bab ii gambaran pelayanan biro pemerintahan …

Rencana Strategis Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023

7

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BIRO PEMERINTAHAN SETDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Keberadaan Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Barat tertuang

dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Selanjutnya

Peraturan Daerah tersebut diatur melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Barat

Nomor 77 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 77 Tahun 2019

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Pasal 3 dijelaskan bahwa

“Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam

penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap

pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.”

Selanjutnya berdasarkan Pasal 10 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa

“Biro Pemerintahan merupakan salah satu unsur staf di dalam Struktur

Organisasi Sekretariat Daerah yang dipimpin oleh Kepala Biro, yang berada

di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Daerah

melalui Asisten Administrasi Pemerintahan Kesejahteraan Rakyat.”

Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 77

tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta

Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat bahwa Biro

Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas

merumuskan dan mengkoordinasikan kebijakan daerah di bidang

pemerintahan, otonomi daerah, dan kerjasama.

Selanjutnya, Pasal 12 Peraturan Gubernur tersebut mengatur fungsi Biro

Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut :

a. Perumusan program kerja di bidang pemerintahan, otonomi daerah, dan

kerjasama;


8

b. Perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang pemerintahan, otonomi

daerah, dan kerjasama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. Penyelenggaraan kegiatan urusan pemerintah provinsi di bidang pemerintahan,

otonomi daerah, dan kerjasama sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan ;

d. Pelaksanaan koordinasi di bidang pemerintahan, otonomi daerah, dan

kerjasama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi di

bidang pemerintahan, otonomi daerah, dan kerjasama pada Kabupaten/Kota

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan

tugas dan fungsi di bidang pemerintahan, otonomi daerah, dan kerjasama

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ; dan

g. Pelaksanaan fungsi lain di bidang pemerintahan, otonomi daerah, dan

kerjasama yang diserahkan oleh Gubernur atau Sekretaris Daerah atau Asisten

Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi Biro Pemerintahan Setda

Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana diatur Pasal 13, maka Struktur

Organisasi Biro Pemerintahan sebagai berikut :

a. Kepala Biro;

b. Bagian Pemerintahan;

c. Bagian Otonomi Daerah;

d. Bagian Kerjasama; dan

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 18, Pasal 27, dan Pasal 36 Peraturan

Gubernur tersebut, maka Struktur Organisasi Biro Pemerintahan sebagai berikut :

a. Bagian Pemerintahan meliputi :

1. Sub Bagian Administrasi Wilayah Pemerintahan;

2. Sub Bagian Fasilitasi Penataan Wilayah; dan

3. Sub Bagian Pemerintahan Umum.

b. Bagian Otonomi Daerah meliputi :

1. Sub Bagian Administrasi Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah;

2. Sub Bagian Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan; dan

3. Sub Bagian Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan.

c. Bagian Kerjasama:

1. Sub Bagian Kerjasama Antar Pemerintah;


9

2. Sub Bagian Kerjasama Badan Usaha/Swasta; dan

3. Sub Bagian Tata Usaha Biro.

Selanjutnya Susunan Organisasi Biro Pemerintahan Setda Provinsi

Kalimantan Barat disajikan melalui bagan sebagai berikut :


10

STRUKTUR ORGANISASI BIRO PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPALA BIRO

BAGIAN PEMERINTAHAN

BAGIAN OTONOMI DAERAH

BAGIAN KERJASAMA

SUBBAG Administrasi Wilayah

Pemerintahan

SUBBAG Fasilitasi Penataan

Wilayah

SUBBAG Pemerintahan Umum

SUBBAG Administrasi Kepala Daerah

dan DPRD

SUBBAG Pengembangan Otonomi

Daerah dan Penataan Urusan

SUBBAG Evaluasi dan

Penyelenggaraan Pemerintahan

SUBBAG Kerjasama Antar

Pemerintah

SUBBAG Kerjasama Badan

Usaha/Swasta

SUBBAG Tata Usaha Biro


11

2.2. Sumber Daya

2.2.1. Sumber Daya Aparatur

Sumber daya aparatur merupakan aset utama yang sangat berpengaruh

terhadap kemajuan organisasi atau instansi. Pengelolaan sumber daya aparatur

tidak lepas dari faktor pegawai yang diharapkan dapat mampu mengolah sumber

daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan organisasi atau instansi. Disamping itu,

Sumber daya aparatur juga merupakan instrumen utama yang mendukung

kelancaran aktivitas suatu instansi, karena manusia merupakan faktor tenaga kerja

potensial yang dapat mengembangkan kinerjanya lebih baik.

Berdasarkan kondisi riil Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Barat

memiliki personil sebanyak 37 orang yang berstatus sebagai Pegawai Negeri

Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan tenaga honorer tidak tetap

yang bekerja untuk mendukung tugas-tugas perkantoran, sebanyak 5 (lima) orang.

Selanjutnya kondisi sumber daya aparatur Biro Pemerintahan Setda Provinsi

Kalimantan Barat dalam tabel berikut :

Tabel 1. Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No. Jenis Kelamin Jumlah (orang)

1. Laki-laki 22

2. Perempuan 15

Jumlah 37

Sumber data : Subbag Tata Usaha Biro pada Biro Pemerintahan Setda Prov. Kalbar Tahun 2020.

Dari tabel 1, bahwa jumlah pegawai berjenis kelamin laki-laki sebanyak 21

orang lebih banyak daripada pegawai berjenis kelamin perempuan sebanyak 17

orang. Hal ini berpengaruh positif namun tidak signifikan dalam rangka mendukung

kelancaran capaian kinerja Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Barat.

Selanjutnya dari aspek pendidikan, komposisi aparatur di lingkungan Biro

Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut :

Tabel 2. Komposisi PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No. Tingkat Pendidikan

Jumlah (Orang) Jumlah

L P

1. S3

2. S2 4 3 7 Orang

3. S1 8 6 14 Orang

4. D4 4 4 8 Orang

5. Sarmud/D3 1 1 Orang

6. SLTA 4 2 6 Orang

7. SLTP 1 Orang


12

8. SD - Jumlah 37 Orang


Berdasarkan data pada tabel 2, terlihat bahwa rata-rata tingkat pendidikan

sumber daya aparatur di lingkungan Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan

Barat merupakan tingkat pendidikan dengan kategori tinggi. Hal ini berpengaruh

positif dan signifikan dalam produktivitas kerja sumber daya aparatur di lingkungan

Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Barat serta dalam capaian kinerja Biro

Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Barat.

