bab iii kebijakan penanggulangan...

|

LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

III -1

BAB III

KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

3.1. REGULASI DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Berpedoman pada hasil pembangunan yang telah dicapai, maka Visi dan Misi Tahun 2008

– 2013, masih relevan untuk menjadi Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Lamandau Tahun 2013 –

2018, dengan beberapa perbaikan dalam rangka penyempurnaan, dimana pelaksanaannya

difokuskan pada target-target pembangunan yang belum selesai atau perlu ditingkatkan. Diharapkan

dengan mengangkat kembali Visi dan Misi ini, program-program pembangunan di Kabupaten

Lamandau dapat dilaksanakan secara berkesinambungan dan dapat menuntaskan program kegiatan

yang telah direncanakan namun belum dapat dilaksanakan pada periode 2008 – 2013 yang lalu.

Adapun Visi Kabupaten Lamandau Tahun 2013 – 2018 adalah sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, TERLAKSANANYA TATA KELOLA

PEMERINTAHAN YANG BAIK BEBAS DARI KKN YANG DILANDASI KEIMANAN DAN

KETAQWAAN KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA”.

Pada Visi Kabupaten Lamandau Tahun 2013 – 2018 terdapat 3 (tiga) kalimat kunci yang

dapat dijelaskan sebagai berikut:

Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat, berarti mewujudkan kesejahteraan masyarakat

melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan dan daya saing daerah,

kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya dengan selalu memperhatikan

kearifan local dan pembangunan berkelanjutan. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat yang

meliputi: sandang, pangan, perumahan, pendidikan, kesehatan, kesempatan berusaha dalam iklim

yang kondusif, rasa aman, didukung oleh infrastruktur yang mantap.

Terlaksananya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Bebas Dari KKN, adalah

pemerintahan yang mempunyai kredibilitas, profesionalisme, akuntabilitas, berkualitas dan mampu

mengayomi seluruh masyarakat, dengan mengedepankan transparansi sehingga masyarakat dapat

dengan mudah mengakses program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah sekaligus juga

diharapkan dapat memberikan masukan maupun informasi apabila ada kekurangan atau

penyimpangan dalam pelaksanaannya dilapangan.

Dilandasi Keimanan dan Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa, berarti mewujudkan

kualitas sumber daya manusia yang religius melalui peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan,

|


III -2

hal ini ditempuh dengan melaksanakan pembangunan rumah ibadah, membangun persatuan yang

kuat antar para pemuda lintas agama dan meningkatkan kerukunan antar umat beragama di

Kabupaten Lamandau, sehingga tercipta keseimbangan dan toleransi serta sikap saling menghargai

dan saling menghormati antar umat beragama, antar suku dan antar golongan di masyarakat.

Dalam mencapai visi dan misi Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018, ditetapkan beberapa

indikator makro. Indikator ini diharapkan dapat menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan jangka

menengah. Adapun misi dari Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018 adalah :

1. Membangun ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan

mengurangi penduduk miskin, angka pengangguran sehingga masyarakat sejahtera.

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar generasi muda memiliki pengetahuan,

keterampilan dan mampu mandiri.

3. Mewujudkan pola hidup masyarakat sehat agar angka harapan hidup meningkat, angka

kematian ibu dan bayi menurun.

4. Menciptakan ketenteraman, keamanan dan kenyamanan masyarakat secara keseluruhan

yang berada di Kabupaten Lamandau.

5. Membuka keterisolasian daerah pedesaan dan kecamatan agar lancarnya angkutan orang,

barang dan jasa.

6. Meningkatkan martabat masyarakat Kabupaten Lamandau melalui keterlibatan aktif dalam

berbagai kegiatan olahraga, adat dan budaya.

7. Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik, bebas dari KKN agar pemerintahan

menjadi kuat, berwibawa, demokratis serta melayani.

8. Menumbuhkembangkan kehidupan beragama agar mempunyai keimanan dan ketaqwaan

kepada Tuhan Yang Maha Esa.

9. Menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu kekuatan ekonomi kerakyatan.

10. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Dalam mencapai visi dan misi Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018, ditetapkan beberapa

indikator makro. Indikator ini diharapkan dapat menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan jangka

menengah.

|


III -3

Tabel 3.1. Indikator Kinerja Makro Pembangunan Kabupaten Lamandau

2013-2018

No. Indikator Makro Pembangunan

Kondisi Kinerja Awal

(2013)

Target Capaian

2014 2015 2016 2017 2018

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)

7,00 6,96 6,74 6,75 6,94 7,07

2. Tingkat Kemiskinan (%) 4,87 4,66 4,87 3,80 3,52 3,15

3. Tingkat Pengangguran terbuka (%)

1,64 2,61 4,99 2,35 1,35 1,20

4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

67,23 67,53 68,30 68,54 69,07 69,77

5. Rata-rata lama sekolah (tahun)

7,55 7,67 7,68 7,79 8,10 8,30

6. Harapan Lama Sekolah (tahun)

11,75 11,80 12,43 12,44 12,60 12,65

7. Angka Harapan Hidup (tahun) 68,98 69,07 69,12 69,2 69,15 69,21

8. Indeks Gini 0,29 0,33 0,33 0,35 0,31 0,30

Sumber : PRPJMD Kabupaten Lamandau 2013-2018

Visi dan Misi tersebut diatas kemudian diterjemahkan ke dalam tujuan dan sasaran. Tujuan

dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi

dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar

penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran, di

samping menerjemahkan visi/misi dan menjawab permasalahan pembangunan daerah/isu-isu

strategis, dilakukan untuk menyerasikan ketercapaian indikator kinerja pembangunan daerah.

