bab ii karakteristik regional dan kebijakan-ok

B A N T E K P E N Y U S U N A N R E N C A N A D E T A I L T A T A R U A N G ( R D T R )D A N P E R A T U R A N Z O N A S I K A W A S A N P E R K O T A A NB A T A N G T O R U K A B U P A T E N T A P A N U L I S E L A T A N

BABBAB

IIIIKARAKTERISTIK REGONAL DAN KARAKTERISTIK REGONAL DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAHWILAYAH

2.1. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAN PERENCANAAN TATA RUANG

KABUPATEN TAPANULI SELATAN

2.1.1. RTRW Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2011-2031

A. Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli

Selatan

Untuk mencapai tujuan penataan ruang maka kebijakan dan strategi

Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan adalah:

1. Peningkatan produktivitas pertanian dan sumber daya alam yang

berkelanjutan berbasis komoditas unggulan yang dikelola secara

terpadu dan ramah lingkungan.

Strategi dari kebijakan ini adalah :

a. menetapkan komoditas ungulan sesuai dengan potensi wilayah;

b. mengembangkan sistem hulu hilir pertanian untuk meningkatkan nilai

tambah dan daya saing produksi pertanian yang berorientasi pada

produksi bersih dan berwawasan lingkungan;

c. meningkatkan produksi holtikultura melalui pendekatan agropolitan;

d. memanfaataaan lahan budidaya yang tidak produktif untuk usaha

peternakan;

LAPORAN FAKTA DAN ANALISA BAB II-1 | HALAMAN


e. mengembangkan kawasan tanaman pangan lahan basah dan ke

kesesuaian lahan untuk mempertahankan/memantapkan

swasembada pangan;

f. memperluas kawasan perkebunan pada areal yang memiliki

kesesuaian lahan tanaman tahunan;

g. meningkatkan usaha budidaya perikanan darat melalui peningkaan

prasarana dan sarana pendukung.

2. Pengembangan berbagai potensi sumberdaya alam berbasis konservasi

guna mensejahterakan masyarakat.

Strategi dari kebijakan ini adalah:

a. memanfaatkan berbagai potensi sumberdaya alam untuk sumber

energi, dan bahan pertambangan batuan berdasarkan kaidah-kaidah

lingkungan;

b. memantapkan fungsi kawasan hutan melalui sosialisasi tata batas

hutan kepada masyarakat;

c. meningkatkan konservasi yang bernilai lingkungan dan sosial

ekonomi pada kawasan lindung;

d. mencegah dan mengendalikan dampak negatif dari kegiatan hidup

manusia terhadap kerusakan-kerusakan hutan melalui relokasi

permukiman dan kegiatan budidaya lainnya di kawasan lindung.

3. Perwujudan struktur ruang yang akomodatif terkait dengan pemekaran

wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Strategi dari kebijakan ini adalah :

a. membangun kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Tapanuli

Selatan;

b. menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung pusat-pusat

pertumbuhan baru sesuai fungsi dan hirarkinya untuk pemerataan

pembangunan daerah, pengembangan potensi ekonomi daerah, dan

mitigasi bencana.



B. Rencana Struktur Ruang Kabupaten Tapanuli Selatan

1. Rencana Sistem Perkotaan

Rencana sistem perkotaan di Kabupaten Tapanuli Selatan meliputi pusat-

pusat kegiatan di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan yang merupakan simpul

pelayanan sosial ekonomi masyarakat di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan,

yang terdiri atas:

a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang berada di wilayah Kabupaten Tapanuli

Selatan;

b. Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) yang berada di wilayah Kabupaten

Tapanuli Selatan;

Pusat-pusat lain di dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan yang

wewenang penentuannya ada pada pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan,

yaitu:

Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yang merupakan kawasan perkotaan

yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa

desa; dan

Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yang merupakan pusat permukiman

yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.

Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)

ditetapkan sesuai dengan ketentuan sistem perkotaan nasional berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Nasional (RTRWN). Sedangkan penentuan Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

ditentukan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara

tahun 2011-2031.

2. Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

Pada dasarnya Pusat Kegiatan Lokal (PKL) ditetapkan dengan Peraturan

Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara

berdasarkan usulan pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, setelah

dikonsultasikan dengan Menteri Pekerjaan Umum. Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

ditetapkan dengan kriteria



a. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat

kegiatan industri dan jasa yang melayani skala kabupaten atau beberapa

kecamatan; dan/atau

b. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul

transportasi yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan.

Berdasarkan kriteria diatas serta memperhatikan perkembangan kawasan

perkotaan di Kabupaten Tapanuli Selatan yang mempunyai potensi

perkembangan yang cukup pesat serta memperhatikan arahan struktur ruang

provinsi sebagaimana tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

Sumatera Utara tahun 2011-2031, maka kawasan perkotaan di Kabupaten

Tapanuli Selatan yang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah

Sipirok, Batangtoru, dan Pintu Padang diusulkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal

Promosi (PKLp).

3. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)

Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) adalah kawasan perkotaan yang

berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.

Penetapan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) di Kabupaten Tapanuli Selatan

ditetapkan berdasarkan pertimbangan potensi yang dimiliki oleh masing-masing

kecamatan, kemudahan aksesisibiltas dan dukungan sarana dan prasarana yang

ada. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka pusat-pusat kegiatan di

Kabupaten Tapanuli Selatan yang telah menunjukkan ciri-ciri perkotaan adalah

Ibukota kecamatan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan

atau beberapa desa.

4. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)

Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) adalah pusat permukiman yang

berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa. Kawasan perdesaan adalah

kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan

sumberdaya alam, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman

pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan kecamatan, pelayanan sosial dan

kegiatan ekonomi. Pusat Pelayanan Lingkungan yang ditetapkan adalah desa-



desa diluar PKL dan PPK yang ditentukan berdasarkan fungsi dan potensi masing-

masing desa. Lebih jelasnya, Rencana Struktur Ruang Wilayah untuk Kabupaten

Tapanuli Selatan ditunjukkan oleh Tabel II.1 dan Tabel II.2 serta Peta 2.1.

