1

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Kriminoogi

Menurut Sutherland1 merumuskan: ”The Body of Knowledge regarding

crime as social Phenomenon”; kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan

yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial. Menurutnya,

kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan

reaksi atas pelanggaran hukum . sehingga olehnya dibagi menjadi tiga yaitu:

sosiologi hukum, yaitu ilmu tentang perkembangan hukum, Etiologi hukum yaitu

yang mencoba melakukan analisa ilmiah mengenai sebab-sebab kejahatan,

penology yaitu yang menaruh perhatian atas perbaikan narapidana.

Menurut Bonger2 membagi kriminologi menjadi 6 (enam) cabang yakni:

1. Criminal antropology, merupakan ilmu pengetahuan tentang manusia yag

jahat (somatios), dan ilmu ini memberikan suatu jawaban atas pertanyaan

tentang orang yang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa,

misalnya apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan;

2. Criminal sosiology, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu

gejala masyarakat, pokok utama dalam ilmu ini adalah, sampai dimana letak

sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat;

1Yesmil Anwar dan Adang,2010. Kriminologi, Bandung, PT Refika Aditama, hlm.xviii.

2Ibid.hlm. 7 dan 8

2

3. Criminal psychology, yaitu ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat

dari sudut jiwanya;

4. Psikopatologi dan neuropatologi kriminal, yaitu suatu ilmu tentang penjahat

yang sakit jiwa atau urat syaraf;

5. Penologi, yaitu ilmu tentang berkembangnya hukuman dalam hukum pidana.

Disamping Bonger membagi lima bagia cabang kriminologi, ia juga

mengatakan bahwa ada “kriminologi terapan” dalam bentuknya dibagi menjadi 3

(tiga) bagian:

1. Higiene kriminal, yakni usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya

kejahatan;

2. Politik kriminal, yakni usaha penanggulangan kejahatan dimana suatu

kejahatan telah terjadi;

3. Kriminalistik (Police scientific), merupakan ilmu tentang pelaksanaan

penyelidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.

Menurut Wolfgang, Savitz dan Johnston3 kriminologi yaitu sebagai

kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh

pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari

dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-

keseragaman, pola-pola, dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan

3Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2010. Kriminologi,Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, hlm.12

3

kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya. Jadi

obyek studi kriminolgi melingkupi:

a. Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan;

b. Pelaku kejahatan; dan

c. Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap

pelakunya.

Secara luas, kriminologi4 diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang

mencakup semua materi pengetahuan yang diperlukan untuk mendapatkan konsep

kejahatan serta bagaimana pencegahan kejahatan dilakukan termasuk

didalamnnya pemahaman tentang pidana atau hukuman. Bidang ilmu yang

menjadi fokus kriminologi dan objek studi kriminologi, mencakup:

Pertama: sosiologi hukum yang lebih memfokuskan perhatiannya pada

objek studi kriminologi, yakni kejahatan, dengan mempelajari hal-hal; yang

terkait dengan kondisi terbentuknya hukum pidana , peranan hukum dalam

mewujudkan nilai-nilai sosial, serta kondisi empiris perkembangan hukum.

Kedua: etiologi kriminal lebih memfokuskan perhatiannya pada objek

studi kriminologi, yakni penjahat, yaitu mempelajari alasan seseorang melanggar

hukum pidana, atau melakukan tindak kejahatan sementara orang lainnya tidak

melakukannya.

4Yesmil Anwar dan Adang.Kriminologi,Op.cit.Hlm.13

4

Ketiga: penologi lebih memfokuskan perhatiannya pada objek studi

keriminologi, yakni reaksi sosial, dengan mempelajari hal-hal yang terkait dengan

berkembangnya hukuman, arti dan manfaatnya yang berhubungan dengan

“control of crime”.

Keempat: viktimologi yang lebih memfokuskan perhatiannya pada objek

studi kriminologi, yakni korban kejahatan, dengan mempelajari hal-hal yang

terkait dengan kedudukan korban dalam kejahatan, interaksi yang terjadi antara

korban dan penjahat, tanggung jawab korban pada saat sebelum dan selama

kejahatan terjadi.5

Dari penjelasan diatas bahwa kriminologi dapat disimpulkan yaitu

merupakan proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap

para pelanggaran hukum serta perbuatan melawan hukum yang tidak hanya

mempelajari kejahatannya saja, tetapi juga mempelajari bagaimana hukum itu

berjalan.

1.1.1. Arti Kriminologi bagi Hukum Pidana

Hubungan kriminologi dengan hukum pidana sangat erat artinya hasil-

hasil penyelidikan kriminologi dapat membantu pemerintah dalam menangani

masalah kejahatan, terutama melalui hasil studi dibidang etiologi kriminal dan

penologi. Kriminologi khususnya sebagai pengaruh pemikiran kritis yang

5Ibid.

5

mengarahkan studinya pada proses-proses (kriminalitas), baik proses

pembuatan maupun bekerjanya Undang-undang, dapat memberikan

sumbangan besar dibidang sistem peradilan tentang penegakan hukum, akan

dapat digunakan untuk memperbaiki bekerjanya aparat penegak hukum,

seperti untuk memberikan perhatian terhadap hak-hak terdakwa maupun

korban kejahatan, organisasi (birokrasi) penegakan hukum serta perbaikan

terhadap Perundang-undangan itu sendiri.6

Menurut Paul Moedikdo7 bahwa dengan mempelajari kriminologi

terutama untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap norma-

norma dan nilai, baik yang diatur dalam hukum pidana maupun yang tidak

diatur, khususnya perilaku yang karena sifatnya sangat merugikan manusia

dan masyarakat dan untuk memperoleh pemahaman reaksi sosial terhadap

penyimpangan itu. Terhadap hukum pidana, kriminologi dapat berfungsi

sebagai, tinjauan terhadap hukum pidana yang berlaku, dan memberikan

rekomendasi guna pembaharuan hukum pidana.

