32

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan ataupun referensi bagi

peneliti dalam melakukan penelitian. Dengan adanya penelitian terdahulu

dapat memperkaya teori maupun permasalahan-permasalah dalam

mengkaji penelitian yang dilakukan. Peneliti mengangkat beberapa

penelitian terdahalu yang mengkaji terkait tema yang dilakukan

peneliti/penulis. Penelitian terdahulu yang dijadikan acuan penulis dalam

melakukan penelitian, antara lain :

1. Penelitian terdahulu yang pertama yaitu, skripsi dari Muhammad Al

Imran (2014) yang berjudul “Efektivitas Kinerja Badan Narkotika

Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dalam Upaya Pencegahan dan

Pemberantasan Narkotika Dikalangan Remaja Kota Makassar”.

Penelitian ini bertujuan untuk mngetahui efektivitas pelaksanaa kinerja

kerja Badan Nrkotika Nasionla Provinsi Sulawesi Selatan dalam upaya

pencegahan dan pemberantasan narkotika dikalangan remaja Kota

Makassar dan juga untuk mengetahui faktor apa saja yang

mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kinerja Badan Narkotika

Nasional Provinsi Sulawesi Selatan.

Hasil penelitian menunjukan bahwa hingga tahun 2014 ini pelbagai

kegiatan yang telah dilaksanakan berkaitan dengan upaya program

Pncegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap

Nrkotika (P4GN), antara lain diseminasi informasi melalui media cetak,

33

media elektronik, dan media luar ruang; pembentukan dan pelatihan

kader anti narkoba; dalam upya P4GN; pemetaan jaringan; pmetaan

jaringan peredaran narkotika; pnyelidikan, penangkapan dan penyidikan

kasus nrkotika; penyitaan aset sindikat kjahatan narkotika. Begitu juga

faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaa kinerja

pencegahan dan pemberantasan narkotika, yaitu terdiri dari faktor

hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas dalam

penegakan hukum, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

2. Penelitian terdahulu yang selanjutnya, yaitu jurnal dari Johansyah

(2015) yang berjudul “Peran Badan Narkotika Kabupaten (BNK) dalam

Mencegah dan Memberantas Peredaran Narkoba di Kecamatan

Bengalon Kabupaten Kutai Timur”. Dalam penelitian yang dilakukan

oleh Johansyah, bertujuan untuk mengetahui dan mendiskripsikan

Peran Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Dalam Mencegah Dan

Memberantas Peredaran Narkoba Di Kecamatan Bengalon Kabupaten

Kutai Timur.

Hasil dari penelitian ini diperoleh gambaran secara keseluruhan

mengenai peran Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kabupaten Kutai

Timur dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan peredaran

narkoban sangat baik karena dalam hal pencegahan mereka sudah

melakukan dengan baik akan kurang maksimal dengan adanya kendala

pendanaan dari Pemerintahan, begitu juga dengan hal pemberantasan

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dilakukan dengan baik

yang dimana BNK dan Kepolisian sudah menangani kasus-kasus yang

34

ada di Kabupaten Kutai Timur. Selain itu masyarakat dapat membantu

kegiatan yang dilakukan oleh BNK dan Kepolisian dan memberikan

informasi tentang peredaran narkoba di Kabupaten Kutai Timur.

3. Penelitian terdahulu yang kegita, yaitu jurnal dari Tri Wulandari (2016)

yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pencegahan dan

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)

Pada Kalangan Pelajar di BNNP DIY”. Dalam penelitian ini bertujuan

untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan pencegahan dan

pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN)

pada kalangan pelajar di BNN Provinsi DIY.