Selanjutnya dipaparkan juga komposisi aparatur di lingkungan Biro

Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Golongan/Pangkat

sebagai berikut :

Tabel 3. Komposisi Aparatur Menurut Pangkat/Golongan

No. Uraian Jumlah

1. Golongan IV 3 Orang

2. Golongan III 32 Orang

3. Golongan II 2 Orang

Jumlah 37 Orang


Berdasarkan tabel 3 di atas, bahwa berdasarkan golongan/ruang aparatur di

lingkungan Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Barat sebagian besar

berada pada level golongan III. Hal ini berpengaruh positif terhadap kinerja Biro

Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Barat.

Selanjutnya, kondisi aparatur di lingkungan Biro Pemerintahan Setda Provinsi

Kalimantan Barat dapat dilihat juga dari Komposisi Jabatan/Eselonering.

Tabel 4. Komposisi Pegawai Berdasarkan Eselonering

No. Uraian Jumlah Keterangan

1. Pejabat Struktural - Eselon II.b - Eselon III.a - Eselon IV.a

3 Orang 9 Orang

2. Pejabat Fungsional - Arsiparis -Pranata Komputer

1 Orang

3. Staf/Fungsional Umum 24 Orang

JUMLAH 37 Orang


Pada tabel 4, terlihat bahwa komposisi pegawai berdasarkan esselonering.

Sementara pada posisi pejabat fungsional khusus Biro Pemerintahan masih


13

membutuhkan tenaga arsiparis dan pranata komputer dan tenaga fungsional khusus

lainnya untuk mendukung kinerja organisasi.

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Berkenaan dengan itu, dalam rangka meningkatkan kinerja sumber daya

aparatur maka perlu adanya dukungan sarana dan prasarana sebagai fasilitas kerja

yang merupakan salah satu faktor penting dan vital yang mempengaruhi kinerja

sumber daya aparatur untuk melaksanakan dan menyelesaikan tugas-tugasnya.

Ketersediaan sarana dan prasarana sebagai bentuk fasilitas kerja merupakan

penunjang kerja yang lengkap, mendorong aparatur untuk meningkatkan kinerjanya

lebih optimal , sehingga tujuan dan capaian kinerja dapat tercapai secara efektif dan

efisien.

Sarana dan prasarana merupakan salah satu aspek penting yang harus

diperhatikan dalam meningkatkan kinerja aparatur yang berdampak pada kinerja

lembaga dalam hal ini Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Barat.

Selanjutnya berikut ini disajikan kondisi sarana dan prasarana Biro Pemerintahan

Setda Provinsi Kalimantan Barat pada tabel 5 sebagai berikut :

Tabel 5. Kondisi Sarana dan Prasana Biro Pemerintahan

No Jenis Barang Merk/ Model Bahan Jumlah

1. Mobil Dinas Toyota, Suzuki Besi 4

2. Motor Dinas Yamaha,

Honda Besi 9

3. Meja Kerja Kepala Biro - Kayu 1

4. Meja Kerja Kepala Bagian - Kayu 3

5. Kursi Kerja Kepala Biro Fantony Kayu/Busa 1

6. Kursi Kerja Kepala Bagian - Kayu/Busa 3

7. Meja Kerja Kassubag - Kayu 10

8. Kursi Kerja Kassubag - Kayu/Busa 10

9. Meja Kerja Staf - Kayu 74

10. Kursi Kerja Staf - Kayu/Busa 49

11. Filling Cabinet - Besi 33

12. Lemari Besi - Besi 14

13. Lemari Kaca - Kaca/Kayu 14


14

14. Meja Komputer - Kayu 16

15. Pesawat Telp/Handphone Besi 2

16. AC Besi/Busa 29

17. UPS Metal 7

18. Komputer Metal/Optik 31

19. Brankas - Besi 4

20. Mesin Ketik - Besi 8

21. Kaca Hias - Kaca 2

22. Rak Besi - Besi 7

23. Jam Dinding - Plastik

24. Kipas Angin - Plastik 2

25. Kursi Tamu - Kayu Jati Tercatat 6

26. Kursi Hadap Aditech Kayu Tercatat 39

27. Televisi - Besi 7

28. Dispenser Uchida, Sanex Besi 8

29. Laptop Metal 24

Sumber data : Subbag Tata Usaha Biro pada Biro Pemerintahan Setda Prov. Kalbar Tahun 2020

Berdasarkan tabel 5, mengindikasikan bahwa sarana dan prasarana Biro

Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Barat cukup memadai untuk mendukung

kelancaran pelaksanaan tugas aparatur di lingkungan Biro Pemerintahan Setda

Provinsi Kalimantan Barat.


15

Tabel. 6

2.3. Kinerja Pelayanan

Pencapaian Kinerja Pelayanan Biro Pemerintahan

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat

No

Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Target NSPK

Target IKK

Target Indikator Lainnya

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-

Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

Terfasilitasinya Kegiatan Penataan Daerah dan Pembinaan Wilayah

a.

Jumlah fasilitasi penegasan batas antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi

3

Segmen

Batas

3 Segm

en Batas

1 Segm

en Batas

2 Segm

en Batas

6 Kab/K

ota se-

Kalbar

5 Segm

en Batas

3 Segm

en Batas

4 Segm

en Batas

10 Kab/K

ota

6 Segm

en antar Kab

166% 100% 400% 500% 100%

b. Jumlah fasilitasi penegasan batas antar Provinsi

1 Segm

en Batas

1 Segm

en Batas

1 Segm

en Batas

2 Segm

en Batas

2 Segm

en

2 Segm

en Batas

1 Segm

en Batas

2 Segm

en Batas

3 Provinsi

2 Segm

en 200% 100% 200% 150% 100%

c.