2.1.1 Kejahatan dalam Masyarakat

Pergeseran nilai-nilai dalam perkembangan studi kejahatan atau

kriminologi. Pergeseran nilai-nilai dari studi kejahatan yang menitiberatkan

pada aspek moral dan nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat abstrak,

dilanjutkan kepada pandangan terhadap pentingnya unsure individu dan

6Susanto, 2011. Kriminologi, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm. 20 dan 21.

7Yesmil Anwar dan Adang, Kriminologi. Op.cit.hlm.56

6

peranan faktor kepribadian serta lingkungan dalam membentuk seseorang

sebagai penjahat.8

Kejahatan sebagai suatu gejala adalah selalu kejahatan dalam

masyarakat (crime in society), dan merupakan bagian dari keseluruhan proses-

proses sosial produk sejarah dan senantiasa terkait pada proses ekonomi yang

begitu mempengaruhi hubungan antar manusia.

Secara yuridis, kejahatan diartikan sebagai setiap perbuatan yang

yang melanggar Undang-undang atau hukum pidana yang berlaku

dimasyarakat. Sedangkan secara kriminologis, kejahatan bukan saja suatu

perbuatan yang melanggar Undang-undang atau hukum pidana tetapi lebih

luas, yaitu yang mencakup perbuatan anti sosial, yang merugikan masyarakat,

walaupun perbuatan itu belum atau tidak diatur oleh Undang-undang atau

hukum pidana.9 Seperti yang tecantum dalam pasal 156 dan 172 KUHP

tentang kejatahan terhadap ketertibann umum yang berbunyi:

Pasal 162

Barangsiapa dimuka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian

atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia,

diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda

paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

8Romli Atmasasmita. Teori dan Kapita Selekta Kriminolgi.Bandung. PT Refika Aditama,2010,

hlm.13. 9Yesmil Anwar dan Adang.Kriminologi,Op.cit. Hlm.15

7

Pasal 172

Barangsiapa dengan sengaja mengganggu ketenangan dengan mengeluarkan

teriak-teriakan, atau tanda-tanda bahaya, diancam dengan pidana penjara

paling lama tiga minggu atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus

rupiah.

Dari kedua pasal diatas dapat disimpulkan bahwa banyaknya perilaku

yang tidak bermoral yang terjadi dilingkungan masyarakat yang dilakukan

oleh orang-orang yang memiliki perilaku yang menyimpang yang diakibatkan

kurangnya tingkat kesadaran diri dari pelaku/penjahat tersebut.

2.2 Teori-teori Kriminologi

Adapun teori-teori dalam kriminologi antara lain sebagai berikut:

2.2.1 Teori Kriminologi Klasik hingga Kontemporer

Menurut Willians III dan Marilyn McShane10

teori kriminologi itu

diklasifikasikan menjadi tiga kelompok:

a. Teori abstrak atau teori makro (macrotheories), pada asasnya teori ini

mendeskripsikan korelasi antara kejahatan dengan struktur masyarakat;

b. Teori-teori mikro (microtheories) yang bersifat lebih konkret, teori ini

ingin menjawab mengapa seorang/kelompok orang dalam masyarakat

melakukan kejahatan atau menjadi kriminal (etiology criminal).

Konkretnya, teori-teori ini lebih bertendensi pada pendekatan psikologis

dan biologis;

10

Ibid.Hlm.73

8

c. Beidgeng theories yang tidak termasuk kedalam kategori teori

makro/mikro dan mendeskripsikan tentang struktur sosial dan bagaimana

seseorang menjadi jahat.

Selain klasifikasi diatas, Frank P.Williams III dan Marilyn McShane juga

mengklasifikasikan berbagai teori kriminologi menjadi tiga bagian lagi yaitu:

a. Teori klasik dan teori positvis, asasnya teori klasik membahas legal

statutes, struktur pemerintahan dan hak asasi manusia (HAM). Teori

positivis terfokus pada patologi kriminal, penanggulangan dan perbaikan

perilaku kriminal individu;

b. Teori struktural dan teori proses, teori struktural terfokus pada cara

masyarakat diorganisasikan dan dampak dari tingkah laku, sementara

teori proses membahas, menjelaskan dan menganalisis bagaimana orang

menjadi penjahat;

c. Teori konsensus dan teori konflik, teori konsensus menggunakan asumsi

bahwa dalam masyarakat konsensus/persetujuan sehingga terdapat nilai-

nilai bersifat umum kemudian secara bersama, sedangkan teori konflik

mempunyai asumsi dasar yang berbeda yaitu dalam masyarakat hanya

terdapat sedikit kesepakatan dan orang yang berpegang pada nilai

pertentangan.11

11

Ibid.