Keterkaitan dari misi, tujuan, sasaran, dan indikator kinerja sasaran terdapat dalam 23 sasaran yang

merupakan penjabaran dari visi, misi, dan tujuan. Selanjutnya, sasaran tersebut dilengkapi dengan

indikator kinerja yang terukur setiap tahun selama 5 (lima) tahun. Pencapaian keberhasilan suatu

sasaran dapat dilihat dari pencapaian terhadap indikator tersebut.

Pada tahun 2018 adalah merupakan tahun kelima pelaksanaan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamandau tahun 2013-2018 yang terkait dengan

program penanggulangan kemiskinan, tertuang dalam misi pertama dari RPJMD yaitu membangun

ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi penduduk miskin,

angka pengangguran sehingga masyarakat sejahtera. Pemerintah Kabupaten Lamandau

berkomitmen dalam menurunkan angka kemiskinan setiap tahunnya. Selain berpedoman dari

RPJMD Kabupaten Lamandau tahun 2013-2018, Perpres Nomor 15 tahun 2010 yang

mengamanatkan pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) di

|


III -4

tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Tim ini merupakan tim lintas sektor dan lintas pemangku-

pemangku kepentingan di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk melakukan percepatan

penanggulangan kemiskinan di masing-masing daerah yang bersangkutan. Struktur kelembagaan

dan mekanisme kerja TKPK kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri)

No. 42 tahun 2010 dan Keputusan Bupati Lamandau Nomor : 188. 45/55/II/Huk/2017.

Tabel 3.2. Sasaran, Indikator, dan Strategi Kabupaten Lamandau

Tahun 2013-2018

NO SASARAN INDIKATOR STRATEGI

1. Menurunnya tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin.

• Angka partisipasi angkatan kerja

Strategi 1: Pemberdayaan Masyarakat berpenghasilan rendah

• Persentase penduduk diatas garis kemiskinan

• Indeks Gini

2. Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditi unggulan daerah.

Jumlah Produksi Komoditi Unggulan:

Strategi 2: Intensifikasi, Ekstensifikasi, Diversifikasi Komoditi/Pangan

• Karet (ton/ha/tahun)

• Kelapa Sawit (ton/ha/tahun)

• Jengkol (ton/ha/tahun)

• Kopi (ton/ha/tahun)

• Gaharu (ton/ha/tahun)

3. Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat.

Ketersediaan Pangan Utama:

Strategi 2: Intensifikasi,Ekstensifikasi, Diversifikasi Komoditi/Pangan

• Beras (ton/tahun)

• Daging (ton/tahun)

• Telur (kg/tahun)

• Ikan (ton/tahun)

4.

Meningkatnya peran kelembagaan dan permodalan KUMKM dan IKM berbasis komoditi daerah serta berdaya saing.

Persentase koperasi aktif

Strategi 3: Pengembangan ekonomi unggulan

Usaha Mikro dan Kecil

5. Meningkatnya daya tarik investasi yang mendorong kesempatan dan penciptaan lapangan kerja.

Jumlah Investor berskala Nasional (PMDN/PMA)

Strategi 4: Perwujudan iklim investasi yang kondusif Nilai investasi skala Nasional (PMDN/PMA) (Trilyun Rp)

6. Meningkatnya mutu pendidikan dan pemerataan pendidikan.

Angka rata-rata lama sekolah

Harapan lama sekolah

Angka Kelulusan : Strategi 5: Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, Kebudayaan dan Olah Raga

• SD/MI

• SMP/MTS

7. Meningkatkan peran generasi muda dalam berbangsa dan bernegara

Jumlah organisasi pemuda yang aktif Strategi 6: Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

8. Meningkatkan derajat kesehatan

Angka Usia Harapan Hidup

Strategi 5: Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, Kebudayaan dan Olah Raga

Angka Kematian Bayi (Kasus)

Angka Kematian Ibu (Kasus)

9.

Tersedianya infrastruktur jalan yang handal dan terintegrasi.

Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik Strategi 7: Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan

Sarana dan Prasarana

|


III -5

NO SASARAN INDIKATOR STRATEGI

10. Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman.

Rasio Rumah Layak Huni

Strategi 7: Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana

Lingkungan pemukiman kumuh

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL (%)

Sumber : PRPJMD Kabupaten Lamandau 2013-2018

Dalam rangka mencapai sasaran berdasarkan RPJMD Kabupaten Lamandau tersebut di

atas, Pemerintah Kabupaten Lamandau telah melaksanakan program dan kegiatan penanggulangan

kemiskinan sebagaimana arah kebijakan daerah pada tahun 2013-2018, yaitu :

1. Menurunkan tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin melalui strategi

pemberdayaan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan arah kebijakan sebagai

berikut :

- Mengembangkan pelatihan kerja terhadap masyarakat yang belum bekerja.

- Meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pedesaan.

- Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pemerintah

2. Meningkatkan produksi unggulan daerah dan ketahanan pangan masyarakat melalui strategi

Intensifikasi, Eksentifikasi, Diverisifikasi Komoditi Pangan dengan arah kebijakan meningkatkan

produktifitas komoditi.

3. Meningkatkan peran kelembagaan dan permodalan KUMKM dan IKM berbasis komoditi daerah

serta berdaya saing melalui strategi pengembangan ekonomi unggulan dengan arah kebijakan :

- Mengembangkan kelembagaan koperasi dan KUMKM serta IKM

- Meningkatkan peran perdagangan yang mendukung pemasaran komiditas unggulan dan

pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat.

