15

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Inovasi Daerah

1. Pengertian Inovasi

Rogers dan Shoemaker (1971:43) mengartikan inovasi adalah

sebagai ide-ide baru, praktek-praktek baru, atau obyek-obyek yang dapat

dirasakan sebagai sesuatu yang baru oleh individu atau masyarakat

sasaran penyuluhan. Rogers menyatakan bahwa inovasi adalah "an idea

practice or object perceived as new by the individual." (suatu gagasan,

praktek atau benda yang dianggap dirasa baru oleh individu). Dengan

definisi ini maka kata perceived menjadi kata yang penting karena pada

mungkin suatu ide, praktek atau benda akan dianggap sebagai inovasi

bagi sebagian orang tetapi bagi sebagian lainnya tidak, tergantung apa

yang dirasakan oleh individu terhadap ide, praktek atau benda tersebut.

Begitu juga dengan pendapa Said (2010:27) tentang inovasi yaitu

perubahan yang terencana dengan memperkenalkan teknologi dan

penggunaan peralatan baru dalam lingkup keria di instansi tertentu dengan

didukung oleh instansi lainnya yang terkait, dan atau perbaikan cara kerja

yang lebih berdaya guna dengan mengintegrasikan sumber daya sosial,

sumber daya pegawai dan sumber daya kelembagaan yang ada telah

menjadi isu utama dalam dunia pemerintahan dan segi segi kehidupan

yang terus terbarui.

16

Inovasi tidak pernah merupakan fenomena satu kali, melainkan suatu

proses panjang dan kumulatif sejumlah besar keputusan organisasi proses

pengambilan, mulai dari fase generasi kebutuhan pelanggan baru atau

cara untuk menghasilkan. Hal ini dihasilkan dalam proses kumulatif

pengumpulan informasi, ditambah dengan visi entrepenurial. Melalui

proses implementasi ide baru dikembangkan dan dikomersialisasikan

menjadi produk berharga baru atau proses baru dengan pengurangan biaya

dan peningkatan produktivitas petugas.

Menurut Susanto (2013:158) inovasi memiliki pengertian yang tidak

hanya sebatas membangun dan memperbarui namun juga dapat

didefinisikan secara luas, memanfaatkan ide-ide baru untuk menciptakan

produk produk layanan. Menurut West dan Farr yang dikutip Ancok

(2012:34), inovasi adalah pengenalan dan penerapan dengan sengaja

gagasan, proses, produk dan prosedur yang baru pada unit yang

menerapkannya, yang dirancang untuk memberikan keuntungan bagi

individu, kelompok, organisasi dan masyarakat luas.

2. Atribut Inovasi

Menurut Sarwono (2008:12), meskipun dalam mendefinisikan

inovasi para ahli tidak memiliki pemahaman yang sama, namun secara

umum dapat disimpulkan bahwa inovasi memiliki beberapa atribut

diantaranya :

17

a. Relative Advantage atau Keuntungan Relatif

Sebuah inovasi harus mempunyai keunggulan dan nilai lebih

dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. Selalu ada sebuah nilai

kebaruan yang melekat dalam inovasi yang menjadi ciri, sehingga

membedakannya dengan yang lain.

b. Compability atau Kesesuaian

Inovasi juga mempunyai sifat kesesuaian dengan inovasi yang

digantinya. Hal ini dimaksudkan agar inovasi yang lama tidak serta

merta dibuang begitu saja, selain karena alasan faktor biaya yang tidak

sedikit, namun juga inovasi yang lama menjadi bagian dari proses

transisi ke inovasi terbaru. Selain itu juga dapat memudahkan proses

adaptasi dan proses pembelajaran terhadap inovasi itu secara lebih

cepat.

c. Complexity atau Kerumitan

Inovasi mempunyai tingkat kerumitan yang boleh jadi lebih tinggi

dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. Sebuah inovasi menawarkan

cara yang lebih baru dan lebih baik, maka tingkat kerumitan ini pada

umumnya tidak menjadi masalah penting.

d. Triability atau Kemungkinan dicoba

Inovasi hanya bisa diterima apabila telah teruji dan terbukti mempunyai

keuntungan atau nilai lebih dibandingkan dengan inovasi yang lama.

Sehingga sebuah produk inovasi harus melewati fase “uji publik”,

dimana setiap orang atau pihak mempunyai kesempatan untuk menguji

18

kualitas dari sebuah inovasi.

e. Observability atau Kemudahan Diamati

Sebuah inovasi harus juga dapat diamati, dari segi bagaimana bekerja

dan menghasilkan sesuatu yang lebih baik.

Sebuah inovasi merupakan cara baru menggantikan cara lama dalam

mengerjakan atau memproduksi sesuatu. Namun demikian, inovasi

mempunyai dimensi geofisik yang menempatkannya baru pada satu

tempat, namun boleh jadi merupakan sesuatu yang lama dan biasa terjadi

di tempat lain.