Jumlah kegiatan yang terfasilitasi dalam rangka meningkatkan penataan dan

5

Kegiatan

5 Kegia

tan

5 Kegia

tan

5 Kegia

tan

7 Kegia

tan

7 Kegia

tan

8 Kegia

tan

5 Kegia

tan

5 Kegia

ta n

7 Kegia

tan 140% 160% 100% 100% 100%


16

pembinaan kewilayahan

Terselenggaranya pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

a

Jumlah informasi KDH bagi Pemerintah Pusat dan DPRD

3

Dokumen

3 Dokumen

3 Dokumen

3 Dokumen

3 Dokumen

3 Dokumen

3 Dokumen

3 Dokumen

5 Dokumen

3 Dokumen

100% 100% 100% 166% 100%

b Jumlah urusan pemerintahan yang ditata

2 Dokumen

2 Dokumen

2 Dokumen

2 Dokumen

2 Urusa

n Pemerintah

an

2 Dokumen

2 Dokumen

2 Dokumen

2 Dokumen

2 Urusa

n Pemerintah

an

100% 100% 100% 100% 100%

c

Persentase fasilitasi keanggotaan DPRD Pemprov Kalbar dan DPRD kabupaten/Kota

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

d

Persentase fasilitasi administrasi Pejabat Negara dan DPRD

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Terkoordinirnya dan tertatanya kegiatan kerjasama dalam negeri dan luar negeri dalam menunjang pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat

a

Jumlah Kabupaten/Kota yang tertib administrasi dalam melakukan kerjasama

3 Kab/K

ota

3 Kab/K

ota

3 Kab/K

ota

3 Kab/K

ota

14 Kab/K

ota

3 Kab/K

ota

2 Kab/K

ota

2 Kab/K

ota

4 Kab/K

ota

14 Kab/K

ota 100% 67% 67% 133% 100%


17

Meningkatnya pembangunan sosial ekonomi wilayah perbatasan dan daerah tertinggal

a

Persentase peningkatan peran serta kelembagaan Kecamatan dan Desa di kawasan perbatasan

- - - 100% - - - - 100% - - - - 100% -

b

Persentase koordinasi lintas sektoral pembangunan kawasan perbatasan

- - - 100% 100%

- - - 100% 100%

- - - 100% 100%

c

Persentase kerjasama Sosek-Malindo Kalbar-Sarawak

- - -

100%

- - - -

100%

- - - - 100% -

d

Persentase penyusunan profil Kecamatan daerah perbatasan

- - - 100%

- - - - 100%

- - - - 100% -


18

Tabel. 7

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Biro Pemerintahan

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Uraian

Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran

Rata-rata Pertumbuhan Tahun ke-

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 Anggaran Realisasi

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18

I. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

0 0 0 0 5,507,000

0 0 0 0 5,471,300

0 0 0 0 99.35 Rp1,376,750 Rp1,367,825

Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional

0 0 0 0 5,470,533

0 0 0 0 3,561,100

0 0 0 0 65.09 Rp1,367,633 Rp890,275

Penyediaan jasa administrasi keuangan

7,800,000

7,800,000

9,650,000

9,950,000

7,568,000

7,800,000

7,800,000

9,650,000

9,790,000

7,468,500

100 100 100 98.39 98.68 -Rp58,000 -Rp82,875

Kegiatan penyediaan Alat Tulis Kantor

35,000,000

0 0 0 0 35,000,000

0 0 0 0 100 0 0 0 0 -Rp8,750,000 -

Rp8,750,000

Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

7,000,000

0 0 0 0 7,000,000

0 0 0 0 100 0 0 0 0 -Rp1,750,000 -

Rp1,750,000


19

Penyediaan makanan dan minuman

12,000,000

12,000,000

13,000,000

30,000,000

20,000,000

8,643,000

6,000,000

13,000,000

30,000,000

20,000,000

72.02 50 100 100 100 Rp2,000,000 Rp2,839,250

Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah

481,792,000

358,915,000

308,440,90

0

702,000,00

0

321,280,00

0

65,697,540

348,341,81

8

306,918,77

2

646,978,80

7

309,182,37

3 13.63 97.05 99.5 92.16 96.23 -Rp40,128,000

Rp60,871,208

Penataan dan Pemeliharaan Arsip

50,000,000

43,660,000

45,000,000

45,000,000

35,000,000

50,000,000

43,660,000

45,000,000

45,000,000

35,000,000

100 100 100 100 100 -Rp3,750,000 -

Rp3,750,000

II. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

Kegiatan Pengadaan perlengkapan/Peralatan Kantor

81,966,000

0 0 0 0 78,830,000

0 0 0 0 96.17 0 0 0 0 -Rp20,491,500 -

Rp19,707,500

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan jabatan, kendaraan dinas/operasional

0 0 0 0 86,742,857

0 0 0 0 54,635,200

0 0 0 0 62.98 Rp21,685,714 Rp13,658,80

0

Pemeliharaan rutin/berkala AC/Kipas Angin

0 0 0 0 7,887,300

0 0 0 0 7,830,000

0 0 0 0 99.27 Rp1,971,825 Rp1,957,500

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan/peralatan kantor

10,000,000

0 0 0 5,575,000

3,930,000

0 0 0 1,205,000

39.3 0 0 0 21.61 -Rp1,106,250 -Rp681,250

Pemeliharaan rutin/berkala mebelair

0 0 0 0 2,220,000

0 0 0 0 2,200,000

0 0 0 0 100 Rp555,000 Rp550,000

III. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Penyusunan Analisis Jabatan

