bab iii akuntabilitas kinerja -...
TRANSCRIPT
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016 Page 92
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan
keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara periodik dalam periode
tertentu diwujudkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
Penyusunan LAKIP ini didasarkan pada pengukuran hasil pelaksanaan
perencanaan stategis dan Rencana Kinerja Tahunan yang telah ditetapkan
sebelumnya.
A. CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
TAHUN 2016
Berbagai upaya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok utara
untuk berikhtiar guna mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dengan
terus berbenah pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) salah satunya sudah ditempuh melalui penyelenggaraan asistensi dan
konsultasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi sebagai wujud komitmen pemerintah daerah dalam membenahi
kinerja ini sedianya tetap berjalan secara berkelanjutan, yang pada akhirnya
diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan wawasan aparatur guna
melakukan perbaikan pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP).
Pelaksanaan tugas oleh Pemerintah Kabupaten Lombok utara dalam
rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Utara
tahun 2016-2021 secara umum sudah dapat dikatakan baik, hal ini dapat
dilihat pada tercapainya sebagian besar sasaran pada tahun 2016 sebagai
tahun pertama pelaksanaan RPJMD.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016 Page 93
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
Dalam RPJMD terdapat 5 misi, 7 tujuan, 18 sasaran, 109 indikator
sasaran terdiri dari :
Misi 1 terdapat 1 tujuan, 3 sasaran strategis dan 13 indikator.
Misi 2 terdapat 2 tujuan, 4 sasaran strategis dan 71 indikator.
Misi 3 terdapat 1 tujuan, 3 sasaran strategis dan 8 indikator.
Misi 4 terdapat 1 tujuan, 6 sasaran strategis dan 8 indikator.
Misi 5 terdapat 1 tujuan, 2 sasaran strategis dan 9 indikator.
Adapun analisa capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Utara
tahun 2016 diuraikan sebagai berikut :
1. Sasaran Masyarakat Aktif dalam Mengkaji dan Mengamalkan Ajaran
Agama
Masyarakat yang aktif dalam mengkaji dan mengamalkan ajaran agama
diindikasikan dengan indikator kinerja utama yakni persentase tempat
ibadah aktif digunakan untuk ibadah/aktivitas keagamaan, persentase
tempat ibadah dengan majelas taklim (nama lain sesuai agama) yang aktif,
Persentase PAUD teritegrasi Taman Pendidikan Alquran/nama lain sesuai
agama, Persentase sekolah dengan gerakan kembali ke khittah pendidikan
yang terintegrasi ke dalam kurikulum, Persentase PNS berzakat dan
Persentase Muzakki berzakat.
Sesuai dengan target RPJMD di Tahun 2016, persentase tempat ibadah
aktif digunakan untuk ibadah/aktivitas keagamaan ditargetkan mencapai 80
%, persentase tempat ibadah dengan majelas taklim (nama lain sesuai
agama) yang aktif mencapai 20 %, Persentase PAUD teritegrasi Taman
Pendidikan Alquran/nama lain sesuai agama mencapai 20 %, Persentase
sekolah dengan gerakan kembali ke khittah pendidikan yang terintegrasi ke
dalam kurikulum mencapai 20 %, Persentase PNS berzakat mencapai 50 %
dan Persentase Muzakki berzakat mencapai 25 %.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016 Page 94
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
80
20
20
20
50
25
100
60
48.94
10.64
90
0
Persentase tempat ibadah aktif digunakan untukibadah/aktivitas keagamaan
Persentase Tempat ibadah dengan MajelisTaklim/(nama lain sesuai agama) yang aktif
Persentase PAUD terintegrasi Taman PendidikanAlquran / Nama Lain Sesuai Agama
Persentase Sekolah dg gerakan kembali khittahpendidikan yang terintegrasi ke kurikulum
Persentase PNS berzakat
Persentase masyarakat muzakki berzakat
Capaian
Target
Tabel III.1 Capaian Kinerja Sasaran Masyarakat Aktif dalam Mengkaji dan Mengamalkan
Ajaran Agama Tahun 2016
Gambar III.1
Grafik Capaian Kinerja Sasaran Masyarakat Aktif dalam Mengkaji dan Mengamalkan Ajaran Agama Tahun 2016
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Satua
n Kondisi
Tahun 2015 Target
Th 2016 Capaian Th 2016
Ket
Masyarakat aktif dalam mengkaji dan mengamalkan ajaran agama
Persentase tempat ibadah aktif digunakan untuk ibadah/aktivitas keagamaan
% NA 80 100 Tercapai
Persentase Tempat ibadah dengan Majelis Taklim/(nama lain sesuai agama) yang aktif
% NA 20 60 Tercapai
Persentase PAUD terintegrasi Taman Pendidikan Alquran / Nama Lain Sesuai Agama
% 0 20 48,94 Tercapai
Persentase Sekolah dg gerakan kembali khittah pendidikan yang terintegrasi ke kurikulum
% 0 20 10,64 Belum Tercapai
Persentase PNS berzakat % NA 50 90 Tercapai
Persentase masyarakat muzakki berzakat
% NA 25 NA Belum Tercapai
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016 Page 95
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
Dari hasil pengukuran berdasarkan table dan grafik di atas, indikator
persentase tempat ibadah aktif digunakan untuk ibadah/aktivitas keagamaan
(diantaranya tempat ibadah agama islam/masjid digunakan dan
dimanfaatkan masyarakat minimal untuk sholat 5 (lima) waktu dan sholat
jum’at secara aktif) demikian pula tempat ibadah Vihara untuk agama Budha
dan Pura untuk agama Hindu yang ditargetkan mencapai 80 %, dapat
melampaui target dengan capaian sebesar 100 %, artinya keseluruhan tempat
ibadah yang ada di Kabupaten Lombok Utara digunakan secara aktif oleh
masyarakat untuk aktivitas keagamaan sesuai agama masing-masing.
Berdasarkan data Lombok Utara Dalam Angka, pada tahun 2015 terdapat 197
ribu lebih penduduk memeluk agama Islam, 17 ribu lebih memeluk agama
Hindu dan 11 ribu lebih memeluk agama Budha.
Sementara itu indikator tempat ibadah dengan majelas taklim (nama lain
sesuai agama) yang aktif yang ditargetkan mencapai 20 % juga dapat
melampaui target dengan capaian 60 %, artinya 60 % tempat ibadah juga
telah memiliki majelis taklim (ataua nama lain sesuai agama) yang
merupakan aktifitas pengajaran/pengkajian ajaran-ajaran agama untuk
meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap ajaran agamayang
bertujuan meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang
Maha Esa yang pada implikasinya tercermin pada akhlak dan perilaku yang
baik. Sementara itu Persentase PAUD teritegrasi Taman Pendidikan
Alquran/nama lain sesuai agama yang ditargetkan mencapai 20 %, dapat
melampaui target dengan capaian 48,94 %. Sesuai dengan kebijakan Kepala
Daerah bahwa pendidikan agama harus dimulai sejak usia dini, diantaranya
pada agama Islam, bahwa mengenal dan belajar tentang Agama Islam dan
membaca Al-Quran harus dimulai sejak usia dini. Pentingnya integrasi
pendikan agama dan kitab suci baik Alquran (islam), Wedha (hindu), Tri
Pitaka (Budha) sejak usia dini sangat penting sejalan dengan hasil penelitian
bahwa pendidikan anak usia dini sangat penting dalam kontribusinya
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016 Page 96
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
terhadap pembentukan karakter dan akhlak anak, serta pembentukan 50 %
kecerdasaran telah terjadi pada usia 4 tahun.
Selanjutnya upaya penguatan pendidikan untuk membentuk manusia
seutuhnya yang memiliki kecerdasan baik intelektual maupun spritual serta
dapat berkembang secara optimal sesuai dengan potensi, minat dan
bakatnya dilakukan melalaui Gerakan Kembali ke Khittah Pendidikan.
Gerakan kembali ke khittah pendidikan diharapkan mampu
menyeimbangkan pembelajaran IMTAQ dan IPTEK, Artinya transformasi nilai
iman dan taqwa selaras dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan
mengkedepankan pendidikan akhlak, mental dan spiritual melalui
penanaman nilai-nilai agama dan praktek dalam perilaku sehari-hari siswa-
siswi baik di sekolah maupun di luar sekolah.
Sampai dengan akhir tahun 2016, indikator persentase sekolah dengan
Gerakan Kembali Ke Khittah Pendidikan yang terintegrasi ke dalam
kurikulum baru mencapai 10,64 % dari target RPJMD sebesar 20 %. Belum
tercapainya target diantaranya disebabkan oleh penyusunan regulasi (Perda
dan Petunjuk Pelaksanaan) yang masih berlangsung di tahun 2016.
Diharapkan dengan telah ditetapkan regulasi, capaian indikator persentase
sekolah dengan gerakan kembali ke khittah pendidikan yang tertintegrasi ke
dalam kurikulum dapat ditingkatkan secara progresif di tahun 2017 dan di
tahun-tahun seterusnya.
Selanjutnya sasaran masyarakat aktif dalam mengkaji dan mengamalkan
ajaran agama diukur dengan indikator Persentase PNS berzakat. Persentase
PNS berzakat dtargetkan mencapai 50 %, setelah dilakukan pengukuran
capaian indikator ini dapat melampaui target dengan capaian 90 %.
Sementara itu indikator lainnya yakni Persentase Muzakki berzakat yang
ditargetkan mencapai 25 % pada tahun 2016, sayangnya belum dapat diukur
karena belum tersedianya data. Oleh karena itu, diperlukan pembangunan
sistem data terintegrasi yang dimulai dari Desa.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016 Page 97
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
2. Sasaran Daerah Yang Aman dan Tertib
Daerah yang aman dan tertib diindikasikan dengan indikator kinerja
utama yakni persentase penegakan peraturan daerah, persentase
penanganan konflik terkait SARA, dan persentase kepatuhan pengguna jalan
dalam berlalu lintas. Target kinerja sasaran ini di tahun 2016 meliputi
persentase penegakan peraturan daerah yang direncanakan mencapai 80 %,
persentase penanganan konflik terkait SARA mencapai 100 %, dan persentase
kepatuhan pengguna jalan dalam berlalu lintas mencapai 60 %.
Tabel III.2 Capaian Kinerja Sasaran Daerah Yang Aman dan Tertib Tahun 2016
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Satuan Kondisi
Tahun 2015
Target Th Capaian Th 2016 Ket
2016
Daerah yang aman dan tertib
Persentase penegakan peraturan daerah
% 74 80 37 Belum Tercapai
Persentase penanganan konflik terkait SARA
% 100 100 100 Tercapai
Persentase kepatuhan pengguna jalan dalam berlalu lintas
% NA 60 60 Tercapai
Dari hasil pengukuran di atas untuk pencapaian sasaran daerah yang
aman dan tertib, indikator yang dapat mencapai target yakni persentase
penanganan konflik terkait SARA, dimana pada tahun 2016 tidak terdapat
kejadian konflik terkait SARA sehingga capaian kinerja ialah 100 %.
Sementara itu persentase penegakan peraturan daerah baru mencapai 37 %
atau belum mencapai target yang direncanakan sebesar 80 %. Rendahnya
capaian penegakan Perda terutama terjadi karena :
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016 Page 98
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2011-2031
dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Golongan
Perijinan yang paling banyak terjadi di Kecamatan Pemenang tepatnya di
lokasi destinasi wisata dunia Gili Trawangan.
Dari 453 kasus pelangaran yang terjadi, baru dapat ditertibkan sebanyak
145 kasus. Pelanggaran terhadap RTRW di Gili Trawangan adalah
pelanggaran terhadap batas/roi pantai dimana bangunan hotel/restoran
yang didirikan melanggar batas roi pantai.
Kondisi ini cukup sulit ditertibkan karena telah berlangsung bahkan
sebelum berdirinya Kabupaten Lombok Utara.
Namun demikian upaya yang dilakukan :
Penertiban harus dilakukan untuk menjamin keberlangsungan Gili
Trawangan sebagai destinasi wisata. Untuk itu penertiban secara besar-
besaran telah dilakukan pada bulan Februari Tahun 2017 dengan
melibatkan Tim Gabungan termasuk Kepolisian. Dengan pendekatan
persuasif yang telah dibangun sebelumnya, 100 lebih bangunan dari 143
bangunan yang melanggar roi pantai telah dibongkar sendiri oleh
pengusaha/pemilik bangunan, sisanya ditertibkan oleh Tim Gabungan.
