bab ii hubungan antara filipina, malaysia dan …
TRANSCRIPT
33
BAB II
HUBUNGAN ANTARA FILIPINA, MALAYSIA DAN KESULTANAN
SULU TERKAIT SERANGAN ROYAL ARMY OF SULU KE SABAH
Sebelum membahas tindakan Royal Army of Sulu yang dikirim oleh
Kesultanan Sulu yang dianggap terorisme oleh Malaysia, penulis ingin membahas
secara singkat status Sabah, Kesultanan Sulu, Federasi Malaysia dan Filipina dalam
penelitian ini.
2.1 Sabah dalam Perspektif Malaysia, Filipina dan Kesultanan Sulu
Status Sabah yang diperebutkan Malaysia dan Kesultanan Sulu memiliki
versinya masing-masing. Sabah dimasukkan ke dalam Federasi Malaysia pada 16
september 1963 termasuk Singapura, dan Serawak ke dalam bagian federasi
Malaysia.32 Oleh karena itu, Kesultanan Sulu menegaskan bahwa Sabah bukan
milik Malaysia dan mengklaimnya, namun perjuangan Kesultanan Sulu tidak
terlepas dari peran negara induknya yaitu Filipina.
32 Frans Welman. Borneo Trilogy Volume 1: Sabah
Borneo trilogy Series. Booksmango, 2017.hal 152 diakses dalam
https://books.google.co.id/books?id=glG-WBH8hkQC&pg=PA152&lpg=PA152&dq=pre-
colonial+Sabah+to+become+the+13th+country+of+the+Malaysian+Federation.&source=bl&ots=
oKnUqnaJoD&sig=ACfU3U3L2NXZRPGQruPapIZYztOQ1Q5iEw&hl=en&sa=X&ved=2ahUK
EwjynK3S0o3mAhVWeH0KHULXAasQ6AEwC3oECAoQAQ#v=onepage&q=pre-
colonial%20Sabah%20to%20become%20the%2013th%20country%20of%20the%20Malaysian%2
0Federation.&f=false (30/11/2019 01.39 WIB)
34
2.1.1 Sabah dalam Perspektif Malaysia
Administrasi Militer Inggris atas semenanjung Malaya hadir pada akhir
Perang Dunia II hingga Inggris membentuk Uni Melayu pada tanggal 1 April 1946
namun ditentang oleh orang Melayu. Persatuan antara etnis Melayu, Cina dan India
mengarah ke Perjanjian London yang ditandatangani pada 8 Februari 1956 yang
menghasilkan kemerdekaan Malaya pada 31 Agustus 1957. Pada 27 Mei 1961
Abdul Rahman menyarankan penggabungan lima koloni Inggris yaitu Malaya,
Singapura, Sabah, Serawak, dan Brunei untuk membentuk sebuah negara baru.33
2.1.1.1 Bergabungnya Sabah ke Malaysia
Sabah bergabung ke dalam Federasi Malaysia di usulkan oleh Perdana
Menteri Federasi Malaya, Tunku Abdul Rahman Putra pada tanggal 27 Mei 1961
bersama Singapura, Brunei, dan Serawak. Kemudian pada 23 Juli 1961 terjadi
Pertemuan Commonwealth Parliamentary Association Cabang Malaya dan Borneo
di Singapura yang sepakat untuk membentuk Komite Konsultasi Solidaritas
Malaysia, yang diketuai oleh Donald Stephen. Yang bertujuan untuk membahas
hal-hal yang berkaitan dengan pendirian Malaysia dan menjelaskan konsep
Malaysia kepada publik terutama kepada orang-orang Sabah, Serawak dan
Brunei.34 Gambar di bawah menunjukkan foto Tunku Abdul Rahman Putra pada
Perayaan Hari Kemerdekaan di Stadion Kemerdekaan pada 31 Agustus 1957.
33 Ibid. 34 Formation of Malaysia 16 September 1963. National Archives of Malaysia. Diakses dalam
http://www.arkib.gov.my/en/web/guest/penubuhan-malaysia-16-september-
1963?p_p_id=56_INSTANCE_Oj0d&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_
p_col_id=column-inner-3&p_p_col_count=1&page=2 (15/12/2019,03:33 WIB)
35
Gambar. 2.1 Pidato Tunku Abdul Rahman Putra pada 31 Agustus 1957.35
Gambar. 2.2 Tentara Malaya Berbaris merayakan hari kemerdekaan .36
Gambar di atas menunjukkan Tentara Malaysia berbaris di Stadion
Kemerdekaan pada 31 Agustus 1957. Pada 17 Januari 1962 Federasi pemerintah
Malaya melalui Komite Konsultasi Solidaritas Malaysia dan Pemerintah Inggris
pada November 1961 bernegosiasi sehingga menghasilkan pembentukan Komisi
Cobbold. Komisi Cobbold bertugas menyurvei dan mengeksplorasi pandangan
35 https://blog.tourism.gov.my/wp-content/uploads/2016/08/Merdeka-2-990x500.png 36 https://blog.tourism.gov.my/wp-content/uploads/2016/08/Merdeka-3-1024x595.png
36
masyarakat di Serawak dan Sabah tentang gagasan pendirian Federasi Malaysia dan
perlunya pemerintah Federal dalam hubungan luar negeri, pertahanan dan
keamanan serta Islam sebagai agama resmi yang diterima.37
Sepanjang Februari hingga April 1962, Komisi telah bertemu lebih dari
4.000 orang dan menerima 2.200 memorandum dari berbagai kelompok yang terdiri
dari partai politik, anggota Pemerintah dan Majelis Legislatif, para pemimpin, suku,
pemimpin agama, serikat pekerja dan anggota masyarakat yang memberikan
pandangan mereka dan menunjukkan bahwa 80 persen populasi Serawak dan
Kalimantan Utara mendukung pembentukan Malaysia.38 Gambar di bawah
menunjukkan foto Penandatanganan Laporan Cobbold dari Komisi Penyelidikan.