3. Tipologi dan Dimensi Inovasi Sektor Publik

Tipologi inovasi yang dalam sektor publik menurut Halvorsen

(2005:30) adalah :

a. A new or improved service (pelayanan baru atau pelayanan yang

diperbaiki), misalnya kesehatan di rumah sakit.

b. Process Innovation (inovasi proses), misalnya perubahan dalam proses

penyediaan pelayanan atau produk.

c. Administrative Innovation (Inovasi administratif), misalnya penggunaan

instrumen kebijakan baru sebagai hasil dari perubahan kebijakan.

d. System Innovation (inovasi sistem), adalah sistem baru atau perubahan

mendasar dari sistem yang ada dengan mendirikan organisasi baru atau

bentuk baru kerjasama dan interaksi.

e. Conceptual Innovation (Inovasi konseptual), adalah perubahan dalam

outlook, seperti misalnya manajemen air terpadu atau mobility leasing.

f. Radical Change of Rationality (perubahan radikal), yang dimaksud

adalah pergeseran pandangan umum atau mental matriks dari pegawai

instansi pemerintah.

Sedangkan dimensi inovasi (Halvorsen, 2005:35) yang dikembangkan

dalam sektor publik adalah :

19

a. Inovasi yang melibatkan perubahan karakteristik dan rancangan

(desain) produk-produk jasa dan proses-proses produksi termasuk

pembangunan, penggunaan dan adaptasi teknologi yang relevan.

b. Inovasi delivery termasuk cara-cara baru atau cara yang diubah dalam

menyelesaikan masalah, memberikan layanan atau berinteraksi dengan

orang lain yang tujuannya untuk pemberian layanan khusus.

c. Inovasi administratif dan organisasional termasuk cara-cara baru atau

cara yang diubah dalam mengkoordinasikan kegiatan dalam organisasi

supplier.

d. Inovasi konseptual dalam pengertian memperkenalkan misi baru,

pandangan, tujuan, strategi dan rationale baru.

e. Inovasi interaksi sistem, cara-cara baru atau yang diubah dalam

berinteraksi dengan organisasi lain.

4. Tahap-Tahap Inovasi

Suatu inovasi tidak semata-mata keluar begitu saja tanpa adanya

inisiasi, proses dan tahapannya. Dimana inovasi baru yang berkembang

tidak muncul secara instan melainkan melalui proses dan diperlukan

tahapan-tahapan. Dimana inovasi digambarkan sebagai suatu proses yang

berlangsung terus menerus meliputi beberapa fase seperti yang

dikemukakan oleh De Jong dan Hartog (2003:26-27) yang merinci proses

inovasi ke dalam 4 tahap, yaitu :

a. Melihat Kesempatan, berkaitan dengan terjadinya pola kerja yang tidak

sesuai seperti misalnya kebutuhan konsumen yang belum terpenuhi,

atau adanya indikasi trend yang sedang berubah.

b. Mengeluarkan ide, dalam fase pegawai mengeluarkan konsep baru

dengan tujuan menambah peningkatan. Hal ini meliputi mengeluarkan

ide baru atau memperbarui pelayanan dan teknologi pendukung.

c. Implementasi, untuk mengembangkan ide dan implementasi, pegawai

harus memiliki perilaku yang mengacu pada hasil. Dalam tahap ini

dibutuhkan keberanian mengambil resiko yang berkaitan dengan

kemungkinan pada kesuksesan dan kegagalan.

d. Aplikasi, dalam fase ini, perilaku pegawai ditujukan untuk

membangun, menguji dan memasarkan pelayanan baru.

20

5. Kemampuan Inovasi

Menurut Tenziovski (2007) dalam Asropi (2008:5), kemampuan

inovasi menyediakan potensi bagi munculnya inovasi yang efektif.

Dengan demikian, bagi birokrasi pemerintah kemampuan inovasi dari

masing-masing lembaga pemerintahlah yang sesungguhnya sangat

berperan dalam penciptaan kreatifitas dan inovasi yang berujung pada

peningkatan kinerja birokrasi pemerintah. Kemampuan inovasi birokrasi

pemerintah bukanlah konsep yang berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan

berbagai aspek manajemen, kepemimpinan, dan aspek teknis seperti

alokasi sumber daya stratejik, pemahaman kepentingan stakeholders, dan

lain-lain. Banyaknya faktor yang mempengaruhi kemampuan inovasi

birokrasi pemerintah, berakibat kemampuan setiap lembaga pemerintah

untuk melakukan inovasi berbeda satu dengan yang lainnya. Oleh karena

itu, faktor-faktor tersebut sangat penting untuk dikenali, terutama untuk

membangun strategi yang memadai bagi peningkatan kemampuan inovasi

suatu lembaga pemerintah.

Menurut Terziovski (2007 dalam Asropi (2008:6), kemampuan

inovasi suatu lembaga ditentukan oleh sejumlah faktor yang disebutnya

sebagai dimensi kemampuan inovasi. Dimensi kemampuan inovasi

tersebut antara lain meliputi visi dan strategi, perekatan dasar kompetensi,

penguatan informasi dan kecerdasan organisasi orientasi pasar dan

pelanggan, kreativitas dan manajemen gagasan, sistem dan struktur

organisasi, dan manajemen teknologi. Pada birokrasi pemerintah di

21

Indonesia, inovasi ini belum menjadi nilai utama dari budaya birokrasi.