4. Meningkatnya daya tarik investasi yang mendorong kesempatan dan penciptaan lapangan kerja

melalui strategi perwujudan iklim investasi yang kondusif dengan arah kebijakan yang

mempermudah layanan perizinan investasi.

5. Meningkatkan mutu pendidikan dan pemerataan pelayanan pendidikan melalui strategi

peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kebudayaan dan olahraga

dengan arah kebijakan meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan pendidikan dan

perpustakaan serta peningkatan kualitas tenaga pendidikan.

6. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pola hidup sehat dan pengelolaaan lingkungan sehat

dengan strategi peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan,kesehatan, kebudayaan

|


III -6

dan olahraga serta arah kebijakan dalam peningkatan layanan RSUD,Puskesmas dan

Peningkatan Wawasan masyarakat terhadap pola hidup sehat (PHBS) .

7. Tersediannya infrastruktur jalana yang handal dan terintegrasi melalui strategi peningkatan

akses dan kualitas layanan sarana dan prasarana dan arah kebijakan pengembangan sarana

infrastruktur transportasi.

8. Meningkatkan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar permukiman melalui

strategi peningkatan akses dan kualitas layanan sarana dan prasarana dengan arah kebijakan

pengembangan sarana dan prasarana infrastruktur permukiman.

Untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Lamandau telah

melakukan beberapa upaya dalam implementasi stategi dan kebijakan tersebut di atas, diantaranya,

yaitu :

1. Perbaikan Data dan Program Perlindungan Sosial

Program perlindungan sosial adalah program sosial yang bersifat perlindungan terhadap

masyarakat miskin. Program tersebut dapat berupa bantuan sosial atau jaminan sosial. Bantuan

sosial adalah suatu program yang bertujuan untuk melindungi mereka yang tidak miskin agar tidak

menjadi miskin. Sedangkan jaminan sosial adalah suatu program yang ditujukan bagi masyarakat

miskin untuk membantu dalam menghadapi goncangan dalam kehidupan mereka, seperti jatuh

sakit, kematian anggota keluarga, kehilangan pekerjaan, ditimpa bencana dan sebagainya agar

tidak jatuh menjadi masyarakat yang sangat miskin.

2. Meningkatkan Akses Pelayanan Dasar

Prinsip yang kedua mengenai kemiskinan adalah dengan meningkatkan/memudahkan akses

masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih dan

sanitasi, listrik, serta pangan dan gizi. Pelayanan dasar menjadi salah satu prinsip utama dalam

menangani kemiskinan, karena kemampuan suatu individu terhadap pemenuhan akan pelayanan

dasar menjadi salah satu indikator dalam pengentasan kemiskinan. Salah satu keseriusan

Pemerintah Kabupaten Lamandau untuk meningkatkan pelayanan dasar adalah dengan

meningkatkan pemanfaatan energi hijau berbasis limbah sawit (POME) dan sumber energi baru

dan Terbarukan (EBT) berdasarkan potensi lokal yang berlimpah.

3. Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Miskin

pemberdayaan terhadap masyarakat miskin sangat penting dalam pengentasan kemiskinan,

karena tujuan dari pemberdayaan itu sendiri adalah untuk membantu masyarakat miskin agar

mampu keluar dari garis kemiskinan.

4. Pembangunan yang Inklusif

|


III -7

Pemerintah Kabupaten Lamandau memiliki visi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat

Kabupaten Lamandau melalui pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, peningkatan

kesempatan kerja serta pelestarian lingkungan hidup sehingga program pertumbuhan ekonomi

hijau yang membangun ekonomi lokal yang bersifat inklusif dan berkeadilan. Pembangunan

inklusif adalah pembangunan yang mampu memberikan manfaat kepada seluruh lapisan

masyarakat. Pembangunan yang perekonomiannya tumbuh secara dinamis dan berkelanjutan.

5. Meningkatkan kapasitas dan pendapatan masyarakat miskin melalui pendidikan vokasi dan

pelatihan/permagangan serta pemberian modal usaha bekerjasama dengan perbankan melalui

fasiltasi Kredit Usaha Rakyat (KUR).

6. Mengembangkan dan keberlanjutan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil melalui penyediaan tempat

berusaha, penjajakan dan pengenalan pemasaran digital (market place), serta fasilitasi

pembiayaan / BPR.

7. Mensinergikan kegiatan anggaran program sektor dan daerah yang diarahkan langsung kepada

kelompok masyarakat miskin.Hal ini dilakukan dengan memuktahirkan data PBDT-2015 secara

berkelanjutan pada tahun 2018 melalui pendekatan partisipatif yaitu mekanisme musyawarah desa

agar target sasaran dapat lebih akurat.

8. Meningkatkan kapasitas pemerintahan Kecamatan dan Desa melalui Musrenbang Desa &

Kecamatan, Forum SKPD dan Forum Publik lainnya dalam rangka pelaksanaan program

penanggulangan kemiskinan.

9. Mengembangkan forum publik untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan

pembangunan daerah.

Adapun target dan capaian program percepatan penanggulangan kemiskinan daerah yang telah

ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau hingga akhir periode RPJMD Kabupaten

Lamandau 2013-2018, antara lain :

1. Berkurangnya prosentase penduduk miskin dari 4,66% (2014) menjadi 3,32% pada akhir tahun

2018 (RPJMD Kabupaten Lamandau 2013-2018). Realisasi capaian tingkat kemiskinan tahun

2018 adalah 3,15% atau telah mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

2. Menurunnya angka pengangguran menjadi 2,05 persen pada akhir tahun 2018 (RPJMD

Kabupaten Lamandau 2013-2018).Realisasi tingkat pengangguran hingga bulan Agustus tahun

2018 adalah 2,42%, sedikit meningkat dari angka 1,35% pada tahun 2017 yang berarti target

RPJMD tahun 2018 telah dapat dicapai ditahun 2017. Upaya yang perlu dilakukan dalam

menstabilkan angka pengangguran terbuka yang rendah adalah dengan meningkatkan kualitas

|


III -8

dan kompetensi pekerja (pendidikan vokasi,permagangan), peningkatan kesehatan dan

kesejahteraan pekerja (BPJS), pemanfaatan dan pemberdayaan tenaga kerja lokal dalam industri.