Secara keseluruhan, penertiban berlangsung sukses dan lancar dalam
suasana yang kondusif. Keberhasilan penertiban di Gili Trawangan dan
destinasi wisata lainnya ke depan termasuk Gili Meno dan Gili Air,
diharapkan meningkatkan capaian kinerja sasaran daerah yang aman dan
tertib dengan indikator persentase penegakan peraturan daerah di Tahun
2017, meskipun capaian kinerja untuk indikator ini di Tahun 2016 baru
mencapai 37 %.
Sebagai upaya berkelanjutan akan dilakukan MoU dengan aparat
keamanan dalam hal ini Kepolisian kaitannya dengan penanganan
pelanggaran Perda.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016 Page 99
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
Gambar III.2 Suasana Penertiban Gili Trawangan
Gambar III.3 Menteri Pariwisata Mengapresiasi Penertiban Bangunan Gili Trawangan
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016 Page 100
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
Selanjutnya untuk capaian indikator persentase kepatuhan pengguna jalan
dalam berlalu lintas sebesar 60% telah mencapai target yang telah ditetapkan
dalam RPJMD (2016-2021) Kabupaten Lombok Utara tahun 2016 sebesar 60%,
dengan upaya yang dilakukan :
Melakukan sosialisasi pada masyarakat terutama di sekolah maupun
melalui surat himbauan pada SKPD, kantor pemerintahan, maupun swasta
dan sekolah agar tertib serta memperhatikan kelengkapan dalam
berkendara
Menjalin kerjasama dengan Polres KLU untuk melakukan operasi/razia.
Memilih pelajar pelopor yang bisa menyebarkan informasi di sekolah
dengan melakukan aksi nyata memberikan contoh yang baik dalam
berkendara.
3. Sasaran Terintegrasinya Nilai Luhur Budaya dalam Kehidupan Masyarakat
Dalam mengukur pencapaian sasaran terintegrasinya nilai luhur buadaya
dalam kehidupan masyarakat, indikator kinerja utama yang digunakan
adalah persentase Majelis Krama Desa terbentuk dan berfungsi,
terfasilitasinya pelestarian nilai luhur dan kekayaan budaya, Persentase
partisipasi masyarakat dalam forum dialog dengan bingkai budaya dan
Persentase ketersediaan Bale Budaya. Target kinerja di tahun 2016 untuk
persentase Majelis Krama Desa terbentuk dan berfungsi mencapai 30 %,
terfasilitasinya pelestarian nilai luhur dan kekayaan budaya 30 %, Persentase
partisipasi masyarakat dalam forum dialog dengan bingkai budaya 70 % dan
Persentase ketersediaan Bale Budaya 0 %.
Berdasarkan hasil pengukuran, target kinerja pada indikator persentase
Majelis Krama Desa terbentuk dan berfungsi yang ditargetkan mencapai 30 %
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016 Page 101
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
di tahun 2016, belum dapat tercapai (capaian tahun 2016 3 % atau baru 1
desa yang membentuk Majelis Krama Desa), disebabkan oleh :
Belum tercapainya kinerja pada indikator ini karena regulasi
pembentukan Majelis Krama Desa ini masih dalam proses di Tahun
2016.
Kendala mekanisme penganggaran dengan terbentuknya organisasi
perangkat daerah yang baru dimana sebelumnya bidang kebudayaan
berada di Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda Olah Raga menjadi
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
Upaya yang dilakukan :
Mempercepat pembentukan regulasi terkait Majelis Krama Desa.
Memprioritaskan penganggaran pada rencana kerja tahun
berikutnya.
Tabel III.3 Capaian Kinerja Sasaran Terintegrasinya Nilai Luhur Budaya dalam
Kehidupan Masyarakat Tahun 2016
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Satuan Kondisi Th 2015
Target Th 2016
Capaian Th 2016
Ket
Terintagrasinya nilai luhur budaya dalam kehidupan masyarakat
Persentase Majelis Krama Desa terbentuk dan berfungsi
% 0 30 3 Belum Tercapai
Terfasilitasinya pelestarian nilai luhur dan kekayaan budaya
% NA 30 68 Tercapai
Persentase partisipasi masyarakat dalam forum dialog dengan bingkai budaya
% NA 70 100 Tercapai
Persentase ketersediaan bale budaya
% 0 0 0 Tercapai
Sementara itu kenerja pada indikator terfasilitasinya pelestarian nilai
luhur dan kekayaan budaya, yang ditargetkan mencapai 30 % dapat
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016 Page 102
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
melampaui target dengan capaian 68 %. Persentase partisipasi masyarakat
dalam forum dialog dengan bingkai budaya juga dapat melampaui target
degan capaian 100 % (dari target 70 %). Sementara itu kinerja Persentase
ketersediaan Bale Budaya masih dalam tahap persiapan di tahun 2016
sehingga target kinerja yang direncanakan memang masih 0.
Gambar III.4 Grafik Capaian Kinerja Sasaran Terintegrasinya Nilai Luhur Budaya dalam
Kehidupan Masyarakat Tahun 2016
4. Sasaran Masyarakat dengan Kualitas Kesehatan Lebih Baik
Dalam mencapai sasaran Masyarakat dengan Kualitas Kesehatan Lebih
Baik, indikator kinerja utama yang digunakan adalah Jumlah kasus kematian
Ibu, Jumlah kasus kematian bayi (neonatal dan usia sampai dengan 1 tahun),
persentase balita gizi kurang, persentase ibu hamil KEK, persentase ibu hamil
anemia, cakupan peserta KB aktif, Angka kesakitan malaria, Angka kesakitan
DBD, Angka kesakitan TB, Angka kesakitan Hipertensi, Angka Kesakitan
Diabetes, Persentase Rumah Tangga dengan PHBS, Cakupan lingkungan sehat
dan aman dengan di dukung PSU, Persentase Desa dengan Dokter Bina
Persentase MajelisKrama Desa
terbentuk danberfungsi
Terfasilitasinyapelestarian nilai
luhur dan kekayaanbudaya
Persentasepartisipasi
masyarakat dalamforum dialog
dengan bingkaibudaya
Persentaseketersediaan bale
budaya
30 30
70
0 3
68
100
0
Target
Capaian
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016 Page 103
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
Wilayah. Pada tahun 2016, ditargetkan Jumlah kasus kematian Ibu dapat
ditiadakan atau 0 kasus, Jumlah kasus kematian bayi (neonatal dan usia
sampai dengan 1 tahun) dapat diturunkan menjadi 70 kasus, persentase
balita gizi kurang diturunkan menjadi 1 %, persentase ibu hamil KEK dapat
diturunkan menjadi 17,5 %, persentase ibu hamil anemia dapat diturunkan
mencapai 14 %, cakupan peserta KB aktif dapat mencapai 65 %, Angka
kesakitan malaria 0,3 per 1.000 penduduk, Angka kesakitan DBD 0,4 per
1.000 penduduk, Angka kesakitan TB 0,7 per 1.000 penduduk, Angka
kesakitan Hipertensi 22 per 1.000 penduduk, Angka Kesakitan Diabetes 7 per
1.000 penduduk, Persentase Rumah Tangga dengan PHBS mencapai 40 %,
Cakupan lingkungan sehat dan aman dengan di dukung PSU mencapai 65 %,
Persentase Desa dengan Dokter Bina Wilayah mencapai 12 %.
Berdasarkan hasil pengukuran, beberapa target kinerja sasaran
masyarakat dengan kualitas kesehatan yang lebih baik dapat mencapai target
yang direncanakan namun beberapa indikator belum mencapai target yang
ditetapkan. Beberapa indikator yang dapat mencapai target yakni jumlah
kasus kematian bayi (neonatal dan sampai usia 1 tahun) yang dapat
diturunkan dari 88 kasus di tahun 2015 menjadi 59 kasus di tahun 2016
(melampaui target RPJMD yang ditargetkan mencapai 70 kasus), indikator
berikutnya yang dapat mencapai target cakupan peserta KB aktif yang
mencapai 65 % (melampaui target yang besarnya 65 %), demikian pula angka
kesakitan malaria yang dapat diturunkan dari 0,48 per 1.000 penduduk
tahun 2015 menjadi 0,25 pe 1.000 penduduk di tahun 2016 (target RPJMD
0,3 per 1.000 penduduk). Selanjuntnya indikator angka kesakitan TB dapat
diturunkan dari 0,47 per 1.000 penduduk dari 0,93 per 1.000 penduduk di
tahun 2015 (target RPJMD taun 2016 0,7 per 1.000 penduduk). Indikator
lainnya yang dapat mencapai atau melampaui target RPJMD adalah
persentase rumah tangga yang dengan PHBS (perilaku hidup bersih dan
sehat) yang dapat ditingkatkan dari 30 % di tahun 2015 menjadi 44,35 % di
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016 Page 104
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
tahun 2016 (target RPJMD tahun 2016 sebesar 40 %), indikator lainnnya yang
dapat mencapai target adala cakupan lingkungan sehat dan aman yang di
dukung dengan PSU yang mencapai 76,51 % serta persentase Desa dengan
Dokter Bina Wilayah (Satu Desa Satu Dokter) yang dapatmencapai target
RPJMD sebesar 12 %.
Jumlah kasus kematian Ibu dapat ditiadakan atau 0 kasus, Jumlah kasus
kematian bayi (neonatal dan usia sampai dengan 1 tahun) dapat diturunkan
menjadi 70 kasus, persentase balita gizi kurang diturunkan menjadi 1 %,
persentase ibu hamil KEK dapat diturunkan menjadi 17,5 %, persentase ibu
hamil anemia dapat diturunkan mencapai 14 %, cakupan peserta KB aktif
dapat mencapai 65 %, Angka kesakitan malaria 0,3 per 1.000 penduduk,
Angka kesakitan DBD 0,4 per 1.000 penduduk, Angka kesakitan TB 0,7 per
1.000 penduduk, Angka kesakitan Hipertensi 22 per 1.000 penduduk, Angka
Kesakitan Diabetes 7 per 1.000 penduduk, Persentase Rumah Tangga dengan
PHBS mencapai 40 %, Cakupan lingkungan sehat dan aman dengan di dukung
PSU mencapai 65 %, Persentase Desa dengan Dokter Bina Wilayah mencapai
12 %.
Sementara itu beberapa kinerja yang belum mencapai target yang
ditentukan yakni jumlah kasus kematian ibu yang terjadi sebanyak 2 kasus
(dari target 0 kasus), persentase balita gizi kurang (capaian 1,57 % dari target
dapat diturunkan pada level 1 %), persentase ibu hamil Kurang Energi Kronis
(KEK) yang belum dapat diturunkan dari 20,58 % di tahun 2015 menjadi 22,1
% di tahun 2016, demikian pula dengan Persentase Ibu Hamil Anemia yang
justru meningkat dari 16,79 % di tahun 2015 menjadi 17,1 % di tahun 2016
(target RPJMD 14 %). Indikator selanjutnya yang belum dapat mencapai
target adalah Angka Kesakitan DBD yang meningkat dari 0,5 per 1.000
penduduk tahun 2015 menjadi 1,08 per 1.000 penduduk di tahun 2016,
angka kesakitan hipertensi yang meningkat dari 26,93 per 1.000 penduduk di
tahun 2015 menjadi 32 kasus per 1.000 penduduk di tahun 2016, angka
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016 Page 105
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
kesakitan diabetes yang meningkat dari 7,58 per 1.000 di tahun 2015
menjadi 10 per 1.000 penduduk di tahun 2016.
Tabel III.4 Capaian Kinerja Sasaran Masyarakat dengan Kualitas Kesehatan Lebih Baik
Tahun 2016
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Satuan Kondisi Th 2015
Target Th 2016
Capaian Th 2016
Ket
Masyarakat dengan kualitas kesehatan lebih baik
Jumlah kasus kematian ibu
orang 2 0 2 Belum Tercapai
Jumlah kasus kematian bayi (neonatal s/d 1 th)
orang 88 70 59 Tercapai
Prosentase Balita Gizi Kurang
% 1,26 1 1,57 Belum Tercapai
Prosentase Ibu Hamil KEK
% 20,58 17,5 22,1 Belum Tercapai
Persentase Ibu Hamil Anemia
% 16,79 14 17,1 Belum Tercapai
Cakupan peserta KB aktif
% 63 65 67 Tercapai
Angka Kesakitan Malaria (per 1.000 penduduk)
per 1.000
0,48 0,3 0,25 Tercapai
Angka Kesakitan DBD (per 1.000 penduduk)
per 1.000
0,51 0,4 1,08 Belum Tercapai
Angka Kesakitan TB (per 1.000 penduduk)
per 1.000
0,93 0,7 0,47 Tercapai
Angka Kesakitan Hipertensi (per 1.000 penduduk)
per 1.000
26,93 22 32 Belum Tercapai
Angka Kesakitan Diabetes (per 1.000 penduduk)
per 1.000
7,58 7 10 Belum Tercapai
Jumlah Rumah Tangga dengan PHBS
% 30 40 44,35 Tercapai
Cakupan lingkungan sehat dan aman yang didukung dengan
% 60 65 76,51 Tercapai
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016 Page 106
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Satuan Kondisi Th 2015
Target Th 2016
Capaian Th 2016
Ket
PSU
Persentase Desa dengan Dokter Bina Wilayah
% 0 12 12 Tercapai
Masih tingginya jumlah ibu hamil KEK diakibatkan karena asupan gizi di
saat hamil kurang mengkonsumsi sayur dan buah-buahan serta protein yang
bersumber dari hewan, adapun faktor penyebab anemia disamping karena
faktor-faktor tersebut di atas juga karena ibu hamil tidak mengkonsumsi
tablet tambah darah secara rutin karena alasan mual serta akibat dari
terjadinya anemia yang terjadi pada wanita usia remaja.
