bab iii hasil penelitian dan analisis a. hasil penelitian a.1 … · 2016. 3. 10. · hasil...
TRANSCRIPT
BAB III
HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS
A. Hasil Penelitian
A.1 Tentang Bapermas
A.1.1 Visi dan Misi
BAPERMAS dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah nomor 7
tahun 2008 tanggal 6 Juni 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga
Teknik Daerah Provinsi Jawa Tengah. BAPERMAS merupakan
tangan panjang Pemerintah di daerah.
Dalam menjalankan perannya Bapermas mempunyai Visi dan
Misi1. Adapun Visi nya adalah mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia
Sejahtera dengan mengedepankan kesetaraan dan keadilan gender,
kebutuhan pangan menuju masyarakat partisipatif dan mandiri.
Sementara Misi adalah :
1. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak
2. Menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak
3. Mengembangkan Pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG ) di
berbagai bidang pembangunan
1 Peraturan Walikota Salatiga No. 55 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian
Tugas Pejabat Struktural 1 pada Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja,
pasal 62.
Selain Visi dan Misi dalam menjalankan perannya untuk
perlindungan perempuan dan anak Bapermas mempunyai tugas pokok
yaitu2:
Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah
dibidang pemberdayaan masyarakat, perempuan, keluarga berencana
dan ketahanan pangan.
A.1.2 Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga No 9 Tahun 2011
Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Salatiga No 11
Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis
Daerah, Kantor Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, Dan
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga, perangkat Bapermas terdiri
atas:
1. Kepala Badan
Kepala badan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Walikota melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah
dibidang pemberdayaan masyarakat, perempuan, keluarga
berencana dan ketahanan pangan.
2 Ibid, pasal 62.
2. Sekretaris
Sekretaris berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala
badan yang mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan teknis
administratif meliputi pengelolaan urusan, kerumahtanggaan,
perlengkapan, pemeliharaan, kearsipan, ketatalaksanaan,
kehumasan, perpustakaan, penyusunan rencana kegiatan, evaluasi
dan pelaporan, serta mengkoordinasikan kegiatan dilingkungan
Badan.
3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Mempunyai tugas melaksanakan rencana kegiatan dan
pengembangan dibidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan
lembaga kemasyarakatan, peningkatan perekonomian masyarakat
dan penanggulangan kemiskinan serta melakukan pengendalian,
penilaian, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan.
4. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Mempunyai tugas melaksanakan penyediaan bahan rencana dan
program, pelaporan, evaluasi bidang pemberdayaan perempuan,
pelaksanaan pelayanan administrasi dan teknis, fasilitasi,
pengembangan system, perlindungan hukum hak-hak perempuan
dan anak, pengarusutamaan gender dan pembinaan program
pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender dan
perlindungan anak.
5. Bidang Keluarga Berencana
Mempunyai tugas menyiapkan bahan rencana kegiatan dan
melaksanakan pembinaan, pengaturan kegiatan dalam rangka
pendekatan pada institusi yang ada di masyarakat yang telah ada
sengaja diberikan dalam rangka pengembangan keluarga berencana
serta melakukan pengendalian, penilaian, monitoring dan evaluasi
atas pelaksanaan kegiatan.
6. Bidang Keluarga Sejahtera
Mempunyai tugas menyiapkan bahan rencana kegiatan dan
melaksanakan pembinaan, pengaturan kegiatan dalam rangka
pendekatan pada institusi yang ada di masyarakat yang telah ada
sengaja diberikan dalam rangka pengembangan keluarga sejahtera
serta melakukan pengendalian, penilaian, monitoring dan evaluasi
atas pelaksanaan kegiatan.
7. Bidang Ketahanan Pangan
Mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan teknis dan
melaksanakan koordinasi sistem ketahanan pangan serta melakukan
pengendalian, penilaian dan monitoring serta evaluasi atas
pelaksanaan kegiatan.
A.1.3 Prinsip Pendampingan
Perumusan kebijakan tentang penghapusan tindakan kekerasan
terhadap perempuan tertuang dalam Surat Keputusan Dinas Tenaga
Kerja Transmigrasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Salatiga No.