3. Menurunnya angka kematian bayi (AKB) menjadi 11 kematian dari 1000 kelahiran hidup pada akhir

tahun 2018 (RPJMD Kabupaten Lamandau 2013-2018). AKB pada tahun 2016 adalah 8 kematian

dari 1.334 kelahiran hidup, setelah dikonversikan angka kematian bayi nasional 34 per 1000

kelahiran hidup, AKB di Kabupaten Lamandau masih dibawah AKB Nasional.Namun demikian,

perlu terus diupayakan untuk menurunkan AKB dengan peningkatan fasilitas, aksesibiitas,

pelayanan kesehatan dengan tenaga medis yang terampil dan perubahan mindset masyarakat

dalam bidang kesehatan.

4. Persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak menjadi 48,21% pada akhir tahun

2018 (RPJMD Kabupaten Lamandau 2013-2018). Akses sanitasi layak di Kabupaten Lamandau

tahun 2015 adalah 36,10%, sedikit di atas capaian Provinsi Kalteng 35,88% namun masih jauh

dari capaian nasional sebesar 62,14%.

5. Peningkatan persentase rumah tangga dengan air minum layak sebesar 23 % sejak 2014 menjadi

46,45 persen pada akhir tahun 2018 (RPJMD Kabupaten Lamandau 2013-2018). Persentase

penduduk dengan air minum layak pada tahun 2015 adalah 61,7% artinya capaian tersebut sudah

melampaui target akhir RPJMD 2018.

6. Terwujudnya percepatan pembangunan ekonomi di wilayah-wilayah prioritas penanggulangan

kemiskinan.

Agar kebijakan penanggulangan kemiskinan dapat berjalan efektif dan efisien, Pemerintah

Kabupaten Lamandau telah menentukan isu-isu yang menjadi prioritas dalam rangka percepatan

penanggulangan kemiskinan pada periode RPJMD berikutnya, yaitu :

1. Meningkatkan kesempatan kerja, investasi dan hilirisasi Sumber Daya Alam

2. Meningkatkan kualitas/Kompetensi dan Kesejaheraan Tenaga Kerja

3. Menyusun kebijakan penguatan sektor riil

4. Memperkuat ekonomi kerakyatan

5. Membangun kerjasama dalam bidang Agrikutur

6. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan

7. Memperbaiki program perlindungan sosial

8. Penegakan hukum, pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi

Untuk mewujudkan keterpaduan dan ketepatan dalam penanggulangan kemiskinan dengan

sasaran individu, Pemerintah Kabupaten Lamandau akan mengembangkan sistem informasi

|


III -9

kependudukan berbasis kesejahteraan sosial yang didasarkan atas Nomor Induk Kependudukan

(NIK), PBDT-2015.

3.2. PROGRAM DAN KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pemerintah Kabupaten Lamandau melaksanakan program penanggulangan kemiskinan

secara terpadu, dengan melibatkan beberapa SOPD yang terbagi dalam 4 klaster. Adapun klaster-

klaster dalam program penanggulangan kemiskinan Kabupaten Lamandau Tahun 2018 adalah

sebagai berikut :

3.2.1 KLASTER 1 (PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS RUMAH TANGGA)

Proram dan kegiatan dalam klaster ini berbasis pada bantuan dan perlindungan sosial

bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, serta perbaikan

kualitas hidup masyarakat miskin. Fokus pemenuhan hak dasar ditujukan untuk memperbaiki kualitas

kehidupan masyarakat miskin untuk kehidupan lebih baik, seperti pemenuhan hak atas pangan,

pelayanan kesehatan dan pendidikan.

Karakteristik program pada kelompok Klaster 1 adalah bersifat pemenuhan hak dasar utama

individu dan rumah tangga miskin yang meliputi pendidikan, pelayanan kesehatan dan pangan. Ciri

lain dari kelompok program ini adalah mekanisme pelaksanaan kegiatan yang bersifat langsung dan

manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat miskin.

Tabel 3.3. Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Rumah Tangga tahun 2018

No Program Satuan Volume Biaya (dalam

juta Rp) OPD

1. Peningkatan Sarana

Perekonomian

RTS-KPM 998 757,53 SETDA

EKONOMI

2. Manajemen Pelayanan

Pendidikan

Orang 443 2.172,9 DIKBUD

3. Upaya Kesehatan

Masyarakat

Kegiatan 4 1.444,2 DINKES

4. Perbaikan Gizi Masyarakat Kegiatan 1 91 DINKES

5. Peningkatan Sapras

PKM/Pustu dan Jaringannya


6. Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit

Menular

Kegiatan 8 531,6 DINKES

|


III -10

7. Obat & Perbekalan

Kesehatan


8. Kemitraan Peningkatan

Pelayanan Kesehatan

kegiatan 3 265,0 DINKES

9. Keluarga Berencana Kegiatan 4 555,9 DP3AP2KB

10. Pelayanan Kontrasepsi kegiatan 2 101,6 DP3AP2KB

11. Pemberdayaan Fakir, KAT,

PMKS lainnya.