Tabel III.5 Data Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK)
Berdasarkan Wilayah Puskesmas Tahun 2016
NO PUSKESMAS SASARAN IBU HAMIL
IBU HAMIL KEK
ABS %
1 2 3 4 5
1 Senaru 596 170 28,52
2 Bayan 682 158 23,17
3 Santong 444 107 24,10
4 Kayangan 618 155 25,08
5 Gangga 1,148 254 22,13
6 Tanjung 1,273 273 21,45
7 Pemenang 575 83 14,43
8 Nipah 364 62 17,03
Kabupaten 5,700 1.262 22,14 Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Lombok Utara tahun 2016
Gambar III.5
Grafik Ibu Hamil Anemia Berdasarkan Wilayah PuskesmasTahun 2016
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016 Page 107
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Lombok Utara tahun 2016
Kondisi Ibu ketika hamil yang mengalami kurang energi kronis maupun
anemia menimbulkan resiko tinggi yang dihadapi ibu pada saat proses
persalinan, demikian pula resiko terjadinya berat badan lahir rendah pada
bayi yang dilahirkan dan berujung pada kematian bayi maupun resiko balita
yang mengalami gizi kurang dan tinggi badan yang tidak sesuai umur
(stunting). Kondisi ini tentunya memerlukan penanganan komphrehensif dari
berbagai pihak, tidak cukup hanya dengan sosialisasi dan penyuluhan namun
permasalahan kurangnya asupan gizi pada ibu hamil dan balita dapat
diperbaiki dengan menyediakan sumber pangan dan gizi di lingkungan ibu
dan balita melalui pemanfataan pekarangan (kawasan rumah panga lestari)
atau kebun gizi.
Kasus Kematian Ibu
a. Kendala yang dihadapi :
Usia ibu hamil yang rentan resiko;
Jarak kehamilan yang terlalu dekat;
Frekuensi kehamilan yang terlalu sering;
Keterlambatan dalam merujuk (terlambat pengambilan keputusan untuk
dirujuk, terlambat sampai tujuan, terlambat ditangani);
Kurangnya kompetensi bidan dalam penanganan kasus gawat darurat.
b. Upaya yg akan dilaksanakan :
0
1000
2000
Sasaran Ibu
Hamil
Ibu Hamil
KEK
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016 Page 108
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
P4K (Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi);
ANC Terpadu;
Deteksi dini faktor resiko tinggi kehamilan;
Peningkatan kapasitas petugas melalui pelatihan PPGDON;
Bimtek dr.Sp.OG dan SPA di Puskesmas PONED;
Audit Maternal Perinatal (AMP);
Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) di masing-masing kecamatan;
Screening kesehatan pra kehamilan untuk CATIN dan PUS;
Perdes replikasi Perda ttg Pendewasaan usia pernikahan;
Optimalisasi penggunaan ambulan desa dan puskesmas keliling.
Persentase Balita Gizi Kurang
a. Kendala yang dihadapi :
Asupan (konsumsi) makanan yang kurang baik dari sisi kuantitas dan
kualitas;
Kondisi perekonomian keluarga yang lemah;
Pengetahuan ibu balita yang kurang;
Lingkungan;
Pola asuh (Ibu TKW).
b. Upaya yg akan dilaksanakan :
SABER GEBUK (Sapu Bersih dan Gerakan Entaskan Gizi Buruk dan
Kurang);
Pos Gizi Plus;
Perbup larangan ibu yang memiliki balita ke luar negeri sebagai TKW.
Prosentase Bumil KEK dan Anemia
a. Kendala yang dihadapi :
Asupan gizi di saat hamil kurang mengkonsumsi sayur dan buah-buahan
serta protein yang bersumber dari hewan;
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016 Page 109
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
Ibu hamil tidak mengkonsumsi tablet tambah darah secara rutin karena
alasan mual;
Akibat dari terjadinya anemia yang terjadi pada wanita usia remaja.
b. Upaya yg akan dilaksanakan :
Kelas Bumil Plus, penyuluhan dan demonstrasi masak bagi bumil KEK
dan anemia dengan menggunakan bahan local;
Pemeriksaan Hb di posyandu;
Pemantauan secara aktif minum tablet tambah darah;
Instruksi Bupati ke sekolah-sekolah ttg peningkatan cakupan pemberian
Tablet Fe dan TTD.
Angka Kesakitan DBD :
a. Kendala yang dihadapi :
Perilaku masyarakat terhadap kesehatan masih kurang (PHBS kurang);
Sanitasi lingkungan masih kurang;
Kerjasama linsek belum maksimal.
b. Upaya yg akan dilaksanakan :
Pendekatan promotif/preventif melalui penyuluhan PHBS;
Perbaikan kualitas perumahan dan sanitasi;
Peningkatan kerjasama lintas program dan lintas sector;
“Satu Rumah Satu Jumantik”.
Angka Kesakitan Hipertensi :
a. Kendala yang dihadapi :
Pemahaman masyarakat tentang hipertensi masih kurang;
Pola hidup masyarakat yang masih jarang melakukan aktivitas fisik;
Sudah terdiagnosa hipertensi lantas tidak ditanggapi dengan respon diri
untuk pengobatan;
Jarang mematuhi apa yang telah disarankan medis untuk cek kesehatan
secara rutin.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016 Page 110
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
b. Upaya yg akan dilaksanakan :
Kampanye GERMAS;
Pengadaan obat program (hipertensi).
Angka Kesakitan Diabetes :
a. Kendala yang dihadapi :
Masyarakat masih menganggap bahwa DM tidak mengkhawatirkan
sehingga tidak cepat diantisipasi;
Masyarakat masih menganggap bahwa DM tidak bisa disembuhkan.
b. Upaya yg akan dilaksanakan :
Kampanye GERMAS;
Penyuluhan langsung dan tidak langsung melalui poster, leaflet dll.
Upaya terobosan yang perlu dilakukan optimalisasi penyuluhan tentang
makanan bergizi pada ibu hamil, penyuluhan dan atau pelatihan cara
pengolahan makanan yang baik, penyuluhan terpadu dari semua sektor
terkait dan gerakan suami peduli.
Khusus untuk kejadian penyakit, beberapa penyakit yang selama ini
menjadi penyakit endemik di Kabupaten Lombok Utara diantaranya penyakit
Malaria, masih ditemukan, demikia pula kejadian penyakit demam berdarah.
Penyakit yang perlu mendapat prioritas perhatian adalah masih tingginya
penemuan penderita Tubercolosis (TB).Penyakit TB berkaitan erat dengan
pola hidup masyarakat yang belum menerapkan periku hidup bersih dan
sehat, maupun sanitasi lingkungan yang buruk, untuk itu pendekatan
promotif/preventif melalui PHBS harus digencarkan demikian pula perbaikan
terhadap kualitas perumahan dan sanitasi.
Khusus untuk kejadian penyakit, beberapa penyakit yang selama ini
menjadi penyakit endemik di Kabupaten Lombok Utara diantaranya penyakit
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016 Page 111
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
Malaria, masih ditemukan, demikia pula kejadian penyakit demam berdarah.
Penyakit yang perlu mendapat prioritas perhatian adalah masih tingginya
penemuan penderita Tubercolosis (TB).Penyakit TB berkaitan erat dengan
pola hidup masyarakat yang belum menerapkan periku hidup bersih dan
sehat, maupun sanitasi lingkungan yang buruk, untuk itu pendekatan
promotif/preventif melalui PHBS harus digencarkan demikian pula perbaikan
terhadap kualitas perumahan dan sanitasi. Kejadian TBC positif yang relatif
tinggi ditemukan pada desa-desa wilayah perkotaan diantaranya pemenang
barat, pemenang timur, sigar penjalin, sokong, tanjung dan gondang.
5. Sasaran Terwujudnya Masyarakat Dengan Kualitas Pendidikan Lebih
Baik
Pencapaian sasaran Masyarakat dengan Kualitas Pendididikan Lebih Baik
diukur dengan indikator kinerja utama angka partisipasi murni SD sederajat,
angka partisipasi murni SMP sederajat, Aangka Partisipasi Kasar SMA
sederajat, rata-rata lama sekolah, jumlah putus sekolah SD sederajat, jumlah
putus sekolah SMP sederajat,jumlah putus sekolah SMA sederajat, nilai rata-
rata ujian akhir SD, SMP, SMA dan SMK. Target kinerja Tahun 2016 pada
angka partisipasi murni SD sederajat mencapai 98 %, angka partisipasi murni
SMP sederajat 97 %, Angka Partisipasi Kasar SMA sederajat mencapai 80 %,
rata-rata lama sekolah mencapai 5,17 tahun, jumlah putus sekolah SD
sederajat 0 kasus, jumlah putus sekolah SMP sederajat 0 kasus,jumlah putus
sekolah SMA sederajat ditekan mencapai 100 kasus, nilai rata-rata ujian akhir
SD mencapai 68, 6, SMP mencapai 49, SMA 5,80 dan SMK 5,6.
Tabel III.6
Capaian Kinerja Sasaran Masyarakat dengan Kualitas Pendidikan Lebih Baik Tahun 2016
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Satuan Kondisi Th 2015
Target Th 2016
Capaian Th 2016
Ket
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016 Page 112
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Satuan Kondisi Th 2015
Target Th 2016
Capaian Th 2016
Ket
Masyarakat dengan kualitas pendidikan lebih baik
APM SD sederajat
% 96,37 98 97,32 Belum Tercapai
APM SMP sederajat
% 95,71 97 93,12 Belum Tercapai
APK SMA sederajat
% 77,98 80 81,26 Tercapai
Rata-rata lama sekolah
tahun 4,97 (Th 2014)
5,17 5,22* Tercapai
Jumlah putus sekolah SD sederajat
orang 0 0 39 Belum Tercapai
Jumlah putus sekolah SMP sederajat
orang 0 0 58 Belum Tercapai
Jumlah putus sekolah SMA sederajat
orang 156 100 96 Tercapai
Nilai rata-rata ujian akhir
SD angka 67 68,6 62,49 Belum Tercapai
SMP angka 45 49 56,36 Tercapai
SMA angka 5,62 5,80 7 Tercapai
SMK angka 5,3 5,6 5 Belum Tercapai
Dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja, dari 11 indikator kinerja
utama sasaran masyarakat dengan kualitas penddikan yang lebih baik, 5
indikator dapat mencapai target yang ditentukan yakni APK SMA sederajat,
rata-rata lama sekolah (data BPS), jumlah putus sekolah SMA sederajat, nilai
rata-rata ujian akhir SMP, dan nilai rata-rata ujian akhir SMA, sementara 6
indikator belum dapat mencapai target kinerja yang ditentukan yakni APM
SD sederajat, APM SMP sederajat, jumlah putus sekolah SD sederajat, jumlah
putus sekolah SMP sederajat dan nilai rata-rata ujian akhir SD.
Gambar III.6 Grafik Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota
di Provinsi NTB dan Pertumbuhannya Tahun 2015
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016 Page 113
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
76.37 72.99 68.38 64.56 64.62 63.91 63.48
62.83 62.74 61.15
0,97 0,71 0,48
0,97 0,58
0,69 0,85 1,05 1,03
1,63
Sumber : BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2016
Indikator yang belum mencapai target APM SD sederajat yang baru
mencapai 97,32 % (target RPJMD 98 %), APM SMP sederajat 93,12 % (terget 97
%), jumlah putus sekolah SD sederajat yang mencapai 39 kasus (target 0
kasus), jumlah putus sekolah SMP sederajat 58 kasus (target 0 kasus) dan
nilai rata-rata ujian akhir SD dengan capaian 62,49 (target 68,6).