Tabel II.1 Rencana Sistem Perkotaan Kabupaten Tapanuli Selatan

PKL PPK PPLSipirok Pargarutan Sipangimbar

Arse nauliBiru

PKL PPK PPLBatang Toru Sitinjak Marancar

HutarajaSimataniari

PKLp PPK PPLPintu Padang Simarpinggan Sayurmatinggi

Situmba TT

Tabel II.2 Rencana Sistem Perkotaan Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2011-2031

No KecamatanJumlah

Penduduk (jiwa)

Ibu Kota Kecamatan

Hirarki/Fungsi

Potensi Pengembangan Kecamatan

1 Sipirok 31.850 Sipirok PKL

- Perdagangan dan Jasa- Industri - Transportasi- Pariwisata- Pertambangan- Pertanian Tanaman Pangan

Lahan Basah- Pertanian Tanaman Pangan

Lahan Kering- Perkantoran- Pemerintahan kabupaten/

kecamatan- Pusat pelayanan kesehatan

2 Batang Toru 30.217 Batang Toru PKL

- Pertambangan- Pertanian Tanaman Pangan- Perkebunan- Industri- Transportasi

3 Batang Angkola 35.419 Pintu Padang PKLp

- Pertanian Tanaman Pangan Lahan Basah

- Perkebunan- Perikanan- Perdagangan dan Jasa- Industri - Permukiman- Transportasi

4 Angkola Timur 19.066 Pargarutan PPK - Pertanian Tanaman Pangan



No KecamatanJumlah

Penduduk (jiwa)

Ibu Kota Kecamatan

Hirarki/Fungsi

Potensi Pengembangan Kecamatan

- Industri- Perkebunan

5 Angkola Selatan 27.540 Simarpinggan PPK

- Industri- Pariwisata- Perkebunan- Pertanian Tanaman Pangan

6 Angkola Barat 26.417 Sitinjak PPK- Pertanian Tanaman Pangan- Industri- Perkebunan

7 Sayurmatinggi 24.455 Sayurmatinggi PPL

- Pertanian Tanaman Pangan Lahan Kering

- Pertanian Tanaman Pangan Lahan Basah

- Perkebunan

8 Marancar 10.021 Marancar PPL- Perkebunan- Pertanian Tanaman Pangan

9 Arse 8.503 Jonggol Julu PPL- Perkebunan- Pertanian Tanaman Pangan

10 Saipar Dolok Hole 13.086 Sipagimbar PPL- Perkebunan- Pertanian Tanaman Pangan

11 Aek Bilah 7.230 Biru PPL- Perkebunan- Pertanian Tanaman Pangan

12 Muara Batang Toru 12.176 Hutaraja PPL

- Pariwisata- Pelabuhan- Perkebunan- Pertambangan- Industri- Agromerinepolitan

13 Angkola Sangkunur 19.648 Simataniari PPL

- Perkebunan- Pertanian Tanaman Pangan

Lahan Basah- Pertanian Tanaman Pangan

14 Tano Tombangan Angkola 15.618 Situmba TT PPL- Perkebunan- Pertanian Tanaman Pangan

Sumber : AnalisSumber : Analisis Sis Sistem Perkotaan Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2011istem Perkotaan Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2011

5. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Transportasi

Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi di Kabupaten

Tapanuli Selatan terdiri dari sistem jaringan transportasi darat, laut yang

bertujuan untuk membangun akses secara berkesinambungan (continuous

access) dan berjenjang dari satuan ruang lokal, pusat kegiatan lokal, pusat

kegiatan wilayah dengan wilayah eksternal Tapanuli Selatan.

Rencana Sistem Jaringan Transportasi Darat

A. Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Jalan



Untuk menunjang kelancaran arus lalu lintas barang dan jasa di

Kabupaten Tapanuli Selatan, maka pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan saat

ini terus berusaha untuk meningkatkan pembangunan jaringan jalan yang ada.

Hal ini bertujuan untuk mempermudah aksesibilitas dari dan menuju ke

Kabupaten Tapanuli Selatan.

Adapun rencana pengembangan jaringan jalan Kabupaten Tapanuli

Selatan sampai dengan tahun 2031 adalah terdiri dari rencana jaringan jalan

berdasarkan kewenangan dan berdasarkan fungsi.

1. Rencana pengembangan jaringan jalan berdasarkan kewenangan meliputi :

a. Jalan Nasional, merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem

jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan

jalan strategis nasional, serta jalan tol.

Rencana jalan bebas hambatan lintas Kota Sibolga – Kabupaten Tapanuli

Tenggah - Batang Toru.

Jalan Nasional yang ada di Kabupaten Tapanuli Selatan meliputi ruas:

- Batas Tapanuli Utara – Sipirok dengan panjang ruas 18,64 km

- Pal XI – Sipirok dengan panjang ruas 21,18 km

- Batas Tapanuli Tengah - Padangsidimpuan dengan panjang ruas 37,40

km

- Padangsidimpuan - Pal XI dengan panjang ruas 12,94 km

- Padangsidimpuan - Batas Mandailing Natal dengan panjang ruas

34,34 km

- Batangtoru - Rianiate - Batu Mundom dengan panjang ruas 90,00 km

Total Panjang Jalan Nasional di Kabupaten Tapanuli Selatan adalah 214,50

km.

Peta 2.1



b. Jaringan Jalan Provinsi yang ada di Kabupaten Tapanuli Selatan meliputi

ruas :

- Pal. XI - Aek Godang dengan panjang ruas 16,00 km



- Sipirok – Simangambat dengan panjang ruas 31,47 km

- Simangambat – Sipangimbar dengan panjang ruas 10 km

- Simpang Tandosan - Batas Tapanuli Utara dengan panjang ruas 9,16

km

- Sipangimbar – Tolang dengan panjang ruas 30,00 km

- Tolang - Batas Padang Lawas Utara dengan panjang ruas 44,20 km

- Sipenggeng - Marancar – Sipirok dengan panjang ruas 19,50 km

- Padang Sidempuan - Aek Godang dengan panjang ruas 10,00 km

c. Jalan Kabupaten

Jalan kabupaten merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan

primer yang tidak termasuk pada jalan nasional dan jalan provinsi, yang

menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar

ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal,

antar pusat pengembangan lingkungan, pusat pengembangan kawasan

serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah

kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.

2. Rencana pengembangan jaringan jalan berdasarkan fungsi. Khusus untuk

pengembangan jaringan jalan, perlu diperhatikan kriteria rencana

pengembangan sistem jaringan jalan sebagai berikut:

a. Ketentuan jaringan jalan kolektor primer sesuai dengan ketetapan pada

UU Nomor : 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan PP Nomor : 34 tahun 2006,

yaitu

dirancang berdasarkan kecepatan rencana minimal 40 km/jam;

lebar badan jalan minimal 9 meter;

kapasitas jalan lebih besar dari volume lalu-lintas harian rata-rata

(LHR);

jumlah jalan masuk dibatasi dengan jarak minimal dibatasi sedemikian

rupa sehingga ketiga ketentuan di poin paling atas dapat terpenuhi;

persimpangan sebidang pada jalan koletor primer dengan pengaturan

tertentu harus memenuhi ketentuan pada 3 poin paling atas;



jalan kolektor primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau

kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus.

b. Jalan kolektor meliputi jalan kolektor primer dan jalan kolektor sekunder.