9

2.2.2 Teori Differential Association

a. Antara Edwin H.Sutherland dan differential Association

Sutherland12

berpendapat bahwa perilaku kriminal merupakan

perilaku yang dipelajari di dalam lingkungan sosial, artinya semua tingkah

laku dapat dipelajari dengan berbagai cara. Dia juga mendefinisikan

Asosiasi Diferensial adalah sebagai “the contents of the patterns

presentend in association would differ from individual to individual”. Hal

ini tidaklah berarti bahwa hanya kelompok pergaulan dengan penjahat

akan menyebabkan perilaku kriminal, akan tetapi yang terpenting adalah

isi dari proses komunikasi dengan orang lain. Sutherland juga memandang

bahwa perilku menyimpang bersumber pada pergaulan yang berbeda

(differential assosiation), artinya seorang individu mempelajari suatu

perilaku menyimpang dan interaksinya dengan seorang individu yang

berbeda latar belakang asal, kelompok atau budaya.

b. Antara teori Asosiasi diferensial dengan learning theory

Teori asosiasi diferensial merupakan “learning to know” adalah

sebuah teori yang mengajarkan proses keterampilan tentang cara belajar

dan berfikir , ia tidak hanya sebatas materi akademis saja akan tetapi juga

meliputi pemahaman akan diri sendiri orang lain, serta wawasan untuk

belajar hidup dalam kebersamaan.

12

Ibid. Hlm.74,75 dan 78

10

c. Penolakan teori asosiasi diferensial terhadap pandangan Robert K. Marton

Robert K. Merton menggunakan istilah ‘Anomie’ untuk

menggambarkan keadaan deregulatin dalam masyarakat. Keadaan

delegularation oleh Durkheim13

diartikan sebagai tidak ditaatinya aturan-

aturan yang terdapat dalam masyarakat dan orang tidak tahu apa yang

diharapakan dari orang lain. Kondisi anomi menurut Merton adalah suatu

keadaan masyarakat tanpa norma, dan keadaan ini mempermudah

terjadinya penyimpangan tingkah laku.

d. Teori Asosiasi diferensial dalam kritik kriminologi

Landasan dari aliran kriminologi klasik ini adalah, bahwa individu

dilahirkan bebas dengan kehendak bebas “free will”. Kehendak bebas

tersebut tidaklah lepas pengaruh lingkungan. Secara singkat, aliran ini

berpegangan teguh kepada faktor lingkungan yang dikuasai oleh hukum

sebab akibat.

2.2.3 Teori Anomie

Anomie adalah sebuah istilah yang diperkenalkan oleh Emile

Durkheim untuk menggambarkan keadaan yang kacau tanpa peraturan.

Suatu keadaan, dimana dalam suatu masyarakat, tidak adanya kesempatan,

adanya perbedaan struktur kesempatan untuk mencapai sebuah tujuan

(cita-cita). Kedua faktor inilah yang menyebabkan masyarakat menjadi

frustasi, terjadi konflik, adanya ketidakpuasan sesama individu, maka

13

Ibid. Hlm.81

11

semakin dekat dengan kondisi hancur berantakan yang tidak didasarkan

kepada norma yang berlaku.14

2.3 Teori-Teori Tentang Sebab-Sebab Kejahatan

Adapun teori-teori tentang sebab-sebab kejahatan antara lain sebagai berikut:

2.3.1 Teori-teori yang mencari sebab kejahatan dari aspek fisik

(biologi kriminal)

Menurut Cesare Lambroso15

kejahatan yaitu perbuatan yang

melanggar hukum alam (natural law). Kejahatan juga merupakan penjahat

mewakili suatu tipe keanaehan/keganjilan fisik, yang berbeda dengan non

kriminal. Dia mengklaim bahwa para penjahat mewakili suatu bentuk

kemerosotan yang tertermanifestasi dalam karakter fisik yang

merefleksikan suatu bentuk awal dari evolusi. Teori Lambroso tentang

born criminal (penjahat yang dilakhirkan) menyatakan bahwa para

penjahat adalah suatu bentuk yang lebih rendah dalam kehidupan, lebih

mendekati nenek moyang mereka yang mirip kera dalam hal sifat bawaan

dan watak dibanding mereka yang bukan penjahat.

Menurut Ferri16

bahwa kejahatan dapat dijelaskan melalui studi

pengaruh-pengaruh interaktif diantara faktor-faktor fisik (seperti ras,

geografis, serta temperature), dan faktor-faktor sosial (seperti umur, jenis

kelamin, variable-variabel psikologis). Dia juga mengklasfikasikan lima

14

Ibid. Hlm.82, 83, 86 dan 88. 15

Topo Santoso dan Eva Achjani zulfa .Krimonologi.op.cit.hlm.38. 16

Ibid. Hlm.40.

12

kelompok penjahat: a). the born criminal dan instinctive criminals; b). the

insane criminals (diintifikasi sebagai sakit mental); c). the passion

criminals (melakukan kejahatan sebgai akibat problem mental atau

keadaan emosional yang panjang serta kronis); d).the occasional criminals

( merupakan produk dari kondisi-kondisi keluarga dan sosial lebih dari

problem fisik atau mental yang abnormal); e). the habitual criminals

(memperoleh kebiasaan dari lingkungan sosial).

2.3.2 Teori-teori yang mencari tentang sebab kejahatan dari faktor

Psikologis dan Psikiatris (psikologi kriminal)

Adapun sebab kejahatan dari faktor psikologi menurut Susanto17

yaitu adanya cacat mental yang dimiliki yang lebih ditekankan pada

kekurangan intelegensia kepribadiannya, yaitu dilihat dari segi tinggi

rendahnya IQ dan tingkat kedewasaan. Masalah cacat mental ini telah

dibuktikan pada perbuatan kenakalan remaja yang menyatakan bahwa 8%

menderita cacat mental.

Menurut Samuel Yochelson dan Stanton Samenow18

bahwa

kejahatan disebabkan oleh konflik Internal. Tetapi para penjahat itu sama-

sama memiliki pola berfikir yang abnormal yang membawa mereka

memutuskan untuk melakukan kejahatan, para penjahat adalah orang

yang “marah”, yang merasa suatu sense superioritas, menyangka tidak

17

Susanto.kriminologi.Op.cit. hlm.64. 18

Topo Santoso dan Evha Achjani Zulfa, Kriminologi, op.cit, Hlm.49 dan 50

13

bertanggung jawab atas tindakan yang meraka ambil, dan mempunyai

harga diri yang sangat melambung.

