hubungan antara proklamasi
DESCRIPTION
hhhhTRANSCRIPT
-
5/19/2018 Hubungan Antara Proklamasi
1/102
Hubungan antara Proklamasi - Pancasila - Pembukaan UUD 1945POSTED ON 30.3.12 //0 COMMENTS AND 0 REACTIONS
Hubungan antara Proklamasi dengan Pancasila
Proklamasi merupakan titik kluminasi (jenuh)/tingg) perjuangan
bangsa indonesia melawan penjajah. Perjuangan bangsa indonesia
ini kemudian di jiwai,disemangati,didasari oleh nilai-nilai yang
terkandung dalam pancasila. Sehingga bisa dikatakan bahwa nilai-
nilai dalam pancasila yang mendasari perjuangan bangsa indonesia
untuk merebut kemerdekaan yang puncaknya ditandai dengan
proklamasi.
Hubungan antara Pancasila dengan Proklamasi
Nilai-nilai pancasila pada saat penjajah (kolonial) sebelum
terjadinya proklamasi selalu direndahkan, dilecehkan, diinjak-injak.
Kemudian dengan dilakukannya proklamasi nilai pancasila
ditegakkan, diselamatkan, di tinggikan, dijunjung tinggi. Sehingga
dengan melakukan proklamasi yang pada awalnya pada masa
penjajahan pancasila tidak dianggap bahkan di lecehkan maka
dengan perjuangan rakyat bangsa indonesia kedudukan pancasila
sebagai dasar negara kembali di tegakkan
Hubungan antara Proklamasi dengan Pembukaan UUD 1945
Proklamasi kemerdekaan merupakan jembatan emas, yang artinya
suatu instrumen yang bernilai dimana diseberang jembatan
http://www.ristizona.com/2012/03/hubungan-antara-proklamasi-pancasila.htmlhttp://www.ristizona.com/2012/03/hubungan-antara-proklamasi-pancasila.html#disqus_threadhttp://2.bp.blogspot.com/-Ma4d_dSP--k/T3TeXWiTsHI/AAAAAAAANZ4/VCSs2ahxqkc/s1600/gambar-pancasila.jpghttp://www.ristizona.com/2012/03/hubungan-antara-proklamasi-pancasila.html#disqus_threadhttp://www.ristizona.com/2012/03/hubungan-antara-proklamasi-pancasila.html -
5/19/2018 Hubungan Antara Proklamasi
2/102
tersebut/setetlah kemerdekaan bangsa indonesia membangun
bangsa untuk mencapai tujuan nasional yaitu masyarkat yang adl
makmur dan sejahtera. Tujuan nasional ini tercantum dalam
pembukaan UUD 1945
Hubungan antara pembukaan UUD 1945 dengan proklamasi
Pada dasarnya Proklamasi bukan merupakan tujuan tetapi sebagai
prasayarat untuk mencapai tujuan yaitu sebagai sumber hukum
formal saat melakukan revolusi hukum dari hukum kolonial menuju
hukum nasional, revolusi tata negara kolonial menuju tata negara
nasional. Maka proklamasi memiliki makna sebagai pernyataan
bangsa indonesia baik diri sendiri maupun kepada dunia luar bahwa
bangsa indonesia telah merdeka. Oleh karena itu makna proklamasi
harus diberi dasar hukum dengan merincinya dalam pembukaan
UUD 1945 yaitu dengan memberikan penjelasan, penegakan, dan
pertanggung jawaban terhadap dilaksanakannya proklamasi seperti
yang telah tertuang dalam pembukaan UUD 1945.
Hubungan antara pancasila dengan pembukaan UUD 1945
Nilai-nilai dalam pancasila
mendasari,menjiwai,menyemangati,menuntutn bangsa ketika
bangsa indonesia membangun bangsa untuk mencapai
tyujuannasional. Jadi pancasila disini sebagai penuntun bangsa
indonesia dalam membangun bangsa. Hal ini telah tertuang pada
pembukkan UUD 1945
Hubungan antara Pembukaan UUD 1945 dengan Pancasila
Hubungan antara pembukaan UUD 1945 dengan pancasila jikadilihat secara formal, pancasila secara formal telah di cantumkan
dalam pembukaan UUD 1945, sehingga pancasila memperoleh
kedudukan sebagai dasar hukum yang postif dan mempunyai
-
5/19/2018 Hubungan Antara Proklamasi
3/102
kedudukan yang kuat, tetap dan tidak dapat di ubah dan terletak
pada kelangsungan hidup negara republik indonesia.
Secara Material Pancasila meruapakn sumber huku materiil yaitu
sumber dari segala sumber hukum. Artinya pancasila berdasarkanurut-urutan tertib hukum indonesia dalam pembukaan UUD 1945
adalah sebagai tertib hukum yang tertinggi. Dengan kata lain
pancasila merupakan sebagai sumber tertib hukum. Hal ini
membuktikan bahwa tertib hukum indonesia di jabarkan dari nlai-
nilai yang terkandung dalam pancasila.
-
5/19/2018 Hubungan Antara Proklamasi
4/102
PANCASILA DAN PEMBUKAAN
UUD45
PANCASILA DAN PEMBUKAAN UUD45
HUBUNGAN PANCASILA DAN PEMBUKAAN UUD45
Hubungan Secara Formal antara Pancasila dan Pembukaan UUD 1945: bahwa rumusan
Pancasila sebagai dasar negara Indonesia adalah seperti yang tercantum dalam
Pembukaan UUD45; bahwa Pembukaan UUD45 berkedudukan dan berfungsi selain
sebagai Mukadimah UUD45 juga sebagai suatu yang bereksistensi sendiri karena
Pembukaan UUD45 yang intinya Pancasila tidak tergantung pada batang tubuh
UUD45, bahkan sebagai sumbernya; bahwa Pancasila sebagai inti Pembukaan UUD45
dengan demikian mempunyai kedudukan yang kuat, tetap, tidak dapat diubah dan
terlekat pada kelangsungan hidup Negara RI.
Hubungan Secara Material antara Pancasila dan PembukaanUUD 1945: Proses
Perumusan Pancasila: sidang BPUPKI membahas dasar filsafat Pancasila, baru
kemudian membahas Pembukaan UUD45; sidang berikutnya tersusun Piagam Jakarta
sebagai wujud bentuk pertama Pembukaan UUD45.
KEDUDUKAN HAKIKI PEMBUKAAN UUD45
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki kedudukan yang sangat penting bagi
kelangsungan hidup bangsa Indonesia karena terlekat pada proklamasi 17 Agustus 1945,
sehingga tidak bisa dirubah baik secara formal maupun material. Adapun kedudukan
hakiki Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah pertama; Pembukaaan Undang-
Undang Dasar memiliki kedudukan hakiki sebagai pernyataan kemerdekaan yang
terperinci, yaitu proklamasi kemerdekaan yang singkat dan padat 17 Agustus 1945 itu
ditegaskan dan dijabarkan lebih lanjut dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Kedudukan hakiki Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang kedua adalah bahwa
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung dasar, rangka dan suasana bagi
negara dan tertib hukum Indonesia. Maksudnya adalah Pembukaan Undang-Undang
Dasar 1945 merupakan pengejawantahan dari kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-
cita moral rakyat Indonesia yang luhur (Suhadi, 1998). Kedudukan hakiki Pembukaan
Undang-Undang Dasar 1945 yang ketiga adalah bahwa Pembukaan Undang-Undang
-
5/19/2018 Hubungan Antara Proklamasi
5/102
Dasar 1945 memuat sendi-sendi mutlak bagi kehidupan negara, yaitu tujuan negara,
bentuk negara, asas kerohanian negara, dan pernyataan tentang pembentukan UUD.
Kedudukan hakiki Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang terakhir adalah bahwa
Pembukaan UUD 1945 mengandung adanya pengakuan terhadap hukum kodrat, hukum
Tuhan dan adanya hukum etis atau hukum moral. Di dalam Pembukaan Undang-
Undang Dasar 1945 terdapat unsur-unsur, bentuk-bentuk maupun sifat-sifat yang me-
mungkinkan tertib hukum negara Indonesia mengenal adanya hukum-hukum
tersebut. Semua unsur hukum itu merupakan sumber bahan dan sumber nilai bagi
negara dan hukum positif Indonesia.
PELAKSANAAN PANCASILA
PEMIKIRAN DAN PELAKSANAAN PANCASILA
Berbagai bentuk penyimpangan terhadap pemikiran dan pelaksana-an Pancasila terjadi
karena dilanggarnya prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan. Prinsip-prinsip itu dapat
dibedakan menjadi dua, yaitu prinsip ditinjau dari segi intrinsik (ke dalam) dan prinsip
ditinjau dari segi ekstrinsik (ke luar). Pancasila dari segi intrinsik harus konsisten,
koheren, dan koresponden, sementara dari segi ekstrinsik Pancasila harus mampu
menjadi penyalur dan penyaring kepentingan horisontal maupun vertikal.
Ada beberapa pendapat yang mencoba menjawab jalur-jalur apa yang dapat digunakan
untuk memikirkan dan melaksanakan Pancasila. Pranarka (1985) menjelaskan adanya
dua jalur formal pemikiran Pancasila, yaitu jalur pemikiran politik kenegaraan dan jalur
pemikiran akademis. Sementara Profesor Notonagoro (1974) menjelaskan adanya dua
jalur pelaksanaan Pancasila, yaitu jalur objektif dan subjektif.Sejarah perkembangan pemikiran Pancasila menunjukkan adanya kompleksitas
permasalahan dan heteregonitas pandangan. Kompleksitas permasalahan tersebut
meliputi (1) masalah sumber; (2) masalah tafsir; (3) masalah pelaksanaan; (4) masalah
apakah Pancasila itu Subject to change; dan (5) problem evolusi dan kompleksitas di
dalam pemikiran mengenai pemikiran Pancasila. Permasalahan tersebut mengundang
perdebatan yang sarat dengan kepentingan. Pemecahan berbagai kompleksitas
permasalahan di atas dapat ditempuh dengan dua jalur, yaitu jalur pemikiran politik
kenegaraan, dan jalur pemikiran akademis.
Jalur pemikiran kenegaraan yaitu penjabaran Pancasila sebagai ideologi bangsa, Dasar
Negara dan sumber hukum dijabarkan dalam berbagai ketentuan hukum dan kebijakan
politik. Para penyelenggara negara ini berkewajiban menjabarkan nilai-nilai Pancasila
-
5/19/2018 Hubungan Antara Proklamasi
6/102
ke dalam perangkat perundang-undangan serta berbagai kebijakan dan tindakan.
Tujuan penjabaran Pancasila dalam konteks ini adalah untuk mengambil keputusan
konkret dan praktis. Metodologi yang digunakan adalah memandang hukum sebagai
metodologi, sebagaimana yang telah diatur oleh UUD.
Permasalahan mengenai Pancasila tidak semuanya dapat dipecahkan melalui jalur
politik kenegaraan semata, melainkan memerlukan jalur lain yang membantu
memberikan kritik dan saran bagi pemikiran Pancasila, jalur itu adalah jalur akademis,
yaitu dengan pendekatan ilmiah, ideologis, theologis, maupun filosofis.
Pemikiran politik kenegaraan tujuan utamanya adalah untuk pengambilan keputusan
atau kebijakan, maka lebih mengutamakan aspek pragmatis, sehingga kadang-kadang
kurang memperhatikan aspek koherensi, konsistensi, dan korespondensi. Akibatnya
kadang berbagai kebijakan justru kontra produktif dan bertentangan dengan nilai-nilai
Pancasila. Dengan demikian pemikiran akademis berfungsi sebagai sumber bahan dan
kritik bagi pemikiran politik kenegaraan. Sebaliknya kasus-kasus yang tidak dapat
dipecahkan oleh para pengambil kebijakan merupakan masukan yang berharga bagi
pengembangan pemikiran akademis. Setiap pemikiran akademis belum tentu dapat
diterapkan dalam kebijakan politik kenegaraan, sebaliknya setiap kebijakan politik
kenegaraan belum tentu memiliki validitas atau tingkat kesahihan yang tinggi jika diuji
secara akademis.