0 0 0 0 35,000,000

0 0 0 0 35,000,000

0 0 0 0 100 Rp8,750,000 Rp8,750,000

IV. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN


20

Penyusunan laporan keuangan

30,440,000

35,000,000

35,000,000

35,000,000

35,000,000

28,676,000

35,000,000

35,000,000

35,000,000

35,000,000

94.2 100 100 100 100 Rp1,140,000 Rp1,581,000

Penyusunan LAKIP 33,000,000

22,948,000

35,000,000

35,000,000

35,000,000

31,721,000

22,948,000

34,695,100

35,000,000

34,400,000

96.12 100 99.12 100 98.28 Rp500,000 Rp669,750

Penyusunan RENSTRA 0 35,000,000

0 0 0 0 35,000,000

0 0 0 0 100 0 0 0 Rp0 Rp0

Penyusunan RENJA SKPD 10,000,000

35,000,000

35,000,000

35,000,000

35,000,000

10,000,000

35,000,000

35,000,000

35,000,000

34,100,000

100 100 100 100 97.42 Rp6,250,000 Rp6,025,000

Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ

30,000,000

35,000,000

35,000,000

35,000,000

35,000,000

30,000,000

35,000,000

35,000,000

35,000,000

34,200,000

100 100 100 100 97.71 Rp1,250,000 Rp1,050,000

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

22,000,000

35,000,000

35,000,000

35,000,000

35,000,000

22,000,000

34,980,000

35,000,000

35,000,000

34,999,800

100 99.94 100 100 99.99 Rp3,250,000 Rp3,249,950

Penyusunan Perencanaan Tekhnis SKPD Tingkat Provinsi

0 0 0 35,000,000

0 0 0 0 35,000,000

0 0 0 0 100 0 Rp0 Rp0

Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD

21,115,000

35,000,000

35,000,000

35,000,000

35,000,000

21,115,000

35,000,000

35,000,000

35,000,000

35,000,000

100 100 100 100 100 Rp3,471,250 Rp3,471,250

V. PROGRAM PENGELOLAAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH

Penyelenggaraan Administrasi Kepala Daerah dan DPRD

80,000,000

85,000,000

85,000,000

60,000,000

109,432,50

0

69,885,600

84,642,650

84,818,590

59,607,147

109,382,00

0 87.35 99.57 99.78 99.34 99.95 Rp7,358,125 Rp9,874,100

Fasilitasi Pemilihan, Pengesahan,Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah

160,000,000

215,000,000

150,000,00

0

168,750,00

0

239,050,00

0

148,267,79

9

212,995,17

2

149,995,30

0

168,538,96

0

235,108,60

0 92.66 99.06 99.99 99.87 98.35 Rp19,762,500

Rp21,710,200


21

Penyelenggaraan Administrasi Peresmian, Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota

85,000,000

75,000,000

75,000,000

50,000,000

81,974,800

67,779,900

74,132,900

74,678,299

49,710,900

81,974,800

79.74 98.84 99.57 99.42 100 -Rp756,300 Rp3,548,725

Kegiatan Fasilitasi Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan dan Anggota DPRD Prov dan Kab/Kota se-Kalbar

265,000,000

0 0 0 0 261,180,80

0 0 0 0 0 98.55 0 0 0 0 -Rp66,250,000

-Rp65,295,20

0

Kegiatan Rapat Koordinasi Pemantapan Pelaksanaan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Prov Kalbar dan Kab/Kota se-Kalbar TA.2014

105,000,000

0 0 0 0 57,750,000

0 0 0 0 55 0 0 0 0 -Rp26,250,000 -

Rp14,437,500

Penyelenggaraan Administrasi Permohonan ijin ke Luar Negeri Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

0 141,400,000

120,000,00

0

90,000,000

61,947,100

0 140,379,70

0

120,000,00

0

88,387,038

61,947,100

0 99.27 100 98.2 100 Rp15,486,775 Rp15,486,77

5

Penyelenggaraan Serah Terima Jabatan Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018

0 0 0 0 59,233,500

0 0 0 0 55,532,200

0 0 0 0 93.75 Rp14,808,375 Rp13,883,05

0


22

Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Kepala Daerah dan DPRD

0 0 0 0 59,690,200

0 0 0 0 59,046,300

0 0 0 0 98.92 Rp14,922,550 Rp14,761,57

5

Penyelenggaraan Hubungan Antar Lembaga

0 0 0 153,292,40

0

120,374,20

0 0 0 0

153,079,00

0

120,283,40

0 0 0 0 99.86 99.92 Rp30,093,550

Rp30,070,850

Monitoring dan Evaluasi Urusan Pemerintahan Daerah

115,475,000

150,000,000

150,000,00

0

126,707,60

0

124,804,20

0

100,992,73

0

149,494,20

0

149,073,02

0

126,685,20

0

124,589,08

4 87.45 99.66 99.38 99.98 99.82 Rp2,332,300 Rp5,899,089

Kegiatan Sosialisasi Permendagri No. 11 Tahun 2014

105,000,000

0 0 0 0 94,325,400

0 0 0 0 89.83 0 0 0 0 -Rp26,250,000 -

Rp23,581,350

Fasilitasi Peningkatan Peran Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

1,000,000,00

0

1,000,000,00

0

1,000,000,0

00

1,000,000,0

00

948,731,70

0

907,040,30

0

991,451,74

3

998,965,00

0

999,996,00

0

946,881,70

0 90.7 99.14 99.89 99.99 99.8 -Rp12,817,075 Rp9,960,350

Penyelesaian Pelaksanaan Pengalihan Personil, Sarana dan Prasarana, Pendanaan dan Dokumen (P3D) Provinsi Kalimantan Barat

0 0 0 123,338,80

0

144,661,70

0 0 0 0

122,970,03

7

144,661,70

0 0 0 0 99.7 100 Rp36,165,425

Rp36,165,425

Penyusunan LPPD Provinsi Kalimantan Barat

115,250,000

131,180,000

124,685,00

0

126,675,60

0

121,839,16

5

110,480,40

0

130,633,60

0

124,472,40

0

126,300,73

4

121,370,36

5 95.86 99.58 99.82 99.7 99.61 Rp1,647,291 Rp2,722,491

Penyusunan LKPJ Gubernur Kalimantan Barat

85,100,000

92,170,000

89,557,900

110,501,00

0

143,083,00

0

84,403,800

90,746,800

89,557,900

107,351,00

0

142,883,00

0 99.18 98.45 100 97.14 99.86 Rp14,495,750

Rp14,619,800

Kegiatan Penyusunan Data Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah Tahun 2013