2.3.3 Teori-teori yang mencari tentang sebab kejahatan dari faktor

sosiologis

Teori-teori sosiologi tentang sebab kejahatan dapat dikelompokkan

menjadi tiga kategori yaitu: strain, cultur deviance (penyimpangan

budaya) dan social control (kontrol sosial). Teori-teori strain dan

penyimpangan budaya memusatkan perhatian pada kekuatan-kekuatan

sosial (social forces) yang menyebabkan orang melakukan aktivitas

kriminal, keduanya berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku

kriminal berhubungan, tetapi berbeda dalam hal sifat hubungan tersebut.

Teori strain, ini beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat

mengikuti satu set nilai-nilai budaya dari kelas menengah, dan teori

penyimpangan budaya mengklaim bahwa orang-orang dari dari kelas

bawah memiliki satu set nilai-nilai yang berbeda, yang cenderung konflik

dengan nilai dari kelas menengah. Sedangkan teori kontrol sosial yaitu

yang berasumsi bahwa motivasi melakukan kejahatan meruoakan bagian

dari umat manusia dan mengkaji kemampuan kelompok-kelompok dan

lembaga-lembaga membuat aturan-aturannya efektif.

14

Menurut Durkheim19

anomie(hancurnya keteraturan sosial sebagai

akibat dari hilangnya patokan-patokan dan nilai-nilai). Menurutnya bahwa

jika sebuah masyarakat sederhana berkembang menuju satu masyarakat

yang modern dan kota maka maka kedekatan (intimacy) yang dibutuhkan

untuk melanjutkan satu set norma-norma umum (a common set of rules)

akan merosot. Kelompok-kelompok menjadi terpisah-pisah, dan dalam

ketiadaan satu set aturan-aturan umum, tindakan-tindakan dan harapan-

harapan orang disatu sector mungkin bertentangan dengan tindakan dan

harapan orang lain.

2.4 Teori Penanganan Konflik

Georg Simmel berpendapat bahwa konflik merupakan salah satu bentuk

interaksi sosial yang mendasar, berkaitan dengan sikap bekerja sama dalam

masyarakat.

Karl Marx mengatakan bahwa potensi-potensi terutama terjadi dalam

bidang perekonomian, Ia pun memperlihatkan bahwa perjuangan atau konflik jga

terjadi dalam bidang distribusi status dan kekuasaan politik. Nilai dan norma

budaya sebagai ideologi yang mencerminkan usaha kelompok-kelompok

dominan untuk membenarkan berlangsugnya dominasi mereka.

Dalam pandangan terhadap konflik ini dapat dibagi menjadi tiga

kelompok yaitu:

19

Ibid. Hlm.99.

15

1. Penghindar konflik, yaitu kelompok tradisional yang selalu berusaha untuk

menghindar konflik yang ada. Jika ada konflik, kelompok ini cenderung

menghindarkan diri dari konflik yang ada;

2. Mengahadapi konflik, yaitu kelompok yang mengahadapi konflik, jika ada

konflik yang terjadi, kelompok ini cenderung menghadapinya dan mengikuti

irama konflik;

3. Pembuat konflik, yaitu kelompok pembuat konflik, orang-orang yang

memiliki kecenderungan untuk menjadi pembuat konflik, bisa membuat

berkembangannya organisasi, baik organisasi perusahaan atau bentuk

organisasi lainnya.20

2.5 Teori Bekerjanya Hukum dimasyarakat

Kelompok sosial merupakan hal yang penting bagi hukum, hukum

merupakan abstraksi dari interaksi social dinamis didalam kelompok-kelompok

social tersebut. Masyarakat yang dinamis merupakan masyarakat yang

mengalami berbagai perubahan yang cepat. Emile Durkheim21

menyatakan

bahwa hukum merupakan refleksi dari solidaritas social dalam masyarakat di

dalamnya masyarakat terdapat dua macam solidaritas yaitu yang bersifat mekanis

(mechanical solidarity) dan yang bersifat organis (organic solidarity). Solidaritas

yang mekanis terdapat pada masyarakat yang sederhana dan homogeny, dimana

ikatan dari warganya didasarkan hubungan-hubungan pribadi serta tujuan yang

20

Yesmil Anwar dan Adang.Kriminologi,Op.cit.Hlm 123-125 21

Soerjono Soekanto, 2010. Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Jakarta, PT.RajaGrafindo Persada,

hlm.103 dan 104.

16

sama. Solidaritas yang organis terdapat pada masyarakat yang heterogen,

terdapat pembagian kerja yang kompleks dimana ikatan dari masyarakat lebih

banyak tergantung pada hubungan yang fungsional antar unsur-unsur yang

dihasilkan oleh pembagian kerja.

Hukum merupakan suatu aturan bersifat memaksa yang melambangkan

suatu usaha untuk mendapatkan gagasan mengenai keadilan dalam lingkungan

sosial (yakni, suatu usaha pendahuluan dan pada hakikatnya berupa variable

perdamaian dari pertentangan nilai-nilai kerohanian yang terwujud dalam suatu

struktur sosial), melalui peraturan atribut Imperatif yang multilateral

berdasarkan perkaitanya yang sangat menentukan diantara tuntutan-tuntutan dan

kewajiban-kewajiban; peraturan ini mendapatkan keabsahannya dari fakta-fakta

normative yang akan memberikannya kefektifan dari suatu jaminan sosial dan

bagaimana juga eksekusi itu harus memenuhi syarat-syarat paksaan lahiriah

melalui cara yang seksama, tetapi tidak selamanya perlu mensyaratkannya.22

Kaidah agama maupun kaidah hukum yang bersumber pula dari kaidah

sosial merupakan payung kehidupan masyarakat. Masyarakat yang tidak beradab

adalah masyarakat yang tidak mempunyai kaidah agama maupun kaidah sosial,

atau masyarakat yang mengingkari atau menyimpang dari kedua kaidah tersebut.