560/177/2007 dan memperhatikan Surat Keputusan Walikota tanggal
1 Maret 2007 N0. 460.05/16/2007 tentang Tim Jaringan Terpadu
terhadap Tindak Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Kota Salatiga.
Tim jaringan terpadu yang terbentuk beranggotakan para penegak
hukum, instansi-instansi Pemerintah dan Non-Pemerintah yang
berkepntingan dalam penanganan dan pencegahan kasus tindak
kekerasan terhadap perempuan di Kota Salatiga.
Dibawah ini merupakan anggota Tim Jaringan Terpadu Kota
Salatiga:
a. Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Salatiga
b. Kejaksaan Kota Salatiga
c. LSKar Kota Salatiga
d. Dinas Kesehatan Kota Salatiga
e. BPRSUD Kota Salatiga
f. Pengadilan Negeri Kota Salatiga
g. Sekda Kota Salatiga
h. Psikolog dari UKSW dan BPRSUD
i. Departemen Agama Kota Salatiga
j. Psw STAIN Salatiga
k. Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Salatiga
l. Dinas Kesejahteraan Sosial dan Keluarga Berencana Kota Salatiga
m. Kantor Informasi dan Komunikasi Kota Salatiga
n. Gabungan Organisasi Wanita Kota Salatiga
o. Tim Penggerak PKK Kota Salatiga
p. Disnakertrans dan Permas Kota Salatiga
q. Bappeda Kota Salatiga
r. Dinas Pendidikan Kota Salatiga3
s. Tokoh Masyarakat
t. Instansi Pemerintah dan non-Pemerintah terkait lainnya
Dalam melaksanakan tugas-tugasnya,untuk memaksimalkan
penanganan dan pencegahan kasus tindakan kekerasan terhadap
perempuan Tim Jaringan Terpadu didasarkan pada keputusan
Walikota Salatiga No. 460.05/16/2007 tentang Tim Jaringan Terpadu
terhadap Korban Tindak Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Kota
Salatiga dengan prinsip-prinsip dasar layanan terpadu (prinsip
pendampingan) terhadap korban tindak kekerasan berbasis gender dan
anak di Kota Salatiga, sebagai berikut:4
3 Surat Keputusan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kota
Salatiga, No. 560/177/2007. Sekarang surat ini di bawah Badan Pemberdayaan Masyarakat,
Perempuan, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan Kota Salatiga, tetapi susunan anggota
Tim Jaringan Terpadu masih sama.
4 Lampiran III Keputusan Walikota No. 460.05/16/2007 tentang Tim Jaringan Terpadu terhadap
korban Tindak Kekerasan Berbasis Gender dan Anak .
a. Asas tidak mengadili. Seorang pendamping tidak boleh
memberikan pernyataan atau mengadili korban.
b. Membangun hubungan yang setara antara pendamping dan korban
agar tidak terjadi ketimpangan hubungan pendamping dengan
korban.
c. Asas pengambilan keputusan sendiri. Pendamping hanya bertugas
memberi informasi kepada korban dan keputusan akhir harus tetap
ditangani korban sendiri.
d. Asas pemberdayaan. Pendamping harus memberikan penguat
kepada korban agar korban mampu menentukan sendiri apa yang
harus dilakukan pasca terjadinya kekerasan.
A.1.4 Prinsip-prinsip operasional dalam perlindungan Perempuan
Dalam upaya mekonkritkan tugas pokok Bapermas melindungi
perempuan, sejak berdirinya Bapermas telah melakukan hal-hal
penting sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak.
Peran yang digariskan dalam Surat Walikota Salatiga No. 55 Tahun
2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Pejabat
Struktural 1 pada Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong
Praja terwujud dalam upaya-upaya yang telah dilakukannya sejak
badan ini berdiri. Bapermas memiliki prinsip-prinsip operasional
dalam melakukan perlindungan terhadap perempuan ataupun untuk
penguatan dan untuk membangun kesadaran masyarakat yaitu:5
1. Pencegahan, seperti: sosialisasi, dalam melakukan sosialisasi
Bapermas selama ini melibatkan Sekretariat Daerah (Setda) bagian
hukum, Polres, Kejaksaan dan Pengadilan.