Hasil dari penelitian ini, yaitu mengenai implementasi kebijakan P4GN

di BNNP DIY meliputi tahap interpretasi, pengorganisasian dan

aplikasi. Hal ini ditunjukkan dengan BNNP DIY menyusun rencana

strategis dan rencana kerja anggaran. Hasil interpretasi, program dengan

sasaran kalangan pelajar adalah diseminasi informasi, advokasi,

pembentukan kader anti narkoba, dan pemberdayaan kader anti

narkoba. Dalam menjalankan kebijakan ini banyak memerlukan

dukungan ataupun kerjasama dengan berbagai elemen yang khsusnya

ada didalam lingkup pelajar Provinsi DIY.

35

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No Judul Penelitian Temuan Relevansi

1. “Efektivitas

Kinerja Badan

Narkotika

Nasional Provinsi

Sulawesi Selatan

dalam Upaya

Pencegahan dan

Pemberantasan

Narkotika

Dikalangan

Remaja Kota

Makassar”. Skripsi

Fakultas Hukum

Universitas

Hasanuddin

Makassar 2014.

Oleh: Muhammad

Al Imran

Hasil penelitian

menunjukan bahwa

hingga tahun 2014 ini

pelbagai kegiatan

yang telah

dilaksanakan

berkaitan dengan

upaya program

Pencegahan dan

Pemberantasan

Penyalahgunaan dan

Peredaran Gelap

Narkotika (P4GN),

antara lain;

diseminasi informasi

melalui media cetak,

media elektronik, dan

media luar ruang;

pembentukan dan

pelatihan kader anti

narkoba; dalam

upaya P4GN;

Berkaitan dengan

penelitian tersebut

memiliki

kesamaan dalam

membahas

menganai

kebijakan P4GN

yang harus

dilakukan oleh

BNN, akan tetapi

ada beberapa

perbedaan yang

nantinya akan

dibahas oleh

peneliti yaitu

mengenai fungsi-

fungsi program

kerja dari setiap

seksi yang ada di

BNN dalam

menajalankan

kebijakan P4GN

tersebut. dalam

penelitian yang

dilakukan oleh

Muhammad Al

Imran

menganalisis dari

segi Hukum dan

tetntu itu beda

dengan penelitian

yang akan

dilakukan oleh

penulis yang

menganalisis dari

segi Sosiologi.

2. “Peran Badan

Narkotika

Kabupaten (BNK)

dalam Mencegah

dan Memberantas

Peredaran

Narkoba di

Hasil dari penelitian

ini diperoleh

gambaran secara

keseluruhan

mengenai peran

Badan Narkotika

Kabupaten (BNK)

Berkaitan dengan

penelitian dari

Johansyah, yaitu

memiliki

kesamaan

mengenai

pembahasan

36

Kecamatan

Bengalon

Kabupaten Kutai

Timur”.

eJournal Ilmu

Pemerintahan,

FISIP Universitas

Mulawarman

2015. Oleh:

Johansyah.

Kabupaten Kutai

Timur dalam

melakukan

pencegahan dan

pemberantasan

peredaran narkoban

sangat baik karena

dalam hal

pencegahan mereka

sudah melakukan

dengan baik akan

kurang maksimal

dengan adanya

kendala pendanaan

dari Pemerintahan,

begitu juga dengan

hal pemberantasan

penyalahgunaan dan

peredaran gelap

narkoba dilakukan

dengan baik yang

dimana BNK dan

Kepolisian sudah

menangani kasus-

kasus yang ada di

Kabupaten Kutai

Timur.

peran BNN

sedangkan yang

dilakukan oleh

penulis untuk

mengetahui

fungsi-fungsi

program kerja

dari setiap seksi

yang sama halnya

dengan peran

seksi-seksi yang

ada di BNN

dalam

melaksanakan

kebijkan P4GN.

Sedangkan

didalam

penelitian

Johansyah tidak

begitu menonjol

dalam membahas

kebijakan P4GN.

Tentu yang jadi

pembeda adalah

segi dalam

menganalisis

yang dimana

penelitian

Johansyah dari

segi Ilmu

Pemerintahan,

sedangkan dari

penulis dari

penelitian ini

yaitu dari segi

Sosiologi.