Jalan kolektor primer merupakan jalan kolektor dalam skala wilayah,

sedangkan jalan kolektor sekunder dalam skala perkotaan.

Jalan kolektor primer menghubungkan secara berdaya guna antara pusat

kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan

wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.

Jalan kolektor sekunder menghubungkan kawasan sekunder kedua

dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan

kawasan sekunder ketiga.

Jalan Kolektor yang ada di Kabupaten Tapanuli Selatan adalah: Jalan

Kolektor Primer (K-1 dan K-2) : Batas Aceh – Barus – Sibolga – Pandan –

Batangtoru – Padang Sidimpuan. Batang Toru – Batumondom –

Singkuang – Natal – Sp. Gambir – Batas Sumatera Barat (ke Airbalam).

c. Spesifikasi arteri primer sesuai ketentuan dalam UU Nomor : 38 Tahun

2004 tentang Jalan dan PP Nomor : 34 tahun 2006, yakni :

- Dirancang berdasarkan kecepatan rencana (design speed) minimal 60

km/jam;

- Lebar badan jalan minimal 11 meter;

- Jalan arteri primer mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume

lalu lintas rata-rata;

- Pada lalu lintas jarak jauh tidak boleh terganggu oleh lalu lintas ulang

alik, lalu intas lokal, dan kegiatan lokal;

- Jumlah jalan masuk dibatasi dengan jarak minimal dibatasi

sedemikian rupa sehingga ketiga ketentuan di poin paling atas dapat

terpenuhi;

- Persimpangan sebidang pada jalan arteri primer dengan pengaturan

tertentu harus memenuhi ketentuan pada 3 poin paling atas;



- Jalan arteri primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau

kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus

Jalan arteri merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan

utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan

jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.

Jalan arteri meliputi jalan arteri primer dan arteri sekunder. Jalan arteri

primer merupakan jalan arteri dalam skala wilayah tingkat nasional,

sedangkan jalan arteri sekunder merupakan jalan arteri dalam skala

perkotaan.

Jalan arteri primer menghubungkan secara berdaya guna antarpusat

kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat

kegiatan wilayah.

Jalan Lintas Tengah :

Batas Aceh – Lau Pakam – Sidikalang – Panji – Tele – Dolok Sanggul -

Siborong-borong – Tarutung – Sipirok – Padangsidimpuan – Siabu –

Jembatan Merah – Ranjaubatu – batas Sumatera Barat (ke arah Lubuk

Sikaping).

Jalan Lintas Barat :

Batas Aceh – Barus – Sibolga – Pandan – Batangtoru – Batumondom –

Singkuang – Natal – Sp. Gambir – Batas Sumatera Barat.

Jalan Poros / Penghubung / Feeder / Strategis Provinsi :

Simpang Kotapinang – Gunung Tua – Padangsidimpuan – Batangtoru;

Jalan arteri sekunder menghubungkan kawasan primer dengan

kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan

sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan

sekunder kedua.

Tarutung – Sipirok - Padangsidimpuan – Siabu – Jembatan Merah –

Ranjaubatu – Batas Sumatera Barat (ke Lubuk Sikaping)

d. Jalan Lokal



Jalan lokal merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan

setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah,

dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

Jalan lokal meliputi jalan lokal primer dan jalan lokal sekunder. Jalan lokal

primer merupakan jalan lokal dalam skala wilayah tingkat lokal sedangkan

jalan lokal sekunder dalam skala perkotaan.

Jalan lokal primer menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan

nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah

dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat

kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat

kegiatan lingkungan.

Jalan lokal sekunder menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan

perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan

sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.

e. Jalan Lingkungan

Jalan lingkungan meliputi jalan lingkungan primer dan jalan lingkungan

sekunder. Jalan lingkungan primer merupakan jalan lingkungan dalam

skala wilayah tingkat lingkungan seperti di kawasan perdesaan di wilayah

kabupaten, sedangkan jalan lingkungan sekunder merupakan jalan

lingkungan dalam skala perkotaan seperti di lingkungan perumahan,

perdagangan, dan pariwisata di kawasan perkotaan.

Jalan lingkungan primer menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam

kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.

Jalan lingkungan sekunder menghubungkan antarpersil dalam kawasan

perkotaan. Adapun jalan lingkungan tersebar di seluruh wilayah

Kabupaten Tapanuli Selatan.

Rencana Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pengembangan transportasi laut di Kabupaten Tapanuli Selatan

diutamakan kepada pengembangan pelabuhan-pelabuhan pengumpan Regional

dan lokal serta pelayaran rakyat sebagai penunjang pergerakan melalui laut bagi



wilayah di sepanjang Pantai Barat Tapanuli Selatan yang memiliki potensi

ekonomi.

Pengembangan pelabuhan–pelabuhan dimaksud terintegrasi dengan

pengembangan sistem transportasi darat.

Pengembangan Rencana Sistem Jaringan Transportasi Laut di Kabupaten

Tapanuli Selatan adalah :

Rencana pembangunan pelabuhan pengumpan sekunder (lokal) di

Kabupaten Tapanuli Selatan yang terletak di Desa Muara Upu Kecamatan

Muara Batang Toru. Pelabuhan ini kedepannya berfungsi sebagai

pelabuhan kargo dan penumpag lokal, untuk mendukung kawasan-

kawasan yang telah ada seperti perkebunan, hasil hutan, perikanan,

tambang emas, dan rencana pengembangan kawasan pantai barat Muara

Upu sebagai kawasan industri dan agromarinepolitan.

6. Rencana Sistem Jaringan Energi

Pembangkit Listrik

Untuk mengatasi krisis energi listrik Kabupaten Tapanuli Selatan

memanfaatkan sumber daya air yaitu memanfaatkan daerah sungai-sungai yang

potensial di Kabupaten Tapanuli Selatan, panas bumi seperti di Sipirok.

Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)

Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Desa Huta Tonga

Kecamatan Saipar Dolok Hole dengan Kapasitas 15 Kw yang mengalirkan listrik ke

120 rumah (KK) pada tahun 2009.

Jangkauan pelayanan listrik belum tersebar di seluruh wilayah kabupaten,

terutama daerah yang terisolasi dan terpencil. Untuk memenuhi kebutuhan

tersebut dapat dikembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sipotangniari

di Kecamatan Sayurmatinggi, Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batang Toru,

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara/LNG di Muara Upu dan potensi

Geothermal atau Panas Bumi yang berlokasi di Kecamatan Sipirok.