Permasalahan siswa putus sekolah memerlukan perhatian dan
penanganan yang intensif dan komprehensif melibatkan semua pihak. Putus
sekolah terjadi diantaranya karena permasalahan kemiskinan, sementara
kasus siswa putus sekolah pada jenjang pendidikan menengah ini
didominasi oleh siswa perempuan yang putus sekolah karena pernikahan
usia muda. Kondisi ini tentu memerlukan penanganan intensif untuk dapat
ditekan pada tahun-tahun berikutnya.Melaksanakan anjangsana langsung di
rumah siswa yang putus sekolah guna melakukan upaya penarikan siswa
tersebut kembali masuk sekolah dengan menyediakan beasiswa retrieval
dapat menjadi alternatif solusi untuk mengurangi putus sekolah karena
permasalahan kemiskinan, sementara itu permasalahan pernikahan pada
usia anak (sebelum umur 18 tahun) yang kerap menjadi penyebab putus
sekolah di jenjang SMA sederajat dapat dicegah dengan menumbuhkan
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016 Page 114
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
kesadaran masyarakat, menyusun regulasi pendewasaan usia pernikahan
baik di tingkat kabupaten mapun tingkat desa.
Indikator APM SD sederajat dan SMP sederajat belum memenuhi target
RPJMD beberapa diantaranya karena terbatasnya jumlah dan kompetensi
tenaga pendidik, relatif rendahnya mutu dan relevansi pendidikan, adanya
masyarakat yang tinggal di wilayah yang masih belum memiliki akses jalan
yang baik ditambah kondisi geografisdan jangkauan informasi yang terbatas
sehingga implikasinya pada rendahnya kesadaran dan pemahaman akan
pentingnya pendidikan, namun demikian pemerintah segera menyikapi
persoalan tersebut dengan memprioritaskan pembangunan akses jalan
melalui penambahan target status jalan Kabupaten menjadi 400 Km dengan
harapan dapat menjadi daya dukung pencapaian target-target RPJMD yang
tentunya saling berhubungan satu sama lainnya, menyelenggarakan
sosialisasi dan penyuluhan kepada kelompok masyarakat yang rentan
berpendidikan rendah khususnya para wali murid mengenai hak
mendapatkan pelayanan pendidikan bagi laki-laki maupun perempuan,
meningkatkan kapasitas tenaga pendidik melalui peningkatan keterampilan
dan pendidikan bagi tenaga pendidik, melakukan percepatan
penyelenggaraan program kembali ke khittah pendidikan guna
mengembalikan roh pendidikan pada esensi yang sesungguhnya.
Indikator nilai rata-rata ujian akhir Sekolah Dasar belum memenuhi target
RPJMD diantaranya sarana dan prasarana pendukung berupa buku pedoman
kembali ke khittah pendidikan dan buku saku siswa belum dimiliki oleh
seluruh siswa, masih rendahnya perhatian orang tua untuk melakukan
pengawasan terhadap anak dalam persiapan menghadapi ujian, Tim
pengembangan yang dibentuk belum melaksanakan tugas dan fungsi secara
maksimal dan belum optimalnya pemantauan oleh tim pengembangan
maupun Dinas terkait disebabkan oleh keterbatasan anggaran, oleh karena
itu dalam rangka melakukan upaya perbaikan guna menangani kendala
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016 Page 115
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
dimaksud dilakukan melalui penguatan kapasitas semua unsur pendidikan
yang terdiri dari Dinas, Pengawas, Kepala Sekolah, Guru dan tenaga
pendidikan lainnya, menyiapkan dan menyelenggarakan program khusus
pembinaan siswa lebih awal dalam menghadapi ujian melalui pengayaan
maupun les tambahan di sekolah, sosialisasi kepada Wali murid melalui
pertemuan forum Komite Sekolah guna mengharap dukungan pengawasan
terhadap siswa yang akan menghadapi ujian, memberikan dukungan
prioritas anggaran pendidikan pada program yang memberi dampak kongkrit
pada perkembangan pendidikan di Kabupaten Lombok Utara serta
menggerakkan kembali Tim pengembangan agar bekerja maksimal guna
melakukan pemantauan evaluasi dan tindak lanjut dalam mendukung
capaian nilai ujian sesuai target yang telah ditetapkan.
Meskipun masih menghadapi berbagai permasalahan, pembangunan
pendidikan selama ini menunjukkan hasil yang siginfikan pada perbaikan
Indeks Pembangunan Manusia.IPM Kabupaten Lombok Utara menunjukkan
peningkatan terprogresif pada indikator harapan lama sekolah dan
peningkatan daya beli. Pencapaian ini harus ditingkatkan untuk dapat
mensejajarkan IPM Kabupaten Lombok Utara dengan kabupaten-kabupaten
lain dengan secara terus-menerus memberikan prioritas pada pembangunan
pendidikan disertai inovasi dan kreativitas pemecahan masalah, seiring
dengan pembangunan kesehatan dan peningkatan daya beli masyarakat yang
juga menjadi komponen IPM.
6. Sasaran Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak
Indikator kinerja utama untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Hidup
Perempuan dan Anak adalah angka partisipasi sekolah perempuan, yang
terdiri dari APM Perempuan pada jenjang SD sederajat, APM Perempuan pada
jenjang pendidikan SMP sederajat, APK perempuan pada jenjang SMA
sederajat, Jumlah putus sekolah perempuan pada jenjang pendidikan SD
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016 Page 116
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
sederajat, SMP sederajat, SMA sederajat, Persentase Desa dengan Sekolah
Perempuan dan Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap
perempuan dan anak. Target kinerja di tahun 2016 untuk angka partisipasi
sekolah perempuan, yang terdiri dari APM Perempuan pada jenjang SD
sederajat mencapai 98 %, APM Perempuan pada jenjang pendidikan SMP
sederajat 97 %, APK perempuan pada jenjang SMA sederajat 80 %, Jumlah
putus sekolah perempuan pada jenjang pendidikan SD sederajat ditargetkan
0 kasus, SMP sederajat 0 kasus, SMA sederajat dapat diturunkan menjadi 75
kasus, Persentase Desa dengan Sekolah Perempuan mencapai 20 % dan
Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
mencapai 80 %.
Tabel III.7 Target Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak
Tahun 2016
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Satuan Kondisi Th 2015
Target Th 2016
Capaian Th 2016 Ket
Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak
Angka partisipasi sekolah perempuan
APM SD sederajat
% 96,37 98 110,63 Tercapai
APM SMP sederajat
% 95,71 97 96,73 Belum Tercapai
APK SMA sederajat
% 75,07 80 67,94 Belum Tercapai
Angka putus sekolah perempuan
SD sederajat Kasus 0 0 13 Belum Tercapai
SMP sederajat Kasus 0 0 22 Belum Tercapai
SMA sederajat Kasus 125 75
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016 Page 117
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
Persentase Desa dengan Sekolah Perempuan
% 12 20 15 Belum Tercapai
Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
% 70 80 98 Tercapai
Dari hasil pengukuran, sebagian besar indikator kinerja sasaran
meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak belum dapat mencapai
target yang direncanakan, kondisi ini memerlukan perhataian dan
penanganan yang lebih intensif untuk dapat meningkatkan kualitas hidup
perempuan sehingga kualitas hidup perempuan dan sejajar dengan laki-laki.
Partisipasi sekolah, ada semua jenjang pendidikan baik perempuan dan laki-
laki harus terus ditingkatkan. Sementara itu sebagaimana diuraikan di atas,
masih tingginya kejadian putus sekolah pada perempuan di jenjang
pendidikan menengah memerlukan penangangan yang kompherensif dan
melibatkna semua pihak yang terkait. Mulai dari penumbuhan kesadaran
akan pentingnya pendidikan, baik pada orantua dan anak itu sendiri, pada
orangtua dapat dilakukan melalui kegiatan sosialisasi sampai ke level yang
paling bawah (dantaranya dengan menggencarkan kegiatan peningkatan
kapasitas perempuan/sekolah perempuan), sosialisasi di sekolah-sekolah
mulai deri pendidikan dasar sampai dengan menengah, penyediaan sarana
pendidikan yang terjangkau dan memenuhi standar pelayanan minimal,
penyusunan regulasi pendewasaan usia pernikahan maupun pemberdayaan
ekonomi orangtua yang juga berpengaruh penting terhadap keberlangsungan
pendidikan. Di sisi lain peran pemerintah dengan menggencarkan
penyediaan beasiswa pendidikan tertama beasiswa melanjutkan menjadi
alternatif solusi pada titik kritis terjadinya putus sekolah yang sering terjadi
ketika hendak melanjtkan ke pendidikan yang lebih tinggi.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016 Page 118
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
Sementara itu, meskipun indikator persentase penanganan kasus
kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat mencapai target yang
ditentukan, kecenderungan terjadinya peningkatan kasus kekerasan
terhadap perempuan dan anak, termasuk kasus anak berhadapan dengan
hukum (ABH) perlu mendapatkan perhatian yang serius dari semua pihak.
Upaya peningkatan keimanan dan ketaqwaan serta peningkatan akhlak dan
budi pekerti sebagaimana yang diuraikan pada sasaran 1, memegang peranan
yang sangat penting, demikain pula keterlibatan dan peran aktif masyarakat
dalam pencegahan dan pemantauan permasalahan sosial yang melibatkan
perempuan anak. Penyusunan Regulasi tingkat Kabupaten maupun regulasi
desa (perdes) dan regulasi yang berbasis kearifan lokal (awiq-awiq) juga
menjadi bagian yang tidak kalah pentingnya. Di tingkat Kabupaten,
Kabupaten Lombok Utara telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2
Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dan Peraturan Daerah tentang
Penyelengggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak.
7. Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dan Mengurangi Kemiskinan dengan Menjadikan Pariwisata sebagai Lokomotif Penggerak Ekonomi
Sebagaimana diuraikan pada bagian terdahulu, struktur ekonomi
Kabupaten Lombok Utara hingga pada tahun 2015 masih didominasi oleh
sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 34,32%; diikuti sektor
perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yang
kontribusinya sebesar 13,56%; sektor konstruksi sebsar 8,64%; penyediaan
akomodasi dan makan minum sebesar 7,31%; administrasi pemerintahan,
pertanahan dan jaminan social sebesar 7,29%; jasa pendidikan sebesar
5,67%; transportasi dan pergudangan sebesar 5,31%; real estate sebesar
4,43%; pertambangan dan penggalian sebesar3,65%; jasa keuangan dan
asuransi sebesar 2,41%; jasa lainnya sebesar 2,18%;informasi dan
komunikasi sebesar 1,76%;jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 1,67%;
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016 Page 119
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
industri pengolahan sebesar 1,35 %; jasa perusahaan sebesar 0,26%;
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 0,14%;
Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 0,09.
Menilik data kontribusi per sektor terhadap PDRB, secara umum potensi
unggulan daerah Kabupaten Lombok Utara bertumpu pada kriteria Pertanian
dalam arti luas, kriteria perdagangan kemudian kriteria penyediaan
akomodasi dan makan minum yang sebagian besar disumbangkan oleh
aktivitas Pariwisata. Perkembangan Kabupaten Lombok Utara sebagai
destinasi wisata menunjukkan progres yang signifikan selama 3 tahun
terakhir yang diindikasikan dengan pertumbuhan sektor/kriteria penyediaan
akomodasi dan makan minum yang tumbuh diatas rata-rata pertumbuhan
ekonomi Kabupaten, selama 3 (tiga) tahun terakhir, penyediaan akomodasi
dan makan minum tumbuh mencapai 7 % per tahun, jauh diatas rata-rata
pertumbuhan ekonomi kabupaten yang mencapai 4,6 % per tahun.
Meskipun memiliki potensi unggulan sebagai destinasi wisata,
pertumbuhan sektor paraiwisata ini belum secara signifikan mendorong
pertumbuhan sektor lainnya termasuk pertanian dan industri pengolahan.
Kebutuhan aktivitas pariwisata termasuk kebutuhan produk-produk
pertanian untuk konsumsi wisatawan, kebutuhan industri kerajinan untuk
oleh-oleh terutama wisatawan domestik justru disupply oleh kabupaten lain
bahkan oleh provinsi lain (Provinsi Bali). Di sisi lain aktivitas pariwisata
hanya terpusat di destinasi wisata unggulan yakni 3 Gili (teruatama Gili
Trawangan), belum menyebar secara merata ke seluruh wilayah, sehingga
aktivitas pariwisata belum secara signifikan mempengaruhi penurunan
kemiskinan yang menjadi permasalahan utama di Kabupaten Lombok Utara.