Gambar 2.3 Penandatanganan Laporan Cobbold dari Komisi Penyelidikan,
Kalimantan Utara dan Serawak, di Knebworth House, London pada 21 Juni 1962.
dari sebelah kiri Sir David Watherston, Sir Anthony Abell, Lord Cobbold di tengah,
mantan gubernur Bank of England Dato 'Wong Pow Nee, Encik Mohd Ghazali bin
Shafie, mewakili pemerintah Malaya, dibelakang wakil pemerintah Inggris Bapak
H. Harris bertindak sebagai Sekretaris.39
37 Formation of Malaysia 16 September 1963, Op. Cit.. 38 Formation of Malaysia 16 September 1963, Op. Cit.. 39 https://www.britishempire.co.uk/images2/cobboldcommission.jpg
37
Laporan hasil survei Komisi Cobbold diserahkan kepada Pemerintah
Inggris dan Pemerintah Federasi Malaya pada 21 Juni 1962. Pada tanggal 31
Agustus 1963 perwakilan pemerintah Inggris, Federasi Malaya, Sabah, Serawak
dan Singapura menandatangani perjanjian untuk membentuk Federasi Malaysia
namun Brunei tidak ikut menandatangani dan memilih untuk tidak bergabung.
Federasi Malaysia memproklamasikan kemerdekaannya pada 16 September
1963.40 Gambar di bawah menunjukkan peta negara koloni Inggris yang
diwacanakan menjadi Federasi Malaysia.
Gambar. 2.4 Peta Wilayah kolono Inggris.41
40 Formation of Malaysia 16 September 1963, Op. Cit.. 41 https://2.bp.blogspot.com/-
FpqT7Lzk5Ps/VKjhHKaiDOI/AAAAAAAABEI/l2Dxg_vRlk8/s1600/1946_British_Colonies_of_
Malaya_Singapore_Serawak_North_Boneo_and_Brunei.png
38
2.1.1.2 Polemik Masuknya Sabah kedalam Federasi Malaysia
Ketika Federasi Malaysia didirikan, Indonesia dan Filipina menolak temuan
Komisi Cobbold karena sensus tidak dilakukan secara menyeluruh atau hanya
perwakilan tokoh tertentu saja. Kemudian terjadi Manila Accord 1963 yang
diadakan oleh pertemuan tiga pihak di Manila antara Presiden Sukarno, Presiden
Diosdado Macapagal, dan PM Tunku Abdul Rahman yang menyepakati pengajuan
petisi ke PBB untuk mengirim kembali komisi penyelidikan. Sebagai gantinya,
Indonesia dan Filipina tidak keberatan terhadap pembentukan Federasi Malaysia
jika komisi baru menemukan opini publik yang mendukung federasi.4243 Gambar di
bawah menunjukkan foto berlangsungnya penandatanganan Manila Accord 1963
oleh Presiden Sukarno, PM Tunku Abdul Rahman Putra dan Presiden Diosdado
Macapagal.
Gambar 2.5 Manila Accord 1963 yang ditandatangani oleh Presiden Sukarno, PM
Tunku Abdul Rahman Putra dan Presiden Diosdado Macapagal.44
42 Teguh Setiawan. M Irwan Ariefyant . Republika. Siapa yang Berhak Atas Sabah? Ini Klaim
Malaysia. Diakses dalam https://www.republika.co.id/berita/mjhlt5/siapa-yang-berhak-atas-sabah-
ini-klaim-malaysia (15/12/2019,21:38 WIB) 43 Philip Mathews, 2014, Chronicle of Malaysia: Fifty Years of Headline News, 1963-2013,
Editions Didier Millet, 2014 hal. 29 44 http://3.bp.blogspot.com/-
4SJJ5Xblbp8/UWv37n7B2lI/AAAAAAAACoU/lZ4GkYv941Q/s640/314736_249734445059045
_7635343_n.jpg
39
Pada 15 Agustus 1963 hingga 5 September 1963, PBB segera membentuk
misi ke Kalimantan yang terdiri dari diplomat-diplomat Argentina, Brasil, Sri
Lanka, Cekoslovakia, Ghana, Pakistan, Jepang, dan Yordania. Misi delegasi PBB
mewajibkan menuliskan laporannya langsung ke sekjen PBB. Komisi menemukan
mayoritas mendukung gagasan bergabung dengan Malaysia pada 14 September
1963 dengan hasil yang sama seperti Cobbold Comission. Indonesia dan Filipina
tetap menolak laporan komisi, kemudian Sukarno memicu konfrontasi dengan
Malaysia sedangkan Filipina menyusun rencana menstabilisasi Sabah dengan
memanfaatkan dua suku loyalis Kesultanan Sulu yaitu Tausug dan Sema.45
Pada Inti pada pasal 11 Manila Accord 1963 Indonesia dan Filipina
menyatakan bahwa mereka akan menyambut baik pembentukan Malaysia asalkan
dukungan orang-orang di wilayah Kalimantan dipastikan oleh otoritas independen
dan tidak memihak yaitu Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa atau
