bab ii landasan teori - repository.bsi.ac.id...2. agar mengetahui dengan jelas peran dan fungsi...
TRANSCRIPT
9
BAB II
LANDASAN TEORI
2.1. Prosedur
2.1.1. Pengertian Prosedur
Menurut Moekijat dalam Nuraida (2008:35) Prosedur adalah urutan langkah-
langkah atau pelaksanaan-pelaksanaan pekerjaan, dimana pekerjaan tersebut
dilakukan, berhubungan dengan apa yang dilakukan, bagaimana melakukannya,
bilamana melakukannya, dimana melakukannya, dan siapa yang melakukannya.
Dengan demikian Nuraida (2008:35) menyimpulkan bahwa prosedur merupakan
metode-metode yang dibutuhkan untuk menangani aktivitas-aktivitas yang akan
datang, urutan aktivitas untuk mencapai tujuan tertentu, dan pedoman untuk
bertindak.
Sedangkan menurut Maryati (2008:43) Prosedur adalah rangkaian dari tahapan-
tahapan atau urut-urutan dari langkah-langkah yang saling terkait dalam
menyelesaikan suatu pekerjaan. Untuk mengendalikan pelaksanaan kerja agar
efisiensi perusahaan tercapai dengan baik di butuhkan sebuah petunjuk tentang
prosedur kerja.
2.1.2. Tahapan Penulisan Prosedur
Menurut Nuraida (2008:45) ada beberapa tahapan yang harus dilalui, antara
lain:
10
1. Identifikasi terhadap pekerjaan atau operasi yang akan dikerjakan dan dianalisis
dengan sistem yang ada
2. Menyelaraskan logika prosedur yang akan dibuat dengan seluruh prosedur yang
ada di perusahaan
3. Membuat urutan langkah yang paling cocok dan logis, yaitu:
a. Hindarkan penulisan panjang lebar
b. Tiap langkah hendaknya dibuat ke arah penyelesaian pekerjaan
c. Hindarkan keterlambatan, pengulangan, dan back tracking. Dengan demikian,
pegawai harus kembali ke tahap awal prosedur apabila terjadi hambatan pada
saat melaksanakan suatu prosedur
d. Duplikasi dokumen minimum, artinya dokumen jangan sampai diberikan
kepada orang yang tidak membutuhkan sehingga menimbulkan
ketidakefisienan
e. Cantumkan dengan jelas, siapa yang terlibat sebagai penanggung jawab pada
setiap kegiatan dalam prosedur tersebut dan sesuaikan dengan kemampuan
individu.
2.2. Standar Operasional Prosedur
2.2.1. Pengertian Standar Operasional Prosedur
Menurut Hartatik (2014:35) Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah satu set
instruksi tertulis yang digunakan untuk kegiatan rutin atau aktivitas yang berulang
kali dilakukan oleh sebuah organisasi atau perusahaan. Bagi dunia kerja, SOP atau
Standar Operasional Prosedur adalah petunjuk bagi pegawai untuk melaksanakan
11
pekerjaan sesuatu dengan standar yang telah ditetapkan. Bagi akademisi, Standar
Operasional Prosedur merupakan salah satu materi yang diberikan dosen kepada
mahasiswa untuk dipelajari. Istilah SOP terkadang dalam pemahamannya berbeda-
beda. Ada yang mengartikan SOP sebagai instruksi kerja, petunjuk pelaksanaan
pekerjaan, petunjuk teknis, prosedur kerja, prosedur standar operasi, pedoman, dan
lain-lain. Namun pada prinsipnya, SOP merupakan sebuah acuan kerja yang baku
yang bisa atau dapat mempermudah pelaksanaan pekerjaan serta mempermudah
dalam mengontrol dan mengendalikan kegiatan operasional.
Menurut internasional of standards (ISO) 9001 dalam Hartatik (2014:36) tentang
manajemen mutu, SOP merupakan nyawa dari sistem manajemen tersebut dan
biasanya diistilahkan dengan dokumen level dua. SOP dalam sistem manajemen SOP
disebut sebagai pedoman, prosedur, dan instruksi kerja. Disebut pedoman karena
SOP dapat menjelaskan suatu kebijakan manajemen dari sebuah perusahaan terkait
penerapan suatu sistem manajemen.