pemerintah di Indonesia pada dasarnya memilki potensi. Hal pertama

yang harus dilakukan adalah mengetahui kemampuan inovasi birokrasi

pemerintah, melalui pengenalan sejumlah dimensi kemampuan inovasi

yang meliputi Terziovski dalam (Asropi, 2008:6) yaitu :

a. Visi dan Strategi Inovasi bukan hanya sebagai nilai utama dalam

penyelenggaraan pemerintahan tetapi sekaligus ditempatkan sebagai

tujuan. Inovasi menempati posisi sangat dihargai yaitu visi. Dengan

kedudukan inovasi yang demikian ini, maka strategi didesain untuk

menghasilkan inovasi, diantaranya melalui penanaman nilai-nilai

kewirausahaan dalam tubuh birokrasi pemerintah daerah. Ketika

kepercayaan publik dijadikan sebagai tujuan pemerintah daerah,

pemerintah daerah menjadi inovatif dalam upaya meningkatkan

kepercayaan masyarakat tersebut.

b. Perekatan dasar kompetensi

Terdapat kesadaran pemerintah akan pentingnya kompetensi aparatur

dalam pencapaian tujuan organisasi. Berbagai langkah strategis untuk

peningkatan kompetensi aparatur harus dilakukan untuk

meningkatkan kreatifitas aparatur sehingga lebih inovatif dalam

pemberian pelayanan dan untuk meningkatkan penguasaan e-

government.

c. Penguatan informasi dan kecerdasan organisasi

Kelancaran dan kecepatan arus informasi sangat penting untuk

22

keberhasilan suatu kegiatan yang proses pendukungnya berada pada

banyak satuan unit kerja. Agar informasi dapat mengalir cepat dan

lancar, lembaga pada umumnya melakukan transformasi proses

dengan mendasarkan pada kemampuan teknologi.

d. Orientasi pasar dan pelanggan

Pelanggan dari pelayanan yang dihasilkan oleh instansi pemerintah

adalah masyarakat umum, dan tugas utama pemerintah adalah

memuaskan masyarakat melalui pelayanan tersebut. Dalam hubungan

pemerintah dan masyarakat ini, pemenuhan kepuasan masyarakat

adalah suatu nilai yang harus tertanam pada setiap jiwa aparatur

pemerintah.

e. Manajemen gagasan dan kreativitas

Inovasi tidak akan terjadi jika tidak ada kebebasan untuk

mengembangkan gagasan dan kreativitas. Inovasi tidak hanya

difasilitasi melalui pembukaan ruang bagi munculnya berbagai

gagasan yang kreatif, bahkan diletakan sebagai fokus utama dari

strategi manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya

manusia aparatur diarahkan untuk terciptanya entrepreneurial spirit

yang mengutamakan inovasi, teamwork, trustworthiness, prosperity,

dan speed.

f. Manajemen teknologi

Teknologi menjadi bagian yang tak terpisahkan dari inovasi

pemerintah daerah. Pemerintah daerah membangun jaringan kerja

23

berbasis teknologi yang mampu menghubungkan antara berbagai

lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan perijinan sampai di

tingkat desa. Penelitian tentang inovasi di sektor publik dengan

diperoleh temuan bahwa inovasi telah menciptakan kesadaran tentang

perlunya sektor publik melakukan inovasi dan juga perlunya

menggabungkan hasil-hasil ke dalam praktek penyelenggaraan

pemerintahan.

6. Faktor Pendukung Inovasi

Menurut Ibrahim (1998:131) kepekaan sebuah organisasi terhadap

munculnya inovasi dipengaruhi oleh beberapa variabel berikut ini :

a. Ukuran organisasi. Makin besar ukuran suatu organisasi, makin cepat

penerimaan terhadap inovasinya

b. Karakteristik struktur organisasi yang mencakup :

1) Sentralisasi. Kewenangan dan kekuasaan dalam organisasi

dikendalikan oleh beberapa orang tertentu. Hal ini mempunyai

hubungan negatif terhadap kepekaan organisasi.

2) Kompleksitas. Suatu organisasi terdiri dari orang-orang yang

memiliki keahlian dan pengetahuan yang tinggi. Hal ini memiliki

hubungan positif terhadap kepekaan organisasi.

3) Keakraban hubungan antar anggota. Makin akrab hubungan antar

anggota maka makin cepat organisasi tersebut menerima suatu

inovasi.

24

4) Formalitas. Organisasi ini selalu menekankan pada prosedur dan

aturan-aturan baku dalam berorganisasi. Hal ini memiliki hubungan

negatif terhadap kepekaan pada suatu inovasi, karena makin formal

suatu organisasi maka semakin sulit dalam menerima inovasi.

5) Kelenturan organisasi. Memiliki arti sejauh mana organisasi mau

menerima sumber dari luar yang tidak ada kaitannya secara formal.

Makin lentur organisasi tersebut, semakin cepat organisasi itu dapat

menerima inovasi.

c. Karakteristik Perorangan (pemimpin). Sikap pimpinan terhadap inovasi

memiliki hubungan positif dengan kepekaan terhadap inovasi yang ada.

Ketika seorang pemimpin memiliki sikap yang terbuka pada suatu

inovasi maka semakin cepat organisasi tersebut dapat menerima

inovasi.

d. Karakteristik eksternal organisasi. Hal ini berkaitan dengan sistem yang

dianut oleh organisasi. Apabila organisasi tersebut menganut sistem

terbuka, mau menerima pengaruh dari luar sistem, maka organisasi

tersebut akan cepat menerima inovasi.