perwakilannya.46 Pada Penandatanganan Manila Accord 1963 yang terdaftar di
PBB sebagai perjanjian nomor 8029, Perdana Menteri Federasi Malaysia Tunku
Abdul Rahman setuju bahwa klaim Sabah Filipina tidak akan dipadamkan oleh
Federasi Malaysia yang akan dibuat pada 16 September 1963. Klaim Filipina
tertuang pada Paragraf 12 dari Manila Accord 1963 yang disetujui dan
ditandatangani oleh Filipina, Malaysia dan Indonesia. 47
45 Philip Mathews, Op. Cit. 46 No. 8029. Manila Accord1 Between The Philip Pines, The Federation Of Malaya And Indo
Nesia. Signed At Manila On 31 July 1963,United Nation, Diakses dalam:
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20550/volume-550-I-8029-English.pdf
(17/10/2019,23:31 WIB) 47 On Manila Accord of 1963: Malaysia prefers to lose 'national honour' than to lose Sabah,
Defenders Of Philippine Sovereignty, diakses dalam http://defenders-philippine-
40
2.1.1.3 Pentingnya Sabah bagi Malaysia
Selain alasan bahwa Sabah merupakan warisan Malaysia dari Inggris, tentu
terdapat keuntungan lain atau kontribusi Sabah terhadap kemajuan Malaysia.
Ekonomi di Sabah bergantung pada industri ekspor komoditas kayu, sektor
pertanian, pariwisata dan manufaktur. Sedangkan komoditas utama yaitu: minyak
bumi, minyak kelapa sawit dan kakao yang diekspor ke luar negeri. Karena sumber
daya alam yang kaya dari negara, hampir 1/7 dari tanah di daerah Sabah cocok
untuk mengembangkan sektor pertanian.48 Gambar di bawah menunjukkan peta
wilayah negara bagian Sabah.
Gambar 2.6 Peta Wilayah negara bagian Sabah.49
sovereignty.blogspot.com/2013/04/signing-of-manila-accord-1963-on-31st.html
(11/05/2020,02:04 WIB) 48 Kerajaan Negeri Sabah , Ekonomi, Sabah Gov, diakses dalam
http://www.sabah.gov.my/cms/?q=ms/content/ekonomi (12/5/2020,02:09 WIB) 49 http://www.sabah.gov.my/cms/sites/default/files/contents/map_sabah.jpg
41
Tentu dengan berbagai manfaat Ekonomi, legitimasi Politik Malaysia akan
menimbulkan efek berantai dari kemenangan mempertahankan Sabah dari klaim
negara lain. Sabah yang memiliki luas 72.500 kilometer persegi tentu berkontribusi
banyak dalam mempengaruhi kondisi geopolitik di Asia Tenggara khususnya
Indonesia dan Filipina. Luas wilayah sabah mempengaruhi jangkauan wilayah
kekuasaan laut, dan udara karena wilayah ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) laut
negara Malaysia dihitung berdasarkan 200 mil dari titik daratan terluar. Di masa
depan Malaysia tidak menutup kemungkinan untuk melakukan klaim terhadap
wilayah Indonesia maupun Filipina dengan menggunakan strategi dan diplomasi
yang matang.
Kebutuhan militer merupakan kebutuhan yang sangat penting dan mahal,
tentunya dibutuhkan sokongan dana yang besar untuk memenuhi kebutuhan
keamanan, militer dan alutsista. Kedaulatan dan keamanan nasional perlu dijaga
dengan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, teknologi, alutsista dan
dukungan domestik yang mumpuni. Oleh karena itu, jaminan perlindungan negara
akan memberikan rasa keamanan, kenyamanan dan kesejahteraan sehingga negara
akan terkontrol. Rangking kekuatan Militer Malaysia menurut GFP (Global Fire
Power) menempati posisi 41 dengan nilai power indeks 0,6523 pada tahun 2019.50
50 GFP, 2019 Military Strength Rangking, diakses dalam
https://www.globalfirepower.com/countries-listing.asp (18/1/2020,18:51 WIB)
42
Ketika Negara maju dan kuat secara ekonomi, politik dan sosial maka akan
meningkatkan daya tawar atau Bargaining Power di kancah dunia sehingga
membantunya untuk mempermudah melakukan diplomasi dan negosiasi dengan
negara lain untuk mendapat kepentingan nasional. Oleh karena itulah Malaysia
tidak akan dengan mudah dan akan terus mempertahankan Sabah dari klaim atau
ancaman luar negeri terutama dalam konteks skripsi ini dari kesultanan Sulu.