Sedangkan SOP disebut prosedur karena menjelaskan aturan atau instruksi yang
berlaku umum untuk semua bagian di dalam sebuah organisasi atau perusahaan serta
menjelaskan alur kerja yang melibatkan beberapa bagian atau fungsi di dalam sebuah
organisasi atau perusahaan. Sementara, SOP disebut instruksi/standar/petunjuk
karena berisi aturan atau langkah-langkah untuk melakukan suatu aktivitas tertentu
yang spesifik. Jadi, SOP dibuat untuk menyederhanakan proses kerja supaya
memberikan hasil yang optimal namun tetap efisien.
12
2.2.2. Tujuan Dibuatnya Standar Operasional Prosedur
Menurut Hartatik (2014:37) Standar Operasional Prosedur (SOP) menjadi
pedoman bagi para pelaksana pekerjaan dalam sebuah organisasi, termasuk dalam
dunia bisnis. Dengan begitu, SOP dibuat untuk para pelaksana para pekerjaan yang
bisa berarti para karyawan, seperti resepsionis, staf administrasi di kantor, manajer
dan lain-lain. Oleh karena itu, SOP dibuat dengan tujuan utama agar para pelaksana
kerja yang jelas. SOP membuat para pelaksana bekerja secara konsisten dalam setiap
pekerjaannya sehari-hari, dan yang terpenting adalah mengetahui secara jelas peran
dan tanggung jawabnya sebagai pelaksana pekerjaan. Hal ini dikarenakan di dalam
SOP sudah memuat dengan jelas alur tugas masing-masing.
Dengan dibuatnya SOP yang baku, maka tugas atau pekerjaan karyawan akan
lebih lancar. Di sisi lain, ketika ada kasus penyelewengan atau penyalahgunaan
wewenang, SOP ini juga bisa dijadikan sebagai dasar hukum yang kuat untuk
mengambil tindakan. Salinan SOP harus mudah diakses untuk referensi di area kerja
dari masing-masing fungsi dan bagian, baik dalam bentuk hard copy maupun soft
copy (format elektronik) agar pelaksana kerja benar-benar menjalankan aktivitas
pekerjaan sesuai dengan yang sudah ditentukan. Dengan demikian, organisasi mampu
mempertahankan kontrol kualitas serta proses penjaminan kualitas dan memastikan
kepatuhan terhadap peraturan-peraturan yang berlaku.
Berikut ini tujuan dibuatnya standar operasional prosedur (SOP) menurut
Hartatik (2014:38) sebagai berikut:
1. Agar karyawan atau pegawai dapat menjaga tingkat kinerja yang konsisten pada
unit kerjanya masing-masing
13
2. Agar mengetahui dengan jelas peran dan fungsi tiap-tiap posisi dalam organisasi
3. Memperjelas alur tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari karyawan atau
pegawai terkait
4. Melindungi organisasi atau unit kerja dan karyawn atau pegawai dari malpraktek
atau kesalahan administrasi lain.
5. Untuk menghindar kegagalan atau kesalahan, keraguan, duplikasi, dan inefisiensi.
2.2.3. Prinsip Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Menurut Muhaimin Iskandar dalam Hartatik (2014:44) dalam penyusunan
standar operasional prosedur, semua prosedur yang dijadikan standar harus
memenuhi prinsip-prinsip, sebagai berikut:
1. Kemudahan dan kejelasan
Harus dapat mudah dimengerti dan diterapkan oleh semua pegawai, bahkan
pegawai baru pun dapat melaksanakan tugasnya.
2. Efisiensi dan efektivitas
Merupakan prosedur yang paling efisien dan efektif dalam proses pelaksanaan
tugas.
3. Keselarasan dengan prosedur standar lain yang terkait.
Harus selaras dengan prosedur standar lain yang terkait.
4. Keterukuran
Output dari segala prosedur yang distandarkan mengandung standar kualitas
(mutu) tertentu yang dapat diukur pencapaian keberhasilan.
14
5. Dinamis
Harus cepat dapat diselesaikan dengan kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan
yang berkembang dalam peneyelenggaraan pemerintahan.
6. Berorientasi pada pihak yang dilayani
Harus mempertimbangkan kebutuhan pihak yang dilayani, sehingga dapat
memberikan kepuasan pengguna.
7. Kepatuhan hukum
Harus memenuhi ketentuan dan peraturan-peraturan pemerintah yang berlaku.
2.3. Administrasi
2.3.1. Pengertian Administrasi
Menurut Siagian (2006:2) Administrasi adalah keseluruhan proses kerja sama
antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk
mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
Sedangkan menurut Dewi (2011:2) Administrasi dari segi etimologis,
administrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu administrare yang berarti melayani,
membantu. Sedangkan dalam bahasa Inggris, menggunakan istilah administration
yang sebenarnya dari kata Ad (insentif) dan ministrare (to serve) yang berarti
melayani. Jadi administrasi menurut Dewi (2011:2) memiliki arti yaitu melayani
dengan baik.