Jalur pemikiran ini sangat terkait dengan jalur pelaksanaan. Pelaksanaan Pancasila
dapat diklasifikasikan dalam dua jalur utama, yaitu pelaksanaan objektif dan subjektif,
yang keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
Pelaksanaan objektif adalah pelaksanaan dalam bentuk realisasi nilai-nilai Pancasila
pada setiap aspek penyelenggaraan negara, baik di bidang legislatif, eksekutif, maupun
yudikatif, dan semua bidang kenegaraan dan terutama realisasinya dalam bentukperaturan perundang-undangan negara Indonesia. Pelaksanaan subjektif, artinya
pelaksanaan dalam pribadi setiap warga negara, setiap individu, setiap penduduk, setiap
penguasa dan setiap orang Indonesia. Menurut Notonagoro pelaksanaan Pancasila secara
subjektif ini memegang peranan sangat penting, karena sangat menentukan keberhasilan
atau kegagalan pelaksanaan Pancasila. Pelaksanaan subjektif ini menurut Notonagoro
dibentuk secara berangsur-angsur melalui proses pendidikan, baik pendidikan formal,
non formal, maupun informal di lingkungan keluarga dan masyarakat. Hasil yang akan
diperoleh berupa pengetahuan, kesadaran, ketaatan, kemampuan dan kebiasaan,
mentalitas, watak dan hati nurani yang dijiwai oleh Pancasila.
Sebaik apa pun produk perundang-undangan, jika tidak dilaksanakan oleh para
penyelenggara negara maka tidak akan ada artinya, sebaliknya sebaik apa pun sikap
-
5/19/2018 Hubungan Antara Proklamasi
7/102
mental penyelenggara negara namun tidak didukung oleh sistem dan struktur yang
kondusif maka tidak akan menghasilkan sesuatu yang maksimal.
Pelaksanaan Pancasila secara objektif sebagai Dasar Negara membawa implikasi wajib
hukum, artinya ketidaktaatan pada Pancasila dalam artian ini dapat dikenai sanksi yang
tegas secara hukum, sedangkan pelaksanaan Pancasila secara subjektif membawa
implikasi wajib moral. Artinya sanksi yang muncul lebih sebagai sanksi dari hati nurani
atau masyarakat.
REFORMASI PEMIKIRAN DAN PELAKSANAAN PANCASILA
Reformasi secara sempit dapat diartikan sebagai menata kembali keadaan yang tidak
baik menjadi keadaan yang lebih baik. Reformasi kadang disalahartikan sebagai suatu
gerakan demonstrasi yang radikal, semua boleh, penjarahan atau pelengseran
penguasa tertentu. Beberapa catatan penting yang harus diperhatikan agar orang tidak
salah mengartikan reformasi, antara lain sebagai berikut.
1. Reformasi bukan revolusi
2. Reformasi memerlukan proses
3. Reformasi memerlukan perubahan dan berkelanjutan
4. Reformasi menyangkut masalah struktural dan kultural
5. Reformasi mensyaratkan adanya skala prioritas dan agenda6. Reformasi memerlukan arah
Berbagai faktor yang mendorong munculnya gerakan reformasi antara lain: Pertama,
akumulasi kekecewaan masyarakat terutama ketidakadilan di bidang hukum, ekonomi
dan politik; kedua, krisis ekonomi yang tak kunjung selesai; ketiga, bangkitnya
kesadaran demokrasi, keempat, merajalelanya praktek KKN, kelima, kritik dan saran
perubahan yang tidak diperhatikan.
Gerakan reformasi menuntut reformasi total, artinya memperbaiki segenap tatanan
kehidupan bernegara, baik bidang hukum, politik, ekonomi, sosial-budaya, hankam dan
lain-lain. Namun pada masa awal gerakan reformasi, agenda yang mendesak untuk
segera direalisasikan antara lain: pertama, mengatasi krisis; kedua, melaksanakan
reformasi, dan ketiga melanjutkan pembangunan. Untuk dapat menjalankan agenda
reformasi tersebut dibutuhkan acuan nilai, dalam konteks ini relevansi Pancasila
menarik untuk dibicarakan.
Eksistensi Pancasila dalam reformasi di tengah berbagai tuntutan dan euforia reformasiternyata masih dianggap relevan, dengan pertimbangan, antara lain: pertama, Pancasila
dianggap merupakan satu-satunya aset nasional yang tersisa dan diharapkan masih
dapat menjadi perekat tali persatuan yang hampir koyak. Keyakinan ini didukung oleh
peranan Pancasila sebagai pemersatu, hal ini telah terbukti secara historis dan sosiologis
bangsa Indonesia yang sangat plural baik ditinjau dari segi etnis, geografis, maupun
-
5/19/2018 Hubungan Antara Proklamasi
8/102
agama. Kedua, Secara yuridis, Pancasila merupakan Dasar Negara, jika dasar negara
berubah, maka berubahlah negara itu. Hal ini didukung oleh argumentasi bahwa para
pendukung gerakan reformasi yang tidak menuntut mengamandemen Pembukaan UUD
1945 yang di sana terkandung pokok-pokok pikiran Pembukaan UUD 1945 yang
merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila.
Kritik paling mendasar yang dialamatkan pada Pancasila adalah tidak satunya antara
teori dengan kenyataan, antara pemikiran dengan pelaksanaan. Maka tuntutan
reformasi adalah meletakkan Pancasila dalam satu kesatuan antara pemikiran dan
pelaksanaan. Gerakan reformasi mengkritik kecenderungan digunakannya Pancasila
sebagai alat kekuasaan, akhirnya hukum diletakkan di bawah kekuasaan. Pancasila
dijadikan mitos dan digunakan untuk menyingkirkan kelompok lain yang tidak
sepaham.
Beberapa usulan yang masih dapat diperdebatkan namun kiranya penting bagi upaya
mereformasi pemikiran Pancasila, antara lain: Pertama, mengarahkan pemikiran
Pancasila yang cenderung abstrak ke arah yang lebih konkret. Kedua, mengarahkan
pemikiran dari kecenderungan yang sangat ideologis (untuk legitimasi kekuasaan) ke
ilmiah. Ketiga, mengarahkan pemikiran Pancasila dari kecenderungan subjektif ke
objektif, yaitu dengan menggeser pemikiran dengan menghilangkan egosentrisme
pribadi, kelompok, atau partai, dengan menumbuhkan kesadaran pluralisme, baik
pluralisme sosial, politik, budaya, dan agama.
Berbagai bentuk penyimpangan, terutama dalam pemikiran politik kenegaraan dan
dalam pelaksanaannya dimungkinkan terjadi karena beberapa hal, di antaranya, antara
lain: Pertama, adanya gap atau ketidakkonsisten dalam pembuatan hukum atau
perundang-undangan dengan filosofi, asas dan norma hukumnya. Ibarat bangunan
rumah, filosofi, asas dan norma hukum adalah pondasi, maka undang-undang dasar danperundang-undangan lain di bawahnya merupakan bangunan yang dibangun di luar
pondasi. Kenyataan ini membawa implikasi pada lembaga-lembaga tertinggi dan tinggi
negara tidak dapat memerankan fungsinya secara optimal. Para ahli hukum mendesak
untuk diadakan amandemen UUD 1945 dan mengembangkan dan mengoptimalkan
lembaga judicial review yang memiliki independensi untuk menguji secara substansial
dan prosedural suatu produk hukum.
Kedua, Kelemahan yang terletak pada para penyelenggara negara adalah maraknya
tindakan kolusi, korupsi dan nepotisme, serta pemanfaatan hukum sebagai alat legitimasi
kekuasaan dan menyingkirkan lawan-lawan politik dan ekonomisnya.
Sosialisasi Pancasila juga mendapat kritik tajam di era reformasi, sehingga keluarlah
Tap MPR No. XVIII/MPR/1998 untuk mencabut Tap MPR No. II/MPR/1978 tentang P-
-
5/19/2018 Hubungan Antara Proklamasi
9/102
4. Berbagai usulan pemikiran tentang sosialisasi Pancasila itu antara lain: menghindari
jargon-jargon yang tidak berakar dari realitas konkret dan hanya menjadi kata-kata
kosong tanpa arti, sebagai contoh slogan tentang Kesaktian Pancasila, slogan bahwa
masyarakat Indonesia dari dulu selalu berbhineka tunggal ika, padahal dalam kenyataan
bangsa Indonesia dari dulu juga saling bertempur, melaksanakan Pancasila secara murni
dan konsekuen, dan lain-lain. Menghindari pemaknaan Pancasila sebagai proposisi pasif
dan netral, tetapi lebih diarahkan pada pemaknaan yang lebih operasional, contoh:
Pancasila hendaknya dibaca sebagai kalimat kerja aktif, seperti masyarakat dan negara
Indonesia harus .. mengesakan Tuhan, memanusiakan manusia agar lebih adil dan
beradab, mempersatukan Indonesia, memimpin rakyat dengan hikmat/kebijaksanaan
dalam suatu proses permusyawaratan perwakilan, menciptakan keadilan bagi seluruh
rakyat Indonesia. Sosialisasi diharapkan juga dalam rangka lebih bersifat mencerdaskan
kehidupan bangsa, bukan membodohkannya sebagaimana yang terjadi pada penataran-
penataran P-4, sehingga sosialisasi lebih kritis, partisipatif, dialogis, dan argumentatif.
-
5/19/2018 Hubungan Antara Proklamasi
10/102
HAKIKAT PANCASILA
A. DASAR-DASAR HUKUM PENDIDIKAN PANCASILA
Sebagai dasar Negara RI. Pancasila mempunyai hubungan erat dengan berbagai
peraturan perundangan Negara RI. Dan berbagai dokumen sejarah yang sekaligus juga
merupakan/memberikan dasar hukum konstitusional bagi Pancasila.
Peraturan perundang-undangan Negara yang di maksud adalah:
1. PEMBUKAAN UUD 1945
Dalam pembukaan UUD 1945 (konstitusi Proklamasi) pada alinea ke-4 ditegaskan
sebagai berikut:
..Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang
dasar Negara republic Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara republic
Indonesia yan berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada:
1. Ketuhanan Yang Maha Esa (Religius).
2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab ( Humanis).
3. Persatuan Indonesia (Nasionalis).
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan/Perwakilan (Demokratis).
5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia (Sosialis).
Kelima sila tersebut menurut ketetapan MPR. NO.II/MPR/1978 Naskah P-4 BAB.II
Alinea Pertama disebut Pancasila.
2.BATANG TUBUH (ISI) UUD 45
Apabila didalam pembukaan UUD 45 Pancasila sebagia dasar falsafah Negara
dicantumkan dengan tegas dalam Alinea ke_4, maka di dalam batang tubuh atau isi
UUD 45 pancasila hanyalah dapat kita simpulkan dari ketentuan-ketentuan dalam
-
5/19/2018 Hubungan Antara Proklamasi
11/102
pasal UUD 45. dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa sebagai dasar falsafah
Negara. Pancasila tersurat dalam pembukaan dan tersirat dalam isi UUD 45,
Pancasila menjiwai batang tubuh UUD 45.
Pasal-pasal dalam UUD 45 menyimpulkan, yang mengandung dasar-dasar Negara
pancasila antara lain:
1) Pasal 29 Ayat (1)yang berbunyi: Negara Berdasarkan Atas Ketuhanan Yang
Maha Esa.
Ketentuan paal ini adlah sesuai dengan dan mengenai sioa kesatu dari
pancasila: Ketuhanan Yang Maha Esa.
2) A. Pasal 24 Ayat (1)yang berbunyi: Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh
sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut Undang-
undang.