Rencana pengembangan Pembangkit listrik di Kabupaten Tapanuli

Selatan meliputi :



a. Pembangkit listrik tenaga mini/mikro hidro (PLTMH), dikembangkan di

wilayah yang mempunyai banyak sungai dan topografi wilayahnya tinggi.

b. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Sipotangniari dengan

memanfaatkan Sungai Batang Gadis, PLTA Batang Toru memanfaatkan

Sungai Batang Toru dan PLTA Aek Bilah memanfaatkan Sungai Bilah,

Pembangunan PLTU di Muara Upu Kecamatan Muara Batangtoru dengan

tenaga batubara/LNG serta potensi Geothermal (panas bumi) di

Kecamatan Sipirok, diharapkan dapat mengantisipasi kebutuhan listrik

wilayah regional kedepannya.

Jaringan Energi

Jaringan energi yang ada di Kabupaten Tapanuli Selatan adalah jaringan

energy listrik saluran transmisi SUTT (150 KV).

7. Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pengembangan sistem jaringan prasarana telekomunikasi diarahkan

untuk mencapai tujuan mewujudkan sistem telekomunikasi lokal, antar kota,

kabupaten, propinsi, nasional dan antar negara yang terjamin kehandalannya.

Pengembangan jaringan telekomunikasi diprioritaskan pada kawasan

permukiman, industri dan pariwisata. Rencana pengembangan jaringan

telekomunikasi adalah tersedianya fasilitas komunikasi untuk memenuhi

kebutuhan domestik, instansi pemerintah/swasta, industri meliputi:

Sistem jaringan prasarana telekomunikasi yang berupa jaringan kabel telepon

Sistem jaringan telekomunikasi kabel telepon akan dikembangkan di

kawasan perkotaan yang diarahkan sesuai dengan pola jaringan jalan.

Sistem distribusi jaringan telepon di Kabupaten Tapanuli Selatan yang

digunakan adalah jaringan primer dan jaringan sekunder. Jaringan primer

menghubungkan sentral dengan daerah-daerah lokasi, sedangkan jaringan

sekunder menghubungkan jaringan primer dengan rumah-rumah penduduk.



Prasarana telekomunikasi di Kabupaten Tapanuli Selatan dimanfaatkan

oleh instansi-instansi pemerintah, swasta maupun kalangan masyarakat sendiri.

Rencana kebutuhan pelayanan telepon di Kabupaten Tapanuli Selatan adalah

menggunakan standar proporsi kapasitas pelayanan sambungan per 50

penduduk yaitu minimal 1 SST.

Sistem Jaringan Prasarana Telepon Nirkabel

Sistem jaringan prasarana telepon nirkabel ini berupa menara (tower)

BTS (Base Transceiver Station). Penggunaan sistem ini lebih popular

dibandingakan dengan penggunaan sistem telekomukasi telepon kabel. Namun

dalam penggunaannya bisa menyebabkan terbentuknya hutan menara di

kawasan perkotaan akibat tidak adanya pola pengaturan dalam

pembangunannya.

Untuk itu kedepannya diarahkan dengan menerapkan sistem menara

(tower) bersama, karena pembangunan menara bersama terkait dengan tingkat

kepadatan penduduk, dimana semakin banyak penduduk suatu wilayah

berbanding lurus dengan jumlah menara telekomunikasi.

Pembagian zona pembangunan menara bersama telekomukasi mengikuti

gambaran zona kepadatan penduduk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi

Sumatera Utara Nomor 15 tahun 2009 tentang Penataan Pembangunan Menara

Telekomunikasi Bersama, dimana zona tersebut dibagi dalam zona padat, zona

sedang dan zona rendah.

8. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Sumberdaya Air

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Jaringan Sumber Daya Air meliputi sistem jaringan sarana dan prasarana

sumber daya air terdiri dari jaringan irigasi, rawa, air baku, pengendalian banjir,

pengamanan pantai dan jaringan pengairan lainnya pada setiap wilayah sungai

dan cekungan air tanah.

Prasarana Sumber Daya Air



a. Jaringan irigasi

Potensi produktivitas pertanian di Kabupaten Tapanuli Selatan cukup

besar. Hal ini terlihat dengan luasnya Daerah Irigasi di Kabupaten Tapanuli

Selatan. Berdasarkan inventarisasi dan evaluasi Daerah Irigasi tahun 2009 di

Kabupaten Tapanuli Selatan terdapat 102 Daerah irigasi (DI).

b. Jaringan Air Bersih

Air bersih yang layak untuk diminum merupakan kebutuhan hakiki

masyarakat. Pada saat ini kebutuhan air minum yang memenuhi standart sehat

masih menjadi problema karena belum terlayaninya seluruh ibukota kecamatan

dengan air PDAM.

Pemenuhan Kebutuhan air bersih masih melayani beberapa kecamatan

yaitu pada Kecamatan Batang angkola, Angkola Barat, Batang Toru, Sipirok dan

Saipar Dolok Hole. Jaringan air bersih tersebut dilayani oleh Perusahaan Daerah

Air Minum (PDAM) yang merupakan BUMD Kabupaten Tapanuli Selatan,

sedangkan daerah-daerah lainnya masih menggunakan Air tanah (sumur

dangkal), dan air tanah dalam (sumur artesis) serta air permukaan seperti sungai.

Rencana Sistem Jaringan Persampahan

Dengan bertambahnya populasi penduduk di kabupaten Tapanuli Selatan

maka, sudah tentu akan menghasilkan produk-produk sampah yang memang

harus dihadapi oleh wilayah ini. Oleh sebab itu maka, produk sampah yang

dihasilkan oleh masyarakat mestinya harus ditangani dengan baik agar tidak

menimbulkan masalah.

Secara umum, tingkat pelayanan sampah di Kabupaten Tapanuli Selatan

masih sangat terbatas, karena belum tersedianya sarana dan prasarana sistem

pengelolaan persampahan.

Secara umum cara pembuangan sampah dapat digolongkan menjadi dua yakni:

1. Pembuangan secara individual, yaitu masyarakat membuang sampahnya

sendiri-sendiri dengan metode dan cara yang tersendiri;

2. Membuang secara kolektif yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.



Cara pembuangan sampah di Kabupaten Tapanuli Selatan lebih banyak

dilakukan secara komunal oleh masyarakat permukiman setempat. Pada fungsi-

fungsi publik seperti pasar, sampah dikumpulkan ke sebuah container bin sebagai

TPS yang akan diangkut dengan truk menuju TPA dan kemudian diangkut

kelokasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). Di lingkungan perumahan,

sampah dikumpulan secara komunal oleh petugas setempat dengan gerobak dan

dibawa ke Transfer Depo untuk diangkut dengan truk pengangkut sampah ke

TPA. Sistem individual ditetapkan oleh sebagian penduduk dengan cara ditimbun

dan dibakar.