Untuk itu dalam RPJMD 2016-2021 dipilih strategi dan arah kebijakan yang
pertumbuhan ekonomi yang berkualitas artinya pertumbuhan ekonomi yang
secara signifikan mengurangi kemiskinan, dengan menjadikan sektor
praiwisata sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi (antara lain, produksi
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016 Page 120
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
pertanian harus mampu mensupllay kebutuhan pariwisata, demikian pula
sektor industri pengolahan di dorong untuk mensupply kebutuhan
pariwisata serta pengembangan destinisasi wisata baru berbasis
masyarakat/desa wisata untuk mengoptimalkan peran sektor pariwisata
dalam mengurangi kemiskinan).
Sasaran meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan mengurangi
kemiskinan dengan menjadikan pariwisata sebagai lokomotif penggerak
ekonomi, diukur dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi, jumlah kunjungan
wisatawan, rata-rata lama tinggal wisawatawan, jumlah kunjungan wisatawan
ke desa wisata, wirausaha baru, rata-rata pertumbuhan sektor pertanian,
produksi padi, produksi jagung, produksi kacang tanah, produksi bawang
merah, produk pertanian untuk pariwisata (produksi melon/semangka,
produksi tomat, produksi cabe besar/keriting, cabe rawit, mentimun jepang,
paprika, selada, mangga, buah naga, strawberry, kakao, kopi, kelapa, telur,
daging, perikanan tangkap, perikanan budidaya, madu, bambu) pertumbuhan
sektor industri pengolahan, jumlah industri berbabis pertanian,
menurunnnya angka kemiskinan, skor pola pangan harapan, menurunnya
keluarga Pra Sejahtera, serta persentase Bumdes yang diperkuat. Target
kinerja tahun 2016 untuk rata-rata pertumbuhan ekonomi mencapai 5 %,
jumlah kunjungan wisatawan mencapai 750.000 orang, rata-rata lama tinggal
wisawatawan mancanegara 3,6 hari, rata-rata lama tinggal wisatawan
nusantara 3,2 hari, jumlah kunjungan wisatawan ke desa wisata mencapai
5.000 orang, wirausaha baru 1.000 orang, rata-rata pertumbuhan sektor
pertanian 3,5 %, produksi padi 77.640 ton, produksi jagung 36.599 ton,
produksi kacang tanah 13.778 ton, produksi bawang merah 15 ton, produk
pertanian untuk pariwisata (produksi melon/semangka 40 ton, produksi
tomat 100 ton, produksi cabe besar/keriting 10 ton, produksi cabe rawit 325
ton, produksi mentimun jepang 1 ton, paprika 0,5 ton, selada 0,2 ton,
mangga 50 ton, buah naga 3 ton, strawberry 0,5 ton, kakao 1.430 ton, kopi
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016 Page 121
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
795 ton, kelapa 11.846 ton, telur 11.085.180 butir, daging 1.085 ton,
perikanan tangkap 7.874 ton, perikanan budidaya 94 ton, madu 3.749 ton,
bambu 68.612 batang) pertumbuhan sektor industri pengolahan 3,91 %,
jumlah industri berbabis pertanian 1.639 sentra, menurunnnya angka
kemiskinan menjadi 31,63 %, skor pola pangan harapan 80,6, menurunnya
keluarga Pra Sejahtera menjadi 32, 5 %, serta persentase Bumdes yang
diperkuat mencapai 20 %.
Tabel III.8 Target dan Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi
dan Mengurangi Kemiskinan dengan Menjadikan Pariwisata sebagai Lokomotif Penggerak Ekonomi
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Satuan Kondisi Th 2015
Target Th 2016
Capaian Th 2016
Ket
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan dengan menjadikan pariwisata sebagai lokomotif penggerak ekonomi
Rata-rata pertumbuhan ekonomi
% 4,6 5 - Data belum tersedia (BPS)
Jumlah kunjungan wisatawan
orang 535.524 750.000 664.774 Belum Tercapai
Rata-rata lama tinggal wisatawan mcnegara
hari 3,5 3,6 3,2 Belum Tercapai
Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara
hari 3,0 3,2 3 Belum Tercapai
Jumlah kunjungan wisatawan ke desa wisata
orang 4.818 5.000 5.200 Tercapai
Wirausaha baru (target kumulatif)
orang - 1.000 1.106 Tercapai
Rata-rata pertumbuhan sektor pertanian
% 2,46 3,5 - Data belum tersedia (BPS)
Produksi Padi (GKP) Ton 74.415 77.640 63.077,84 Belum Tercapai
Jagung (pipilan) Ton 34.856 36.599 44.233,45 Tercapai
Kacang Tanah (Gelondong Kering)
Ton 13.122 13.778 11.219,03 Belum Tercapai
Bawang Merah Ton 15,0 205,20 Tercapai
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016 Page 122
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Satuan Kondisi Th 2015
Target Th 2016
Capaian Th 2016
Ket
Produk Pertanian untuk Pariwisata
Melon Ton 40,0 54,45 Tercapai
Tomat Ton 100,0 424,42 Tercapai
Cabe Besar/keriting Ton 10,0 197,16 Tercapai
Cabe rawit Ton 325,0 837,38 Tercapai
Mentimun Jepang Ton 1,0
Paprika Ton 0,5 0,5 Tercapai
Selada Ton 0,2
Mangga Ton 50 4.057 Tercapai
Buah Naga Ton 3 243,43 Tercapai
Stawberry Ton 0 0,5 0,2 Belum tercapai
Kakao Ton 1.300 1.430 1.427,18 Belum Tercapai
Kopi Ton 723 795 678,80 Belum Tercapai
Kelapa Ton 11.282 11.846 11.250,58 Belum Tercapai
Telur Butir 6.356.475 11.085.180 13.121.677 Tercapai
Daging Ton 859,80 1.085,64 859,81 Belum Tercapai
Perikanan Tangkap Ton 7.159 7.874 6.289,70 Belum Tercapai
Perikanan Budidaya Ton 40 94 77,79 Belum Tercapai
Madu Liter 3.124 3.749 4.145 Tercapai
Bambu Batang 60.765 68.612 69.550 Tercapai
Pengolahan/Industrialisasi Hasil Pertanian
Pertumbuhan sektor industri pengolahan
% 3,41 3,91 - Data blm tersedia (BPS)
Jumlah industri berbasis pertanian
sentra 1535 1639 1.571 Belum tercapai
Menurunnya Angka Kemiskinan
% 34,13 (th. 2015)
31,63 - Data blm tersedia (BPS)
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016 Page 123
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Satuan Kondisi Th 2015
Target Th 2016
Capaian Th 2016
Ket
Skor Pola Pangan Harapan
% 79,4 80,6
Menurunnya keluarga Pra Sejahtera
% 35 32,5 30 Tercapai
Penguatan Perekonomian Desa
Persentase Bumdes yang diperkuat
% 10 20 56 Tercapai
Dari hasil pengukuran di akhir tahun 2016, jumlah kunjungan
wisatawan mencapai 664.774 (belum mencapai target besarnya 750.000
orang), demikian pula rata-rata lama tinggal wisawatawan mancanegara yang
baru mencapai 3,2 hari (belum mencapai target 3,6 hari), rata-rata lama
tinggal wisatawan nusantara 3 hari (belum mencapai target 3,2 hari). Namun
demikian jumlah kunjungan wisatawan ke desa wisata dapat melampaui
target yakni sebanyak 5.200 orang (dapat melampaui target yang sebesar
5.000 orang), adapun kendalanya sebagai berikut ;
Kurangnya keterbukaan informasi dari pengusaha wisata khususnya
hotel dan restoran.
Kurangnya SDM yang berimplikasi pada lemahnya sistem dalam
pendataan kunjungan wisatawan.
Terbatasnya anggaran untuk melakukan pendataan.
Upaya yang dilakukan :
Melakukan pendekatan persuasif dan bersurat kepada pengusaha
wisata khususnya hotel perihal penyampaian data kunjungan
wisatawan secara langsung maupun email sebagai bahan evaluasi
perencanaan program peningkatan dan pengembangan wisata.
Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM untuk percepatan
melakukan pendataan door to door.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016 Page 124
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
Strategi lainnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang
mengurangi keemiskinan adalah dengan mendorong tumbuhnya wirausaha
baru. Fasilitasi wirausaha baru yang digencarkan dalam periode 2016-2021
adalah dengan fasilitasi pelatihan dan pendampingan serta bantuan modal
Rp. 3.000.000 per orang, dengan target sampai dengan akhir tahun 2021
sebanyak 12.000 wirausaha baru. Meskipun program wirausaha baru dan
bantuan modal, masih dalam penyusunan regulasi, ditahun 2016 jumlah
wirausaha baru yang tumbuh secara swadaya di masyarakat pada berbagai
sektor usaha mencapai 1.106 orang (dari target 1.000 orang).
Sementara itu produksi pertanian terutama tanaman pangan masih
tumbuh secara fluktuatif, produksi padi yang ditargetkan mencapai 77.640
ton belum mencapai target dengan capaian produksi 63.077 ton, kendalanya:
Pemanfaatan teknologi budidaya tanaman padi yang masih kurang seperti
sistem jajar legowo yang pada dasarnya dengan sistem ini dapat
meningkatkan populasi tanaman sehingga produktivitas dapat
ditingkatkan, implikasinya pada peningkatann. Selain itu teknologi yang
belum banyak digunakan adalah teknologi pemupukan berimbang, untuk
memenuhi gizi tanaman diperlukan unsur-unsur yang terkandung dalam
pupuk diantaranya unsur Nitrogen, Phospor, Kalium dan bahan organik.
Sementara selama ini pupuk yang banyak digunakan oleh masyarakat
hanya pupuk urea saja yang didalamnya hanya mengandung unsur
Nitrogen saja sehingga hasil produksi yang dihasilkan juga tidak
maksimal.
Semakin berkurangnya luas sawah yang diakibatkan oleh meningkatnya
alih fungsi lahan. Seperti diketahui bahwa saat ini banyak sekali lahan
sawah yang sudah berubah fungsi menjadi bangunan, sehingga
mengurangi luas areal untuk menanam padi. Dengan berkurangnya luas
tanam maka produksi padi juga mengalami penurunan dari tahun
sebelumnya.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016 Page 125
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
Tidak maksimalnya air yang masuk ke lahan sawah yang disebabkan oleh
beberapa faktor antara lain :
Banyak jaringan irigasi yang sudah rusak.
Banyak di beberapa wilayah yang tanahnya poros sehingga air irigasi
tidak bisa tersimpan lama.
Di beberapa wilayah saat ini air irigasi tidak semata-mata digunakan
untuk keperluan pertanian saja, tapi juga untuk kebutuhan sehari-hari(
mandi, mencuci, dll) sehingga otomatis air yang masuk ke areal
persawahan juga berkurang.
Dengan berkurangnya volume air irigasi ke lahan sawah, hal itu dapat
mempengaruhi produksi padi. Sebagian petani kadang mereka menanam
tanaman lain (cengkeh) di lahan sawah karena merasa kalau mereka
menanam padi mereka akan tidak memperoleh hasil yang maksimal.
Selain itu, produksi padi pada tahun 2016 tidak mencapai target hal ini
dikarenakan adanya serangan hama dan organism pengganggu tanaman
(OPT).
Upaya/solusi yang dilakukan :
Kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi di beberapa lokasi. Dengan
memprioritaskan penganggaran, mengingat hal ini belum bisa dilakukan
dengan maksimal karena banyaknya jaringan irigasi yang rusak
sedangkan anggaran yang tersedia belum mencukupi.
Pelaksanaan penyuluhan tentang Pengendalian Hama Penyakit Tanaman
(SLPHT).
Menyusun kebijakan penentuan kawasan khusus sehingga tersusun
rencana tata ruang khusus kawasan pertanian, pemukiman, wisata,
perkebunan dll.
Melakukan kaji terap sebagai bahan refrensi terapan pertanian guna
menemukan pola yang tepat dalam mengembangkan produksi pertanian.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016 Page 126
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
Sementara produksi jagung dapat melampaui target (36.599 ton)
dengan prduksi 44.233 ton, upaya yang dilakukan :
Pemberian bantuan bibit jagung pada kelompok tani, sebab harga bibit
yang relatif tinggi.
Penyuluhan tentang budidaya tanaman jagung untuk memperoleh hasil
produksi yang maksimal.
Produksi kacang tanah mencapai 11.219 ton (belum mencapai target
13.778 ton), dikarenakan :
Harga bibit yang mahal. Karena harga bibit mahal, maka petani beralih ke
komoditas lain untuk ditanam di sawahnya. Misalnya jagung, sayuran
dan lain-lain.
