaan masyarakat

dilakukan sosialisasi terhadap masyarakat yang berada pada

kawasan rawan bencana. Sosialisasi tergantung dari sumber

ancaman di masing-masing wilayah, sedang pemateri berasal dari

para ahli dibidang masing-masing. Sosialisasi Daerah Rawan

Bencana dilaksanakan sebanyak 17 kali di 9 kecamatan.

2) Pelatihan

Dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia

dibidang penanggulangan Bencana Alam telah dilaksanakan

Pelatihan SAR ( Search And Rescue) untuk meningkatkan

kesiapsiagaan dan mitigasi bencana sebanyak 2 angkatan bagi

60. orang terdiri tas tim SAR air dan SAR Darat, dilaksanakan di

Kaliadem dan Embung Tambangboyo.

3) Gladi Lapang

Gladi lapang pada tahun 2009 dilaksanakan dengan desain

simulasi gempa bumi di komunitas sekolah. Tujuan pelaksanaan

gladi lapang adalah: memberi pengetahuan cara penyelamatan diri

ketika terjadi gempa, memberi pengetahuan karakteristik gempa,

memberi pengetahuan PPGD pada masyarakat/siswa/guru, ,

memberi pengalaman siswa dalam penanganan pasca gempa.


Tahun Anggaran 2009

511

Gladi lapang dilakukan di 2 sekolah yaitu SMP 1 Kalasan, dan SMP

2 Prambanan, dengan melibatkan instruktur sebanyak 40 orang,

guru 80 orang, siswa 1007 orang.

4) Pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC)

Tim Reaksi Cepat merupakan tim multisektor yang merupakan

peningkatan intensitas piket 24 jam. Tim Reaksi cepat hanya

dilakukan pada musim penghujan dimana ancaman bencana pada

umumnya meningkat

5) Pembentukan Naskah Akademik

6) Pembuatan Peta Resiko Ancaman Gunung Merapi

Peta resiko merupakan pedoman kebijakan penanggulangan PB di

Kab. Sleman. Peta resiko menggambarkan sumber daya dalam

suatu kawasan yang dapat dipergunakan untuk mengecilkan resiko

akibat terkena bencana. Penilaian resiko yang dilakukan pada

kegiatan tersebut dilaksanakan atas konsep penanggulangan

bencana berbasis masyarakat.

2. Status Bencana

Bencana alam angin ribut dan tanah longsor yang terjadi pada tahun 2009

merupakan bencana alam dengan skala lokal, hal ini dapat dilihat dari

dampak yang ditimbulkan maupun besaran kerugian .


Alokasi anggaran yang disediakan APBD untuk penyelenggaraan urusan

Pencegahan dan Penanggulangan Bencana sebesar Rp8.016.093.000,00

dalam pelaksanaannya anggaran tersebut terealisasi sebesar

Rp7.210.883.151,00 atau sebesar 89,96%.

4. Antisipasi Daerah dalam menghadapi kemungkinan Bencana

Dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana alam diperlukan

manajemen penanggulangan bencana alam yang merupakan kegiatan


Tahun Anggaran 2009

512

yang berkesinambungan dan tersistem baik pada masa pra bencana,

pada saat bencana terjadi maupun pada masa pasca bencana.

Kegiatan tersebut diawali dengan perencanaan kawasan rawan bencana,

pembangunan sarana prasarana, sehingga pada saat bencana sistem

penanggulangan dapat diaktifkan dan diakhiri tahap rekonstruksi dan

rehabilitasi.

Antisipasi terjadinya bencana yang dilakukan Pemerintah Kabupaten

Sleman atas bencana yang terjadi, dilakukan melalui program dan

kegiatan sebagai berikut:

a. Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Mitigasi Bencana meliputi :

1) Operasional Penanggulangan Bencana Alam selama 12 bulan.

2) Sosialisasi Daerah Rawan Bencana sebanyak 17 kali di 9

Kecamatan

3) Operasional dan Pelatihan SAR sebanyak 2 angkatan dengan

peserta .60 orang

4) Pembinaan Pengelolaan Air Baku Kawasan Kekeringan di 2

Kecamatan yaitu Kecamatan Gamping dan Kecamatan Gamping.