Menurut Dewi (2011:2) Administrasi dibagi menjadi dua yaitu, sebagai berikut:
15
1. Administrasi dalam arti sempit
Menurut Dewi (2011:3) Secara sempit, administrasi berasal dari kata administratie
(bahasa Belanda) yang diartikan sebagai pekerjaan tulis menulis atau ketatausahaan
atau kesekretarisan. Pekerjaan ini berkaitan dengan kegiatan menerima, mencatat,
menghimpun, mengolah, menggandakan, mengirim, menyimpan, dan sebagainya.
Sedangkan menurut Van der Schroeff dalam Dewi (2011:3) mengemukakan
bahwa “Administrasi merupakan seluruh himpunan catatan-catatan mengenai
perusahaan dan peristiwa-peristiwa perusahaan untuk keperluan pimpinan dan
penyelenggaraan perusahaan”.
2. Administrasi dalam arti luas
Menurut Dewi (2011:4) Secara luas, administrasi merupakan proses kerjasama
beberapa individu dengan cara yang efisien dalam mencapai tujuan sebelumnya.
Berdasarkan hal tersebut administrasi dipandang dari 3 sudut pengertian, antara lain:
a. Sudut Proses
Administrasi merupakan proses kegiatan pemikiran, penentuan tujuan, sampai
pelaksanaan kerja hingga akhirnya tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai.
b. Sudut Fungsi
Administrasi merupakan kegiatan yang dilakukan sekelompok individu maupun
individu itu sendiri, sesuai dengan fungsi yang telah dilimpahkan untuk mencapai
tujuan yang ditentukan sebelumnya.
c. Sudut Institusional
Administrasi merupakan personil-personil baik individu maupun sekelompok
individu yang menjalankan kegiatan untuk mencapai tujuan yang ditentukan
16
sebelumnya. Personil-personil yang ada pada institusional antara lain
Administrator, Manajer, Staf/Asisten, dan Worker.
Sedangkan menurut Siagian dalam Dewi (2011:7) mengemukakan bahwa
“Administrasi dalam arti luas yaitu keseluruhan proses kerjasama antara dua orang
manusia atau lebih didasarkan rasional tertentu untuk mencapai tujuan yang
ditentukan sebelumnya”.
2.3.2. Unsur-unsur Administrasi
Menurut Dewi (2011:10) Dalam kegiatan administrasi terdapat 8 unsur yang
saling berkaitan untuk mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya, sebagai berikut:
1. Organisasi
Kegiatan mengelompokan dan menyusun kerangka kerja, jalinan hubungan
kerjasama di antara para pekerja dalam suatu wadah bagi segenap usaha mencapai
tujuan tertentu. Organisasi memiliki unsur-unsur pokok yang menyebabkan
timbulnya organisasi, antara lain:
a. Adanya pembagian tugas
b. Adanya kerjasama
c. Adanya tujuan yang telah ditentukan
2. Manajemen
Kegiatan yang berfungsi merencanakan, mengorganisasikan, membina
membimbing, menggerakkan, dan mengawasi sekelompok orang, serta
mengerahkan segenap fasilitas kerja agar tujuan usaha kerjasama yang telah
ditentukan dapat tercapai dengan baik.
17
3. Komunikasi
Kegiatan menyampaikan berita, pemberian ide, dan gagasan dari seseorang kepada
orang lain, yang bersifat timbal-balik antara pimpinan dengan pimpinan dengan
bawahan, baik secara formal maupun nonformal mewujudkan usaha kerjasama.
4. Informasi
Kegiatan menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, menyebarkan, dan
menyimpan berbagai keterangan obyektif yang diperlukan dalam usaha kerjasama.
5. Personalia
Kegiatan mengatur dan mengurus penggunaan tenaga kerja yang diperlukan dalam
usaha kerjasama.
6. Keuangan
Kegiatan mengatur, dan mengolah penggunaan segi pembiayaan sekaligus
pertanggung jawaban keuangan dalam usaha kerjasama.
7. Perbekalan
Kegiatan merencanakan, mengurus, dan mengatur penggunaan peralatan keperluan
kerja dalam usaha kerjasama. Mengurus perlengkapan ini penting agar tidak
menimbulkan pemborosan.