2. Kampanye
Kampanye ini dilakukan pada waktu-waktu tertentu misalnya pada
peringatan hari Anti Kekerasan. Dalam berkampanye juga
melibatkan Polres Salatiga, Sekolah-sekolah, Organisasi
Perempuan serta dibuat yel-yel seperti melakukan demo.
3. Penanganan Kasus
Dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan,
Bapermas bekerjasama dengan pusat Penelitian Kesetaraan Gender
UKSW (PPSG), PKK, Setda Bagian hukum, Kementrian Agama
Salatiga, Catatan Sipil.
4. Penanganan pasca kritis
Penanganan pasca kritis ini dalam rupa kegiatan pemulihan, Re
integrasi (dikembalikan ke keluarga, masyarakat, lembaga atau
lingkungan sosial lainnya yang bisa memberikan interaksi dan
perlindungan).
5 Wawancara dengan Ibu Indianingsih, S. Sos. Bidang PP dan PA BAPERMAS Kota Salatiga,
Pada Tanggal 22 Februari 2013 Pukul 10.00 WIB dikantor BAPERMAS Kota Salatiga
5. Pemberdayaan
Kegiatan pemberdayaan dilakukan dengan tujuan agar korban
dapat kembali lebih aktif lagi berinteraksi dengan masyarakat,
dalam bentuk kegiatan memberikan pelatihan keterampilan kepada
kelompok PKK tingkat Kelurahan sampai tingkat Kota.
Upaya-upaya di atas dilakukan Bapermas sebagai komitmen
organisasi untuk berkontribusi dalam proses perubahan sosial menuju
tatanan masyarakat yang lebih adil dan bermartabat dan berperspektif
gender, Hak Asasi Manusia (HAM), dan pluralisme sebagai landasan
gerak organisasi dalam memperjuangkan visi dan misi.
Berdasarkan kerangka pikir tersebut, Bapermas mulai melihat
perjuangan untuk mendapatkan hak-hak dasar masyarakat (termasuk
di dalamnya perempuan) yang dibarengi dengan visi perubahan
strategis menuju penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dan
mencapai kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan menjadi
pilihan tujuan organisasi ke depannya.
A.1.5 Membentuk Lembaga
1. Pusat Pelayanan Terpadu (PPT)
Dengan Surat Keputusan Walikota Salatiga No.
463/05/316/2009 tentang Tim Layanan Terpadu terhadap korban
tindakan berbasis gender dan anak dibentuklah PPT. PPT berdiri
tanggal 5 Agustus 2009. 6Namun, pada kenyataannya Tim yang
dibentuk tersebut tidak dapat menjalankan fungsi yang diharapkan
karena dua sebab. Pertama, sifat kelembagaan yang cenderung
hanya bersifat formalitas dan tidak ada penegasan tentang hak,
kewajiban dan kewenangan. Kondisi ini memunculkan
ketidakjelasan tentang pihak mana yang semestinya menjadi leader
dalam aktivitas Tim. Kedua, personalia yang ditujuk menjadi
anggota Tim juga kurang menunjukkan komitmen terhadap
pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak.
Dalam Tim ini Bapermas sebagai Ketua Tim.
2. P2TP2A
Keadaan tersebut diatas mendorong dilakukan perbaikan
dengan penggantian SK Walikota tersebut diatas dengan SK
Walikota No. 463-05/384/2012 tentang Tim Pengelola Pusat
Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
yang berdiri tanggal 10 September 2012 dengan nama P2TP2A
(Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak)
dibentuk/berdiri. Pada lembaga ini BAPERMAS sebagai
ketua/kordinator dengan struktur organisasi sebagai berikut.:
a. Ketua : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan,
Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan.