Kegiatan 4 281,9 DINSOS

12. Pelayanan dan Rehabilitasi

Kesra

Kegiatan 4 335,8 DINSOS

13. Pembinaan Anak Terlantar Orang 50 13,7 DINSOS

14. Bantuan Hukum Bagi

Masyarakat Miskin

Kegiatan 1 281,8 DISPORA

15. Kesejahteraan Rakyat Kegiatan 2 480,00 SETDA KESRA

16. Bantuan Stimulan

Pembangunan Perumahan

bagi Masyarakat Tidak

Mampu

Kegiatan 1 880,9 PUPR

TOTAL CLUSTER 1 20.493,4

Adapun program dan kegiatan Klaster 1 selama tahun 2018 yang telah dilaksanakan oleh

Pemerintah Kabupaten Lamandau, yaitu :

1. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan (Kegiatan Beasiswa untuk Siswa

Berprestasi)(Dikbud)

2. Upaya Kesehatan Masyarakat (Dinkes)

- Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

- Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan

- Program Mamangun Mahaga Lewu Bidang Kesehatan (untuk tahun 2017 dialihkan ke

Kunjungan Dokter Spesialis)

- Operasi Katarak Gratis

3. Perbaikan Gizi Masyarakat (Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin) (Dinkes)

4. Peningkatan Sarana dan Prasarana PKM/Pustu dan jaringannya (Dinkes)

5. Obat dan Perbekalan Kesehatan (Dinkes)

6. Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan (Dinkes)

|


III -11

- Kemitraan dengan PMI,KPA(AIDS),BNK,dll

- Jaminan Persalinan

- Pengelolaan BPJS

7. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular(Dinkes)

- Penanggulangan HIV/AIDS, Malaria, P2 Kusta, TBC, dll

- Fogging sarang nyamuk

- Peningkatan imunisasi (cakupan desa UCI)

- Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah

- Pencegahan dan Penanganan ODGJ

- Pemberantasan Penyakit Filiriasis

8. Pendistribusian Monitoring dan Evaluasi Beras Sejahtera/Raskin (Setda)

9. Pelayanan Kesehatan, KB dan Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin (DP3AP2KB)

10. Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya (Dinsos)

11. Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial (Dinsos)

12. Sertifikasi Tanah dan Isbat Nikah (Bagian Kesra Setda)

13. Pembinaan Anak Terlantar (Dinsos)

14. Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma (Dinsos)

15. Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (Bagian Hukum Setda)

16. Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS Kesehatan)

17. Penyelenggaran Jaminan Kesejahteraan Pekerja (BPJS Ketenagakerjaan)

18. Penyelenggaraan dan Pengaduan Listrik Bersubsidi (PLN)

19. Pemuktahiran Basis Data Terpadu (Data Kemiskinan Mikro) di 8 Kecamatan.

20. Pemberian Bantuan Stimulan Bagi Masyarakat Tidak Mampu (PUPR)

Untuk dinas dan stakeholder yang terlibat dalam Klaster 1 ini, yaitu : Bappeda, Disdikbud,

Dinkes, Dinas PUPR, Bagian Ekonomi dan bagian Kesra Setda, Dinas Sosial, DP3AP2KB, Dinas

Nakertrans, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, PLN. Dari total kegiatan yang tertampung

dalam pembiayaaan APBD terdiri dari 16 program dan 39 kegiatan dengan total pagu tahun 2018

sebesar Rp. 20,493 miliar.

3.2.2 KLASTER 2 (BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT)

Program dan kegiatan dalam klaster ini berbasis pada pemberdayaan masyarakat dimana

kelompok masyarakat yang dikategorikan miskin tetapi masih mempunyai kemampuan untuk

|


III -12

menggunakan potensi yang dimiliki walaupun terdapat keterbatasan. Pendekatan pemberdayaan

dimaksudkan agar masyarakat miskin dapat keluar dari kemiskinan dengan menggunakan potensi

dan sumberdaya yang dimilikinya serta memperkuat kapasitas kelompok masyarakat.

Tabel 3.4. Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018


juta Rp) OPD

1. Pengembangan dan Penelitian

Gaharu

Kegiatan 1 54,5 DLHK

2. Peningkatan Peran Perempuan

di Perdesaan

Kegiatan 1 70,8 DPMD

3. Peningkatan Ketahanan

Pangan(pertanian/Perkebunan)

Kegiatan 4 2.071,1 Distakan

4. Peningkatan Produksi

Pertanian dan Perkebunan

Ha 10 790,6 Distakan

5. Peningkatan Kesejahteraan

Petani

Poktan 8 100,9 Distakan

6. Peningkatan Produksi Hasil

Peternakan

Kegiatan 3 1.205,9 Distakan

7. Pemberdayaan Penyuluh

Pertanian/Perkebunan

Orang 33 577,6 Distakan

8. Peningkatan Ketersediaan &

Ketahanan Pangan

Kegiatan 2 168,8 DKP

9. Kerawanan Pangan Kegiatan 1 53,3 DKP

10. Pengembangan Lembaga

Ekonomi Pedesaan


11. Pengawasan dan Keamanan

Pangan

Kegiatan 2 256,6 DKP

12. Peningkatan Partispasi

Masyarakat Dalam

Membangun Desa


13. Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Air Minum dan Air

Limbah

Kegiatan 3 2.512,6 PUPR

14. Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Persampahan

Kegiatan 3 529,3 DLHK

|


III -13

15. Pengembangan Budidaya

Perikanan

Kegiatan 2 891,4 Distakan

16. Perlindungan Konservasi

Sumber Daya Alam (Tahura)