50,000,000

83,158,000

0 0 0 42,962,800

83,150,638

0 0 0 85.92 99.99 0 0 0 -Rp12,500,000 -

Rp10,740,700


23

Asistensi Penyusunan LPPD dan LKPJ Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2017

220,300,000

123,760,000

108,183,16

0

65,718,400

62,307,732

210,699,20

0

113,252,40

0

108,183,16

0

65,718,400

62,057,732

95.64 91.5 100 100 99.59 -Rp39,498,067 -

Rp37,160,367

Klarifikasi Data Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalbar Tahun Anggaran 2017

130,350,000

93,922,000

93,442,100

107,363,00

0

99,777,400

114,493,10

0

90,879,100

93,441,400

107,037,77

6

99,430,800

87.83 96.76 99.99 99.69 99.65 -Rp7,643,150 -

Rp3,765,575

Kegiatan Penyusunan Booklet Implementasi Otonomi Daerah di Provinsi Kalbar

26,000,000

0 0 0 0 26,000,000

0 0 0 0 100 0 0 0 0 -Rp6,500,000 -

Rp6,500,000

Penyelenggaraan Pengukuran Evaluasi Kinerja Mandiri (Self Assessment) LPPD Provinsi Kalbar

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rp0 Rp0

Penyusunan Perda Urusan Pemerintahan

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rp0 Rp0

Fasilitasi Pengadaan E-LPPD

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rp0 Rp0

Penyusunan LKPJ Gubernur Kalbar Akhir Masa Jabatan Tahun 2013-2018

0 0 0 156,754,00

0 0 0 0 0

156,739,31

0 0 0 0 0 99.99 0 Rp0 Rp0

Penyusunan Memori Gubernur Kalbar Akhir Masa Jabatan Periode 2013-2018

0 0 0 87,391,000

0 0 0 0 87,372,410

0 0 0 0 99.97 0 Rp0 Rp0

Penyusunan LPPD Provinsi Kalbar Akhir Masa Jabatan 2013-2018

0 0 0 101,070,20

0 0 0 0 0

96,840,988

0 0 0 0 95.81 0 Rp0 Rp0


24

Kegiatan fasilitasi kunjungan kerja pejabat legislatif pusat/daerah ke Provinsi Kalimantan Barat

150,000,000

150,000,000

0 0 0 146,171,00

0

148,984,30

0 0 0 0 97.44 99.32 0 0 0 -Rp37,500,000

-Rp36,542,75

0

Penyusunan Memori Pj. Gubernur Kalbar Tahun 2018

0 0 0 0 32,508,934

0 0 0 0 32,170,067

0 0 0 0 98.95 Rp8,127,233 Rp8,042,517

VI. PROGRAM PENINGKATAN SOSIAL EKONOMI WILAYAH PERBATASAN DAN DAERAH TERTINGGAL

Peningkatan Peran Serta Kelembagaan Kecamatan dan Desa di Kawasan Perbatasan

0 0 0 171,800,00

0 0 0 0 0

158,336,00

0 0 0 0 0 92.16 0 Rp0 Rp0

Penyusunan Profil Kecamatan di Daerah Perbatasan

0 0 0 120,250,00

0 0 0 0 0

115,552,28

5 0 0 0 0 96.09 0 Rp0 Rp0

Kerjasama Sosek Malindo Kalbar-Sarawak

0 0 0 500,000,00

0 0 0 0 0

466,789,10

2 0 0 0 0 93.35 0 Rp0 Rp0

Koordinasi Lintas Sektor Pembangunan Kawasan Perbatasan

0 0 0 157,950,00

0

159,786,03

6 0 0 0

154,100,80

0

159,145,03

6 0 0 0 97.56 99.59 Rp39,946,509

Rp39,786,259

VII. PROGRAM PENATAAN DAN PEMBINAAN KEWILAYAHAN

Fasilitasi Kegiatan Penegasan dan Penyelesaian Perselisihan Batas Daerah Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat

115,250,000

173,150,000

114,449,00

0

199,724,65

0

124,914,70

0

110,480,40

0

165,571,50

0

113,499,00

0

196,460,97

1

124,494,30

0 95.86 95.62 99.16 98.36 99.66 Rp2,416,175 Rp3,503,475

Survey Lapangan Penegasan dan Penyelesaian Perselisihan Batas Daerah Antar Kabupaten/Kota di Kalbar dan antar Provinsi Kalbar dengan Provinsi Kalteng dan Provinsi Kaltim

181,042,000

156,395,000

148,492,00

0

111,850,00

0

115,233,72

3

180,460,60

0

154,311,35

0

148,452,00

0

111,844,79

8

114,270,73

0 99.67 98.66 99.97 99.99 99.16 -Rp16,452,069

-Rp16,547,46

8


25

Sosialisasi Hasil Penegasan Batas Antar Daerah

0 0 36,576,300

0 0 0 0 35,200,300

0 0 0 0 96.23 0 0 Rp0 Rp0

Pemutahiran Data Batas Daerah Provinsi Kalbar

0 0 78,469,100

0 0 0 0 74,765,900

0 0 0 0 95.28 0 0 Rp0 Rp0

Kegiatan Sosialisasi Permendagri Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Nama Daerah, Nama Ibu Kota dan Pemindahan Ibu Kota

90,950,000

0 0 0 0 86,971,800

0 0 0 0 95.62 0 0 0 0 -Rp22,737,500 -

Rp21,742,950

Penegasan Batas Daerah Antara Provinsi Kalbar dengan Provinsi Kalteng dan Provinsi Kaltim

154,200,000

197,596,700

254,434,00

0

155,025,80

0

95,485,400

154,152,50

0

197,137,99

1

254,119,30

1

150,016,01

7

93,234,900

99.96 99.76 99.87 96.76 97.64 -Rp14,678,650 -

Rp15,229,400

Fasilitasi Kegiatan Inventarisasi Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan Kabupaten/Kota di Kalbar