6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2012-2017, hal. IV-65.
b. Wakil Ketua : Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat,
Perempuan, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan.
c. Sekretaris : Staf pada Badan Pemberdayaan Masyarakat,
Perempuan, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan
d. Anggota :
1. Kasat Reskrim Polres Salatiga
2. Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak pada Polres
Kota Salatiga
3. Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Kota Salatiga
4. Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Salatiga
5. Unsur Pusat Penelitian Study Gender UKSW Kota Salatiga
6. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
7. Kepala Dinas Kesehatan
8. Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota
Salatiga
9. Kepala Bagian Hukum Setda
10. Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum
Setda
11. Staf pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan,
Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan
12. Psikolog pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga
13. Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
pada Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Keluarga
Berencana dan Ketahanan Pangan Kota Salatiga
14. Kasubbid Pendidikan Keagamaan Masyarakat dan
Pemberdayaan pada Kantor Kementerian Agama Kota
Salatiga
15. Unsur Gabungan Organisasi Wanita
16. Kasubbid Pengarusutamaan Gender dan Peningkatan
Kualitas Hidup Perempuan pada Badan Pemberdayaan
Masyarakat, Perempuan Keluarga Berencana dan
Ketahanan Pangan Kota Salatiga
17. Kasubbid Sosial Budaya pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
18. Staf pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan
Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan
19. Unsur Tim Penggerak
3. Kelompok Kerja (POKJA) Pengarusutamaan Gender (PUG)
POKJA ini dibentuk berdasar SK Walikota Salatiga No.
263/204/2012 tentang Kelompok Kerja (POKJA) dan Sekretariat
(Sekretariatan POKJA) Pengarusutamaan Gender (PUG). POKJA
ini dibentuk dalam rangka mendorong penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat
yang mempunyai sudut pandang gender, maka perlu dilaksanakan
kegiatan Pengarusutamaan Gender di Bapermas Kota Salatiga.
Kelompok ini merupakan kelompok intern Pemerintah kota
Salatiga mempunyai fungsi mengkordinasikan kegiatan-kegiatan
yang dilakukan oleh para SKPD yang berfokus pada kepekaan
gender dengan ketua/koordinatornya adalah Bappeda dan Kepala
Badan/Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai
Sekretariatan Pokja PUG.
Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi yang
dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi
integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan,
dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan
di daerah. Yang bertujuan:
a. Mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui
pengintegrasiaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi,
dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan.
b. Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan
berkeluarga, berbangsa, dan bernegara.
c. Mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsive
gender.
d. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan,
peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai
insane dan sumberdaya pembangunan, dan
e. Meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang
menangani pemberdayaan perempuan.
Tugas kelompok kerja (POKJA), adalah:
a. Mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada SKPD,
Instansi dan pemangku kepentingan.
b. Melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada SKPD
dan pemangku kepentingan.
c. Mendorong terwujudnya anggaran yang perspektif gender.
d. Menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun.
e. Merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Walikota.
f. Memberikan fasilitasi kepada SKPD, Instansi dan pemangku
kepentingan.
g. Melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di SKPD, Instansi
dan pemangku kepentingan.
h. Mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal
Point (Orang-orang poner artinya orang-orang kunci strategi
yang dapat mendukung kegiatan) di masing-masing SKPD
dan:
i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab
kepada Walikota.
Di Bapermas Kota Salatiga pernah dibentuk
Pengarusutamaan Gender. Namun periode kerjanya sudah habis
yaitu periode kerja dari Januari- Desember 2012, dan tidak
diperpanjang lagi.
A.1.6 Sosialisasi Undang-undang KDRT
Sosialisasi ini dilakukan Bapermas ke masyarakat,
sebagaimana nampak dalam tabel di bawah ini:
Tabel 4
Sosialisasi Undang-Undang yang dilakukan BAPERMAS
Pada Tahun 2012-2013
Tahun Nama Tempat Total Jumlah
peserta
2012 Kelurahan Kecandran, Kelurahan
Dukuh, Kelurahan Mangunsari,
Kelurahan Kalicacing
250
2013 Kelurahan Noborejo, Kelurahan
Randuacir, Kelurahan Ledok,
Kelurahan Tegalrejo, Kelurahan
Kumpulrejo
88
Sumber: Bapermas Kota Salatiga.