5) Gladi Lapang Penanggulangan Bencana Alam selama 4 hari di

bulan Desember 2009.

b. Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Sarana Perumahan

Pemukiman meliputi:

1) Pembangunan Museum Gunung Merapi meliputi Pembangunan

Landscape Museum Gunung Merapi, Pembangunan Bangunan

Pendukung (mushola, parkir, pagar dan posjaga), Pengaspalan

area parkir, lampu luar ruang, instalasi Air , plaza, Finishing

Gedung C, Pembuatan Talud, Pagar dan pengaman area Parkir

dan jalan setapak.

2) Pengelolaan Museum Gunung Merapi meliputi pemeliharaan dan

pengelolaan Museum Gunung Merapi selama 2 bulan.


Tahun Anggaran 2009

513

c. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Penanggulangan

Bencana meliputi :

1) Operasional dan pemeliharaan 3 unit Bunker dan 2 sistem Early

Warning System berupa 10 unit sirine dan 3 unit Penakar Hujan .

2) Pembangunan Barak Pengungsian berupa Rehabilitasi 1 unit barak

pengungsian di Sumberejo, Tempel.

3) Pembangunan Jalan Akses Evakuasi berupa pembangunan jalan

akses evakuasi Petung-Kaliadem Kecamatan Cangkringan dan

jalan akses evakuasi Petung – Kopeng.

d. Program Pengembangan data, informasi dan statistik daerah melalui

kegiatan pemetaan daerah rawan bencana dengan kegiatan

penyusunan naskah akademis Raperda Penanggulangan Bencana

dengan hasil tersusunnya Naskah akademik Raperda PB merupakan

dasar pembuatan Raperda PB kabupaten Sleman. Naskah akademik

Raperda PB memuat kondisi wilayah, gambaran ancaman bencana

yang ada di kab Sleman, struktur manajemen bencana yang

menanggulangi kondisi wilayah tersebut, dan mengatur di dalamnya

kelengkapan kelengkapan struktur manajemen bencana

e. Program Peningkatan Keamanan dan Penanggulangan Kebakaran

tersebut dilaksanakan dengan kegiatan pencegahan dan operasional

pemadaman kebakaran dengan melaksanakan penyuluhan dan

pelatihan pemadam kebakaran sebanyak 4 kali, melaksanakan 60 kali

kegiatan pemadaman kebakaran, dan 120 kegiatan kesiap siagaan

Penanggulangan Bahaya Kebakaran (PBK), terlaksananya identifikasi

24 obyek rawan kebakaran serta terlaksannya monitoring sarana PBK

sebanyak 48 obyek.

5. SKPD yang menangani

SKPD penyelenggara penanggulangan bencana alam adalah Bidang

Penanggulangan Bencana Alam pada Dinas Pengairan, Pertambangan

dan Penanggulangan Bencana Alam Kabupaten Sleman. Dinas ini


Tahun Anggaran 2009

514

dibentuk berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 2003 tentang Organisasi

Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Keputusan Bupati


Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengairan,

Pertambangan dan Penanggulangan Bencana Alam Kabupaten Sleman.

Dinas ini memiliki tugas pokok melaksanakan kewenangan bidang

pengairan pertambangan dan energi, dan penanggulangan bencana alam.

Adapun Bidang Penanggulangan Bencana Alam mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas Dinas Pengairan, Pertambangan dan

Penanggulangan Bencana Alam di bidang penanggulangan bencana alam

dan memiliki fungsi sebagai:

a. Penyelenggaraan dan pemeliharaan sarana dan prasarana

penanggulangan bencana alam

b. Penyelenggaraan dan pembinaan operasi penanggulangan bencana

alam.

c. Penyelenggaraan rehabilitasi pasca bencana alam.

6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan

Sumber daya penyelenggara urusan Pencegahan dan Penanggulangan

Bencana Alam adalah sebagai berikut.

Tabel 5.9. SDM Penyelenggara Penangulangan Bencana Alam

Jumlah SDM No. Jenis Pendidikan Jumlah No Golongan Jumlah 1 SD - 1. I 0

2 SMP 0 2. II 2

3 SMA 8 3. III 11


5 Strata 1 3

6 Strata 2 3

Jumlah 14 Jumlah 14

Sumber: Dinas P3BA


Tahun Anggaran 2009

515

7. Kelembagaan yang dibentuk

Sesuai Undang-undang No.24 tahun 2007 tentang Penanganan Bencana

dalam penanganan bencana telah dibentuk Tim Satuan Pelaksana

Penanganan Bencana (SATLAK PB) dengan ketugasan melaksanakan

kegiatan upaya penanganan bencana di wilayah Kabupaten Sleman.

