1

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN

2.1 Landasan Teori dan Konsep

2.1.1 Theory of Planned Behavior

Menurut Feld & Frey (2007) penelitian mengenai kepatuhan pajak, dapat

dilihat dari sisi psikologi wajib pajak. Pendekatan melalui aspek psikologi

dilakukan mengingat dalam suatu negara yang menganut demokrasi, hubungan

antara pembayar pajak dengan otoritas pajak dapat dilihat sebagai suatu kontrak

psikologi. Suatu kontrak psikologi menuntut adanya hubungan yang setara antara

pembayar pajak tergantung dari seberapa besar kedua belah pihak saling

mempercayai dan mematuhi atau memenuhi komitmen dalam kontrak psikologi

(Hidayat, 2010)

Kajian dalam bidang psikologi mengenai faktor yang mempengaruhi

perilaku kepatuhan pajak, salah satunya adalah melalui Theory of Planned

Behavior (TPB) (Ajzen, 1991) dalam (Hidayat, 2010). Berdasarkan model TPB,

menurut Ajzen (1991), dapat dijelaskan bahwa perilaku individu untuk patuh

terhadap ketentuan perpajakan ditentukan oleh niat (intention). Niat untuk

berperilaku dipengaruhi oleh tiga factor sebagai berikut.

1) Behavioral belief

Keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku (outcome belief) dan

evaluasi terhadap hasil dari keyakinan tersebut. Keyakinan dan evaluasi

terhadap hasil ini akan membentuk variabel sikap (attitude).

2

2) Normatif belief

Keyakinan individu tentang harapan normatif orang lain yang menjadi

rujukannya, seperti keluarga, teman, dan konsultan pajak serta motivasi

untuk mencapai harapan tersebut. Harapan normatif ini membentuk

veriabel norma subjektif (subjective norm).

3) Control belief

Keyakinan individu tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau

menghambat perilakunya dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal

tersebut mempengaruhi perilakunya. Control belief membentuk variabel

kontrol perilaku yang dipersepsikan (perceived behavioral control).

Menurut Ajzen (1991) sikap yang mendorong perilaku (attitude toward

behavior) merupakan derajat dimana seseorang memiliki evaluasi atau penilaian

positif atau negatif terhadap perilaku yang akan ditampilkan. Respon positif atau

negatif itu adalah hasil proses evaluasi (outcome evaluation) terhadap keyakinan

(behavioral belief strength) individu yang mendorong perilaku.

Pengertian norma subjektif (subjective norm) adalah persepsi tekanan

sosial untuk menampilkan atau tidak menampilkan perilaku tertentu. Norma

subjektif merupakan fungsi dari harapan yang dipersepsikan (injunctive normative

beliefs) individu dimana satu atau lebih orang di sekitarnya (misalnya, saudara,

teman sejawat) menyetujui perilaku tertentu dan memotivasi individu (motivation

to comply) tersebut untuk mematuhi mereka (Ajzen, 1991). Penelitian ini

menggunakan satu indikator yang digunakan sebagai motivasi wajib pajak untuk

berperilaku patuh yaitu pengaruh akuntabilitas pelayanan publik.

3

Pengertian kontrol perilaku persepsian (perceived behavioral control)

Ajzen (1991) mendefinisikan sebagai persepsi kemudahan atau kesulitan untuk

melakukan perilaku. Semakin besar (power of control) semakin besar pula niat

seseorang untuk melakukan perilaku yang sedang dipertimbangkan. Indikator

yang digunakan sebagai kontrol pada penelitian ini adalah sanksi perpajakan.

Sanksi pajak dibuat adalah untuk mendukung agar wajib pajak mematuhi

peraturan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak akan ditentukan berdasarkan

persepsi wajib pajak tentang seberapa kuat sanksi pajak mampu mendukung

perilaku wajib pajak untuk taat pajak.

Behavioral beliefs, normative beliefs, dan control beliefs sebagai tiga

faktor yang menentukan seseorang untuk berperilaku. Setelah terdapat tiga faktor

tersebut, maka seseorang akan memasuki tahap intention, kemudian tahap terakhir

adalah behavior. Tahap intention merupakan tahap dimana seseorang memiliki

maksud atau niat untuk berperilaku, sedangkan behavior adalah tahap seseorang

berperilaku (Mustikasari, 2007).

2.1.2 Pengertian Pajak

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga atas UU No. 6

Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah

kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang

bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Soemitro dalam Resmi (2007:1), pajak

adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat

4

dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang

langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran

umum (Mardiasmo, 2009:1).