Ketentuan pasal ini adalah berkenaan dengan Perikeadilan (ADIL).
B.Pasal 27 Ayat (1)yang berbunyi : Segala warga Negara bersamaan
kedudukannya di dalam hokum dan pemerintahan dan wajib menjungjjung
hokum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
C. Pasal 27 Ayat (2)yang berbunyi :Tiap-tiap warga Negara berhak atas
pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ketentuan dalam
pasal 27 ayat (2) ini adalah berkenaan/berhubungan dengan Perikemanusiaan.
Dengan demikian ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal 24 ayat (1)
dan pasal 27 adalah sesuai dengan dan mengenai sila kedua dari
pancasila: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
3) Pasal 1 Ayat (1)berbunyi: Negara Indonesia ialah Negara kesatuan, yang
berbentuk Republik.
Ketentuan pasal ini adalah sesuai dengan dan mengenai sila ke 3 dari
Pancasila : Persatua Indonesia.
-
5/19/2018 Hubungan Antara Proklamasi
12/102
4) Pasal 1 Ayat (2)berbunyi: Kedaulatan adalah di tangan Rakyat, dan
dilakukan sepenuhnya oleh MPR.
Pasal 2 Ayat (1) berbunyi :MPR terdiri atas anggota-anggota DPR, ditambah
dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan, menurut aturan yang
ditetapkan dengan UU.
Ketentuan-ketentuan pasal 1 ayat (2) dan pasal ayat (1) ini adalah sesuai
dengan dan mengenai sila ke Empat dar Pancasila : Kerakyatan Yang Di
Pimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan.
5) BAB XIV Berjudul :Kesejahteraan Sosial. Dan memuat 2 Pasal sebagai
berikut:
a. Pasal 33 yang berbunyi:
1). Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas
azas kekeluargaan;
2). Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang
menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara;
3). Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya
dikausai oleh Negara dan dipegunakan untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.
b. Pasal 34 berbunyi:Fakir miskin dan Anak-anak terlantar dipelihara oleh
Negara.
Ketentuan-ketentuan dalam BABXIV UUD 45 ini adalah sesui dengan dan
mengenai sila ke Lima Pancasila: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat
Indonesia.
Dari uraian diatas, jelas terlihat bahwa antara pembukaan dan isi UUD 45 mempunyai
pertalian yang erat: seluruh isi UUD 45 dijiwai oleh pancasila sebagai dasar falsafah
-
5/19/2018 Hubungan Antara Proklamasi
13/102
Negara RI, masing-masing sila dari pancasila mempunyai pertalian bahkan menjiwai
ketentuan-ketentuan dalam pasal dari UUD 45.
3. KETETAPAN MPR
A. KETETAPAN MPRS NO.XX/MPRS/1966
(Dinyatakan Tidak Berlaku oleh Ketetapan MPR NO.III/MPR/2000).
Dalam konsiderans ketetapan MPRS ini ditegaskan, bahwa untuk terwujudnya
kepastian dan keserasian hokum, serta kesatuan tafsiran dan pengertian mengenai
pancsila dan pelaksanaan UUD 45 perlu adanya rincian dan penegasan mengenai
sumber tertib hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan RI.
Selanjutnya dalam isi ketetapan MPRS ini dinyatakan: Pancasila adalah sumber dari
segala sumber hokum. Dijelaskan pula bahwa pandangan hidup, kesadaran dan cita-
cita moral luhur yang meliputi suasana kejiwaan serta watak daribnagsa Indonesia itu.
Pada 18 Agustus 45 telah dimurnikan dan dipadatkan oleh panitia persiapan
kemerdekaan atas nama rakyat Indonesia, menjadi dasar Negara Indonesia yakni
Pancasila.
Dalam ketetapan MPRS NO.XX/MPRS/1996 inipun ditegaskan:Pembukaan UUD 45
sebagai pernyataan kemerdekaan yang terperinci yang mengandung cita-cita luhur
dari proklamasi kemerdekaan yang memuat pancasila sebagai dasar Negara
merupakan satu rangkaian degan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 45
(Proklamasi 17-81945 adalah sumber pembentukan RI), dan oleh karena itu tidak
dapat diubah oleh siapapun juga, termasuk MPR hasil pemilihan umum.
Ketetapan MPRS NO.XX/MPRS/1966 ini telah dinyatakan tetap berlaku dan perlu
disempurnakan berdasarkan ketetapan MPR NO.V/MPR/1973, kemudian dikokohkan
oleh TAP MPR NO.1/MPR/1978 (Pasal 115), NO.1/MPR/1983 (Pasal 104) dan
NO.IV/MPR/1998.
-
5/19/2018 Hubungan Antara Proklamasi
14/102
B. KETETAPAN NO.XXV/MPRS1996
Dalam konsideras ketetapan MPRS ini ditegaskan dan ditetapkan bahwa
paham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme. Pada intinya hakikatnya
bertentangan dengan pancasila. Ketetapan MPRS NO.XXV/MPRS/1996 ini telah
dinyatakan tetap berlaku dan perlu disempurnakan, berdasarkan ketetapan MPR
NO.V/MPR/1973.
C. KETETAPAN MPR NO.II/MPR/1973
Tentang tata cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI. Salah satu
syarat yang harus dipenuhi oleh calon presiden dan wakil presiden menurut pasal 1
ketetapan MPR ini adalah: Setia kepada cita-cita proklamasi 17 agustus 45, Pancasila
dan UUD 45.
D. KETETAPAN MPR NO.II/MPR/1978
Menegaskan pancasila seperti tercantum dalam pembukaan UUD 45
merupakan kesatuan yang bulat dan utuh dari kelima sila yaitu: Ketuhanan yang Maha
Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Peratuan Indonesia, dan kerakyatan yang
dipimpin olh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, Keadilan
social bagi seluruh Rakyat Indonesia.
E. KETETAPAN MPR NO.I/MPR/1983 JO. NO.I/MPR/1993
-
5/19/2018 Hubungan Antara Proklamasi
15/102
Tentang peraturan tata tertib MPR:
Dalam pasal 5 ketetapan MPR ini disebutkan bahwa angora MPR adalah pengemban
dan pengutara yang berbudi pekerti luhur dari cita-cita moral pancasila serta setia
kepada pancasila sebagai dasar dan ideology Negara, UUD 45 dan Repolusi
kemerdekaan bangsa Indonesia untuk mengembangkan ampere. Pasal 104 ketetapan
MPR/NO.I/MPR/1983 dengan tegas mengatakan bahwa MPR berketetapan untuk
mempertahankan UUD 45 (yang memuat pancasila), tidak berkehendak dan tidak
akan melakukan perubahan terhadapnya serta akan melaksanakannya secara murni
dan kosekwen.
F. KETETAPAN MPR NO.XVII/MPR/1998
Tentang pencabutan ketetapan MPR NO.II/MPR/1978 tentang pedoman
penghayatan dan pengamalan pancasila (P-4).
Menurut ketetapan MPR ini, pancasila sebagaimana dimaksud dalam pembukaan
UUD 45 adalah dasar yang harus dilaksanakan dalam kehidupan bernegara, selain itu
TAP MPR ini akan menyatakan P-4 berlaku lagi.
G. KETETAPAN MPR NO.III/MPR/2000
Tentang sumber hokum dan tata urutan peraturan perundang-undangan.
Menurut ketetapan MPR ini, sumber hokum dasar nasional adalah pancasila
sebagaimana yang tertulis dalam pembukaan UUD 45 dan Batang Tubuh UUD 45.
HAKEKAT PENGERTYIAN PANCASILA DAN NILAI-NILAI YANG
TERKANDUNG DIDALAMNYA
-
5/19/2018 Hubungan Antara Proklamasi
16/102
Sebagai telah dijelaskan pancasila selalu merupakan satu kesatuan sila yang satu
tidak bias dilepas-lepaskan dari sila yang lain, keseluruhan didalam pancasila
merupakan suatu keatuan organis atau suatukesatuan yang bulat. Hal ini dapat
digambarkan sebagi berikut:
Ketuhanan Yang Maha Esa, meliputi dan menjiwai sila II, III, IV, V.
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Diliputi dan dijiwai sila I, Meliputi dan
menjiwai Sila II, IV, V.
Persatuan Indonesia diliputi dan dijiwai sila I dan sila II, Meliputi dan mnejiwai
silaIV, dan V.
Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan
dan perwakilan diliputi dan dijiwai sila I, II, III, meliputi dan menjiwai sila V.
Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Untuk lebih menjelaskan hal itu dapat diberi contoh berikut:
Paham kemanusiaan kiranya dimiliki juga oleh bangsa-bangsa lain, tetapi bagi bangsa
Indonesia pham kemanusiaan sebagai yang dirumuskan dalam sila II itu adalah
paham kemanusiaan yang dibimbing oleh Ketuhanan Yang Maha Esa, tegasnya
kemanusiaan sebagaimana diajarkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Inilah yang
dimaksud dengan sila ke II diliputi dan dujiwai oleh sila ke I. begitu pula halnya dengan
sila-sila yang lain. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sila-sila II, III, IV, dan V
pada hakikatnya merupakan penjabaran dan penghayatan sila ke I.
Adapun susuna sila-sila pancasila adalah sistematis- hierarkis, artinya kellima
sila itu menunjukan suatu rangkaian urutan-urutan yang bertingkat (hierarkis). Tiap-
tiap sila mempunyai tempatnya sendiri di dalam rangkaian susunan kesatuan itu
sehingga tidak dapat digeser-geser atau dibalik-balik. Ditilik dari intinya, urutan-urutan
lima sila itu menunjukan rangkaian tingkat dalam uas dan isi sifatnya. Tiap-tiap sila
yang dibelakang sila lainnya lebih sempit luasnya, tetapi lebih banyak isi sifatnya dan
merupakan pengkhususan sila-sila yang dimukanya.
-
5/19/2018 Hubungan Antara Proklamasi
17/102
Sekalipun sila-sila di dalam pancasila itu merupakan suatu kesatuan yang
tidak bisa dilepas-pisahkan satu dari yang lain. Dalam hal memahami hakikat
pengertiannya sangatlah diperlukan uraian sila demi sila. Dalam hubungan ini ,
sebagaimana dijelaskan dimuka (IV, mengenai kesimpulan). Uraian atau penafsiran
itu haruslah bersumber, berpedoman, dan berdasar kepada pembukaan dan batang
tubuh UUD 1945.
A. Hakikat Pengertian Pancasila
1. Si la Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa
Ketuhanan berarti dari kata Tuhan, ialah Allah pencifta segala yang ada dan
semua mahluk. Sebagai sila pertama pancasila, ketuhana yanga Esa menjadi sumber
pokok nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia. Menjiwai dan mendasari serta
membingbing perwujudan kemanusiaan yang adil dan beradab. Penggalangan
persatuan Indonesia yang telah membentuk Negara Republik Indonesia yang
berdaulat penuh, yang bersifat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan/ perwakilan, guna mewujudkan keadilan social bagi seluruh
rakyat Indonesia.
2. Si la Kedu a: Kemanus iaan Yang Ad i l dan Beradab
Kemanusiaan berasal dari kata manusia yaitu makhluk berbudi yang memiliki
martabat yang tinggi. Dengan akal budinya, manusia menjadi kebudayaan. Dengan
budi murninya, manusia menyadari nilai-nilai dan norma-norma.
Kemanusiaan terutama berarti sifat manusia yang merupakan esensi dan identitas
manusia karena martabat kemanusiaanya (Human Dignity).
Adil terutama mengandung arti bahw suatu keputusan dan tindakana
didasarkan atas norma-norma yang objektif, tidak subjektif apalagi sewenang-wenang.
-
5/19/2018 Hubungan Antara Proklamasi
18/102
Beradab berasal dari kata adab yang berarti budaya. Jadi beradab berarti berbudaya,
ini mengandung arti bahwa sikap hidup, keputusan dan tindakan selalu berdasarkan
nilai-nilai budaya, terutama norma social dan kesusilaan(moral).