Faktor pendorong inovasi dapat dirasakan oleh pemerintah sebagai

pemberi layanan. Penelitian ini pemberi layanan yang berpengaruh adalah

Kabupaten Malang. Tuntutan akan perbaikan pelayanan yang diberikan

dan juga efektivitas serta efisiensi layanan menjadi dorongan inovasi yang

berasal dari pemerintah daerah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Malang, namun tetap pemimpinlah yang memiliki wewenang

25

dalam mengambil keputusan untuk melakukan inovasi atau tidak.

7. Faktor Penghambat Inovasi

Sebuah inovasi menjadikan sebuah perubahan, namun dalam berbagai

hal terdapat faktor-faktor yang memperlambat penerapan dari inovasi itu

sendiri. Menurut Alburry sebagaimana dikutip Sarwono (2008:54),

terdapat delapan faktor penghambat inovasi di sektor publik, antara lain :

a. Budaya Risk Aversion

b. Tekanan dan Hambatan Administratif

c. Anggaran jangka pendek dan perencanaan

d. Ketidakmampuan menghadapi resiko dan perubahan

e. Tidak ada penghargaan atau intensif

f. Teknologi ada, terhambat budaya dan penataan organisasi

g. Ketergantungan berlebihan pada High Performer

h. Keengganan menutup program yang gagal.

Jenis faktor penghambat diatas salah satunya adalah Budaya Risk

Aversion atau budaya takut akan resiko, termasuk resiko kegagalan.

Khususnya pegawai pada sektor publik yang cenderung enggan

berhubungan dengan resiko dan lebih memilih untuk melaksanakan

pekerjaan prosedural administratif dengan resiko seminimal mungkin.

Selain itu, dilihat secara kelembagaan, karakter unit kerja sektor publik

umumnya juga tidak dapat menghadapai resiko yang muncul akibat

pekerjaan. Hambatan lain ketergantungan terhadap figur tertentu yang

memiliki kinerja tinggi, sehingga kebanyakan pegawai publik hanya

menjadi pengikut saja. Ketika figur tersebut hilang, maka yang terjadi

adalah kemacetan kerja. Hambatan perencanaan dan anggaran jangka

pendek serta tekanan administratif membuat sistem dalam berinovasi tidak

26

dapat fleksibel, sesuai dengan prinsip New Public Service (NPS),

pemerintah sebagai penyelenggara kegiatan pemerintahan harus dapat

melaksanakan tugasnya sebagai pemberi layanan dengan baik, dan terus

berinovasi mengikuti eksistensi perkembangan zaman, tanpa

mengesampingkan pemberian layanan pada masyarakat.

8. Inovasi Pemerintah Daerah

Kim dalam Blue Ocean Strategy dikutip dari Noor (2013:113),

adalah mengharapkan pemerintah daerah tidak bermain dalam inovasi

yang sama oleh daerah lain. Konsep ini menandakan bahwa inovasi harus

bersifat hal yang baru dan harus dikembangkan, dikarenakan :

a. Pemerintah daerah dituntut mengembangkan dirinya, khusus berkenaan

dengan peningkatan pelayanan publik. Terlebih dengan dikeluarkannya

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

b. Pemerintah daerah umumnya selalu mengikuti pola yang sama dalam

menerapkan perilaku baru dalam pelayanan publik.

Kim dan Chang dalam Noor (2013:13) menjelaskan bahwa pemerintah

daerah memberikan keputusan untuk melakukan inovasi perlu dilakukan

yakni bahwa inovasi tersebut akan memberi keuntungan dari berbagai

segi, seperti :

a. Dari segi biaya. Inovasi tersebut membutuhkan biaya yang besar tetapi

dengan tingkat ketidakpastian itu benar besar.

b. Inovasi akan menggangu segi kehidupan sehari-hari atau tidak.

c. Sesuai atau tidak dengan kebiasaan dan nilai-nilai yang ada.

d. Sulit atau tidak untuk digunakan.

Pertanyaan ini muncul karena sulitnya inovasi yang muncul dari sektor

publik. Menurut Laporan UNDESA dalam Sarwono (2008:60) keharusan

27

sektor publik berinovasi adalah dengan alasan-asalan sebagai berikut :

a. Demokratis

Fenomena demokratis telah menyebar ke seluruh dunia, melewati batas-

batas kedaulatan, ideologi, dan politik bangsa-bangsa.

b. Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional sebagian dari konsekuensi globalisasi dan

interaksi antar bangsa dalam rangka kerjasama.

c. Brain drain

Fenomena human capital flight yang terjadi dari Negara berkembang

menuju Negara maju, sehingga ketidakseimbangan persebaran Sumber

Daya Manusia (SDM) unggulan. Alhasil kesenjangan sosial ekonomi

politik antar Negara maju dengan Negara berkembang semakin

melebar.

d. Negara pasca konflik, demokrasi dan ekonomi transisi

Beberapa Negara baru saja melewati konflik dan instabilitas politik

akibat perang atau friksi kepentingan politik dalam negeri. Saat ini

mengadopsi sistem demokrasi serta mengalami transisi.

e. Moral pegawai negeri

Moralitas menjadi salah satu integrasi pegawai dalam penataan

birokrasi yang lebih baik.

f. Sumber baru persaingan : privatisasi dan outsourcing

Privatisasi dan outsourcing adalah fenomena organisasional yang telah

merambah sektor publik sejak lama, dalam hal ini berdampak pada

28

perubahan struktur, budaya kerja dan lingkungan dinamis organisasi.