Berdasarkan Undang-undang No.24 tahun 2007 tentang Penanganan

Bencana maka dibentuklah BNPB (Badan Nasiopnal Penanggulangan

Bencana), kebijakan yang ditetapkan oleh BAKORNAS PB dan Gubernur

Daerah Istimewa Yogyakarta selaku Ketua SATKORLAK PB yang meliputi

tahap-tahap sebelum, pada saat dan sesudah terjadi bencana dan

penanganan pengungsi mencakup kegiatan pencegahan, penjinakan,

kesiapsiagaan, penyelamatan, rehabilitasi dan rekontruksi.

Susunan organisasi SATLAK PB sebagai berikut:

a. Unsur Pimpinan, terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua

b. Unsur Penunjang, adalah pelaksana harian terdiri dari Ketua, Wakil

Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan bidang-bidang.

c. Bidang Pengamatan dan Perencanaan, terdiri dari Koordinator, Wakil

Koordinator dan Anggota.

d. Bidang penyiapan potensi, operasi dan logistik, terdiri dari Koordinator,

Wakil Koordinator dan Anggota.

e. Bidang rehabilitasi dan rekonstruksi, terdiri dari Koordinator, Wakil

Koordinator dan Anggota.

f. Bidang komunikasi, terdiri dari: Koordinator, Wakil Koordinator dan

Anggota.

g. Satuan Operasi, terdiri dari:

- Satuan Tugas Penanganan Bencana (SATGAS PB)

- Unit Operasional Penanganan Bencana (Unit Ops PB)

- Unit Pelaksana Penanganan Bencana (Unit LAK PB)

Dengan keluarnya Permendagri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman

Organisasi dan Tata Kerja Badan Penggulangan Bencana Daerah serta


Tahun Anggaran 2009

516

pelaksanaan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang

Penanggulangan Bencana, di setiap Kabupaten Kota dapat dibentuk

Badan Penanggulangan Bencana Daerah, tetapi Kabupaten Sleman

belum mengimplementasikan mewadai ketugasan Penanggunalangan

Bencana pada dinas yang memiliki fungsi yang bersesuaian dengan fungsi

penanggulangan bencana.

Pada tahun 2009 ketugasan penanggulangan Bencana masih diwadahi

dalam ketugasan SKPD Dinas P3BA karena penetapan Perda tindaklanjut

PP Nomor 41 tahun 2007 yakni Perda Nomor 9 tahun 2009 tentang

Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman baru

dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus 2009

Dalam perda tersebut fungsi penanggulangan bencana dilaksanakan oleh

Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat, dan Penanggulangan

Bencana

8. Potensi bencana yang diperkirakan terjadi

a. Erupsi Gunung Merapi

Wilayah Kabupaten Sleman sangat rentan terhadap bencana erupsi

Merapi dan banjir lahar dingin, karena kondisi geologis di Kabupaten

Sleman sebagaian besar berada di Gunung Merapi. didominasi oleh

keberadaan Gunung Merapi. Formasi geologi di Sleman dibedakan

menjadi endapan vulkanik, sedimen, dan batu terobosan, dengan

endapan vulkanik memiliki lebih dari 90% dari luas wilayah Sleman.

Gunung Merapi di Sleman merupakan salah satu gunung teraktif di

dunia. Merapi memiliki karakteristik gunung api stratovolkano yaitu

tubuh gunung api tinggi berbentuk kerucut yang terbentuk dari

endapan awan panas dan lava berselang-seling. Merapi memiliki

periode erupsi yang singkat (terpendek hanya 2 tahun) dapat menjadi

ancaman bahaya bagi kehidupan disekitarnya. Dengan tinggi puncak


Tahun Anggaran 2009

517

hampir 3000 meter di atas permukaan laut. Awan panas Merapi yang

merupakan bahaya utama dapat meluncur dengan kecepatan sampai

100 km/jam sejauh belasan kilometer.