Jadai manusia yang adil dan beradab adalah kesadaran sikap dan perbuatan manusia
yang didasarkan kepada potensi budinurani manusia dalam hubungan dengan norma-
norma dan kebudayaan umumnya, baik terhadap diri pribadi, sesame manusia
maupun tehadap alam dan hewan.
3. Si la Ket iga: Persatuan Indon esia
Persatuan berasal dari kata satu, yang berarti utuh tidak terpecah belah.
Persatuan mengandung arti bersatunya bermacam corak yang beraneka ragam
menjadi satu kebulatan.
Persatuan Indonesia adalah perwujudan paham kebangsaan Indonesia yang dijiwaioleh ketuhanan Yang Maha Esa serta kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena itu
paham kebangsaan Indonesia tidaklah sempit (chauvinitis), tetapi dalam arti
menghargai bangsa lain sesuai dengan sifat kehidupan bangsa itu sendri.
4. Si la Keempat: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat
Kebi jaksanaan Dalam Permusy awaratan/ Perwaki lan
Kerakyatan berasal dari kata rakyat, yang berarti sekelompok manusia yang
berdiam dalam satu wilayah tertentu. Kerakyatan dalam hubungan sila ke empat ini
berarti bahwa kekuasaan yang tertinggi berada ditangan rakyat. Kerakyatan
disebut pula kedaulatan rakyat (rakyat yang berdaulat/berkuasa) atau demokrasi
(rakyat yang memerintah).
Hikmat kebijaksanaan berarti penggunaan pikiran atau rasio yang sehat dengan
selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa, kepentingan rakyat
-
5/19/2018 Hubungan Antara Proklamasi
19/102
dan dilaksanakan dengan sadar, jujur dan bertanggung jawab serta didorong oleh
itikad baik sesuai dengan hati nurani.
Permusyawaratan adalah suatu tata cara khas kepribadian Indonesia untuk
merumuskan dan atau memutuskan sesuatu hal berdasarkan kebulatan pendapat
atau mufakat.
Perwkilan adalah suatu system arti tata cara (prosedur) mengusahakan turut
sertanya rakyat mengambil bagian dalam kehidupan bernegara, antara lain
dilakukan dengan melalui badan-badan perwakilan. Jadi kerakyatan yang dipimpin
oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan berarti bahwarakyat dalam menjalankan kekuasaannya melalui system poerwakilan dan
keputusan-keputusannya diambil dengan jalan musyawarah yang dipimpin oleh
pikiran yang sehat serta penuh tanggung jawab baik kepada Tuhan Yang Maha
Esa maupun kepada rakyat yang diwakilinya.
5. Si la Kel ima:Keadi lan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indo nesia
Keadilan social berarti keadilan uang berlaku dalam masyarakat disegala bidang
kehidupan, baik material maupun spiritual.
Seluruh rakyat Indonesia ber berarti setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia,
baik yang berdiam di wilayah kekuasaan republic Indonesia maupun
warga Indonesia yang berada di luar negeri. Jadi keadilan social bagi seluruh
rakyat Indonesia berarti bahwa setiap orang Indonesia mendapat perlakuan yang
adil dalam bidang hokum, politik, ekonomi, dan kebudayaan, sesuia dengan UUD
1945 maka keadilan social mencakup pula pengertian adil dan makmur.
Oleh karena itu kehidupan manusia itu meliputi kehidupan jasmani dan kehidupan
rohani, maka keadilan itupun meliputi keadilan pemenuhan tuntutan-tuntutan hakiki
bagi kehidupan rohani. Dengan kata lain keadilan itu meliputi keadilan di bidang
material dan di bidang spiritual. Pengertian ini mencakup pula pengertian adil dan
makmur yang dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia secara merata
dengan berdasarkan atas azas kekeluargaan.
-
5/19/2018 Hubungan Antara Proklamasi
20/102
Sila keadilan social adalah tujuan dari empat sila yang mendahuluinya merupakan
tujuan bangsa Indonesia dalam bernegara yang perwujudannya ialah tata
masyarakat adil makmur berdasarkan pancasila.
Ketetapan MPR nomor II /MPR/1978 tentang pedoman penghayatan pengamalan
pancasila, memberi petunjuk-petunjuk nyata dan jelas wujud pengamalan sila
Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai berikut:
1) Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan
sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan.
2) Bersikap Adil
3) Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban
4) Menghormati hakhak orang lain
5) Suka memberi pertolongan kepada orang lain
6) Menjauhi sikap pemerasan tehadap orang lain.
B. Filsafat Pancasila
Pengertian Filsafat:
Filsafat: Bahasa Arab Falsafah
Bahasa Yunani : Fhilosofhia= Philen=Mencari/mencintai &
sofhia=kebenaran/kebijakan.
-
5/19/2018 Hubungan Antara Proklamasi
21/102
Pholoshophia= daya upaya pemikiran manusia untuk mencari kebenaran/
kebijaksanaan.
Orang yang berfalsafah adalah orang yang mencintai kebenaran atau mencari
kebenaran dan bukan memiliki kebnaran.
Kebenaran itu relative, sekarang benar tapi mungkin lain waktu tidak benar.
Mencari kebenaran dan tidak memiliki kebenaran itula tujuan dari semua filsafat,
dan akhirnya mendekati kebenaran sebagai kesungguhan. Sedangkan kebenaran
yang mutlak hanya ada pada Tuhan YME.
Arti Prakttis dari filasafat adalah: berpikir secara mendalam sampai ke akar-
akarnya dengan sungguh-sungguh tentang hakekat sesuatu.
Ilmu filsafat merupakan induk dari ilmu- ilmu VAK
Devinisinya adalah:
*) Plato (427 SM- 548 SM) Yunani
Filsafat adalah: I.P yang berminat mencapai kebenaran asli.
*) Aristoteles (382 SM- 322 SM) Murid Plato
Filsafat adalah: I.P yang meliputi kebenaran yang terkandung didalamnya:
Metafisika, Logika, Retorika, Etika, Ekonomi, Politik dan Estetika.
*) Alfarabi (870950 M) Ahli Filsafat Islam
Filsafat adalah: I.P tentang alam wujud bagaimana hakikat yang sebenarnya.
*) Immanuel Kant (1724-1804) Ahli filsafat Khatolik.
-
5/19/2018 Hubungan Antara Proklamasi
22/102
Filsafat ialah: I.P yang menjadi pokok pangkal dari segala pengetahuan yang
mencakup:
Apa yang kita ketahui (Jawab Metafisika)
Apa yang harus kita kerjakan (Jawab Etika)
Sampai dimana harapa kita ( Jawab Agama)
Apakah yang dinamakan manusia (Jawab Antropologi)
Disimpulkan oleh:
bahwa ilmu filsafat adalah: I.P yang menyelidiki segala sesuatu dengan mendalam
mengenai Ketuhanan, Alam Semesta dan Manusia, sehingga dapat menghasilkan
pengetahuan tentang bagaimana sifat manusia setelah mencapai pengetahuan.
Filsafat adalah pemusatan pemikiran sehingga manusia yang sungguh-sungguh
secara sistematik & radikal untuk mencari kebenaran sesuai dengan ruang dan
waktu.
Manusia Berakal= Kebenaran Nisbi d an Terbatas.
C. Falsafah Pancasila
1. P.S Sebagai dasara falsafah Negara. 1 Juni 1945
Kebangsaan Indonesia
Internasionalisme atau Perikemanusiaan
Mufakat atau demokrasi
-
5/19/2018 Hubungan Antara Proklamasi
23/102
Kesejahteraan
Ketuhanan
2. P.S dasar falsafah naskah piagam Jakarta 22 Juni 1945
Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluk-
pemeluknya
Kemanusiaan yang adil dan beradab
Persatuan Indonesia
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebjiaksanaan dalam
permusyawaratan /perwakilan
Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. P.S dasar palsafah Negara dalam pembukaan UUD 1945
Ketuhanan Y.M.E
Kemanusiaan yang adil dan beradab
Persatuan Indonesia
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/ perwakilan
Keadilan social bagi seluruh rakyat indonesia
-
5/19/2018 Hubungan Antara Proklamasi
24/102
4. P.S UUD Reppublik Indonesia Serikat
Kethana Y.M.E
Perikemanusiaan
Kebangsaan
Kerakyatan
Keadilan social
5. P.S UUD Sementara 1950
Kethana Y.M.E
Perikemanusiaan
Kebangsaan
Kerakyatan
Keadilan social
6. P.S Setelah dekrit presiden 5 Juli 1959
Ketuhana Y.M.E
Kemanusiaan yang adil dan beradab
Persatuan Indonesia
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/ perwakilan
-
5/19/2018 Hubungan Antara Proklamasi
25/102
Keadilan social bagi seluruh rakyat indonesia
D. Fungsi dan Peranan Pancasila
1. Sebagai jiwa bangsa Indonesia memberikan gerak dan dinamika serta
membimbing kearah tujuan masyarakat pancasila
2. kepribadian bangsa Indonesia menunjukan adanya kepribadian bangsa
Indonesia berbeda dengan bangsa lain
3. dasar nikri yaitu dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan
Negara IPOLEKSOSBUDHANKAM.
4. Sumber dari segala sumber hukum. Semua peraturan per-UU harus bersumber
pancasila
5. sebagai perjanjian luhur tgl 18 Agustus 1945 saat PPKI menetapkan dasar
Negara pancasila secara konstitusional dalam pembukaan UUD 1945.
6. Sebagai pandangan hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia bukan
sekedar alat melainkan sebagai pandangan hidup yang mempersatukan bangsa
Indonesia
7. Sebagi cita-cita tujuan bangsa Indonesia. Pancasila dirumuskan pada
pembukaan UUD 1945 juga membuat cita-cita dan tujuan nasional
8. Pancasila satu-satunya alas dalam kehidupan bermasyarakat semua orpol dan
golkar, ormas dan lembaga-lembaga kemasyarakatan wajib mencantumkan
alas ini dalam anggaran dasarnya.
9. Pendidikan pancasila sebagai moral pembangunan pembukaan UUD 1945
tolak ukur pembangunan nasional.
10. pembangunan nasional sebagai pengalaman pancasila GBHN.
-
5/19/2018 Hubungan Antara Proklamasi
26/102
Dalam pidato 01 Juni 1945 ditegaskan bahwa prinsip kesejahteraan adalah
prinsip tidak adanya kemiskinan di alam Indonesia. Keadilan social adalah sifat
masyarakat yang adil dan makmur, kebahagiaan untuk semua oorang, tidak ada
penghisapan, tidak ada penghinaan dan penindasan, cukup sandang dan pangan.
Tidak dengan sendirinya kita mencapai kesejahteraan ini meskipun telah ada wakil
rakyat. Di Negara-negara Eropa dan Amerika telah ada badan perwakilan, Justru
disanalah kapitalis merajalela. Hal ini disebabkan yang dinamakan demokrasi
disana hanya demokrasi politik saja, tidak ada keadilan social, tidak ada keadilan
ekonomi. Seorang pemimpin pPrancis Jean Jaures menggambarkan demokrasi
politik itu sebagai berikut: didalam demokirasi parlementer tiap orang boleh memilih
dan menjadi anggota parlemen, tetapi adakah sociale rechtvaadigheid, adakah
kenyataan kesejahteraan dikalangan rakyat?
Wakil kaum buruh mempunyai hak politik di dalam parlemen, ia menjatuhkan
menteri, besok pagi di tempat ia bekerja, di dalam pabrik ia dapat dilempar keluar
jalan raya, dijadikan pengangguran yang tidak mendapat makanan apapun.