Persen 100 181,3 DLHK

17. Pencegahan Kebakaran Hutan Sosialisasi 1 41,1 DLHK

18. Praktek Pembukaan Lahan

Tanpa Bakar

Hektar 200 3.281,2 DISTAKAN


Adapun program dan kegiatan Klaster 2 selama periode Tahun 2018 yang telah dilaksanakan

oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau, yaitu :

1. Pengembangan dan Penelitian Gaharu (DLHK)

2. Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam (Tahura) (DLHK)

3. Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan (DPMD)

4. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa (DPMD)

5. Peningkatan Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan(DPMD)

6. Peningkatan Ketahanan Pangan(Pertanian/Perkebunan) (Distakan)

7. Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan(Distakan)

8. Peningkatan Kesejahteraan Petani(Distakan)

9. Peningkatan Produksi Hasil Peternakan(Distakan)

10. Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan (Distakan)

11. Peningkatan Ketersediaan dan Ketahanan Pangan (DKP)

12. Kerawanan Pangan(DKP)

13. Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan(DKP)

14. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan (DLHK)

15. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah (PUPR)

16. Pengembangan Perikanan Tangkap (Distakan)

17. Pengembangan Budidaya Perikanan(Distakan)

18. Praktek Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (Distakan)

19. Pencegahan Kebakaran Hutan (DLHK)

20. Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah Air Minum,Penyehatan Lingkungan dan Sanitasi

(Bappeda)

21. Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (Bappeda)

|


III -14

Untuk dinas yang terlibat dalam Klaster 2 ini, yaitu : Bappeda, DLHK, Distakan, DPMD, DKP,

Dinas PUPR. Dari total kegiatan yang tertampung dalam pembiayaaan APBD terdiri dari 19 program

dan 34 kegiatan dengan total pagu tahun 2018 sebesar Rp. 13,307 miliar.

3.2.3 KLASTER 3 (BERBASIS PEMBERDAYAAN UKM)

Program dan kegiatan dalam klaster ini berbasis pada pemberdayaan usaha mikro dan kecil,

dimana masyarakatnya hampir miskin yang bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan

ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil. Aspek penting dalam penguatan adalah

memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat miskin untuk dapat berusaha dan

meningkatkan kualitas hidupnya.

Tabel 3.5. Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan UKM Tahun 2018


juta Rp)

OPD

1. Peningkatan Efisiensi

Perdagangan Dalam Negeri

kegiatan 4 7.430,3 DKUKMPP

2. Penataan Struktur Industri Kegiatan 2 88,7 DKUKMPP

3. Penciptaan Iklim yang

Kondusif Bagi Koperasi

Kegiatan 1 15,8 DKUKMPP

4. Pengembangan Sistem

Pendukung Usaha Bagi

UMKM


5. Pengembangan IKM Kegiatan 2 249,4 DKUKMPP

6. Peningkatan dan

Pengembangan Ekspor


7. Peningkatan Kualitas

Kelembagaan Koperasi

kegiatan 5 1.131,7 DKUKMPP

8. Pembangunan Dunia Usaha

dan Pemberdayaan Ekonomi

Masyarakat

Kegiatan 1 17,0 SETDA

(BAG

EKONOMI)

9. Perlindungan Konsumen &

Pengamanan Perdagangan



|


III -15

Adapun program dan kegiatan Klaster 3 selama Tahun 2018 yang telah dilaksanakan oleh

Pemerintah Kabupaten Lamandau, yaitu :

1. Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Konduksif bagi Koperasi (DKUKMPP)

2. Penataan Struktur Industri (DKUKMPP)

3. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi (DKUKMPP)

4. Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (DKUKMPP)

5. Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri(DKUKMPP)

6. Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan (DKUKMPP)

7. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah(DKUKMPP)

8. Peningkatan dan Pengembangan Ekspor (DKUKMPP)

9. Peningkatan Akses Terhadap Sumber Daya Produktif Koperasi(DKUKMPP)

10. Pembangunan Dunia Usaha dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat(Bagian Ekonomi Setda)

Untuk dinas dan stakeholder yang terlibat dalam Klaster ini yaitu : DKUKMPP, Bagian

Ekonomi Setda, Perbankan, Dewan Koperasi Indonesia. Dari total kegiatan yang tertampung dalam

pembiayaaan APBD terdiri dari 9 program dan 22 kegiatan dengan total pagu tahun 2018 sebesar

Rp. 9,382 miliar.

3.2.4 KLASTER 4 (PENINGKATAN DAN PERLUASAN PROGRAM PRO RAKYAT)

Program dan kegiatan dalam klaster ini berbasis pada upaya peningkatan dan perluasan

program pro-rakyat.

Tabel 3.6. Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Program Pro Rakyat Tahun 2018


juta Rp) OPD

1. Penyediaan dan Pengelolaan

Air Baku

Persen 100 255,1 PUPR

2. Peningkatan Sarana Air

Bersih di Perdesaan

Persen 100 1.603,1 PUPR

3. Pembangunan Sapras Air

Bersih di Ibukota Kecamatan


4. Penataan Fasilitas Umum

(PPSP)


5. Rencana Pencegahan &

Peningkatan Kualitas


|


III -16

Permukiman Kumuh

Perkotaan

6. Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan

Irigasi,Rawa, Jaringan

Pengairan Lainnya

Persen 100 3.374,0 PUPR

7. Pembangunan Bidang

Kelistrikan (Digital Mapping

Griddan Monev)

Kegiatan 2 241,5 SETDA


Adapun program dan kegiatan Klaster 4 yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten

Lamandau, yaitu :

1. Sanitasi, Air Bersih dan Permukiman Kumuh (PUPR)

2. Pembangunan Bidang Kelistrikan (Bagian Ekonomi Setda, PLN)

Untuk dinas yang terlibat dalam Klaster ini yaitu : Dinas PUPR ,Bagian Ekonomi Setda, PLN.