9. Definisi dan Konsep Sistem Inovasi Daerah (SIDa)

Sistem inovasi merupakan suatu jaringan lembaga di sektor publik

dan swasta yang interaksinya memprakarsai dan mendifusikan teknologi-

teknologi baru. (Freeman dalam Taufik, 2005:22). Sistem dalam

pengertian pada pembahasan ini merupakan istilah yang menunjukkan

cara pandang yang secara sadar melakukan suatu kesatuan aksi yang tidak

bisa dipisahkan dalam konteks inovasi. Pandangan lain terdapat pada

Metcalfe (dalam Taufik, 2005:25) yang lebih jelas menjabarkan bahwa

sistem inovasi merupakan sistem yang menghimpun institusi-institusi

yang berbeda yang berkontribusi secara bersama dalam pengembangan

dan difusi teknologi teknologi baru dan menyediakan kerangka kerja yaitu

pemerintah membentuk dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan

yang mempengaruhi proses inovasi.

Sistem inovasi dapat dikatakan sebagai sebuah sistem dari lembaga-

lembaga yang saling terkait untuk menciptakan dan mengolah

pengetahuan atau keterampilan yang menetukan teknologi baru. Sistem

Inovasi Nasional adalah suatu jaringan rantai antara institusi publik,

lembaga riset dan teknologi, universitas serta sektor swasta dalam suatu

pengaturan kelembagaan yang secara sistemik dan berangka panjang

dapat mendorong, mendukung dan menyinergikan kegiatan.

Mendayagunakan, merekayasa inovasi-inovasi di berbagai sektor, dan

menerapkan serta mendiseminasikan hasilnya dalam skala nasional agar

29

manfaat nyata temuan dan produk inovatif dapat dirasakan masyarakat

(Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2010 tentang Komite Inovasi

Nasional). Inovasi kini dipandang bersifat erat dengan lingkungan

lokalitas tertentu. Dapat dilihat potensi-potensi yang menjadi cikal bakal

inovasi terdapat pada tingkatan lokal. Inovasi merupakan proses sosial

yang sangat dipengruhi oleh interaksi antar pihak. Hubungan dan interaksi

ini lebih terlihat dan terasa pada tingkatan lokal. Apalagi saat ini di dalam

konteks daya saing, suatu keunggulan dengan skala global semakin

ditentukan oleh keunggulan yang berasal dari tingkat lokal. Keunggulan

daya saing semakin lama semakin terletak pada hal-hal yang bersifat lokal

yang ternyata sulit untuk disaingi.

B. Pengelolaan Sampah dan TPA (Tempat Perosesan Akhir)

1. Pengertian Sampah

Menurut World Health Organization (WHO), sampah adalah sesuatu

yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang

dibuang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya

(depkes.go.id, 22 Juni 2017). Mukono (2008:44) menyebutkan bahwa

pada prinsipnya sampah dibagi menjadi sampah padat, sampah cair dan

sampah dalam bentuk gas (fume, smoke). sampah padat dapat dibagi

menjadi beberapa jenis yaitu :

a. Berdasarkan zat kimia yang terkandung didalamnya berupa sampah

an-organik misalnya logam-logam, pecahan gelas, plastik dan sampah

organik, misalnya sisa makanan dan sisa pembungkus.

b. Berdasarkan dapat mudah sukarnya terbakar, mudah terbakar misalnya

30

kertas, plastik, kain, kayu dan tidak mudah terbakar misalnya kaleng,

besi, gelas.

c. Berdasarkan mudah susahnya membusuk. Mudah membusuk misalnya

sisa makanan, potongan daging dan sukar membusuk misalnya plastik,

kaleng dan kaca.

2. Karakteristik Sampah

Selanjutnya menurut (Mukono, 2008:48) bahwa karakteristik sampah

dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Garbage yaitu jenis sampah yang terdiri dari sisa-sisa potongan hewan

atau sayuran dari hasil pengolahan yang sebagian besar terdiri dari zat-

zat yang mudah membusuk, lembab dan mengandung sejumlah air

bebas;

b. Rubbish terdiri dari sampah yang dapat terbakar atau yang tidak dapat

terbakar yang berasal dari rumah-rumah, pusat-pusat perdagangan,

kantor-kantor, tapi yang tidak termasuk garbage;

c. Ashes (Abu) yaitu sisa-sisa pembakaran dari zat-zat yang mudah

terbakar baik di rumah, kantor dan industri;

d. Sampah Jalanan (street sweeping) berasal dari pembersihan jalan dan

trotoar baik dengan tenaga manusia maupun dengan tenaga mesin yang

terdiri dari kertas-kertas dan daun-daunan;

e. Bangkai Binatang (Dead Animal) yaitu bangkai-bangkai yang mati

karena alam, penyakit atau kecelakaan;

f. Household Refuse yaitu sampah yang terdiri dari rubbish, garbage,

ashes, yang berasal dari perumahan;