A.2 Penanganan Korban Kekerasan
A.2.1 Langkah-langkah Penanganan Perempuan Korban Kekerasan
Pada dasarnya penanganan yang dilakukan Bapermas yaitu
penanganan yang sesuai dengan kebutuhan korban, meliputi:
1. Layanan Medis
Bapermas membantu memfasilitasi korban dengan mengantarkan
korban ke Rumah Sakit untuk mendapatkan layanan sesuai dengan
apa yang korban butuhkan. Korban kekerasan perlu mendapatkan
layanan medis berupa pemeriksaan medis, hal ini dilakukan
berkenaan pemeriksaan tubuh korban baik secara fisik maupun
seksual sesuai dengan kekerasan yang dialaminya, dan bisa juga
gabungan dari keduannya yaitu pemeriksaan fisik dan seksual.
2. Layanan Psikologis
Dalam layanan Psikologis BAPERMAS bekerja sama dengan
Psikolog pada rumah sakit umum daerah Kota Salatiga untuk
memberikan penguatan pasca terjadi kekerasan. Hal yang paling
penting dari layanan ini adalah agar korban dapat menghilangkan
rasa trauma akibat dari kekerasan yang menimpanya.
3. Pendampingan Hukum
Untuk penanganan masalah hukum, Bapermas bekerja sama
dengan Setda Kota Salatiga bidang Hukum. Apabila korban
membutuhkan pengacara dalam menyelesaikan kasusnya, maka
Bapermas melalui Setda Kota Salatiga bidang hukum mencarikan
pengacara yang bersepakat bahwa pelayanan tersebut tidak ada
biaya. Namun apabila tetap ada pengeluaran dana dalam
menggunakan pengacara, Setda Daerah akan membantu korban
sesuai dengan keadaan keuangan Pemerintah Daerah.
4. Shelter
Shelter/rumah aman merupakan upaya yang harus diberikan dalam
rangka perlindungan korban dari rasa takut ataupun merasa
terancam jiwanya karena kekerasan yang dialami korban. Tahun ini
Bapermas baru mulai mendirikan/membangun sebuah shelter untuk
melindungi korban dari ancaman/korban yang membutuhkan
perlindungan. Dan bulan September 2013 Shelter tersebut sudah
dapat dipergunakan.
A.2.2 Penanganan Kasus
Oleh karena personil di Bapermas khususnya bagian PP dan
PPA selalu berganti-ganti dalam waktu yang singkat maka kasus yang
ditangani diinformasikan oleh petugas baru sehingga yang
diinformasikan adalah kasus yang ditangani oleh petugas baru ini
dalam dua tahun saja yaitu tahun 2012 dan 2013. Adapun kasus
selama dua tahun ini sebagai nampak dalam tabel di bawah ini7 :
Tabel 5
Kasus-Kasus Kekerasan yang ditangani BAPERMAS
Tahun Jumlah Kasus Jenis Kekerasan
2012 2 1.Kekerasan fisik
1.Kekerasan fisik dan psikis
2013 2 1.Kekerasan Dalam Pacaran (KDP)
1.Trafficking
Sumber: Bapermas Kota Salatiga
7 Wawancara dengan Ibu Indianingsih, S. Sos. Bidang PP dan PPA BAPERMAS Kota Salatiga,
Pada Tanggal 22 Februair 2013 Pukul 10.00 WIB dikantor BAPERMAS Kota Salatiga
Terhadap tabel 5 Koalisi Perempuan Indonesua (KPI)
melaporkan kasus kekerasan fisik dan psikis ke Bapermas Kota
Salatiga. Oleh karena korban pada akhirnya bermaksud untuk
bercerai, korban memerlukan pengacara untuk mendampingi proses
masalah hukumnya di pengadilan. Ada banyak kendala yang dihadapi
Bapermas dalam menangani kasus korban, sehingga Bapermas belum
mampu secara maksimal untuk menyelesaikan kasus tersebut. Oleh
karena Bapermas tidak mempunyai sumber daya untuk menangani
proses hukum, maka KPI melimpahkan 1 kasus ke LBH APIK
Semarang dan 1 lagi meminta bantuan kepada UPBH-UKSW. Kasus
yang dilimpahkan ke LBH APIK Semarang berakhir dengan putusan
cerai. Sedangkan kasus yang di limpahkan ke UPBH-UKSW
putusannya tidak bercera/damai, karena TIM pengacara UPBH-
UKSW berhasil melakukan mediasi antara pihak korban dan pelaku.