Utilitas sampah berdasarkan Cipta Karya diasumsikan bahwa tiap orang

akan mengeluarkan sampah sebanyak 2,5 lt/org/hari, untuk sarana umum

diasumsikan 100 lt/1.000 m2, untuk jasa komersil 500 lt/org/1.000 m2. Dari

asumsi diatas maka dengan jumlah penduduk Kabupaten Tapanuli Selatan pada

tahun 2031 sebanyak 343.174 jiwa maka diproyeksikan akan ada timbulan

sampah sebanyak 1.177.207 liter setiap harinya. Untuk lebih jelasnya produksi

sampah di setiap kecamatan di Kabupaten Tapanuli Selatan dapat dilihat pada

tabel dibawah ini.

Konsep pengelolaan sampah di Kabupaten Tapanuli Selatan lebih

diarahkan pada konsep pengolahan sampah menjadi sampah organik dan hanya

sedikit sampah yang harus dibuang ke lokasi TPA. Kondisi demikian akan

menghemat lahan pembuangan sampah di TPA dan ada dampak manfaat lain

berupa produksi pupuk organik yang besar untuk budidaya pertanian.

Kebutuhan TPS tahun 2031 diperkirakan sebanyak 398 unit sedangkan

untuk TPA sampah dibutuhkan sekitar 3 unit. TPA sampah baru dibutuhkan

untuk melayani wilayah :

PKL Sipirok

PKL Batangtoru

PKLp Pintu Padang

Konsep TPA yang dikembangkan adalah TPA regional dengan sistem

sanitary landfill yang didukung oleh manajemen persampahan yang baik.



C. Rencana Pola Ruang Kabupaten Tapanuli Selatan

Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung

Berdasarkan fungsinya, pembagian Kawasan Lindung dibedakan menjadi

(sesuai Permen PU No.16/PRT/M2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana

Tata Ruang Wilayah Kabupaten):

1. Kawasan Hutan Lindung

2. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya

3. Kawasan Perlindungan Setempat

4. Kawasan Suaka Alam

5. Kawasan Rawan Bencana Alam

6. Kawasan Lindung Geologi

Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama

untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumber

dayamanusia dan sumberdaya buatan.

Kawasan budidaya merupakan kawasan yang diperuntukkan sebagai

kawasan dengan penggunaan lahan tertentu sebagai bagian dari kegiatan

manusia untuk memenuhi kebutuhannya.

Kegiatan budidaya yang akan dikembangkan dibedakan menurut

karakteristiknya dalam memanfaatkan ruang, yaitu :

Kawasan pertambangan, perindustrian, permukiman, pertanian

merupakan kegiatan budidaya intensif dalam memanfaatkan ruang;

Kawasan pariwisata (yang berorientasi pada obyek dan daya tarik wisata

alam) dapat dipandang sebagai kegiatan yang fleksibel di dalam

memanfaatkan ruang sehingga kawasannya dapat saja tumpang

tindih/terpadu pada kawasan-kawasan lain; dan

Kawasan hankam dapat dipandang sebagai kegiatan yang bersifat khusus

dan kawasannya dapat berlokasi secara tumpang tindih/diserasikan

dengan kawasan-kawasan lainnya.



Arahan pola pemanfaatan ruang baik ruang darat maupun ruang laut

untuk kegiatan budidaya mencakup arahan pemanfaatan kawasan hutan

produksi, kawasan hutan tanaman rakyat, kawasan pertanian, kawasan

perkebunan, kawasan perikanan, kawasan peternakan, kawasan pertambangan,

kawasan pariwisata, kawasan perindustrian, kawasan permukiman dan kawasan

peruntukan budidaya lainnya. Rencana Pola Ruang Kabupaten Tapanuli Selatan

dapat dilihat pada Peta 2.2.

D. Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Tapanuli Selatan

Kawasan Strategis Ekonomi di Kabupaten Tapanuli Selatan meliputi:

1. Kawasan Strategis Danau Siais

Kawasan ini merupakan area danau, sempadan danau, kawasan lindung

dan lahan di sekitar danau. Kawasan strategis Danau Siais diarahkan untuk

dikembangkan menjadi kawasan wisata terpadu mengingat potensi yang ada,

dapat dikatakan hampir sama dengan potensi yang dimiliki Danau Toba di

Kabupaten Toba Samosir-Provinsi Sumatera Utara.

2. Kawasan Strategis Batangtoru

Kawasan strategis Batangtoru di Kecamatan Batangtoru merupakan

kawasan yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi kawasan

perkotaan. Hal ini didasarkan pada potensinya sebagai pusat pertumbuhan

Industri.

Peta 2.2



Pengembangan Kawasan Perkotaan Batangtoru dilakukan juga untuk

mengurangi tekanan terhadap perluasan pengembangan Kecamatan Sipirok

sebagai ibukota kabupaten yang memiliki potensi sebagai menjadi kawasan

agropolitan. Pengembangan pusat pertumbuhan industri ini dilakukan dengan

memperhatikan kawasan konservasi hutan.

3. Kawasan Strategis Agropolitan Sitinjak

Kawasan Agropolitan Sitinjak di Kecamatan Angkola Barat merupakan



kawasan yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi kawasan

agropolitan dengan basis ekonomi komoditi tanaman salak, durian dan buah-

buahan lainnya.

4. Kawasan Strategis Agropolitan Sipirok

Kawasan Agropolitan Sipirok di Kecamatan Sipirok merupakan kawasan yang

memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi kawasan agropolitan dengan

basis ekonomi sayuran dan buah-buahan pariwisata, serta sebagai kerukunan

umat beragama.

5. Kawasan Stategis Agromarine Muara Upu.

Kawasan ini sangat potensial dikembangkan menjadi tujuan wisata.

Pantai ini merupakan satu-satunya wilayah laut yang dimiliki kabupaten Tapanuli

Selatan, yang terdapat sepanjang ± 35 km, yang terletak di desa Muara Upu,

Kecamatan Muara Batang Toru. Selain untuk pengembangan pariwisata di Muara

Upu sedang berkembang pembukaan perkebunan. Dan akan dibuka pelabuhan

laut yang lebih maju.

6. Kawasan Strategis Agropolitan Pintu Padang

Kawasan Agropolitan Pintu Padang di Kecamatan Batang Angkola

merupakan kawasan yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi

kawasan agropolitan dengan basis ekonomi komoditi pertanian lahan basah.

Untuk Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Tapanuli Selatan dapat dilihat pada

Peta 2.3 berikut.