g. Abandonded vehicles (Bangkai Kendaraan) yaitu bangkai-bangkai

mobil, truk dan kereta api;

h. Sampah Industri terdiri dari sampah padat yang berasal dari industri-

industri dan pengolahan hasil bumi;

i. Demolition Wastes yaitu sampah yang berasal dari pembongkaran

gedung;

j. Construction Wastes yaitu sampah yang berasal dari sisa

pembangunan, perbaikan dan pembaharuan gedung-gedung;

k. Sewage Solid terdiri dari benda-benda kasar yang umumnya zat

organik pada pintu masuk suatu pusat pengelolahan air hasil buangan;

l. Sampah khusus yaitu sampah yang memerlukan penanganan khusus

misalnya kaleng-kaleng cat, zat radiokatif.

31

3. Pengelolaan Sampah

Ada beberapa tahapan didalam pengelolaan sampah yang baik yang

dijelaskan dalam depkes.go.id (22 Juni 2017) yaitu :

a. Tahap Pengumpulan dan Penyimpanan

Pengumpulan dan penyimpanan di tempat sumber sampah yang ada

dilokasi sumber (kantor. rumah tangga, hotel dan sebagainya)

ditempatkan dalam tempat penyimpanan sementara, dalam hal ini

tempat sampah. Sampah basah dan sampah kering sebaiknya

dikumpulkan dalam tempat yang terpisah untuk memudahkan

pemusnahannya. Adapun tempat penyimpanan sementara (tempat

sampah) yang digunakan harus memenuhi persyaratan berikut ini yaitu

konstruksi harus kuat dan tidak mudah bocor, memiliki tutup dan

mudah di buka tanpa mengotori tangan dan ukuran sesuai sehingga

mudah diangkut oleh satu orang. Dari tempat penyimpanan ini,

sampah dikumpulkan kemudian dimasukkan kedalam depo (rumah

sampah). Depo ini berbentuk bak besar yang digunakan untuk

menampung sampah rumah tangga. Pengelolaanya dapat diserahkan

pada pihak Pemerintah untuk membangun suatu depo.

b. Tahap Pengangkutan

Dari depo sampah diangkut ke tempat pembuangan akhir atau

pemusnahan sampah dengan mempergunakan truk pengangkut sampah

yang disediakan oleh Dinas Kebersihan Kota.

c. Tahap Pemusnahan

32

Didalam tahap pemusnahan sampah ini, terdapat beberapa metode

yang dapat digunakan, antara lain :

1) Sanitary landfill

Sanitary landfill adalah sistem pemusnahan yang paling baik.

Dalam metode ini, pemusnahan sampah dilakukan dengan cara

menimbun sampah dengan cara menimbun sampah dengan tanah

yang dilakukan selapis demi selapis. Dengan demikian, sampah

tidak berada di ruang terbuka dan tentunya tidak menimbulkan bau

atau menjadi sarang binatang pengerat. Sanitary landfill yang baik

harus memenuhi persyatatan yaitu tersedia tempat yang luas,

tersedia tanah untuk menimbunnya, tersedia alat-alat jenis sampah

diangkut dan dibuang ke suatu tempat yang jauh dari lokasi

pemukiman.

Ada 3 (tiga) metode yang dapat digunakan dalam menerapkan

teknik sanitary landfill ini, yaitu metode galian parit (trench

method). sampah dibuang ke dalam galian parit yang memanjang

Tanah bekas galian digunakan untuk menutup parit tersebut.

Sampah yang ditimbundan tanah penutup dipadatkan dan diratakan

kembali. Setelah satu parit terisi penuh, dibuai parit baru di sebelah

parit terdahulu. Selain itu, dapat digunakan metode area, sampah

yang dibuang di atas tanah seperti pada tanah rendah, rawa-rawa,

atau pada lereng bukit kemudian ditutup dengan lapisan tanah yang

diperoleh dari tempat tersebut. Selanjutnya metode ramp. Metode

33

ramp merupakan teknik gabungan dari kedua metode di atas.

Prinsipnya adalah bahwa penaburan lapisan tanah dilakukan setiap

hari dengan tebal lapisan sekitar 15 cm di atas tumpukan sampah.

2) Incenaration

Incenaration merupakan suatu metode pemusnahan sampah

dengan cara membakar sampah secara besar-besaran dengan

menggunakan fasilitas pabrik. Manfaat sistem ini. antara lain

volume sampah dapat diperkecil sampai sepertiganya, tidak

memerlukan ruang yang luas, panas yang dihasilkan dapat dipakai

sebagai sumber uap, dan pengelolaan dapat dilakukan secara

terpusat dengan jadwal jam keria yang dapat diatur sesuai dengan

kebutuhan.

3) Composting

Pemusnahan sampah dengan cara proses dekomposisi zat organic

oleh kuman-kuman pembusuk pada kondisi tertentu. Proses ini

menghasilkan bahan berupa kompos atau pupuk hijau.

4) Hog Feeding

Pemberian sejenis garbage kepada hewan ternak (misalnya babi).

Perlu diingat bahwa sampah basah harus diolah lebih dahulu

(dimasak atau direbus) untuk mencegah penularan penyakit cacing

dan trichinosis.