8. Humas
Kegiatan menciptakan hubungan dan dukungan yang baik dari lingkungan
masyarakat sekitarnya terhadap usaha kerjasama perusahaan.
18
2.3.3. Fungsi Administrasi
Menurut Siagian (2006:83) telah diketahui bahwa pada dasarnya administrasi
berfungsi untuk menentukan tujuan organisasi dan merumuskan kebijakan umum.
Keberhasilan yang telah dicapai ialah bahwa pada dasarnya keseluruhan fungsi
administrasi itu dibagi menjadi dua klasifikasi, sebagai berikut:
1. Fungsi Organik
Yang dimaksud fungsi organik adalah semua fungsi yang mutlak harus dijalankan
oleh administrasi. Ketidakmampuan untuk menjalankan fungsi-fungsi itu akan
mengakibatkan lambat atau cepat matinya organisasi.
2. Fungsi Pelengkap
Yang dimaksud dengan fungsi pelengkap ialah semua fungsi yang meskipun tidak
mutlak dijalankan oleh organisasi, sebaiknya dilaksanakan juga dengan baik
karena pelaksanaan fungsi itu akan meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan
kegiatan, memperlancar usaha pencapaian tujuan dengan efisiensi, ekonomis, dan
efektif.
2.3.4. Administrasi sebagai Ilmu
Menurut Makmur (2008:7) Ilmu sebagai objek kajian administrasi sepatutnya
mengkuti alur pemikiran manusia, yang pendekatannya dilakukan secara radikal,
menyeluruh, rasional, dan objektif. Dalam bukunya Makmur (2008:7) menambahkan
bahwa hakikat perkembangan administrasi sebagai salah satu cabang ilmu
pengetahuan yang dapat membentuk pola pikir manusia, sebagai berikut:
19
1. Upaya spekulatif dalam menciptakan pandangan yang sistematis mengenai seluruh
realita penalaran ilmu administrasi.
2. Melukiskan hakikat realita awal dan akhir perkembangan ilmu administrasi yang
berada dalam pemikiran manusia.
3. Menentukan batas-batas, jangkauan, dan keabsahan, serta nilai-nilai dasar ilmu
administrasi dalam realita kehidupan manusia.
4. Penyelidikan secara kritis atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh berbagai
ilmuwan, baik secara empirikal maupun secara transidental terhadap ilmu
administrasi.
5. Disiplin ilmu yang dapat mengantar para ilmuwan administrasi untuk berfikir
secara kritis, rasional, objektif, efisiensi, dan efektif.
Menurut Makmur (2008:7) Berfikir dengan nilai normatif ilmu administrasi
merupakan suatu kajian yang mendalam di alam nalar manusia yang dapat menembus
cakrawala dunia, ditandai dengan gerak langkah rasionalitas di bidang filsafat ilmu
administrasi, sebagai berikut:
1. Ontologis
Nilai dasar pemikiran manusia yang menggambarkan tentang kebenaran dasar
(apriori), berakar dari pangkal pikir yang dikandung oleh ilmu administrasi itu
sendiri. Kebenaran ilmu administrasi lahir dari pangkal pikir manusia yang
menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan kejujuran.
2. Epistemologis
Perkembangan ilmu administrasi dalam pemikiran manusia terhadap rasionalitas
pandangan yang bercakrawala dan tidak dapat dijangkau sampai batas akhir.
20
Dalam proses ilmuwan administrasi yang satu dengan ilmuwan administrasi
lainnya saling memperlihatkan idealisme dan egoismenya, mengakibatkan
pergeseran makna semakin melebar dan semakin jauh pula hakikat awalnya.
3. Aksiologis
Ilmu administrasi akan memberikan makna yang yang hakiki apabila dapat
dimanfaatkan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, sehingga memberi
kemudahan dan kelayakan berfikir serta bertindak bagi manusia yang mendalami
ilmu administrasi.
2.4. Penggajian
2.4.1. Pengertian Penggajian
Menurut Hariandja (2007:245) Penggajian atau gaji merupakan balas jasa dalam
bentuk uang yang diterima pegawai sebagai konsekuensi dari kedudukannya sebagai
seorang pegawai yang memberikan sumbangan dalam mencapai tujuan organisasi.
Atau, dapat juga dikatakan sebagai bayaran tetap yang diterima seseorang dari
keanggotaannya dalam sebuah organisasi.
Menurut Mulyadi (2007:377) Gaji merupakan pembayaran atas penyerahan jasa
yang dilakukan oleh karyawan yang mempunyai jenjang jabatan seperti manajer.