Upaya yang dilakukan :
Melakukan penyuluhan kepada petani tentang budidaya tanaman kacang
tanah, melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat mendongkrak produksi
komoditas kacang tanah.
Produksi bawang merah jauh melampaui target dengan produksi 205,2
ton (target 15 ton), upaya yang dilakukan :
Pemberian bantuan bibit bawang merah, baik bantuan dari pemerintah
provinsi maupun kabupaten.
Demplot budidaya tanaman bawang
Pemberian bantuan peralatan seperti cultivator (alat pembuatan
bedengan, pompa air dan handsprayer)
Masih fluktuatifnya produksi pertanian tanaman pangan ini secara
umum diantaranya disebabkan belum optimalnya produktivitas pertanian di
lahan kering (80 %) lahan pertanian di Kabupaten Lombok Utara merupakan
lahan kering), terjadinya fenomena perubahan iklim, kecenderungan alih
fungsi lahan di lahan basah untuk menjadi pemukiman, serta fenomena
kejenuhan tanah di lahan basah karena penggunaan pupuk anorganik. Untuk
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016 Page 127
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
itu diperlukan inovasi untuk meningkatkan produksi lahan kering tadah
hujan diantaranya dengan mengalirkan air dari sumber-sumber air
permukaan dengan irigasi tertutup (pipa) mengingat jenis tanah di lahan
kering bersifat porous serta untuk mengurangi penguapan, peningkatan
pengetahuan dan kapasitas petani untuk menghadapi fenomena peubahan
iklim, pembatasan secara tegas alih gungsi lahan, dan perbaikan terhadap
unsur hara tanah dengan penggencaran penggunaan pupuk organik.
Kabupaten Lombok Utara sendiri beberapa tahun terakhir telah
menggencarkan pemasangan instalasi Biogas yang berasal dari kotoran
ternak. Lebih dari 1.500 unit Bioags telah terpasang dan digunakan oleh
rumah tangga peternak. Produk sampingan dari Biogas (selain gas yang dapat
digunakan untuk sumber energi panas maupun litrik) adalah Bioslurry (padat
dan cair) yang berdasarkan hasil penelitian berfungsi sebagai pupuk organik
yang dapat mneingkatkan produktivitas tanaman secara signifikan. Untuk itu
ke depan penggunaan pupuk organik Bioslurry akan digencarkan untuk
memperbaiki unsur hara baik di lahan basah dan lahan kering sehingga
dapat meningkatkan produktivitas tanaman.
Selanjutnya produk-produk pertanian yang diharapkan menjawab
kebutuhan pariwisata sebagaian besar dapat mencapai target yang
ditentukan diantaranya : produksi melon mencapai 54,45 ton, melampaui
target yang besarnya 40 ton, produksi tomat mencapai 424,42 melampaui
target 100 ton, produksi cabe besar/keriting 197,16 ton (melampaui target
10 ton), produksi cabe rawit 837 ton (dari target 325 ton), produksi paprika
02, ton (dari target 0,5 ton), produksi mangga mencapai 4.057 ton (dari
target 50 ton), produksi buah naga 243,43 ton (dari target 3 ton).Produksi
telur dapat melampaui target (11.085.180 butir) dengan produksi mencapai
13.121.677 butir, produksi daging mencapai 859,81 dari target 1.085 ton,
perikanan tangkap mencapai 6.289,70 ton dari target 7.874 ton, perikanan
budidaya mencapai 77,79 ton (dari target 94 ton), produksi madu mencapai
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016 Page 128
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
4.145 liter (dari target 3.749 liter), bambu mencapai 69.550 batang (dari
target 68.612 batang). Kendala target yang belum tercapai :
Petani masih belum banyak menguasai tentang budidaya tanaman melon,
sementara pemeliharaan tanaman melon harus dilakukan secara intensif.
Serangan penyakit busuk buah sering terjadi pada tanaman tomat,
mempengaruhi produksi tomat.
Kendala yang sering dihadapi oleh para petani cabai adalah adanya
serangan lalat buah, dan penyakit yang disebabkan oleh bakteri dan jamur
yang berimplikasi pada rendahnya produksi.
Tanaman selada dan mentimun jepang belum banyak dikenal oleh
masyarakat, sehingga teknologi budidayanya juga belum familiar bagi
petani, sehingga masih belum banyak petani yang membudidayakan
tanaman ini.
Harga bibit yang mahal menyebabkan petani beralih ke komoditas lain
untuk ditanam semisal jagung, sayuran dan lain-lain.
Teknologi budidaya belum dikuasai sehingga masih belum banyak petani
yang melakukan budidaya tanaman buah naga.
Upaya yang dilakukan :
Pemberian bantuan benih melon, bibit tomat, obat-obatan, sarana
produksi (pupuk), mulsa.
Pemberian bantuan peralatan dan mesin (Cultivator, Handsprayer dan
Pompa Air).
Untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dan petani mungkin perlu
dilakukan demplot budidaya mentimun jepang, demplot budidaya
tanaman paprika, demplot budidaya tanaman selada.
Teknologi pembuahan di luar musim (off season). Ada beberapa petani
mangga yang sudah mencoba teknologi pembuahan di luar musim (off
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016 Page 129
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
season). Dengan teknologi ini lamanya berbuah pohon mangga bisa
ditambah sehingga otomatis akan meningkatkan produksi mangga.
Pemberian bantuan bibit mangga diharapkan akan menambah populasi
tanaman mangga, sehingga dalam waktu 3 – 5 tahun berikutnya produksi
akan bertambah.
Memfasilitasi petani yang secara swadaya telah membudidayakan buah
naga dan hasilnya cukup baik.
Pelaksanaan demplot budidaya tanaman strawberry (dilaksanakan oleh
UNRAM).
Selanjutnya produksi hasil perkebunan yang selama ini menjadi
unggulan di Kabupaten Lombok Utara yakni kakao, kopi dan kelapa
menunjukkan kecenderungan penurunan. Produksi kakao sedikit lebih
rendah dari target yang besarnya 1.430 ton, produksi kopi mencapai 678,80
ton (dari target 795 ton), produksi kelapa 11.250,58 ton (dari target 11.846
ton). Kendalanya sebagai berikut :
Anomali cuaca, adanya musim hujan yang panjang pada saat pohon
coklat, pohon kopi dan pohon kelapa mulai berbuah sehingga
mengakibatkan banyak bunga yang rusak berimplikasi pada
berkurangnya produksi.
Serangan hama dan embun minyak.
Alih fungsi lahan, dengan beralihnya fungsi lahan kebun kelapa
sehingga populasi kelapa juga berkurang implikasinya pada produksi
kelapa.
Permintaan janur meningkat.
Meningkatnya permintaan bahan bangunan (kayu kelapa)
Upaya yang dilakukan :
Pemberian bantuan bibit coklat, kopi dan kelapa pada masyarakat.
Pelatihan tentang pengendalian hama penyakit perkebunan.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016 Page 130
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
Sosialiasi penggunaan bahan bangunan baja ringan agar tidak
menggunakan kayu kelapa sebagai bahan bangunan.
Sampai dengan penulisan laporan ini, berbagai data indikator kinerja
utama yang bersumber dari BPS seperti angka kemiskinan, pertumbuhan
ekonomi dan pertumbuhan per sektor belum dapat diterbitkan oleh BPS.
Data terakhir di tahun 2015 mneunjukkan bahwa angka kemiskinan di
Kabupaten Lombok Utara tetap menurun walaupun tidak mencapai 1 %.
Kondisi percepatan penurunan yang terus melambat memerlukan strategi
penanganan yang semakin tajam dengan mengedepankan pendekatan
penanggulangan kemiskinan yang holistik, integratif, tematik dan spasial
(“HITS”). Holistik artinya dilakukan secara menyeluruh baik itu perlindungan
sosial (kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan), pemberdayaan ekonomi,
penyediaan kebutuhan infrastruktur dasar (jalan, listrik, air bersih) serta
peningkatan dan diversifikasi konsumsi yang dilakukan secara terintegrasi
antar berbagai pihak dan SKPD, berbasis pada potensi dan kondisi (tematik)
masing-masing wilayah kantong kemiskinan serta jelas lokasi (spasial) nya
dengan target intervensi yang tepat (penerima intervensi memang
masyarakat miskin). Pendekatan ini sangat penting meningat keterbatasan
anggaran yang dimiliki oleh daerah ditengah permasalahan kemiskinan yang
tinggi (34,13 % di tahun 2015). Selaian bersumber dari APBD, sangat penting
pula upaya penanggulangan dan sumber pembiayaan yang berasal dari
pihak swasta (CSR) dan masyarakat itu sendiri melalui penumbuhkembangan
kesetiakawanan sosial (zakat dan sedekah).
Meskipun data angka kemiskinan belum diterbitkan BPS, berdasarkan
data klasifikasi kesejahteraan keluarga yang dikumpulkan oleh Dinas
Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan masyarakt
Desa, terjadi penurunan yang sigifikan terhadap jumlah keluarga Pra
Sejahtera yang mencapai 35 % di Tahun 2015 dan dapat diturunkan menjadi
30 % di Tahun 2016 (melampaui target RPJMD di Tahun 2016 yang besarnya
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016 Page 131
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
32,5 %). Keluarga Pra Sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi
kebutuhan pangan, sandang dan papan sesuai kebutuhan hidup secara layak.
Diharapkan dengan penurunan secara siginifikan persentase keluarga Pra
Sejahtera ini juga mengindikasikan penurunan angka kemiskinan secara
signifikan, walaupun sampai dengan saat ini angka kemiskinan tahun 2016
belum dapat disampaikan oleh BPS.
Gambar III.7
Penurunan Kemiskinan Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010-2015
8. Sasaran Pelayanan Publik Berkualitas dan Memuaskan Masyarakat
Untuk mengukur pencapaian sasaran pelayanan publik berkualitas dan
memuaskan masyarakat diukur dengan indikator kinerja utama indeks
kepuasan masyarakat dan nilai kepatuhan pemenuhan komponen pelayanan
publik. Target capaian indeks kepuasan masyarakat di tahun 2016 mencapai
60 sementara nilai kepatuhan mencapai 25 (indeks).
Berdasarkan hasil pengukuran di Tahun 2016, indeks kepuasan
masyarakat terhadap unit pelayanan publik yang disurvey, dieroleh hasil
perhitungan indeks kepuasan masyarakat yang telah mencapai 74,74 atau
melampaui target RPJMD yang besarnya 60. Sementara nilai kepatuhan
pemenuhan komponen pelayanan publik baru mencapai nilai 20 taua belum
43.14 39.27
35.9 34.63 34.27 34.13
43.14 40.64 38.14 35.64
33.14 30.64
Tahun2010
Tahun2011
Tahun2012
Tahun2013
Tahun2014
Tahun2015
Angka Kemiskinan
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016 Page 132
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
mencapai target RPJMD dengan nilai 25. Meskipun belum mencapai target
namun terjadi peningkatan yang siginifikan dari kondisi tahun 2015 dimana
nilai kepatuhan pemenuhan komponen pelayanan publik di Kabupaten
Lombok Utara baru mencapai nilai 12,95. Atas komitmen dan upaya
pemenuhan komponen pelayanan publik dalam rangka memberikanan
pelayanan publik yang baik serta memuaskan masyarakat, Pemerintah
Kabupaten Lombok Utara mendapatkan apresiasi dari Ombudsman di Tahun
2016 yakni Penghargaan atas Kepatuhan Pemenuhan Komponen Pelayanan
Publik.
Tabel III.9 Capaian Kinerja Sasaran Pelayanan Publik Yang Berkualitas dan Memuaskan
Masyarakat
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Satuan Kondisi Th 2015
Target Th 2016
Capaian Th 2016
Ket
Pelayanan Publik Berkualitas dan Memuaskan Masyarakat
Indeks Kepuasan Masyarakat
indeks NA 60 74,74 Tercapai
Nilai Kepatuhan Pemenuhan Komponen Pelayanan Publik
indeks 12,95 25 20 Belum Tercapai
9. Sasaran Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan Keuangan Dalam Kategori Baik
Sasaran akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan dalam
kategori baik diindikasikan dengan indikator kinerja utama berupa nilai
akuntabilitas, partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan,
persentase belanja pegawai terhadap total APBD, Opini BPK atas pengelolaan
keuangan. Target kinerja tahun 2016 untuk nilai akuntabilitas diharapkan C,
partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan mencapai 82 %,
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016 Page 133
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
persentase belanja pegawai terhadap total APBD mencapai 36 %, dan Opini
BPK atas pengelolaan keuangan dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian.