Interaksi kehidupan manusia dalam masyarakat dalam sepanjang perjalanan

hidup tidak ada yang berjalan lurus, mulus dan aman-aman saja.

22

Alvin Jonhson. Sosiologi Hukum. Jakarta. PT Rineka Cipta, 2006, hlm.63.

17

Lawrence M. Friedman23

menyebutkan bahwa system hukum terdiri atas

perangkat struktur hukum (berupa lembaga hukum), substansi hukum (peraturan

perundang-undangan) dan kultur hukum atau budaya hukum. Ketiga komponen

ini mendukung berjalannya system hukum disuatu Negara. Secara realitas,

keberadaan system hukum yang terdapat dalam masyarakat mengalami

perubahan-perubahan sebagai akibat pengaruh, apa yang disebut dengan

modernisasi atau globalisasi baik secara evolusi maupun revolusi.

Beberapa teori dalam bidang sosiologi hukum yaitu sebagai berikut;

2.5.1 Teori klasik

Menurut Eugen Ehrlich24

yang terkenal dengan konsep “living

law”-nya, yakni hukum yang hidup dalam masyarakat. Menurut teori

klasik ini, tempat hukum dan berkembangnya hokum bukanlah dalam

undang-undang doktrin (juristic science), melainkan dalam masyarakat.

Dalam hal ini, studi tentang hukum dilakukan dengan menganalisis

hubungan hukum dengan kelompok sosial dan masyarakat.

2.5.2 Teori makro

Menurut Max Weber dan Durkheim25

adalah bahwa perlu di

dalami keterkaitan antara hukum dan bidang-bidang lain di luar

hukum,seperti ekonomi, politik kekuasaan, dan budaya. Menurut teori

makro ini, hukum mempunyai habitatnya dalam masyarakat sehingga

23

Saifullah, 2007. Sosiologi Hukum. Bandung,PT Refika Aditama, hlm.26. 24

Munir Fuady,2007.Sosiologi Hukum Konteporer. Jakarta, PT Citra Aditiya Bakti, hlm.14. 25

Ibid.

18

kajian-kajian terhadap hukum tidak dapat dipisahkan dengan kajian dalam

masyarakat secara keseluruhan. Disamping itu, seperti yang dikatakan

oleh Durkheim, bahwa hukum tampil sebagai suatu institusi spesialis yang

merupakan bagian dari proses perubahan yang terpolakan sebagai suatu

diferensiasi sosial.

2.5.3 Teori empiris

Menurut teori empiris dalam sosiologi hukum, hukum dapat

diamati secara eksternal hukum, dengan mengumpulkan berbagai data dari

luar hukum, yang disebut dengan perilaku hukum (behavior of law),

sehingga dapat memunculkan dalil-dalil tertentu tentang hukum, misalnya

dalil-dalil hukum sebgai berikut;

a) Jumlah hukum meningkat seiring dengan menurunya kontorl sosial

diluar hukum;

b) Hukum mempunyai korelasi dengan jarak sosial. Semakin lemah

tingkat keintiman dalam masyarakat, semakin berperan sector

hukum;

c) Hukum berkolerasi dengan status orang yang menggunakan

hukum. Semakin tinggi status orang yang menggunakan hokum

terhadap lawannya yang berstatus sosial renda, semakin bereaksi

hukumnya;

19

d) Jumlah peraturan bagi orang yang berstatus tinggi lebih tinggi dari

pada mereka yang berstatus rendah.26

Menurut Talcott Parsons ada yang disebut dengan teori “sibernetika”

yang tergolong kedalam teori yang bersifat structural dan fungsional, yang

mengajarkan bahwa suatu system masyarakat ini terdiri atas berbagai subsistem-

subsistem tersebut adalah;

1) Subsistem budaya;

2) Subsistem sosial;

3) Subsistem politik;

4) Subsistem ekonomi.27

2.6 Hubungan antara Perubahan-perubahan Sosial dengan Hukum

Perubahan-perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat dapat

terjadi oleh karena bermacam-macam sebab. Sebab tersebut dapat berasal dari

masyarakat itu sendiri (sebab-sebab intern) yaitu misalnya pertambahan penduduk

atau berkurangnya pendudduk, penemuan-penemuan baru, pertentangan (conflict)

dan terjadinya suatu revolusi, maupun dari luar masyarakat tersebut (sebab

ekstern) yaitu yang berasal dari lingkungan alam fisik, pengaruh kebudayaan

masyarakat lain, peperangan.

26

Ibid. 27

Ibid.hlm.16

20

Suatu perubahan sosial lebih mudah terjadi apabila suatu masyarakat

sering mengadakan kontak dengan masyarakat lain atau telah mempunyai system

pendidikan yang maju. System lapisan sosial yang terbuka, penduduk yang

heterogen serta ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang kehidupan yag

tertentu, dapat pula memperlancar proses perubahan-perubahan sosial. Adapun

faktor yang menghambatnya seperti sikap masyarakat yang mengangung-

agungkan masa lampau (tradisionalisme), adanya kepentingan-kepentingan yang

tertanam dengan kuat (vested-interest), prasangka terhadap hal-hal yang baru atau

asing.