125,598,000

126,977,800

103,418,00

0

184,785,65

0

96,899,411

122,320,40

0

123,866,85

4

103,412,00

0

180,263,36

2

95,714,011

97.39 97.55 99.99 97.55 98.77 -Rp7,174,647 -

Rp6,651,597

Kegiatan Penyusunan Kajian dan Rapat Penataan Kembali Ibu Kota Prov.Kalbar

200,000,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -Rp50,000,000 Rp0

Kegiatan Penyusunan Kajian dan Seminar Pemindahan Pusat Administrasi Pemerintahan Provinsi Kalbar

500,000,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

Rp125,000,000

Rp0


26

Fasilitasi Kegiatan Inventarisasi Pembakuan Nama Rupabumi Warisan Budaya Kabupaten/Kota di Kalbar

0 0 0 0 20,297,600

0 0 0 0 19,497,600

0 0 0 0 96.05 Rp5,074,400 Rp4,874,400

Fasilitasi Kegiatan Inventarisasi Pembakuan Nama Rupabumi unsur kepulauan atau Pulau Terluar

0 0 79,562,600

0 0 0 0 78,165,000

0 0 0 0 98.24 0 0 Rp0 Rp0

Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

175,000,000

97,320,500

93,721,800

85,080,000

54,265,000

168,008,90

0

96,621,600

93,721,800

85,048,019

54,261,800

96 99.28 100 99.96 99.99 -Rp30,183,750 -

Rp28,436,775

Fasilitasi Penyelesaian Masalah Pengaduan Masyarakat di Bidang Pertanahan

75,000,000

75,040,000

78,339,200

115,015,90

0

60,746,100

73,718,000

74,917,700

77,986,600

109,720,41

8

56,824,400

98.29 99.83 99.54 95.39 93.54 -Rp3,563,475 -

Rp4,223,400

Kegiatan Sosialisasi Peraturan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk kepentingan umum

0 39,873,000

0 0 0 0 38,216,500

0 0 0 0 96 0 0 0 Rp0 Rp0

Penyusunan Database Pertanahan dan Kawasan di Provinsi Kalbar

0 0 0 0 51,350,000

0 0 0 0 50,471,000

0 0 0 0 98.28 Rp12,837,500 Rp12,617,75

0

Kegiatan Percepatan Peningkatan Status Hukum Aset Bekas Milik Asing/Cina (ABMA/C)

120,000,000

0 0 0 0 119,365,00

0 0 0 0 0 99.47 0 0 0 0 -Rp30,000,000

-Rp29,841,25

0

Koordinasi, Fasilitasi dan Cek Fisik Percepatan Peningkatan Status Hukum Asset Bekas Milik Asing/Cina Provinsi Kalbar

74,580,000

116,769,000

111,838,00

0

115,010,00

0

67,868,818

72,860,000

113,567,42

5

111,529,75

0

113,980,85

7

63,842,436

97.69 97.25 99.72 99.1 94.06 -Rp1,677,796 -

Rp2,254,391

Kegiatan Inventarisir Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di Wilayah

150,000,000

139,600,000

0 0 0 149,227,40

0

137,757,40

0 0 0 0 99.48 98.68 0 0 0 -Rp37,500,000

-Rp37,306,85

0


27

Provinsi Kalimantan Barat

Kegiatan Penyusunan Draft Peraturan Gubernur Tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pemerintah Provinsi Kabupaten/Kota

0 90,000,000

0 0 0 0 89,516,800

0 0 0 0 99.46 0 0 0 Rp0 Rp0

Kegiatan Fasilitasi Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan dan Ditugas pembantukan di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat

0 51,487,900

125,000,00

0 0 0 0

48,737,900

124,934,00

0 0 0 0 94.65 99.94 0 0 Rp0 Rp0

Kegiatan Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

80,000,000

0 0 0 0 74,375,000

0 0 0 0 92.96 0 0 0 0 -Rp20,000,000 -

Rp18,593,750

Kegiatan Identifikasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan ke Kab/Kota

100,000,000

0 125,000,00

0

73,610,000

0 99,132,500

0 124,112,90

0

71,035,050

0 99.13 0 99.29 96.5 0 -Rp25,000,000 -

Rp24,783,125

Kegiatan Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan

85,000,000

0 0 0 0 77,150,000

0 0 0 0 90.76 0 0 0 0 -Rp21,250,000 -

Rp19,287,500

Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Forum Koordinasi Search and Rescue (SAR) Daerah (FKSD) Provinsi Kalimantan Barat

70,000,000

70,000,000

0 0 0 69,715,800

69,449,500

0 0 0 99.59 99.21 0 0 0 -Rp17,500,000 -

Rp17,428,950

Kegiatan Fasilitasi Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum di Provinsi Kalimantan Barat

80,000,000

60,000,000

0 0 0 79,850,000

58,618,600

0 0 0 99.81 97.69 0 0 0 -Rp20,000,000 -

Rp19,962,500


28

Kegiatan Inventarisasi Data Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum

100,000,000

60,000,000

0 0 0 99,984,600

59,150,900

0 0 0 99.98 98.58 0 0 0 -Rp25,000,000 -

Rp24,996,150

Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kecamatan

64,565,000

0 0 0 0 63,899,246

0 0 0 0 98.96 0 0 0 0 -Rp16,141,250 -

Rp15,974,812

Pembinaan dan Pengembangan Kawasan di Provinsi Kalbar

0 0 0 0 22,137,000

0 0 0 0 19,873,000

0 0 0 0 89.77 Rp5,534,250 Rp4,968,250

Sosialisasi Peraturan Perundangan Bidang Bina Pemerintahan

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rp0 Rp0

Pembentukan Daerah Otonom Baru

300,000,000

279,544,000

150,100,00

0

25,080,877

39,170,000

296,791,30

0

278,113,07

3

148,488,20

0

25,080,877

38,152,800

98.93 99.48 98.92 100 97.4 -Rp65,207,500 -

Rp64,659,625

Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI)