3. “Implementasi

Kebijakan

Pencegahan dan

Pemberantasan

Penyalahgunaan

dan Peredaran

Gelap Narkoba

(P4GN) Pada

Kalangan Pelajar

di BNNP DIY”.

Jurnal Filsafat dan

Sosiologi

Hasil dari penelitian

ini yaitu mengenai

implementasi

kebijakan P4GN di

BNNP DIY meliputi

tahap interpretasi,

pengorganisasian dan

aplikasi. Hal ini

ditunjukkan dengan

BNNP DIY

menyusun rencana

strategis dan rencana

Dalam penelitian

yang dilakukan

oleh Tri Wulndari

memiliki

kesamaan dalam

membahas

mengenai

implementasi

kebijkan P4GN,

akan tetapi dalam

hal ini Tri

Wulandari hanya

37

Pendidikan,

Kebijakan

Pendidikan,

Fakultas Ilmu

Pendidikan,

Universitas Negeri

Yogyakarta 2016.

Oleh: Tri

Wulandari

kerja anggaran. Hasil

interpretasi, program

dengan sasaran

kalangan pelajar

adalah diseminasi

informasi, advokasi,

pembentukan kader

anti narkoba, dan

pemberdayaan kader

anti narkoba. Dalam

menjalankan

kebijakan ini banyak

memerlukan

dukungan ataupun

kerjasama dengan

berbagai elemen

yang khsusnya ada

didalam lingkup

pelajar Provinsi DIY.

melihat kebijakan

ini berjalan pada

kalangan pelajar

dan tetntu tidak

sepenuhnya

melihat

keberfungsisan

dari setiap seksi

yang ada didalam

BNNP tersebut,

sedangkan

penelitian yang

akan dilakukan

oleh penulis yaitu,

mengenai

keberfungsian

setiap seksi dalam

menjalankan

kebijakn tersebut.

Mengapa

penelitian

terdahulu ini

berfokus pada

pelajar karena

menganalisis dari

segi Ilmu

Pendidikan,

sedangkan

penelitian yang

dilakukan oleh

penulis dari segi

Sosiologi.

2.2 Tinjauan Pustaka

2.2.1 Kebijakan P4GN

Menyikapi permasalahan Indonesia darurat narkoba, untuk

memperkuat UU yang telah ada kemudian dikeluarkannya

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011

tntang Pelaksana Kebijakan Nasional Pencegahan dan

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkoba

38

Tahun 2011. Inpres ini dikeluarkan untuk memfokuskan

pencapaian "Indonesia Bebas Narkoba", diperlukan Kebijakan dan

Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan

dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) sebagai bentuk komitmen

bersama seluruh komponen masyarakat, bangsa, dan negara

Indonesia. Dalam rangka melaksanakan kebijakan ini terdapat

empat (4) bidang, yaitu Bidang Pencegahan, Bidang Pemberdayaan

Masyrakat, Bidang Rehabilitasi, dan Bidang Pemberantasan

(Kementrian Perindustrian Republik Indonesia, 2011:2-3)

Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 pelaksanaan

kebijakan ini, seperti yang dijelaskan diatas yaitu melalui bidang

yang sudah ditentukan, berikut tugas bidang dalam menjalankan

kebijakan P4GN:

1. Bidang Pencegahan, memfokuskan pada:

a. Upaya menjadikan pelajar pendidikan menengah dan

mahasiswa memilik pola pikir, sikap, dan terampil

menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;

b. Upaya menjadkan para pekerja memiliki pola pikir,

sikap, dan terampil menolak penyalahgunaan dan

peredaran gelap narkoba.

c. Upaya menjadikan masyarakat memiliki pola pikir,

sikap, dan terampil menolak penyalhgunaan dan

peredaran gelap narkoba.