Berdasarkan hasil pengukuran untuk tahun 2016, nilai akuntabilitas
sesuai dengan target berada pada nilai C, partisipasi masyarakat dalam
pengambilan kebijakan yang diukur antara lain pada proses musyawarah
perencanaan pembangunan mencapai 90 % atau melampaui target,
persentase belanja pegawai dapat ditekan mencapai 32,93 % dari total
belanja, sementara opini BPK atas pengelolaan keuangan masih dalam.
proses penilaian. Atas pengelolaan keuanganyang baik, emerintah Kabupaten
Lombok Utara juga memperoleh penghargaan Dana Rakca dari Presiden RI.
Dalam proses perencanaan pembangunan terutama perencanaan tahunan
(Rencana Kerja Pembangunan Daerah), Pemerintah Kabupaten Lombok Utara
juga telah selama3 (tiga) tahun berturut-turut memperoleh Peringkat I
Anugrah Pangripta Nusantara di tingkat Provinsi NTB, dan mewakili NTB di
tingkat nasional. Pada tahun 2015 pada tingkat nasional berhasil meraih
prestasi sebagai Harapan I Anugrah Pangripta Nusantara di tingkat Nasional.
Tabel III.10 Capaian Kinerja Sasaran Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan Keuangan
Dalam Kategori Baik Tahun 2016
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Satuan Kondisi
Tahun 2015 Target Th
2016 Capaian Th
2016 Ket
Akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan dalam kategori baik
Nilai Akuntabilitas Indeks C C C Tercapai
Partipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan
% 80 82 90 Tercapai
Persentase Belanja Pegawai terhadap total APBD
% 38 36 32,93 Tercapai
Opini BPK atas pengelolaan
indeks WTP WTP - Dalam proses
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016 Page 134
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Satuan Kondisi
Tahun 2015 Target Th
2016 Capaian Th
2016 Ket
keuangan penilaian
10.Sasaran Meningkatnya Kepemilikan Identitas Dasar
Sasaran Meningkatnya kepemilikan identitas dasar diindikasikan dengan
persentase kepemilkan KTP dan persentase kepemilikan akte kelahiran
penduduk penduduk usia 0-18 tahun. Target kinerja persentase kepemilkan
KTP (e-KTP) di tahun 2016 ditargetkan mencapai 93,6 % dan persentase
kepemilikan akte kelahiran penduduk penduduk usia 0-18 tahun ditargetkan
mencapai 68 %.
Berdasarkan hasil pengukuran di Tahun 2016, persentase kepemilikan
KTP adalam arah pencapaian target dengan capai 92,34 % (target 93,6 %),
sedangkan persentase kepemilikan akte kelahiran (penduduku usia 0-18
tahun) dapat melampaui target secara signifikan yakni mencapai 82,87 % dari
target 68 %. Pelampauan yang signifikan dari target ini meurpakan hasil
inovasi “JARING PEKAT” (Penjaringan Akta Kelahiran melaluiJalur
Pendidikan, Kesehatan dan Masyarakat), yang dilakukan dengan maksud
untuk untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan
Dokumen Akta Kelahiran. Secara rinci dapat dijabarkan tujuan yang ingin
dicapai dalam kegiatan Jaring PEKAT adalah sebagai berikut :
Tujuan jangka pendek :
1. Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran;
2. Adanya pelayanan dasar yang mudah, cepat, dan gratis.
Tujuan jangka panjang :
1. Terwujudnya system yang efektif untuk kemudahan kepemilikan Akte
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016 Page 135
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
Kelahiran bagi Anak;
2. Pemenuhan hak anak atas identitas hukum yang menjadi
tanggungjawab Negara;
3. Anak dapat mengakses senua layanan baik pendidikan, kesehatan,
dunia kerja dan bantuan program Pemerintah.
Atas kepedulian terhadap pemenuhan identitas dasar, serta pemenuhan
kebutuhan dasar lainnya termasuk perumahan (rehabilitasi rumah tidak
layak huni) dan pemenuhan kriteria lainya, di Tahun 2016 Kabupaten
Lombok Utara memperoleh penghargaan dari Kementrian Hukum dan Ham
sebagai Kabupaten Peduli HAM. Sedangkan strategi yang dilakukan
ditampilkan pada gambar.
Gambar III.8 Strategi “JARING PEKAT’’
Tabel III.11 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kepemilikan Identitas Dasar
Tahun 2016
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Satuan Kondisi Th 2015
Target Th 2016
Capaian Th 2016
Ket
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016 Page 136
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
Meningkatnya kepemilikan identitas dasar
Persentase kepemilikan KTP
% 92 93,6 92,34 Belum tercapai
Persentase kepemilikan akte kelahiran penduduk usia 0-18 tahun
% 60 68 82,87 Tercapai
11. Sasaran Jalan dalam Kondisi Mantap
Sasaran jalan dalam kondisi mantap diukur dengan persentase
kemantapan jalan kabupaten dan persentase ketersedian lahan pelebaran
jalan nasional. Target kinerja persentase kemantapan jalan kabupaten di
tahun 2016 mencapai 55 %, sementara persentase ketersediaan lahan
pelebaran jalan nasional di tahun 2016 dalam tahap persiapan.
Berdasarkan hasil pengukuran, kemantapan jalan kabupaten (panjang
jalan yang ditetapkan sebagai jalan kabupaten meningkat dari 209 km di
tahun 2010-2015 menjadi 400 km pada RPJMD 2016-2021), baru mencapai
45,46 % atau belum mencapai target 55 %.
Tabel III.12 Capaian Kinerja Sasaran Jalan Dalam Kondisi Mantap Tahun 2016
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Satuan Kondisi Th 2015
Target Th 2016
Capaian Th 2016
Ket
Jalan dalam kondisi mantap
% kemantapan jalan kabupaten (panjang jalan kabupaten 400 km)
% 85 % (dr 209 km)
55 (dr 400km )
45,46 Belum tercapai
% ketersediaan lahan pelebaran jalan nasional
% 0 0 0 Tercapai
12. SasaranTersedianya Irigasi Perpiaan di Lahan Kering
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016 Page 137
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
Sasaran tersedianya irigasi perpipaan dilahan kering diindikasikan
dengan luas lahan kering yang diairi dengan irigasi perpipaan dari mata
air/air bawah tanah. Target kinerja Tahun 2016 dalam tahap persiapan
sehingga ditargetkan 0 Ha.
Untuk indikator kinerja ini, tahun 2016 merupakan tahap persiapan
untuk dapat dilaksanakan di tahun 2017, sehingga target kinerja di tahun
2016 berupa luas lahan kering yang diairi dengan irigasi perpipaan
ditargetkan 0 Ha. Inovasi irigasi perpiaan sangat penting mengingat lahan
pertanian di Kabupaten Lombok Utara sebagian besar (80 %) merupakan
lahan kering tadah hujan. Intervensi dengan irigasi perpipaan diharapkan
memperbaiki secara signifikan produksi pertanian baik tanaman pangan
maupun hortikultura sekaligus merupakan upaya starategis penanggulangan
kemiskinan meninggat petani di lahan kering identik dengan kemiskinan.
Gambar III.9 Intervensi Irigasi Perpipaan di Lahan Kering dengan Sumberdana CSR
Pertamina di Dusun Amor-Amor Desa Gumantar Kabupaten Lombok Utara
Tabel III.13 Target Kinerja Sasaran Tersedianya Irigasi Perpipaan di Lahan Kering
Tahun 2016
Sasaran Indikator Kinerja Satuan Kondisi Target Th Capaian Th Ket
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016 Page 138
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
Strategis Tahun 2015
2016
2016
Tersedianya irigasi perpipaan di lahan kering
Luas lahan kering yang diairi dengan irigasi perpipaan dari mata air/air bawah tanah
Ha 0 0 0
13.Sasaran Meningkatnya Cakupan Air Bersih Perpipaan
Pengukuran pencapaian sasaran meningkatnya cakupan air bersih
perpiaan diukur dengan indikator % cakupan. Target kinerja persentase
cakupan air bersih perpipaan di tahun 2016 mencapai 75 %.
Dari hasil pengukuran, capaian kinerja cakupan air bersih perpipaan
mencapai kinerja sebesar 69,91 % atau belum dapat mencapai target kinerja
yang ditetapkan sebesar 75 %. Belum tercapainya target kinerja ini antara lain
disebabkan karena tidak terselesaikannya pekerjaan penyedian pipa air
bersih yang dibiayai pada tahun 2016, akibat ketidakmampuan rekanan
penyedia barang dalam menyelesaikan pekerjaan sehingga dilakukan
pemutusan kontrak.
Tabel III.14 Target Kinerja Sasaran Meningkatnya Cakupan Air Bersih Tahun 2016
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Satuan Kondisi
Tahun 2015
Target Th Capaian Th 2016 Ket
2016
Meningkatnya cakupan air bersih perpipaan
% Cakupan % 71 75 69,91 Belum tercapai
14.SasaranMeningkatnya Akses Air Minum Aman
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016 Page 139
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
Indikator kinerja untuk mengukur pencapaian sasaran meningkatnya
akses air minum aman adalah tersedianya akses air minum aman dengan
kebutuhan 60 liter per detik dan Cakupan PDAM. Pada tahun 2016,
tersedianya akses air minum aman dengan kebutuhan 60 liter per detik
ditargetkan mencapai 75 % sementara cakupan PDAM ditargetkan mencapai
44 %.
Dari hasil pengukuran, kinerja yang diindikasikan dengan tersedianya
akses air minum aman dengan kebutuhan 60 liter per orang per hari baru
mencapai 69,91 % atau belum dapat mencapai target yang ditetapkan sebesar
75 %, sementara, sementara cakupan PDAM
Tabel III.15 Target Kinerja Sasaran Meningkatnya Akses Air Minum Aman Tahun 2016
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Satuan Kondisi
Tahun 2015 Target Th
2016
Capaian Th 2016 Ket
Meningkatnya akses air minum aman
Tersedianya akses air minum aman dg kebutuhan 60 liter per orang/hari
% 68 75 69,91 Belum tercapai
Cakupan PDAM % 38 44
15.Meningkatnya Rumah Tangga yang Mengakses Listrik
Sasaran Meningkatnya rumah tangga yang mengakses listrik diukur
dengan indikator kinerja Persentase rumah tangga menggunakan listrik.
Di Tahun 2016, ditargetkan persentase rumah tangga yang mengakses
listrik dapat mencapai 88,66 %.
Berdasarkan hasil pengukuran, capaian kinerja sasaran in dapat mencapai
target dengan capaian 93,56 %.
Tabel III.16
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016 Page 140
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Rumah Tangga yang Mengakses Listrik Tahun 2016
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Satuan Kondisi
Tahun 2015 Target Th
2016 Target Th
2016 Ket
Meningkatnya rumah tangga yang mengakses listrik
% rumah tangga menggunakan listrik
% 85,86 88,66 93,56 Tercapai
16.SasaranMeningkatnya Rumah Layak Huni
Sasaran meningkatnya rumah layak huni diindikasikan dengan
persentase rumah layak huni. Di tahun 2016 ditargetkan rumah layak huni di
Kabupaten Lombok Utara mencapai 90,35 %. Berdasarkan hasil pengukuran,
capaian kinerja yang diindikasikan dengan persentase rumah layak huni
baru mencapai 88,35 % atau belum dapat mencapai target yang besarnya
90,35 %. Tidak tercapainya target karena kegiatan rehabilitasi rumah tidak
layak huni yang telah dianggarkan tidak dilaksanakan, sehubungan dengan
masih berlangsungnya proses pemenuhan persyaratan dan penyusunan
regulasi yang lebih lengkap, sebagai tindak lanjut audit yang dilakukan oleh
Irjen Kementrian Dalam Negeri terhadap kegiatan tersebut yang disalurkan
melalui Bansos (Bantuan Sosial).
Tabel III.17 Target Kinerja Sasaran Meningkatnya Rumah Layak Huni
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Satuan Kondisi Th
2015 Target Th
2016 Target Th
2016 Ket
Meningkatnya rumah layak huni
% rumah layak huni
% 88,35 90,35 88,35 Belum tercapa
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016 Page 141
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
17.SasaranLingkungan Hidup Lestari
Sasaran Lingkungan Hidup Lestari diukur pencapaiannya dengan
indikator Indeks pencemaran air, emisi gas rumah kaca, tutupan vegetasi,
mata air terlindungi, persentase dusun di perkotaan yang mengelola sampah
dari sumbernya, dan persentase penanganan sampah. Di Tahun 2016
ditargetkan indeks pencemaran air pada angka 40, emisi gas rumah kaca
pada 89,18, tutupan vegetasi dapat dipertahankan 60,55, mata air terlindungi
40 %, persentase dusun diperkotaan yang mengelola sampah dari sumbernya
mencapai 10 % dan persentase pennanganan sampah mencapai 35 %.