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa

unsur–unsur pajak adalah sebagai berikut:

1) iuran masyarakat kepada negara

2) berdasarkan undang-undang ( yang dapat dipaksakan )

3) tanpa jasa timbal (prestasi) dari negara yang dapat langsung di tunjuk

4) untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang bersifat umum

Rusyadi (2009), mengatakan pajak merupakan sumber pendanaan bagi

Pemerintah dalam melaksanakan tanggung jawab Negara untuk mengatasi

masalah sosial, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran serta menjadi

kontrak sosial antara warga negara dengan Pemerintah.

2.1.3 Fungsi Pajak

Pajak bagi Negara mempunyai fungsi yang sangat penting karena pajak

merupakan salah satu sumber pembiayaan bagi Negara dalam menjalankan roda

pemerintah. Terdapat dua fungsi pajak (Mardiasmo, 2011:1) yaitu.

1) Fungsi anggaran (budgetair)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai

pengeluaran-pengeluarannya. Misalnya, pajak dimasukkan dalam APBN

sebagai penerimaan dalam negeri.

5

2) Fungsi mengatur (regulerend)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan

pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Misalnya, pajak yang tinggi

dikenakan pemerintah dalam bidang sosial untuk mengurangi konsumsi

minuman keras di masyarakat, tarif pajak yang tinggi dikenakan pada

kepemilikan kendaraan pribadi seperti mobil yang dikenakan pajak

progresif untuk mengurangi kepemilikan mobil agar mengurangi

kemacetan lalu lintas, serta tarif 0% dikenakan pada ekspor untuk

meningkatkan ekspor produk dalam negeri.

2.1.4 Pengelompokkan Pajak

Pada dasarnya pajak dikelompokkan karena setiap pajak yang dipungut

memiliki kriteria sifat dan kegunaan yang berbeda-beda. Menurut Mardiasmo

(2009:5), pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu.

1) Menurut Golongannya

(1) Pajak Langsung adalah pajak yang bebannya harus dipikul oleh wajib

pajak yang bersangkutan dalam pengertian administratif, pajak

langsung adalah pajak yang dipungut secara berkala, seperti pajak

penghasilan.

(2) Pajak Tidak Langsung adalah pajak-pajak yang bebannya dapat

dilimpahkan kepada pihak ketiga atau konsumen. Pajak tidak

langsung dalam pengertian administratif adalah pajak yang dipungut

atas peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak,

6

misalnya terjadi penyerahan barang-barang pembuat akta, seperti

pajak Pertambahan Nilai dan Bea Materai.

2) Menurut Sifatnya

(1) Pajak Subjektif (bersifat perorangan) adalah pajak yang

memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak, untuk menetapkan

pajaknya harus ditemukan alasan-alasan yang objektif yang

berhubungan erat dengan keadaan materialnya yaitu yang disebut

daya pikul, seperti pajak penghasilan.

(2) Pajak Objektif (bersifat kebendaan) adalah pajak yang melihat kepada

objeknya baik itu berupa benda, dapat pula berupa keadaan, perbuatan,

atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar,

kemudian baru dicari subjeknya, seperti Pajak Pertambahan Nilai dan

Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3) Menurut Lembaga Pemungutnya

(1) Pajak Negara (Pajak Pusat), adalah pajak yang dipungut pemerintah

pusat yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Departemen

Keuangan dan hasilnya akan digunakan untuk membiayai rumah

tangga negara pada umumnya, seperti Pajak Penghasilan, Pajak Bumi

dan Bangunan, Bea Materai, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak

Penjualan atas Barang Mewah.

(2) Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah seperti Provinsi,

Kabupaten, maupun Kotamadya berdasarkan peraturan daerah masing-

7

masing dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga

daerah masing-masing, seperti Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak

Reklame, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak

Penerangan Jalan dan Pajak Parkir.

2.1.5 Cara Pemungutan Pajak

Cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan tiga stelsel (Mardiasmo,

2011:6) yaitu.

a) Stelsel nyata (riil stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata),

sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak,

yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui.

b) Stelsel anggapan (fictive stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh

undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan

tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan

besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan.

c) Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan.

Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan,

kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan

yang sebernarnya.

8

2.1.6 Syarat Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak harus memenuhi beberapa syarat agar tidak

menimbulkan hambatan atau perlawanan (Mardiasmo, 2011:2). Syarat

pemungutan tersebut antara lain sebagai berikut.

1) Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang

dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam undang-undang

diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan

dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam

pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk

mengajukan keberatan, penundaan dalam membayar dan mengajukan

banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis).

Di Indonesia, pajak harus diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 ayat 2. Hal ini

memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara

maupun warganya.

3) Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran produksi maupun

perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian

masyarakat.

4) Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansiil)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan

sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

9

5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong

masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah

dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

2.1.7 Sistem Pemungutan Pajak

Dalam sistem perpajakan dikenal official assessment system, self assessment

system dan with holding system. Rahayu (2010:101) dalam bukunya menguraikan

sistem tersebut sebagai berikut.

a. Official Assessment System merupakan sistem perpajakan dimana

inisiatif untuk memenuhi kewajiban perpajakan berada di pihak fiskus.