Perubahan-perubahan sosial dan perubahan-perubahan hukum atau

perubahan-perubahan hukum dan perubahan-perubahan sosial tidak selalu

berlangsung bersama-sama, artinya, pada keadaan-keadaan tertentu

perkembangan hukum mungkin tertinggal oleh perkembangan unsure-unsur

lainnya dari masyarakat serta kebudayaannya. Maka, terjadilah social lag, yaitu

suatu keadaan dimana terjadi ketidakseimbangan dalam perkembangan lembaga-

lembaga kemasyarakatan yang mengakibatkan terjadinya kepincangan-

kepincangan. Tertinggalnya perkembangan hukum oleh unsure-unsur sosial

lainnya, atau sebaliknya terjadi karena pada hakikatnya suatu gejala wajar di

dalam suatu masyarakat, bahwa terdapat perbedaan antara pola-pola perikelakuan

21

yang diharapkan oleh kaidah-kaidah dengan pola perikelakuan yang diharapkan

oleh kaidah-kaidah sosial lainnya.28

2.7 Pengertian Tawuran

Menurut kamus bahasa indonesia tawuran adalah perkelahian beramai-

ramai atau perkelahian massa.Teori konflik yang dapat menerangkan tentang

Tawuran/perkelahian massa, kerusuhan sosial adalah teori konflik mikro.

Diantara asumsi-asumsi kaum behaviors yang paling penting adalah keyakinan

bahwa akar penyebab perang itu terletak pada sifat dan perilaku manusia, dan

keyakinan bahwa ada hubungan yang erat/penting antara konflik intrapersoanal

dan konflik yang merambah tata sosial eksternal. Variabel-variabel khusus

mengenai konflik intrapersonal dan generasi mengenai konflik interpersonal

(antar individu) dan internasional (antar bangsa), dimana teori-teori mikro ini

mebicarakan mengenai perilaku hewani (animal behavior), teori agresi

bawaan/instinktif (instinc or innate theories of aggression), teori agresi frustasi,

teori pembelajaran sosial dan teori identitas sosial. Perilaku hewani (animal

behavior), yaitu manusia dan hewan itu adalah fenomena yang kompleks

meliputi faktor-faktor pendorong (motivational) seperti “kewilayahan

(territoriality), dominasi, seksualitas, dan kelangsungan hidup (survival).

O’connell29

berpendapat bahwa manusia terlibat bermacam-macam/banyak

28

Soerjono Soekanto, Op.cit, hlm. 113 dan 115 29

Yesmil Anwar dan Adang, Kriminologi,op.cit. hlm.416

22

sekali konflik dengan berbagai motivator yang memaksanya melakukan konflik,

unsur lain konflik manusia adalah aspek material.

Teori pembelajaran sosial (social learning theory) berdasar hipotesa

bahwa agresi bukanlah sifat dasar bawaan (innate) atau naluri/insting

(instinctual) melainkan hasil pembelajaran melalui proses sosialisasi. Hipotesa

ini adalah pendirian/pendirian pernyataan seville (seville statement). Seseorang

memperoleh sifat agresi dengan mempelajarinya dari rumah, sekolah, dan dari

interaksinya dilingkungan pada umumnya.

Teori identitas sosial (TIS) dikembangkan oleh ahli psikologi, Henri

Tajfel30

, Teori ini memberikan wawasan tentang fenomena konflik, dimana teori

ini berdasar pada proses-proses psikologi normal yang yang beroperasi dalam

semua keadaan, tidak hanya dalam kondisi-kondisi konflik antar kelompok.

Menurut Le Bon31

ciri-ciri penting dalam kelompok massa yang dapat

melakukan kejahatan yaitu sebagai berikut:

1. Dengan memasuki kelompok massa, individu anggota-anggotanya secara

psikis dan moral berubah dalam kepribadian dan dalam cara berfikir dan

perasaan dan tindakannya;

2. Perubahan tersebut meliputi intelektual dan penurunan moral serta

kehilangan nilai-nilai penghargaan sebelumnya;

30

Ibid.hlm. 417 31

Susanto, 2011.Kriminologi, Yogyakarta, Genta publishing, hlm.106 dan 107.

23

3. Berubahnya secara psikis dan moral dari anggotanya dalam cara berfikir

dan bertindak, seperti menghilangnya nilai-niai sehingga membuat

tindakan mereka seolah-olah tidak dapat diperkirakan sebelumnya dan

dapat berbahaya.

2.8 Faktor Penyebab Terjadinya Tawuran atau Perkelahian Massa

Adapun faktor penyebab terjadinya Tawuran atau perkelahian

massa/kelompok antara lain sebagai berikut:

2.8.1 Faktor internal

Faktor internal atau faktor endogen berlangsung lewat proses

internalisasi diri yang keliru oleh anak-anak remaja dalam menanggapi

milieu disekitarnya dan semua pengaruh dari luar. Tingkah laku mereka itu

merupakan reaksi yang salah atau irrasional dari proses belajar, dalam

bentuk ketidakmampuan mereka melakukan adaptasi terhadap lingkungan

sekitar, dengan melakukan mekanisme pelarian diri dan pembelaan diri yang

salah atau tidak rasional dalam wujud kebiasaan maladaptif, agresi, dan

pelanggaran terhadap norma-norma sosial dan hukum formal. Diwujudkan

dalam bentuk kejahatan, kekerasan, kebiasaan berkelahi massal dan

sebagainya. Adapun yang menjadi faktor penyebabnya antara lain sebagai

berikut:

1. Reaksi frustasi negatif

24

Semua pola kebiasaan dan tingkah laku patologis, sebagi akibat dari

pemasakan konflik-konflik batin sendiri secara salah, yang menimbulkan

mekanisme reaktif/respon yang keliru atau tidak cocok (menggunakan

escape mechanism dan defence mechanism).