Dari total usulan kegiatan yang tertampung dalam pembiayaaan APBD terdiri dari 7 program dan 9

kegiatan dengan total pagu tahun 2018 sebesar Rp. 68,089 miliar.

|


III -17

Gambar 3.1. Rekapitulasi Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan bersumber APBD dan Dana CSR.

3.3. EVALUASI APBD UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN

3.3.1 ANALISA PENDAPATAN DAERAH

Arah kebijakan umum perencanaan pendapatan daerah Kabupaten Lamandau untuk

meningkatkan sumber penerimaan daerah adalah dengan meningkatkan pelayanan pajak daerah

dengan melakukan perluasan pembayaran pajak baik melalui bank dan tempat lainnya dalam rangka

mempermudah pembayaran pajak daerah, memaksimalkan kegiatan penagihan pajak dengan

sosialisasi baik melalui leaflet, baliho serta televisi dan radio, melakukan penyesuaian tarif beberapa

pajak daerah dan melakukan perluasan basis Pajak Daerah. Serta mengoptimalkan pemanfaatan

aset daerah yang berada di lahan-lahan yang strategis dan ekonomis melalui kerjasama dengan pihak

ketiga dan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk meningkatkan pendapatan yang

berasal dari Dana Perimbangan melalui Dana Bagi Hasil pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak

serta perolehan DAU dan DAK.

Sumber Pendapatan Kabupaten Lamandau terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Hasil Retribusi

Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

yang Sah.

|


III -18

2. Dana Perimbangan, yang meliputi Bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum

(DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, meliputi Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari

Provinsi dan Pemda lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari

Provinsi atau Pemda Lainnya.

Pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Lamandau menganggarkan belanja sebesar

Rp. 930.777.391.269,- dan menargetkan pendapatan sebesar Rp. 865.712.447.882,- sehingga

terdapat defisit anggaran sebesar Rp. 65.064.943.387,-. Realisasi belanja dan pendapatan masing-

masing sebesar Rp. 691.054.451.693,- dan Rp. 816.251.471.788,- sehingga terdapat selisih surplus

sebesar Rp. 125.197.020.095,-. Kontribusi Pendapatan Daerah masih didominasi oleh pendapatan

yang bersumber dari Dana Perimbangan yang ditargetkan sebesar Rp. 615.261.361.665,- dengan

realisasi sebesar Rp. 617.028.336.293,- atau 100,29% yang memberikan kontribusi sebesar 71,27%,

sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan sebesar Rp. 114.847.872.532,-

realisasinya sebesar Rp. 90.961.391.205 atau 79,20% baru dapat memberikan kontribusi sebesar

10,51% sedangkan dari Lain-lain Pendapatan Yang Sah dari target sebesar Rp. 16.862.701.417,-

realisasinya sebesar Rp. 20.255.401.227,- atau 120% hanya memberikan kontribusi sebesar 2,34%.

Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan APBD Kabupaten Lamandau kepada Pemerintah Pusat

masih sangat besar.

Rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Lamandau kurun waktu 2010-2012,

yakni 8,89% per tahun. Dengan berbagai pertimbangan maka proyeksi pendapatan Kabupaten

Lamandau periode tahun 2014-2018 hanya akan menggunakan pertumbuhan sebesar 7% maka

dapat dikalkulasikan proyeksi pendapatan daerah sebagaimana ditunjukkan pada tabel sebagai

berikut ini:

Tabel 3.7. Proyeksi Pendapatan Daerah

Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2014-2018

(dalam juta rupiah)

Uraian Realisasi (Juta Rp) APBD-P Proyeksi (Rp)

2014 2015 2016 2017 2018* 2018 2019

PENDAPATAN 621,652 812,642 924,511 864.429,13 840.879,23 865.712,45 804.038,55

PENDAPATAN ASLI DAERAH

32,838 42,093 43,786 162.481,92 90.961,39 114.847,87 40.962,44

Pendapatan Pajak Daerah

8,899 14,850 15,915 118.770,58 60.955,99 88.232,91 11.820,00

Hasil Retribusi Daerah

6,869 5,949 7,478 2.338,25 2.384,27 2.246,84 2.368,73

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

3,622 4,761 4,898 6.505,43 7.365,73

7.505,43 7.505,43

|


III -19

Uraian Realisasi (Juta Rp) APBD-P Proyeksi (Rp)

2014 2015 2016 2017 2018* 2018 2019

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

13,448 16,534 15,495 34.867,66 20.255,40

16.862,70 19.268,28

DANA PERIMBANGAN

539,872 668,882 762,930 602.806,29 617.028,34 615.261,36 646.575,27

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

75,527 64,292 66,167 44.812,66 58.947,08

54.583,08 74.854,80

Dana Alokasi Umum

424,352 433,768 466,229 462.248,61 462.248,61 462.248,61 472.674,53

Dana Alokasi Khusus

39,994 170,822 230,534 95.745,02 95.832,65 98.429,67 99.315,95

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

48,941 101,667 117,796

99.140,92

132.889,50 135.603,21 116.500,83

Pendapatan Hibah 2,072 18,326 1,392 299,00 13.361,80 14.027,43 665,63

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

21,366 16,438 22,713

23.740,85

26.410,65 28.000,00

26.079,58

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

17,053 55,980 93,691 75.101,07 91.617,05

91.925,78 89.755,63

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

8,450 10,923 -

-

1.500,00

1.650,00 -

Sumber: BKD Kabupaten LamandauTA 2018, diolah *angka sementara

3.3.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Pada tahun anggaran 2018 kontribusi penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 10,82 persen yang mengalami penurunan dari tahun

anggaran 2017 yang proporsinya sebesar 18,79 persen. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah tahun

2018 bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah dimana memberikan kontribusi terbesar terbesar

terhadap realisasi anggaran Pendapatan Asli Daerah yaitu sebesar 7,25 persen, kemudian Lain-Lain

Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebesar 1,07 persen, Hasil Retribusi Daerah sebesar 0,28 persen

dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar 0,88 persen.