Peta 2.3



2.2. KARAKTERISTIK REGIONAL KECAMATAN BATANGTORU

Letak Geografis Dan Batas Administrasi

Kecamatan Bantangtoru merupakan salah satu Kecamatan yang terletak

di Kabupaten Tapanuli Selatan. Secara geografis terletak pada koordinat

2053’28’’ – 0305’58’’ Lintang Utara dan 98044’27’’ – 9900’23’’ Bujur Timur.

Adapun batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kabupaten Tapanuli Utasa dan Tapanuli tengah



Sebelah Selatan : Kecamatan Siais

Sebelah Barat : Kecamatan Muara Bantangtoru

Sebelah Timur : Kecamatan Sipirok dan Kecamatan Siais

Kecamatan Bantangtoru memiliki 23 Desa/Kelurahan, dimana Luas

wilayah Kecamatan Bantangtoru adalah 281,77 Km². Untuk lebih jelasnya,

Orientasi Kecamatan Bantangtoru dalam lingkup Kabupaten Tapanuli Selatan

dapat dilihat pada Peta 2.4 dan Peta 2.5.

Kondisi Penggunaan Lahan

Berdasarkan data penggunaan lahan yang di dapat dan dari kondisi

dilapangan, maka dapat disimpulkan bahwa kondisi penggunaan lahan yang

terdapat di Kecamatan batangtoru bervariasi dan didominasi oleh penggunaaan

lahan sawah, pertanian lahan kering serta perkebunan.

Kondisi Kependudukan

Jumlah Penduduk Menurut Desa/Kelurahan dan Jenis Kelamin

Dari data struktur penduduk menurut jenis kelamin di kecamatan

Bantangtoru, jumlah penduduk Laki-laki lebih banyak bila dibandingkan dengan

jumlah penduduk perempuan. Adapun persentase perbandingan tersebut adalah

penduduk Laki-laki berjumlah 14.421 jiwa (± 49,76%) dan Perempuan berjumlah

14.562 jiwa (± 50,24%). Untuk lebih jelasnya lihat Tabel II.3.

PETA 2.4

ORIENTASI WILAYAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN



PETA 2.5

BATAS ADMINITRASI KECAMATAN BANTANGTORU



Tabel II.3Jumlah Penduduk Dirinci Menurut Desa/Kelurahan di kecamatan Bantangtoru Tahun

2011

No. Desa/KelurahanLaki-laki Perempuan Jumlah Penduduk

(Jiwa) (Jiwa) (Jiwa)

1 Hapesong Lama 532 489 1,0212 Perk. Hapesong 578 562 1,1403 Padang Lancat 761 877 1,6384 Sianggunan 435 455 8905 Huta baru 305 299 6046 Sipenggeng 462 440 9027 Hapesong Baru 1,370 1,372 2,7428 Sigala- gala 278 257 5359 Kel.Perk. Batang Toru 648 553 1,201

10 Telo 256 270 52611 Wek III Batang Toru 433 450 88312 Kel. Wek II 745 740 1,48513 Kel. Wek I 626 627 1,25314 Wek IV Batang Toru 706 686 1,39215 Napa 843 834 1,67716 Kel. Aek Pining 1,319 1,363 2,68217 Sumuran 666 731 1,39718 Batu Hula 369 371 74019 Huta Godang 915 954 1,86920 Garoga 354 383 73721 Batu Horing 1,005 949 1,95422 Aek Ngadol Nauli 460 522 98223 Sisipa 355 378 733

Jumlah 14,421 14,562 28,983Sumber : Kecamatan Batang Toru Dalam Angka 2012

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur

Jumlah Penduduk di Kecamatan ditinjau dari kelompok umur terdiri dari

atas kelompok umur 0 – 14 Tahun atau kelompok anak-anak yaitu berjumlah

10.113 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 5.168 jiwa dan perempuan

sebanyak 4.945 jiwa. Untuk usia produktif yaitu umur 15-64 tahun sebanyak

17.825 jiwa dimana jumlah laki-laki sebanyak 8.841 jiwa dan perempuan

sebanyak 8.984 jiwa. Untuk usia lanjut yaitu umur 65 tahun keatas sebanyak



1.045 jiwa dimana jumlah laki-laki sebanyak 412 dan jumlah perempuan

sebanyak 633 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat pada Tabel II.4.

Tabel II.4Jumlah Penduduk Dirinci Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin dan

Desa/Kelurahan di Kecamatan Bantangtoru Tahun 2011

No Golongan UmurLaki-Laki Perempuan Jumlah

(Jiwa) (Jiwa) (Jiwa)

1 0 - 4 1,677 1,586 3,263 2 5 - 9 1,696 1,727 3,423 3 10 - 14 1,795 1,632 3,427 4 15 - 19 1,582 1,506 3,088 5 20 - 24 1,292 1,238 2,530 6 25 - 29 1,125 1,089 2,214 7 30 - 34 976 1,019 1,995 8 35 - 39 949 973 1,922 9 40 - 44 838 935 1,773

10 45 - 49 787 858 1,645 11 50 - 54 665 641 1,306 12 55 - 59 412 456 868 13 60 - 64 215 269 484 14 65 - 59 177 228 405 15 70 - 74 137 220 357 16 75 + 98 185 283

Jumlah 14,421 14,562 28,983 Sumber : Kecamatan Batang Toru dalam Angka Tahun 2012

Kondisi Sarana Wilayah

Fasilitas Pendidikan

Dalam meningkatkan mutu pendidikan pada suatu daerah salah satunya

dapat dilihat dari jumlah fasilitas pendidikan yang ada. Jumlah fasilitas

pendidikan yang ada di Bantangtoru sampai dengan tahun 2011 telah terdapat

sekitar 68 unit, yang terdiri dari TK 1 unit, SD 26 unit, SLTP 2 unit, dan SLTA/SMK

2 unit sedangkan Perguruan tinggi belum ada. Dengan demikian dapat

disimpulkan bahwa tingkat pendidikan SD adalah jumlah terbanyak di Kecamatan

Batangtoru, sedangkan yang terendah adalah tingkat pendidikan Taman Kanak-



Kanak (TK). Jika dilihat penyebaran fasilitas pendidikan, maka seluruh wilayah

perencanaan sudah mendapatkan fasilitas pendidikan.

Fasilitas Peribadatan

Jenis fasilitas peribadatan terbanyak yang terdapat di Kecamatan

Bantangtoru adalah fasilita Mesjid dengan Jumlah 42 unit dan jumlah terbesar

kedua adalah fasilitas musholla sebanyak 39 Unit sedangkan untuk fasilitas

Gereja terdapat sebanyak 13 Unit.untuk lebih jelas mengenai jumlah fasilitas

kesehatan di kecamatan Bantangtoru dapat dilihat pada Tabel II.5.