Oleh karena itu di dalam pidato 01 Juni 1945 diusulan kepada siding supaya
mencari demokrasi yang bukan demokrasi barat, tetapi permusyawaratan yang
memberi hidup yakni demokrasi politik dan ekonomi yang mampu mendatangkan
kesejahteraan social. Rakyat Indonesia sudah lama mengharapakan kedatangan
ratu adil. Yang dimaksud dengan ratu adil adalah keadilan social, rakyat ingin hidupsejahtera, rakyat yang tadinya merasa dirinya kurang makan dan kurang pakaian,
menciftakan dunia baru yang didalamnya ada keadilan dibawah ratu adil.
Oleh karena itu jika memang benar-benar kita mengerti, mengingat dan
mencintai rakyat Indonesia, kita harus terima prinsif keadilan social yang bukan
saja persamaan politik tetap diatas lapangan ekonomi kita harus nengadakan
persamaan, artinya kesejahteraan bersama yang sebaik-baiknya.
Prinsif keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia diwujudkan dalam Bab XIV
UUD 1945 yang berjudul Kesejahteraan Sosial yang terdiri atas pasal 33 dan 34.
-
5/19/2018 Hubungan Antara Proklamasi
27/102
Dalam pasal 33 ditegaskan bahwa:
perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas
kekeluargaan.
-
5/19/2018 Hubungan Antara Proklamasi
28/102
Hubungan dasar negara dan konstitusiPresentation Transcript
1. Negara, begitulah sebutan terhadap suatu organisasi
manusia yang besar ibarat sebuah bangunan rumah, negara
harus tegak berdiri dengan kokoh di atas fondasi yang terbuat
dari bahan-bahan yang kuat pula. Fondasi sebuah negara
adalah Dasar Negara dan sistem-sistemnya adalah Konstitusi.
2. Hubungan Dasar Negara dan Konstitusi Menganalisis
Substansi Konstitusi Negara Menganalisis Hubungan Dasar
Negara dengan Konstitusi pada Negara RI dengan Negara
Liberal dan negara Komunis Menganalisis Kedudukan
Pembukaan UUD 1945 Menunjukkan Sikap Positif Terhadap
Konstitusi Negara Dasar Negara dan Konstitusi Pengertian
Dasar Negara dan Konstitusi Keterkaitan Dasar Negara
dengan Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 Konstitusi Negara Komunis Konstitusi
Negara Liberal Hakikat Pembukaan UUD 1945 Kedudukan
Pembukaan UUD 1945 Menurut Para Ahli
3. Pengertian Dasar Negara Dasar Negara adalah fandemen
yang kokoh dan kuat serta bersumbar dari pandangan hidup
atau falsafah(cerminan dari peradaban, kebudayaan,
keluhuran budi dan kepribadian yang tumbuh dalam sejarah
perkembangan Indonesia) yang diterima oleh seluruh lapisan
masyarakat, yang dijadikan tuntunan hidup bagi bangsanya.
Dasar Negara akan kuat karena diambil dari pandangan hidup
bangsanya yang memuat nilai-nilai luhur budaya bangsa.
Pada dasarnya setiap negara memiliki dasar negaranya
masing-masing berdasarkan pandangan hidup berbangsa dan
bernegaranya. Dasar Negara Indonesia adalah Pancasila,
yang terdiri dari 5 sila sebagai nilai dasar yang digunakan
sebagai dasar non-motif bagi penyelenggaraan Negara
Indonesia, diantaranya adalah : Ketuhanan Yang Maha Esa
Kemanusiaan yang adil dan beradab Persatuan Indonesia
-
5/19/2018 Hubungan Antara Proklamasi
29/102
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan
permusyawaratan perwakilan Keadilan bagi seluruh rakyat
Indonesia
4. Pengertian Konstitusi Negara Konstitusi ( Latin constitutio )
dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum
bentukan pada pemerintahan negara - biasanya
dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis - Dalam kasus
bentukan negara, konstitusi memuat aturan dan prinsip-prinsip
entitas politik dan hukum, istilah ini merujuk secara khusus
untuk menetapkan konstitusi nasional sebagai prinsip-prinsip
dasar politik, prinsip-prinsip dasar hukum termasuk dalam
bentukan struktur, prosedur, wewenang dan kewajiban
pemerintahan negara pada umumnya, Konstitusi umumnya
merujuk pada penjaminan hak kepada warga masyarakatnya.
Istilah konstitusi dapat diterapkan kepada seluruh hukum yang
mendefinisikan fungsi pemerintahan negara. Konstitusi berasal
dari kata kerja constituer (Prancis) yang berarti membentuk.
Menurut Omadi S. Diponolo, kata konstitusi dalam bahasa
Inggris dan Prancis yang berarti dasar susunan badan.
Sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut dengan istilah
Groundwet yang berarti undang-undang dasar.
5. Pengertian Konstitusi di Indonesia, dibagi menjadi dua :
Yang pertama menggambarkan keseluruhan sistem
ketatanegaraan suatu negara, berupa kumpulan peraturan
yang membentuk, mengatur atau memerintah negara. Yang
kedua, konstitusi diberi arti sempit yang tidak menggambarkan
keseluruhan kumpulan peraturan, baik yang tertulis maupun
yang tidak tertulis. Arti Konstitusi Arti Sempit Arti Luas
Undang-Undang Dasar Undang-Undang Organik Peraturan
Perundang-Undangan lainnya Undang-Undang Dasar
Undang-Undang Dasar
-
5/19/2018 Hubungan Antara Proklamasi
30/102
6. Konstitusi memiliki arti yang lebih luas dari undang-undang
dasar. Herman Helle r dalam bukunya yang berjudul
Verfasunglehre (ajaran tentang konstitusi), membagi konstitusi
dalam tiga kelas, yaitu : Konstitusi sebagai pengertian sosial
politik Cermin keadaan sosial politik bangsa itu sendiri.
Political Decission merupakan keputusan masyarakat itu
sendiri. Konstitusi sebagai pengertian hukum Keputusan
masyarakat yang dijadikan suatu perumusan normatif yang
harus berlaku. Pengertian politik adalah sebagai eine seine
yang berarti suatu kenyataan yang harus berlaku dan
diberikan suatu sanksi kalau melanggar Konstitusi sebagai
pengertian suatu peraturan
7. HAKIKAT DASAR NEGARA Hans Kelsen, norma-norma
hukum itu bertingkat dab berlapis-lapis dalam suatu tata
urutan tertentu. Suatu norma yang lebih rendah akan
berdasar, bersumber dan berlaku pada norma yang lebih
tinggi, norma yang lebih tinggi lagi, dan seterusnya. Norma
tertinggi itu disebut norma dasar, yang ditetapkan oleh
masyarakat sebagai tempat bergantung norma-norma di
bawahnya, disebut juga TEORI JENJANG NORMA HUKUM (
stufsentheorie ). Hans Nawiasky, menghubungkan Teori
Jenjan Norma Hukum dalam kaitannya dengan negara.
Menurutnya, norma hukum dalam suatu negara juga
berjenjang dan bertingkat membentuk suatu tertib hukum.
Norma yang di bawah bersumber dan berlaku pada norma
yang tertinggi dalam negara, disebut dengan norma
fundamental negara ( Staafundamental norm ). Kelompok
Norma Hukum Hans : Staafundamentalnorm , fundamental
negara Staafgrundgesetz , aturan dasar/pokok negara
Formelgesetz , undang-undang Verordnung dan auton ome
satzung , aturan pelaksanaan dan aturan autonom
8. KAITAN DASAR NEGARA DAN KONSTITUSI Keterkaitan
antar dasar negara dan konsitusi tampak pada gagasan dasar,
-
5/19/2018 Hubungan Antara Proklamasi
31/102
cita-cita, dan tujuan negara yang tertuang dalam mukadimah
atau Pembukaan Undang-Undang Dasar suatu negara.
Pembukaan UUD 1945 merupakan suatu kebatinan negara.
Pembukaan memuat asas kerohanian negara, asas politik
negara, asas tujuan negara, serta menjadi dasar hukum
daripada undang-undang. Pancasila dengan batang tubuh
merupakan wujud yuridis konstitusional tentang sesuatu yang
telah dirumuskan dalam pembukaan. Dalam Pembukaan UUD
1945 terdapat rumusan Pancasila yang telah dirumuskan
dalam pembukaan. Dalam pembukaan UUD 1945 terdapat
rumusan Pancasila yang amat jelas kedudukannya sebagai
sumber hukum tata negara. Adapun peraturan perundangan
negara Indonesia adalah: UUD 1945 Ketetapan MPR Republik
Indonesia Undang-undang Peraturan pemerintah penggatnti
undang-undang (Perpu) Peraturan pemerintah Keputusan
presiden Peraturan daerah Jadi Pancasila sebagai dasar
negara merupakan sumber hukum dasar bagi penyusunan
perundangan negara. UUD 1945 adalah peraturan
perundangan teringgi negara Indonesia yang bersumberkan
pada Pancasila.
9. Sebagai ahli ilmu politik melihat konstitusi dan Undang-
Undang Dasar sebagai dua hal yang sama, sementara
sebagia ahli yang lain melihatnya sebagai dua hal yang
berbeda. Berikut pandangan mereka: Herman Heller Konstitusi
mempunyai arti yang lebih luas daripada Undang-Undang
Dasar. Konstitusi sebenarnya tidak hanya semata-mata
bersifat yuridis, tetapi juga sosiologis dan politis. Oliver
Cromwell Undang- Undang dasar itu merupakan instrument of
govern, yaitu bahwa undang-undang dibuat sebagai
pegangan untuk memerintah. Dalam arti ini, konstitusi dan
Undang-Undang Dasar identik. F. Lasalle Konstitusi
sesungguhnya menggambarkan hubungan antara kekuasaan
yang terdapat di dalam masyarakat, seperti golongan yang
mempunyai kedudukan nyata didalam masyrakat, misalnya
-
5/19/2018 Hubungan Antara Proklamasi
32/102
kepala negara, angkatan perang, partai politik, buruh tani,
pegawai, dan sebagainya
10. Menganalisis Substansi Konstitusi Negara Menurut C.F.
Strong dalam bukunya Modern Political Constitution ,
konstitusi dapat dibedakan antara konstitusi tertulis dan
konstitusi tidak tertulis . Suatu konstitusi disebut tertulis tidak
berupa suatu naskah ( documentary constitution ), sedangkan
konstitusi tidak tertulis tidak berupa suatu naskah (
nondocumentary contitution ) dan banyak dipengaruhi oleh
tradisi dan konversi. Contohnya konstitusi negara Inggris
hanya berupa kumpulan dokumen. Konstitusi atau hukum
dasar dapat pula dibedakan antara hukum dasar tertulis (
written constitution ) yaitu Undang-Undang Dasar, dan hukum
dasar tidak tertulis ( unwritten constitution ) yaitu konvensi.
Salah satu contoh konvensi yang berlaku di Indonesia adalah
pelaksanaan pidato kenegaraan presiden menjelang
peringatan Proklamasi 17 Agustus.
11. Kedudukan konstitusi Kedudukan konsitusi atau hukum
dasar negara yang tertulis dinilai paling tinggi kedudukannya
dibandingkan dengan peraturan-peraturan yang lain, maka
terdapat perbedaan antara UUD dengan undang-undang di
bawahnya yaitu: Di Amerika Serikat, India, dan Jerman
wewenang terletak ditangan Mahkamah Agung Federal. Di
negara-negara ini berlaku asas Judical Supermacy dan
Mahkamah Agung dianggap sebagai pengawas UUD
(guardian of the constitution) Di Prancis wewenang ada di
Mahkamah Konstitusi yang terdiri atas para hakim agung
ditambah dengan beberapa hakim lain. Di Indonesia lembaga
yang berwewenang adalah MPR (Majelis Permusyawaratan
Rakyat) yang terdiri atas anggota DPR dan Dewan Perwakilan
Daerah.