Merapi memiliki tipe erupsi spesifik yaitu munculnya awan panas

(wedhus gembel). Awan panas inilah sebenarnya merupakan letusan

Merapi yaitu keluarnya sejumlah material magmatik (batu, pasir dan

abu) dan konsentrasi gas sangat tinggi bersuhu ratusan derajat celcius.

Abu yang dikeluarkan akan menyebar menurut arah dan besar angin,

berpotensi merusak tanaman pertanian, mencemarkan air serta

mengganggu pernafasan. Tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan

diri dari awan panas kecuali segera menghindar sejauh mungkin dari

jangkauannya. Awan panas mempunyai daya rusak luar biasa dengan

temperatur yang sangat tinggi sehingga dapat menghancurkan

bangunan.

Daerah rawan bencana awan panas adalah area sejauh 10 km dari

atas puncak Merapi. Jika luncuran kearah barat maka bahaya menuju

Kecamatan Turi dan Kecamatan Tempel. Jika arah luncuran awan

panas menuju ke selatan maka area bahaya ada di kawasan Kaliurang

wilayah Kecamatan Pakem. Namun jika arah luncuran mengarah ke

arah tenggara maka area bahaya ada di wilayah Kecamatan

Cangkringan.

Ancaman lain setelah letusan adalah lahar dingin yaitu aliran lumpur

pekat. Turunnya hujan lebat akan menggerus material vulkanik

sehingga menjadi lumpur yang sering disebut lahar dingin. Lahar dingin

tersebut akan mengalir ke arah yang lebih rendah terutama melalui

sungai dan lembah. Untuk menghindari terjadinya korban ketika terjadi

lahar dingin, maka telah diupayakan peningkatan kewaspadaan para

aparat dan masyarakat di sekitar lembah dan sungai yang berpotensi

dilewati lahar dingin.


Tahun Anggaran 2009

518

Peta bahaya banjir lahar dingin meliputi wilayah aliran Kali Gendol,

Pethit Opak, Kali Kuning, Kali Boyong, dan Kali Krasak. Sungai-sungai

tersebut akan melalui 7 wilayah kecamatan yaitu kec. Tempel, Turi,

Pakem, Cangkringan, Ngemplak, Ngaglik dan Kalasan. Daerah hulu

keempat sungai tersebut merupakan wilayah dengan curah hujan

tertinggi di Kabupaten Sleman. Kawasan rawan bencana lahar dingin

di wilayah Kecamatan Cangkringan dan Kecamatan Pakem.

b. Bahaya Tanah Longsor

Wilayah Kabupaten Sleman juga rawan terhadap bahaya longsor.

Resiko bahaya longsor disebabkan oleh kondisi jenis tanah, batuan

dan kemiringannya. Seperti di daerah Sengir Kecamatan Prambanan

memiliki kemiringan lebih dari 45º sangat memiliki resiko bahaya

longsor yang lebih besar dibandingkan daerah lain. Demikian juga

dengan daerah yang jenis tanah berupa pasir dengan kemiringan 45º

memilki resiko bahaya longsor. Secara statistik, resiko terjadinya

bahaya longsor adalah di musim hujan dengan volume curah hujan

tertentu dan dalam waktu lama.

Wilayah-wilayah yang memiliki resiko bahaya tanah longsor di

Kabupaten Sleman diantaranya di Kecamatan Prambanan, Moyudan,

Ngemplak, Pakem, Cangkringan dan sedikit di wilayah Kecamatan

Minggir dan Seyegan.

c. Bahaya angin dan kekeringan

Sesuai dengan Peta Rawan Bencana, di kabupaten Sleman terdapat

10 kecamatan yang rawan bencana angin. Wilayah yang telah

diidentifikasi sebagai daerah rawan bencana angin tersebut merupakan

wilayah yang dilintasi angin dengan kecepatan tinggi adalah

Kecamatan Prambanan, Kalasan, Depok, Berbah, Mlati, Turi, Tempel,

Seyegan, Moyudan dan Godean.