Tabel II.5Jumlah Fasilitas Peribadatan Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Bantangtoru

Tahun 2011

No. Desa/Kelurahan Masjid (Unit)

Musholla (Unit)

Gereja (Unit)Vihara(Unit)

Kuil(Unit)Protestan Katholik

1 Hapesong Lama 2 1 - - - -2 Perk. Hapesong 1 2 - - - -3 Padang Lancat 3 2 2 - - -4 Sianggunan 1 2 - - - -5 Huta baru 1 2 - - - -6 Sipenggeng 2 1 - - - -7 Hapesong Baru 7 5 - - - -8 Sigala- gala 1 1 - - - -9 Kel.Perk. Bantangtoru 2 3 - - - -

10 Telo 1 1 - - - -11 Wek III Bantangtoru 1 1 1 - - -12 Kel. Wek II 1 1 - - - -13 Kel. Wek I 1 1 - - - -14 Wek IV Bantangtoru 1 1 1 - - -15 Napa 2 1 - - - -16 Kel. Aek Pining 3 3 - - - -17 Sumuran 2 4 - - - -18 Batu Hula 2 1 - - - -19 Huta Godang 2 1 5 - - -20 Garoga 2 1 - - - -21 Batu Horing - 1 3 - - -22 Aek Ngadol Nauli 2 1 1 - - -23 Sisipa 2 2 - - - -

Jumlah 42 39 13 - - -Sumber : Kecamatan Bantangtoru dalam angka Tahun 2012



Fasilitas Kesehatan

Fasilitas kesehatan yang sudah ada di Kecamatan Bantangtoru terdiri dari

Puskesmas sebanyak 1 unit, Pustu 3 unit, polindes 5 unit, posyandu 32 unit, dan

praktek dokter sebanyak 38 unit. untuk lebih jelasnya mengenai jumlah fasilitas

dan tenaga medis pada tiap desa/kelurahan dapat dilihat pada Tabel II.6.

Tabel II.6Banyaknya Sarana Kesehatan Menurut Jenis Sarana dan Desa/Kelurahan

di Kecamatan Bantangtoru Tahun 2011

No Desa/KelurahanRumah Sakit(Unit)

Puskesmas(Unit)

Pustu(Unit)

Polindes(Unit)

Posyandu

(Unit)

Praktek Dokter/Bidan

(Unit)1 Hapesong Lama - - - 1 1 12 Perk. Hapesong - - - 1 1 23 Padang Lancat - - - - 2 34 Sianggunan - - 1 - 1 25 Huta baru - - - - 2 26 Sipenggeng - - - - 1 17 Hapesong Baru - - - - 2 28 Sigala- gala - - - 1 1 1

9 Kel.Perk. Bantangtoru - - - 2 4 4

10 Telo - - - - 1 111 Wek III Bantangtoru - - - - 1 112 Kel. Wek II - 1 - - 1 213 Kel. Wek I - - - - 1 214 Wek IV Bantangtoru - - - - 1 115 Napa - - - - 1 116 Kel. Aek Pining - - - - 1 217 Sumuran - - - - 1 118 Batu Hula - - - - 1 119 Huta Godang - - 1 - 1 120 Garoga - - - - 1 121 Batu Horing - - 1 - 1 122 Aek Ngadol Nauli - - - - 2 223 Sisipa - - - - 3 3

Jumlah 0 1 3 5 32 38Sumber : Kecamatan Bantangtoru Dalam Angka Tahun 2012

2.3. FUNGS DAN PERAN KAWASAN PERKOTAAN BATANGTORU

2.3.1. Fungsi Kawasan Perkotaan

Kota sebagai titik pertumbuhan utama didalam wilayah harus dapat

mengembangkan sistem perkotaannya sedemikian rupa sehingga mampu



menstimulir pertumbuhan wilayah pengaruhnya, sehingga terjalin keserasian

dan keseimbangan pertumbuhan antara kota dengan pedesaan.

Berdasarkan petimbangan di atas dan hasil kajian regional yang bersifat

makro dan kota yang bersifat mikro yang melibatkan berbagai aspek, Kawasan

Perkotaan Batangtoru diarahkan memiliki beberapa fungsi sebagai berikut :

1. Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

Pada dasarnya Pusat Kegiatan Lokal (PKL) ditetapkan dengan Peraturan

Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara

berdasarkan usulan pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, setelah

dikonsultasikan dengan Menteri Pekerjaan Umum. Pusat Kegiatan Lokal

(PKL) ditetapkan dengan kriteria :

a. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat

kegiatan industri dan jasa yang melayani skala kabupaten atau

beberapa kecamatan; dan/atau

b. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul

transportasi yang melayani skala kabupaten atau beberapa

kecamatan.

2. Pusat Pemerintahan

Kawasan Perkotaan Batangtoru adalah ibukota Kecamatan Batangtoru

sehingga praktis berfungsi sebagai pusat administrasi pemerintahan

kecamatan dan melayani pemerintahan desa yang berjumlah 33 desa dan

2 kelurahan. Kantor-kantor pemerintahan dengan lingkup kecamatan

diarahkan berlokasi di Kawasan Perkotaan Batangtoru seperti halnya

kantor-kantor lain yang sudah ada sebelumnya.

3. Pusat Fasilitas Pelayanan

Sebagai ibukota kecamatan, jenis dan jumlah fasilitas yang tersedia dan

akan disediakan lebih banyak dan lebih lengkap dibanding permukiman

lain di Kecamatan Batangtoru. Kawasan Perkotaan Batangtoru memiliki

jenis fasilitas yang berskala kecamatan kecuali rumah sakit bersalin.

Puskesmas merupakan salah satu fasilitas kesehatan berskala kecamatan.



Fasilitas pendidikan menyediakan berbagai tingkat sekolah, mulai dari

Sekolah Dasar hingga Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (Sekolah Menengah

Atas/SMA) yang cukup besar dan lengkap yang berskala kecamatan.

Pendidikan Perguruan Tinggi tidak diarahkan untuk Kawasan Perkotaan

Batangtoru.

4. Pintu Gerbang

Kawasan Perkotaan Batangtoru merupakan pintu gerbang menuju

kawasan pertambangan emas, dimana kedepannya akan memberikan

efek cukub besar bagi perkembangan kawasan perkotaan itu sendiri.

Memperhatikan berbagai fungsi Kawasan Perkotaan Batangtoru tersebut,

maka kawasan perkotaan ini harus mampu melayani daerah belakangnya selain

melayani wilayah kotanya sendiri. Fungsi tersebut selanjutnya dapat

memberikan arahan dan tujuan bagi perencanaan kawasan perkotaan ini dimasa

yang akan datang.