Jadi dalam sistem ini Wajib Pajak bersifat pasif sedangkan fiskus

bersikap aktif. Menurut sistem ini utang pajak timbul apabila telah ada

ketetapan pajak dari fiskus.

b. Self Assessment System adalah sistem pemungutan pajak dimana Wajib

Pajak harus menghitung, memperhitungkan, membayar, dan

melaporkan jumlah pajak yang terutang. Aparat pajak hanya bertugas

melakukan penyuluhan dan pengawasan untuk mengetahui kepatuhan

Wajib Pajak. Upaya untuk mensukseskan sistem tersebut dibutuhkan

beberapa prasyarat Wajib Pajak antara lain.

1. Kesadaran Wajib Pajak

2. Kejujuran dan kedisiplinan Wajib Pajak

3. Kemauan membayar pajak dari Wajib Pajak

10

c. With Holding System adalah sistem pemungutan pajak yang mana

besarnya pajak terutang dihitung dan dipotong oleh pihak ketiga. Pihak

ketiga yang dimaksud disini antara lain pemberi kerja, dan

bendaharawan pemerintah.

Sebagaimana telah diketahui bahwa dengan reformasi perpajakan tahun

1983, sistem perpajakan di Indonesia menganut self assessment system. Dari

sistem tersebut yang paling utama yaitu adanya kewajiban Wajib Pajak untuk

menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang

terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Harapan agar

sistem perpajakan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik diperlukan adanya

kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak serta penegakan hukumnya.

2.1.8 Pengertian Wajib Pajak

Wajib pajak menurut Pasal 1 Ayat 2 UU KUP No. 28 Tahun 2007 adalah

orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan

pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak merupakan

orang atau badan yang memenuhi syarat-syarat subyektif dan syarat-syarat

obyektif. Orang yang memenuhi syarat subyektif merupakan subyek pajak, tetapi

belum tentu merupakan wajib pajak sebab untuk menjadi wajib pajak, subyek

pajak tersebut harus memenuhi syarat-syarat obyektif yaitu menerima atau

memperoleh penghasilan kena pajak.

11

2.1.9 Pajak Daerah

Pajak daerah dipungut berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-undang Nomor 18 Tahun

1997 tersebut mengalami perubahan menjadi Undang-undang Nomor 34 Tahun

2000 dan kini telah diubah kedua kalinya menjadi Undang-undang 28 Tahun

2009.

Berdasarkan Undang-undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan

Retribusi Daerah, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib

yang dilakukan oleh orang pribadi atau kepala daerah tanpa imbalan langsung

yang seimbang dan dapat dipaksakan berdasarkan peraturan Perundang-undangan

yang berlaku, serta digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah

daerah dan pembangunan daerah. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 28

Tahun 2009 tersebut, Pajak Daerah dapat digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu.

1) Pajak Daerah Tingkat I (Provinsi), meliputi:

a. Pajak Kendaraan Bermotor;

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

d. Pajak Air Permukaan;

e. Pajak Rokok.

2) Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota), meliputi:

a. Pajak Hotel;

b. Pajak Restoran;

c. Pajak Hiburan;

12

d. Pajak Reklama;

e. Pajak Penerangan Jalan;

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

g. Pajak Parkir.

2.1.10 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Menurut Undang- undang Nomor 34 Tahun 2000, pajak kendaraan

bermotor merupakan bagian dari pajak daerah jenis pajak provinsi yang dipungut

melalui instansi Kantor Bersama SAMSAT tiap Kabupaten/ Kota. Definisi Pajak

Kendaraan Bermotor yang disingkat PKB menurut Peraturan Gubernur Bali

Nomor 31 Tahun 2006 adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan

kendaraan bermotor. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 menguraikan

dalam:

1) Pasal 1 butir 2 bahwa Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan

beroda dua atau lebih serta gandenganya yang digunakan disemua jenis

jalan darat, dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau

peralatan lainya yang berfungsi mengubah suatu sumber daya energi

tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan,

termasuk alat- alat berat dan alat- alat besar yang bergerak.

2) Pasal 3 butir 1 bahwa Subyek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang

pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan

bermotor.

3) Pasal 3 butir 2 bahwa Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang

pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor.

13

4) Pasal 2 butir 1 bahwa Obyek Pajak Kendaraan Bermotor adalah

kepemilikan dan/atau penguasa kendaraan bermotor.

5) Pasal 2 butir 2 bahwa dikecualikan sebagai Obyek Pajak Kendaraan

Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasa kendaraan bermotor oleh:

a) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

b) Kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing, dan perwakilan lembaga-

lembaga internasional dengan asas timbal balik;

c) Subyek Pajak lainya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

2.1.11 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Pemungutan PKB di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang

jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait.