5) Discharge to sewers

Sampah dihaluskan kemudian dimasukkan kedalam sistem

34

pembuangan air limbah. Metode ini dapat efektif asalkan sistem

pembuangan air limbah memang baik.

6) Dumping

Sampah dibuang atau diletakkan begitu saja di tanah lapangan,

jurang atau tempat sampah.

7) Dumping in water

Sampah dibuang ke dalam air sungai atau laut. Akibatnya, terjadi

pencemaran pada air dan pendangkalan yang dapat menimbulkan

bahaya banjir.

8) Individual Incenaration

Pembakaran sampah secara perorangan ini biasa dilakukan oleh

penduduk terutama di daerah pedesaan (Chandra, 2007:30).

9) Recycling

Pengolahan kembali bagian-bagian dari sampah yang masih dapat

dipakaiatau di daur ulang. Contoh bagian sampah yang dapat di

daur ulang. antara lain plastik, kaleng, gelas, besi, dan sebagainya

(Chandra, 2007:30).

10) Reduction

Metode ini digunakan dengan cara menghancurkan sampah

(biasanya dari jenis garbage) sampai ke bentuk yang lebih kecil,

kemudian di olah untuk menghasilkan lemak (Chandra, 2007:35).

11) Reuse

Pemanfaatan sampah yang dipakai kembali misalnya kertas bekas.

35

Bahayanya adalah bahwa metode ini dapat menularkan penyakit

(Chandra, 2007:39).

4. Pengelolaan TPA (Tempat Pemrosesan Akhir)

Sistem pengelolaan sampah ditahap pembuangan akhir menggunakan

beberapa metode yaitu metode open dumping, metode controlled landfill

dan metode sanitary landfill (Candra, 2007:44) inti dari penjelasan di atas

bahwa metode pengelolaan sampah ditahap pembuangan akhir yang

dilakukan di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Wisata Edukasi Kepanjen

ialah menggunakan metode controlled landfill. Paradigma pengelolaan

sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan

dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah. Paradigma baru

ini memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai

ekonomi yang dapat dimanfaatkan, misalnya untuk energi, kompos

ataupun untuk bahan baku industri (Wahyuni, 2014:22).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang

pengelolaan sampah, menjelaskan bahwa Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

harus memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara

aman bagi manusia dan lingkungan, sehingga Tempat Pemrosesan Akhir

(TPA) harus dirancang sebagai tempat dimana sampah akan diisolasi

secara aman agar tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan.

Salah satu jenis Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang umum diterapkan

di Indonesia adalah sistem terbuka (open dumping) ini, sampah dibuang

begitu saja dalam sebuah Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) tanpa ada

36

perlakuan lebih lanjut, seperti penutupan tanah. Pengembangan dari sistem

adalah sistem controlled landfill. Pada sistem ini sampah ditimbun dengan

lapisan tanah setiap tujuh hari untuk mengurangi potensi gangguan

lingkungan.

Perataan dan pemadatan sampah juga dilakukan untuk meningkatkan

efisiensi pemanfaatan lahan dan kestabilan permukan tanah Tempat

Pemrosesan Akhir (TPA). Proses pengelolaan sampah di Indonesia,

metode controlled landfill ini dianjurkan untuk diterapkan di kota-kota

sedang dan Kecil. Sedangkan sistem sanitary landfill merupakan sistem

pengurungan sampah ke lingkungan yang disiapkan dan dioperasikan

secara sistematis. Dengan diberlakukannya Undang-Undang baru Nomor

18 tahun 2008 tentang persampahan, Pemerintah Daerah dipaksa

menerapkan sanitari lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Jika hal ini

diterapkan, maka emisi gas menjadi lebih tinggi daripada sistem terbuka

atau metana ke Amosfer alternatif solusi adalah dengan meningkatkan

sanitary landfill menjadi methane capture base landfill atau Tempat

Pemrosesan Akhir (TPA) berbasis penangkapan gas metan.

Gas metan merupakan produk sampingan dari pembuangan akhir

limbah padat perkotaan. Sebagian besar secara global. limbah padat

dibuang di tempat pembuangan sampah yang tidak diatur sehingga metana

yang dihasilkan dipancarkan ke Atmosfer. Beberapa tempat pembuangan

sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) diatur secara moderen yang

berusaha untuk menangkap dan memanfaatkan biogas Tempat Pemrosesan

37

Akhir (TPA), menjadikan metana menjadi sumber energi yang terbarukan

untuk menghasilkan listrik atau panas.

Pada tahun 2001, ada sekitar seribu tempat pembuangan sampah di

seluruh dunia yang mengumpulkan biogas dari Tempat Pemrosesan Akhir

(TPA). Di Amerika Serikat, Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang

menangkap biogas dapat mengumpulkan sekitar 2,6 juta ton metana per

tahun, 70 % dari yang dihasilkan digunakan untuk menghasilkan panas

dan/atau listrik (indonesia.go.id, 22 Juni 2017). Inti dari penjelasan di atas,

Pemerintah Kota/Kabupaten di Indonesia didalam pengelolaan Tempat

Pemrosesan Akhir (TPA) wajib menyesuaikan regulasi yaitu Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, bahwa

pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) harus memproses dan

mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia

dan lingkungan.