2.1.2 Sabah dalam Perspektif Filipina
Posisi Filipina sesuai dengan Manila Accord 1963 Paragraf 12 yang
disetujui dan ditandatangani oleh Filipina, Indonesia dan Malaysia menyatakan
bahwa Filipina menegaskan posisinya mengeklaim Sabah tentang dimasukkannya
North Borneo di Federasi Malaysia. Para Menteri mencatat klaim Filipina dan hak
Filipina untuk terus mengejar hal itu sesuai dengan hukum internasional dan prinsip
penyelesaian perselisihan pasif. Filipina setuju bahwa dimasukkannya Kalimantan
Utara ke dalam Federasi Malaysia tidak akan mengurangi klaim Filipina. Dalam
konteks hubungan dekat antar negara, ketiga negara yaitu Indonesia, Filipina dan
Malaysia sepakat mengerahkan upaya mereka untuk membawa klaim ke solusi
yang adil dan cepat dengan cara-cara damai, seperti negosiasi, konsiliasi, arbitrasi,
atau penyelesaian yudisial.51
51 On Manila Accord of 1963: Malaysia prefers to lose 'national honour' than to lose Sabah,
Defenders Of Philippine Sovereignty, diakses dalam http://defenders-philippine-
sovereignty.blogspot.com/2013/04/signing-of-manila-accord-1963-on-31st.html
(11/05/2020,02:04 WIB)
43
Setiap presiden yang terpilih dan menjabat di awal-awal pelantikannya,
Kesultanan Sulu mengirimkan delegasinya untuk menyampaikan pesan bahwa
Kesultanan Sulu menyerahkan perjuangan Sabah kepada Pemerintah Pusat Filipina.
Terakhir Kesultanan Sulu mengirim pesan kepada Presiden Benigno Aquino.
Jamalul Kiram III mengirim surat melalui Agbimuddin Kiram kepada Presiden
Aquino pada 28 Juni 2010, dua hari sebelum Aquino mengambil sumpahnya
sebagai Presiden. Dalam Surat itu, Jamalul Kiram III menyatakan pendirian
klannya atas klaim Filipina yang mengklaim negara bagian Sabah di Malaysia timur
dan proses perdamaian di Muslim Mindanao.52
2.1.3 Sabah dalam Perspektif Kesultanan Sulu
Kesultanan Sulu memandang Sabah sebagai wilayahnya berdasarkan
sejarah karena Sabah yang terletak di Kalimantan Utara dulu oleh Kesultanan Sulu
disewakan kepada perusahaan Inggris. Berikut sejarah Sabah yang di pegang teguh
Kesultanan Sulu dalam Klaimnya terhadap Sabah Sabah dari Malaysia.
2.1.3.1 Berpisahnya Sabah dari Kesultanan Sulu
Kedatangan Spanyol ke Filipina yang dipimpin oleh Miguel López de
Legazpi pada tahun 1565 mendirikan koloni San Miguel di pulau Cebu mencoba
menaklukkan kelompok-kelompok Muslim di Filipina Selatan dan melakukan
pertempuran yang dikenal dengan perang Moro yang berlangsung mulai dari tahun
1578 hingga tahun 1898 antara pemerintah kolonial Spanyol dan kaum Muslim di
Mindanao.53
52 Arlyn dela Cruz, What’s inside Kiram’s lost letter to Aquino, Philippine Daily Inquirer, diakses
dalam https://newsinfo.inquirer.net/366817/whats-inside-kirams-lost-letter-to-aquino 53 Ibid.
44
Pada awal abad ke-17, Sultan Kudarat dari Maguindanao membentuk
Konfederasi yang terdiri dari Maranao, Maguindanao, Tausug (Kesultanan Sulu)
dan kelompok Muslim lain yang wilayahnya membentang dari Teluk Davao ke
Dapitan di semenanjung Zamboanga Filipina Selatan. Beberapa serangan Spanyol
terhadap Konfederasi Kesultanan Islam selalu gagal, namun pada 1 Januari 1638
Spanyol dengan 80 kapal dan 2000 tentara berhasil mengalahkan Tausug dan
menduduki Jolo hingga tahun 1646. Pada 1737 Sultan Alimud Din I
menandatangani perjanjian damai permanen dengan Spanyol.54
Gambar. 2.7 Peta Wilayah Persekutuan Kesultanan dan Spanyol.55
Karena Spanyol sudah mengalahkan Kesultanan Sulu, maka seluruh
wilayah Kesultanan Sulu di klaimnya. Namun klaim kedaulatan Spanyol tidak
pernah diakui oleh Britania Raya dan Jerman. Pada tahun 1878 terjadi perjanjian
54 Ibid. 55https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ef/Moro_Sultanates_%28Philippines
%29.png/1024px-Moro_Sultanates_%28Philippines%29.png
45
British North Borneo Treaties 1878 yang intinya berisikan Kesultanan Sulu melalui
Sultan Mohamet Jamal Al Alam memberikan wilayahnya di Kalimantan Utara
untuk Perusahaan Inggris dengan imbalan membayar biaya kompensasi kepada
Sultan Sulu berjumlah jumlah uang 5000$ per tahun dengan syarat tidak akan
pernah dialihkan ke negara atau perusahaan asing lain.56
Gambar 2.8 Alrfed Dent, Pendiri British North Borneo.57
Kesultanan Sulu mencoba melindungi Kalimantan Utara melalui British
North Borneo Treaties 1878 dengan menyewakan Sabah kepada perusahaan Inggris
supaya tidak jatuh ke tangan Spanyol Gambar di atas menunjukkan Foto salah satu
tokoh perwakilan perusahaan Inggris yang berperan dalam perjanjian antara Inggris
dengan Kesultanan Sulu dalam penyewaan wilayah Kalimantan Utara.