Semakin pesatnya usaha pembangunan, modernisasi, urbanisasi

dan industrialisasi yang berakibat semakin kompleksnya masyarakat

sekarang, semakin banyak pula anak remaja yang tidak mampu

melakukan penyesuaian diri terhadap berbagai perubahan sosial. 32

Sehingga menimbulkan banyak kejutan, frustasi, konflik terbuka

baik eksternal maupun internal, ketegangan batin dan gangguan

kejiawaan.

2. Gangguan pengamatan dan tanggapan pada anak-anak remaja

Tanggapan anak tidak merupakan pencerminan realitas lingkungan

yang nyata, tetapi berupa pengolahan batin yang keliru, sehingga timbul

interprestasi dan pengertian yang salah sama sekali, sebabnya ialah semua

itu diwarnai harapan yang terlalu muluk, dan kecemasan yang berlebihan,

dunia dan masyarakat tampak mengerikan dan mengandung bahaya laten

dimata anak.

3. Gangguan berfikir dan intelegensi pada diri remaja

32

Kartini Kartono, 2011. Patologis Sosial 2 Kenakalan remaja, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada,

hlm.109

25

Berfikir mutlak perlu bagi kemampuan orientasi yang sehat dan

adaptasi wajar terhadap tuntutan lingkungan dan upaya memecahkan

kesulitan dan permasalahan hidup sehari-hari. Intelegensi atau kecerdasan

dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan secara tepat,

cermat, efisien alat-alat bantu berfikir guna memecahkan masalah dan

adaptasi diri terhadap tuntutan baru.

4. Gangguan perasaan/emosional pada anak-anak remaja

Adapun gangguan-gangguan fungsi perasaan ini antara lain berupa:

a) Inkontinensi emosional ialah tidak terkendalinya perasaan yang

meletup-letup eksplosif, tidak bisa dikekang;33

b) Labilitas emosional ialah suasana hati yang terus menerus berganti dan

tidak tetap;

c) Ketidakpekaan dan menumpulnya perasaan, disebabkan oleh karena

sejak kecil anak-anak tidak pernah diperkenalkan dengan kasih sayang,

kelembutan, kebaikan dan perhatian;

d) Ketakutan dan kecemasan, merupakan bentuk ketakutan pada hal-hal

yang tidak jelas, tidak rill, dan dirasakan sebagai ancaman yang tidak

bisa dihindari;

e) Perasaan rendah diri (inferior) dapat melemahkan fungsi berfikir,

intelektual, dan kemauan anak.

33

Ibid.

26

2.8.2 Faktor eksternal

Faktor eksternal atau eksogen dikenal pula sebagai pengaruh alam

sekitar, faktor sosial atau faktor sosiologis adalah semua perangsang dan

pengaruh luar yang menimbulkan tingkah laku tertentu pada anak remaja

(tindak kekerasan, kejahatan, perkelahian massa dan seterusnya). Adapun

yang menjadi faktor penyebabnya antara lain sebagai berikut:34

1. Faktor keluarga

Adapun faktor penyebabnya dalam keluarga antara lain:

a) Rumah tangga berantakan;

b) Perlindungan lebih dari orang tua;

c) Penolakan orang tua;

d) Pengaruh buruk dari orang tua.

2. Faktor milieu

Milieu atau lingkungan sekitar tidak selalu baik menguntungkan

bagi pendidikan dan perkembangan anak. Lingkungan adakalnya dihuni

oleh orang dewasa serta anak muda kriminal dan anti sosial, yang bisa

merangsang timbulnya reaksi emosianal buruk pada anak-anak puber dan

adolenses yang masih labil jiwanya. Kelompok orang dewasa yang

kriminal dan asusila tersebut biasanya terdiri atas orang-orang

34

Ibid.

27

gelandangan, tidak punya rumah dan pekerjaan yang tetap, malas bekerja

namun berambisi besar untuk hidup mewah dan bersenag-senang.35

2.9 Dimensi Yuridis tentang Tawuran/Perkelahian Massa dan Perilaku

Remaja/Kenakalan Remaja

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tak dikenal

pertanggungjawaban kolektif, Sanksi lebih ditujukan pada individu. Menjatuhkan

sanksi pada kelompok secara merata hampir sangat tak mungkin. Melihat sifat

kolektif tawuran yang begitu rumit dan khas, perlu tindakan yang bersumber dari

peranti hukum pidana berupa sanksi yang adil dan efektif. Adapun aturan-aturan

dalam hukum pidana yang dapat digolongkan dalam perbuatan terhadap kasus

Tawuran atau Kekerasan kelompok dalam KUHP antara lain:

Pasal 169 ayat 1

“turut serta dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan kejahatan, atau turut

serta dalam perkumpulan lainnya yang dilarang oleh aturan-aturan umum,

diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.

Pasal 170

(1) Barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan

kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara

paling lama lima tahun enam bulan.

(2) Yang bersalah diancam

1. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja

menghancurkan barang atau jika kekerasan yang diguanakan

mengakibatkan luka;

2. Dengna pidana penjaran paling lama sembian tahun, jika kekerasan

mengakibatkan luka berat;

35

Ibid.

28

3. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan

mengakibatkan maut.

Pasal 358

“mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana

terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa

yang khusus dilakukan olehnya, diancam:

1. Dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat

penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat;

2. Dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang

meninggal.