Dasar hukum pemungutan PKB pada suatu provinsi adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

3. Peraturan daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 28 Tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar

Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor.

2.1.12 Objek dan Subjek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Obyek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menurut Peraturan Gubenur Bali

Nomor 28 Tahun 2005 Bab II Pasal 3 dan 4, menyebutkan obyek Pajak

14

Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pemilik dan atau penguasaan kendaraan

bermotor. Dikecualikan dari obyek pajak antara lain.

1) Kendaraan Bermotor Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah

Kabupaten/ Kota, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa atau

Pemerintah Kelurahan.

2) Kendaraan Bermotor Kedutaan, Konsulat Perwakilan Negara Asing dan

Perwakilan Lembaga-lembaga Internasional dengan asas timbal balik

sebagaimana berlaku untuk pajak negara.

3) Kendaraan bermotor wisata mancanegara yang berada di wilayah Provinsi

Bali untuk jangka waktu 60 hari berturut- turut.

4) Kendaraan bermotor yang digunakan sebagai pemadam kebakaran.

5) Kendaraan bermotor yang disegel atau disita oleh Negara atau tersangkut

perkara pidana.

Subyek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menurut Pasal 5 Peraturan

Gubenur Bali Nomor 28 Tahun 2005 disebutkan:

1) Subyek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang

memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor.

2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan

bermotor.

3) Yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak adalah :

a) Untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya atau

ahli warisnya.

b) Untuk badan adalah penguasa atau kuasanya.

15

2.1.13 Tarif dan Dasar Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Tarif pajak yang berlaku pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah

tarif sebanding/proposional yaitu suatu tarif berupa persentase yang tetap terhadap

berapapun jumlah yang dikenakan pajak sehingga besarnya pajak yang terutang

proposional terhadap nilai yang dikenakan pajak. Peraturan Gubernur Bali Nomor

31 Tahun 2006 menyatakan bahwa perhitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan

Bermotor (PKB) berdasarkan perkalian nilai jual kendaraan bermotor dan bobot

yang mencerminkan serta relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran

lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Bobot untuk menghitung

dasar pengenaan PKB, dihitung berdasarkan faktor- faktor yang meliputi.

1) Tekanan gandar;

2) Jenis bahan bakar kendaraan bermotor; dan

3) Jenis, penggunaan, tahun pembuatan dan ciri- ciri mesin dari kendaraan

bermotor.

Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut.

1) Sedan, Sedan Station, Jeep, Station Wegon, Minibus, Microbus, Bus,

Sepeda Motor dan sejenisnya serta alat- alat berat dan alat- alat besar,

sebesar 1,00;

2) Mobil Barang/ Beban, sebesar 1,30.

Dasar pengenaan PKB untuk kendaraan umum ditetapkan 40% (empat puluh

persen) sampai 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan PKB sebagai

tercantum dalam kolom 8 Lampiran 1 Peraturan Gubernur Bali Nomor 31 Tahun

2006 tersebut.

16

2.1.14 Ketentuan Kewajiban Membayar Pajak, Tata Cara Perpajakan dan Persyaratan Membayar Pajak pada Kantor SAMSAT

Adapun ketentuan mengenai kewajiban membayar pajak menurut Pasal 10

UU No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara disebutkan

bahwa:

1) Wajib pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang di kas

Negara melalui Kantor Pos atau Bank Badan Usaha Milik Negara atau

Bank Badan Usaha Milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang

ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

2) Tata cara pembayaran, penyetoran pajak dan pelaporan serta tata cara

mengangsur dan menunda pembayaran pajak diatur dengan Keputusan

Menteri Keuangan.

Adapun persyaratan untuk membayar pajak kendaraan bermotor adalah

sebagai berikut.

1) Mengisi formulir Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan

Bermotor (SPPKB) yang sekaligus berfungsi sebagai pernyataan tidak

terjadi perubahan sepesifikasi kendaraan bermotor.

2) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli.

3) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli.

4) Kartu Tanda Penduduk (KTP) sesuai alamat pada STNK.

5) Bukti pelunasan PKB dan Surat Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

(SWDKLLJ) atau Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang telah

divalidasi tahun terakhir.

17

2.1.15 Sosialisasi Perpajakan

Menurut Hendarsyah (2009) sosialisasi adalah sebagai suatu proses dimana

orang-orang mempelajari sistem nilai, norma dan pola perilaku yang diharapakan

oleh kelompok sebagai bentuk transformasi dari orang tersebut sebagai orang luar

menjadi organisasi yang efektif.

Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya dari Dirjen Pajak untuk

memberikan pengertian, informasi dan pembinaan kepada masyarakat dan wajib

pajak mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan dan

perundang-undangan perpajakan (Adiyati, 2009).