Berdasarkan hasil pengukuran, sasaran lingkungan hidup lestari
dengan indikasi indeks pencemaran air, emisi gas rumah kaca dan tutupan
vegetasi dapat mencapai target yang telah ditentukan. Sementara indikator
mata air terlindungi, persentase dusun di perkotaan yang mengelola sampah
dari sumbernya serta penanganan sampah belum dapat mencapai target yang
ditetapkan. Untuk mencapai target yang ditentukan dikemudian hari
diperlukan penanganan yang lebih intensif serta kerjasama penanganan
dengan berbagai pihak termasuk pemerintah desa.
Tabel III.18
Target Kinerja Sasaran Lingkungan Hidup Lestari
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Satuan Kondisi
Tahun 2015 Target Th
2016 Capaian Th
2016 Ket
Lingkungan hidup lestari
Indeks Pencemaran Air
Indeks 35 40 40 Tercapai
Emisi Gas Rumah Kaca
Indeks 89,18 89,18 89,18 Tercapai
Tutupan vegetasi Indeks 60,55 60,55 60,55 Tercapai
Mata air terlindungi (jumlah dan debit)
% 20 40 25 Belum tercapai
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016 Page 142
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Satuan Kondisi
Tahun 2015 Target Th
2016 Capaian Th
2016 Ket
Persentase Dusun di perkotaan yang mengelola sampah dari sumbernya
% 0 10 6,67 Belum tercapai
Penanganan sampah
% 25 35 28,21 Belum tercapai
18.SasaranTerbangunnya Ketahanan Terhadap Bencana
Sasaran Terbangunnya Ketahanan terhadap Bencana di indikasikan
dengan indikator Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rite), Cakupan
pelayanan kebakaran dan Desa Tangguh Bencana. Di Tahun 2016, Tingkat
Waktu Tanggap (Response Time Rite) ditargetkan dapat dipercepat menjadi
15 menit, Cakupan pelayanan kebakaran mencapai 50 % dan Desa Tangguh
Bencana mencapai 10 %.
Dari hasil pengukuran, indikator kinerja tingkat waktu tanggap yang
ditargetkan selama 20 menit di tahun 2016 belum dapat mencapai target
dengan capain 25 menit, sementara cakupan pelayanan kebakaran dapat
mencapai target yang ditetapkan sebesar 50 %. Sementara itu Persentase
Desa tangguh Bencana mendekati target dengan capaian 9 % dari target 10 %.
Tabel III.19 Target Kinerja Sasaran Terbangunnya Ketahanan Terhadap Bencana
Tahun 2016
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Satuan Kondisi Th 2015
Target Th 2016
Target Th 2016
Ket
Terbangunnya ketahanan terhadap bencana
Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)
Menit 30 20 25 Belum tercapai
Cakupan pelayanan kebakaran
% 21 50 50 BPBD
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016 Page 143
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
Desa Tangguh Bencana
% 0 10 9 BPBD, Desa
B. REALISASI ANGGARAN
Total pendapatan daerah pada tahun 2016 ditargetkan sebesar
866,29milyar rupiah lebih. Target pendapatan ini terdiri dari pendapatan asli
daerah dengan target 115,12milyarrupiah lebih, dana perimbangan sebesar
653,54 milyar rupiah lebih, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar
97,61 milyar rupiah lebih. Pada akhir tahun anggaran 2016 total pendapatan
daerah terealisasi sebesar 866,33 milyar rupiah lebih atau 100,01 %, terdiri
dari pendapatan asli daerah terealisasi sebesar 134,75 milyar rupiah lebih
atau 117,05 %, dana perimbangan terealisasi sebesar 604,53 milyar rupiah
lebih atau 92,50 % dan lain-lan pendapatan daerah yang sah terealisasi
sebesar 127,05 milyar rupiah lebih atau 130,15 %.
Gambar III.10 Grafik Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2016
Sumber : Dinas PPKAD Kab. Lombok Utara tahun 2016
Sementara itu Belanja daerah Kabupaten Lombok Utara pada tahun 2016
setelah perubahan APBD dianggarkan sebesar 909,57 milyar rupiah lebih terdiri
dari belanja tidak langsung sebesar 337,59 milyar rupiah lebih atau 37,11 % dari
PAD DANA
PERIMBANGAN
LAIN-LAIN
PENDAPATAN
DAERAH YANG
SAH
115.12
653.54
97.62 134.75
604.53
127.05
TARGET REALISASI
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016 Page 144
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
total belanja daerah dan belanja langsung sebesar 571,98 milyar rupiah lebih
atau 62,88 % dari keseluruhan belanja. Sampai dengan 31 Desember 2016, total
belanja terealisasi sebesar 824,46 milyar rupiah lebih atau 90,64 % dari alokasi
anggaran. Ditambah dengan penerimaan pembiayaan berupa sisa lebih
perthitungan anggaran tahun sebelumnya sebesar 60 milyar rupia lebih, maka
sampai dengan akhir tahun anggaran 2016 terdapat sisa lebih penggunaan
anggaran tahun berjalan 63 sebesar milyar rupiah lebih.
Tabel III.20 Realisasi Belanja Daerah Sampai Dengan 31 Desember 2016
No Uraian Anggaran 2016 (Rp)
Realisasi 2016 (Rp)* %
1 2 3 4 5
1 Belanja Tidak Langsung 337.593.151.144,51 316.107.321.777,00 93,64
Belanja Pegawai 255.156.890.757,81 235.242.956.282,00 92,20
Belanja Hibah 6.021.000.000,00 5.848.957.200,00 97,14
Belanja Bantuan Sosial 560.866.635,00 560.866.635,00 100,00
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
6.054.835.091,60 5.882.397.000,00 97,15
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
68.799.558.660,10 68.572.144.660,00 99,67
Belanja Tidak Terduga 1.000.000.000,00 0,00 0,00
2 Belanja Langsung 571.981.999.776,00 508.353.388.592,95 88,88
Belanja Pegawai 57.378.290.100,00 50.701.490.036,00 88,36
Belanja Barang dan Jasa 172.788.727.958,00 148.861.920.833,40 86,15
Belanja Modal 341.814.981.718,00 308.789.977.723,55 90,34
Sumber data: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Lombok Utara tahun 2016
Keterangan :*(Sebelum Audit BPK)
Belanja tidak langsung terealisasi sebesar 316,11 milyar rupiah lebih atau
93,63%, terdiri dari belanja pegawai 235,24 milyar rupiah lebih (74,42%), belanja
hibah 5,85 milyar rupiah lebih (97,14% dari angggaran), belanja bantuan
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016 Page 145
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
sosial terealisasi 560,87juta rupiah lebih (100%), Belanja Bagi Hasil Kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa terealisasi sebesar 5,88
milyar rupiah lebih (97,15%), Belanja Bantuan Keuangan Kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa terealisasi sebesar 68,57
milyar rupiah lebih (99,67%) dan belanja tidak terduga terealisasi sebesar
0,00 rupiah atau 0,00%.1
Gambar III.11 Realisasi Masing-Masing Jenis Belanja Tidak Langsung Tahun 2016
Sumber : Dinas PPKAD Kab. Lombok Utara tahun 2016
Belanja langsungterealisasi sebesar 508,35 milyar rupiah lebih atau
88,87% dari anggaran, terdiri dari belanja pegawai terealisasi 50,70 milyar
rupiah lebih atau 88,36%, belanja barang jasa terealisasi 148,86 milyar rupiah
lebih atau 86,15% dan belanja modal terealisasi 308,79 milyar rupiah lebih
atau 90,33%. Selengkapnya disajikan pada tabel berikut.
Gambar III.12 Realisasi Masing-Masing Jenis Belanja Langsung Tahun 2016
1Dinas PPKAD Kabupaten Lombok Utara tahun 2016
92.20
97.14
100.00
97.15
99.67
0.00
Belanja Pegawai
Belanja Hibah
Belanja Bantuan Sosial
Belanja Bagi Hasil
Belanja Bantuan Keuangan
Belanja Tidak Terduga
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016 Page 146
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
Sumber : Dinas PPKAD Kab. Lombok Utara tahun 2016
Selanjutnya realisasi belanja langsung pada masing-masing SKPD disajikan
pada tableberikut :
Tabel III.21 Realisasi Belanja Langsung Masing-Masing SKPD
Sampai Dengan 31 Desember 2016 No. SKPD Anggaran Realisasi* %
1 2 3 4 5
1 Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
24.993.691.220,00 23.515.436.907,00
94,09
2 Dinas Kesehatan 48.678.445.100,00 37.861.942.604,00
77,78
3 RSUD 74.074.968.769,00 54.101.531.721,95 73,04
4 Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi
102.208.409.148,00 89.872.222.681,00 87,93
5 Kantor Kebersihan dan Pertamanan
3.957.303.300,00 3.875.887.789,00 97,94
6 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
7.356.387.000,00 6.893.884.468,00 93,71
7 Dinas PerhubunganKomunikasi dan Informatika
9.092.019.500,00 9.031.453.176,00 99,33
8 Kantor Lingkungan Hidup 2.937.900.000,00 2.900.154.158,00 98,72
9 Dinas Kependudukan dan Pencataan Sipil
2.486.800.000,00 2.355.239.828,00 94,71
10 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
6.247.296.320,00 5.889.663.346,00 94,28
11 Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian
13.723.817.660,00 12.912.220.874,00 94,09
12 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
1.779.269.000,00 1.718.639.000,00 96,59
13 Satuan Polisi Pamong Praja 4.062.642.000,00 4.017.156.249,00 98,88
14 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.978.000.000,00 1.895.783.450,00 95,84
15 Sekretariat Daerah 21.431.975.100,00 17.966.472.699,00 83,83
16 Sekretariat DPRD 16.956.563.800,00 15.125.929.559,00 89,20
17 Dinas Pendapatan Pengelolaan 10.997.890.550,00 9.312.886.309,00 84,68
88.36
86.15
90.34
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016 Page 147
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
Keuangan dan Aset Daerah
18 Inspektorat 2.474.659.650,00 2.423.277.740,00 97,92
19 Kecamatan Pemenang 973.800.000,00 950.300.301,00 97,59
20 Kecamatan Tanjung 949.999.460,00 919.007.485,00 96,74
21 Kecamatan Gangga 807.040.000,00 788.043.926,00 97,65
22 Kecamatan Kayangan 782.249.000,00 769.927.279,00 98,42
23 Kecamatan Bayan 975.000.000,00 944.517.632,00 96,87
24 Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
1.328.570.000,00 1.263.748.309,00 95,12
25 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
1.320.079.500,00 1.244.229.900,00 94,25
26 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa
6.226.742.900,00 5.777.921.558,00 92,79
27 Kantor Perpustakaan dan Arsip 1.160.695.600,00 1.097.828.621,00 94,58
28 Dinas Pertanian Perkebunan Kehutanan Kelautan dan Perikanan
39.614.853.650,00 38.605.384.945,00 97,45
29 Dinas Pariwisata 2.340.097.500,00 2.145.333.650,00 91,68
Total 385.865.618.588,00 357.529.880.869,00 92,66
Sumber data: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Lombok Utara tahun 2016
Keterangan :*(Sebelum Audit BPK)
Gambar III.13 Grafik Persentase Realisasi Belanja Langsung Menurut SKPD Tahun 2016
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016 Page 148
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
Sumber : Dinas PPKAD Kab. Lombok Utara tahun 2016
0 20 40 60 80 100 120
Dinas Pendidikan Kebudayaan…
Dinas Kesehatan
RSUD
Dinas Pekerjaan Umum…
Kantor Kebersihan dan…
Badan Perencanaan…
Dinas PerhubunganKomunikasi…
Kantor Lingkungan Hidup
Dinas Kependudukan dan…
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan…
Dinas Koperasi UKM…
Kantor Kesatuan Bangsa dan…
Satuan Polisi Pamong Praja
Badan Penanggulangan Bencana…
Sekretariat Daerah
Sekretariat DPRD
Dinas Pendapatan Pengelolaan…
Inspektorat
Kecamatan Pemenang
Kecamatan Tanjung
Kecamatan Gangga
Kecamatan Kayangan
Kecamatan Bayan
Kantor Pelayanan Perijinan…
Badan Ketahanan Pangan dan…
Badan Pemberdayaan…
Kantor Perpustakaan dan Arsip
Dinas Pertanian Perkebunan…
Dinas Pariwisata
Persentase Realisasi Belanja Langsung
PersentaseRealisasiBelanjaLangsung