Menurut KPI, memang Bapermas mempunyai kendala dalam
menangani kasus kekerasan fisik dan psikis8.
Penjelasan tabel 5 adalah sebagai berikut:
1. Kasus Kekerasan dalam Pacaran
Kasus posisi:
Tanggal 25 Februari 2013 X sebagai korban datang melapor
ke Bapermas, bahwa telah dihamili oleh Y (pacar). Y tidak mau
8 Wawancara. Puput, dari Koalisi Perempuan Indonesia tanggal 6 Juni 2013. Jam 19.00 WIB
bertanggung jawab atas kehamilan X yang sudah semakin
membesar menginjak usia 6 bulan kehamilannya.
Bentuk Penanganan yang dilakukan oleh Bapermas Kota
Salatiga:
a. Mengidentifikasi masalah, memanggil psikolog untuk
mengungkap apa yang telah dialami korban, saran dari psikolog:
1. Korban perlu mendapatkan penanganan terapi utik
(komunikasi yang direncanakan secara sadar, bertujuan dan
kegiatannya dipusatkan untuk kesembuhan pasien
(Purwanto,1994)).
2. Keluarga dan orang tua, lingkungan sekitar perlu
mengkondisikan agar X tidak mendapatkan perlakuan
diskriminatif yang dapat mengganggu kondisi
psikologisnya, terlebih lagi X saat ini sedang hamil
sehingga perlu dijaga ketenangannya.
b. Klarifikasi dengan korban sebagai pelapor
c. Klarifikasi dengan pelaku sebagai terlapor
d. Meneruskan kasus
e. Memanggil pelapor dan terlapor untuk melakukan mediasi, hasil
mediasi terlapor meminta pelapor melakukan test DNA, dan
pihak korban menyetujuinya.
f. Tim P2TP2A merumuskan kasus dengan Tim Provinsi untuk
melakukan test DNA dengan biaya RP. 7.000.000 untuk satu
sampel. Namun harus melalui proses hukum dan lapor ke Polres
dan harus ada gelar perkara sehingga membutuhkan waktu
yang cukup lama.
g. Tim P2TP2A menindak lanjuti saran dari Tim Provinsi.
Mengingat proses test DNA membutuhkan waktu cukup lama,
sedangkan kandungan korban sudah semakin membesar, maka
Kepala BAPERMAS Ibu Dyah Puryati mengadakan pendekatan
secara kekeluargaan di rumahnya dengan maksud diselesaikan
secara kekeluargaan. Dengan tahap perundingan yang cukup
lama, akhirnya pelaku bersedia untuk menikahi korban.
h. Melakukan rapat untuk membahas acara pernikahan yang akan
dilaksanakan tanggal 21 April 2013. Dan Tim melanjutkan
pendampingan di KUA Sidorejo untuk syahadat sebagai proses
korban menjadi mualaf.
i. Mendampingi korban menyelesaikan administrasi (mulai dari
Rt/Rw, Kelurahan, KUA Kecamatan Argomulyo) utuk
persyaratan pernikahan.
2. Penanganan Kasus Trafficking
Kasus posisi:
Tanggal 1 April 2013 seorang bapak datang melapor ke
Bapermas. Melaporkan bahwa korban (anaknya) meminta ijin
untuk bekerja di salon. Namun korban ternyata diperkerjakan ke
Kalimantan di Café. Korban menghubungi orang tuanya bahwa
korban merasan ditipu dan dijual.