Tahun Anggaran 2009

519

ada musim kemarau, masyarakat juga menghadapi resiko bencana

kekeringan. Resiko kekeringan dihadapi oleh masyarakat yang

bermukim di wilayah yang ketersediaan air sangat rendah dan muka air

tanah yang sangat dalam. Wilayah yang memiliki resiko bahaya

kekeringan diantaranya di Kecamatan Prambanan yaitu di Desa

Gayamharjo dan sedikit di Kecamatan Gamping.

d. Gempa Bumi

Berdasarkan peta mikrozonasi gempa yang dibuat oleh Pemkab

Sleman, daerah yang memiliki amplifikasi tanah tinggi adalah

kecamatan Berbah, Kalasan, dan Prambanan, terutama kawasan yang

berada di patahan aktif sesar opak.

Kawasan dengan amplifikasi tinggi dan sangat tinggi terdapat di

Kecamatan Kalasan di Desa Purwomartani, Tirtomartani dan

Tamanmartani, Kecamatan Berbah di Desa Kalitirto, Tegaltirto dan

Sendangtirto, Kecamatan Prambanan di Desa Bokoharjo. Desa

Sumberharjo dan Wukirharjo.

Disamping adanya cesar aktif, wilayah Sleman yang terdiri dari lapisan

batuan sedimen hasil erupsi Merapi menyebabkan bertambahnya efek

getaran gempa sehingga gempa dapat dirasakan di seluruh wilayah

Sleman.

F. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Ketentraman dan ketertiban umum masyarakat merupakan salah satu faktor

utama terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Kondisi yang

aman dan tertib akan meningkatkan peran serta masyarakat dalam kehidupan

sosial politik, yang akhirnya akan mewujudkan pemerintahan yang dinamis

dan didukung oleh meningkatnya peran serta masyarakat. Untuk mendukung

terselenggaranya pemerintahan yang baik perlu diciptakan situasi yang

kondusif.


Tahun Anggaran 2009

520

1. Permasalahan Ketentraman dan Ketertiban.

a) Tingginya tindak kejahatan yang terjadi sepanjang tahun 2009

sebanyak 2.251 kasus. Tindak kejahatan tersebut terdiri dari 319 kasus

curanmor, 418 kasus pencurian berat, 86 kasus pencurian dengan

kekerasan, 2 kasus pembunuhan, 400 kasus pencurian biasa, 298

kasus penipuan, 96 kasus penggelapan, 31 kasus pengrusakan, 8

kasus pemerasan, 167 kasus penganiayaan, 58 kasus pengeroyokan,

9 kasus perampasan, 35 kasus kekerasan dalam rumah tangga, 3

kasus penemuan bayi hidup, 15 kasus penemuan mayat, 72 kasus

narkoba dan 232 kasus kejahatan lainnya

b) Pedagang kaki lima yang menempati fasilitas publik dan pinggir jalan.

c) Banyaknya anak jalanan dan gelandangan pengemis yang berasal

dari daerah lain.

2. SKPD yang menangani

Dinas Polisi Pamong Praja dan Ketertiban Masyarakat. Dinas ini dibentuk

berdasarkan Perda Nomor: 12 Tahun 2003 tentang Organisasi Perangkat

Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Surat Keputusan Bupati


Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Polisi

Pamong Praja dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Sleman. Dinas

Polisi Pamong Praja dan Ketertiban Masyarakat ini memiliki tugas pokok

melaksanakan kewenangan bidang administrasi publik dan politik dalam

negeri. Dinas Polisi Pamong Praja dan Ketertiban Masyarakat dalam

menyelengarakan tugas mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis bidang administrasi publik dan politik

dalam negeri.

b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum bidang

administrasi publik dan politik dalam negeri.

c. Pembinaan terhadap Unit Pelayanan Teknis Dinas.


Tahun Anggaran 2009

521

3. Jumlah Pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan

Sumber daya penyelenggara Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah:

Tabel 5.10. SDM Penyelenggara Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Jumlah SDM No. Jenis Pendidikan Jumlah No Golongan Jumlah 1 SD - 1. I 1

2 SMP 6 2. II 83

3 SMA 126 3. III 84


5 Strata 1 37

6 Strata 2 2

Jumlah 176 Jumlah 176 Sumber: Dinas Pol. PP dan Tibmas.