Dari pengertian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa sosialisasi

perpajakan merupakan upaya Dirjen Pajak khususnya kantor SAMSAT untuk

memberikan pengertian, informasi dan pembinaan kepada masyarakat pada

umumnya dan khususnya wajib pajak mengenai segala sesuatu yang berhubungan

dengan peraturan dan perundang-undangan perpajakan. Dengan adanya sosialisasi

perpajakan diharapkan dapat terciptanya partisipasi yang efektif di masyarakat

dalam memenuhi hak dan kewajiban sebagai wajib pajak dalam memenuhi hak

dan kewajibannya.

Menurut Adiyati (2009) dalam melakukan sosialisasi perlu adanya strategi

dan metode yang tepat yang dapat diaplikasikan dengan baik yaitu, publikasi,

kegiatan, pemberitahuan, keterlibatan komunitas, pencantuman identitas dan

pendekatan pribadi.

18

(1) Publikasi (Publication)

Adalah aktivitas publikasi yang dilakukan melaui media komunikasi

setempat, baik media cetak seprti surat kabar, majalah maupun media

audio visual seperti radio ataupun televisi.

(2) Kegiatan (Event)

Institusi pajak dapat melibatkan diri pada penyelenggaraan aktivitas-

aktivitas tertentu yang dihubungkan dengan program peningkatan

kesadaran masyarakat akan perpajakan pada momen-momen tertentu,

misalnya kegiatan olahraga, hari-hari libur nasional dan lain sebagainya.

(3) Pemberitaan (News)

Pemberitaan dalam hal ini mempunyai pengertian khusus yaitu menjadi

bahan berita dalam arti positif, sehingga menjadi sarana promosi yang

efektif. Pajak dapat disosialisasikan dalam bentuk berita kepada

masyarakat, sehingga masyarakat dapat lebih cepat menerima informasi

tentang pajak.

(4) Keterlibatan Komunitas (Community Involvement)

Melibatkan komunitas yang pada dasarnya adalah cara untuk mendekatkan

institusi pajak dengan masyarakat dimana iklim budaya indonesia masih

menghendaki adat ketimuran untuk bersilaturahmi dengan tokoh setempat

sebelum institusi pajak dibuka.

(5) Pencantuman Identitas (Identity)

Berkaitan dengan pencantuman logo otoritas pajak pada berbagai media

yang ditujukan sebagai sarana promosi.

19

(6) Pendekatan Pribadi (Lobbying)

Pengertian lobbying adalah pendekatan pribadi yang dilakukan secara

informal untuk mencapai tujuan tertentu.

Berdasarkan cara penyampaiannya, metode sosialisasi perpajakan dibagi

menjadi dua yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung

berarti sosialisasi perpajakan dilakukan dengan berhadapan atau bertatap muka,

maupun tanpa tatap muka dimana penyuluh dan yang disuluh terjadi suatu

komunikasi interaktif pada waktu yang bersamaan. Bentuk sosialisasi perpajakan

secara langsung, misalnya sosialisasi dalam bentuk ceramah, diskusi, seminar,

wawancara, tanya jawab, ataupun siaran interaktif di media elektronik (Vivien,

2005). Adapun metode sosialisasi perpajakan tidak langsung dilaksanakan dengan

menggunakan media cetak maupun elektronik, dimana antara penyuluh dan yang

disuluh tidak terjadi komunikasi interaktif. Misalnya melalui iklan layanan

masyarakat yang disiarkan di radio-radio dan televisi,serta koran atau majalah.

Tujuan sosialisasi perpajakan secara khusus adalah mendorong kesediaan

dan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak. Melalui sosialisasi perpajakan

diharapkan pula pengetahuan dan kesadaran masyarakat wajib pajak untuk

memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban perpajakan semakin meningkat.

2.1.16 Sanksi Perpajakan

Terdapat undang-undang yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata

cara perpajakan. Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan

kepada orang yang melanggar peraturan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau

20

undang-undang tidak dilanggar. Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus

ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya.

Definisi sanksi pajak menurut Mardiasmo (2008:57) adalah sebagai

berikut: “Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa

dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib

pajak tidak melanggar norma perpajakan.”

Dengan diberikannya sanksi terhadap wajib pajak yang lalai maka wajib

pajak pun akan berfikir dua kali jika dia akan melakukan tindak kecurangan atau

dengan sengaja lalai dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, sehingga wajib

pajak pun akan lebih memilih patuh dalam hal pemenuhan kewajiban

perpajakannya daripada dia harus menanggung sanksi yang diberikan. Hal serupa

juga dikemukakan oleh M.Zain (2007:35) yaitu. ”Sesungguhnya tidak diperlukan

suatu tindakan apapun, apabila dengan rasa takut dan ancamam hukuman (sanksi

dan pidana) saja wajib pajak sudah akan mematuhi kewajiban perpajakannya.