C. Program Waste to Energy

Sampah adalah barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi

dan sebagainya; kotoran seperti daun, kertas. Sejatinya pertumbuhan

penduduk berbanding lurus dengan volume sampah yang dihasilkan. Fakta di

lapangan terjadinya penumpukan tanpa solusi pengolahan yang terintegrasi.

Selain itu tingkat inovasi dan kemauan dalam mengelola sampah dengan cara

modern masih sangat kurang (jurnal.ub.ac.id, 22 Juni 2017). Diperlukan

konsep baru dalam mengenalkan teknologi dalam mengelola sampah, salah

38

satunya Waste to Energy (WTE).

Konsep Waste to Energy (WTE) adalah Paradigma baru yang mengatakan

bahwa sampah adalah sahabat, bukan barang buangan yang tidak bernilai.

Konsep ini memungkinkan transformasi sampah menjadi energi yang berguna

bagi masyarakat luas. Konsep ini terdiri atas metode biochemical dan

biothermal, lebih rinci lagi biochemical terdiri atas lanfill dan anaerobic

digester sedangkan biothermal terbagi menjadi tiga yaitu insenerasi,

gasifikasi dan pirolisis. Pemilihan teknologi didasarkan pada keuntungan dan

kerugian dari setiap proses (jurnal.ub.ac.id, 22 Juni 2017).

Sampah adalah material yang tidak mungkin habis sepanjang masa.

Bahkan jumlahnya yang cenderung meningkat dari waktu ke waktu karena

sampah merupakan konsekuensi dari aktivitas manusia yang tidak mungkin

bisa dihindari. Melihat penduduk Indonesia yang berjumlah kurang lebih 250

juta jiwa, maka sampah yang dihasilkannya pasti akan sangat banyak

(kompasnia.com, 22 Juni 2017). Terinspirasi oleh sebuah studi pada Jurnal

Renewable Energy yang menyatakan bahwa Negara Spanyol mampu

memproduksi hingga 7,42 persen dari total kebutuhan energi listriknya hanya

dari sampah (kompasnia.com, 22 Juni 2017).

Maka Indonesia pun memiliki potensi yang sangat besar untuk mengubah

sampah menjadi bahan baku energi listrik atau lebih dikenal dengan Waste-

to-Energy. Berdasarkan data kelistrikan tahun 2012 di Indonesia, total energi

listrik yang dihasilkan di Indonesia sebesar 193.754 Giga Watt (GW) per

tahun atau setara dengan 500 GW per harinya. Jika 2,5 persennya saja

39

dihasilkan dari sampah, maka akan didapatkan 12,5 GW atau sama dengan

12.500 Mega Watt (MW) (kompasnia.com, 22 Juni 2017). Angka 12.500

MW bukanlah hal yang mustahil. Sebagai contohnya, di Bantar Gebang,

dengan teknologi landfill gas, sampah di Tempat Pembuangan Sampah

Terpadu (TPST) tersebut telah berhasil dikonversi menjadi pembangkit listrik

dengan kapasitas 12,5 MW.

Maka untuk mewujudkan 12.500 MW, dibutuhkan sebanyak 1000 Tempat

Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) yang tersebar di seluruh Indonesia.

Selain itu, jika teknologi yang digunakan lebih canggih, maka setiap Tempat

Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) akan menghasilkan listrik lebih besar

dari 12,5 MW. Seperti yang dilakukan di Inggris oleh Lakeside EfW Ltd,

yang dapat menghasilkan 37 MW (kompasnia.com, 22 Juni 2017).

Sebuah studi lainnya menemukan bahwa mengintegrasikan pengelolaan

sampah merupakan metode yang efisien untuk menghasilkan sumber energi

listrik. Konsep pengolahan sampah menjadi energi (Waste to Energy) dapat

dilakukan melalui dua tahap yaitu : (1) pemilahan sampah; dan (2)

pemprosesan sampah. Pemilahan sampah dilakukan guna memanfaatkan

sampah yang masih dapat didaur ulang. Sedangkan sisanya dapat diproses

lebih lanjut untuk menghasilkan energi. Penelitian di Semarang menunjukkan

bahwa potensi dari pemilahan sampah ini bahkan diperkirakan dapat

menghasilkan anggaran 8 milyar rupiah per tahun (jurnal.ub.ac.id, 22 Juni

2017). Betapa besarnya potensi yang dihasilkan hanya dari pemilahan

sampah. Setelah dilakukan pemilahan sampah, maka tahap selanjutnya

40

dilakukan pemprosesan sampah seperti terlihat pada gambar berikut.

Gambar 1. Proses Pemilahan Sampah

Sumber : kompasnia.com, 22 Juni 2017

Sampah yang tidak dapat didaur ulang, dimasukkan kedalam

tungku incinerator untuk dibakar. Panas yang dihasilkan dari proses

pembakaran tersebut akan dimanfaatkan untuk memanaskan air dan

menghasilkan uap. Uap panas yang dihasilkan digunakan untuk memutar

turbin dan selanjutnya menggerakkan generator listrik untuk menghasilkan

listrik. Dengan konsep "Waste-to-Energy" ini sebagai energi terbarukan,

maka Indonesia dapat mengatasi dua masalah sekaligus yaitu masalah krisis

energi dan sampah.