Dengan demikian, gaji pegawai merupakan salah satu jenis balas jasa yang diberikan
kepada seseorang pegawai secara periodik (biasanya sekali sebulan). Hal senada juga
dikemukakan oleh Dessler dalam Samsudin (2006:189) bahwa: ”Gaji adalah sesuatu
yang berkaitan dengan uang yang diberikan kepada pegawai atau karyawan”.
21
Lebih lanjut Dessler dalam Samsudin (2006:189) menjelaskan sebagai berikut:
“Bahwa sistem pembayaran dapat dibedakan berdasarkan waktu kinerja, yaitu
pembayaran yang dilakukan atas dasar lamanya bekerja, contohnya per jam, hari,
minggu, bulan, dan sebagainya, dan pembayaran berdasarkan pada hasil kinerja, yaitu
pembayaran gaji yang didasarkan pada hasil akhir pada proses kinerja.
Berdasarkan uraian tersebut di atas terdapat hal yang dapat dikolaborasi bahwa
gaji yang diterimakan kepada karyawan filosofinya adalah balas jasa yang diberikan
kepada karyawan sebagai akibat dari pelaksanaan pekerjaan di organisasi dalam
bentuk uang. Jadi gaji di sini terikat langsung dengan kinerja sebagai upaya
meningkatkan ketenangan serta kepuasan kerja karyawan.
2.4.2. Gaji Sebagai Bagian dari Kompensasi
Kompensasi merupakan imbalan yang dibayarkan kepada karyawan atas jasa
yang mereka sumbangkan pada pekerjaannya. Mereka menyumbangkan apa yang
menurut mereka berharga, baik tenaga maupun pengetahuan yang dimiliki.
Kompensasi dapat diterima dalam bentuk finansial dengan sistem pembayaran secara
langsung (direct payment) yang berupa gaji pokok (base payment): upah, gaji, dan
kompensasi variabel: insentif, dan bonus.
Kompensasi langsung dapat berupa gaji pokok (termasuk pembayaran aplusan,
dan premi), dan pembayaran berdasarkan kinerja (berupa bagian saham, bonus,
pembayaran tunjangan, dan pembayaran insentif). Tujuan utama pemberian
kompensasi yaitu untuk menarik pegawai yang berkualitas, mempertahankan
pegawai, memotivasi kinerja, membangun komitmen karyawan, dan satu hal yang
sering kali terlupakan adalah mendorong peningkatan pengetahuan dan keterampilan
22
karyawan dalam upaya meningkatkan kompetensi organisasi secara keseluruhan.
Sehingga, kompensasi dapat juga dilihat sebagai salah satu aspek pengembangan
sumber daya manusia.
2.4.3. Tujuan Pemberian Gaji
Menurut Bangun (2012:259) berikut ini disampaikan betapa pentingnya tujuan
dalam pemberian gaji pada karyawan yaitu:
1. Mendapatkan Karyawan yang Cakap
Dengan semakin berkembangnya industri, terlihat semakin dibutuhkannya sumber
daya manusia yang memiliki kecakapan di atas rata-rata, sama dengan kebutuhan
organisasi lain. Kebanyakan organisasi mengalami kesulitan untuk memperoleh
sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan karena jumlah penawaran
yang semakin kecil. Organisasi-organisasi akan bersaing untuk mendapatkan
sumber daya manusia yang berkualitas. Suatu pilihan bagi kebanyakan organisasi
adalah menawarkan fasilitas gaji yang menarik.
2. Mempertahankan karyawan yang ada
Pada umumnya, setiap orang akan menginginkan untuk memperoleh
kesejahteraan, kebutuhan ini dapat diperoleh dari organisasi tempatnya bekerja.
Tidak sedikit suatu organisasi merekrut sumber daya manusianya dari organisasi
lain, dengan pertimbangan karyawan tersebut sudah memiliki kualitas kerja yang
baik. Untuk mengatasi itu, organisasi tentu akan mempertahankan atau
memperbaiki sistem gaji agar menarik bagi karyawannya. Sistem administrasi gaji
23
yang menarik akan dapat mempertahankan sumber daya manusia yang dimiliki
sekarang.
3. Meningkatkan produktivitas
Program penggajian yang menarik akan dapat memotivasi dan kepuasan karyawan
untuk meningkatkan produktivitas. Produktivitas merupakan suatu variabel
dependen yang dicari faktor pengaruhnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
gaji mempunyai pengaruh yang sangat berarti terhadap produktivitas.