Perasaan takut tersebut merupakan alat pencegah yang ampuh untuk mengurangi

penyelundupan pajak atau kelalaian pajak. Jika hal ini sudah berkembang

dikalangan para wajib pajak maka akan berdampak pada kepatuhan dan kesadaran

untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.”

Dalam Mardiasmo (2008:57) undang-undang perpajakan dikenal ada dua

macam sanksi, yaitu sanksi pidana dan sanksi administrasi. Sanksi pidana

merupakaan siksaan atau penderitaan, suatu alat pencegah atau banteng hukum

yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Sedangkan sanksi

21

administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara khsususnya yang

berupa bunga dan kenaikan.

Mardiasmo (2008:57) menjelaskan bahwa menurut ketentuan dalam

undang-undang perpajakan ada 3 macam sanksi pidana antara lain sebagai berikut.

1. Denda pidana merupakan sanksi yang dikenakan kepada tindak pidana

yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan.

2. Pidana kurungan merupakan sanksi yang hanya dikenakan kepada

tindak pidana yang bersifat pelanggaran.

3. Pidana penjara seperti halnya pidana kurungan, merupakan hukuman

perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap

kejahatan.

Selanjutnya Devano dan Rahayu (2006:58) menjelaskan bahwa menurut

ketentuan dalam undang-undang perpajakan ada 3 macam sanksi administrasi

yaitu:

1. Denda merupakan sanksi administrasi yang dikenakan terhadap

pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan.

2. Bunga merupakan sanski administrasi yang dikenakan terhadap

pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak.

3. Kenaikan merupakan sanksi yang berupa kenaikan jumlah pajak yang

harus dibayar, terhadap pelanggaran berkaitan dengan kewajiban yang

diatur dalam ketentuan material.

Pandangan tentang sanksi perpajakan tersebut diukur dengan indikator

(Yadnyana, 2009 dalam Muliari dan Setiawan, 2010) sebagai berikut :

22

a. Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.

b. Sanksi adminstrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat

ringan.

c. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana mendidik

wajib pajak.

d. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.

e. Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan.

2.1.17 Persepsi Tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik

Kamus besar bahasa Indonesia (1995) dalam Devi dan Kautsar (2011)

mendefinisikan persepsi sebagai tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu

atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indera. Dapat

disimpulkan persepsi merupakan pemikiran seseorang terhadap apa yang dialami

secara langsung yang juga dipengaruhi oleh pengetahuan sebelumnya.

Menurut Agus Nugroho Jatmiko (2006) Persepsi seseorang kepada orang

lain sangat dipengaruhi kondisi eksternal dan internal. Penentuan kondisi

eksternal maupun internal dipengaruhi tiga faktor (Robbins dalam Agus Nugroho

Jatmiko;2006) yaitu kekhususan, konsensus dan konsistensi. Kekhususan

merupakan persepsi seseorang mengamati perilaku individu lain secara berbeda

dalam situasi yang berlainan. Kekhususan yang luar biasa akan dianggap sebagai

faktor internal dan sebaliknya bila perilaku individu dianggap biasa maka

dianggap sebagai faktor eksternal.

Konsensus adalah kesamaan pandangan seseorang satu dengan yang lain

dalam mengamati perilaku individu lain dalam situasi yang sama. Konsensus yang

23

tinggi dianggap sebagai faktor internal sedangkan konsensus yang rendah

dianggap sebagai faktor eksternal. Faktor terakhir yaitu konsistensi yang

merupakan respon seseorang terhadap individu lain yang selalu sama dari waktu

ke waktu. Semakin konsisten sikap orang lain tersebut maka hal tersebut

dianggap sebagai faktor-faktor internal. Namun pada kenyataannya seseorang

menganggap jika dalam kesuksesan maka persepsi mereka dipengaruhi hal-hal

internal. Sebaliknya bila mengalami kegagalan hal-hal tersebut dipengaruhi secara

eksternal.

Secara sederhana pelayanan publik dapat diartikan pelayanan yang

ditujukan pada orang banyak (masyrakat/publik). Secara teoritis sedikitnya

terdapat tiga fungsi utama yang harus dijalankan pemerintah tanpa memandang

tingkatnya yaitu public service function (fungsi pelayanan masyarakat),

development function (fungsi pembangunan), dan protection function (fungsi

perlindungan).

Akuntabilitas pada dasarnya adalah kewajiban pemerintah untuk

mempertanggungjawabkan tugas-tugas pada publik karena pemerintah

dibentuk/dibuat oleh publik dan untuk publik (Armunanto, 2005). Akuntabilitas

Publik terdiri dari 2 macam yaitu:

a) Pertanggungjawaban Vertikal (Vertical Accountability) adalah

pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih

tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada

pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada

pemerintah pusat.