3.3.1.2 DANA PERIMBANGAN

Dana Perimbangan merupakan pendapatan yang berasal dari Pemerintah Pusat. Dana

Perimbangan dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak/

Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Realisasi Dana

Perimbangan TA. 2018 sebesar Rp. 617.028.336.293,- atau 100,29% dari anggaran sebesar

Rp. 615.261.361.665,- dan merupakan jenis pendapatan dengan kontribusi terbesar yaitu mencapai

73,38% dari total realisasi Pendapatan Daerah.

|


III -20

3.3.1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Penerimaan pendapatan yang berasal dari Lain-lain Pendapatan yang Sah terutama berasal

dari Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda lainnya, Dana Penyesuaian

dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya. Lain-lain

Pendapatan Daerah Yang Sah tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp. 16.862.701.417,- realisasinya

sebesar Rp. 20.255.401.227,- atau 120,12%.

Secara keseluruhan kerangka pendanaan pembangunan Kabupaten Lamandau Tahun

Anggaran 2014-2018 disajikan pada Tabel 3.8 berikut ini:

Tabel 3.8. Realisasi dan Proyeksi Kerangka Pendanaan Alokasi Kapasitas Keuangan Daerah

Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2014-2018

(dalam juta rupiah)

No Uraian Realisasi APBD-P Proyeksi

2014 2015 2016 2017 2018* 2018 2019

A KAPASITAS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

717,190 947,286 1,050,495 1.006.142,22 940.607,94

965.441,16

1. PENDAPATAN 621,651.54

812,642

924,511 864.429,13 840.879,23

865.712,45 804.038,55

2. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

95,538

134,643

125,984

141.713,09 99.728,71 99.728,71 37.770,61

B BELANJA DAERAH 576,096 807,672 897,032 895.766,67 842.520,77 930.777,39 801.247,78

1. BELANJA TIDAK LANGSUNG

227,603 288,135 348,360 426.313,75 452.158,90

474.216,12 440.825,82

PRIORITAS I 206,948 268,724 332,223 248.815,13 264.463,90 280.168,16

a. Gaji Dan Tunjangan 137,748 151,826 163,262 150.744,77 157.891,93 161.537,32

b. Tambahan Penghasilan PNS

40,543 57,972 76,221 90.848.87 94.757,73

104.931,79

c.

Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH

1,484 1,508 1,523

1.828,55 3.864,10

3.951,60

d. Biaya Pemungutan Pajak Daerah

161 597 642 5.330,16 2.631,18

4.411,65

e. Biaya Pemungutan Retribusi Daerah

281 240 340 62,78 95,50

112,34

f. Bagi hasil Kpd Prop/Kab/Kota dan Pemdes

- 1,548 1,075 11.690,89 5.223,46

5.223,46 1.418,87

g.

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah/Pemerintahan Desa Lainnya

26,730 55,033 89,160

- -

-

PRIORITAS III 20,655 19,412 16,136 42.606,00 66.079,89 71.787,68 17.880,51

a. Belanja Hibah 18,233 18,194 14,439 41.367,37 64.812,34 70.090,88 14.538,08

b. Belanja Bantuan Sosial 2,422 1,218 1,697 1.238,63 1.267,55 1.696,80 1.780,00

c. Belanja Tidak Terduga - - - - - - 1.562,43

B BELANJA LANGSUNG 348,493 519,536 548,672 469.452,92 390.361,87 456.561,27

PRIORITAS I 4,245 6,636 7,864 9.013,80 9.227,04 10.635,02

a. Belanja Jasa Kantor 4,245 5,047 5,431 5.946,40 5.409,33 6.487,42

b. Belanja Premi Asuransi 0 795 1,115 1.154,30 2.288,10 2.617,36

c. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS

0 795 1,319 1.913,10 1.529,61

1.530,24

PRIORITAS II 344,248 512,900 540,808

C PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

6,450 13,630 12,230 20.646,83 12.062,39

12.082.39

|


III -21

No Uraian Realisasi APBD-P Proyeksi

2014 2015 2016 2017 2018* 2018 2019

PRIORITAS I 6,450 13,630 12,230

a.

Penyertaan Modal (Investasi) Pemda Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

6,450 8,630 7,230

13.146,83 12.062,39

12.082.39

b. Pembentukan Dana cadangan

0 5,000 5,000 7.500,00 -

-

SURPLUS (DEFISIT) = A-(B+C) 45,555 4,970

27,479

D PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

- - - 151.713,09 107.228,71

107.228,71

a. Pencairan Dana Cadangan

- - - 10.000,00 7.500,00

7.500,00

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN

BERKENAAN 134,643 125,984 141,233

99.728,71 93.524,78 30.081,38

Sumber: BKD Kabupaten Lamandau TA. 2018, diolah

bab iii kebijakan penanggulangan...

Documents