-
5/19/2018 Hubungan Antara Proklamasi
33/102
12. SIFAT KONSTITUSI Konstitusi luwes maksudnya apabila
diperlukan konstitusi tidak membutuhkan prosedur yang
istimewa atau rumit. Perubahan itu cukup dilakukan oleh
badan pembuat undang-undang biasa. Konstitusi kaku
merupakan kebalikan dari konstitusi luwes. Perubahan
konstitusi memerlukan prosedur yang istimewa dan rumit.
Konstitusi yang besifat kaku tidak dapat megikuti
perkembangan zaman karena tidak hanya memuat hal-hal
pokok saja, namun juga memuat hal-hal yang penting. UUD
1945 meskipun perubahannya membutuhkan prosedur
istimewa, namun bersifat luwes karena memuat ketentuan-
ketentuan yang bersifat pokok-pokok saja sehingga mudah
mengikuti perkembangan zaman.
13. FUNGSI KONSTITUSI Menurut paham konstitusionalisme
konstitusi adalah suatu lembaga yang mempunyai fungsi
khusus, yaitu: Menentukan dan membatasi kekuasaan
pemerintah Menjamin hak-hak asasi warga negara Konstitusi
dianggap sebagai perwujudan dari hukum tertinggi yang harus
diaptuhi oleh negara dan pejabat-pejabat pemerintah
sekalipun. Konstitusi yang pernah belaku di Indonesi adalah
UUD 1945, UUD RIS, UUDS 1950, UUD 1945
14. Periode Berlakunya Undang-Undang Dasar Negara
Indonesia Periode berlakunya UUD 1945 18 Agustus 1945- 27
Desember 1949 Dalam kurun waktu 1945-1950, UUD 1945
tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena Indonesia
sedang disibukkan dengan perjuangan mempertahankan
kemerdekaan. Maklumat Wakil Presiden Nomor X pada
tanggal 16 Oktober 1945 memutuskan bahwa KNIP diserahi
kekuasaan legislatif, karena MPR dan DPR belum terbentuk.
Tanggal 14 November 1945 dibentuk Kabinet Semi-
Presidensiel ("Semi-Parlementer") yang pertama,
sehingga peristiwa ini merupakan perubahan sistem
pemerintahan agar dianggap lebih demokratis. Periode
-
5/19/2018 Hubungan Antara Proklamasi
34/102
berlakunya Konstitusi RIS 1949 27 Desember 1949 - 17
Agustus 1950 Pada masa ini sistem pemerintahan indonesia
adalah parlementer. bentuk pemerintahan dan bentuk
negaranya federasi yaitu negara yang didalamnya terdiri dari
negara-negara bagian yang masing masing negara bagian
memiliki kedaulatan sendiri untuk mengurus urusan dalam
negerinya.
15. Periode UUDS 1950 17 Agustus 1950 - 5 Juli 1959 Pada
masa ini sistem pemerintahan indonesia adalah parlementer.
Periode kembalinya ke UUD 1945 5 Juli 1959-1966 Karena
situasi politik pada Sidang Konstituante 1959 dimana banyak
saling tarik ulur kepentingan partai politik sehingga gagal
menghasilkan UUD baru, maka pada tanggal 5 Juli 1959 ,
Presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang salah
satu isinya memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai
undang-undang dasar, menggantikan Undang-Undang Dasar
Sementara 1950 yang berlaku pada waktu itu. Pada masa ini,
terdapat berbagai penyimpangan UUD 1945, diantaranya:
Presiden mengangkat Ketua dan Wakil Ketua MPR/DPR dan
MA serta Wakil Ketua DPA menjadi Menteri Negara MPRS
menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup
Pemberontakan Partai Komunis Indonesia melalui Gerakan 30
September Partai Komunis Indonesia
16. Periode UUD 1945 masa orde baru 11 Maret 1966- 21 Mei
1998 Pada masa Orde Baru (1966-1998), Pemerintah
menyatakan akan menjalankan UUD 1945 dan Pancasila
secara murni dan konsekuen. Namun pelaksanaannya
ternyata menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945 yang
murni,terutama pelanggaran pasal 23 (hutang
Konglomerat/private debt dijadikan beban rakyat
Indonesia/public debt) dan 33 UUD 1945 yang memberi
kekuasaan pada fihak swasta untuk menghancur hutan dan
sumberalam kita. Pada masa Orde Baru, UUD 1945 juga
-
5/19/2018 Hubungan Antara Proklamasi
35/102
menjadi konstitusi yang sangat "sakral", diantara
melalui sejumlah peraturan: Ketetapan MPR Nomor
I/MPR/1983 yang menyatakan bahwa MPR berketetapan
untuk mempertahankan UUD 1945, tidak berkehendak akan
melakukan perubahan terhadapnya Ketetapan MPR Nomor
IV/MPR/1983 tentang Referendum yang antara lain
menyatakan bahwa bila MPR berkehendak mengubah UUD
1945, terlebih dahulu harus minta pendapat rakyat melalui
referendum. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang
Referendum, yang merupakan pelaksanaan TAP MPR Nomor
IV/MPR/1983.
17. Periode 21 Mei 1998- 19 Oktober 1999 Pada masa ini
dikenal masa transisi. Yaitu masa sejak Presiden Soeharto
digantikan oleh B.J.Habibie sampai dengan lepasnya Provinsi
Timor Timur dari NKRI. Periode UUD 1945 Amandemen Salah
satu tuntutan Reformasi 1998 adalah dilakukannya perubahan
(amandemen) terhadap UUD 1945. Latar belakang tuntutan
perubahan UUD 1945 antara lain karena pada masa Orde
Baru, kekuasaan tertinggi di tangan MPR (dan pada
kenyataannya bukan di tangan rakyat), kekuasaan yang
sangat besar pada Presiden, adanya pasal-pasal yang terlalu
"luwes" (sehingga dapat menimbulkan multitafsir),
serta kenyataan rumusan UUD 1945 tentang semangat
penyelenggara negara yang belum cukup didukung ketentuan
konstitusi. Tujuan perubahan UUD 1945 waktu itu adalah
menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara,
kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi
negara demokrasi dan negara hukum, serta hal-hal lain yang
sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan
bangsa. Perubahan UUD 1945 dengan kesepakatan
diantaranya tidak mengubah Pembukaan UUD 1945, tetap
mempertahankan susunan kenegaraan (staat structuur)
kesatuan atau selanjutnya lebih dikenal sebagai Negara
-
5/19/2018 Hubungan Antara Proklamasi
36/102
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta mempertegas
sistem pemerintahan presidensiil.
18. Dalam kurun waktu 1999-2002, UUD 1945 mengalami 4
kali perubahan (amandemen) yang ditetapkan dalam Sidang
Umum dan Sidang Tahunan MPR: Sidang Umum MPR 1999,
tanggal 14 - 21 Oktober 1999 -> Perubahan Pertama UUD
1945 Sidang Tahunan MPR 2000, tanggal 7 - 18 Agustus
2000 -> Perubahan Kedua UUD 1945 Sidang Tahunan MPR
2001, tanggal 1 - 9 November 2001 -> Perubahan Ketiga UUD
1945 Sidang Tahunan MPR 2002, tanggal 1 - 11 Agustus
2002 -> Perubahan Keempat UUD 1945
19. KONSTITUSI NEGARA KOMUNIS Negara komunis pada
umunya menolak gagasan konstitusionalisme karena negara
berfungsi ganda, yaitu: Mencerminkan kemenangan-
kemenangan yang telah di capai dalam perjuangan kearah
tercapainya masyarakat komunis dan merupakan pencatatan
formil dan ilegal dari kemajuan yang telah di capainya.
Undang-Undang Dasar memberikan rangka dasar hukum
untuk perubahan masyrakat yang dicita-citakan dalam tahap
perkembangan berikutnya. Menurut pendapat Carl J.Frederich
konstitusionalisme merupakan gagasan yang melihat
pemerintah sebagai suatu kumpulan kegiatan yang
diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat tetapi dikenakan
beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjamin
bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk memerintah.
Pembatasan-pembatasan ini tercermin dalam Undang-Undang
Dasar. Dengan memperhatikan sifat dan fungsi konstitusi atau
Undang-Undang Dasar, setiap Undang-Undang Dasar
memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut: Organisasi
negara misalnya pembagian kekuasaan antara badan
legislative, eksekutif, dan yudikatif. Hak-hak asasi manusia
(biasa disebut bill of right) apabila berbentuk naskah tersendiri.
Prosedur mengubah Undang-undang dasar. Adakalanya
-
5/19/2018 Hubungan Antara Proklamasi
37/102
membuat larang untuk mengubah sifat tertentu dari Undang-
undang dasar.
20. Kedudukan Pembukaan UUD 1945 Negara Kesatuan
Republik Indonesia Proklamasi kemerdekaan dijabarkan
secara rinci dalam Pembukaan UUD 1945. Pembukaan UUD
1945 berperan atau berkedudukan sebagai pernyataan
kemerdekaan Indonesia yang didalamnya memuat dasar,
falsafah, pedoman, dasar-dasar kebangsaan dan kenegaraan.
Di dalam Pembukaan UUD 1945 inilah kita dapat menemukan
keberadaan (eksistensi) berbangsa dan bernegara Indonesia.
Denag demikian seluruh arah dan tujuan serta tatanan
kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia harus
merupakan cerminan, turunan atau penjabaran dari
Pembukaan UDD 1945. Oleh karena itu vitalnya kedudukan
Pembukaan UUD 1945, Pembukaan UUD 1945 dijadikan
sebagai norma fundamental. Rumusan kata dan kalimat yang
terkandung di dalamnya tidak boleh diubah oleh siapa pun
termasuk MPR hasil pemilu. Pengubahan Pembukaan UUD
1945 berarti mengubah esensi cita moral dan cita-cita hukum
yang ingin diwujudkan dan ditetapkan oleh bangsa Indonesia.
Pembukaan UUD 1945 bagi Indonesia merupakan sumber
motivasi dan aspirasi tekad dan semangat bangsa Indonesia
serta cita-cita hukum dan moral yang ingin ditegakkan, baik
dalam lingkup nasional maupun internasional.
21. Pokok-pokok pikiran Pembukaan UDD 1945 Pembukaan
UUD 1945 selain mempunyai makna yang sangat mendalam,
juga mengandung pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana
kebatinan dari UDD 1945. Pokok-pokok pikiran tersebut
mewujudkan cita hukum (rechtsidu) yang menguasai hukum
dasar negara, baik hukum dasar tertulis (UUD) maupun hukum
dasar yang tidak tertulis. Pokok-pokok pikiran yang terkandung
dalam Pembukaan UUD 1945 adalah, sebagai berikut: Negara
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah
-
5/19/2018 Hubungan Antara Proklamasi
38/102
darah Indonesia dengan berdasrkan atas persatuan dan
mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia Negara yang berkedaulatan rakyat yang
berdasarkan atas kerakyatan dan
permusyawaratan/perwakilan Negara berdasarkan atasa
Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaa yang
adil dan beradab. Denag demikian apabila kita perhatikan dari
keempat pokok pikiran tersebut tampak bahwa pokok-pokok
pikiran itu tidak lain adalah pancaran dari falsafah negara
Pancasila. Pokok-pokok pikiran dituangkan kedalam pasal
Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945
22. Pertama Isi : Bahwa sesunguhnya kemerdekaan itu ialah
hak segala bangsa san oleh sebab itu, maka penjajahan
diatas dunia harus dihapusakan karena tidak sesuai dengan
perikemanuasiaan dan perikeadilan. Makna yang terkandung:
Keteguhan bangsa Indonesia dalam membela kemerdekaan
membeka kemerdekaan melawan penjajah dalam segala
bentuk. Pernyataan subyektif bangsa Indonesia untuk
menentang dan menghapus penjajahan diatas muka bumi.