24

b) Pertanggungjawaban Horizontal (Horizontal Accountability) adalah

pertanggungjawaban masyarakat luas.

Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik adalah

pemberian informasi dan pernyataaan atas aktivitas dan kinerja keuangan

pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut.

Pemerintah pusat maupun daerah, harus bisa menjadi subyek pemberi informasi

dalam rangka pemenuhan hak-hak publik. Tuntutan akuntabilitas publik

mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada

pertanggungjawaban horizontal dan bukan hanya pertanggungjawaban vertikal.

Penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan,

baik kepada publik maupun kepada atasan/pimpinan unit pelayanan instansi

pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelayanan publik

dibagi atas empat dimensi yang meliputi.

1) Fasilitas fisik yakni berkenaan dengan daya tarik fasilitas fisik,

perlengkapan, dan material yang digunakan kantor Samsat.

2) Daya tangkap yakni keinginan dan kesiapan para pegawai Samsat untuk

membantu para wajib pajak dan merespon permintaan mereka serta

menginformasikan kapan jasa akan diberikan dan kemudian memberikan

layanan secara tepat.

3) Pelayanan yakni komitmen untuk merealisasikan konsep yang

berorientasi pada wajib pajak, menetapkan suatu standar kinerja pelayanan

dengan memberikan perilaku teladan kepada wajib pajak setiap saat dalam

upaya kewajiban membayar pajak.

25

4) Hubungan komunikasi yakni bagaimana kantor Samsat memahami

masalah wajib pajak dan bertindak demi kepentingan wajib pajak.

2.1.18 Kepatuhan Perpajakan

Menurut kamus umum bahasa Indonesia (Jatmiko, 2006), kepatuhan

berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam hal pajak, aturan yang

berlaku adalah aturan perpajakan. Wajib pajak merupakan orang pribadi atau

badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungutan pajak yang

mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan (Mardiasmo, 2011). Dalam hubungannya dengan

kepatuhan perpajakan, Rahayu (2010) mengatakan bahwa “pada prinsipnya

kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban

perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan

peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara”.

Kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak Kendaraan

Bermotor menurut Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 1

Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

1) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak

Kendaraan Bermotor (SPPKB), Surat Pemberitahuan Pajak Terutang

Daerah (SPTPD).

2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk Pajak Kendaraan Bermotor

(PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

3) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindakan pidana

dibidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.

26

Pengertian kepatuhan wajib pajak menurut Chaizi Nasucha yang dikutip

oleh Rahayu (2010:139), menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat

didefinisikan dari:

a. kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri;

b. kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT);

c. kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang; dan

d. kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Kepatuhan wajib pajak dapat dibedakan menjadi kepatuhan formal dan

kepatuhan material (Rahayu, 2010:138).

a. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi

kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang

perpajakan.

b. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara

hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai

isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material juga dapat

meliputi kepatuhan formal.

Nowak ( 2007) mengemukakan kepatuhan perpajakan sebagai suatu iklim

kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam

situasi dimana.

1) wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan;

2) mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas;

3) membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

27

2.2 Pembahasan hasil penelitian sebelumnya

Penelitian-penelitian sebelumnya menjadi suatu acuan bagi penelitian ini

untuk dilakukan, antara lain penelitian yang dilakukan Indah (2012) yang berjudul

“Pengaruh kesadaran wajib pajak, pemeriksaan pajak, sanksi perpajakan dan

kualitas pelayanan pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara”. Penelitian ini menyatakan kesadaran

wajib pajak berpengaruh positif pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang

pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara. Pemeriksaan pajak

berpengaruh positif pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara. Sanksi perpajakan berpengaruh positif

pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Badung Utara. Kualitas pelayanan berpengaruh positif pada kepatuhan

pelaporan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung

Utara. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama

menggunakan variabel kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan sebagai

variabel bebas dan menggunakan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel terikat.

Sedangkan perbedaan penelitian ini terletak pada variabel bebas ( penambahan

variabel akuntabilitas pelayanan publik ), objek penelitian, tahun serta lokasi

penelitian.

Penelitian oleh Christina dan Kepramarini (2012) dengan judul “Pengaruh

kewajiban moral, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib

pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kantor Bersama

Samsat Denpasar” menggunakan teknis analisis data regresi linear berganda. Hasil

28

penelitian ini adalah kewajiban moral berpengaruh positif signifikan terhadap

tingkat kepatuhan wajib pajak, kualitas pelayanan berpengaruh positif signifikan

terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, dan variabel sanksi perpajakan juga

berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak

Kendaraan Bermotor (PKB) di Kantor Bersama Samsat Denpasar. Persamaan

dengan penelitian ini terletak pada salah satu variabel bebas yang digunakan yaitu

sanksi perpajakan, dan variabel terikat, sedangkan perbedaannya terdapat pada

lokasi, waktu penelitian, variabel bebasnya kewajiban moral dan kualitas

pelayanan.