2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, memfokuskan pada:

39

a. Upaya menciptakan lingkungan pendidikan menengah

dan kampus bebas dari penyalahgunaan dan peredaran

gelap narkoba terutama ganja, shabu, ekstasi, dan

heroin;

b. Upaya menciptakan lingkungan kerja bebas dari

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba terutama

ganja, shabu, ekstasi, dan heroin;

c. Upaya penyadaran dengan pemberdayaan di

masyarakat agar lingkungannya bebas dari

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba

terutaman ganja, shabu, ekstasi, dan heroin;

d. Upaya penyadaran dan pemberdayaan masyarakat yang

berada di lokasi rawan narkoba agar lokasi itu bebas

dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba

terutaman ganja, shabu, ekstasi, dan heroin;

3. Bidang Rehabilitasi, memfokuskan pada:

a. Upaya mengintensifkan Wajib Lapor Pecandu

Nrkotika;

b. Upaya memberikan pelayanan rehabilitasi medis dan

rehabilitasi sosial kepada penyalahguna, korban

penyalahgunaan, dan pecandu narkoba;

c. Upaya pembangunan kapasitas lembaga rehabilitasi

medis dan rehabilitasi sosial secara prioritas

berdasarkan kerawanan daerah penyalahgunaan;

40

d. Upaya pembinaan lanjut kepada mantan korban,

penyalahgunaan, dan pecandu narkoba

4. Bidang Pemberantasan, memfokuskan pada:

a. Upaya pengawasan ketat terhadap impor produksi,

distribusi, penggunaan (end user), ekspor, dan re-

ekspor bahan kimia prekusior dan penegakan hukum

terhadap jaringan tersangka yang melakukan

penyimpangan;

b. Upaya pengungkapan pabrikan gelap narkoba dan/atau

laboratorium rumahan dan jaringan sindikat yang

terlibat;

c. Upaya pengungkapan tindak pidana pencucian uang

yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika secara

tugas dan keras sesuai peraturan perundang-undangan;

d. Upaya penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, dan

peradilan jaringan sindikat narkoba baik dalam maupun

luar negeri secara sinergi;

e. Upaya penindakan yang tugas dan keras terhadap

aparat penegak hukum dan aparat pemerintah lainnya

yang terlibat jaringan sindikat narkoba;

f. Upaya peningkatan kerjasama antar penegak hukum

untuk menghindari kesenjangan di lapangan;

g. Upaya kerjasama dengan aparat penegak hukum tingkat

internasional.

41

2.2.2 Arah Kebijakan P4GN

1. Menjadikan penduduk Kota Batu imun terhadap

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba melalui

partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat, pemerintah,

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), TNI, Polri se-Kota

Batu dengan menumbuhkan daya tolak terhadap narkoba dan

menciptakan lingkungan bebas narkoba.

2. Menjadikan penyalahguna maupun pecandu nrkoba di

masyarakat Kota Batu secara bertahap mendapat layanan

rehabilitasi medis dan rhabilitasi sosial melalui rawat inap atau

rawat jalan.

3. Menumpas jaringan sindikat peredaran narkoba sampai ke

akar-akarnya melalui pemutusan jaringan sindikat peredaran

narkoba di wilayah Kota Batu dan penghancuran kekuatan

ekonomi jaringan sindikat peredaran narkoba dengan cara

penyitaan aset yang berasal dari tindak pidana narkoba melalui

penegakan hukum yang tegas dan keras (Peraturan Walikota

Batu, 2013).

2.2.3 Narkoba

Pengaturan tentang narkoba di Indonesia dapat ditemui dalam

UU No. 22/1997 tentang Narkotika serta UU No. 5/1997 tentang

Psikotropika. Narkotika menurut kedua UU tersebut didefinisikan

sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan

tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat

42

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya

rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-

golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut

atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri

Kesehatan. Narkotika sendiri dibagi menjadi tiga bagian, yaitu :

a. Opiat (opium yang dijadkan morfin, heroin, putaw)

b. Ganja

c. Kokain.

Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat/bahan

berbahaya. Selain “narkoba”, istilah lain yang diperkenalkan

khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah

NAPZA yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika

dan Zat Adiktif lainnya (Santoso & Silalahi, 2000:38-39).

Semua istilah ini, baik “narkoba” ataupun “napza”, mengacu

pada kelompok senyawa yang umumnya memliki risiko kecanduan

bagia penggunanya. Menurut pakar kesehatan, narkoba sebenarnya

adalah senyawa-senyawa psikotropika yang bisa dipakai untuk

membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk

penyakit tertentu.

Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau

bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat

43

menyebabakan penurunana atau perubahan kesadaran, hilangnya

rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat

menimbulkan ketergantungan.

UU tersebut juga mengatur tentang penggolongan Narkotika

dan zat-zat. Dengan adanya peningkatan penyalahgunaan beberapa

zat baru yang memiliki potensi sangat tinggi mengakibatkan

ketergantungan yang belum termasuk dalam Golongan Narkotika

(UU tentang Narkotika) maka diterbitkan Permenkes Nomor 2

Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

a. Narkotika Golongan 1 adalah Narkotika yang hanya dapat

digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan

tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat

tinggi mengakibatkan ketergantungan (contoh: Opium,

tanaman ganja, Heroin, Amfetamina, Metamfetamina,

Etkatinona, tanaman KHAT (Catha edulis) dan lain-lain).

b. Narkotika Golongan 2 adalah Narkotika berkhasiat pengobatan

digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam

terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan

serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan

(contoh: Dekstromoramida, Metadona, Morfina, Petidina,

Dihidroetorfin, Oripavin dan lain-lain).

c. Narkotika Golongan 3 adalah Narkotika berkhasiat pengobatan

dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan

pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi

44

ringan mengakibatkan ketergantungan (contoh: Kodeina,

Narkodeina, Buprenorfina dan lain-lain).

Zat Adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau

ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai

perubahan perilaku, kognitif, dan fenomena fisiologis, keinginan

kuat untuk mengonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam

mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada

penggunaan bahan tersebut daripada kegiatan lain, meningkatnya

toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang

Pengamanan bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa produk

Tembakau bagi Kesehatan (Departemen Kesehatan, 2017:1-2).

2.2.4 Dampak Narkoba

Narkotika dan obat terlarang serta zat adiktif/psikotropika

dapat menyebabakan efek dan dampak negatif bagi pemakainya.

Dampak yang negatif itu sudah pasti merugikan dan sangat buruk

efeknya bagi kesehatan mental dan fisk, begitu juga bisa

merugikan masyarakat yang ada dilingkungannya.

Meskipun demikian terkadang beberapa jenis obat masih

dipakai dalam dunia kedokteran, namun hanya diberikan bagi

pasien-pasien tertentu, bukan untuk dikonsumsi secara umum dan

bebas oleh masyarakat. Oleh karena itu obat dan narkotika yang

disalahgunakan dapat menimbulkan berbagai akibat yang beraneka

ragam:

45

1. Dampak Langsung Narkoba bagi Jasmani / Tubuh Manusia

Tiap zat dapat memberikan efek yang berbeda terhadap tubuh

yang dapat menyerang pada otak, pembulu darah, tulang, paru-

paru, sistem pencernaan, sistem syaraf dan dapat juga

terinfeksi penyakit menular berbahay seperti HIV/AIDS,

Hpatitis, Herps, TBC dll dan banyak masih banyak dampak

lainnya yang merugikan tubuh manusia.

2. Dampak Langsung Narkoba bagi Kejiwaan/Mental Manusia

Dapat menyebabkan depresi mental, gangguan jiwa

berat/psikotik, bunuh diri dan melakukan tindak kejahatan,

kekerasan dan pengerusakan. Efek depresi bisa ditimbulkan

akibat kecaman keluarga, teman dan masyarakat atau

kegagalan dalam mencoba berhenti memakai narkoba. Namun

orang normal yang depresi dapat menjadi pemakai narkoba

karena mereka berfikir bahwa narkoba dapat mengatasi dan

melupakan masalah dirinya, akan teteapi semua itu tidak benar.