180,000,000

0 158,000,00

0

192,012,00

0

159,896,61

3

156,449,80

0 0

157,733,66

7

191,630,20

3

159,895,82

6 86.91 0 99.83 99.8 99.99 -Rp5,025,847 Rp861,507

Review Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan serta Desa di Provinsi Kalbar

140,000,000

100,000,000

0 225,543,12

3

161,527,51

3

139,186,70

0

99,495,900

0 224,366,84

0

161,527,51

3 99.41 99.49 0 99.47 100 Rp5,381,878 Rp5,585,203

Pembinaan dan Monitoring dalam rangka peningkatan kapasitas peran pemerintah Kecamatan dan kelurahan serta Desa

0 0 0 100,000,00

0 0 0 0 0

99,547,251

0 0 0 0 99.54 0 Rp0 Rp0

Rapat Kerja Gubernur dengan Bupati/Walikota dan Camat se-Kalbar

245,000,000

0 0 225,000,00

0 0

239,630,00

0 0 0

223,727,07

0 0 97.8 0 0 99.43 0 -Rp61,250,000

-Rp59,907,50

0

Rapat Kerja Gubernur dengan Camat se-Kalbar

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rp0 Rp0

Fasilitasi Pembentukan Kecamatan

0 0 170,000,00

0 0 0 0 0

169,836,60

0 0 0 0 0 0 0 Rp0 Rp0


29

Monitoring dan Evaluasi Pelimpahan Kewenangan Bupati/Walikota kepada Camat

0 56,000,000

0 0 66,931,951

0 55,976,600

0 0 66,603,005

0 99.95 0 0 99.5 Rp16,732,988 Rp16,650,75

1

Kegiatan Monev Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Tugas Pembantuan di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat

0 100,000,000

100,000,00

0

167,209,00

0 0 0

99,711,300

99,781,200

165,495,47

0 0 0 99.71 99.78 98.97 0 Rp0 Rp0

Kegiatan Rapat Koordinasi Instansi Vertikal di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat

0 40,669,000

62,900,000

0 0 0 40,669,000

62,849,000

0 0 0 100 99.91 0 0 Rp0 Rp0

Kegiatan Fasilitasi Peran Gubernur sebagai wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat

0 60,000,000

0 0 0 0 59,729,000

0 0 0 0 99.54 0 0 0 Rp0 Rp0

Kegiatan rapat Koordinasi Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)

100,000,000

80,000,000

0 0 0 92,950,000

78,932,500

0 0 0 92.95 98.66 0 0 0 -Rp25,000,000 -

Rp23,237,500

Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan PATEN

0 0 0 0 101,160,70

2 0 0 0 0

101,160,70

2 0 0 0 0 100 Rp25,290,176

Rp25,290,176

Pengembangan Wawasan Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

0 0 97,230,000

0 57,386,100

0 0 94,430,000

0 57,386,100

0 0 97.12 0 100 Rp14,346,525 Rp14,346,52

5

Penyusunan Aplikasi PATEN berbasis Internet

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rp0 Rp0

Fasilitasi Pendampingan Teknis Bagi Aparatur Penyelenggaraan PATEN

0 0 150,000,00

0

231,791,00

0 0 0 0

149,978,10

0

230,588,92

0 0 0 0 99.98 99.48 0 Rp0 Rp0

Kaji Terap Penerapan PATEN

0 0 13,909,100

0 0 0 0 13,909,100

0 0 0 0 100 0 0 Rp0 Rp0

Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan

0 0 130,000,00

0 0 0 0 0

129,911,40

0 0 0 0 0 99.93 0 0 Rp0 Rp0


30

Data Base Toponimi Kalimantan Barat

0 0 170,850,00

0 0 0 0 0

168,875,00

0 0 0 0 0 98.84 0 0 Rp0 Rp0

Pemutahiran Data Wilayah Administrasi Pemerintah di Provinsi Kalimantan Barat

0 0 0 0 135,701,96

5 0 0 0 0

134,842,91

5 0 0 0 0 99.36 Rp33,925,491

Rp33,710,729

VIII. PROGRAM PENINGKATAN, PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN KERJASAMA DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI

Kegiatan Fasilitasi Administrasi Kerjasama Daerah

0 105,520,000

0 0 0 0 103,197,90

0 0 0 0 0 97.79 0 0 0 Rp0 Rp0

Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan KAD dan LN

70,000,000

0 0 0 0 26,949,500

0 0 0 0 38.49 0 0 0 0 -Rp17,500,000 -

Rp6,737,375

Kegiatan Pemeliharaan Data Base KAD

50,350,000

50,650,000

0 0 0 49,665,000

50,370,000

0 0 0 98.63 99.44 0 0 0 -Rp12,587,500 -

Rp12,416,250

Kegiatan RAKOR KAD dan LN

102,616,500

0 0 0 0 88,752,700

0 0 0 0 86.48 0 0 0 0 -Rp25,654,125 -

Rp22,188,175

Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Antar Kab/Kota satu Prov dan Kab/Kota antar Prov

122,160,000

0 0 0 0 115,666,60

0 0 0 0 0 94.68 0 0 0 0 -Rp30,540,000

-Rp28,916,65

0

Kegiatan Fasilitasi Pengurusan Perizinan ke LN Prov dan Kab/Kota

157,950,000

0 0 0 0 148,515,20

0 0 0 0 0 94.02 0 0 0 0 -Rp39,487,500

-Rp37,128,80

0

Kegiatan Fasilitasi TKKD Prov.Kalbar

126,210,000

0 0 0 0 104,068,00

0 0 0 0 0 82.45 0 0 0 0 -Rp31,552,500

-Rp26,017,00

0

Kegiatan Database KD Berbasis Web

50,350,000

0 0 0 0 49,643,000

0 0 0 0 98.59 0 0 0 0 -Rp12,587,500 -

Rp12,410,750


31

Pemeliharaan Database Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri Tahun 2016