Bentuk Penanganan yang dilakukan oleh Bapermas:
1. Mengidentifikasi masalah, melaporkan hasil identifikasi ke
Provinsi sebagai Tim yang bekerja sama.
2. Bapermas Kota Salatiga mengundang Tim Provinsi untuk
koordinasi dalam penanganan kasus Trafficking.
3. Melakukan rapat yang membahas adanya informasi bahwa
korban berada di Kalimantan
4. Tim melakukan rapat kedua untuk melakukan penjemputan
korban ke Kalimantan
5. Tim dari Salatiga menjemput korban di BP3AKB Provinsi
Jawa Tengah, korban bisa pulang dengan selamat dan
diserahkan kepada orang tuanya hari Rabu tanggal 11 April
2013.
A.3 Kendala yang Dihadapi BAPERMAS Dalam Menangani Kasus
Kekerasan Terhadap Perempuan
Dalam menangani kasus tindak kekerasan terhadap perempuan
kendala-kendala yang dihadapi, adalah:9
a. Pelaksanaan koordinasi belum optimal
9 Wawancara dengan Ibu Indianingsih, S. Sos. Bidang PP dan PPA BAPERMAS Kota Salatiga,
Pada Tanggal 22 Februari 2013 Pukul 10.00 WIB dikantor BAPERMAS Kota Salatiga
b. Kurangnya keberanian masyarakat untuk melaporkan kejadian
kekerasan terhadap perempuan dan anak
c. Dukungan anggaran untuk penanganan kasus kekerasan terhadap
perempuan dan anak masih kurang
d. Penanganan kasus belum optimal
e. Kurangnya SDM (petugas fulltimer yang menangani kasus)
f. Kurangnya sarana prasarana (belum memadai) dalam mendukung
penanganan yang dilakukan Bapermas
B. ANALISIS
Analisi terhadap:
1. Bentuk penanganan oleh Bapermas dalam menangani kasus kekerasan
terhadap perempuan sebagai bentuk perlindungan terhadap korban
kekerasan
Perempuan karena kelemahan yang dimiliki secara fisik dan
kondisi sosial budaya, mendapatkan perlindungan khusus, salah satunya
untuk tidak mendapatkan kekerasan. Kekerasan dimaksud adalah
kekerasan secara fisik dan psikologis. Pada pasal 10 Undang-undang No.
23 Tahun 2004 dinyatakan bahwa korban berhak mendapatkan
perlindungan, pelayanan medis, penanganan psikologis, penanganan
kasus, pendampingan hukum, dan shelter, bimbingan rohani.
Peran Lembaga Masyarakat seperti Bapermas sangat dibutuhkan
dalam upaya Negara menciptakan perlindungan hukum bagi perempuan.
Peran sendiri dapat didefinisikan sebagai bagian dari tugas-tugas utama
yang harus dilaksanakan. Organisasi-organisasi semacam Bapermas
melindungi hak-hak perempuan dan anak. Ukuran optimalisasi
pelaksanaan tugas dan fungsi suatu organisasi secara sederhana diukur dari
tingkat efektivitas, efisiensi dan fleksibilitas dalam melaksanakan visi,
misi dan programnya. Lembaga Kemasyarakatan dikatakan melaksanakan
tugas dan fungsinya secara efektif apabila dapat mencapai tujuan secara
cepat, tepat dan berhasil guna.
Dari hasil penelitian yang telah diuraikan diatas. Oleh karena
personil di Bapermas sering berganti-ganti, maka jumlah kasus yang
ditangani oleh Bapermas pada Tahun 2012 terdapat 2 kasus dan 2 kasus
pada Tahun 2013.
Bapermas dalam menjalankan perannya untuk melindungi korban
dengan cara menerima laporan dari korban, kemudian mengidentifikasi
kasus. Dari hasil identifikasi maka akan dapat diketahui bentuk
penanganan yang akan diberikan kepada korban. Bapermas berperan
hanya sebagai pendamping dan melakukan mediasi antara pelaku dan
korban. Bapermas bekerja sama dalam Tim Terpadu dalam menangani
kasus kekerasan terhadap perempuan.