Prasmini (2012) meneliti tentang pengaruh kualitas pelayanan, sosialisasi

perpajakan dan persepsi tentang sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan

wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Denpasar Barat. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa kualitas pelayanan

berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi yang

terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat, sosialisasi

perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang

pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat, dan

persepsi tentang sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan

pelaporan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Denpasar Barat. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumya

adalah sama-sama menggunakan variabel kepatuhan wajib pajak sebagai variabel

terikat. Sedangkan perbedaan penelitian ini terletak pada variabel bebas

29

(penambahan kesadaran wajib pajak), objek dan tahun penelitian serta lokasi

penelitian.

Penelitian oleh Pancawati dan Nila (2011) dengan judul “Faktor-faktor yang

mempengaruhi kemauan membayar pajak di KPP Pratama Jepara khususnya di

dua kecamatan yaitu di Kecamatan Tahunan dan Kecamatan Jepara”. Variabel

yang diteliti adalah kesadaran membayar pajak, pengetahuan peraturan

perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, persepsi efektivitas sistem

perpajakan, dan kualitas pelayanan. Teknis analisis yang digunakan regresi linear

berganda. Hasil penelitian ini adalah kesadaran membayar pajak signifikan

berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak, pengetahuan peraturan

pepajakan, pemahaman peraturan perpajakan dan persepsi efektifitas sistem

perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak sedangkan

kualitas pelayanan signifikan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar

pajak. Persamaan dengan penelitian ini adalah terletak pada variable bebas yaitu

kesadaran membayar pajak sedangkan perbedaannya terletak pada variable terikat,

variable bebas, objek penelitian, lokasi penelitian serta waktu penelitian.

2. 3 Hipotesis penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah

penelitian (Sugiyono, 2013:93). Hipotesis dalam penelitian ini terbagi menjadi

tiga yaitu hipotesis variabel, sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan dan

akuntanbilitas pelayanan publik.

30

2.3.1 Pengaruh sosialisasi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB)

Menurut Hendarsyah (2009:12), sosialisasi adalah sebagai suatu proses

dimana orang-orang mempelajari sistem nilai, norma dan pola perilaku yang

diharapakan oleh kelompok sebagai bentuk transformasi dari orang tersebut

sebagai orang luar menjadi organisasi yang efektif yang nanti dikaitkan terhadap

pemenuhan kewajiban perpajakan dalam hal ini untuk kepatuhan wajib pajak

PKB. Alifa (2010) dalam penelitiannya menyatakan secara penyuluhan

perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal

tersebut, maka hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah:

H1: Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak

dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada Kantor Bersama

SAMSAT Tabanan.

2.3.2 Pengaruh sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB)

Undang-undang dan peraturan secara garis besar berisikan hak dan

kewajiban, tindakan yang diperkenankan dan tidak diperkenankan oleh

masyarakat. Agar undang-undang dan peraturan tersebut dipatuhi, maka harus ada

sanksi bagi pelanggarnya, demikian halnya untuk hukum pajak. Dalam undang-

undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan

sanksi pidana. sanksi administrasi dapat berupa bunga, denda, dan kenaikan.

Menurut Nugroho (2006), wajib pajak akan memenuhi kewajiban

perpajakannya apabila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak

merugikannya. Di samping itu, menurut Faisal (2009: 37) menyatakan bahwa

31

walaupun ada potensi penerimaan negara pada setiap sanksi, namun motivasi

penerapan sanksi adalah agar wajib pajak patuh melaksanakan kewajiban

perpajakannya. Hasil penelitian Yadnyana (2009), Muliari dan Ery (2010), dan

Arabella (2013) mengungkapkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif

terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut maka

dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam

membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada Kantor Bersama

SAMSAT Tabanan.

2.3.3 Pengaruh persepsi tentang akuntabilitas pelayanan publik pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB)

Pelayanan yang akuntabel sangat diperlukan karena Pajak Kendaraan

Bermotor merupakan kontribusi terbesar untuk Pendapatan Asli Daerah. Atas

dasar konsep pemikiran tersebut SAMSAT Tabanan mempunyai kepentingan

dalam penelitian ini untuk mengetahui apakah pelayanan yang diberikan telah

memberikan kepuasan terhadap wajib pajak sehingga dapat meningkatkan

kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

Evi (2013) dalam penelitiannya menyatakan bahwa akuntabilitas pelayanan

publik berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan

penjelasan tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H3: Akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif pada kepatuhan wajib

pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada Kantor

Bersama SAMSAT Tabanan