56 British North Borneo Treaties, 1878, diakses dalam:
http://www.lawnet.sabah.gov.my/Lawnet/SabahLaws/Treaties/GrantBySultanOfSuluOfTerritories
AndLandsOnTheMainlandOfTheIslandOfBorneo.pdf (20/10/2019,00:59 WIB) 57 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ae/AlfredDent.jpg/170px-
AlfredDent.jpg
46
Gambar di bawah menunjukkan logo perusahaan Inggris dan peta wilayah
Sabah yang dikelolanya..
Gambar 2.9 Logo British North Borneo.58
Gambar 2.10 Peta Wilayah British North Borneo.59
58 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3d/BNBCC-Logo.png 59 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/03/BritishNordBorneo-
AreaOfTheCharteredCompanysProperty.PNG/800px-BritishNordBorneo-
AreaOfTheCharteredCompanysProperty.PNG
47
Gambar dibawah menunjukkan Sultan Sulu yang menyewakan Kalimantan
Utara kepada perusahaan Inggris pada tahun 1878.
Gambar 2.11 Sultan Mohamet Jamal Al Alam pada 1881.60
60 https://www.alamy.com/thumbsImages.aspx?url=https://c7.alamy.com/comp/P74K54/the-late-
mahomet-jemalal-alam-sultan-of-the-sulu-islands-digital-improved-reproduction-from-an-original-
print-from-the-year-1881-P74K54.jpg&imageref=P74K54
48
Gambar 2.12 Kekalahan Kesultanan Sulu atas Spanyol.61
Gambar di atas menunjukkan rentetan serangan Spanyol untuk
mengalahkan Kesultanan Sulu. Kemudian terjadi Protocol Madrid 1885 di Madrid
Spanyol yang berisikan tentang perjanjian antara Inggris, Jerman dan Spanyol
untuk mengakui kedaulatan Spanyol atas Kepulauan Sulu dan sebaliknya Spanyol
menghentikan klaim atas wilayah Kalimantan, semua klaim kedaulatan Kesultanan
Sulu di Kalimantan dan yang terdiri dari pulau Balambangan, Banguey, dan
Malawali, telah menjadi wilayah yang dikelola oleh British North Borneo Company
yang menjadi awal dari terpisahnya status administratif kesultanan Sulu atas
Sabah.62
61 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1d/1848-1899_sulu_ph.jpg/880px-
1848-1899_sulu_ph.jpg 62 British North Borneo, 1885.Protocol Of 1885, diakses dalam:
http://www.lawnet.sabah.gov.my/Lawnet/SabahLaws/Treaties/Protocol%28Madrid%29.pdf
(20/10/2019,01:02 WIB)
49
2.1.4 Klaim Sabah antara Malaysia dan Kesultanan Sulu
Berdasarkan Hukum Internasional
Menurut hukum internasional, ada beberapa cara perolehan teritorial antara
lain melalui penaklukan, resolusi dan penyerahan. Penaklukan atau aneksasi diakui
sebagai metode akuisisi teritorial di masa lalu tetapi telah dianggap ilegal di bawah
hukum internasional sejak Piagam PBB diberlakukan pada tahun 1945. Oleh karena
itu, metode yang paling memungkinkan untuk Sabah yaitu melalui penyerahan dan
resolusi. Penyerahan dan resolusi yaitu negara dapat memperoleh kedaulatan atas
suatu wilayah tertentu jika kedaulatan tersebut ditransfer atau diserahkan
kedaulatannya kepada pihak lain. Jika Perjanjian British North Borneo 1878
diadopsi maka jelas bahwa kedaulatan atas Sabah dialihkan pada tahun 1878 oleh
Kesultanan Sulu ke Inggris yang kemudian dilanjutkan diserahkan ke Malaysia.63
Dalam hukum internasional, resolusi mengacu pada perolehan kedaulatan
melalui pelaksanaan kedaulatan yang sebenarnya, dipertahankan untuk jangka
waktu yang wajar dan berlaku tanpa keberatan dari negara mana pun. Oleh karena
itu pada Komisi Cobbold dan Komisi PBB pada 1963, Kesultanan mungkin tidak
dapat mengklaim kedaulatan atas Sabah karena Malaysia sejak 1963 menerapkan
resolusi dan mengelola Sabah dengan konsistensi tanpa keberatan dari anggota
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).64
63 Mohd Hazmi bin Mohd Rusli, Muhamad Azim bin Mazlan, CO13043 Sultan of Sulu’s Sabah
Claim: A Case of ‘Long-Lost’ Sovereignty?, RSIS, diakses dalam https://www.rsis.edu.sg/rsis-
publication/rsis/1933-sultan-of-sulus-sabah-claim/#.X5BYVdAzbIV (21/10/2020 22:50 WIB) 64 Ibid.
50
Namun yang lebih menarik adalah Malaysia setiap tahun masih rutin
membayar sewa Sabah ke Kesultanan Sulu walaupun bukan berarti Malaysia
mengakui Kesultanan Sulu memiliki Sabah. Menurut penulis, hal ini dilakukan
sebagai usaha resolusi konflik untuk menghindari konflik di masa mendatang demi
menjaga keamanan dan kestabilan regional sebagaimana sikap umum negara-
negara ASEAN menyelesaikan konflik selalu menggunakan status Quo.