2.3.2. Peranan Kawasan Perkotaan Batangtoru

Berdasarkan fungsi kawasan perkotaan yang telah disebutkan, maka

Kawasan Perkotaan Batangtoru dapat berperan dalam berbagai aspek yang

dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Aspek Sosial

Kawasan Perkotaan Batangtoru dapat menjadi wilayah transformasi

sosial untuk mengurangi kesenjangan gaya hidup perkotaan dengan

gaya hidup pedesaan.

Kawasan Perkotaan Batangtoru akan membantu lebih meratanya

kesejahteraan karena peranannya sebagai katalis bagi pencapaian

pertumbuhan yang menekankan pada pemerataan.

2. Aspek Kultural

Kawasan Perkotaan Batangtoru dapat berfungsi sebagai transformasi

sosial untuk menjebatani pola kehidupan perkotaan dengan



pedesaan, dimana hal ini merupakan andil besar dalam

melanggengkan stabilitas nasional.

Kawasan Perkotaan Batangtoru sebagai wilayah transisi antar kota

dengan desa dapat befungsi sebagai katalisator nilai-nilai sosial desa

dan gilirannya menjadi wahana proses akulturasi nilai sosial budaya.

2.4. STRATEGI DASAR PENGEMBANGAN

Strategi dasar pengembangan kawasan perkotaan dibagi atas beberapa

aspek yang dianggap penting untuk dikemukakan, yaitu :

1. Aspek Kependudukan

a. Memperkecil ketidak merataan penyebaran penduduk untuk

menciptakan keseimbangan dalam proses pembangunan kawasan

perkotaan. Usaha yang ditempuh antara lain adalah dengan cara

melakukan penyebaran fasilitas-fasilitas kota ke seluruh daerah

permukiman penduduk, baik pada permukiman yang telah ada atau

akan direncanakan;

b. Memperluas kesempatan kerja untuk mengurangi tingkat

penganguran guna mencapai pemerataan pendapatan masyarakat

bagi peningkatan taraf hidup, kesejahteraan dan kecerdasan menuju

masyarakat adil dan makmur. Kebijaksanaan utama untuk mendorong

pengembangan kesempatan kerja adalah dengan meningkatkan

kegiatan perdagangan dan jasa di Kawasan Perkotaan Batangtoru

maupun daerah sekitarnya.

2. Aspek Ekonomi

Kebijaksanaan dibidang ekonomi bertujuan untuk meningkatkan

pendapatan masyarakat dan memperluas kesempatan kerja. Secara

umum kebijaksanaan yang dapat ditempuh adalah :

a. Pembangunan disektor perdagangan bertujuan untuk meningkatkan

produksi barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat dalam waktu



yang tepat dan dengan harga yang layak, seperti peningkatan fasilitas

perbelanjaan berupa pasar permanen dan kios;

b. Pengembangan disektor perkebunan dan pertambangan yang dapat

membuka lapangan pekerjaan baru bagi penduduk dan dapat

meningkatkan taraf hidup masyarakat.

3. Bidang Pelayanan Sosial

Kebijaksanaan yang ditempuh adalah dengan melakukan perbaikan dan

pembangunan beberapa fasilitas pelayanan sosial, disamping

peningkatan kualitas pelayanannya, untuk memberikan pelayanan yang

sebaik-baiknya kepada masyarakat. Bidang–bidang yang perlu mendapat

perhatian, antara lain adalah bidang pendidikan, kesehatan, perumahan,

keagamaan dan olahraga serta rekreasi/ruang terbuka hijau.

4. Bidang Pemerintahan

Pusat kegitan pemerintahan yang akan dikembangkan di Kawasan

Perkotaan Batangtoru adalah kegiatan pemerintahan yang mempunyai

skala pelayanan kecamatan, yaitu lingkup Kecamatan Batangtoru.

Kegiatan pemerintahan tersebut adalah Pemerintahan Kecamatan

Batangtoru yang mencakup juga dinas-dinas teknis dan instansi sektoral

tingkat kecamatan serta pemerintahan desa.

5. Bidang Perhubungan.

Pengembangn jasa transportasi pada dasarnya adalah untuk

meningkatkan pelayanan hubungan regional dan hubungan dalam

kawasan perkotaan, yaitu berupa peningkatan kualitas jalan sehingga

meningkatkan kelancaran hubungan antara bagian kawasan perkotaan,

penegasan fungsi jalan dan peningkatan kualitas jalan untuk menciptakan

struktur kawasan perkotaan yang dituju.

Didalam usaha untuk memenuhi tuntutan perkembangan kawasan

perkotaan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan fungsinya, perlu

diusahakan agar pembangunan yang dilakukan mengikuti arah dan tujuan

perkembangan kawasan perkotaan yang digariskan dengan menyusun



Rencana Rinci atau dikenal dengan Rencana Detail Tata Ruang yang

merupakan usaha merumuskan program-program pembangunan

kawasan perkotaan secara menyeluruh sebagai pedoman untuk

pembangunan.

Hal ini menjamin terselenggaranya proyek-proyek pembangunan

kawasan perkotaan yang terpadu menuju sarana pengembangan

kawasan perkotaan yang direncanakan. Dengan demikian dapat

disimpulkan bahwa tujuan dari Rencana Detail Tata Ruang adalah

menyusun dan merumuskan program-program pengembangan kawasan

perkotaan secara menyeluruh terpadu dalam satu kerangka

pengembangan yang berjangka dan dapat memberikan gambaran dan

arah pengembangan kawasan perkotaan yang dikehendaki sehingga

dapat digunakan sebagai pedoman pembangunan kawasan perkotaan.

Sesuai dengan batasan yang dikaitkan dengan fungsi Kawasan Perkotaan

Batangtoru maka tujuan pengembangan Kawasan Perkotaan Batangtoru

adalah :

a. Mendorong dan mengembangkan sektor-sektor kegiatan perkotaan

yang menunjang fungsi dan peranan Kawasan Perkotaan Batangtoru

sebagai Ibukota Kecamatan Batangtoru dan pusat pemerintahan

kecamata.

b. Mendorong dan mengembangkan sektor-sektor perkotaan yang

mendukung dan memanfaatkan Kawasan Perkotaan Batangtoru

sebagai pusat koleksi distribusi bagi wilayah belakangnya.

c. Mengefisiensikan dan mengoptimalkan sektor-sektor kegiatan yang

memberikan pelayanan di Kawasan Perkotaan Batangtoru.

d. Meningkatkan sistem transportasi dan tata ruang yang optimal.

e. Pemanfaatan ruang secara optimal dengan potensi sumber daya

alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.



f. Terciptanya kehidupnya dan penghidupan yang aman, tertib, lancar,

sehat dan efisien dalam lingkungan yang serasi dan daya dukung yang

lestari.


bab ii karakteristik regional dan kebijakan-ok

Documents