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rp0 Rp0

Kegiatan Penyusunan Buku Panduan Kerjasama Dalam Negeri

0 25,114,300

0 0 0 0 25,052,400

0 0 0 0 99.75 0 0 0 Rp0 Rp0

Kegiatan Penyusunan Buku Pedoman Kerjasama LN

24,223,500

0 0 0 0 24,223,500

0 0 0 0 100 0 0 0 0 -Rp6,055,875 -

Rp6,055,875

Kegiatan Fasilitasi Administrasi kerjasama Pemanfaatan Asset Provinsi Kalimantan Barat

0 122,192,000

103,710,00

0

99,179,600

0 0 119,303,44

8

101,958,15

0

97,823,512

0 0 97.63 98.31 98.63 0 Rp0 Rp0

Kegiatan Kajian Model Kerjasama Antar Daerah

0 50,650,000

0 0 0 0 50,617,500

0 0 0 0 99.93 0 0 0 Rp0 Rp0

Kegiatan Fasilitasi Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Provinsi Kalbar

0 129,375,600

0 0 0 0 124,830,10

0 0 0 0 0 96.48 0 0 0 Rp0 Rp0

Kegiatan Workshop Kerjasama Sistercity dan Kerjasama Teknik

0 103,950,000

0 0 0 0 76,630,000

0 0 0 0 73.71 0 0 0 Rp0 Rp0

Kegiatan Indentifikasi Potensi Kerjasama Pemerintah Daerah

200,000,000

173,453,750

59,850,000

0 0 188,875,48

0

171,529,75

0

57,906,800

0 0 94.43 98.89 96.75 0 0 -Rp50,000,000 -

Rp47,218,870

Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018

325,914,550

0 237,290,00

0

222,950,70

0

152,193,16

4

293,403,10

0 0

235,974,29

7

218,369,07

9

151,972,26

4 90.02 0 99.44 97.94 99.85 -Rp43,430,347

-Rp35,357,70

9

Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018

325,914,550

139,210,000

218,154,00

0

175,000,00

0

74,023,838

293,403,10

0

138,496,00

0

217,209,04

3

170,104,12

5

74,023,738

90.02 99.48 99.56 97.2 99.99 -Rp62,972,678 -

Rp54,844,841

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Dalam Negeri di Provinsi Kalimantan Barat

218,910,000

358,734,350

144,280,00

0

117,869,70

0

130,809,57

2

187,763,69

9

320,361,98

1

140,761,40

0

116,847,23

8

130,809,47

2 85.77 89.3 97.56 99.13 99.99 -Rp22,025,107

-Rp14,238,55

7


32

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Luar Negeri Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017

218,910,000

358,734,350

302,176,00

0

275,000,00

0

101,629,39

5

187,763,69

9

320,361,98

1

300,507,78

5

266,763,56

6

101,629,39

5 85.77 89.3 99.44 97 100 -Rp29,320,151

-Rp21,533,57

6

Penyusunan Draft Peraturan Gubernur Tentang Kerjasama Daerah

0 0 72,130,000

0 0 0 0 72,130,000

0 0 0 0 100 0 0 Rp0 Rp0

Kerjasama Sosek Malindo Kalbar-Sarawak

0 0 0 0 291,906,68

3 0 0 0 0

291,698,87

5 0 0 0 0 99.92 Rp72,976,671

Rp72,924,719


33

2.4. Tantangan dan Peluang

Penyelenggara Pemerintahan Daerah dituntut untuk menjadi abdi masyarakat

yang profesional dan berkualitas, hal ini seiring dengan meningkatnya kehidupan

berpolitik dan berdemokrasi yang mendorong percepatan dalam pembangunan,

pemberdayaan dan pelayanan, sehingga Biro Pemerintahan Setda Provinsi

Kalimantan Barat sebagai Unsur Staf Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat

yang melaksanakan tugas perumusan kebijakan daerah di bidang bina otonomi

daerah, bina pemerintahan umum, bina penataan daerah dan bina kerjasama

memiliki peran yang sangat strategis dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan

daerah dan tugas umum pemerintahan.

Berkenaan dengan itu, perlu ditinjau tantangan dan peluang dimasa depan.

Pembahasan tantangan dan peluang diarahkan pada melihat kondisi kekuatan,

kelemahan, peluang dan ancaman dalam lingkungan Biro Pemerintahan Setda

Provinsi Kalimantan Barat.

a. Kekuatan (Strenght)

Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Barat optimis dalam

peningkatan kualitas perumusan kebijakan daerah bidang bina otonomi daerah, bina

pemerintahan umum, bina penataan daerah dan bina kerjasama. Hal ini merujuk

dengan potensi yang ada sebagai kekuatan sebagaimana yang dikemukakan

sebagai berikut :

1. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 77 Tahun 2019 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat

Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

2. Sumber anggaran yang dialokasikan dalam APBD dan APBN;

3. Sumber Daya Aparatur dengan latar belakang pendidikan dan dukungan sarana

serta prasarana yang tersedia di lingkungan Biro Pemerintahan Setda Provinsi

Kalimantan Barat;


34

b. Kelemahan ( Weakness)

1. Belum optimalnya dukungan teknologi data dan informasi yang memadai;

2. Masih belum tersedia ketentuan dan peraturan pelaksana yang optimal dalam

aplikasi kebijakan di bidang penyelenggaraan pemerintahan di daerah;

c. Peluang (Opportunity)

1. Adanya Perundangan-undangan dan peraturan yang terkait Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah;

2. Adanya Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) sehingga dapat

mendukung kelancaran proses Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

3. Adanya Peluang Kerjasama antar Daerah dan Luar Negeri.

d. Tantangan ( Constraint)

1. Derasnya arus globalisasi yang menuntut perubahan dan penyesuaian secara

cepat sehingga butuh kesiapan dan kompetensi yang memadai dalam proses

perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan tugas umum

pemerintahan;

2. Masih lemahnya kepercayaan masyarakat terhadap peran dan kapasitas

penyelenggara pemerintahan daerah;

3. Tingginya dinamika situasi keamanan dan ketertiban dunia terkait dengan

terorisme, situasi perekonomian dunia serta situasi politik dunia yang tidak

menentu.

bab ii gambaran pelayanan biro pemerintahan …

Documents