4. Memperoleh keunggulan kompetitif
Sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang memiliki
kontribusi penting dalam organisasi. Sebagian besar biaya yang dikeluarkan untuk
kebutuhan usaha dialokasikan pada biaya sumber daya manusia. Karena besarnya
biaya ini, sebagai pilihan yang dilakukan organisasi adalah menggunakan
komputer atau mesin-mesin atau pindah ke daerah yang tenaga kerjanya lebih
murah.
5. Aturan hukum
Berkaitan dengan aturan hukum, organisasi atau perusahaan harus menyesuaikan
gaji sesuai dengan peraturan yang berlaku secara nasional dan daerah. Organisasi
di tuntut agar taat atas aturan yang berkaitan dengan gaji karena menyangkut
kebutuhan hidup orang-orang dalam suatu negara atau daerah tertentu. Setiap
organisasi diharuskan membayar gaji tenaga kerjanya sesuai dengan upah
minumum yang ditetapkan setiap pemerintah daerahnya (tertuang dalam Undang-
undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003). Sesuai acuan yang digunakan untuk
menetapkan upah pada batas minimal adalah kebutuhan hidup layak, yang setiap
24
daerah berbeda sesuai dengan tingkat harga yang berlaku pada suatu daerah
tertentu.
6. Sasaran strategi
Banyak perusahaan dalam menjalankan usahanya menginginkan yang terbaik
dalam industrinya. Untuk dapat bersaing, organisasi membutuhkan tenaga-tenaga
yang memiliki gaji yang tinggi. Dapat diketahui bahwa untuk memperoleh tenaga-
tenaga yang berkualitas baik harus mengeluarkan biaya yang besar pula. Suatu
strategi yang hampir setiap organisasi melakukan kebijakan yang sama adalah
memperbaiki sistem keadministrasian penggajiannya.
2.4.4. Langkah-langkah Dalam Penentuan Gaji
Menurut Hariandja (2007:247) Arti penting gaji sebagaimana menghendaki
penentuan harus dilakukan dengan baik agar fungsional sebagai alat untuk
memotivasi karyawan dalam meningkatkan produktivitasnya. Oleh karena itu, untuk
mengusahakan adanya produktivitas kerja karyawan, organisasi atau perusahaan
dapat melakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Menganalisis jabatan/tugas
Menganalisis jabatan/tugas sebagaimana telah dijelaskan merupakan kegiatan
untuk mencari informasi tentang tugas-tugas yang dilakukan, dan persyaratan yang
diperlukan dalam melaksanakan tugas tersebut supaya berhasil untuk
mengembangkan uraian tugas, spesifikasi tugas, dan standar unjuk kerja.
Pencapaian tujuan perusahaan yang telah dirancang di dalam perencanaan kegiatan
sangat tergantung pada kemampuan tenaga kerja dalam melaksanakan pekerjaan
25
atau tugas-tugas yang merupakan tanggung jawab masing-masing. Dengan
demikian, jabatan atau tugas merupakan peranan penting bagi karyawan baik
secara individu ataupun perusahaan.
2. Mengevaluasi jabatan/tugas
Mengevaluasi jabatan/tugas adalah proses sistematis untuk menentukan nilai
relatif dari suatu pekerjaan dibandingkan dengan pekerjaan lain. Banyak organisasi
menggunakan evaluasi pekerjaan untuk tujuan, mengidentifikasi pekerjaan,
menghilangkan ketidakadilan dalam pembayaran, dan mengembangkan tingkatan
nilai pekerjaan sebagai dasar untuk menentukan upah dan gaji setiap pekerjaan.
3. Melakukan survei gaji
Dalam melakukan survei gaji organisasi atau perusahaan tentunya akan
menggunakan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentang gaji seorang
karyawan, selain mengikuti peraturan itu, suatu perusahaan atau organisasi
tentunya akan melakukan survei gaji yang biasanya dibayarkan kepada karyawan
dengan melihat tarif gaji atau upah minimum yang dibayarkan oleh perusahaan
atau organisasi.
4. Menentukan tingkat gaji
Suatu perusahaan atau organisasi biasanya selalu menentukan tingkat gaji para
karyawan dalam membayarkan gajinya. Tingkat yang paling tinggi akan
mendapatkan gaji yang tinggi pula, karena dengan tugas dan tanggung jawabnya
yang besar terhadap pekerjaannya. Begitu juga sebaliknya, tingkat yang paling
rendah akan mendapatkan gaji yang rendah pula, biasanya ini terjadi karena pada
karyawan baru.