Pernyataan objektif bangsa Indonesia bahwa penjajahan tidak
sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Pemerintah
Indonesia mendukung kemerdekaan bagi setiap bangsa
Indonesia untuk beridiri sendiri. Kedua Isi : Dan pejuangan
kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang
bebahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat
Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan negara
Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulan, adil dan
makmur. Makna yang terkandung: Kemerdekaan yang dicapai
oleh bangsa Indonesia adalah melalui perjuangan pergerakan
melawan pejajah. Adanya momentum yang harus
dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Bahwa
kemerdekaan bukanlah akhir perjuangan, tetapi harus diisi
-
5/19/2018 Hubungan Antara Proklamasi
39/102
dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka,
bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
23. Ketiga Isi : Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa
dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya
berkehidupan kebangsaan yang bebas maka rakyat Indonesia
menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Makna yang
terkandung: Motivasi spiritual yang luhur bahwa kemerdekaan
kita adalah berkat rahmat Allah Yang Mahakuasa. Keinginan
yang didambakan oleh segenap bangsa Indonesia terhadap
suatu kehidupan yang bekesinambungan antara kehidupan
material dan spiritual dan kehidupan di dunia dan akhirat.
Keempat Isi : Kemudian daripada itu untuk memebntuk suatu
pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan
untuk memajukan kesejahteraan umu, mencerdaskan
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia
dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan
kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar
negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu
susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan
rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha
Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan
Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusywaratan/perwakilan, serta
dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia.
24. Makna yang terkandung: Pengukuhan pernyataan
proklamasi kemerdekaan. Adanya fungsi dan sekaligus tujuan
negara Indonesia yaitu: Melindungi segenap bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah darah Indonesia. Memajukan
kesejahteraan umum. Mencerdaskan kehidupan bangsa dan
Ikut melaksanakan ketertiban dunia yabg berdasarkan
kemerdekaan, perdamain dan keadilan sosial. Kemerdekaan
-
5/19/2018 Hubungan Antara Proklamasi
40/102
kebangsaan Indonesia yang disusun dalam suatu Undang-
Undang Dasar. Susunan/bentuk negara Republik Indonesia.
Sistem pemerintahan negara yaitu berdasarkan kedaulatan
rakyat/demokrasi, Dasar negara pancasila.
25. Makna Nilai-Nilai Dasar Negara Indonesia Ketuhanan
Yang Maha Esa Memahami substansi nilai-nilai dasar negara
adalah menjadi hak dan kewajiban setiap warga negara.
Tatkala memahami Ketuhanan sebagai pandangan hidup ini
maknanya: mewujudkan masyarakat yang beketuhanan, yakni
masyarakat yang anggotanya dijiwai oleh semangat mencapai
ridho Tuhan / Mardlatillah, melalui perbuatan-perbuatan baik
bagi sesama manusia dan kepada seluruh makhluk.
Karenanya, membangun Indonesia berdasar Ketuhanan Yang
Maha Esa adalah membangun masyarakat Indonesia yang
memiliki jiwa maupun semangat untuk mencapai ridlo Tuhan
dalam setiap perbuatan baik yang dilakukannya. Dari sudut
pandang etis keagamaan, negara berdasar Ketuhanan Yang
Maha Esa itu adalah negara yang menjamin kemerdekaan
tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama dan beribadat
menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dari dasar
Ketuhanan Yang Maha Esa ini pula menyatakan bahwa suatu
keharusan bagi masyarakat warga Indonesia menjadi
masyarakat yang beriman kepada Tuhan, dan masyarakat
yang beragama, apapun agama dan keyakinan mereka.
26. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab Sejarah adalah
wujud pengalaman manusia untuk berperadaban dan
berkebudayaan, karenanya, peradaban, politik, dan
kebudayaan adalah bagian dari pada kehidupan manusia.
Kemanusiaan, sangat erat hubungannya dengan ketuhanan.
Ajaran Illahi menjadi tidak dapat diimplementasikan jika tidak
wujud sikap kemanusiaan yang hakiki. Struktur pemerintahan
tidak sepenting semangat perwujudan kemanusiaan yang adil
dan beradab yang jauh dari pada pendendam dan egoistik /
-
5/19/2018 Hubungan Antara Proklamasi
41/102
ananiyah. Demokrasi yang paling menyeluruh sekalipun akan
membawa sengsara, jika rakyat tidak memiliki sikap
kemanusiaan yang adil dan beradab / jujur, apapun sistem
pemerintahan yang ditempuh, tanpa semangat kemanusiaan
yang adil dan beradab sengsara jua ujungnya. Kemanusiaan
yang adil dan beradab memerlukan kesetiaan pada diri ketika
menjalani kehidupan, kemanusiaan yang adil dan beradab
adalah sebuah semangat dan kegigihan mengajak masyarakat
agar kembali ke pangkal jalan dan membangun kembali
revolusi batin masing-masing, mendisiplinkan diri dengan baik,
untuk menemukan kendali dan penguasaan diri. Kemanusiaan
yang adil dan beradab adalah suatu kemampuan untuk
menyeimbangkan antar kemakmuran lahiriyah dengan
kehidupan ruhaniyah. Kemanusiaan yang adil dan beradab
adalah semangat mempersiapkan generasi penerus yang
mampu melihat lebih dari kepentingan diri sendiri serta
memiliki perspektif yang jelas untuk kemajuan masyarakatnya.
27. Kemanusiaan yang adil dan beradab, adalah pembentukan
suatu kesadaran tentang keteraturan, sebagai asas kehidupan
sebab setiap manusia mempunyai potensi untuk menjadi
manusia sempurna, yakni manusia yang berperadaban .
Manusia yang berperadaban tentunya lebih mudah menerima
kebenaran dengan tulus, dan lebih mungkin untuk mengikuti
tata cara dan pola kehidupan masyarakat yang teratur, yang
mengenal hukum. Hidup dengan hukum dan peraturan adalah
ciri masyarakat berperadaban dan berkebudayaan.
Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah semangat
membangun pandangan tentang kehidupan masyarakat dan
alam semesta untuk mencapai kebahagiaan dengan usaha
gigih. Kemanusiaan yang adil dan beradab menimbulkan
semangat universal yang mewujudkan sikap bahwa semua
bangsa dapat dan harus hidup dalam harmoni penuh toleransi
dan damai. Kemanusiaan yang adil dan beradab akan
menghantar kehidupan menjadi bermakna, karena dicapai
-
5/19/2018 Hubungan Antara Proklamasi
42/102
dengan berbakti tanpa mementingkan diri sendiri demi
kebaikan bersama.
28. Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah suatu sikap
revitalisasi diri, untuk memupuk dinamisme kreatif kehidupan,
yang menghantarkan seseorang menjadi selalu dinamis,
selalu sensitif dan peka pada gerak perubahan dan
pembaharuan. Revitalisasi diri sebagai buah kemanusiaan
yang adil dan beradab, tidak terbatas bagi pemeluk agama
tertentu siapapun dengan agama apapun dapat
melakukannya. Semakin teguh seseorang menempuh
kemanusiaan yang adil dan beradab, semakin rendah hati,
dan semakin teguh keyakinannya semakin murah hati pula.
Dalam hal ini, misi tulen agama adalah untuk memupuk
pembentukan sifat dan menggalakkan usaha menguasai diri,
yakni toleran dan damai.
29. Persatuan Indonesia Persatuan adalah gabungan yang
terdiri atas beberapa bagian yang telah bersatu. Persatuan
Indonesia adalah suatu landasan hidup bangsa atau sistem,
yang selalu mementingkan silaturahim, kesetiakawanan,
kesetiaan, dan keberanian. Kehadiran Indonesia dan
bangsanya di muka bumi ini bukan untuk bersengketa.
Indonesia wujud dan hidup untuk mewujudkan kasih sayang
sesama bangsa maupun antarbangsa. Persatuan Indonesia,
bukan sebuah sikap maupun pandangan dogmatik dan sempit,
namun harus menjadi upaya untuk melihat diri sendiri secara
lebih objektif dengan dunia luar. Suatu upaya untuk
mengimbangi kepentingan diri dengan kepentingan bangsa
lain, atau dalam tataran yang lebih mendalam antara individu
bangsa dan alam sejagad, yang merupakan suatu ciri yang
diinginkan sebagai warga dunia. Dalam jangka panjang,
prinsip persatuan Indonesia harus menjadi asas ruhaniah
suatu peraturan-peraturan dan struktur membangun satu orde
antarbangsa yang adil.
-
5/19/2018 Hubungan Antara Proklamasi
43/102
30. Persatuan Indonesia harus mampu menanamkan
pemikiran terbuka dan pandangan jauh bagi bangsa Indonesia
, sebab hanya mereka yang berpandangan jauh dan berpikiran
terbuka yang dapat mendukung aspirasi ke arah
internasionalisme maupun globalisme. Persatuan Indonesia
seperti ini, akan menghantar rakyat Indonesia memiliki
kebanggaan yang tulus tentang identitas mereka sebagai
warga negara maupun warga dunia . Pandangan dan sikap
seperti ini tidak akan melenyapkan ciri-ciri unggul suatu
bangsa, malahan akan dapat memantapkan ciri-ciri unik
sebuah masyarakat bangsa, yakni masyarakat bangsa yang
sadar terhadap tanggung jawab global, bersatu dalam
mewujudkan persatuan universal, masing-masing
menyumbangkan keistimewaannya. Persatuan Indonesia
seperti ini akan mampu menyingkirkan permusuhan internal
bangsa, sebab pencapaiannya tidak melalui kekuatan militer,
melainkan melalui tuntutan ilmu, dan peradaban yang
membudaya dalam kehidupan masyarakat . Persatuan
Indonesia yang berpegang pada prinsip bahwa kemajuan
kebudayaan dapat menyamai nilai-nilai universal, sehingga
dapat menjadi kekuatan yang dapat mengangkat harkat
martabat rakyat untuk menjadi warga negara dan seterusnya
warga dunia yang baik.
31. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan
dalam Permusyawaratan/Perwakilan Suatu landasan yang
harus mampu menghantar kepada prinsip-prinsip
republikanisme, populisme, rasionalisme, demokratisme, dan
reformisme yang diperteguh oleh semangat keterbukaan, dan
usaha ke arah kerakyatan universal. Prinsip-prinsip kerakyatan
seperti ini, harus menjadi cita-cita utama untuk
membangkitkan bangsa Indonesia meyadari potensi mereka
dalam dunia modern, yakni kerakyatan yang mampu
mengendalikan diri, tabah menguasai diri, walau berada dalam
kancah pergolakan hebat untuk menciptakan perubahan dan
-
5/19/2018 Hubungan Antara Proklamasi
44/102
pembaharuan. Yakni kerakyatan yang selalu memberi nafas
baru kepada bangsa dan negara dalam menciptakan suatu
kehidupan yang penuh persaingan sehat. Kerakyatan yang
dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan adalah kerakyatan yang
dipimpin oleh pendidikan yang mumpuni. Sebab pendidikan
merupakan prasyarat untuk menyatukan rohaniah. Pendidikan
adalah tonggak utama makna daripada hikmah kebijaksanaan.
Hikmah kebijaksanaan atau pendidikan akan mewarnai
kerakyatan yang penuh harmoni, toleransi dan damai, jauh
daripada sikap radikalisme apatah lagi terorisme.
32. Hikmah kebijaksanaan atau pendidikan, mampu
menciptakan interaksi dan rangsangan interdependensi antar
manusia dalam lingkungan bangsa yang multikultural dan
majemuk . Sebab manusia berpendidikan akan selalu
menghormati suatu proses dalam segala hal. Hikmah
kebijaksanaan atau pendidikan menjadi pedoman kerakyatan,
sebab ia merupakan cara yang paling lurus dan pasti, menuju
kearah harmoni, toleransi dan damai. Pendidikanlah yang
memungkinkan kita selaku rakyat suatu bangsa dapat
bersikap toleran atas wujud kemajemukan bangsa. Hikmah
kebijaksanaan menampilkan rakyat berfikir pada tahap yang
lebih tinggi sebagai bangsa, dan membebaskan diri daripada
belenggu pemikiran berazaskan kelompok dan aliran tertentu
yang sempit. Karenanya membangun hikmah kebijaksanaan
adalah membangun pendidikan, dan itulah hakekat
membangun kerakyatan yang berperadaban yang kaya akan
kebudayaan , yakni kerakyatan yang terhindar dari saling
curiga dan permusuhan.