Malaysia sejak Komisi Cobbold dan Komisi PBB pada 1963 telah
membentuk pemerintahan yang berfungsi untuk mengelola Sabah dan juga dengan
pengakuan masyarakat internasional sebagai bagian dari Malaysia.65 Pemerintah
Filipina berturut-turut telah mengangkat masalah klaim atas Sabah dengan
pemerintah Malaysia di berbagai forum regional dan internasional. Filipina juga
membawa ke Mahkamah Internasional (ICJ) di Den Haag untuk arbitrase, namun
pemerintah Malaysia tetap menolak dengan alasan Sabah telah menjadi bagian
integral dari Malaysia melalui proses konstitusional dan demokratis.66
Pada 3 Maret 2013 setelah bentrokan terjadi, Presiden Aquino ingin Royal
Army of Sulu untuk kembali ke Filipina karena tindakan Terorisme kelompok
Jamalul Kiram III melanggar Konstitusi dan kejahatan menghasut untuk
memberontak. Presiden Aquino tetap mematuhi sumpah jabatannya bahwa dia akan
membela Konstitusi dan menerapkan hukum negara dengan mengejar klaim
teritorial kita atas Sabah. Pada Undang-undang Republik No. 5446 yang disahkan
65 Ibid. 66 G James, How Philippines will eventually take Sabah, Malaysia Kini, diakses dalam
https://www.malaysiakini.com/letters/ (22/10/2020 16:05 WIB)
51
pada tahun 1968 tidak pernah dicabut, dan Bagian 2 menyatakan: Pengertian garis
pangkal laut teritorial Kepulauan Filipina sebagaimana diatur dalam Undang-
undang ini dengan tidak mengurangi penggambaran garis pangkal laut teritorial di
sekitar wilayah Sabah, yang terletak di Kalimantan Utara, di mana Republik
Filipina memiliki memperoleh kekuasaan dan kedaulatan.67
Pengadilan Internasional PBB (ICJ) mengasumsikan yurisdiksi atas
sengketa wilayah tertentu hanya jika kedua pihak setuju untuk melakukannya atau
jika kedua negara memiliki perjanjian yang mengharuskan mereka untuk
menyetujui yurisdiksi ICJ.68 Leila de Lima seorang sekretaris di Departemen
Kehakiman Filipina (DOJ) mengatakan bahwa pemerintah tidak mengesampingkan
untuk membawa sengketa teritorial Sabah ke Mahkamah Internasional di Den
Haag, sebelum itu pemerintah butuh waktu untuk mempelajarinya dengan cermat
dan tidak ingin merusak persahabatannya dengan Malaysia.69
2.2 Hubungan Sulu dengan Malaysia dan Filipina di Era Modern
Kesultanan Sulu dalam posisinya di Filipina sebagai negara otonomi khusus,
oleh karena itu Kesultanan Sulu pada awalnya menyerahkan perjuangan Sabah ke
Filipina sebagai negara yang menaunginya. Berikut adalah posisi hubungan
Kesultanan Sulu dengan Filipina dan Malaysia di era modern.
67 Bring Sabah issue to the International Court of Justice now , Rigoberto Tiglao, Diakses dalam
https://rigobertotiglao.com/2013/03/03/bring-sabah-issue-to-the-international-court-of-justice-
now/ (26/10/2020 01:56 WIB) 68 Ibid. 69 Manila may take Sabah claim to ICJ, Daily Express, diakses dalam
http://www.dailyexpress.com.my/news.cfm?NewsID=84480 (26/10/2020 01:47 WIB)
52
2.2.1 Hubungan Kesultanan Sulu dengan Filipina
Kesultanan Sulu termasuk daerah otonomi pada konstitusi Filipina bersama
dengan daerah Islam lainya pada August 1, 1989 ke dalam Autonomous Region in
Muslim Mindanao (ARMM). Pada Undang-undang Eighth Congress Republic Act
No. 6734, 1 August 1989, An Act Providing For An Organic Act For The
Autonomous Region in Muslim Mindanao membahas bahwa Masyarakat Daerah
Otonom Muslim Mindanao membentuk Pemerintahan Daerah Otonom yang
mencerminkan cita-citanya dalam kerangka konstitusi, kedaulatan bangsa serta
keutuhan wilayah Republik Filipina dan untuk mengamankan diri mereka sendiri
dan keturunan mereka berkat otonomi, demokrasi, perdamaian, keadilan dan
kesetaraan dan mengumumkan Undang-undang Organik ini melalui Kongres
Filipina.70
Pada Pasal I bagian 1 membahas terkait Nama Daerah Otonomi di Muslim
Mindanao sedangkan pada Bagian 2 membahas tujuan pembentukan Daerah
Otonomi di Muslim Mindanao untuk memberikan struktur dasar pemerintahan
dalam kerangka Konstitusi dan kedaulatan nasional dan keutuhan wilayah Republik
Filipina, dan untuk memastikan perdamaian dan persamaan di depan hukum semua
orang di Daerah Otonomi.71
70 An Act Providing For An Organic Act For The Autonomous Region In Muslim Mindanao,
Lawphil, Diakses dalam https://lawphil.net/statutes/repacts/ra1989/ra_6734_1989.html
(22/10/2020 10:50 WIB) 71 Ibid.