4. Penanggulangan dan Kendalanya

Dalam rangka menanggulangi gangguan ketentraman dan ketertiban

umum dilaksanakan program kegiatan sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Keamanan dan Penanggulangan Kebakaran

dengan kegiatan pencegahan dan opreasional pemadam kebakaran

b. Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan

Pencegahan Tindak Kriminal

1) Peningkatan Kapasitas Linmas

2) Operasional dan Kesiapsiagaan Linmas dan Implementasi Wawasan

Kebangsaan

3) Pelatihan PAM Pemilu 2009

4) KOMINDA

5) Pemberdayaan Keamanan Lingkungan (Kamling) dan Pembinaan

Satpam di lingkungan Pemda

6) Penyuluhan Keamanan dan Ketertiban (Trantib)

7) Pembinaan dan Fasilitasi Ketertiban Masyarakat

8) Pengawasan dan Pengendalian Keamanan

c. Program Pendidikan Politik Masyarakat

1) Sosialisasi pemahaman kehidupan Demokrasi &HAM

2) Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik


Tahun Anggaran 2009

522

3) Fasilitasi Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu 2009

4) Forum Komunikasi antar Partai

5) Verifikasi Bantuan Keuangan Kepada Parpol

6) Forum Kerukunan Umat Beragama

d. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

1) Pembinaan Wawasan Kebangsaan Pemantapan Ideologi Negara

Bagi Aparat dan Tokoh Masyarakat

2) Peningkatan Pemahaman Wawasan Kebangsaan

3) Pendataan dan Pemantauan WNA /WNI Keturunan, Non Goverment

Organization / Lembaga Swadaya Masyarakat dan Lembaga Asing

4) Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat

5) Peningkatan Kapasitas Linmas

e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

1) Pengadaan Sarana dan Prasarana PBK

2) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kerja

f. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan

kegiatan bintek dan seminar korsik Pemda Sleman

g. Program Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keungan

1) Penyusunan Perencanaan Kerja SKPD

2) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD

3) Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Realisasi Anggaran

h. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

1) Pengelolaan Izin HO

2) Pengendalian Izin Gangguan

i. Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum dengan kegiatan

penyuluhan hukum

j. Program Pembentukan Produk Hukum, Penegakan Hukum dan HAM

1) Operasional PPNS terhadap pelanggaran Perda

2) Operasi Penertiban


Tahun Anggaran 2009

523

Tingkat pencapaian realisasi program dan kegiatan dalam

penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum sebagai berikut :

a. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga keamanan dan

ketertiban masyarakat dilaksanakan dengan pemberdayaan

keamanan lingkungan. Kegiatan tersebut direalisasikan dengan

melaksanakan Forum Komunikasi Kelompok Kamling sebanyak 4 kali

dengan peserta 220 orang, pelaksanaan Pelatihan dan Fasilitasi

Kelompok Kamling sebanyak 8 kali terhadap 280 orang. Kegiatan

Pembinaan Satpam dilingkungan Pemda Sleman dengan peserta 40

orang, Operasional Linmas dan Kesiapsiagaan linmas sebanyak 2

kali, 48 kali pengerahan anggota Linmas, terlaksananya operasional

TMMD sebanyak 2 kali , fasilitasi dan koordinasi kasatgas linmas desa

dan kasie trantib kecamatan sebanyak 2 kali dengan jumlah peserta

103 orang, 50 kegiatan implementasi wawasan kebangsaan.

b. Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan

Pencegahan Tindak Kriminal melalui kegiatan Peningkatan Kapasitas

Linmas dengan melaksanakan pembinaan linmas tingkat Kabupaten

dengan peserta 110 orang pembinaan linmas 17 kecamatan dengan

peserta 935 orang serta adanya ruang pusat pengendalian komunikasi

(rupusdalkom), kegiatan Operasional dan Kesiapsiagaan Linmas dan

Implementasi Wawasan Kebangsaan dengan melaksanakan 2 kali

operasional dan kesiapsiagaan linmas, kegiatan Pelatihan PAM Pemilu

2009 di 17 Kecamatan dengan peserta 5.739 orang, melaksanakan

Komunitas Intelejen Daerah ( KOMINDA) dengan peserta 50 orang,

Pemberdayaan Keamanan Lingkungan (Kamling) dengan

melaksanakan 4 kali forum komunikasi kelompok kamling dengan

peserta 220 orang dan Pembinaan Satpam di lingkungan Pemda

dengan peserta 40 orang,8 kali pelatihan dan fasilitasi keamanan

lingkungan dengan peserta 280 orang, 4 kali Penyuluhan Keamanan

dan Ketertiban (Trantib) dan evaluasi bidang trantib dengan peserta

180 orang,pembuatan 1000 leaflet, 1000 lembar brosur dan 12

spanduk, 6 kali penyuluhan sosialisasi Satuan Kewaspadaan dini


Tahun Anggaran 2009

524

masyarakat (satrantiblinmas) Pembinaan dan Fasilitasi Ketertiban

Masyarakat dengan hasil dengan melaksanakan 13 kali pembinaan pol

pp, ban pol dan rakortramtib kecamatan dengan peserta 90 orang,

kerjasama dengan polres sebanyak 16 kali dalam rangka kamtibmas,

terlaksanya posko tramtib 359 hari, Pengawasan dan Pengendalian

Keamanan dengan melaksanakan 10 kali pengamanan foreder

pejabat, 10 kali pengamanan hari besar nasional dan hari besar

agama, 30 kali pengamanan pemilihan kepala desa, dukuh dan

perangkat desa, 9 kali pengamanan unjuk rasa, 10 kali patroli sambang

desa, 2 kali fasilitasi kelancaran Penyelenggaraan Pemilu 2009

dengan peserta 1.483 orang.

c. Program Pendidikan Politik Masyarakat melalui kegiatan Sosialisasi

pemahaman kehidupan Demokrasi &HAM dengan melaksanakan 4

kali sosialisasi dengan peserta 220 orang, 1 kali Peningkatan peran

serta Organisasi Kemasayarakat (orkesmas) dengan peserta 75 orang,

Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik dengan

melaksanakan pemberdayaan dan pendampingan wanita di 2

kecamatan dengan peserta 200 orang, 2 kali Forum Komunikasi antar

Partai (FKAP)dengan peserta 34 partai, Verifikasi Bantuan Keuangan

Kepada Parpol dengan melaksanakan seleksi terhadap 9 parpol yang

mengajukan bantuan, 4 kali Forum Kerukunan Umat Beragama

(FKUB) dengan peserta 14 orang.

d. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan melalui kegiatan

Pembinaan Wawasan Kebangsaan Pemantapan Ideologi Negara Bagi

Aparat dan Tokoh Masyarakat dengan melaksanakan pembinaan

wawasan kebangsaaan dan pemantapan ideologi Negara bagi aparat

dan tokoh masyarakat sebanyak 2 kali dengan peserta 100 orang,

Forum pembauran kebangsaan (FPK) sebanyak 2 kali dengan peserta

70 orang, Peningkatan Pemahaman Wawasan Kebangsaan dengan

melaksanakan Forum Komunikasi Wasbang bagi generasi muda antar

etnis dan suku sebanyak 3 kali dengan peserta 120 orang, Deteksi dini

dan cegah dini intelejen wilayah rawan konflik sara dan unjuk rasa 10


Tahun Anggaran 2009

525

(sepuluh) kali di 17 kecamatan, 2 kali monitoring dan update data

terhadap bekas anggota Organisasi Terlarang di 17 Kecamatan,

Pendidikan Kesadaran Bela Negara (PKBN) dengan peserta 21 orang,

Kegiatan Pendataan dan Pemantauan WNA /WNI Keturunan, Non

Goverment Organization / Lembaga Swadaya Masyarakat dan

Lembaga Asing dengan melaksanakan 21 kali pemantauan dan

pendataan WNA/WNI keturunan dan 2 kali Pemantauan dan

pendataan lembaga asing, 5 kali Forum Kewaspadaan Dini

Masyarakat, 1 kali Peningkatan Kapasitas Linmas tingkat kabupaten

dengan peserta 110 orang, 1 kali peningkatan Linmas tingkat

kecamatan dengan peserta 935 orang.

e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana melalui kegiatan

Pengadaan Sarana dan Prasarana PBK dengan hasil tersedianya

pakaian kerja PBK 22 buah, peralatan kerja baju tahan api 1 buah, 1

buah breathing aparatus, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kerja

dengan hasil perawatan 3 buah mobil pemadam kebakaran, perawatan

2 buah mobil tangki air serta perawatan 31 buah tabung Alat Pemadam

Api Ringan (APAR).

f. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan

kegiatan Bintek dan Seminar Korsik Pemda Sleman dengan hasil

terlaksananya 28 kali kegiatan korsik dan 12 kali latihan korsik

g. Program Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keungan melalui kegiatan Penyusunan Perencanaan

Kerja SKPD dengan 1 dokumen Rencana Kerja SKPD tahun 2010,

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD

dengan hasil 12 laporan bulanan 1 laporan tahunan 1 RKT dan LAKIP,

30 kali monitoring dan evaluasi kegiatan dinas tahun 2009,

Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Realisasi Anggaran dengan

hasil 3 RKA dan DPA SKPD, 12 kali penyusunan laporan keuangan, 1

dokumen penyususnsn rekapitulasi anggaran selama 5 tahun, 1 kali

penyusunan LPJ keuangan.


Tahun Anggaran 2009

526

h. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik melalui kegiatan

Pengelolaan Izin HO dengan menerbitkan 2.150 ijin HO, penerimaan

daerah dari ijin gangguan sebanyak Rp.846.885.000,-,

Pengendalian Izin Gangguan dengan hasil 10 kali penyelesaian

permasalahan perijinan terhadap 10 jumlah kasus, 10 kegiatan

pengawasan dan pengendalian ijin gangguan.

i. Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum dengan

kegiatan Penyuluhan Hukum dengan melaksanakan coaching clinic

PPNS sebanyak 4 kali dengan peserta 200 orang, pemberdayaan

gugus tugas PPNS 9 kali dengan peserta 40 orang, pengiriman 2

orang peserta bintek PPNS, 7 kali pendalaman penegakan perda yang

bersangsi dengan peserta 280 orang, 16 kali pendataan/inventarisasi

pelanggaran perda, 7 kali sosialisasi perda bersangsi.

j. Program Pembentukan Produk Hukum, Penegakan Hukum dan HAM

dengan kegiatan Operasional PPNS terhadap pelanggaran Perda

dengan melakukan 25 kali penyidikan PPNS pelanggaran Perda

(Wasdal), operasi yustisi dengan hasil 15 sidang dipengadilan, 4

sidang ditempat dan 2 penyidikan acara biasa, 5 kali pembinaan

pelanggaran perda terhadap 125 pelanggar perda, tindaklanjut putusan

sidang pengadilan sebanyak 10 kali, kegiatan Operasi Penertiban

dengan penertiban PKL sebanyak 60 kali, Evakuasi PKL 15

kali,Pendataan PKL 20 kali, operasi spanduk dan reklame liar 15 kali,

operasi pekat 11 kali, operasi gepeng, Anjal, dan Orgil 8 kali.

Kendala atau hambatan dan penanggulangannya dalam penyelenggaraan

ketentraman dan ketertiban umum untuk tahun 2008 antara lain yaitu:

a. Denda yang diputuskan hakim bagi pelanggar Perda (contoh Perda

IPPT, Perda Miras dan Perda Ijin Gangguan) sangat ringan, sehingga

menyebabkan tidak terpenuhinya rasa keadilan masyarakat dan tidak

ada efek jera kepada pelaku pelanggar Perda.

b. Keterbatasan kuantitas dan kualitas aparat penegak Perda (PPNS),

solusinya dengan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada


Tahun Anggaran 2009

527

kecamatan, sehingga kecamatan bisa membantu fungsi pemerintahan

daerah khususnya penegakan Peraturan Perundang – undangan.

5. Keikutsertaan aparat keamanan dalam penanggulangan

Dalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum selalu

berkoordinasi dan melibatkan instansi terkait dalam penanganannya,

sehingga penanganan ketentraman dan ketertiban dapat dilaksanakan

secara optimal. Aparat yang terlibat meliputi: PPNS, Kepolisian, Polisi

Pamong Praja, dan aparat instansi terkait.


Alokasi anggaran yang disediakan APBD untuk penyelenggaraan

Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp6.445.344.325,00 Dalam

pelaksanaannya anggaran tersebut terealisasi sebesar

Rp5.589.938.588,00 atau sebesar 86,73%

bab v tugas umum pemerintahan -...

Documents