33. Mewujudkan Suatu Keadilan Sosial Mewujudkan suatu
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah
merupakan tujuan dari cita-cita bernegara dan berbangsa,
menyangkut keilmuan, keikhlasan pemikiran, kelapangan hati,
peradaban, kesejahteraan keluarga, keadilan masyarakat dan
-
5/19/2018 Hubungan Antara Proklamasi
45/102
kedamaian. Itu semua bermakna mewujudkan keadaan
masyarakat yang bersatu secara organik yang setiap
anggotanya mempunyai kesempatan yang sama untuk
tumbuh dan berkembang serta belajar hidup pada
kemampuan aslinya . Dengan mewujudkan segala usaha yang
berarti yang diarahkan kepada potensi rakyat, memupuk
perwatakan dan peningkatan kualitas rakyat, sehingga
memiliki pendirian dan moral yang tegas.
34. Mewujudkan suatu keadilan sosial, juga berarti
mewujudkan azas masyarakat yang stabil yang ditumbuhkan
oleh warga masyarakat itu sendiri, mengarah pada terciptanya
suatu sistem teratur yang menyeluruh melalui penyempurnaan
pribadi anggota masyarakat, sehingga wujud suatu cara yang
benar bagi setiap individu untuk membawa diri dan suatu cara
yang benar untuk memperlakukan orang lain. Karenanya,
mewujudkan suatu keadilan harus menjadi suatu gerakan
kemanusiaan yang serius, dan sungguh-sungguh dilakukan
oleh rakyat, dengan metoda dan pengorganisasian yang jitu
sehingga tujuan mulia ini tidak berbalik menjadi paradoks dan
kontradiktif yakni menjadi gerakan pemerkosaan terhadap
nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan.
35. SIKAP POSITIF TERHADAP KONSTITUSI NEGARA
Sikap positif terhadap konstitusi negara adalah pendirian atau
pola yang memandang baik, menghargai, dan menjungjung
tinggi terhadap konstitusi atau UUD. Sikap teerhadap
konstitusi terwujud dalam paham konstitusionalisme.
Konstitusionalisme akan menanamkan kesadaran betapa
pentingnya konstitusi atau UDD dihormati, ditegakkan, dan
diataati dalam penyelenggaraan negara baik
pemerintah/penguasa negara dan warga negara. Negara
Indonesia didirikan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan
nasional bangsa Indonesia sebagaimana dirumuskan kedalam
Pembukaan UUD 1945. Para penyelenggara ditentukan untuk
-
5/19/2018 Hubungan Antara Proklamasi
46/102
memimpin pencapain tujuan itu. Agar para penyelenggara
benar-benar dapat mewujudkan tujuan nasional mereka harus
mendasarkan semua kegiatan pemerintahan pada Pancasila.
36. Semua warga negara Indonesia mempunyai hak dan
kewajiban sama untuk mempertahankan negara dan
berpartisipasi dalam upaya bersama mencapai tujuan bangsa.
Dalam menggunakan hak dan berpartisipasi dalam upaya
bersama mencapai tujuan bangsa. Dalam menggunkan hak
dan menunaikan kewajiban itu seluruh warga negara harus
berpedoman dengan Pancasila dan UUD 1945. Pancasila
tidak hanya menjadi dasar hubungan antar warga negara dan
negara melainkan juga dasar bagi hubungan antar warga
negara dalam seluruh bidang kehidupan baik bidang ekonomi,
social budaya, dan lain-lain. Agar negara dapat berfungsi
dengan semestinya maka negara sangat menentukan
eksistensi warga negaranya. Bentuk eksistensi tersebut dapat
diwujudkan dengan mendukung berlakunya konstitusi negara.
Untuk itu perlu dipahami dan dikembangkan sifat dan perilaku
warga negara yang baik dan bertanggung jawab.
-
5/19/2018 Hubungan Antara Proklamasi
47/102
Pancasila
Bab I Hubungan Pancasila Dengan UUD 1945
Bab Pancasila Sebagai Sistem Filsafat
Bab Pancasila Sebagai Idiologi
Bab IV Pancasila Sebagai Etika
BAB 1
HUBUNGAN PANCASILA DENGAN UUD 1945
Pembukaan UUD 1945 bersama-sama dengan Undang-Undang Dasar 1945 diundangkan dalam berita
Republik Indonesia tahun II No 7, ditetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Inti dari Pembukaan
UUD 1945, pada hakikatnya terdapat dalam alinea IV. Sebab segala aspek penyelenggaraan pemerintah
negara yang berdasarkan Pancasila terdapat dalam Pembukaan alinea IV.
Oleh karena itu justru dalam Pembukaan itulah secara formal yuridis Pancasila ditetapkan sebagai
dasar filsafat Negara Republik Indonesia.Maka hubungan antara Pembukaan UUD 1945 adalah bersifattimbal balik sebagai berikut[1]:-
1) Hubungan Secara Formal
Dengan dicantumkannya Pancasila secara formal di dalam Pembukaan UUD 1945, maka Pancasila
memperolehi kedudukan sebagai norma dasar hukum positif. Dengan demikian tata kehidupan
bernegara tidak hanya bertopang pada asas-asas sosial, ekonomi, politik akan tetapi dalam
perpaduannya dengan keseluruhan asas yang melekat padanya, yaitu perpaduan asas-asas kultural,
religus dan asas-asas kenegaraan yang unsurnya terdapat dalam Pancasila.
Jadi berdasarkan tempat terdapatnya Pancasila secara formal dapat disimpulkan sebagai berikut:
(1) Bahwa rumusan Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia adalah seperti yang tercantum
dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV.
http://syahkist.blogspot.com/2011/01/pancasila.html#_ftn1http://syahkist.blogspot.com/2011/01/pancasila.html#_ftn1http://syahkist.blogspot.com/2011/01/pancasila.html#_ftn1http://2.bp.blogspot.com/_TJ8WfEWZOeQ/TTxdlSJetFI/AAAAAAAABBA/qRwPEckRj_E/s1600/pancasila.jpghttp://syahkist.blogspot.com/2011/01/pancasila.html#_ftn1 -
5/19/2018 Hubungan Antara Proklamasi
48/102
(2) Bahwa Pembukaan UUD 1945, berdasarkan pengertian ilmiah, merupakan Pokok Kaedah Negara
yang Fundamental dan terhadap tertib hukum Indonesia mempunyai dua macam kedudukan yaitu:
(a) Sebagai dasarnya,karena Pembukaan UUD 1945 itulah yang memberi faktor-faktor mutlak bagi
adanya tertib hukum Indonesia.
(b) Memasukkan dirinya di dalam tertib hukum tersebut sebagai tertib hukum tertinggi.
(3) Bahwa dengan demikian Pembukaan UUD 1945 berkedudukan dan berfungsi, selain sebagai
Mukaddimah dari UUD 1945 dalam kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, juga berkedudukan
sebagai suatu yang bereksistensi sendiri, yang hakikat kedudukan hukumnya berbeda dengan pasal-
pasalnya.Karena Pembukaan UUD 1945 yang intinya adalah Pancasila adalah tidak tergantung
pada Batang Tubuh UUD 1945,bahkan sebagai sumbernya.
(4) Bahwa Pancasila dengan demikian dapat disimpulkan membunyai hakikat, sifat, kedudukan dan
fungsi sebagai Pokok Kaedah Negara yang Fundamental, yang menjelmakan dirinya sebagai dasar
kelangsungan hidup Negara Republik Indonesia yang diproklamirkan tanggal 17 Agustus 1945.
(5) Bahwa Pancasila sebagai inti Pembukaan UUD 1945, dengan demikian mempunyai kedudukan
yang kuat, tetap dan tidak dapat diubah dan terlekat pada kelangsungan hidup Negara Republik
Indonesia.
2) Hubungan Secara Material
Hubungan Pembukaan UUD 1945 dengan Pancasila selain hubungan yang bersifat formal,
sebagaimana dijelaskan di atas juga hubungan secara material sebagai berikut:
Bilamana kita tinjau kembali proses perumusan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945, maka secara
kronologis, materi yang dibahas oleh BPUPKI yang pertama-tama adalah dasar filsafat Pancasila baru
kemudian Pembukaan UUD 1945. Setelah pada sidang pertama Pembukaan UUD 1945 BPUPKI
membicarakan dasar filsafat Negara Pancasila berikutnya tersusunlah Piagam Jakarta yang disusun
oleh Panitia 9, sebagai wujud bentuk pertama Pembukaan UUD 1945.
Jadi berdasarkan urutan-urutan tertib hukum Indonesia Pembukaan UUD 1945 adalah sebagai tertibhukum yang tertinggi, adapun tertib hukum Indonesia bersumberkan pada Pancasila, atau dengan lain
perkataan Pancasila sebagai sumber tertib hukum Indonesia. Hal ini berarti secara meterial tertib
hukum Indonesia dijabarkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila sebagai
sumber tertib hukum Indonesia meliputi sumber nilai, sumber materi sumber bentuk dan sifat.
Selain itu dalam hubungannya dengan hakikat dan kedudukan Pembukaan UUD 1945 sebagai Pokok
Kaidah Negara yang Fundamental, maka sebenarnya secara material yang merupakan esensi atau inti
sari dari Pokok Kaidah Negara Fundamental tersebut tidak lain adalah Pancasila ( Notonagoro, tanpa
tahun : 40 )
BAB II
PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT
1. Pengertian Filsafat
-
5/19/2018 Hubungan Antara Proklamasi
49/102
Kata dan istilah filsafat didalam bahasa Arab adalah Falsafah. Secara etimologi kata falsafah berasal
dari bahasa Yunaniphilosophia, yang terdiri atas dua suku kata yakniphilenyang artinya mencari atau
mencintai dan Sophia, artinya kebenaran atau kebijaksanaan.
Jadiphilosophiasberarti daya upaya pemikiran manusia untuk mencari kebenaran atau kebijaksanaan.
Dari istilah tersebut jelas bahwa orang yang berfilsafat ialah orang yang mencintai kebenaran ataumencari kebenaran dan bukan memiliki kebenaran.
Dalam arti praktis, filsafat ialah alam berpikir atau alam pikiran. Berfilsafat ialah berpikir, tetapi
berpikir secara mendalam, artinya berpikir sampai ke akar-akarnya dan sungguh-sungguh tentang
hakikat sesuatu.[2]
Beberapa definisi Filsafat :
1.Plato (427 SM-348 SM). Ahli Filsafat Yunani, Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang
berminat mencapai kebenaran yang asli.
2.Aristoteles (382-322 SM), murid Plato : Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi
kebenaran yang terkandung didalamnya ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi,
poltik dan estetika
3.Al Farabi (870-950 M) : Filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang alam wujud bagaimana
hakikat yang sebenarnya.
Cabang-Cabang Falsafat
Adapun cabang-cabag falsafat yang polkok adalah sebagai berikut ;
1.Metafisika, yang membahas tentang hal-hal yang bereksistensi di balik fisis, yang meliputi
bidangbidang, ontology, kosmologi, dan antropologi.
2.Epistemology,yang berkaitan dengan persoalan hakikat pengetahuan.
3.Metodologi ,yang berkaitan dengan persoalan hakikat metode dalam ilmu pengetahuan.
4.Logika,yang berkaitan dengan moralitas, tingkah laku manusia.
5.Estetika,yang berkaitan dengan persoalan hakikat keindahan.
Berdasarkan cabag-cabag fisafat inilah kemudian muncullah berbagai macam aliran dalam fisafat.[3]
Pancasila Sebagai Sistem Filsafat
Pancasila adalah sebuah sistem karena sila-s