53
Pada Pasal II membahas Area dan Kursi Pemerintah Daerah Otonomi.
Bagian 1 pada poin 1 membahas bahwa Daerah Otonomi di Muslim Mindanao
yang akan terdiri dari provinsi dan kota yang memberikan suara dengan baik dalam
pemungutan suara. Sedangkan pada poin 2 membahas wilayah Otonomi yaitu di
Provinsi Sulu, Basilan, Cotabato, Davao del Sur, Lanao del Norte, Lanao del Sur,
Maguindanao, Palawan, Cotabato Selatan, Sultan Kudarat, Tawi-Tawi, Zamboanga
del Norte, dan Zamboanga. del Sur, dan kota Cotabato, Dapitan, Dipolog, General
Santos, Iligan, Marawi, Pagadian, Puerto Princesa, dan Zamboanga. Pada Bagian 2
membahas Majelis Legislatif Daerah pada pemerintahan Daerah Otonomi Muslim
Mindanao.72
2.2.1.1 Jenis Otonomi Daerah Kesultanan Sulu
Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jenis Otonomi
Daerah Kesultanan Sulu yaitu Otonomi Material yang berarti kewenangan daerah
otonom itu dibatasi dan terperinci apa saja yang berhak diatur dan diurusnya. Jadi
apabila suatu urusan pada substansinya dinilai dapat menjadi urusan pemerintah
pusat, maka pemerintah daerah pada hakikatnya tidak akan mampu
menyelenggarakan urusan tersebut.73
72 Ibid. 73 Dewi Kartika Sari, Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang
Pengaturan Pedagang Kaki Lima Di Kota Tegal, Universitas Muhamadiyah Purwakarta, Diakses
Dalam
Http://Repository.Ump.Ac.Id/2360/3/Bab%20ii_Dewi%20kartika%20sari_Hukum%2711.Pdf
(02/11/2020 22:23 Wib)
54
Struktur politik dan sistem peradilan ARMM memiliki bentuk kesatuan
pemerintah dan tidak memiliki Parlemen sendiri untuk membuat Undang-undang.
Di ARMM, penduduk memilih gubernur dan wakil gubernur daerah mereka.
Gubernur daerah memiliki Kabinet dan dewan penasihatnya sendiri. Kekuasaan
legislatif terletak pada majelis legislatif daerah yang terdapat 24 anggota dan dipilih
oleh rakyat. Pada hukum dan Peradilan, ARMM memberikan yurisdiksi pengadilan
syariah atas kasus-kasus yang melibatkan umat Islam di wilayah tersebut. Namun
hukum kesukuan masih berlaku untuk sengketa masyarakat adat di wilayah
tersebut.74
Pejabat pemerintah daerah di bawah ARMM masih mengandalkan bantuan
dari pemerintah Filipina yang mengakibatkan ketergantungan ARMM pada
pemerintah nasional dalam anggaran tahunannya. ARMM mencakup lima provinsi
utama yakni Basilan, Lanao del Sur, Maguindanao, Sulu, dan Tawi-Tawi.
Pemerintah pusat Filipina akan bertanggung jawab atas pertahanan dan keamanan
ARMM. Polisi Nasional Filipina juga akan mengatur, memelihara, dan mengawasi
Kantor Regional Polisi untuk menegakkan hukum.75
Pada 12 September 1962 yaitu masa pemerintahan Presiden Diosdado
Macapagal, pemerintah Filipina mengklaim wilayah Kalimantan Utara, karena
kedaulatan penuh, hak milik dan kekuasaan atasnya "diserahkan" oleh ahli waris
Sultan Sulu, Muhammad Esmail E. Kiram I ke Filipina sebagai suatu negara yang
74 Pizaro Gozali, Sejumlah Perbedaan Otonomi Barmm Dan Armm Pada Bangsamoro, Anadolu
Agency, Diakses Dalam Https://Www.Aa.Com.Tr/Id/Dunia/Sejumlah-Perbedaan-Otonomi-
Barmm-Dan-Armm-Pada-Bangsamoro/1374488 (02/11/2020 22:23 WIB) 75 Ibid.
55
menaungi kesultanan Sulu. 76 Sultan Mohammad Esmail Kiram bertemu dengan
Wakil Presiden sekaligus Menteri Luar Negeri Filipina Emmanuel Pelaez untuk
menyerahkan kekuasaan dan kedaulatan atas Sabah kepada Pemerintah Filipina.