Dampak buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba

yang sangat merugikan kehidupan masyarakat mendorong

pemerintah melalui Badan Narkotika Nasional untuk lebih fokus

melakukan berbagai upaya Pencegahan Pemberantasan

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)

(Departemen Kesehatan, 2017:2-5).

46

2.3 Landasan Teori

Teori dalam sebuah penelitian merupakan salah satu unsur penting

yang tidak bisa ditiadakan. Fungsi dari teori didalam penelitian adalah

sebagai dasar analisis, sehingga nantinya data yang didapatkan selama

proses penelitian akan dapat dijelaskan dengan baik. Penelitian ini

mengenai pelaksanaan dan keberfungsian program kerja Badan Narkotika

Nasional Kota Batu dalam kebijkan pencegahan, pemberantasan

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN), peneliti mengacu

pada teori fungsionalisme struktural yang dimana akan menganalisis

fungsi program kerja pencegahan dan pemberdayaan masyarakat Badan

Narkotika Nasional Kota Batu melalui pendekatan sosiologi.

Didalam Penelitian ini menggunakan teori Fungsional struktural

Robert K. Merton. Menurut Merton, fungsi adalah konsekuensi -

konsekuensi yang dapat diamati yang menimbulkan adaptasi atau

penyesuaian dari sistem tertentu (Ritzer,2011:139). Fungsi tidak

selamanya mempunyai akibat positif, akan tetapi perlu diperhatikan bahwa

satu faktor sosial dapat mempunyai akibat negatif terhdap fakta sosial

lainnya. Merton menggagas empat konsep fungsi, yaitu disfungsi,

nonfungsi, fungsi manifes (nyata),dan fungsi laten (tersembunyi).

Disfungsi merupakan sebuah struktur atau lembaga-lembaga dapat

menyumbang dalam pemeliharaan bagian-bagian sistem sosial dan

struktur tetapi bisa juga menimbulkan konsekuensi negatif terhadap siatem

sosial, sedangkan nonfungsi adalah sebagai konsekuensi - konsekuensi

yang benar-benar tidak relevan dengan sistem yang dipertimbangkan

47

(Ritzer,2011:140). Selain menggagas konsep disfungsi dan nonfungsi,

Merton juga menggagas dengan dua konsep fungsi yaitu manifes (nyata)

dan fungsi laten (tersembunyi).

Menurut pengertian sederhana, fungsi nyata adalah fungsi yang

diharapkan, sedangkan fungsi tersembunyi adalah fungsi yang tak di

harapkan (Ritzer,2011:141). Kemudiaan lebih lengkap dan detail dalam

Social Structures and System beberapa ciri fungsi manifes diungkapkan

oleh William M Dobriner dalam Rachmad K. Dwi Susilo (2008:216)

adalah sebagai berikut:

a. Fungsi manifes adalah jelas, milik publik, ideologis, nyata, alamiah

/ tidak dibuat-buat, memiliki maksud dan penjelmaan akal sehat;

b. Fungsi manifes untuk menjelaskan aktor dalam struktur yang

berguna untuk menilai atau menjelaskan fakta sosial, kelompok,

atau peristiwa.

Sedangkan fungsi laten adalah “unintended and unrecognized

consequences of the same order”, pada pokoknya menyatakan bahwa

konsekuensi yang tidak diinginkan dan tidak dikenali dari urutan yang

sama. Dalam suatu perilaku seseorang tidak ada perilaku tunggal yang

hanya bersifat manifes saja, karena seringkali ada lebih dari satu motif

yang bisa dimasukkan baik secara manifes maupun laten (Susilo, 2008:

217).