Dari uraian penjelasan beberapa Pasal diatas dapat disimpulkan bahwa

peraturan mengenai tawuran atau perkelahian kelompok orang, ada terdapat

beberapa pasal yag tidak menyebutkan kelompok, karena kata barangsiapa hanya

tertuju pada satu orang saja, hanya kata yang mengatakan “tenaga bersama dan

perkumpulan” dalam Pasal 169 dan 170 sudah bisa digolongkan dalam perbuatan

yang dilakukan oleh kelompok.

Kasus tawuran atau perkelahian massa ini dilakukan oleh masyarakat

pada umumnya, hanya saja yang banyak berperan adalah anak-anak remaja.

Menurut Zakiah daradjat bahwa remaja adalah masa peralihan dari anak

menjelang dewasa/remaja adalah suatu tingkatan umur, dimana anak-anak tidak

lagi disebut anak, akan tetapi belum dapat dipandang dewasa. Jadi remaja adalah

umur yang menjembatani antara umur anak-anak dan umur dewasa, Adapun yang

dikatakan dewasa sudah berumur 21 tahun akan tetapi sudah atau sudah pernah

29

menikah dan apabila masih berumur 17 tahun sudah menikah tidak lagi disebut

anak.36

Selanjutnya menurut Wagiati Soetedjo mengemukakan bahwa masa

remaja atau masa pubertas bias dibagi menjadi 4 (empat) fase yaitu:

1. Masa awal pubertas sebenarnya, disebut pula sebagai masa pueral/pra-

pubertas;

2. Masa menetang kedua, fase negative, trozalter kedua, periode verneinung;

3. Masa pubertas sebenarnya, mulai kurang lebih 14 tahun. Masa pubertas pada

anak wanita umumnya berlangsung lebih awal daripada masa pubertas laki-

laki;

4. Fase adolescence, mulai kurang lebih usia 17 tahun sampai sekarang sekitar

19 tahun hingga 21 tahun.37

Menurut Badan Koordinasi dan Pelaksana (Bakolak) inpres No. 6 tahun

1971, menyatakan bahwa batas usia remaja adalah umur 12-18 tahun (belum

menikah), karena dianggap sebagai masa penghubung atau masa peralihan terjadi

perubahan-perubahan besar dan esensial.

Perilaku remaja atau dapat dikatakan sebagai kenakalan remaja menurut

Menurut Bimo Walgito merumuskan arti selengkapnya dari juvenile delinquency

sebagai berikut : tiap perbuatan, jika perbuatan tersebut dilakukan oleh orang

36

Yesmil Anwar dan Adang, Kriminologi, Op.cit.hlm.381 37

Ibid.

30

dewasa, maka perbuatan itu merupakan kejahatan, jadi merupakan perbuatan

melawan hukum, yang dilakukan oleh anak, khususnya anak remaja. Sedangkan,

menurut Fuad Hasandefinisi juvenile delinquency (kenakalan remaja) yaitu

perbuatan anti sosial yang dilakukan oleh anak remaja yang bilamana dilakukan

orang dewasa dikualifikasikan sebagai tindak kejahatan. Dari kedua pakar

tersebut subyek bergeser dari kualitas anak menjadi remaja/anak remaja. Bertititk

tolak pada konsepsi dasar inilah, maka juvenile Delinqency atau kenakalan remaja

ialah perbuatan/kejahatan/pelanggaran yang dilakukan oleh anak remaja yang

bersifat melawan hukum, anti sosial, anti susila, dan menyalahi norma-norma.38

Sedangkan kenakalan anak menurut R. Kusumanto Setyonegoro kenakalan anak

yaitu tingkah laku individu yag bertentangan dengan syarat dan pendapat umum

yang dianggap sebagai akseptabel dan baik, oleh lingkungan masyarakat yang

berkebudayaan tertentu.39

Adapun pengertian anak menurut UU antara lain

sebagai berikut:

1. Pasal 1 ke-1 Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

yaitu anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,

termasuk anak yang masih dalam kandungan;

2. Pasal 1 ke-1 Undang-undang No.3 tahun1997 tentang pengadilan anak

yaitu bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah

38

Sudarsono 2008.Kenakalan Remaja. Jakarta, PT Rineka Cipta, hlm. 11. 39

Nashriana, 2011.Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia, Jakarta, PT.RajaGrafindo

Persada, hlm.28

31

mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18

(delapan belas) tahun dan belum pernah menikah;

3. Pasal 45 KUHP yaitu dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang

belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam

belas tahun.

Purnianti mendefinisikan kenakalan remaja berdasarkan presfektif

sosiologis, dalam 3 kategori yaitu;

1) Definisi hukum, menekankan pada tindakan/perlakuan yang bertentangan

dengan norma yang diklasifikasikan secara hukum;

2) Definisi peranan, dalam hal ini penekanannya pada pelaku, remaja yang

peranannya diindentifikasikan sebagai kenakalan;

3) Definisi masyarakat, perilaku ini ditentukan oleh masyarakat.40

Penentu utama dalam kenakalan remaja adalah hukum pidana. Dalam

kaitan ini pembatasan dari para ahli hukum Anglo saxon dapat diterima, bahwa;

a. Juvenile delinquency berarti perbuatan dan tingkah laku yang merupakan

perbuatan perkosaan terhadap norma hukum pidana dan pelnggaran-

pelanggaran terhadap kesusilaan yang dilakukan oleh anak-anak remaja;

40

Marlina,2009.Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Bandung, PT Refika Aditama, hlm.40.

32

b. Juvenile deliqency adalah offenders (pelaku pelanggaran) yang terdiri dari

“anak” (berumur dibawah 21 tahun=fubertas), yang termasuk yuridiksi

pengadilan anak (juvenile court).