Kesepakatan serupa juga ditandatangani tahun 1969 dilakukan dan ditujukan
kepada Pemerintah Filipina yang kemudian secara resmi memperjuangkan
kembalinya Sabah dari Malaysia.77
Pada 28 Juni 2010, dua hari sebelum Aquino mengambil sumpahnya
sebagai Presiden, Jamalul Kiram III mengirim surat melalui Agbimuddin Kiram
kepada Presiden Aquino. Dalam Surat itu, Jamalul Kiram III menyatakan pendirian
klannya atas klaim Filipina yang mengklaim negara bagian Sabah di Malaysia timur
dan proses perdamaian di Muslim Mindanao.78 Jamalul Kiram III mengatakan
dukungan klannya untuk pemerintahan Aquino yang baru dan rencananya terkait
pembentukan Dewan Pemerintahan Kerajaan Tertinggi Sementara (ISRRC) di
bawah kesultanan Sulu dan Kalimantan Utara sebagai hasil dari serangkaian
konsultasi di Simunul, Tawi- Tawi, Sulu dan Kawit pada 20, 25 dan 26 Juni 2010.79
76 Sultan Mohammad Esmail Kiram Sultan Of Sulu, Cession and Transfer of the Territory of
North Borneo by His Highness, Sultan Mohammad Esmail Kiram, Sultan of Sulu, Acting with the
Consent and Aprroval of the Ruma Bechara, in Council Assembled, to the Republic of the
Philippines, officialgazette, diakses dalam https://www.officialgazette.gov.ph/1962/04/24/cession-
and-transfer-of-the-territory-of-north-borneo-by-his-highness-sultan-mohammad-esmail-kiram-
sultan-of-sulu-acting-with-the-consent-and-aprroval-of-the-ruma-bechara-in-council-assembled-to/
(22/10/2020, 15:43 WIB) 77Egidius Patnistik, Liku-liku Sejarah Klaim Sabah, Kompas, diakses dalam
https://money.kompas.com/read/2013/03/06/08064895/liku-liku.sejarah.klaim.sabah?page=all
(11/05/2020,22:02 WIB) 78 Arlyn dela Cruz, What’s inside Kiram’s lost letter to Aquino, Philippine Daily Inquirer, diakses
dalam https://newsinfo.inquirer.net/366817/whats-inside-kirams-lost-letter-to-aquino 79 Ibid.
56
2.2.2 Hubungan Kesultanan Sulu dengan Malaysia
Tidak ada hubungan khusus antara Malaysia dengan Kesultanan Sulu
kecuali terkait dengan Sabah. Malaysia mewarisi Sabah dari Inggris dan
mewajibkannya untuk membayar ke Kesultanan Sulu setiap tahun dalam jumlah
5.300 Malaysia ringgit sesuai dengan Perjanjian Perusahaan Inggris 1987. Duta
besar Malaysia untuk Manila Mohamed Taufik pada tahun 2003 bahkan pernah
mengkonfirmasi pengaturan negosiasi ulang bahwa telah membayar 5.000 ringgit
ke keluarga Kiram, sewa masih dibayar tetapi itu tidak berarti Malaysia mengakui
kepemilikan Kesultanan Sulu atas Sabah. Hingga tahun 2013, Kedutaan Malaysia
di Manila masih memberikan pembayaran tahunan 5.300 ringgit.80
Pada 2010, Dr Ebrahim Sa'ad, mantan duta besar Malaysia untuk Filipina
pergi ke Sulu menemui Jamalul Kiram III di Desa Maharlika dan menawarkan
untuk negosiasi ulang dengan menyewa Sabah selama 100 tahun dengan menaikkan
tawaran dari 70.000 peso atau 5300 ringgit ke harga 300,000 peso atau 27,000
ringgit per tahun. Sultan Jamalul Kiram III menolak tawaran Malaysia untuk sewa
jangka panjang Sabah dan mengatakan bahwa “Sabah tidak untuk dijual” kata Dr
Fatima Celia Kiram istri kedua sultan Jamalul Kiram III.81
80 Web Master, Op. Cit. 81 Barbara Mae Dacanay, Op. Cit.
57
2.2.3 Kesimpulan Hubungan Kesultanan Sulu dengan Filipina
dan Malaysia atas Klaim Sabah
Kesultanan Sulu termasuk daerah otonomi pada konstitusi Filipina maka
hubungan Internasional Kesultanan Sulu menjadi tanggung jawab dan juga
diwakilkan oleh Filipina sebagai negara Induknya. Klaim Kesultanan Sulu atas
Sabah diserahkan ke Pemerintah Filipina kepada Presiden di setiap periodenya dan
Kesultanan Sulu terus Mendukung Klaim Filipina atas Sabah. Hubungan antara
Malaysia dengan Kesultanan Sulu hanya sebatas Negara yang membayar sewa
Sabah kepada Kesultanan Sulu namun bukan berarti Malaysia mengakui Sabah
adalah milik Kesultanan Sulu. Walaupun secara kedaulatan dan Hukum
Internasional, jelas Sabah adalah wilayah kedaulatan Malaysia yang diakui oleh
dunia Internasional.
Filipina dalam memperjuangkan Sabah masih memperhitungkan hubungan
internasional dengan Malaysia supaya tidak terjadi gangguan politik, ekonomi dan
militer antar negara Filipina dan Malaysia. Filipina masih mengedepankan resolusi
konflik melalui jalur diplomasi, negosiasi dan hukum internasional yang damai
untuk menghindari konflik dengan Malaysia. Malaysia dalam upayanya untuk
mencegah terjadinya konflik di masa depan masih membayar uang sewa dan juga
berusaha untuk memperbarui perjanjian dengan memperpanjang biaya sewa. Hal
ini dilakukan Malaysia untuk menjaga supaya Kesultanan Sulu tidak menyerang
Sabah atau terciptanya wilayah yang aman dan stabil di Sabah.